Beranda blog Halaman 4440

Sambut Digital Nomad, Sandiaga Dorong Long Term Visa Masa Waktu Lima Tahun untuk Wisatawan Mancanegara

Penulis
Andik Irwanto
-
Sambut Digital Nomad, Sandiaga Dorong Long Term Visa Masa Waktu Lima Tahun untuk Wisatawan Mancanegara

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong Long Term Visa bagi wisatawan mancanegara yang saat ini sedang dirumuskan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Long term visa akan memiliki masa waktu lima tahun serta dapat diperbaharui. Saat ini tren digital nomad atau seseorang yang bekerja tanpa terikat oleh waktu dan tempat tengah marak di seluruh dunia

Hal ini dikatakan oleh Sandiaga Uno di Kabupaten Badung, Bali, Selasa, 17 Maret 2021. Berbeda dengan visa kunjungan sebelumnya, long term visa menurutnya memiliki masa waktu lima tahun serta dapat diperbaharui. Dan pilihan Bali sebagai second home untuk wisatawan mulai dipertimbangkan.

“Ini menjadi satu prasyarat utama agar lebih banyak masyarakat dunia digital nomad mempertimbangkan Bali sebagai second home (rumah kedua) dan semakin banyak orang yang bekerja di rumah,” ujar Sandiaga Uno.

Sandi mengatakan, saat ini tren digital nomad atau seseorang yang bekerja tanpa terikat oleh waktu dan tempat tengah marak di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat yang semula harus bekerja di kantor menjadi bebas, tanpa terbatas ruang dan waktu dan tren tersebut dinilai Sandi sangat mungkin diterapkan di Bali.

Hal itu dikarenakan Pulau Bali memiliki keindahan alam dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi mumpuni. Bekerja di Bali menjadi daya tarik akan budaya dan masyarakatnya.

“Kita lihat trennya ini adalah digital nomad-staycation. Jadi kalau bekerja di Bali dan tidak terlalu jauh dari pantai, ini akan sangat menjadi daya tarik, apalagi dengan cuaca yang bagus, budaya yang sangat indah dan masyarakat yang sangat ramah,” ungkapnya.

Sandiaga Uno menjelaskan, seiring dengan rencana pembukaan kembali Pulau Dewata lewat konsep travel bubble, program staycation pun harus direalisasikan agar geliat bisnis properti di Bali dapat kembali pulih kembali. Sebagai afirmasi bahwa Bali segera bergerak dan bangkit kembali.

“Bali menawarkan gaya hidup yang sehat, juga propertinya dalam kondisi yang baik dan tentunya kulinernya semakin terjangkau. Ini adalah afirmasi bahwa Bali segera bergerak dan bangkit kembali,” katanya.

Dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang menjadikan Bali sebagai ‘rumah kedua’, bisnis properti di Bali diyakininya akan tumbuh. Dengan begitu, ia yakin ekonomi Bali akan segera bangkit lewat penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. (red/pen)

Krakatau Steel Akan Ekspor 20.000 ton Baja ke Eropa pada Maret 2021

Penulis
Rudi Sukmana
-
Maret Ini, Krakatau Steel Akan Ekspor 20.000 ton Baja ke Eropa

SuaraPemerintah.id – PT Krakatau Steel Tbk akan mengekspor 20.000 ton baja ke Eropa pada Maret 2021. Sebelumnya, perusahaan ini juga telah mengekspor baja perdananya ke Malaysia pada awal tahun 2021.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, pada periode Januari-Februari 2021 penjualan produk baja Krakatau Steel mengalami peningkatan menjadi 311.758 ton dibandingkan volume penjualan periode yang sama tahun 2020 sebanyak 290.645 ton.

Secara keseluruhan dari total volume penjualan Hot Roller Steel (HRC) dan Cold Roller Steel (CRC) sebesar 1.603.732 ton tahun 2020, porsi ekspor mencapai 12 persen yaitu 128.341,9 ton.

