Beranda blog Halaman 4411

Menko PMK: KIP Kuliah Merdeka Bisa Putus Rantai Kemiskinan

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut mengapresiasi peluncuran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Jumat (26/3/2021).

Muhadjir berharap hadirnya KIP Kuliah Merdeka bisa memutuskan mata rantai kemiskinan di Tanah Air.

“Melalui KIP Kuliah ini pemerintah berupaya membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk dapat mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan. Kami sangat menyambut baik percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap KIP Kuliah ini,” ujar Muhadjir dalam peluncuran acara peluncuran KIP Kuliah Merdeka.

Berbeda dari KIP Kuliah sebelumnya, KIP Kuliah Merdeka merupakan bentuk penyempurnaan.

Dalam versi barunya, biaya pendidikan bagi penerima KIP Kuliah dinaikkan dari semula setara maksimal Rp 2,4 juta kini mencapai Rp 12 juta.

Dengan begitu anak-anak dari keluarga tidak mampu tak perlu ragu lagi untuk memilih prodi bagus di kampus ternama karena biaya kuliahnya akan dibayarkan KIP Kuliah Merdeka sampai 8 semester penuh.

Bukan hanya itu, bantuan biaya hidup mahasiswa juga dinaikkan dari semula disetarakan Rp 700 ribu kini naik minimal Rp 800 ribu per bulan.

Sementara itu dijelaskan pula jika Penerima atau mahasiswa yang kampusnya berada di wilayah dengan biaya hidup tinggi akan diberi bantuan hingga Rp 1,4 juta per bulan.

“Saya mengajak anak-anak SMA atau SMK dengan kondisi ekonomi keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di dalam akademik agar tidak ragu mendaftar KIP Kuliah. Wujudkan mimpimu dengan pendidikan yang lebih baik,” katanya menandaskan.

Makin Populer di Ranah Digital, Lemari Es AQUA Japan Raih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021

AQUA Japan Raih penghargaan TOP Digital Popular Brand Award 2021, Kamis (25/3)

SuaraPemerintah.idBrand AQUA Japan semakin populer di Indonesia. Kualitas produk brand asal Negeri Sakura ini makin digemari karena produk-produknya yang inovatif dan berkualitas. Di ranah digital brand AQUA Japan kian eksis dengan diraihnya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk produk lemari esnya.

Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 merupakan penghargaan terhadap brand yang berhasil membangun popularitas dan meningkatkan aktivitas brand melalui media digital, sehingga lebih unggul dan populer dibandingkan brand lain.

Diselanggarakan oleh INFOBRAND.ID berkolaborasi dengan TRAS N CO Indonesia, dan IMFocus (Certified Google Partner), penghargaan tersebut menjadi ajang bergengsi yang dilakukan rutin setiap tahun.

Para peraih Indonesia Digital Popular Brand Award merupakan brand hasil survei yang dilakukan selama periode Desember 2020 hingga Februari 2021 terhadap 150 kategori produk dan lebih dari 1000 brand di Indonesia.

Tiga parameter yang dijadikan penilaian dalam survei tersebut yaitu Search Engine Based, Social Media Based dan Website Based.

Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia mengatakan, berbagai aktivitas digital yang dilakukan sejumlah brand tersebut menjadi poin penting, bahwa semakin meningkatnya aktivitas digital di kalangan masyarakat menuntut sebuah brand untuk hadir di ranah digital, dan melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan brand awarenes di ranah digital.

“Kuncinya adalah brand harus beradaptasi dengan melakukan promosi di ranah digital, kreatif dalam membuat konten, dan mengembangkan teknologi untuk mempermudah dalam melayani customer,” kata Tri.

Penyerahaan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 dilakukan secara virtual pada Kamis (25/3). Brand AQUA Japan menjadi salah satu pemenang dengan kategori produk lemari es. Di ranah digital, AQUA Japan menjadi brand yang sangat populer.

Berdasarkan hasil survei, ada lebih dari 26 ribu  Google Result AQUA Japan. AQUA Japan juga telah memiliki sebanyak 823 ribu follower di Fanspage Facebook-nya dan 43 ribu follower di akun Instagram miliknya.

