Beranda blog Halaman 4404

Sambut Baik Usulan Bupati, Kemnaker Bakal Bangun 25 Balai Latihan Kerja di Biak Numfor

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik niat pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

“Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait pengembangan pendirian BLK UPTP di Biak,” kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Menaker Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, data yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.

Menaker Ida juga menyatakan, dalam menyiapkan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.

“Ini karena posisinya untuk mengetahui kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke dalam,” ucapnya.

Selain itu, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya mengatur membangun 25 balai latihan kerja Komunitas di Papua dan Papua Barat di tahun 2021. Pembangunan untuk mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua.

“Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan berhenti pengangguran,” ucapnya.

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian.

“Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga harus membutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan,” kata Herry.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian balai latihan kerja unit pelaksana teknis pusat ke Kemnaker agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektar.

“Kami meminta dukungan kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor,” terangnya.

Santripreneur Jadi Program Kemenperin Kembangkan Jiwa Pengusaha di Pondok Pesantren

Penulis
Sopyan
-
Santripreneur Jadi Program Kemenperin Kembangkan Jiwa Pengusaha di Pondok Pesantren

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memberikan stimulus yang tepat guna dan tepat sasaran agar pondok pesantren dapat mengembangkan usaha. Dengan demikian, diharapkan mampu turut mendukung pertumbuhan industri di Indonesia, sekaligus menjadi agen perubahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami mendorong agar para santri selepas lulus dari pondok pesantren dapat memiliki beragam skill, termasuk menjadi seorang santripreneur,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih dalam pembukaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru di Pondok Pesantren secara virtual, Selasa (30/3).

Gati menuturkan, upaya tersebut dilakukan mengingat besarnya jumlah pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, sehingga menjadi sebuah potensi besar untuk membangun ekosistem kewirausahaan di lingkungan para santri.

Menurutnya, saat ini banyak pesantren yang sudah dapat memenuhi kebutuhan internal pesantren, bahkan memiliki unit bisnis yang juga melayani kebutuhan luar pesantren. “Para pimpinan pesantren berhasil menumbuhkan dan menularkan bibit-bibit wirausaha kepada para santri di pondok pesantren,” kata Gati.

Berdasarkan Data Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 28.518 unit di seluruh Indonesia dan mayoritas berada di Jawa. Sementara jumlah santrinya sebanyak 4.354.245 orang.

Melihat potensi besar tersebut, kata Gati, Kemenperin telah menyiapkan model Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan Pengembangan Unit Industri di lingkungan pondok pesantren melalui program Santripreneur “Santri Berindustri”.

Program tersebut bertujuan membentuk dan mengembangkan unit industri dan wirausaha industri baru di pondok pesantren melalui dua cara. Pertama, pengembangan unit industri yang telah ada dan atau menumbuhkan unit industri baru. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pondok pesantren menjadi wirausaha industri baru melalui kompetensi teknis produksi, jejaring, dan manajemen.

“Sejak tahun 2013 hingga sekarang, kami telah membina sebanyak 82 pondok pesantren dan 10.104 santri, termasuk tujuh pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mendapatkan pelatihan mulai hari ini,” kata Gati.

Pembinaan yang diberikan Kemenperin meliputi bimbingan teknis produksi, fasilitas mesin dan peralatan produksi, serta pemberian materi mengenai kewirausahaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), digital marketing dan manajemen bisnis.

Bimbingan teknis dan fasilitas mesin peralatan produksi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan setiap pondok pesantren.

“Misalnya, ada pondok pesantren yang memiliki karakter wirausaha yang kuat di bidang olahan pangan dan minuman, perbengkelan roda dua, kerajinan boneka dan kain perca, konveksi busana muslim dan seragam, daur ulang sampah dan produksi pupuk organik cair, kosmetik dan produk perawatan rumah, serta bahan bangunan seperti pembuatan paving block,” jelas Dirjen IKMA.

Untuk mendukung program penumbuhan ekosistem baru di lingkungan pondok ini, Gati juga meminta dinas perindustrian di masing-masing daerah agar dapat memfasilitasi para peserta untuk memperoleh legalitas usaha dan terus memantau perkembangan usaha peserta bimbingan teknis nantinya.

Selain itu, Gati berharap program Santripreneur bisa turut mendukung program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021, yang telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia pada Januari 2021, sebagai kelanjutan Gernas BBI 2020.

“Gerakan Nasional BBI 2021 digelar untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk, sekaligus mendorong agar masyarakat sebagai konsumen lebih bangga serta mencintai dan semangat membeli produk dalam negeri,” papar Dirjen IKMA.

