Beranda blog Halaman 4430

Laboratorium Uji Covid-19 Milik BPOM Gorontalo Diakui WHO

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Laboratorium uji Covid-19 Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo mendapatkan pengakuan dari World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia.

Dengan kata lain, uji Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 validasinya sudah berstandar internasional.

“Alhamdulillah BPOM Gorontalo telah menerima hasil WHO Proficiency Testing Program for the Detection of SARS-Cov-2 by PCR, dengan hasil Inlier terhadap lima sampel diterima,” kata Kepala BPOM Gorontalo Agus Yudi Prayudana, Sabtu (20/3/2021).

Uji proficiency WHO dilakukan pada bulan Desember 2020 lalu dengan mengirimkan lima sampel untuk diuji di laboratorium BPOM Gorontalo. Dari lima sampel tersebut hasilnya 100 persen sama. Kemampuan uji didukung dengan SDM laboran yang mumpuni.

Jika di awal tahun 2020 lalu laboran Covid-19 hanya berjumlah 4 orang, kini sudah menjadi 12 orang dan sudah tersertifikasi kemampuannya.

“Dengan demikian hasil uji RT PCR di BPOM Gorontalo dapat dipertanggungjawabkan validitas hasil ujinya dan bertaraf internasional. Hal ini ditunjang dengan Alat Lab PCR yang handal, metode uji yang valid, personel yang kompeten, dan didukung manajemen laboratorium terakreditasi KAN-BSN ISO/SNI 17025:2017,” tutur Yudi Prayudana.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku bangga karena laboratorium BPOM Gorontalo selama ini menjadi satu-satunya tempat pengujian sampel Covid-19 yang diandalkan untuk mendeteksi penularan virus corona.

“Saya ucapkan selamat kepada BPOM. Ini menandakan upaya kita bersama selama lebih kurang setahun terakhir berjuang melawan virus corona tidak sia-sia. Saya ikut bangga,” tutur Rusli Habibie.

Rusli Habibie mengenang masa-masa sulit setahun lalu saat pandemi Covid-19 masuk ke Gorontalo. Sampel harus dikirim ke Jakarta dan menunggu hasilnya satu hingga dua pekan. Ia meyakinkan Kementerian Kesehatan agar Gorontalo diberi izin menguji sampel sendiri melalui BPOM.

“Kita benahi laboratorium BPOM pakai APBD. Kita sesuaikan dengan standar yang ada. Alhamdulillah sekarang sudah diakui dan bertaraf internasional. Semuanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat saya,” ucap Rusli Habibie.

Jaga Kesejahteraan Petani, Kementan Bentuk Tim Terpadu Gerakan Serap Gabah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk tim terpadu gerakan serap gabah petani dalam upaya untuk meningkatkan produksi pangan agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri mengatakan, tim tersebut dibentuk dalam rangka menjaga produksi dan kesejahteraan petani.

“Tim tersebut bergerak menyerap produksi dengan membeli gabah di tingkat petani sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP). Hal itu yang ingin kami pastikan,” ujarnya, Sabtu (20/3/2021).

Adapun pembentukan tim terpadu gerakan serap gabah petani telah diresmikan Menteri Pertanian (Mentan) lewat surat Mentan Nomor 28/TP.100/M/03/2021.

Komposisi tim tersebut terdiri dari jajaran Kementan, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), Dinas Pertanian (Dispertan), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor (Polres), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), serta Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling).

Menurut Kuntoro, kesukacitaan petani di masa panen harus dijaga. Oleh karenanya, pada masa panen raya, Kementan turut aktif turun ke lapangan untuk menjaga harga jual gabah petani.

“Menjaga harga jual gabah adalah upaya Kementan untuk meningkatkan produksi pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU), yakni terus menjaga produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ucapnya.

Kuncoro mengaku, produksi pertanian saat ini sudah memadai. Terlebih, dukungan pembangunan sarana prasarana pertanian, mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi mekanisasi, serta berbagai upaya telah berkembang secara masif.

