Beranda blog Halaman 4405

Sampaikan LKPj 2020, Gubernur Khofifah Ungkap Jatim Berhasil Tingkatkan IKU Bidang Pertanian

Penulis
Sopyan
-
Sampaikan LKPj 2020, Gubernur Khofifah Ungkap Jatim Berhasil Tingkatkan IKU Bidang Pertanian

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Timur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir tahun 2020. Dimana di LKPj ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang pertanian, sepanjang tahun 2020. Dimana Jatim peringkat pertama produksi padi secara nasional.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada Rapat Paripurna Nota Penjelasan Gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun 2020 di DPRD Jatim, Senin (29/3/2021).

Dalam LKPJ tahun 2019, DPRD Jatim menyoroti capaian pertanian Jatim khususnya padi. Mengingat lahan pertanian sawah di Jatim lebih luas, namun saat itu besaran panen kalah dengan Jawa Tengah, yang menduduki peringkat pertama.

“Bener bener itu menjadi catatan saya, Kepala Dinas Pertanian dan koordinasi kami dengan daerah daerah, yang menjadi Lumbung Pangan,” katanya.

Selain diskusi dan koordinasi, Khofifah mengaku langsung turun kelapangan, untuk memantau bagaimana proses menanam padi hingga panen terjadi. Gubernur perempuan pertama ini bersyukur, produksi padi tahun 2020 di Jatim terbanyak.

“Dan Alhamdulillah, tahun 2020 kemaren, yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Maret 2021 ini, produksi padi kita tertinggi se Indonesia, begitu juga beras kita, tertinggi se Indonesia,”ungkapnya.

Untuk itu, penyerapan gabah maupun beras dari petani harus ditingkatkan. Khofifah minta Badan Urusan Logistik (Bulog) dan BUMN melakukan penyerapan itu. Karena saat ini sudah masuk musim panen, sampai dengan pertengahan April 2021.

“Sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan produktifitas dari gabah dan beras, itu akan meningkatkan kesejahteraan para petani,”pungkasnya.

 

Sambangi Warga Terdampak Ledakan Kilang Minyak, Mensos Berikan Bantuan Logistik

Penulis
Sopyan
-
Sambangi Warga Terdampak Ledakan Kilang Minyak, Mensos Berikan Bantuan Logistik pada Posko Pengungsi

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi posko pengungsi masyarakat terdampak ledakan kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Mensos ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kebakaran terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyalurkan bantuan logistik dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Indramayu dengan nilai total Rp 305.184.250.

Bantuan terdiri dari Makanan Siap Saji 600 paket, Makanan Anak 300 paket, selimut 200 lembar, Kasur  300 unit, Kids ware 60 paket, Family Kit 100 Paket dan, tenda gulung 50 lembar.

Tiba di Indramayu, Senin petang, Mensos menuju posko pengungsian di Komplek GOR Perumahan Pertamina Bumi Patra. Tampak Mensos menyapa dan berbincang dengan para pengungsi. Mensos bertanya tentang kondisi yang mereka rasakan dan apa kebutuhan yang diharapkan.

Salah satu pengungsi Aminah menyatakan kepada Mensos, ia masih trauma dengan kejadian yang dia alami. Pukul 01.00 WIB saat masih tidur nyenyak, ia dikagetkan dengan bunyi ledakan yang sangat keras.

Saat itu pula ia dan dua anaknya memilih berlari menyelamatkan diri. Trauma membuat ia tidak bisa memejamkan mata.

Kepada seorang gadis pengungsi Mensos memijit bahunya. Mensos menyampaikan simpatinya dan berpesan agar sabar menerima cobaan.

“Yang sabar ya. Mudah-mudahan kondisi segera pulih. Semua ada hikmahnya,” kata Mensos kapada Aminah yang menempati Posko di lapangan futsal.

Dalam hal itu mensos menyatakan pada media akan mengirimkan 5 personel untuk memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung.

Keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, korban meninggal sebanyak 1 orang atas nama Mashadi Dulkodir (62) warga Ds. Balongan RT. 04 RW 02 Kec. Balongan, Indramayu. Almarhum wafat karena serangan jantung menyusul bunyi ledakan dari lokasi kilang minyak.

Akibat ledakan, sebanyak 6 orang luka berat,  dan 16 orang luka ringan. Masih mengutip data BNPB, total pengungsi sebanyak 938 orang yang kini ditampung di tiga pos pengungsian.

Yakni di Islamic Center Indramayu berjumlah 392 orang. Pendopo Kab. Indramayu dengan pengungsi berjumlah 320 orang. Dan di Komplek GOR Perumahan Pertamina Bumi Patra berjumlah 220 orang.

Namun terhitung hari ini, semua pengungsi dipusatkan di GOR Perumahan Pertamina Bumi Patra.

Airlangga Ajak Akedemisi Awasi Penerapan UU Cipta Kerja Agar Terlaksana dengan Baik

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Ajak Akedemisi Awasi Penerapan UU Cipta Kerja Agar Terlaksana dengan Baik

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak akademisi untuk mengawasi jalannya kebijakan terkait penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Hal ini dikatakan oleh Menko Airlangga saat secara daring membuka forum diskusi publik terkait UU Cipta Kerja di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster ini dapat berlangsung optimal dan mengakselerasi peningkatan investasi serta peningkatan kewirausahaan,” katanya.

Airlangga menyampaikan pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama 51 aturan turunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.

“UU Cipta Kerja akan menyederhanakan, mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang sering kali malah menimbulkan hambatan dalam penciptaan investasi dan pembukaan usaha baru yang tentunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” lanjut dia.

Airlangga juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga mereformasi izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang akan mulai digunakan pada Juli 2021 sehingga layanan pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan.

Selain itu, sambung Airlangga, salah satu turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur daftar prioritas investasi yakni lebih dari 1700 bidang usaha terbuka untuk investasi, 245 bidang usaha prioritas dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance, 89 bidang usaha yang dibuka untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah turut mengoptimalkan investasi langsung dengan membentuk Indonesia Invesment Authority (INA) yang akan mengelola dana dalam format master fund dan thematic fund.

Kemudian, Airlangga juga mengemukakan bahwa pemerintah tetap optimistis ekonomi nasional akan tumbuh 4,5 hingga 5,3 persen pada tahun ini karena tanda-tanda pemulihan ekonomi telah terlihat.

“Tercermin dari PMI manufaktur yang berada di atas level ekspansif 50 atau 50,9 persen, realisasi investasi dan penyaluran KUR di tahun 2020 ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IHSG serta nilai tukar rupiah yang telah kembali,” jelasnya.

Sedangkan untuk penanganan di sisi kesehatan, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah pada 2021 ini akan berfokus pada program vaksinasi massal dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang akan terus diperluas ke provinsi-provinsi lain.

“Pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi khususnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi melalui berbagai strategi di tahun 2021 ini,” katanya. (red/pen)

Gandeng Telkom University, Pemda Prov Jabar Akselerasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menggelar rapat lanjutan yang berkolaborasi dengan Biro Organisasi dan Telkom University pada Rapat Proses Bisnis Terintegrasi dan Arsitektur SPBE bertempat di Aston Pasteur Hotel, Senin, (29/3/2021).

Rapat Proses Bisnis Terintegrasi dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya untuk meningkatkan nilai indeks SPBE dan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi, Heny Rahmawati menyampaikan, ada beberapa permasalah yang dihadapi yaitu rendahnya efektivitas dan efesiensi birokrasi di Indonesia.

Heny berpendapat, proses bisnis yang berbelit dan tumpang tindih membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja.