Produk Manager AQUA  Japan Sapto Adi Putro mengatakan bahwa sejak masuknya era digital, AQUA Japan telah memaksimalkan aktifitas digital marketing. Sehingga di ranah media online, costumer sudah teredukasi dengan brand AQUA Japan.

“Dengan strategi digital yang dilakukan, customer yang datang untuk membeli produk rata-rata sudah mengenal produk yang akan dibeli, sehingga ketika datang ke toko tinggal memilih produk yang diinginkan,” ungkap Sapto.

Kenji Sadayuki, President Director AQUA Japan Indonesia, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh konsumen AQUA Japan atas penghargaan ini.

“Penghargaan ini jelas meningkatkan keyakinan AQUA Japan Indonesia jika masyarakat Indonesia telah menerima dengan sangat baik produk-produk AQUA Japan. Penghargaan ini pun membuat kami semakin termotivasi untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru di era disruptive technology,” kata Kenji Sadayuki.

Glenn Manengkei, Head of Marketing Department AQUA Japan Indonesia, menambakan bahwa penghargaan TOP Digital Polar Brand menjadi pengakuan atas kualitas AQUA Japan.

“Penghargaan untuk kategori refrigerator menunjukkan kualitas AQUA Japan tidak perlu diragukan lagi. Kami juga akan terus memperkuat strategi pemasaran melalui saluran digital untuk mengkomunikasikan produk, program promosi dan berbagai keunggulan dari brand AQUA Japan,” tambah Glenn.

 

 

 

Pemerintah Turki Puji Strategi Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

SuaraPemerintah.id – Rasa kagum dan apresiasi tinggi ditunjukkan oleh Kementerian Kebudayaan Turki kepada Indonesia dalam berstrategi untuk mengelola pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Kementerian Kebudayaan Turki terkesan dengan strategi pemerintah RI dalam mengelola  Hal itu disampaikan Emer Oruc dari Kementerian Kebudayaan Turki usai mendengar paparan Stafsus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar.

Momen tersebut berlangsung di Konferensi Tingkat Dunia Pemuda Istanbul Kota Istanbul, Turki. Kegiatan itu sendiri diselenggarakan oleh organisasi pemuda yang didirikan alumni Pesantren Gontor Indonesia: Youth Break the Boundaries (YBB) yang bermitra dengan Islamic Countries Youth Forum (ICYF), dan pemerintah negara Islam lain seperti Turki, Pakistan, dan Azerbaijan.

Konferensi dihadiri oleh ratusan delegasi dari beberapa negara seperti Indonesia, Azerbaijan, Pakistan, Turki, Bangladesh, Ekuador dan beberapa negara lain. Hadir sebagai pembicara kunci antara lain Billy Mambrasar, Wakil Ketua DPR M Azis Syamsuddin serta beberapa pejabat perwakilan beberapa negara Islam.

“Ketika mendengar kisah inspirasi dari para alumni pesantren Gontor yang sekarang berkarya di seluruh dunia, air mata saya tumpah mendengar perjuangannya. Saya sendiri berasal dari daerah paling timur Indonesia yaitu Papua, dan dari keluarga yang hidup apa adanya, dan pendidikan merupakan sebuah hal istimewa yang dapat dinikmati sebagian besar orang saja,” kata Billy dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com pada Jumat (26/3/2021).

Pada kesempatan tersebut Billy juga berbagi cerita soal kehidupan masa kecilnya yang sulit dalam mengakses pendidikan.

“Berbeda dengan sekarang, program pendidikan yang dikeluarkan pemerintah cukup membantu anak-anak Indonesia yang berasal dari latar belakang kurang beruntung,” kata Billy.

Dalam presentasinya, Billy menyoroti sejumlah isu pendidikan di Indonesia sebelum era pandemi Covid-19 yang harus diperbaiki. Misalnya, soal ketimpangan jumlah dan aksesibilitas ke sekolah, infrastruktur pendidikan, jumlah dan kualitas guru, implementasi kurikulum dan kualitas tenaga pendidik.