Ia menjelaskan, hasil survei kerangka sampel area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, potensi luas panen padi pada musim Januari – April 2021 mencapai 4,86 juta hektare (ha) atau naik sekitar 1,02 juta ha (26,53 persen).

Kemudian, jumlah luas panen padi Januari – April 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan subround Januari – April 2020 yang hanya sebesar 3,84 juta ha.

Kenaikan tersebut terjadi karena panen raya dilakukan pada awal tahun. Terlebih, sejumlah daerah terus menunjukan tren positif.

“Pak Mentan sudah bersurat juga pada Kepala Bulog (Kabulog) agar mempercepat penyerapan gabah petani. Kami ingin harga tidak anjlok dan petani dapat menikmati hasil panen. Ini (merupakan) langkah konkret pemerintah,” ucap Kuntoro.

Dorong Industri Gula Tanah Air, Kemperin Buka Program Setara D1

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemperin) telah membuka Program Setara Diploma 1 Bidang Analisis Kimia dengan Peminatan Analisis Kimia dan Pengolahan Limbah Industri Gula di Politeknik AKA Bogor.

Program ini merupakan kerja sama antara Kemperin dengan industri gula rafinasi, Samora Group Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan industri gula rafinasi Tanah Air.

“Samora Group Indonesia dikenal sebagai perusahaan besar dengan beberapa anak perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan bergerak di bidang agro, khususnya gula rafinasi,” kata Kepala BPSDMI Arus Gunawan di Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Pada Desember 2020, Kemperin menyatakan alokasi kebutuhan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri makanan, minuman, dan farmasi (maminfar) di dalam negeri pada 2021 sebesar 3,1 juta ton GKR.

Sementara itu, pada Januari 2021, Kemenperin telah sepakat bahwa kebutuhan GKR untuk industri maminfar pada semester II adalah sebesar 1,3 juta ton.

“Pengaturan produksi pada pabrik gula basis tebu dinilai sangat diperlukan mengingat kebutuhan gula konsumsi yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang terbagi atas kebutuhan gula konsumsi sebesar 2,8 juta ton sedangkan produksi dalam negeri baru mencapai 2,1 juta ton,” papar Arus.

Oleh karena itu, Kepala BPSDMI Arus Gunawan menjelaskan bahwa Program D1 ini merupakan bentuk dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri gula serta implementasi dari peningkatan kompetensi SDM melalui program BPSDMI, yaitu Link and Match dengan industri.

Sebelumnya, Politeknik AKA Bogor telah melakukan kerja sama dengan Samora Group Indonesia terkait bidang penjaminan mutu industri pangan tahun 2019-2020 yang dinilai sangat memenuhi harapan sehingga kerja sama diperpanjang pada tahun 2021 terkait bidang lainnya, yaitu analisis kimia dan pengolahan limbah industri.

Head of Human Capital Samora Group Indonesia, Bambang Yapri, menyampaikan rasa terima kasih kepada BPSDMI karena telah memfasilitasi program D1 ini.

Bambang juga menjelaskan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu PT. Sentra Usaha Jayatama di Cilegon, PT. Andalan Furnindo di Bekasi, dan melibatkan karyawan dan calon karyawan lulusan SMA dari PT. Sukses Mantap Sejahtera di Nusa Tenggara Barat.

Harapannya, program D1 ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri sehingga dapat mengembangkan SDM industri serta mendorong industri gula rafinasi di Indonesia.

Menhub Budi Karya Tinjau Progres Proyek DDT Manggarai-Cikarang Paket A

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, meninjau progres pembangunan proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang Paket A Tahap 1 di Stasiun Jatinegara, pada Sabtu (20/3/2021). Tinjauan dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan terus berjalan dengan baik.

Budi Karya Sumadi menyebut progres pembangunan proyek jalur dwi ganda kereta api atau double-double track (DDT) Paket A tahap I Manggarai – Cikarang secara keseluruhan sudah mencapai 98%.

Item pekerjaan dari proyek ini meliputi pembangunan Stasiun Jatinegara, Matraman, dan Manggarai; sisi barat new track elevated Manggarai – Jatinegara dan Bukit Duri – Cikini.