Proses bisnis yang belum dapat terindetifikasi didukung layanan SPBE yang lengkap, terintegrasi dan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, hasil evaluasi SPBE 2019 dan 2020, belum terdapat peta proses bisnis terintegrasi yang standar.

“Untuk progres proses bisnis ini sendiri baru 60%, sementara itu untuk arsitektur SPBE belum terlalu meningkat hanya sekitar 15-20%,” ujar Heny.

Ridha Hanafi dan Asti Amalia dari Telkom University yang ditunjuk sebagai narasumber dalam rapat ini memaparkan permodelan proses bisnis dan pengembangan peta proses bisnis terintegrasi Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan arsitektur SPBE.

Kepala Bidang e-Government (e-Gov) Diskominfo Jabar Dian Istanti, menjelaskan masih banyak perangkat daerah yang belum menyampaikan progress terkait proses bisnis terintegrasi di instansi masing-masing.

Dian berharap bahwa rapat ini bisa lebih efektif untuk berdiskusi lebih jauh terkait dengan proses bisnis terintegrasi dan arsitektur SPBE.

Pemkot Pontianak Berhasil Canangkan Kampung Donor Darah Sebagai Wujud Kepedulian Sosial

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot Pontianak Berhasil Canangkan Kampung Donor Darah Sebagai Wujud Kepedulian Sosial

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat berhasil mencanangkan Kampung Donor Darah sebagai wujud kepedulian sosial. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meresmikan pencanangan Kampung Donor Darah di Jalan Padat Karya, Komplek Didis Permai RT 03 RW 15 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Edi saat meresmikan Kampung Donor Darah di Pontianak, Selasa, 30 Maret 2021. Pihaknya berharap Kampung Donor Darah ini bisa menjadi percontohan bagi kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pontianak.

“Dengan dicanangkannya Kampung Donor Darah ini, kami berharap bisa menjadi percontohan bagi kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pontianak, dan masing-masing wilayah juga membentuk kampung donor darah sebagai wujud kepedulian sosial,” katanya.

Pencanangan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan donor darah yang diikuti sebanyak 105 pendonor dengan jumlah 95 kantong darah yang berhasil terkumpul.

Menurut Edi, di Kota Pontianak kebutuhan darah setiap harinya mencapai sekitar 150 kantong darah. Jumlah tersebut tidak bisa dipenuhi keseluruhan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak yang hanya mampu menyediakan sekitar 70 hingga 80 kantong darah.

“Darah ini tidak bisa diproduksi dengan mesin, melainkan hanya dari tubuh manusia. Oleh sebab itu kita terus mensosialisasikan kepada siapapun untuk mendonorkan darahnya demi kemanusiaan,” ujarnya.

Edi menambahkan, bagi mereka yang telah mendonorkan darahnya akan didata dalam database pendonor, sehingga ketika dibutuhkan, para pendonor tersebut bisa dihubungi untuk kesediaan mendonorkan darahnya.

“Karena setiap orang yang mendonorkan darahnya tidak bisa dilakukan setiap hari, tetapi harus ada rentang waktu antara 3-4 bulan,” terangnya.

Sementara itu, Lurah Saigon, Yuspriati mengatakan, keberadaan Kampung Donor Darah ini akan semakin memudahkan, tersistematis dan mendekatkan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan ini.

Ia berharap, para pegiat dan relawan kampung donor tidak hanya semata mendonorkan darah saja, tetapi juga menjalin komunikasi dan terorganisasi untuk mengajak, mengedukasi dan mensosialisasikan manfaat donor darah kepada masyarakat di lingkungannya.

