Beranda blog Halaman 4417

Rencanakan Pembukaan Pariwisata Nongsa, Rudi: SOP Wajib Diterapkan dengan Ketat

Penulis
Sopyan
-
Rencanakan Pembukaan Pariwisata Nongsa, Rudi: SOP Wajib Diterapkan dengan Ketat

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berencana akan membuka pintu masuk wisatawan mancanegara (wisman) atau Travel Corridor Arrangements. Rencananya akan dimulai pada 21 April 2021 mendatang.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan jika kawasan pariwisata Nongsa akan dibuka bagi wisman. Terutama yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP).

“SOP nya seperti apa? Ini yang harus kita siapkan dan dudukan bersama,” kata Rudi, saat memimpin rapat bersama pelaku usaha pariwisata Nongsa, Rabu (24/3/2021).

Kebijakan ini tak hanya mempertaruhkan nama Batam saja tapi juga Indonesia. Pasalnya, jika kebijakan ini diberlakukan dan seandainya ada satu saja wisman yang datang ke Batam dan setelah pulang ditemukan positif Covid-19 maka tidak ada lagi yang mau datang.

“Kita kan jadi percontohan, maka harus jadi contoh yang baik,” katanya.

Karena itu pihaknya sengaja mengumpulkan semua pelaku pariwisata yang ada di Nongsa. Sehingga sebelum diterapkan nantinya semuanya bisa dengan benar-benar dilaksanakan.

Jangan sampai kata dia nantinya pelaku usaha tidak siap saat kebijakan tersebut diterapkan. Kemudian, juga harus komitmen dilaksanakan. Sehingga siapapun yang datang wajib melaksanakan SOP tersebut.

“Hari ini saya undang kita diskusi bersama. Kemudian biaya-biayanya seperti apa nanti, misal semua karyawan nanti harus di tes bebas Covid-19. Kemudian mereka juga harus tinggal di sana, siap tidak kira-kira? Ini yang perlu kita bahas lebih lanjut,” ujarnya.

La Nyalla sebut Pemerintah Pusat Berikan Empat Dukungan Kebijakan Pulihkan Ekonomi Daerah

Penulis
Andik Irwanto
-
La Nyalla sebut Pemerintah Pusat Berikan Empat Dukungan Kebijakan Pulihkan Ekonomi Daerah

SuaraPemerintah.id – Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan pemerintah memberikan empat dukungan dan kebijakan untuk memulihkan ekonomi daerah. Saat ini hanya tinggal pemegang kebijakan di daerah memastikan implementasinya untuk mempercepat pemulihan.

Hal ini diungkapkan oleh La Nyalla saat menjadi pembicara utama secara virtual dalam Musda XIV BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur di Surabaya, Rabu, 24 Maret 2021.

“Sebenarnya, pemerintah pusat telah memberi empat dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,” katanya.

La Nyalla mengatakan empat dukungan itu yang pertama memberikan relaksasi dari segi penyaluran Transfer Dana ke Daerah (TKDD). Seharusnya tidak ada keterlambatan dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah daerah.

“Ini artinya dipastikan akan lebih cepat dan fleksibel sehingga seharusnya tidak ada keterlambatan dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah daerah,” tuturnya.

Kebijakan kedua memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD yang artinya daerah boleh melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan COVID-19.

“Yang ketiga, pemerintah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp3,3 triliun untuk sektor pariwisata, terutama untuk yang sangat terdampak. Seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pascapandemi,” katanya.

Keempat, mantan ketua Hipmi Jatim itu menyebut, kesiapan anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Hipmi bisa ikut terlibat memastikan UMKM di Jawa Timur mendapat akses dan manfaat dari kebijakan tersebut. Apalagi Hipmi sudah dipandang sebagai salah satu ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi sehingga lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari kemarin mengundang Hipmi untuk terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, menambahkan saat Rapat Kerja Nasional Hipmi  pada 5-7 Maret lalu, Hipmi sudah berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021.