Sukses Pasarkan Cluster Asera Nishi Phase 1, Damai Putra Group & Nishitetsu Luncurkan Phase 2

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Damai Putra Group sukses pasarkan proyek Asera Nishi Phase 1 hingga sold out 100 persen. Kini pengembang kawasan terpadu Kota Harapan Indah dan Nisithetsu Group (pengembang asal Jepang yang merupakan group bisnis terbesar di Kota Fukuoka Jepang) tersebut resmi meluncurkan Asera Nishi Phase 2.

Asera Nishi hadir dengan mengusung tema BALANCE LIFE, yaitu menciptakan keseimbangan antara Human & Nature, Convenience & Affordability, Work & Play, Healthy & Cozy yang diimplementasikan dengan konsep dan desain terbaru yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana kesehatan menjadi hal yang utama. Asera Nishi dibangun di atas lahan seluas 5,4 Ha yang terletak di lokasi premium di CBD Kota Harapan Indah.

Rumah Modern dengan Konsep Biophilic Compact House

Setiap rumah yang ditawarkan di Asera Nishi menerapkan konsep biophilic yang menyatukan unsur alam dengan manusia. Banyaknya bukaan jendela maupun pintu membuat sirkulasi udara dan pencahayaan alami menjadi maksimal. Aksen kayu pada dinding fasad rumah semakin membuat tampilan rumah menjadi lebih natural dan modern.

Denah rumah pun dibuat tak kalah modern, dengan fungsi ruang yang fleksibel, serta minimnya sekat dinding membuat rumah terasa lebih luas dan lapang. Adanya taman di area belakang dan depan membuat rumah menjadi tidak monoton dengan dinding beton dan sangat cocok bagi yang suka berkebun.

Didukung Fasilitas yang Lengkap

Setiap rumah yang dipasarkan juga akan dilengkapi dengan smart door lock system, smart bulb lighting, dan CCTV untuk faktor keamanan penghuni.

Asera Nishi juga memiliki fasilitas yang lengkap, seperti central park, kolam renang dengan double deck, lapangan basket, jogging track, green belt, amphitheatre, children playground. Banyaknya fasilitas yang disediakan membuat cluster ini sangat nyaman bagi keluarga untuk berada di lingkungan rumah karena program work from home, maupun learn from home yang saat ini sedang banyak diterapkan.

Asera Nishi sudah launching sejak 28 Maret lalu. Saat launching pengunjung yang datang diberi kesempatan untuk mengunjungi show unit Asera Nishi yang terletak di dalam cluster Asera. Banyak pengunjung yang memberikan respon positif yang tertarik untuk berinvestasi di Asera Nishi.

Asera Nishi dipasarkan dengan harga yang terjangkau mulai dari harga Rp 1,1 miliar dengan cicilan uang muka Rp 7jt an per bulan untuk tipe N5.  Selama promosi Asera Nishi memberikan bonus canopy & kitcen set untuk para pembeli.

Informasi lengkap tentang Asera Nishi bisa diakses di www.aseranishi.com

***

Sekilas Damai Putra Group

Damai Putra Group merupakan perusahaan properti yang berpengalaman di Indonesia. Selama lebih dari 39 tahun telah menciptakan berbagai kawasan hunian dan komersial yang berkualitas di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Salah satu proyek terbesar besutan Damai Putra Group adalah Kota Harapan Indah, sebuah Kawasan mandiri seluas 2200 Ha di Timur Jakarta. Proyek lainnya di Jabodetabek adalah The Royal Residence, Green Ara, de’ Residence, Segara City, Harapan Mulya, dan Tera Damai.

Sedangkan di luar Jabodetabek, di Yogyakarta, Damai Putra Group meluncurkan hunian Casa Grande, Vasana dan Green Hills, di Sidoarjo, perumahan yang dibangun adalah Grand Deltasari dan Graha Tirta. Semua kawasan ini akan terus berkembang untuk menciptakan ruang kehidupan yang berkualitas untuk  turut serta berperan membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Info lebih lanjut mengenai Damai Putra Group dapat menghubungi 021- 8898 6688 atau dapat diakses melalui official website www.damaiputra.com

Sekilas Nishitetsu Group

Nishitetsu Group merupakan pengembang asal Jepang yang sudah berpengalaman lebih dari 111 tahun. Selain properti, Nishitetsu juga merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam banyak bisnis lainnya di lebih dari 85 perusahaan, seperti perhotelan dan komersial, transportasi (kereta api, bus, taksi), logistik, ritel, fasilitas rekleasi, travel, konstruksi, iklan, dan lain-lain. Kegiatan bisnis Nishitetsu Group tidak hanya di Jepang namun juga tersebar di lebih dari 25 negara di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.nishitetsu.co.jp/en

 

Selagi Angka Kasus Covid-19 Turun, Ganjar Minta Masyarakat Perantauan Bersabar Agar Tidak Mudik Lebaran 2021