“Mengingat darah sangat dibutuhkan sebagian masyarakat untuk transfusi darah, sehingga kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya sangat penting dalam menolong nyawa orang lain,” katanya. (red/pen)

Atur Standar Kegiatan Berusaha Bidang Pengelolaan Ruang Laut Berbasis Risiko, KKP Jabarkan 8 Hasil Analisis Risikonya

Penulis
Sopyan
-
Atur Standar Kegiatan Berusaha Bidang Pengelolaan Ruang Laut Berbasis Risiko, KKP Jabarkan 8 Hasil Analisis Risikonya

SuaraPemerintah.id – Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) merancang substansi peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal PRL, TB Haeru Rahayu menjelaskan rancangan Permen KP tersebut dipastikan segera terbit untuk mempercepat implementasi arahan Presiden dalam penataan regulasi dan ekonomi.

“Ditjen PRL sebagai unit kerja yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam menyiapkan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada bidang Pengelolaan Ruang Laut,” ujar Tebe.

Lebih lanjut Tebe menambahkan melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di Jakarta Senin, (29/3/2021), pihaknya ingin menjaring masukan dan pandangan para pemangku kepentingan mengenai standar kegiatan usaha dalam pengelolaan ruang laut.

“KKP memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pengelolaan Ruang Laut,” tegas Tebe.

Selain KKP, proses penyusunan dan pembahasan standar perizinan berusaha tersebut juga melibatkan Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PRL Hendra Yusran Siry pada forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Ditjen PRL menjelaskan berdasarkan hasil analisis risikonya sebagian besar perizinan berusaha bidang pengelolaan ruang laut memiliki tingkat risiko Menengah Rendah (MR), Menengah Tinggi (MT), dan Tinggi (T).

Delapan (8) kegiatan usaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risikonya meliputi:

Standar Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yg Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES, Standar Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yg Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES, Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Standar Kegiatan Usaha Penggalian Pasir untuk Pemanfaatan Pasir Laut, Standar Kegiatan Usaha Penyiapan Lahan untuk Pelaksanaan Reklamasi, Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (yang tidak diklasifikasikan), Standar Kegiatan Usaha Wisata Tirta Lainnya, Standar Kegiatan Usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, Standar Kegiatan Usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Standar Kegiatan Usaha Ekstraksi Garam, Standar Kegiatan Usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Standar Produk Rekomendasi Impor, serta Standar Produk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 kilometer persegi.

Pada konsultasi publik yang dihadiri oleh hampir 300 peserta yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan, Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha BKPM, Edy Junaedi menerangkan proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko yang terbagi menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.

Persyaratan dasar perizinan berusaha mengintegrasikan dan menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

“Sektor kelautan dan perikanan pada PP Nomor 5 Tahun 2021 memiliki subsektor diantaranya pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan,” ujar Edy.

Sedangkan mengenai implementasi perizinan berusaha, Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno menegaskan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan prinsip “trust but verify”.

Prinsip ini digunakan untuk menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan paket instrumen pemerintah dalam rangka pengaturan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik.

Bio Farma Sebut Kapasitas Vaksinasi Gotong Royong/Mandiri Capai 3-4 Juta Perbulan dengan 806 Faskes

Penulis
Andik Irwanto
-
Bio Farma Sebut Kapasitas Vaksinasi Gotong Royong/Mandiri Capai 3-4 Juta Perbulan dengan 806 Faskes

SuaraPemerintah.id – PT Bio Farma (Persero) mengungkapkan kapasitas vaksinasi gotong royong atau mandiri bisa mencapai 3 juta hingga 4 juta vaksinasi per bulan dengan memanfaatkan kesiapan 806 fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Bio Farma tengah melakukan negosiasi dengan dua pengembang vaksin, yaitu Sinopharm asal China dan Moderna asal Amerika Serikat untuk ketersediaan vaksin.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.

“Dari sisi kemampuan vaksinasi, kami sudah lakukan pendataan. Ada 806 fasilitas layanan kesehatan yang siap. Kalau semua bisa dioptimalkan, ini akan sangat membantu. Kalau diasumsikan satu tenaga vaksinator bisa lakukan 75-100 vaksinasi sehari, dari vaksin gotong royong ini kita bisa lakukan sekitar 3-4 juta vaksinasi per bulan,” katanya.