Sementara itu untuk pembangunan gedung Stasiun Jatinegara sendiri sudah selesai 100%. Saat ini di Stasiun Jatinegara sudah memiliki fasilitas yang memadai seperti memiliki empat peron, delapan jalur kereta, bangunan stasiun dua lantai, perpindahan penumpang melalui lantai dua bangunan stasiun (area concourse), panjang peron dan selter seragam, dilengkapi fasilitas bagi kaum difabel, dan fasilitas lainnya.

“Stasiun Jatinegara dan jalur keretanya sudah selesai dengan jalur elevated (over track station), sehingga pelayanannya menjadi lebih baik. Kita juga akan lakukan ini di Manggarai yang akan menjadi pusat stasiun kereta api jarak jauh,” kata Menhub dalam keterangan resminya, Sabtu (20/3/2021).

“Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan perkembangan pembangunan perkeretaapian kita. Kita lihat bahwa Stasiun Jatinegara dan jalur keretanya sudah selesai dengan jalur elevated (overtrack station) sehingga pelayanannya menjadi lebih baik. Kita juga akan lakukan ini di Manggarai yang akan menjadi pusat stasiun kereta api jarak jauh,” kata Menhub.

Dengan adanya DDT ini pastinya memberi manfaat yang banyak seperti untuk memisahkan perjalanan kereta api (KA) jarak jauh dengan KRL, mengurangi keterlambatan perjalanan kereta, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan yang paling penting meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan perjalanan KA.

DDT Manggarai-Jatinegara diharapkan dapat lebih mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah Jabodetabek dengan bertambahnya jumlah kapasitas pergerakan kereta api jalur Bekasi maupun Bogor line.

Menhub mengatakan, Kementerian Perhubungan terus bekerja keras menyelesaikan berbagai proyek prasarana perkeretaapian nasional yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar.

Mulai dari membangun infrastruktur kereta api seperti rel kereta, gedung-gedung stasiun, sistem persinyalan, pekerjaan sipil (pondasi, jembatan disekitar jalur rel dan stasiun dan-lain-lain), juga membiayai perawatan jalur KA.

Setelah infrastruktur perkeretaapian siap, barulah keretanya dioperasikan oleh operator, bisa PT KAI atau pun perusahaan operator kereta api lainnya.

“Saya berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah mengalokasikan dalam setahun kurang lebih Rp 10-17 triliun untuk proyek di Kereta Api. Untuk pembangunan DDT Manggarai-Cikarang sendiri biayanya mencapai sekitar 5 triliun lebih,” ucap Menhub.

BPJT Kerja Sama dengan Roatex Hadirkan Tol Nirsentuh MLFF

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Indonesia sebentar lagi akan menggunakan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh berbasis Multilane Free Flow (MLFF) berteknologi GNSS (Global Navigation Satelite System) dari Roatex, Ltd, Hungaria. Adapun, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga telah resmi menandatangani perjanjian kerja sama itu dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

MLFF merupakan transaksi pembayaran jalan tol dengan teknologi nirsentuh yang memungkinkan kendaraan tidak perlu berhenti ketika membayar tarif di gerbang tol.

Adapun solusi teknologi yang akan diterapkan berbasis GNSS (Global Navigation Satelite System) merupakan teknologi paling mutakhir dalam sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menyebutkan akan ada 40 ruas jalan tol yang menjadi lokasi uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh dengan skema MLFF.

“Nantinya lokasi itu akan menjadi lokasi uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh dengan skema multi-lane free flow pada 2022 mendatang,” jelas Danang saat dihubungi KONTAN, Jumat (19/3).

Adapun, ke 40 ruas jalan tol tersebut di antaranya adalah Tangerang-Merak, Jakarta-Tangerang, Kebun Jeruk-Penjaringan, Pondok Aren-Serpong, Akses Tanjung Priok, Cawang-Tomang-Pluit, Ciawi-Sukabumi, Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Cikampek, dan Semarang-Batang.

Selanjutnya yakni ruas jalan tol Pemalang-Batang, Solo-Ngawi, Kertasono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Gresik, Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dan lain-lain.