Penulis
Sopyan
-
Angka Kasus Covid-19 Menurun, Ganjar Minta Masyarakat Perantauan Bersabar Agar Tidak Mudik Lebaran 2021

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong masyarakat Jawa Tengah yang ada di perantauan bersabar untuk tidak mudik pada lebaran tahun 2021. Hal itu mengingat kondisi Covid-19 yang mulai menurun serta mengantisipasi adanya gelombang kedua Covid-19 di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, kesabaran dalam menahan diri untuk tidak mudik merupakan kontribusi besar bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

“Saya mendorong masyarakat tidak usah mudik ya, mumpung ini (Covid-19) lagi turun bagus. Sabar sebentar, ini kalau bisa dijaga kita akan bisa lebih cepat. Ingat pengalaman di Perancis dan India yang saat ini lagi naik. Tadi pagi saya juga habis ngobrol dengan KBRI di Kanada, ternyata kondisinya juga lagi naik,” kata Ganjar, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (30/3/2021).

Ganjar menjelaskan larangan mudik lebaran 2021 juga sudah diputuskan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Terkait teknis pelaksanaan saat ini masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Aturan tersebut juga berkaitan dengan aturan teknis ibadah pada bulan Ramadan dari Kementerian Agama, dan regulasi kendaraan yang boleh berlalu-lalang dari Kementerian Perhubungan.

“Nah kita sudah punya pengalaman tahun lalu berjaga, maka kita sedang menyiapkan respons terhadap keputusan. Bayangannya sudah tahu sih, pasti kita akan bekerja sama dengan provinsi sebelah, antarkabupaten, dan TNI-Polri juga sudah menyiapkan skenario-skenario berjaga apalagi di perbatasan. Dinas Kesehatan kita juga akan siap-siap, nanti akan dilakukan random rest. Hari ini vaksin sudah ada, alat tes sudah mulai banyak, mudah-mudahan dari tempat yang mulai dijaga itu bisa optimal,” katanya.

Antisipasi warga Jawa Tengah di perantauan yang nekat untuk mudik juga mulai disiapkan. Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri, maupun di rumah sakit.

“Tempat isolasi sudah pasti (disiapkan), baik isolasi mandiri terpusat maupun isolasi di rumah sakit. Bahkan tempat isolasi mandiri yang ada saat ini sudah saya minta untuk dipertahankan dulu,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, menambahkan, terkait masa isolasi dan tempat isolasi bagi pemudik yang nekat tersebut nanti akan dibahas secara khusus dengan bupati dan wali kota.

“Nanti akan ada rapat khusus dengan bupati dan wali kota terkait itu. Sementara yang sudah kami siapkan adalah nanti yang kebutuhan untuk random test,” katanya.

 

Jadi Program Unggulan KKP, Tambak Milenial Ajak Generasi Muda Tingkatkan Budidaya Udang

Penulis
Sopyan
-
Jadi Program Unggulan KKP, Tambak Milenial Ajak Generasi Muda Tingkatkan Budidaya Udang

SuaraPemerintah.id – Pemanfaatan teknologi dalam pengaplikasian Millenial Shrimp Farming (MSF) atau tambak milenial dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk dapat ikut serta dalam pembangunan industri udang nasional serta menjamin keberlanjutan program hingga generasi mendatang. Disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta.

“MSF menjadi salah satu program unggulan KKP dalam rangka menggalakkan budidaya udang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai percontohan, pembangunan instalasi MSF telah dibangun di dua lokasi Unit Pelaksana Teknis milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yakni di Jepara dan Situbondo, ”ujar Slamet.

Slamet juga menyebutkan bahwa klaster percontohan MSF merupakan bagian dari peningkatan produksi udang nasional termasuk program lain seperti pengembangan klaster tambak udang, bantuan pemerintah berupa excavator, benih udang, sarana dan saluran irigasi tambak, pengembangan sistem perbenihan dan pakan, serta menarik investor dari dalam maupun luar negeri. 

“Kesinambungan program ini diharapkan dapat mempercepat target yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkas Slamet.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Nono Hartanto menyatakan bahwa konstruksi tambak yang berbentuk bundar menjadi satu keunggulan MSF karena kotoran udang, sisa pakan atau molting dapat terkumpul dengan mudah karena tidak ada titik mati sehingga tidak tertahan dalam satu titik. 

“Hal ini tentunya berimbas untuk peningkatan kelangsungan hidup dari udang karena sisa pakan dan kotoran yang tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas air dan menjadi sumber penyakit,” kata Nono.

Nono menilai bahwa digitalisasi sistem tambak pada MSF membuat pengambilan keputusan yang terkait perbaikan yang perlu dilakukan dapat lebih cepat karena data tersajikan secara realtime sehingga dapat meminimalisir kerugian yang bisa terjadi seperti akibat serangan penyakit.