Honesti menjelaskan sebanyak 806 fasilitas layanan kesehatan yang siap itu terdiri atas 65 fasilitas kesehatan yang dimiliki jaringan Bio Farma, 504 fasilitas kesehatan di bawah PT Kimia Farma, dan 237 jaringan fasilitas kesehatan swasta.

Untuk ketersediaan vaksinnya, Honesti mengatakan Bio Farma tengah melakukan negosiasi dengan dua pengembang vaksin, yaitu Sinopharm asal China dan Moderna asal Amerika Serikat.

“Dari diskusi kita dengan mereka (Sinopharm), kita akan masukan sekitar 15 juta dosis sampai kuartal II 2021. Sekarang kita sedang finalisasi negosiasi dengan Sinopharm dan juga sedang proses untuk mendapatkan EUA (Otorisasi Penggunaan Darurat) dari BPOM,” katanya.

Sementara itu, untuk vaksin Moderna, Honesti mengatakan ada rencana untuk memasukkan sekitar 5,2 juta dosis vaksin tersebut ke Indonesia dan akan dimulai pada kuartal III 2021.

“Moderna ini beda dengan Sinopharm, mereka gunakan platform baru yaitu mRNA dan memang ada spesifikasi khusus dari cold chain (tempat penyimpanan) di mana mereka membutuhkan suhu -20 derajat untuk bisa menjaga mutu vaksin itu. Sekarang kita juga lagi diskusi dengan mereka,” katanya.

Honesti menambahkan berdasarkan data dari Kadin Indonesia, yang ditunjuk sebagai pihak yang melakukan registrasi vaksinasi untuk korporasi, terdapat 7,5 juta karyawan dan keluarganya yang sudah terdaftar dalam program vaksin gotong royong.

Dengan asumsi setiap orang mendapat dua dosis, maka Holding BUMN Farmasi yang menyuplai vaksin harus menyiapkan sedikitnya 15 juta dosis vaksin untuk vaksin gotong royong. (red/pen)

Ketua TP PKK Kota Medan Serahkan Perlengkapan Belajar dan KIA Pada 31 Murid PAUD di Kelurahan Kemenangan Tani

Penulis
Sopyan
-
Ketua TP PKK Kota Medan Serahkan Perlengkapan Belajar dan KIA Pada 31 Murid PAUD di Kelurahan Kemenangan Tani

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 31 murid PAUD di Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan mendapatkan bantuan perlengkapan belajar dan makanan tambahan dari Ketua TP PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu Muhammad Bobby Afif Nasution. Bantuan ini diserahkan kepada anak – anak PAUD di kantor Kelurahan Kemenangan Tani, Senin (29/3).

Bantuan perlengkapan belajar yang merupakan program kerjasama Pemko Medan dan YSKI ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak PAUD dalam proses belajar dan bermain. Sedangkan makanan tambahan berupa susu, telur dan vitamin dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kota Medan yang hadir didampingi Wakil Ketua I TP PKK Kota Medan, Ny. Shaula Arindianti Aulia Rachman dan Wakil Ketua II, Ny. Ismiralda Wiriya Alrahman juga memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akte Lahir. Diharapkan KIA ini dapat bermanfaat sebagai identitas pengenal anak.

“Saya sangat senang hari ini dapat bertemu langsung dengan anak – anak PAUD dan memberikan perlengkapan belajar serta KIA untuk mereka. Saya berharap mereka menjadi generasi cerdas bangsa Indonesia khususnya Kota Medan”, kata Ketua TP PKK Kota Medan.

Kehadiran Ketua TP PKK Kota Medan bersama rombongan ini disambut dengan tarian etnis Karo yang dibawakan oleh anak – anak PAUD Kelurahan Kemenangan Tani. Kemampuan mereka dalam menari membuat Kahiyang Ayu tersenyum dan memberikan apresiasinya.