Tahun ini diperkirakan terjadi peningkatan volume penjualan HRC dan CRC hingga 2.040.000 ton dengan target ekspor 155.000 ton atau meningkat 17,20 persen dibandingkan tahun 2020.

Secara spesifik, target pengiriman ekspor baja Krakatau Steel ke Eropa sebesar 100.000 ton  tahun 2021.

“Kami masih melakukan negosiasi untuk pengiriman berikutnya ke Eropa di 2021 ini. Termasuk juga kami mulai menjajaki pangsa pasar ekspor baru ke India di Semester II Tahun 2021,” kata Silmy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/03/2021).

Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Akbar Djohan menambahkan, KBS akan terus melakukan yang terbaik dalam membantu proses pengiriman Ekspor Baja.

KBS memiliki pelabuhan yang telah mengimplementasikan pelayanan logistik terintegrasi untuk memberikan percepatan serta keamanan sebagai pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia dengan predikat smartport.

Melalui Pelabuhan Cigading yang dimiliki PT KBS, Eksport baja ke Eropa sudah berjalan dengan baik. pengiriman ke Portugal adalah negara dengan tujuan pengiriman ekspor terbanyak ke Eropa yakni sebesar 7.500 ton.

“Kemudian Spanyol dengan total hampir 7.000 ton, serta Italia sebesar 6.000 ton,” kata Akbar. Akbar memastikan PT KBS akan membantu Krakatau Steel untuk melakukan ekspor ke Australia.

Menurutnya, di Eropa produk HRC menjadi produk utama yang diekspor sedangkan untuk Malaysia merupakan produk HRC, Hot Rolled Plate (HRP), dan Hot Rolled Pickled Oil (HRPO).

Dorong Peningkatan Keselamatan Transportasi, Kemenhub Luncurkan Kampanye “Yuk Selamat Bersama”

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan meluncurkan kampanye kolaboratif “Yuk Selamat Bersama” dalam rangka mengedukasi insan transportasi dan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan dalam bertransportasi.

Peluncuran kampanye keselamatan ini dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual, di Jakarta, Rabu (17/3).

“Keselamatan merupakan muara utama dalam sebuah penyelenggaraan transportasi.Untuk itu perlu langkah, komitmen, dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan keselamatan transportasi di Indonesia,” kata Menhub.

Menhub mengatakan, terus mendorong para pelaku di sektor transportasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi.

Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk selalu konsisten mengedepankan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas melayani masyarakat serta menjadi pelopor keselamatan bertransportasi.

Dalam peluncuran kampanye keselamatan, Kemenhub menyelenggarakan dialog publik yang menghadirkan sejumlah narasumber seperti : Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasino, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Harya S. Dillon, dan pesepeda Nirina Zubir.

Pada kesempatan tersebut, Sesjen Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, kegiatan kampanye ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga aspek keselamatan dalam bertransportasi.

“Semua orang butuh selamat. Maka kita semua harus komit untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Untuk itu Kemenhub perlu mengawal untuk itu,” ucap Sesjen.

Sementara itu, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan, semua pihak memiliki peran penting untuk menjaga keselamatan.

“Misalnya, para pemilik hotel atau tempat wisata bisa menyediakan tempat yang layak bagi para pengemudi bus untuk beristirahat. Karena banyak kecelakaan yang disebabkan karena kelelahan pengemudi,” tuturnya.

Selanjutnya, pesepeda yang juga selebriti Nirina Zubir mengatakan, kesadaran akan keselamatan harus dimulai dari diri sendiri dan tentunya harus memahami aturan-aturan terkait keselamatan.

“Saya sebagai pesepeda harus tahu dan paham aturan-aturan dalam bersepeda. Kalau kita disiplin, Insha Allah bisa terhindar dari kecelakaan. Kalau ada yang mengatakan kesehatan itu mahal, maka keselamatan juga sama mahalnya,” ujar Nirina.

Kampanye kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi ini dilakukan mulai Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021

Turut hadir pada acara launching Kampanye Keselamatan Bertransportasi sejumlah akademisi, dan sejumlah pejabat terkait.