“Lalu bagaimana implementasinya untuk mempercepat? Kata kuncinya cuma satu. Sinergi. Semua ‘stakeholder’ di Jatim harus bersatu dan sinergi, termasuk pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten kota se-Jatim,” ungkapnya.

Senator asal Jawa Timur tersebut optimistis bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka pintu untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di daerah itu, termasuk Hipmi Jatim.

“Jadi, sekali lagi saya sampaikan Hipmi Jawa Timur harus bersinergi dengan Pemprov Jatim, agar dapat mengakserelasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini. Hipmi harus proaktif. Jangan menunggu dipanggil atau diajak sama Bu Gubernur, tapi datangi, singsingkan lengan untuk siap bersama-sama,” katanya.

Dalam kesempatan itu, La Nyalla juga menyampaikan harapannya agar Musyawarah Daerah Ke-14 Hipmi melahirkan pemimpin hebat.

“Musda Ke-14 Hipmi ini harus mampu menghadirkan pemimpin yang mampu meneruskan apa yang sudah dijalankan dan dicanangkan oleh kepengurusan sebelumnya. Sekaligus menghadapi tantangan yang lebih berat,” katanya.

Terakhir La Nyalla mengatakan Hipmi yang didirikan pada 10 Juni 1972 telah melahirkan ribuan pengusaha. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi pejabat, baik di lembaga tinggi negara maupun di kementerian dan badan. (red/pen)

Pemprov DKI Jakarta akan Bangun 21 JPO Tahun Ini Berdesain Kearifan Lokal

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemprov DKI Jakarta akan Bangun 21 JPO Tahun Ini Berdesain Kearifan Lokal

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun ini berencana membangun 21 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota. Pemerintah berencana membangun JPO dengan mengakomodasi kearifan lokal.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho yang mengatakan, JPO ini akan dirancang berbeda dengan sebelumnya karena pemprov tak ingin JPO sekadar memindahkan orang dari satu sisi ke sisi lainnya.

“Namun sekarang JPO menjadi tempat pengalaman baru. Jadi selain JPO jadi tempat menyeberang, jadi orang nyeberang dapat kesan baru, pengalaman baru,” kata Hari di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2021.

Hari menyebut pihaknya berencana membangun JPO dengan mengakomodasi kearifan lokal. Di mana nantinya desain dan model antar JPO tidak sama satu sama lain.

“Jadi setiap JPO yang akan kita bangun pasti berbeda-beda. Modelnya berbeda, kita sesuaikan dengan kearifan lokal,” ujarnya.

Ia mencontohkan pembangunan JPO di depan Polda Metro Jaya dan Bundaran Senayan yang rancangannya menyesuaikan dengan kearifan lokal.

Selain itu, menurut Hari, Pemprov DKI bakal menyiapkan satu lift di setiap JPO untuk mengakomodasi kaum difabel, ibu hamil maupun lansia.

Hari juga mengatakan pihaknya berencana membangun JPO di kawasan Sudirman-Thamrin agar dapat dilewati sepeda.

Untuk JPO Thamrin-Sudirman tahap dua ini untuk memperkenalkan aksesbilitas, selain untuk pengguna pejalan kaki juga untuk ke jalur sepeda.

“Jadi jalan sepeda selama ini belum bisa melingkar dari arah Thamrin-Sudirman. Sebaliknya juga, sehingga nanti kita akan buat jalur sepeda bisa melewati JPO,” ujarnya.

Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta juga berniat untuk merevitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Sudirman yang didedikasikan bagi tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani pandemi COVID-19.

Hari Nugroho menyebut JPO Sudirman ini akan dilengkapi dengan anjungan pandang yang nantinya akan ada galeri apresiasi pejuang COVID-19 dari tenaga kesehatan dalam melawan COVID-19.