Danang juga mengatakan, per Senin (15/3) kemarin, BPJT Kementerian PUPR telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Ia bilang, pemerintah melalui BPJT berupaya terus melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan yang maksimal bagi pengendara di jalan tol melalui Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0.

Sebagai informasi tambahan, proyek ini akan diimplementasikan di jalan tol sepanjang 1.713 kilometer dengan nilai investasi mencapai Rp 4,06 triliun. Pemrakarsa proyek tersebut yaitu Roatex Ltd. Zrt., National Toll Payment Service Plc., MFB Hungarian Development Bank.

Adapun, implementasi teknologi MLFF pada 40 ruas tol tersebut ditargetkan akan rampung pada pertengahan 2022.

Danang juga mengatakan, terkait sistem transaksi non tunai nirsentuh berbasis MLFF ini BPJT meyakinkan bahwa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tentu akan mendukung penggunaan sistem transaksi tersebut.

“Pada prinsipnya BUJT akan mendukung karena ini sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan di jalan tol,” tutup Danang.

Polda Metro Jaya Luncurkan 30 ETLE Berbasis Portable

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Polda Metro Jaya meluncurkan inovasi baru tilang elektronik atau ETLE berbasis portable. Petugas nantinya dapat meletakkan peralatan ETLE di berbagai lokasi terpilih secara acak dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyampaikan, fasilitas itu dinamakan ETLE Mobile. Dengan alat tersebut petugas tidak lagi sepenuhnya perlu melakukan kontak langsung dengan pengendara yang melanggar lalu lintas.

ETLE mobile ini terdiri dari beberapa jenis. Yakni bodycam, helmet cam, dashcam, dan drone surveillance. ETLE mobile yang telah dioperasikan oleh Polda Metro Jaya berjumlah 30 unit.

ETLE mobile ini akan melengkapi ETLE statis yang sudah beropasi lebih dulu. ETLE mobile ditempatkan di lokasi-lokasi rawan pelanggaran lalu lintas yang tidak tercover oleh ETLE statis.

“Di titik-titik yang rawan pelanggaran lalu lintas namun tidak ada ETLE statis. Misal sering terjadi kebut-kebutan di Kemayoran, maka ETLE mobile ini akan merapat ke titik sasaran dan akan langsung merekam pelanggaran lalu lintas di sana,” tutur Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Fadil, mekanisme ETLE mobile dan ETLE statis yang terpasang permanen di jalan tidak jauh berbeda. Pengendara yang melintas dan kedapatan melanggar akan terekam untuk kemudian ditindaklanjuti petugas.

“ETLE mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas di lapangan,” jelas dia.

 

Adapun penggunaan ETLE mobile ini, lanjut Fadil, diletakkan di beberapa perangkat milik kepolisian. Baik itu di helm, hingga kendaraan yang tengah berpatroli di jalan.

“Yang satu dilengkapi body cam, ini dimanfaatkan apabila berkomunikasi dengan pelanggaran lalu lintas. Kedua adalah helmet cam di mana anggota yang melaksanakan patroli dilengkapi dengan kamera menempel di helm, sehingga pelanggar lalin yang terjadi mampu terekam dengan baik. Kemudian dash cam itu ada di dalam mobil sehingga anggota yang melaksanakan patroli mampu merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi,” Fadil menandaskan.

Adapun salah satu wilayah yang disasar oleh kendaraan patroli terkait ialah ruas yang dinilai rawan terjadinya pelanggaran seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT).

“Jadi ketika patroli, ada yang melanggar itu langsung terekam, Rekaman itu kemudian diperiksa di kantor untuk ditindak lebih lanjut,” ujar dia.

“Proses selanjutnya, bila pengendara terbukti melanggar lalu lintas, sapa seperti ETLE. Surat konfirmasi dikirim ke rumah pelanggar beserta foto atau buktinya, tanggal, tempat, dan lain-lain,” lanjut Sambodo.