Mudik Lebaran Tahun 2021 Diperbolehkan, Ganjar Minta Sopir Jadi Prioritas Vaksinasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Usai keputusan dibolehkannya mudik lebaran tahun ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat memprioritaskan sopir untuk divaksin.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengecek vaksinasi di RSUD Salatiga dan RST dr Asmir Salatiga, Rabu (17/3/2021). Selain sopir, Ganjar juga mengusulkan agar kelompok yang setiap hari berhubungan dengan masyarakat, termasuk pedagang pasar harus jadi prioritas vaksinasi.

“Yang jadi prioritas vaksinasi ya masyarakat, terutama pedagang pasar. Saya juga usulkan sopir diprioritaskan, karena Pak Menhub kan bilang kemungkinan tahun ini mudik lebaran diperolehkan. Saya kira kelompok-kelompok yang tiap hari berhubungan dengan masyarakat itu yang harus dijadikan prioritas,” kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga memastikan program vaksinasi di Jawa Tengah terus berjalan. Selama ini, program vaksinasi telah berjalan bagus dan lancar.

“Ini tinggal nunggu saja, kalau vaksin sudah datang kita genjot lagi. Mudah-mudahan seperti hitung-hitungan bersama Pak Menteri Kesehatan dalam rapat kemarin kan Mei bisa digaspol, biar lebih cepat,” ucapnya.

Terkait vaksinasi tahap kedua untuk lansia dan pelayan publik yang jumlahnya sekitar 5,3 juta orang di Jateng, Ganjar mengatakan belum semuanya dapat terlaksana. Sebab, jatah vaksin yang ada belum bisa memenuhi.

“Belum semuanya, jadi pelayan publik kan banyak sekali, semua masih berjalan. Apalagi yang kategori guru, ini belum semuanya,” jelasnya.

Gubernur juga masih menunggu kiriman vaksin dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan target vaksinasi lansia serta pelayan publik itu.

“Sampai hari ini belum ada droping vaksin lagi. Kemarin kita sudah komunikasi dengan pusat dan informasinya sebentar lagi dikirim,” tegasnya.

 

Percepat Respon Terkait Permasalahan di Kota Semarang, Pemko Andalkan CCTV Analitik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemkot Semarang kini semakin responsif dalam merespon keluhan masyarakat. Pemanfaatan kemajuan teknologi berupa CCTV analitik yang dipasang disejumlah titik turut mempercepat pelayanan public tersebut. Program CCTV analitics ini merupakan pengembangan program smart city yang telah diterapkan di Kota Semarang.

Dengan sistem analisa yang disematkan, cctv akan merekam kondisi lapangan yang kemudian tersambung ke system reaksi cepat sehingga penanganan segera dapat dilakukan. Tak hanya itu Progress penanganan pun dapat terpantau secara realtime.  Pemantauan tersebut dilakukan selama 24 jam di situation room yang terintegrasi dengan Call Center 112.

Seperti beberapa waktu lalu ketika Kota Semarang dilanda hujan lebat akibatnya sejumlah titik tergenang banjir cukup tinggi. Melalui CCTV analitik genangan air dapat terdeteksi secara otomatis. Petugas pun langsung bergerak untuk dilakukan pengecekan dan pemberishan sampah di drainase serta menyalakan puluhan pompa banjir milik pemkot. Terpantau dalam hitungan jam air pun surut.

Selain pemantauan genangan air, CCTV analitics yang dipasang di kawasan Simpanglima dan Kota Lama ini memiliki fungsi lain, diantaranya menghitung jumlah wisatawan, parkir, lalu lintas, dan juga kondisi sampah. Dari CCTV tersebut akan muncul data yang terintegrasi dalam Semarang Satu Data yang ada di Situation Room Balai Kota Semarang.