Selanjutnya dalam kesempatan itu juga Ketua TP PKK Kota Medan memberikan bantuan sembako untuk guru PAUD, yang merupakan bantuan dari Kecamatan Medan Tuntungan. Diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat bagi memenuhi kebutuhan ditengah Pandemi Covid-19.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Ketahanan Pangan, Emilia Lubis, Kadis P3APM, Khairunisa Mozasa, Sekretaris Disdukcapil, Sri Maharani dan Camat Medan Tuntungan, Topan Ginting serta Ketua TP PKK Kecamatan Medan Tuntungan, Isabella Pencawan.

Bio Farma Minta Kemenlu Lobi India Terkait Embargo Vaksin, Agar Suplai Vaksin Indonesia Lancar

Penulis
Andik Irwanto
-
Bio Farma Minta Kemenlu Lobi India Terkait Embargo Vaksin, Agar Suplai Vaksin Indonesia Lancar

SuaraPemerintah.id – PT Bio Farma (Persero) meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk bisa melakukan diplomasi dengan India terkait embargo vaksin Covid-19 AstraZeneca dan Novavax. India yang merupakan produsen vaksin terbesar dunia, maka negara tersebut tengah melakukan pemenuhan kebutuhan untuk dalam negeri mereka.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021. Langkah itu dinilai perlu dilakukan guna memastikan pasokan dua vaksin tersebut bisa masuk ke Indonesia guna menjaga laju program vaksinasi nasional.

“Kami sedang koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk juga bisa melakukan diplomasi, bagaimana seandainya suplai ke Indonesia yang sudah terjadwal bisa dilakukan sesuai jadwal,” katanya.

Honesti menjelaskan, menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Eropa dan India, utamanya India yang merupakan produsen vaksin terbesar dunia, maka negara tersebut tengah melakukan pemenuhan kebutuhan untuk dalam negeri mereka.

Dengan kondisi tersebut, pengiriman vaksin ke Indonesia akan mengalami keterlambatan. Padahal suplai vaksin dari fasilitas Covax-GAVI itu dinilai krusial terhadap pasokan vaksin di Indonesia dan mempengaruhi laju kecepatan vaksinasi.

“Kita tidak mau terganggu karena kecepatan vaksinasi menunjukkan sekarang yang dilakukan pemerintah menunjukkan kenaikan. Tadinya 100 ribu-200 ribu per hari, sekarang menuju 500 ribu vaksinasi per hari,” katanya.

Di sisi lain, Honesti memastikan rencana pengiriman vaksin Covid-19 Sinovac dari China akan berjalan sesuai target.

“Yang dari Sinovac atau China, sampai hari ini kita masih commit dengan jadwalnya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sesuai rencana awal, Indonesia memperoleh 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca pada 22 Maret serta tambahan 7,5 juta lebih dosis vaksin pada April 2021.

Namun, jadwal itu ternyata ditunda, karena ada embargo dari negara produsen di negara India yang sedang mengalami kenaikan kasus Covid-19, sehingga tidak mengizinkan vaksin tersebut keluar dari negara mereka. Akibat situasi itu, kata Budi, ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia akan menipis jumlahnya pada kurun April 2021.

Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca di Indonesia, kata Budi, sedang berupaya menjadwalkan ulang pengiriman vaksin AstraZeneca ke sejumlah negara.

Menteri Kesehatan bersama Kementerian Luar Negeri dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) guna mengupayakan vaksin AstraZeneca bisa dikirim ke Indonesia pada Mei atau Juni 2021.