“Selain itu, revitaliasasi JPO Sudirman dilakukan karena struktur jembatan  sudah membutuhkan perbaikan,” ujarnya.

Tapi, kata Heri, pembangunan ini tidak menggunakan dana APBD melainkan memakai dana koefisiensi lantai bangunan (KLB).

Lebih lanjut, JPO yang terletak di area Karet Sudirman ini dibangun dengan konsep modern dengan terdapat fasilitas baru yang menyatukan pejalan kaki, pesepeda, serta pengguna transportasi publik.

JPO ini juga dilengkapi Lift kapasitas 3.000 kilogram yang dapat mengangkut delapan sepeda sekaligus pengendara, maupun penyandang disabilitas yang membutuhkan serta dilengkapi bike lounge. (red/pen)

Presiden Jokowi Resmikan RSUP Leimena dan Tinjau Vaksinasi di Ambon

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Rumah Sakit Umum Pusat (RUSP) dr Johannes Leimena di Ambon, Maluku, Kamis (25/3). RSUP pertama di wilayah Indonesia timur ini diharapkan bisa melayani secara optimal masyarakat di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Indonesia bagian timur pada umumnya.

“Setelah ground breaking di tahun 2017, hari ini kita lihat telah selesai RS dr Johannes Leimena di Ambon. Yang kita harapkan ini akan memberikan layanan kesehatan yang prima untuk masyarakat di Indonesia bagian timur utamanya di Maluku, dan lebih khusus lagi di Kota Ambon,” kata presiden dalam sambutan peresmian RSUP dr J Leimena, Kamis (25/3).

Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, RSUP dr J Leimena merupakan rumah sakit umum pusat ke-34 yang ada di Indonesia sekaligus menjadi rujukan tertinggi di Maluku dan menjadi RSUP pertama di Indonesia timur. Sebagai RSUP, maka rumah sakit ini memiliki fasilitas kesehatan rujukan utama setelah dari faskes primer.

Setelah memiliki RSUP dr J Leimena, maka masyarakat Ambon dapat menikmati layanan tingkat pratama dengan fasilitas yang baik dan SDM mumpuni. Masyarakat Maluku juga tidak perlu lagi berobat jauh ke Sulawesi atau ke pulau Jawa. Begitupun dengan masyarakat di Papua dan NTT.

Selain meresmikan rumah sakit tersebut, Presiden juga sekaligus menyaksikan vaksinasi Covid-19 massal bagi sejumlah pelayan publik, lansia dan tokoh agama di rumah sakit tersebut.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan hingga saat ini setidaknya vaksinasi Covid-19 telah diikuti oleh 116.000 orang di Maluku dengan 30.000 orang di antaranya berasal dari Kota Ambon.

Presiden menargetkan agar vaksinasi selesai tepat waktu. Beberapa bulan lalu, Jokowi sempat memasang target bahwa vaksinasi Covid-19 selesai pada akhir 2021.

Adapun, RSUP dr J Leimena ini merupakan lokasi kedua vaksinasi massal yang didatangi Jokowi selama di Ambon. Sebelumnya, Jokowi juga menyaksikan vaksinasi terhadap pekerja di Pelabuhan Yos Sudarso.

Rencananya, Jokowi akan mengunjungi lokasi vaksinasi massal yang ketiga di Kota Ambon yaitu di Kediaman Raja Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk kembali memantau pelaksanaan vaksinasi massal.

Dorong Pemulihan Ekonomi, OJK Sebut Tingkat Restrukturisasi Kredit Perbankan Semakin Melandai

Penulis
Andik Irwanto
-
Dorong Pemulihan Ekonomi, OJK Sebut Tingkat Restrukturisasi Kredit Perbankan Semakin Melandai

SuaraPemerintah.id – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan saat ini tingkat restrukturisasi kredit perbankan semakin melandai. OJK akan melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit ataupun restrukturisasi pembiayaan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

Hal ini dikatakan Wimboh dalam seminar daring di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021. Wimboh mengatakan OJK akan melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit ataupun restrukturisasi pembiayaan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

“Melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selama periode relaksasi, debitur dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang sepanjang masih memiliki prospek usaha dan tidak dikenakan biaya yang tidak wajar/berlebihan. Saat ini perkembangan restrukturisasi semakin melandai,” tuturnya.