Output data dari CCTV analytic ini berbentuk grafik realtime yang terus terakumulasi. “Kalau sudah jalan satu bulan, satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, akan terlihat trennya. Harapannya dapat mempercepat respon terkait permasalahan yang ada di Kota Semarang.,” tambah Kepala Diskominfo Kota Semarang, Bambang Pramusinto.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan, masyarakat juga bisa mengakses data-data dari CCTV analitics melalui https://semarsatata.semarangkota.go.id/ atau https://smg.city/cctv

Optimis dengan Komoditas PTPN VII, SEVP OPS1 Siap Capai Produktivitas 21 ton & Rendemen 21% Untuk Kelapa Sawit

Penulis
Sopyan
-
Senior executive vice president (SEVP) Operation I PTPN VII Budi Susilo

SuaraPemerintah.id – Senior executive vice president (SEVP) Operation I PTPN VII Budi Susilo sangat optimistis dengan prospek komoditas kelapa sawit PTPN VII. Menganalisis catatan kinerja 2020, SEVP yang baru sepekan bertugas di PTPN VII ini menyatakan siap bekerja keras untuk mencapai produktivitas 21 ton per hektare dan rendemen 21% (P21-R21).

Angka optimistis itu dia sampaikan pada perkenalan tugasnya di PTPN VII di Kantor Direksi, Bandarlampung, Selasa (16/3/21). Budi yang sebelumnya menjabat Kabag Operasional Tanaman pada PTPN III itu menggantikan Fauzi Omar yang mendapat tugas sama di PTPN IV.

Hadir pada kesempatan itu, Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja, SEVP Business Support Okta Kurniawan, SEVP Operation II Dicky Tjahyono, para Kabag, dan seluruh Manajer Unit yang mengelola komoditas sawit.

Budi pada perkenalannya mengatakan, data kinerja PTPN VII pernah mencatat produktivitas hampir 20 ton per hektare pada 2015. Angka itu, kata SEVP kelahiran 1970 ini, adalah modal moral optimistis yang harus dikejar.

“Kita harus pecahkan rekor itu. Saya optimistis di tahun 2021 ini kita bisa produktivitas 21 ton per hektare dan rendemen 21%,” kata SEVP yang membidangi komoditas kelapa sawit dan teh itu.

Berpengalaman 21 tahun di PTPN III, Budi Susilo menyampaikan terima kasih kepada Direktur, SEVP, para Kabag, dan para Manajer atas kepercayaan yang diberikan. Dia mengatakan, semua indikator kinerja di PTPN VII yang sedang bertumbuh adalah atmosfer yang sangat baik untuk memacu kinerja lebih tinggi.

“Beberapa hari lalu, saya ngobrol sama Pak Fauzi (SEVP yang dia gantikan), saat ini motivasi karyawan di PTPN VII sedang sangat baik. Tanaman juga cukup baik, pabrik sudah ada perbaikan menyeluruh, dan infrastruktur juga sudah jauh lebih baik. Ditambah lagi, saat ini daya dukung alam, yakni cuaca dan curah hujan sangat kondusif. Jadi, kita harus berusaha maksimal,” kata bapak tiga anak ini.

Sebelumnya, Budi diperkenalkan oleh Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja sebagai sosok berpangalaman dalam komoditas kelapa sawit. Doni menyebut, kiblat budi daya untuk komoditas sawit di PTPN Grup adalah PTPN III di mana Budi berkiprah sejak tahun 2000.

Doni mengatakan, dengan SEVP Operation I yang membidangi kelapa sawit dari PTPN III, dia berpesan agar seluruh potensi yang ada dimaksimalkan. Lebih jauh, ia juga meminta seluruh manajer untuk mendukung upaya-upaya manajemen dengan sepenuh kemampuan.

“Tahun ini, alhamdulillah kita hampir sapu bersih sebagai juara umum di (komoditas) karet se PTPN Holding, tetapi di sawit belum ada yang naik panggung juara. Tahun depan, kita harus realisasikan sawit ada yang dapat juara. Syukur-syukur tidak cuma satu, tapi dua atau tiga,” kata Doni.