“Nanti saya bersama Menlu segera membicarakan ini dengan WHO, dan mudah-mudahan Mei atau Juni sudah bisa lagi dilakukan pengiriman,” katanya. (red/pen)

Bertemu Luhut, Kadin Daerah Bermitra Lebih Erat Lagi dengan Pemerintah dan Harus Naik Kelas

Penulis
Andik Irwanto
-
Bertemu Luhut, Kadin Daerah Bermitra Lebih Erat Lagi dengan Pemerintah dan Harus Naik Kelas

SuaraPemerintah.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bertemu dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bahas kerjasama untuk Kadin di daerah. Dalam pertemuan tersebut Menko Luhut mengingatkan agar Kadin daerah harus naik kelas.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama sejumlah pengurus Kadin daerah bertemu dengan Menko Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi pada Senin, 29 Maret 2021.

Dalam pertemuan tersebut menurut Anindya, Menko Luhut mengingatkan agar Kadin daerah harus naik kelas.

“Sebenarnya saya ini hanya mengantar teman-teman dari Kadin daerah, karena mereka adalah panglima-panglima pengusaha dan perusahaan di provinsi. Hadir di sini dari Kepri, Babel, Jawa Barat, Papua Barat, Gorontalo, Bali. Ini hanya beberapa dari 34 provinsi,” kata Anindya Bakrie.

Anindya mengungkap isi pertemuan dengan Menko Luhut membahas tentang berbagai macam kesempatan investasi pasca COVID-19, dengan adanya stimulus PEN (pemulihan ekonomi nasional), turunan dari UU Cipta Kerja.

Dalam pertemuan, kata dia, dibahas pula mengenai kawasan industri, kawasan industri turisme, produk lain pariwisata di Bali, hingga berbagai macam hal infrastruktur.

Dalam diskusi tersebut, para Ketua Kadin Daerah menyampaikan sejumlah harapan kepada Luhut untuk bisa melakukan kerja sama terutama sejumlah usaha yang bisa dikerjakan oleh rekan-rekan Kadin di daerah.

Anindya juga bercerita bahwa Luhut menyampaikan ada banyak sekali yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dengan Kadin. Misalnya, food estate yang saat ini sedang digarap oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi saya lihat dengan seperti ini, akan sangat besar dampaknya bagi perekonomian,” ujar calon Ketua Umum Kadin ini.

Menurut dia, saat ini memang situasi di daerah maupun Indonesia sedang sulit. Misalnya, likuiditas dari perbankan sangat tinggi meskipun teman-teman di daerah masih mendapatkan tetesannya sehingga perekonomian bisa bergerak.

“Di sinilah kita percaya, bahwa memang Kadin itu harus bisa tumbuh kembali pasca COVID-19, tapi tumbuhnya bareng-bareng,” jelas dia.

Terakhir, Anindya Bakre mengatakan Luhut meminta Kadin harus lebih fokus membumi untuk bisa membantu UMKM menjadi maju. Karena, zaman sekarang UMKM itu berbeda dengan UMKM zaman dahulu yang size cukup besar. Maka dari itu, Luhut meminta agar Kadin seluruh daerah dikumpulkan untuk mendengarkan paparan pemerintah langsung. 

“Jadi, Pak Menko mengatakan tolong kumpulkan teman-teman Kadin provinsi lain untuk bisa dapat paparan langsung dari beliau. Mudah-mudahan sebelum puasa kita atur waktunya, sehingga Kadin dapat bermitra lebih erat lagi dengan pemerintah. Karena memang fungsi Kadin adalah mitra strategis pemerintah,” kata Anindya Bakrie.

Sementara Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Tomas Jusman mengapresiasi komitmen Anindya Bakrie yang memfasilitasi pengurus Kadin daerah untuk bertemu dengan Menko Luhut. Karena menurut dia, Anindya Bakrie ingin memajukan Indonesia ini dari daerah-daerah.

Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara mengatakan Menko Luhut mengharapkan Kadin menjadi partner dan mitra strategis bagi pemerintah ke depannya. Sehingga, Kadin tidak bisa tinggal diam dan putus asa di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini.(red/pen)

1...4,4044,4054,406...4,871Halaman 4,405 dari 4,871