“Kemudahan lain yang ditemukan dalam pemberian pakan yang dapat lebih terstruktur karena menggunakan mesin pemberi pakan otomatis yang diatur melalui ruang kontrol maupun gadget,” lanjut Nono.

Hubungan interaksi milenial dalam pengelolaan tambak, Nono menambahkan bahwa tenaga muda ini langsung untuk dapat diterima di dalam organisasi tambak selama tiga siklus sebagai wahana pembelajaran. “Diharapkan mereka akan memiliki kemahiran dan keterampilan sebagai manajer tambak, sehingga masa depan dapat menjadi teknisi atau supervisor tambak yang andal,” imbuhnya.

Dalam skala yang lebih besar, Nono juga berharap MSF dapat menelurkan calon pengusaha tambak dan pencetus kegiatan-kegiatan pertambakan nasional. “Kita juga akan menyambungkan mereka dengan sumber daya operasional seperti perbankan, BLU atau Bumdes sebagai sumber operasional tambak,” tutup Nono.

Sementara itu, Wendy Tri Prabowo selaku koordinator tambak milenial BPBAP Jepara menguraikan bahwa teknologi dalam MSF menggunakan fitur Oxy-Mix Fine Bubble yang akan memproduksi oksigen dari dua sumber yakni udara bebas dan oksigen cair yang akan menghasilkan oksigen dalam bentuk nano gelembung dan gelembung mikro untuk kadar oksigen di dalam udara.

“Untuk menjaga stabilitas produksi dari MSF dan memperbanyak kontribusi muda dalam produksi tambak milenial ini, kami juga bersinergi dengan startup perikanan dalam negeri untuk memodernisasi proses seperti otomatisasi manajemen pakan dan pemantau kualitas udara yang dapat diakses melalui ruang kontrol maupun dipantau secara realtime melalui gadget, kaum Terang Wendy.

Dengan teknologi kecanggihan yang diadopsi oleh MSF, Wendy meyakini bahwa operasional tambak dapat menjadi lebih mudah sehingga produksi dapat dioptimalkan melalui padat tebar tanpa harus khawatir dengan risiko penyakit karena kualitas udara yang selalu terjaga.

“Melalui teknologi juga kita memiliki data yang lengkap untuk dapat dipaparkan ke masyarakat mengenai kualitas udara yang masuk hingga keluar, sehingga akan terlihat bagaimana kegiatan budidaya udang yang kita lakukan ramah lingkungan,” ucapnya.

Wendy melanjutkan bahwa beberapa tantangan yang masuk dalam kegiatan MSF tidak jauh berbeda dengan budidaya udang secara umum, seperti penurunan kualitas sumber baku air serta ancaman penyakit dan turunannya baik secara langsung maupun dampak dari infeksi primer. 

“Dengan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan, sumber daya akan terus melimpah untuk dapat kita gunakan sebagai sumber bahan baku terbaik dalam usaha budidaya udang yang berkelanjutan,” tandas Wendy.

Gubernur DIY Akan Fasilitasi Kepentingan Pesantren Lewat Raperda

Penulis
Sopyan
-
Gubernur DIY Akan Fasilitasi Kepentingan Pesantren Lewat Raperda

SuaraPemerintah.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon baik permohonan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) terkait reviu UU No.18/2019 tentang pesantren.

Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santoso, seusai mendampingi Gubernur DIY melakukan video konferensi dengan Wakil Ketua PWNU DIY, Fahmi Akbar Idris, Selasa (30/03) pagi.

Video konferensi yang digelar di Ruang Gadri, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, Etty Kumolowati.

Dewo menyampaikan bahwa pengurus PWNU memberikan masukan kepada Gubernur DIY terkait UU yang dimaksud.

“Ngarsa Dalem membuka kesempatan teman-teman PWNU menyampaikan buah pikirannya. Bapak Gubernur DIY lantas mengharapkan teman-teman pesantren membentuk tim kerja di PWNU untuk memberikan masukan kepada Gubernur DIY terkait langkah yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Dewo menyebutkan pada UU tersebut terdapat sebuah pasal yang mengatur tentang keterlibatan pemerintah daerah kepada pesantren.

“Ada beberapa hal yang memberikan tugas kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan pesantren. Sehingga hal inilah yang akan kami coba pelajari secara detail bersama teman-teman PWNU terkait tindak lanjut UU tersebut. Apakah akan segera membentuk Perda, kalau toh harus dibuat, maka harus segera disusun naskah akademiknya dulu,” urainya.

Seusai dibentuk naskah akademik, lanjut Dewo, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Raperda untuk selanjutnya diusulkan kepada DPRD DIY untuk dijadikan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah).