Secara umum, Doni menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan PTPN VII yang telah bekerja keras di tahun 2020. Pencapaian kinerja 2020, kata dia, menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

Ia optimis, grafik menanjak ini akan terus menjadi tren pada 2021 karena daya dukung teknis dan alam sangat baik.Ditambah, harga komoditas sedang sangat baik. Kita harus tangkap momentum ini,” kata Doni.

Kementerian PUPR Anggarkan 3,7 Miliar Bangun PSU di Papua

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian PUPR Anggarkan 3,7 Miliar Bangun PSU di Papua

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini akan menyalurkan anggaran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Provinsi Papua senilai Rp3,7 miliar. Anggaran akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi. Pembangunan PSU berupa jalan lingkungan sangat membantu mendorong pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah di Papua.

Hal ini diungkapakan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.

“Bantuan PSU disalurkan oleh Kementerian PUPR agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman,” kata Khalawi Abdul Hamid.

Menurut Khalawi dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah itu. Pembangunan PSU berupa jalan lingkungan sangat membantu mendorong pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah di Papua. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat para pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat.

Khalawi mengatakan pelaksanaan bantuan PSU ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum. Adapun komponen bantuan PSU yang akan dikerjakan adalah jalan lingkungan kurang lebih untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah itu.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menegaskan bahwa Program Sejuta Rumah bakal tetap berlanjut pada tahun 2021 sehingga sejumlah kebijakan dan strategi juga telah disiapkan agar dapat mewujudkan capaian tersebut.

Di sisi lain berdasarkan data Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan, target pembangunan Bantuan PSU Perumahan mulai tahun anggaran 2015-2019 selalu memenuhi target bahkan melebihi jumlah unit yang ditargetkan.

Selain itu, capaian penyaluran Bantuan PSU tahun 2015 sebanyak 29.956 unit, 2016 sebanyak 26.884 unit, 2017 sebanyak 17.218 unit, 2018 sebanyak 30.406 unit dan 2019 sebanyak 15.148 unit.

“Bantuan PSU ini bersifat stimulan dan diberikan agar pelaku pembangunan khususnya pengembang dapat lebih banyak membangun rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Faisal Soedarno di Jayapura menerangkan, target pembangunan PSU untuk rumah bersubsidi yang akan disalurkan Kementerian PUPR tahun ini di Papua sebanyak 395 unit.

Soedarno menerangkan, penyaluran bantuan PSU dilaksanakan dan tersebar di Kabupaten Jayapura sebanyak 60 unit dan Kabupaten Merauke sebanyak 100 unit serta Kota Jayapura sebanyak 235 unit. (red/pen)

Dukung Lumbung Ikan Nasional, KKP Atur Ruang Laut Maluku

Penulis
Sopyan
-
Dukung Lumbung Ikan Nasional, KKP Atur Ruang Laut Maluku

SuaraPemerintah.id – Dukungan terhadap program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku terus diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program perencanaan ruang laut dengan membuat Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) serta mendorong dibuatnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah di wilayah LIN.

Disamping program perencanaan ruang laut, KKP juga melakukan berbagai upaya lainnya seperti mendorong agar kawasan konservasi perairan dapat terus ditumbuhkan, baik yang dikelola oleh daerah maupun KKP, sebagai daerah penyangga dan pelindung stok serta habitat ikan di wilayah LIN.

KKP juga menjaga kearifan budaya masyarakat adat Maluku yang melestarikan wilayah dan kekayaan laut sekitarnya melalui pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) TB. Haeru Rahayu menyampaikan selaku pengampu ruang laut pihaknya berupaya memastikan agar penataan dan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menjamin terwujudnya program LIN yang ditargetkan Presiden Jokowi beroperasi pada tahun 2023 mendatang.

“Peran Ditjen PRL dalam Program LIN ini adalah mengatur ruang laut di Maluku sehingga ada alokasi ruang untuk pelabuhan, alokasi ruang untuk penangkapan ikan, alokasi ruang untuk budidaya, alokasi ruang untuk alur pelayaran, dan sebagainya,” ungkap Tebe.

Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Santoso Budi Widiarto menyampaikan bahwa untuk mendukung LIN, saat ini Kab. Seram Bagian Barat memiliki dua kawasan konservasi yaitu Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Marsegu seluas 16.000 hektare yang dikelola oleh KLHK dan Taman Pulau Kecil (TPK) Buano yang memiliki luas wilayah 31.820,89 hektare.

“TPK Buano memiliki sub zona budidaya yang berada di area Selat Valentine sebelah barat dengan luas 31,57 hektare. Secara umum Kab. Seram Bagian Barat memiliki luas zona budidaya sebesar 14.701,11 hektare atau setara dengan 8 persen dari total luas zona budidaya di Provinsi Maluku,” terang Santoso.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris menjelaskan bahwa LIN adalah kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan, diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional.

Pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku menerapkan sistem gugus pulau yang terdiri dari 12 gugus pulau. Penerapan konsep gugus pulau pada program LIN adalah dengan menetapkan Pulau Ambon sebagai hub atau pusat distribusi dan berbagai daerah di Provinsi Maluku berperan sebagai sub atau daerah penyangga yang memiliki pusat pengumpul serta pusat produksi.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mengamanatkan perlunya kerja sama dan sinergi dengan semua pihak untuk menyukseskan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Sejauh ini sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah telah dibangun di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

LIN sebagai program nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2010. Karenanya KKP bersama Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan Maluku dan menjadikan kawasan Indonesia Timur sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia.

Wapres Jalani Vaksinasi Kedua, Sebut Vaksinasi di Bulan Ramadhan Aman dan Tidak Batalkan Puasa

Penulis
Andik Irwanto
-
Wapres Jalani Vaksinasi Kedua, Sebut Vaksinasi di Bulan Ramadhan Aman dan Tidak Batalkan Puasa

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan vaksinasi COVID-19 aman dilakukan saat sedang berpuasa dan tidak membatalkan ibadah tersebut, selama calon penerima vaksin memiliki kondisi fisik yang kuat. Hal ini dikatakan Ma’ruf Amin seusai menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.

Usai disuntik vaksin itu, Ma’ruf mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berlaku. Ia mengatakan pelaksanaan vaksinasi di bulan Ramadhan tidak akan membatalkan puasa.

“Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah keluar, vaksinasi di bulan Ramadhan itu tidak membatalkan puasa,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres, menjalani vaksinasi Covid-19 dosis keduanya dengan didampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di rumah dinasnya, di Jakarta. Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut, menjelaskan bahwa vaksin tidak masuk ke tubuh manusia melalui lubang di tubuh, sehingga hal itu tidak membatalkan ibadah puasa umat Islam.

“Itu karena (vaksin) tidak masuk dari lubang yang tersedia. Yang membatalkan itu yang masuk dari hidung, mulut, telinga atau lubang yang lain. Tapi karena vaksin ini disuntikkan bukan dari lubang-lubang itu, maka itu tidak membatalkan puasa,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak seluruh masyarakat kelompok lanjut usia untuk tidak menolak vaksin dan segera menjalani vaksinasi supaya dapat menjaga diri dan lingkungan dari Covid-19. Menjaga diri dari penyakit merupakan kewajiban dalam agama.

“Menjaga diri dari penyakit, dalam agama, itu wajib. Maka sekali lagi saya mengajak masyarakat, terutama yang sudah sepuh-sepuh, untuk segera divaksinasi,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Selasa (16/3), mengatakan Komisi Fatwa MUI telah memutuskan dalam rapat pleno bahwa vaksinasi COVID-19 saat Ramadhan tidak membatalkan ibadah puasa.

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 saat bulan Ramadhan untuk mencegah penularan COVID-19, dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa,” kata Asrorun.

MUI juga merekomendasikan penyuntikan vaksin COVID-19 dapat dilakukan pada malam hari atau setelah berbuka puasa, untuk mencegah adanya calon penerima vaksin yang kondisi fisiknya lemah karena puasa.