Di mana realisasi restrukturisasi kredit perbankan hingga 8 Maret 2021 senilai Rp999,7 triliun yang berasal dari 7,97 juta debitur. Dari jumlah tersebut, restrukturisasi di segmen UMKM sebesar Rp392,2 triliun dengan 6,17 juta debitur, sedangkan non-UMKM Rp607,5 triliun dengan 1,80 juta debitur.

Perlu diketahui restrukturisasi kredit merupakan kebijakan yang diberikan perbankan maupun regulator industri perbankan untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit gencar diinisiasi OJK sejak tahun lalu untuk meringankan beban nasabah di tengah masa pandemi COVID-19.

Menurut Wimboh dengan kebijakan restrukturisasi tersebut, tingkat risiko kredit bermasalah secara gross dapat dijaga pada level 3,17 persen. Perbankan juga memiliki waktu untuk menata kinerja keuangannya dengan membentuk pencadangan secara bertahap, serta sektor riil memiliki ruang gerak untuk kembali bangkit.

Di mana sebelumnya Wimboh menjelaskan stabilitas sistem keuangan hingga Desember 2020 tetap stabil dengan rasio permodalan yang masih kuat mencapai 23,84 persen. Selain itu, tingkat likuiditas perbankan juga masih berlimpah dan tidak ada masalah serta rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga mencapai 3,06 persen.

“Semua memberikan keyakinan sektor keuangan bisa bertahan pada masa pandemi,” katanya.

Pihak OJK mengungkapkan restrukturisasi kredit bisa dilakukan secara berulang selama periode relaksasi hingga Maret 2022 untuk meringankan beban debitur yang belum pulih dari dampak pandemi sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Untuk menstimulus pemulihan ekonomi, OJK juga mendukung kebijakan pemerintah terkait penurunan PPnBM dan meningkatkan kepercayaan diri industri jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan bagi sektor otomotif, properti (rumah tinggal), dan kesehatan yang dapat memberikan efek pengganda ekonomi yang tinggi bagi perekonomian. (red/pen)

Kemenhub Dorong Program Zero ODOL Nasional Selesai 2023

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenhub Dorong Program Zero ODOL Nasional Selesai 2023

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2023 mendatang. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Zero ODOL Nasional Tahun 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi ketika menghadiri Normalisasi Kendaraan Bermotor di UPPKB Kemang, Bogor, pada Rabu, 24 Maret 2021.

“Pemerintah mendorong masalah (ODOL) ini harus selesai di tahun 2023, karena kerugian negara sangat besar di sini,” katanya.

Budi mengatakan pihaknya terus melakukan kegiatan penertiban atas pelanggaran   ketentuan ODOL dalam rangka mewujudkan Zero ODOL Nasional Tahun 2023, bekerja sama Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, hingga asosiasi pengusaha.

Program ini dilakukan sebagai aksi atas keprihatinan maraknya pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan di jalan raya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan maupun kerusakan jalan yang mengganggu pergerakan perekonomian nasional.

“Pemerintah mencatat kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL ini mencapai Rp43 triliun. Untuk itu kami serius menyelesaikannya,” ujar Budi Setiyadi.

Meski demikian Budi menjelaskan alasan pemerintah tidak terburu-buru menuntaskan permasalahan tersebut adalah untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam masa pandemi COVID-19.

“Sebetulnya target kita pada tahun ini, tapi kami tidak ingin ini berdampak pada naiknya biaya transportasi, serta kelangkaan barang di masyarakat,” jelasnya.