“Yang paling dekat ini, kita akan mempelajari dulu dan mendalami isi UU tentang kepesantrenan, apa yang bisa diperbuat pemerintah daerah untuk semakin menunjukkan eksistensi dari pesantren itu sendiri,” terang Dewo.

Menurut penuturan Dewo, terdapat beberapa pasal pada UU No.18/2019 yang perlu dipelajari lebih lanjut. Tiga diantaranya adalah pasal 42, 46, dan 48. “Salah satunya menindaklanjuti pasal 42 terkait peran dan dukungan pemerintah daerah pada pesantren,” jelasnya.

Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Sementara, Pasal 46 UU No.18/2019 menjelaskan secara umum mengenai peranan pemerintah daerah ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk Pasal 48, lebih membahas mengenai dan sumber pendanaan bagi pesantren.

Pada poin 3 pasal ini, dikatakan bahwa pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senada dengan yang diutarakan Dewo, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, Etty Kumolowati juga menyampaikan Ngarsa Dalem secara terbuka akan memfasilitasi pesantren dengan penyusunan Raperda.

“Meski belum ada usulan pasal spesifik yang diubah, Bapak Gubernur memerintahkan kami untuk memasukkan Raperda atau Rapergub di tahun 2022 mengenai pesantren. Untuk naskah akademiknya sendiri, pada tahun ini diharapkan sudah dapat disusun dengan menggunakan APBD perubahan,” urai Etty.

Etty menambahkan, Ngarsa Dalem juga menghendaki PWNU melakukan pembinaan kaum di desa-desa. “Tadi Pak Gubernur DIY juga menghendaki pembinaan rais atau tokoh pemimpin agama. Kalau di desa-desa masih banyak dijumpai itu,” jelasnya.

Etty berharap, langkah ini merupakan cara tepat untuk memfasilitasi permohonan dari PWNU terkait reviu UU No.18/2019. “Intinya Bapak Gubernur terbuka dengan aspirasi dan permohonan dari PWNU dan berharap segera disusun Raperda-nya,” tutupnya.

Wimboh Sebut OJK Punya Sisa Anggaran Pungutan Dana 2020 11,6 Miliar

Penulis
Andik Irwanto
-
Wimboh Sebut OJK Punya Sisa Anggaran Pungutan Dana 2020 11,6 Miliar

SuaraPemerintah.id – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan pihaknya memiliki anggaran lebih yang berasal dari penerimaan pungutan pada 2020 sebesar Rp11,6 miliar. Dana pungutan Rp11,6 miliar akan digunakan untuk penguatan sumber daya manusia yaitu penambahan pendidikan formal tingkat S2 dan S3 baik di dalam dan luar negeri bagi pegawai OJK.

Wimboh mengatakan jumlah tersebut berasal dari pagu penerimaan pungutan tahun lalu sebesar Rp6,2 triliun sedangkan realisasinya adalah Rp6,21 triliun.

“Kelebihan pungutan 2020 sebesar Rp11,6 miliar ini diusulkan untuk penguatan dan pengembangan pegawai capacity building 2021,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Realisasi dana pungutan lebih tersebut berasal dari empat sumber yaitu registrasi Rp54,207 miliar atau 91,95 persen dari prognosa Rp58,955 miliar dan biaya tahunan Rp5,869 triliun atau 99,96 persen dari prognosa Rp5,872 triliun.

Kemudian pungutan sanksi sebesar Rp76,190 miliar atau 107,35 persen dari prognosa Rp70,977 miliar dan pungutan pengelolaan Rp219,055 miliar atau 106,54 persen dari prognosa Rp205,592 miliar.

Wimboh menjelaskan sisa dana pungutan Rp11,6 miliar akan digunakan untuk penguatan sumber daya manusia yaitu penambahan pendidikan formal tingkat S2 dan S3 baik di dalam dan luar negeri bagi pegawai OJK.

Tak hanya itu, sisa dana juga akan digunakan untuk menambah modul pembelajaran pada learning management system (LMS) OJK serta memperluas kesempatan pegawai untuk mendapatkan sertifikasi profesi berstandar internasional.

Kemudian menambah non in house training (IHT) di dalam negeri untuk bidang-bidang keahlian khusus atau spesifik seperti teknologi informasi, kelogistikan, keuangan, hukum, kehumasan, dan sebagainya.

Di mana diketahui OJK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1,93 triliun per 29 Maret 2021 atau 31,23 persen dari total pagu untuk tahun ini yang mencapai Rp6,2 triliun .

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

“Pagu anggaran OJK yang disetujui adalah Rp6,2 triliun lalu realisasi per 29 Maret adalah Rp1,93 triliun atau 31,23 persen,” katanya.