Di sisi lain, di masa pandemi ini, Billy memastikan pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam bidang pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Respons cepat pemerintah berupa kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang setiap tahun diterima sekolah untuk operasional sekolah, pada masa pandemi boleh digunakan untuk memenuhi kuota dan pulsa tenaga pendidik dan murid.

Kementan Gelar Tani On Stage dan Kembangkan Robot Tanam

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Biro Humas dan Informasi Publik menggelar Tani On Stage (TOS) bertemakan Pemanfaatan Inovasi Alat dan Mesin Pertanian di Era Pertanian Modern. Acara ini digelar di halaman Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Balitbangtan, Situ Gadung, Tangerang.

Dalam acara tersebut dihadiri mahasiswa Kampus Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) yang mematuhi protokol Kesehatan dan juga bisa diikuti melalui daring.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa  sektor pertanian terus mengalami perkembangan modern dengan memasifkan pemanfaatan teknologi mekanisasi secara merata di seluruh pelosok Indonesia.

“Karena itu, saya ingin hari ini kita sama-sama mengulas apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian Inovasi apa yang juga sudah kita terapkan. Saya pikir pertanian Indonesia sejak beberapa tahun ini terus mengalami perkembangan yang jauh lebih baik,” ujar Kuntoro, Jumat, 26 Maret 2021.

Kuntoro mengatakan, yang paling penting dilakukan adalah menarik minat generasi muda agar kembali terjun ke dunia pertanian. Sektor ini harus menjadi perhatian bersama mengingat pertanian adalah masa depan bangsa dalam mewujudkan kedaulatan.

Saya berharap diskusi ini memantik ide-ide kreatif dan semangat yang tinggi dalam membangun sektor pertanian masa depan,” katanya.

Pengawas Alat Mesin Pertanian Madya dan Koordinator Kelompok Pendaftaran Pengawasan Peredaranan Alsintan, Sri Hantoro SP, mengatakan bahwa mekanisasi perlu diterapkan untuk mengantisiapsi kemungkinan adanya penyusutan jumlah petani desa yang beralih profesi menjadi pekerja kota.

“Mekanisasi perlu kita terapkan karena jumlah petani di desa menurun. Karena itu, kita ingin anak muda terjun bertani dengan menggunakan mekanisasi. Kami selalu sampaikan bahwa sektor pertanian sudah melangkah lebih jauh dengan berbagai alat canggih,” katanya.

Menurut Hantoro, pendistribusian Alsintan secara masif sudah dilakukan sejak 2014. Saat itu, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para petani.

“2014 sudah masif, tapi sekarang lebih masif lagi. Bahkan Alsintan yang didistribusikan sudah beragam dan dapat digunakan dalam kondisi dan tantangan yang dihadapi,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Rekayasa Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Harsono MP, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengembangkan kecanggihan Alsintan yang terhubung langsung dengan sentuhan aplikasi pada smartphone.

“Kita mengembangkan robot tanam dan kebun sedap malam yang semuanya terhubung dengan teknologi. Bahkan kita sedang mengembangkan penggunaan aplikasi untuk membuka dan menutup pintu irigasi,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Harsono, mekanisasi berhasil diterapkan di sejumlah lokasi areal tanam baru seperti pada program lumbung pangan food estate yang ada di Kalimantan Tengah serta food estate yang ada di Sumatera Utara. Kedua areal pangan nasional itu, kata Harsono 80 persen sudah menggunakan teknologi informasi dan mekanisasi.

“Mekanisasi mendukung perkembangan food estate, sehingga produksi yang dilakukan lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya, di sana sudah menggunakan drone penyebar benih, alat tanam kentang, kemudian kita juga kembangkan alat tanam padi jagung untuk food estate di Kalimantan Tengah,” tutupnya.

Jokowi Wajibkan Para Bupati APKASI Gunakan Produk Lokal Tiap Proyek Pemerintah

Jokowi Wajibkan Para Bupati APKASI Gunakan Produk Lokal Tiap Proyek Pemerintah

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) wajib untuk menggunakan produk lokal untuk setiap proyek pemerintah. Menurut Jokowi dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit.

Hal ini diungkapkan Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021.

“Setiap proyek yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing,” katanya.

Menurut Jokowi dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit.