Budi Setiyadi juga mengimbau agar semua pihak, khususnya pengusaha truk dan karoseri agar segera kegiatan normalisasi kendaraan bermotornya secara mandiri, tanpa menunggu sanksi dan tindakan oleh pihak berwenang.

“Kiranya kita dapat bersama-sama mendukung program ini dengan menggunakan sarana transportasi angkutan barang yang tidak melanggar dimensi dan tidak melakukan kelebihan muatan, sehingga dapat menciptakan transportasi jalan yang lebih baik, aman dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sementara diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta jajaran Ditjen Perhubungan Darat untuk tetap fokus melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program tersebut.

“Dalam melakukan ‘law enforcement’ (penegakan hukum) untuk ODOL ini kita memang mesti fokus, karena memang ada beberapa pihak yang melakukan suatu upaya-upaya tertentu. Pada tahun ini kita akan buat MoU dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan POLRI agar ini bisa diterapkan secara penuh pada tahun 2023,” katanya.

Bertemu Dubes Jepang, Menaker Ida Tingkatkan Kerja Sama Penempatan PMI lewat Program IJEPA

Penulis
Andik Irwanto
-
Bertemu Dubes Jepang, Menaker Ida Tingkatkan Kerja Sama Penempatan PMI lewat Program IJEPA

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengadakan pertemuan virtual dengan Duta Besar (Dubes) Jepang membahas upaya peningkatan kerja sama penempatan pekerja migran (PMI) dan program pemagangan ke Jepang. Berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan.

Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021, Menaker Ida menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya untuk penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pemagangan ke Jepang.

Hal ini diungkapkan secara khusus Ida yang menyebut penempatan PMI lewat program program Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). Pihaknya berterima kasih atas kesempatan tenaga kerja Indonesia dan berharap kerja sama semakin meningkat di masa mendatang.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA,” kata Ida.

Dalam hal ini sudah 13 tahun program IJEPA berlangsung, telah ada 3.080 pekerja Indonesia yang bekerja sebagai perawat dan perawat lansia atau careworker. Dengan 716 orang di antaranya telah menjadi perawat dan perawat lansia bersertifikat di Jepang.

Menaker Ida juga menyatakan ketertarikan Indonesia untuk berkontribusi mengisi kebutuhan tenaga kerja Jepang lewat program SSW. Sampai dengan akhir Desember 2020 sudah terdapat 1.514 pekerja Indonesia yang bekerja sebagai SSW.

Ida menegaskan jumlah itu masih jauh dari target pemerintah yang berkeinginan memenuhi 20 persen dari total kuota SSW untuk pekerja asing yaitu 345.000 orang. Dia juga menyatakan pihaknya masih menunggu kembali proses dibukanya program pemagangan ke Jepang.

Dalam kesempatan tersebut Ida juga menyatakan harapannya agar Jepang dapat kembali membuka akses kepada PMI di masa pandemi COVID-19, memastikan pemerintah Indonesia telah menyusun prosedur standar operasi penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru.

Sementara terkait pertemuan tersebut, Dubes Jepang Kanasugi Kenji menyambut baik keinginan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama untuk PMI. Dia juga memastikan akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menyampaikan laporan terkait penempatan PMI kepada pemerintah Jepang. (red/pen)

Atasi Permasalahan Sampah, Pemkot Bandarlampung akan Bangun Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Briket

Penulis
Andik Irwanto
-
Atasi Permasalahan Sampah, Pemkot Bandarlampung akan Bangun Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Briket

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan membangun instalasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung untuk dijadikan briket guna mengatasi permasalahan sampah. Di mana akan dibentuk tim guna mengkaji serta merealisasikan pembangunan instalasi pengelolaan sampah.

Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana, di Bandarlampung, Selasa, 23 Maret 2021.

“Kami sudah sampaikan rencana itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta instansi terkait di pemerintah pusat. Respon mereka positif,” katanya.