Nurhaida menyatakan melalui realisasi sebesar Rp1,93 triliun hingga triwulan I-2021 tersebut maka OJK masih memiliki saldo anggaran sebanyak 68,77 persen atau Rp4,26 triliun. (red/pen)

Kemenparekraf Bentuk Satgas Anti Pembajakan Berantas Kejahatan Digital di Platform Online

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenparekraf Bentuk Satgas Anti Pembajakan Berantas Kejahatan Digital di Platform Online

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sedang menyiapkan satgas anti pembajakan untuk memberantas kejahatan digital terhadap film-film yang tayang melalui layanan platform film online. Tugasnya nanti tidak hanya memberikan tindakan secara hukum saja, tetapi juga akan mengedukasi masyarakat untuk lebih menghargai dan mengapresiasi karya dari pembuat film.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi dan Animasi Kemenparekraf, Syaifullah Agam, Selasa, 30 Maret 2021. Pihaknya mengatakan era streaming digital yang semakin populer sejak pandemi COVID-19, membuka peluang pembajakan dengan cara baru, misalnya merekam secara manual melalui alat-alat tertentu dari rumah.

Cara baru dilakukan oleh pembajak untuk menyebarkan film-film yang hanya dapat ditonton jika berlangganan secara khusus melalui layanan over the top (OTT).

“Di era pandemi atau era streaming digital pembajakan makin marak. Kalau di bioskop kita bajak pakai kamera infrared kan kelihatan. Kalau sekarang, misal saya pakai TV yang 4K atau 8K, terus saya pakai alat perekam yang 8K juga tinggal dihadapkan aja ke TV-nya kan bisa direkam jelas kayak DVD,” ujar Syaifullah.

Syaifullah mengatakan beberapa OTT memang menggunakan teknologi yang paling canggih untuk mencegah pembajakan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, para pembajak akan mulai menemukan cara baru untuk mencuri hasil karya para sineas.

Syaifullah memberikan contoh, sebuah OTT menggunakan sistem keamanan yang tidak bisa ditembus menggunakan aplikasi. Para pembajak pun akan melakukan cara lain yakni merekam secara manual menggunakan kamera yang tidak terbaca oleh teknologi yang ditanamkan pada perangkat tersebut.

“Banyak yang klaim kalau teknologinya belum bisa dibajak, dia kan ngomong begitu secara teknologi kalau pembajaknya menggunakan alat manual? Pembajak pasti lebih banyak yang pinter sekarang tinggal nunggu waktu aja,” kata Syaifullah.

“Dulu YouTube juga enggak bisa di-download, sekarang kan ada alatnya jadi enggak mungkin tuh terus-terusan canggih,” imbuhnya.

Tugas satgas anti-pembajakan nantinya tidak hanya memberikan tindakan secara hukum saja, tetapi juga akan mengedukasi masyarakat untuk lebih menghargai dan mengapresiasi karya dari pembuat film.

“Itu yang mau kita coba untuk melanjutkan satgas anti-pembajakan dan fokus bukan hanya penindakan tapi juga ke sosialisasi dan edukasi soal HKI kepada pekerja kreatif dan masyarakat,” ujar Syaifullah. (red/pen)

Dukung Penuh Program Petani Milenial, Bank bjb Kucurkan Dana KUR Capai Rp1,1 Triliun

Penulis
Sopyan
-
Dukung Penuh Program Petani Milenial, Bank bjb Kucurkan Dana KUR Capai Rp1,1 Triliun

SuaraPemerintah.id – Bank bjb dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggelar program kick off Petani Milenial di perkebunan warga di kawasan Patrol, Suntenjaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (26/3/2021).

Pembukaan penanda penanda mulai bergulirnya salah satu program unggulan Jabar dalam mengajukan pertanian lokal berbasis teknologi.

Dalam program tersebut, bank bjb menjadi bank utama yang memberikan dukungan dalam bentuk akses permodalan. Dukungan tersebut disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Di program Petani Milenial, ada dua dukungan yang kami berikan. Pertama pada offtaker secara langsung, juga kepada para petani untuk pembiayaan KUR yang tingkat bunganya sangat ringan,” ungkap impinan Divisi Kredit UMKM Bank BJB Denny Mulyadi.

KUR yang ditawarkan bank bjb dalam program Petani Milenial memiliki keunggulan bunga sangat ringan, yakni 6%. Adapun Total alokasi dana yang dikucurkan untuk program Petani Milenial tahun ini mencapai Rp1,1 Triliun.

“Di tahun ini bank bjb mengalokasikan Rp1,1 Triliun. Kami tidak membatasi jumlah peserta Milenial yang dapat terlibat, namun anggaran disesuaikan dengan kuota KUR Bank bjb dari pemerintah yakni Rp 1,1 triliun, jumlah ini yang akan kami serap. Bank bjb memastikan bagaimana petani memiliki akses terhadap benih, pupuk dan obat-obatan karena lahannya telah dipersiapkan untuk Pemprov Jabar, “ungkap Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari.