“Untuk apa (produk lokal)? Biar ada demand, biar ada konsumsi,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, para bupati dari seluruh Indonesia mengikuti melalui daring Musyawarah Nasional (Munas) V resmi dibuka oleh Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta tersebut.

Jokowi juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh bupati di berbagai daerah yang dalam setahun terakhir bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak, ibu bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi rakyat menghadapi pandemi,” kata Jokowi.

Jokowi pun meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati se-Indonesia saat ini terus mengawal efektivitas belanja daerah di tengah refocusing anggaran. Apkasi telah membahas soal refocusing APBD dalam pra-munas pekan lalu.

”Sesuai arahan Presiden Jokowi, para bupati berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, dengan lebih banyak menerapkan pendekatan ‘demand side’. Seperti disampaikan Presiden, APBD harus berujung pada pada peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga warga, sehingga ekonomi bergerak, industri berproduksi, dan lapagan kerja kembali terbuka,” ujarnya.

Para bupati, lanjut Anas, juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

”Para bupati berharap Bapak Presiden berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah,” kata Anas.

Seiring dengan itu, para bupati juga mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Alhamdulillah hasilnya cukup menunjukkan tren positif, dengan penurunan kasus harian dan penurunan tingkat keterisian rumah sakit. Tapi kita semua tidak boleh lengah, jangan kendor. Perpaduan injak gas dan rem untuk kegiatan sosial-ekonomi harus seimbang dan dikontrol agar tak ada lagi lonjakan kasus,” ujar Anas.

Seusai dibuka Jokowi, Munas Apkasi dilanjutkan dengan sidang-sidang, termasuk salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum baru pengganti Abdullah Azwar Anas yang telah usai masa baktinya. (red/pen)

Luhut Dukung Kebijakan Tiadakan Libur Panjang dan Mudik Lebaran 2021

Luhut Dukung Kebijakan Tiadakan Libur Panjang dan Mudik Lebaran 2021

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendukung kebijakan peniadaan libur panjang untuk keperluan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. Pemerintah memutuskan peniadaan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi agar Program Vaksinasi COVID-19 dapat berlangsung optimal.

Hal ini dikatakan Luhut dalam jumpa pers virtual Bali Investment Forum 2021, Jumat, 26 Maret 2021.

Menurut Luhut, peniadaan libur panjang untuk mudik Lebaran dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19. Terlebih, momentum libur panjang memang rentan menyumbang kenaikan kasus Covid-19.

“Memang kita kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur (Lebaran) ini. Kita lihat pengalaman di Eropa, India begitu. Dibuka, langsung naik (angka positif) 30 persen,” katanya.

Dengan pertimbangan itulah, menurut Luhut, maka pemerintah memutuskan agar libur Lebaran ditiadakan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan di luar situasi yang mendesak sebelum dan sesudah Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

“Sudah diputuskan di rapat kabinet, libur Lebaran di hold dulu,” kata Luhut.

Pemerintah memutuskan peniadaan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi agar Program Vaksinasi COVID-19 dapat berlangsung optimal.

Hal ini sesuai dengan keterangan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri 1442 H secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021.

“Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi Menteri terkait pada 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK, serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan,” kata Muhadjir Effendy.

Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Sejumlah pertimbangan mudik ditiadakan di antaranya kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat COVID-19 yang relatif tinggi.

“Seperti saat Natal dan Tahun Baru tingginya BOR (Bed occupancy rate) rumah sakit sehingga diperlukan cara antisipasi,” katanya.

Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi.

“Cuti bersama Idul Fitri sehari tetap ada tapi, tidak ada aktivitas mudik,” katanya. (red/pen)

Presiden Jokowi Pastikan Tidak Akan Impor Beras Sampai Juni 2021

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait desas desus terkait impor beras. Melalui pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (26/3/2021), Jokowi menyatakan tidak akan mengimpor beras sampai pertengahan tahun.

“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, sudah hampir tiga tahun, Indonesia tidak mengimpor beras, Kendati demikian, kepala negara tak menampik ada MoU dengan Thailand dan Vietnam untuk berjaga-jaga.

“Mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk,” kata Jokowi.

“Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor besar dan saya tegaskan memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga,” ujarnya seperti dikutip dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Informasi saja, belakangan ramai dibicarakan soal rencana impor beras di Indonesia. Alasannya penyediaan stok pemerintah dalam stabilitas harga dalam menghadapi Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Jokowi menegaskan perdebatan mengenai impor beras hanya akan membuat harga gabah di tingkat petani semakin turun. Maka dari itu, Jokowi meminta agar hal ini segera dihentikan.

Melalui pernyataan resmi tersebut, Jokowi meminta seluruh pihak untuk segera menghentikan perdebatan mengenai impor beras.

“Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras,” kata Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan sudah hampir tiga tahun pemerintah tidak pernah mengimpor beras. Kepala negara memastikan tidak ada beras impor yang masuk, setidaknya hingga Juni 2021.

Jokowi menegaskan perdebatan mengenai impor beras hanya akan membuat harga gabah di tingkat petani semakin turun. Maka dari itu, Jokowi meminta agar hal ini segera dihentikan.

Menteri KKP Dukung Pemprov Bali Kembangkan Ekonomi Di Sektor Kelautan dan Perikanan

Menteri KKP Dukung Pemprov Bali Kembangkan Ekonomi Di Sektor Kelautan dan Perikanan

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mendukung penuh orientasi pengembangan perekonomian Bali ke sektor kelautan dan perikanan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pemprov Bali bisa menyusun program kelautan dan perikanan yang sejalan dengan program terobosan KKP.

Hal ini diungkapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021.

“Di Bali ini sudah banyak potensi alam yang sangat besar, dan didukung sarana dan prasarana untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanannya,” katanya.

Di mana sebelumnya pada Kamis (25/3), Sakti Wahyu Trenggono rapat dengan Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster. Pada kesempatan tersebut Trenggono juga menyampaikan kepada Gubernur Koster beserta jajarannya bahwa tiga program terobosan KKP.

Ketiga program itu mencakup peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan, kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Ia mengemukakan bahwa Pemprov Bali bisa menyusun program kelautan dan perikanan yang sejalan dengan 3 program terobosan KKP tersebut.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster  menyampaikan keinginannya untuk dapat menyeimbangkan struktur dan fondasi perekonomian Bali antara pariwisata, pertanian-kelautan dan industri.

Selama ini, Bali masih terlalu berfokus pada pengembangan ekonomi di darat melalui sektor pariwisata, padahal Bali memiliki keunikan, keragamannya dari hulu ke hilir untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Wayan Koster menilai dibutuhkan pergeseran pengembangan ekonomi dari pariwisata ke industri pertanian, serta industri kelautan dan perikanan.

“Sudah waktunya hal ini dilakukan, di saat yang tepat, mungkin pandemi ini mengajarkan hal yang baik, pandemi ini lah momentumnya untuk Bali menggali potensi kelautan dan perikanan,” ujar Koster.

Sementara itu, Kelompok Ahli Laut dan Perikanan Pemprov Bali, Ketut Sudiarta menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui penciptaan usaha yang sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri serta mengutamakan kepentingan nasional.

Keseimbangan ekonomi sumber daya kelautan di Bali meliputi pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengusahaan sumber daya kelautan yang terdiri dari industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut.

Berdasarkan data dari Pemprov Bali, potensi ekonomi kelautan Bali meliputi perikanan tangkap, akuakultur, unit pengolahan ikan, produk ornamental, industri bioteknologi kelautan, wisata pesisir, bahari dan pulau-pulau kecil.

“Sementara untuk perhubungan laut, kita dapat memanfaatkan angkutan wisata antarpulau dan antarprovinsi, untuk sumber daya kelautan non konvensional, yaitu pengoptimalan Energi Baru Terbarukan (EBT), industri air laut dalam serta industri garam,” terang Sudiarta. (red/pen)

KKP Gandeng Universitas Jenderal Soedirman Untuk Penguatan Pemberantasan IUU Fishing

KKP Gandeng Universitas Jenderal Soedirman Untuk Penguatan Pemberantasan IUU Fishing

SuaraPemerintah.idKementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Universitas Jenderal Soedirman untuk memperkuat pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Kerja sama kedua lembaga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Cilacap pada Jumat (26/3).