Eva menyatakan akan langsung membentuk tim guna mengkaji serta merealisasikan pembangunan instalasi pengelolaan sampah tersebut.

“Ini saya langsung buat timnya dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi TPA,” kata dia.

Eva berharap ke depan dengan terealisasinya instalasi pengelolaan sampah menjadi briket, permasalahan limbah yang kerap terjadi di Kota Bandarlampung dapat segera teratasi. Pihaknya juga akan menggandeng pihak ketiga untuk merealisasikannya.

“Untuk pembangunannya kita akan gandeng pihak ketiga sebab kalau mengandalkan APBD saya rasa tidak akan mampu membangun pengelolaan sampah itu,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung, Khaidarmansyah mengungkapkan opsi pembangunan instalasi pengelolaan sampah ini diambil usai batalnya rencana awal menjadikan sampah sebagai energi listrik.

“Awalnya memang kita akan jadikan sampah itu menjadi listrik, namun setelah dikaji kita batalkan sebab setelah jadi listrik siapa yang mau beli. Kita kan pasti jualnya ke PLN, sedangkan mereka juga surplus listrik, maka rencana kami ganti sampah menjadi briket,” katanya.

Setelah menjadi briket, lanjut dia, yang akan membelinya nanti yakni PLTU Tarahan guna pembangkit listrik.

“Saat ini kita masih mengkajinya dan akan melakukan studi. Sedangkan untuk pihak ketiga yang sudah siap bekerja sama yaitu PT Wijaya Karya (Wika),” kata dia.

Namun menurut Khaidarmansyah saat ini Pemkot Bandarlampung masih akan mencari satu lagi pihak ketiga yang siap bersama-sama membangun instalasi pengelolaan sampah menjadi briket sebagai pembanding dari PT Wika.

“Tetap kita cari yang bisa menguntungkan dan menghasilkan bagi pendapatan daerah karena kita yang punya sampahnya dan nantinya sudah jadi briket dibeli perusahaan. Pemkot harus dapat untung,” kata dia.

Ia menjelaskan nantinya tidak semua sampah yang masuk ke TPA dapat dijadikan bahan baku sebagai briket.

“Sampah seperti kaca dan plastik itu tidak bisa jadi dengan instalasi yang akan dibangun itu, sampah-sampah itu dapat terpisah langsung. Tidak menutup kemungkinan jika nanti daerah lain ingin buang sampahnya di sini tidak masalah,” pungkasnya. (red/pen)

Pertumbuhan Investasi di Jatim Naik 33,8% Tahun 2020

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengatakan saat ekonomi terkontraksi akibat pandemi Covid-19, nilai investasi yang masuk ke Jatim justru naik cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan besaran kontraksi ekonomi Jatim di 2020 masih cukup kecil dibanding provinsi lain, yaitu minus 2,39%.

“Beberapa provinsi di Jawa pertumbuhan investasinya negatif agak dalam, tetapi Jatim tahun 2020 pertumbuhan investasinya justru naik sebesar 33,8%. Ini karena perjuangan pengusaha, termasuk pengusaha muda yang begitu ulet dengan sinergitas sangat baik,” kata Khofifah saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-XIV Hipmi Jatim di Surabaya, Rabu (24/3/2021).

Di tempat sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan, investasi yang masuk Indonesia pada 2020 jauh lebih tinggi dibanding sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, target awal investasi di Indonesia mencapai Rp 817 triliun, sementara realisasinya tercapai Rp 826 triliun.

“Ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2020 minus 2,19%. Sementara yang positif di Asia hanya Tiongkok dan Vietnam. Tetapi dibanding negara di Asia Tenggara lain, Indonesia masih lebih baik. PDB Indonesia nomor dua diantara negara G20, nomor satu Tiongkok dan nomor dua Indonesia. Untuk itu, target pertumbuhan ekonomi nasional kedepan harus di angka 4,5% – 5,5%,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, realisasi investasi di Jatim selama 5 tahun terakhir cukup bagus. Pada tahun 2016 mencapai Rp 72,9 triliun, tahun 2017 mencapai Rp 66 triliun, 2018 mencapai Rp 51,2 triliun, tahu. 2019 sebesar Rp 59,5 persen dan di 2020 mencapai Rp 78,4 triliun. Artinya, realisasi investasi di Jatim pada saat pandemi lebih tinggi dibanding sebelum pandemi.

“Saya punya keyakinan kedepan, Jatim akan benar-benar semakin berkembang pesat, termasuk karena dukungan pengusaha-pengusaha muda di Hipmi Jatim,” tegas Bahlil.

UEA Akan Investasikan Rp 144 Triliun di Indonesia

Penulis
wicaksono
-
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (kedua kiri) menyaksikan pertukaran perjanjian kerjasama antara Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Ekonomi UEA Sultan bin Saeed Almansoori (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7/2019). Indonesia dan Uni Emirat Arab melakukan sejumlah kerjasama berbagai bidang baik antar pemerintah maupun antar bisnis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

SuaraPemerintah.id – Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi diberitakan akan menginvestasikan US$ 10 miliar (Rp 144 triliun) di Indonesia lewat Lembaga Pembiayaan Investasi Indonesia (LPI).

Pada Selasa (23/3), kantor berita negara UEA melaporkan dana akan dibelanjakan pada proyek-proyek di dalam ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dana UEA menandai komitmen investasi asing terbesar bagi Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan yang pertama sejak diluncurkan pada Februari.

Pihak berwenang sebelumnya menyatakan INA juga telah menerima komitmen hingga US$ 10 miliar sebelum peluncurannya, dari perusahaan dan lembaga global, seperti Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS dan Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional, dan beberapa dana pensiun asing.

Jakarta akan menyemai dana dengan uang tunai US$ 5 miliar (Rp 72 triliun) dan aset lainnya.

Tidak seperti banyak dana kekayaan asing lainnya, yang mengelola pendapatan minyak berlebih atau cadangan devisa, INA mencari dana asing sebagai investor bersama untuk membiayai pembangunan ekonomi negara dan membantu pemulihan pandemi.

“Investasi UEA akan digunakan untuk proyek infrastruktur, termasuk jalan dan pelabuhan, dan juga pariwisata, pertanian dan sektor strategis lainnya,” bunyi laporan kantor berita negara WAM.

Namun kerangka waktu investasi tidak segera jelas.

“Indonesia menyambut baik pengumuman tersebut dan mengatakan akan “membantu mempersempit kesenjangan antara kapasitas pendanaan dalam negeri dan kebutuhan untuk program pembangunan”,” juru bicara kementerian koordinator urusan kelautan dan investasi.

Pejabat Indonesia mengatakan INA akan memberikan peluang bagi investor asing dengan berbagai jenis profil risiko.

Dana ini sekaligus membantu perusahaan negara, yang neracanya tertekan akibat investasi besar di infrastruktur, mengurangi pemanfaatan melalui daur ulang aset.

Pada Senin (22/3), Fitch Ratings menyatakan peluncuran INA kemungkinan tidak akan mengurangi tingkat utang perusahaan-perusahaan tersebut dalam jangka pendek.

Tetapi kapasitas Indonesia untuk memobilisasi dana dapat diperkuat jika dana tersebut dapat menyalurkan modal luar negeri ke dalam infrastruktur.

Namun, diharapkan mobilisasi tersebut terwujud dalam jangka panjang setelah INA mengembangkan catatan pendanaan dan pengelolaan proyek. INA telah mengkaji peluang investasi di puluhan konsesi jalan tol senilai US$ 2,6 miliar (Rp37,5 triliun), di antara proyek-proyek lainnya.

1...4,4164,4174,418...4,871Halaman 4,417 dari 4,871