Adapun besaran dana yang akan diterima oleh para petani milenial akan disesuaikan dengan rencana kerja usaha (RKU) yang diajukan petani milenial atau pihak offtaker. Sementara pola pembayaran angsuran dapat dilakukan sesuai dengan siklus usaha yang dibuat dalam RKU tersebut. Pembayaran kredit dapat dilakukan baik sesudah panen maupun berdasarkan kesepakatan bersama.

Para petani muda yang bergabung menjadi petani Milenial sebelumnya harus sudah terseleksi oleh pihak penyelenggara program, yakni Pemprov Jabar. Sementara syarat untuk mendapatkan akses permodalan dari bank bjb , tidak berbeda dengan syarat pengajuan KUR.

Dalam program Petani Milenial juga dilibatkan 72 pengambil yang berasal dari pihak swasta maupun BUMD.

“Ini adalah bentuk kontribusi dari bank bjb dalam menjamin kesejahteraan petani milenial dan memastikan keberlangsungan usaha mereka baik dari sisi penanaman, hingga hasilnya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Selain akses permodalan untuk petani milenial, bank bjb juga menjalankan program Pesat (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu) bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan pendampingan intens kepada nasabah UMKM agar berkembang. “bank bjb juga akan memberikan program pensiun bagi petani atau DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Hal ini penting untuk mulai menerapkan petani milenial agar masa tua mereka terjamin dan sejahtera,” ungkapnya.

Di samping itu, bank bjb juga mendorong terus Pemesanan kultur pembayaran digital bagi masyarakat. Pembiasaan transaksi digital yang bersifat cashless dan peningkatan inklusi keuangan menjadi fokus pada kebiasaan yang dikedepankan bank bjb .

Hal ini salah satunya melalui digitalisasi penerimaan pajak daerah melalui teknologi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS). Diharapkan, digitalisasi transaksi berbasis big data ini dapat menjadi modal untuk menyusun strategi produk dan layanan digital lainnya.

Gaet Ribuan Milenial

Dalam acara kick off hari ini, bank bjb juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Agro Jabar terkait penyaluran dan penjaminan KUR bagi mitra binaan PT Agro Jabar. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari.

Turut hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Jabar Benny Bachtiar, Ketua TP-PKK Jabar Atalia Praratya, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar Herawanto, Perwakilan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Divisi Kredit UMKM Bank BJB Denny Mulyadi, serta para perwakilan pemangku kepentingan, offtaker, petani milenial juga tamu undangan lainnya.

Ridwan Kamil mengapresiasi dukungan bank bjb untuk membiayai permodalan para petani muda di program Petani Milenial. Dia mengatakan, program ini juga merupakan program inovatif yang bertujuan mengurangi pengangguran, khususnya pascapandemi COVID-19.

“Jadi tujuan paling hijau adalah berhemat pasca-COVID-19. Bidang pertanian dipilih karena selama pandemi tidak masuk,” ungkapnya.

Program Petani Milenial pun diharapkan dapat menarik minat generasi milenial untuk membawa perubahan pada sektor pertanian masa depan. Lebih jauh, program ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Jabar berbasis teknologi.

Sejauh ini, Ridwan Kamil mengatakan, animo para milenial terhadap program Petani Milenial terbilang tinggi. Hal ini berlaku dari jumlah pendaftar awal yang telah melebihi target. Dari semula melayani untuk 5.000 petani muda, namun pendaftar telah mencapai lebih dari 8.600 orang.

“Saya melalui program ini akan lahir di atas 100 ribu petani baru, untuk masa pendaftar awal sudah ada 8 ribu orang meskipun keudian ada yang gugur dari seleksi alam. Tapi saya optimis akan dapat mencapai target,” ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, milenial yang paling banyak mendaftar berasal dari kawasan Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Sumedang dan Garut. Profil para pendaftar sekitar 45% berumur 20-24 tahun dan 28% berumur 25-29 tahun. Pendaftar didominasi laki-laki sekitar 87 persen sedangkan perempuan 13 persen.

Hingga saat ini, tersisa milenial yang meminati tanaman pangan sebanyak 1.010 orang. Sementara hortikultura 951 orang. Mereka tengah dalam evaluasi evaluasi atau wawancara sampai tanggal 10 April 2021 nanti.

KUR bank bjb Berdayakan Peternak Muda

Salah satu penerima manfaat program KUR bank bjb adalah Cecep Syaiful Milah (28), pengelola Peternakan Domba Amanah Agro Ma’had Nurul Hidayah di Kampung Cibulakan, Kabupaten Garut. Sejak bermitra bersama bank bjb melalui program KUR di 2017, Cecep menyebut peternakannya terus berkembang pesat.