Tentu, petugas juga akan melakukan konfirmasi kepada pelanggar tadi. Bila tak ada penolakan atau terbukti, mekanisme pengurusan sanksi dan bayar tilang dilakukan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, saat ini kamera ETLE yang sudah beropasi sebanyak 57 unit. Nanti setelah ETLE diresmikan secara nasional, maka ETLE di wilayah Polda Metro Jaya akan menjadi 98 unit, untuk ETLE statis.

“Ini di luar 30 kamera ETLE mobile. Jadi Jakarta telah memenuhi kriterio smart police,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (20/3).

Sambodo menuturkan, ETLE dikembangkan di Polda Metro Jaya secara bertahap. Pertama kali diluncurkan 2 unit pada 2018 lalu. Kemudian bertambah menjadi 12 unit, hingga saat ini 57 unit. Karena dianggap bekerja efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas, maka kini ditambah lagi 41 unit kamera.

“Kita juga lagi ajukan untuk tahap kelima mengajukan 60 kamera kembali, kalau ini disetujui maka kita akan memiliki 158 kamera yang tersebar di Ibu kota,” jelasnya.

Adapun ETLE yang sudah dioperasikan memiliki 4 kategori kamera. Yakni kamera e-police, check point, speed cam dan weight in motion. Speed cam dan weigh in motion adalah teknologi terbaru dalam pengadaan ETLE kali ini. Fitur ini mampu mendeteksi kecepakan dan kelebihan muatan atau dimensi kendaraan.

Kedua kamera dengan fitur ini dipasang Polda Metro Jaya untuk mengawasi kendaraan di jalan tol. “Kalau ini dipasang dipasang di jalan tol sama dengan speed cam,” ucap Sambodo.

 

 

Kemenpan-RB Sebut Pemerintah Buka 1,3 Juta Formasi CASN, Sebagian Besar Guru

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenpan-RB Sebut Pemerintah Buka 1,3 Juta Formasi ASN, Sebagian Besar Guru

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan pemerintah akan membuka 1,3 juta formasi untuk calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2021 setelah absen pada tahun lalu. Dari total 1,3 juta formasi yang dibuka, sebagian besar untuk guru, yaitu sekitar lebih dari satu juta lowongan. Sisanya untuk kebutuhan daerah dan pemerintah pusat.

Pembukaan formasi baru itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah membangun sumber daya manusia, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Jumat, 20 Maret 2021.

Meskipun begitu, Kemenpan-RB belum dapat memberi keterangan lebih detail, termasuk periode seleksi, karena jadwal rinci rekrutmen ASN masih disusun oleh Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Perlu diketahui dari total 1,3 juta formasi yang dibuka, sebagian besar untuk guru, yaitu sekitar lebih dari satu juta lowongan, kemudian 189.000 formasi untuk kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.000 sisanya untuk kebutuhan pemerintah pusat. Formasi CASN untuk pemerintah daerah dan pusat akan dibuka untuk pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jumlah formasi terbanyak tersebut disebabkan oleh ketiadaan penerimaan dan seleksi CPNS pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, serta keikutsertaan jabatan guru PPPK di seleksi nasional. Dalam kesempatan itu, Tjahjo menerangkan lowongan guru akan dibuka dengan skema PPPK. Eks guru tenaga honorer kategori-2 dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang tidak mengajar diperbolehkan ikut rekrutmen.

“Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali,” kata Tjahjo menerangkan.

Ia menambahkan Kemenpan-RB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekrut banyak guru lewat skema PPPK demi menyelesaikan masalah kekurangan guru di daerah, yang selama ini diisi oleh tenaga honorer.

Untuk proses seleksi, pemerintah masih merumuskan prosedur dan memperkuat kebijakan serta memetakan berbagai risiko, dan menguji coba sistem seleksi berbasis Internet (online) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, rencana membuka seleksi CASN tahun ini juga telah disusun oleh Kemenpan-RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Februari 2020. (red/pen)

Jokowi Segera Komunikasikan dengan Ketua ASEAN Bahas Penyelesaian Krisis Myanmar

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Segera Komunikasikan dengan Ketua ASEAN Bahas Penyelesaian Krisis Myanmar

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan komunikasi dengan Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna menyelesaikan krisis di Myanmar. Dan mendesak agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.