Sinergi dengan berbagai institusi terus dilakukan KKP dalam rangka melaksanakan pendekatan pencegahan IUU fishing yang terus didorong di era Menteri Trenggono.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini semakian memperkuat pemberantasan IUU fishing”, terang Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharta.

Suharta menyampaikan bahwa kerja sama ini dirancang untuk mendukung program-program pencegahan dan penyadartahuan termasuk “PSDKP Mengajar” maupun pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Selain itu, pihaknya juga berharap adanya dukungan dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan.

“Dalam penanganan tindak pidana kami tentu membutuhkan saksi ahli yang mudah-mudahan bisa didukung dari UNSOED”, jelas Suharta.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSOED, Rifda Naufalin menyampaikan apresiasinya atas inisiasi untuk melaksanakan kerja sama ini. Rifda menjelaskan bahwa sebagai penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi, LPPM siap berkolaborasi dengan KKP dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan Perikanan.

“Kami memiliki Pusat Studi Biosains Maritim yang memang fokus pada bidang kelautan dan perikanan, kami siap mendukung”, ujar Rifda.

Upaya membangun sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus dilakukan oleh Ditjen PSDKP-KKP. Selain menggandeng sejumlah Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, Ditjen PSDKP juga menggandeng Lembaga Pendidikan serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing.

Kemenperin-IWAPI Dorong Wirausaha Perempuan Kembangkan Sektor IKM

SuaraPemerintah.idKementerian Perindustrian bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terus mendorong para wirausaha kaum perempuan di tanah air untuk bisa beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini sehingga tetap dapat menjalankan usahanya. Langkah ini diharapkan berkontribusi dalam memacu upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Perempuan mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri kecil menengah (IKM) di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (26/3).

Sumbangsih perempuan di sektor IKM ditunjukkan lewat upaya mengembangkan industri di daerah dengan memanfaatkan sumber daya setempat serta potensi kelompok perempuan, membuka lapangan kerja maupun kesempatan berusaha bagi para perempuan, terbentuknya wirausaha baru perempuan, serta meningkatkan sumber daya pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

“Jadi, perempuan turut mendorong roda perekonomian Indonesia. Sebab, dari jutaan sektor IKM di Indonesia, hampir seluruhnya memiliki campur tangan atau dikelola langsung oleh perempuan,” ujar Gati. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai peranan penting dalam membangun perekonomian nasional.

Beberapa waktu lalu, Ditjen IKMA Kemenperin mendukung kegiatan seminar online yang diikuti anggota IWAPI dari seluruh DPD se-Indonesia, dengan mengusung tema “Perempuan Pengusaha UMKM Aset Bangsa”.

Tujuan digelarnya seminar online ini untuk membangkitkan semangat pengusaha perempuan untuk terus berwirausaha, membangun kreativitas dan inovasi melalui program peningkatan daya saing industri, serta sosialiasi berbagai kegiatan kompetisi yang diinisiasi oleh Ditjen IKMA Kemenperin.

Gati menyebutkan, Kemenperin selaku pembina industri, terus menciptakan para pelaku IKM kreatif dan inovatif melalui program peningkatan daya saing seperti akses pembiayaan melalui KUR, Fintech dan CSR.

Selanjutnya, pembentukan material center guna mempermudah akses perolehan sumber bahan baku, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan, serta pembangunan sentra IKM.

“Kami juga menyediakan dua program peningkatan, yaitu peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, serta peningkatan akses pasar,” ujarnya.

Pada program peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, dilakukan melalui fasilitasi standar produk, sertifikasi, manajemen dan teknis, serta perbaikan kemasan. Sedangkan program peningkatan akses pasar dilakukan melalui e-smart IKM, smart sentra, pameran dan promosi, dan link and match.

Selain itu Ditjen IKMA memiliki kegiatan kompetisi dengan memberikan penghargaan bagi pelaku industri di berbagai bidang atau  komoditas seperti Indonesia Food Innovation (IFI), Indonesia Good Design Selection (IGDS), Modest Fashion Project (MOFP), Startup4Industry, dan Upakarti.