“Vaksinasi dapat dilakukan pada malam hari di bulan Ramadhan terhadap umat Islam yang siangnya berpuasa (jika) dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik,” ujarnya. (red/pen)

Permudah Urusan Warga, Bank DKI Haridkan JakOne Erte, Layanan Kepengurusan Lingkungan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Bank DKI menghadirkan aplikasi JakOne Erte guna mempermudah urusan warga Jakarta Selatan yang disosialisasikan melalui para camat dan lurah. Acara sosialisasi JakOne Erte digelar di Jakarta (17/03).

Acara ini juga dihadiri oleh Pelaksana tugas Walikota Jakarta Selatan Isnawa Adji, para camat, serta lurah serta menghadirkan pihak Bank DKI yang menyampaikan materi sosialisasi.

Sekretaris Perusahaan, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya mengatakan aplikasi JakOne Erte hadir sebagai wujud dukungan Bank DKI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan DKI Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. JakOne Erte merupakan aplikasi layanan kepengurusan lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dengan berbagai fitur yang memudahkan pengurus RT dalam melayani warganya.

JakOne Erte dapat mengakomodir pengaduan warga kepada pengurus RT serta mendapatkan respon secara real time. Selain itu warga juga dapat melakukan pengurusan surat pengantar secara cepat dan mudah.  Aplikasi ini juga terintegrasi dengan uang elektronik JakOne Pay, sehingga warga dapat melakukan pembayaran dan pembelian berbagai kebutuhan seperti pembayaran iuran warga, pembayaran telepon, PDAM, BPJS hingga pembelian pulsa.

“Tidak hanya pengurusan administrasi, JakOne Erte juga menyediakan fitur berita dan informasi kegiatan yang dapat dibagikan oleh warga. Hal ini dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar warga,” ujar Herry.

Dalam kesempatan yang sama, Herry juga menuturkan Bank DKI beberapa waktu lalu juga memberikan stimulus berupa hadiah satu unit mobil bagi warga pemegang program JakOne Samsat Bank DKI yang taat wajib pajak.  Pemberian apresiasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengedukasi kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor secara non tunai dengan JakOne Mobile.

Bank DKI terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui JakOne Mobile sebagai bentuk dukungan Bank DKI dalam percepatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta serta mendukung program transaksi non tunai.

Sementara itu, Pelaksana tugas Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji juga menyambut positif adanya aplikasi tersebut. “Mau bayar iuran RT, bayar pajak bumi bangunan, beli pulsa bisa pakai aplikasi ini. Kedua, menghindari tatap muka kerumunan. Jadi sekarang semua tinggal dilakukan di rumah, karena semua dimudahkan sama Bank DKI,” ungkap Isnawa.

Isnawa menginstruksikan kepada jajaran camat dan camat di wilayah Jakarta Selatan untuk mulai melakukan sosialisasi program JakOne Erte yang digagas oleh Bank DKI. Menurut dia, aplikasi JakOne Erte ini sangat bagus di tengah masa pandemi COVID-19.

Ia menjelaskan aplikasi tersebut memiliki banyak fungsi, seperti pengaduan warga kepada pengurus RT serta mendapatkan respon secara real time. Jadi, JakOne Erte ini merupakan aplikasi layanan kepengurusan lingkungan di tingkat RT dengan berbagai fitur yang memudahkan pengurus RT dalam melayani warganya.

“Jadi kegiatan RT kalau mau ngumpulin uang, bisa melalui aplikasi JakOne Erte yang dimudahkan Bank DKI, sehingga tidak usah tatap muka lagi mengingat saat ini masih berlangsung pandemi COVID-19. Mau bayar pajak misalnya, iuran sampah dan lainnya. Jadi tidak meski harus ketemu, apalagi kedepan masyarakat akan lebih dimudahkan dengan berbagai aplikasi yang dikembangkan,” tutupnya.

1...4,4394,4404,441...4,871Halaman 4,440 dari 4,871