Hal ini ungkapkan oleh Jokowi dalam keterangannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Maret 2021.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” katanya.

Jokowi juga mendesak agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar. Pemerintah Indonesia mendesak untuk segera dihentikannya kekerasan di Myanmar, yang telah menyengsarakan banyak orang.

“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” kata Jokowi.

Pemerintah Indonesia juga mendesak untuk segera dihentikannya kekerasan di Myanmar, yang telah menyengsarakan banyak orang.

“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar,” kata Jokowi.

Krisis tengah terjadi di Myanmar setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) melangsungkan kudeta pemerintahan sejak awal Februari 2021. Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Sejak saat itu, rentetan aksi demonstrasi massa yang menolak kudeta terus berlangsung di Myanmar, dan kerap berakhir pada aksi kekerasan oleh aparat yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil.

Sementara ribuan warga menyelamatkan diri dari pinggiran kawasan industri ibu kota Myanmar pada Selasa (16/3) di tengah kekhawatiran pertumpahan darah yang semakin parah setelah puluhan demonstran tewas di daerah tersebut dan junta menerapkan status darurat militer, lapor media setempat.

Pasukan keamanan masih bertahan di zona industrial Hlaing Tharyar di Yangon, di mana lebih dari 40 orang tewas pada Minggu (14/3) dan sejumlah pabrik dibakar, seperti yang diungkapkan warga.

Akan tetapi pemutusan jaringan internet pasca aksi kekerasan dan berdampak pada semua wilayah – di mana hanya segelintir orang yang mempunyai akses internet – membuat informasi sulit diverifikasi. (red/pen)

Menkominfo Johnny G Plate Himbau Masyarakat Tidak Unggah Sertifikat Vaksinasi ke Medsos

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkominfo Johnny G Plate Himbau Masyarakat Tidak Unggah Sertifikat Vaksinasi ke Medsos

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate kembali meminta masyarakat untuk tidak mengunggah sertifikat telah mengikuti vaksinasi COVID-19 ke media sosial. Masyarakat tidak membagikan hasil pindaian sertifikat vaksinasi kepada orang lain secara personal, sekalipun dalam lingkungan kerabat terdekat.

Hal ini diungkapkan oleh Johnny dikutip dari siaran pers, Jumat, 20 Maret 2021. Jangan diobral sertifikat kita demi untuk melindungi data pribadi. Kita gunakan untuk kepentingan yang memang dibutuhkan.

“Pada saat kita melakukan vaksinasi dan menggunakan aplikasi, termasuk aplikasi PeduliLindungi yang ada barcode di dalamnya, saya secara khusus minta jangan diobral sertifikat kita demi untuk melindungi data pribadi. Kita gunakan untuk kepentingan yang memang dibutuhkan dan dapat kita pertanggung jawabkan untuk keperluan kita,” katanya.

Selain tidak diunggah ke media sosial, Johnny juga meminta masyarakat tidak membagikan hasil pindaian sertifikat vaksinasi kepada orang lain secara personal, sekalipun dalam lingkungan kerabat terdekat.

“Saya tentu berharap sertifikat vaksin yang diterbitkan secara digital yang ada barcode-nya itu menjadi kepentingan kita sendiri dan kita jaga itu agar kita hindari dari kebocoran data pribadi,” katanya.

Sertifikat vaksinasi COVID-19 hanya bisa digunakan untuk kepentingan khusus atau mendesak, misalnya untuk keperluan perjalanan tugas pekerjaan.

“Bukan diedarkan di media sosial,” kata Johnny.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi masyarakat. Dirinya yakin DPR RI memilik niat dan semangat yang sama untuk menyelesaikan payung hukum ini.

“Secara khusus, dalam hal ini kita membutuhkan General Data Protection Regulation (GDPR) atau UU PDP. Saya meyakini, Komisi I DPR RI memilik niat dan semangat yang sama untuk menyelesaikan payung hukum itu demi pelindungan data pribadi masyarakat,” kata Johnny.