Ditjen IKMA juga mendorong para pelaku IKM agar bertransformasi untuk ‘Goes Digital’. Salah satunya dilakukan melalui program e-smart IKM. Hal ini untuk mendorong literasi digital IKM, sehingga IKM dapat meningkat kualitas dan efisiensi produknya. Selain itu, dalam rangka penerapan Industri 4.0 dilakukan pilot project penerapan industri 4.0 pada industri gula palma dan IKM fesyen.

“Dengan diadakannya berbagai program pembinaan dan kegiatan kompetisi dari Ditjen IKMA, tentunya akan dapat menumbuh kembangkan wirausaha yang ingin sukses nantinya, khususnya bagi perempuan yang mempunyai jiwa pengusaha. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gati.

Kementerian Perindustrian bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terus mendorong para wirausaha kaum perempuan di tanah air untuk bisa beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini sehingga tetap dapat menjalankan usahanya. Langkah ini diharapkan berkontribusi dalam memacu upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Perempuan mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri kecil menengah (IKM) di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (26/3).

Sumbangsih perempuan di sektor IKM ditunjukkan lewat upaya mengembangkan industri di daerah dengan memanfaatkan sumber daya setempat serta potensi kelompok perempuan, membuka lapangan kerja maupun kesempatan berusaha bagi para perempuan, terbentuknya wirausaha baru perempuan, serta meningkatkan sumber daya pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

“Jadi, perempuan turut mendorong roda perekonomian Indonesia. Sebab, dari jutaan sektor IKM di Indonesia, hampir seluruhnya memiliki campur tangan atau dikelola langsung oleh perempuan,” ujar Gati. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai peranan penting dalam membangun perekonomian nasional.

Beberapa waktu lalu, Ditjen IKMA Kemenperin mendukung kegiatan seminar online yang diikuti anggota IWAPI dari seluruh DPD se-Indonesia, dengan mengusung tema “Perempuan Pengusaha UMKM Aset Bangsa”.

Tujuan digelarnya seminar online ini untuk membangkitkan semangat pengusaha perempuan untuk terus berwirausaha, membangun kreativitas dan inovasi melalui program peningkatan daya saing industri, serta sosialiasi berbagai kegiatan kompetisi yang diinisiasi oleh Ditjen IKMA Kemenperin.

Gati menyebutkan, Kemenperin selaku pembina industri, terus menciptakan para pelaku IKM kreatif dan inovatif melalui program peningkatan daya saing seperti akses pembiayaan melalui KUR, Fintech dan CSR. Selanjutnya, pembentukan material center guna mempermudah akses perolehan sumber bahan baku, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan, serta pembangunan sentra IKM.

“Kami juga menyediakan dua program peningkatan, yaitu peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, serta peningkatan akses pasar,” ujarnya. Pada program peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, dilakukan melalui fasilitasi standar produk, sertifikasi, manajemen dan teknis, serta perbaikan kemasan. Sedangkan program peningkatan akses pasar dilakukan melalui e-smart IKM, smart sentra, pameran dan promosi, dan link and match.

Selain itu Ditjen IKMA memiliki kegiatan kompetisi dengan memberikan penghargaan bagi pelaku industri di berbagai bidang atau  komoditas seperti Indonesia Food Innovation (IFI), Indonesia Good Design Selection (IGDS), Modest Fashion Project (MOFP), Startup4Industry, dan Upakarti.

Ditjen IKMA juga mendorong para pelaku IKM agar bertransformasi untuk ‘Goes Digital’. Salah satunya dilakukan melalui program e-smart IKM. Hal ini untuk mendorong literasi digital IKM, sehingga IKM dapat meningkat kualitas dan efisiensi produknya. Selain itu, dalam rangka penerapan Industri 4.0 dilakukan pilot project penerapan industri 4.0 pada industri gula palma dan IKM fesyen.

“Dengan diadakannya berbagai program pembinaan dan kegiatan kompetisi dari Ditjen IKMA, tentunya akan dapat menumbuh kembangkan wirausaha yang ingin sukses nantinya, khususnya bagi perempuan yang mempunyai jiwa pengusaha. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gati.