Dulu sebelum masuk ke bank bjb , total populasi domba di peternakan ada di kisaran 10-25 ekor. Setelah permodalan dijamim oleh bank bjb , saat ini domba sudah mencapai 600 ekor. Awalnya (modal) saya pakai untuk membeli hingga 200 ekor domba dan populasinya terus berkembang sampai saat ini, “ungkap Cecep saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Alhasil, dia mengatakan, saat ini pondok pesantren Nurul Hidayah telah mampu memberdayakan tak hanya para santri, namun juga masyarakat sekitar lewat budidaya domba. Ada 220 santri dan puluhan warga yang ditempatkan di Peternakan Domba Amanah Agro Ma’had.

“Alhamdulillah tak hanya santri, tapi masyarakat sekitar juga saat ini ikut danil budidaya domba. Lewat kemitraan ini kami tak hanya berkembang secara ekonomi, tapi juga secara SDM. Skill santri berkembang dan terus disupport,” jelasnya.

Cecep menyebut, akses untuk mendapat kredit modal menjadi salah satu kelebihan program utama KUR bank bjb . Selain itu, program Petani Milenial juga menjadi gerbang bagi pihaknya untuk dapat bersinergi lebih luas dengan pemerintah provinsi dan para off-taker.

“Prosesnya dimudahkan sekali, bahkan saat itu pihak bank bjb yang datang ke pesantren untuk ijab qobul. Saya berharap sinergi ini terus terjalin ke dalam bekerja, terutama setelah ada program Petani Milenial. Mudah-mudahan program ini bisa menumbahkan ekonomi masyarakat desa seperti slogan-nya, “ungkapnya.

SIL UI dan ODP Depok Kembangkan Aplikasi “Lapor Banjir Depok” Terkait Bencana Banjir

Penulis
Andik Irwanto
-
SIL UI dan ODP Depok Kembangkan Aplikasi "Lapor Banjir Depok" Terkait Bencana Banjir

Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) mengembangkan aplikasi berbasis android “Lapor Banjir Depok” yang mampu mengolah data dan informasi terkait bencana banjir dalam bentuk data spasial kewilayahan. Rancangan aplikasi ini mewadahi sinergitas pentahelix pada hubungan pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis hingga media.

Pengembangan yang dilakukan SIL UI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok itu diharapkan bisa menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan akademisi guna meningkatkan partisipasi warga, serta membentuk ketahanan kota yang berbasis masyarakat cerdas.

Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Lingkungan sekaligus dosen pengusung aplikasi, Hayati Sari Hasibuan mengatakan rancangan aplikasi ini mewadahi sinergitas pentahelix pada hubungan pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis hingga media.

“Indikator SDGs yang disasar adalah tujuan nomor 11 yaitu membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan,” kata dia dalam siaran pers, Senin (29/3).

Aplikasi yang bisa diunduh di Playstore itu memiliki fitur penyediaan informasi banjir perkotaan dimana masyarakat bisa mendapat informasi cuaca dari waktu ke waktu, memberi laporan kejadian banjir yang terjadi di sekitarnya, serta menu respon darurat pada nomor-nomor telepon penting di Kota Depok.

Sementara menurut Herni selaku perwakilan BAPPEDA Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kota Depok. Pihaknya menyatakan pengembangan aplikasi ini selaras dengan agenda pertemuan dengan pemerintah pusat khususnya pada tingkat kedetailan kondisi banjir.

“Prototipe itu akan sangat membantu tugas SDA PUPR dan Dinas Damkar dan Penyelamatan, selaras dengan agenda pertemuan dengan pemerintah pusat khususnya pada tingkat kedetailan kondisi banjir di masyarakat,” katanya.

Aplikasi itu telah diuji coba melalui input data saat banjir pada Februari 2021 di Kota Depok. Sebanyak 25 titik dari beberapa kelurahan yang terkena banjir pun dapat dideteksi melalui aplikasi itu.

Kasi TKTI Diskominfo Kota Depok Tri Uvi, mengatakan, “Harapannya bahwa aplikasi dapat digunakan optimal baik oleh OPD maupun masyarakat. Diperlukan koordinasi antar OPD terkait pengelolaan banjir dengan dukungan infrastruktur TIK misalnya server yang berada di Diskominfo.”

Selanjutnya, aplikasi itu masih perlu diuji tekanan dan kerentanannya untuk digunakan massal oleh 2 juta penduduk. Aplikasi itu dapat menjadi dukungan serta baseline data bagi penyusunan kebijakan untuk pengelolaan banjir di masa depan. (red/pen)

1...4,4034,4044,405...4,871Halaman 4,404 dari 4,871