Johnny meminta menjaga data pribadi perlu dilakukan setiap saat, meski pun undang-undang tersebut belum disahkan. Imbauan ini bukan pertama kalinya diberikan Johnny, sejak vaksinasi COVID-19 diberikan kepada masyarakat, dia beberapa kali mengingatkan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin untuk tidak mengunggahnya media sosial.

Masyarakat yang sudah divaksin COVID-19 akan mendapatkan sertifikat digital melalui aplikasi PeduliLindungi. Sertifikat tersebut memuat data pribadi yaitu nama lengkap, tanggal lahir dan nomor induk kependudukan atauk NIK.

Selain data pribadi, sertifikat vaksinasi COVID-19 juga memiliki barcode dan kode QR, yang sebaiknya tidak dibagikan secara sembarangan. (red/pen)

Kemenkes Vaksinasi Terhadap 57.630 Calon Jemaah Haji Lansia Selesai Akhir Maret di Seluruh Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenkes Akan Vaksinasi Terhadap 57.630 Calon Jemaah Haji Lansia Sampai Akhir Maret di Seluruh Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap calon jemaah haji yang jumlahnya sebanyak 57.630 lanjut usia (lansia) diselesaikan hingga akhir Maret 2021 di seluruh Indonesia. Vaksinasi calon jamaah haji sebagai langkah persiapan pemerintah bilamana penyelenggaraan ibadah haji sudah dapat dilaksanakan tahun ini.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi saat meninjau vaksinasi lansia calon jamaah haji di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Jumat, 19 Maret 2021.

“Memang diwajibkan harus terselesaikan di bulan ini karena kita berharap saat mendekati keberangkatan, seandainya sudah diumumkan jadi berangkat tahun ini, jamaah kita tinggal ready, sudah siap,” katanya.

Oscar mengatakan pemerintah hingga kini masih menunggu kepastian dari otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji di musim haji tahun 2021 ini.

Menurut Oscar vaksinasi calon jamaah haji ini, kata dia, sebagai langkah persiapan pemerintah bilamana penyelenggaraan ibadah haji sudah dapat dilaksanakan tahun ini. pemerintah memfasilitasi dengan menyiapkan kebutuhan jamaah termasuk vaksinasi.

“Calon tamu Allah SWT ini tentunya sudah sangat menantikan keberangkatan haji dan pemerintah memfasilitasi dengan menyiapkan kebutuhan jamaah termasuk vaksinasi COVID-19 ini,” katanya.

Pihaknya menyebut sejak tahun lalu para jamaah calon haji ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif bahkan sudah diberikan vaksin meningitis.

“Karena orang tua kita ini memang sudah menunggu keberangkatan haji dari tahun lalu yang akhirnya ditunda akibat pandemi. Jadi saat ini sudah tidak ada masalah lagi, tinggal menyelesaikan vaksinasi COVID-19 saja,” katanya.

Setelah vaksinasi lansia, pemerintah akan melanjutkan pemberian vaksinasi serupa kepada jamaah haji katagori non-lansia yang telah terdaftar sebagai calon jamaah haji tahun ini.

“Untuk jamaah calon haji non-lansia menyusul setelah ini, khan ada tahapan untuk vaksinasi pada masyarakat rentan berkenaan dengan yang lain,” kata Oscar Primadi.

Sementara Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Eka Jusuf Singka menambahkan pihaknya masih menunggu kepastian kuota dari Pemerintah Arab Saudi terkait keberangkatan calon jamaah haji Indonesia.

“Yang paling utama itu ya… dibuka tidaknya kuota haji di Arab Saudi. Kita masih menunggu informasi itu sambil melakukan persiapan dan salah satunya adalah vaksinasi ini,” katanya.

Selain vaksinasi, kata dia, calon jamaah haji juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan jika memang nanti jadi diberangkatkan.

“Protokol kesehatan harus jalan. Harus diperkuat komitmen semua pihak baik jamaah haji, pemerintah daerah, kepolisian, kementerian, dan lainnya agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jamaah calon haji di seluruh dunia masih menunggu kepastian tapi persiapan tentu kami lakukan,” paparnya. (red/pen)

1...4,4294,4304,431...4,871Halaman 4,430 dari 4,871