Beranda blog Halaman 4449

Pemerintah Beri Keringanan Utang UMKM, Begini Syaratnya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah kini mulai memberi keringanan utang bagi pelaku UMKM. Hal ini sebagai bentuk wujud kepedulian pemerintah pada pelaku UMKM akibat ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda.

Lewat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Kepala Kantor Wilayah Jatim, Tugas Agus Priyo Waluyo mengatakan, “Program keringanan utang ditujukan kepada para debitur pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan debitur perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah pusat.”

Keringan hutang itu, pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020.

“Program Keringanan Utang ini harapannya dapat bermanfaat sebagai salah satu stimulus ekonomi bagi masyarakat khususnya Jatim di tengah situasi pandemi Covid-19. Pemerintah mengajak agar masyarakat sebagai penanggung utang/debitur dapat memanfaatkan fasilitas Program Keringanan Utang dimaksud, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling lambat tanggal 1 Desember 2021 nanti,” tegas Agus sapaannya dalam keterangan resminya pada Warta Ekonomi di Surabaya, Minggu (14/3/2021).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, kriteria debitur yang mendapat Program Keringanan Utang yakni, Perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar diantaranya,  menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta. perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar.

“Melalui Program Keringanan Utang dengan mekanisme crash program, para debitur dengan kriteria di atas diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara,” ujarnya Agus.

Keringanan tersebut berbentuk: pengurangan pembayaran pelunasan utang yang meliputi keringanan utang pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lain, serta tambahan keringanan utang pokok.

Besaran tarif keringanan yang diterapkan ada dua bentuk untuk sisa utang pokok, yaitu, Utang yang didukung barang jaminan berupa tanah bangunan diberikan keringan sebesar 35%; dan Utang yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah bangunan sebesar 60%.

Selain itu kata  Agus, masih ada tambahan keringanan lagi sebesar 50% apabila lunas sampai dengan bulan Juni 2021, 30% pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, dan 20% pada bulan Oktober sampai dengan 20 Desember 2021.

“Program Penyelesaian Keringanan Utang ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Perlu diketahui bahwa jumlah debitur di Wilayah Jatim yang berpotensi mendapatkan Program Keringanan Hutang kurang lebih 3.747 debitur dengan nilai sebesar Rp116,6 miliar,” pungkasnya.

PLN Pasok Setrum ke Stasiun Pengisian Listrik Energi Makmur

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  PLN memasok listrik untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) milik PT Energi Makmur Buana. PLN memberi pasokan listrik sebesar 345 kilo Volt Ampere (kVA) untuk kebutuhan SPKLU tersebut.

Pengisian ini akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan mendukung pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB),

Sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, PLN diamanatkan untuk mengawal penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB dan dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.

Dalam hal ini, PLN bekerja sama dalam hal memasok listrik yang cukup dan berkualitas.

“Kami siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan infrastruktur kendaraan listrik,” ungkap General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Doddy B. Pangaribuan seperti dikutip melalui laman PLN, Senin (15/3/2021).

SPKLU yang berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Jakprogas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur ini sementara masih digunakan untuk keperluan pribadi dan masih menunggu izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) untuk dapat menjual kepada pihak eksternal.

SPKLU yang terpasang yaitu berjenis ultra-fast charging dan dapat melakukan pengisian dengan waktu yang cepat.

Saat ini terdapat 32 titik SPKLU yang dikelola oleh PLN, jumlah ini akan semakin bertambah sesuai dengan target pembangunan SPKLU pada tahun ini sebanyak 168 titik yang akan dibangun oleh PLN maupun pihak lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2020, bagi pemilik instalasi listrik privat dan Badan Usaha SPKLU/SPBKLU akan ada penetapan parameter atau insentif khusus, antara lain:

– Penetapan Tarif Curah bagi Pemilik Instalasi Listrik Privat untuk Angkutan Umum, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLU;

– Penetapan faktor pengali sebesar 1,5 bagi pemilik KBL yang mengisi daya di SPKLU PLN;

– Pembebasan rekening minimum selama 2 (dua) tahun pertama sejak pendaftaran ID Pelanggan SPKLU atau SPBKLU pemegang IUPTL Penjualan, dan pemilik instalasi listrik privat;

– Keringanan biaya penyambungan tambah daya atau pasang baru bagi SPKLU atau SPBKLU pemegang IUPTL Penjualan dan pemilik instalasi listrik privat;

– Keringanan jaminan langganan tenaga listrik bagi SPKLU atau SPBKLU pemegang IUPTL Penjualan dan pemilik instalasi listrik privat.

Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, PLN telah meluncurkan aplikasi Charge.in sebagai platform untuk pengisian kendaraan bermotor listrik.

Pengguna dapat melakukan pengisian listrik pada kendaraannya dengan mudah karena semua dapat dikontrol melalui smartphone bahkan hingga proses pembayarannya. Aplikasi ini sudah tersedia dan bisa diunduh melalui play store.

PPKM Mikro Jatim Sukses Turunkan Positivity Rate dari 20 Persen ke Enam Persen

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Jawa timur (Jatim) mengumumkan secara resmi keberhasilan menerapkan PPKM mikro yang terlihat dari menurunnya tingkat positivity rate kasus Covid-19 secara drastis dari 20 persen menjadi 6 persen.

Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Ini merupakan prestasi, kerja keras dan kerja sama semua elemen karena menunjukkan pemerintah terus konsisten meningkatkan testing atau pengujian,” ujarnya di Surabaya, Minggu (14/3).

Positivity rate merupakan rasio antara jumlah orang yang mendapat hasil positif COVID-19 melalui tes dengan total jumlah tes yang dilakukan.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menjelaskan, hasil tersebut hampir sesuai standar WHO yaitu lima persen, baik kasus harian maupun keterisian rumah sakit yang mulai menurun.

Berdasarkan catatan di aplikasi Bersatu Lawan COVID-19, kasus di Jatim dalam sepekan sudah mencapai 45.045 kasus, atau sudah di atas standar WHO yakni 1 tes tiap 1.000 penduduk per pekan atau setara dengan 40.479 tes PCR.

Dengan demikian, target testing PCR di Jatim sesuai telah tercapai 111 persen dari standar WHO.

Dari 45 ribu kasus, kata Khofifah, ditemukan kasus positif per pekan 2.694 kasus atau artinya positivity rate sudah mencapai angka enam persen.

“Padahal, sebelum pemberlakuan PPKM maupun PPKM Mikro positivity rate di Jatim berada di angka 20 persen,” ucap Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Penurunan kasus maupun positivity rate tersebut juga diikuti dengan penurunan BOR atau keterisian rumah sakit.

Saat ini, BOR isolasi sudah turun dari 79 persen di awal PPKM menjadi 33 persen untuk isolasi biasa, dan ICU dari 72 persen menjadi 52 persen.

Sementara itu, kendati merupakan salah satu hal yang patut dibanggakan, namun tetap perlu diwaspadai, apalagi sebelumnya Jatim pernah mencapai positivity rate hanya tujuh persen pada Oktober 2020, namun setelah libur panjang kembali naik menjadi 19 persen.

Gubernur Khofifah berharap catatan ini menjadi motivasi untuk masyarakat, pemerintah maupun aparat untuk terus konsisten mengawal penurunan kasus di Jatim.

“Termasuk dengan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” kata mantan Menteri Sosial tersebut.

Dia mengimbau agar terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan hanya keluar rumah untuk urusan sangat penting.

Target Akhir Maret, Kemenag Finalisasi Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) memfinalisasi kerangka rencana Peta Jalan Kemandirian pesantren (PJKP).

PJKP tersebut dibahas bersama dalam kelompok diskusi terarah atau FGD oleh Kelompok Kerja Kemandirian Pesantren, di Bogor. Kegiatan diskusi ini rencananya berlangsung selama tiga hari, 10 – 12 Maret 2021.

Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan PJKP disusun sebagai amanat UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Salah satu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, peta jalan kemandirian pesantren ini ditargetkan selesai akhir Maret 2021. Sebab, awal April ini Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas akan melaporkan perkembangannya kepada Presiden Joko Widodo.

“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Kami merencanakan selesai akhir Maret, dan awal April sudah disampaikan ke Presiden melalui Pak Menteri,” kata Waryono dalam keterangan yang diterima Republika, Jumat (12/3).

Dirjen Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdani, hadir secara virtual. Ia menyampaikan, pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi.

Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren. Beberapa di antaranya, yakni makanan halal, halal style, termasuk pada sektor seni, seperti gambus, kaligrafi, dan seni lainnya yang juga memiliki nilai jual.

“Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya. Banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri, Halal Food, Halal Style, kemudian pada sektor seni misalnya, seni Kaligrafi, Seni musik Islami dan lainnya,” ujar Ramdhani.

FGD PJKP yang difasilitasi Koordinator Nasional Gusdurian Alissa Wahid ini, diawali dengan review bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman, dan diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Hadir dalam acara tersebut adalah; Asdep Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusi Kemenko Perekonomian, Erdiriyo; Kasubdit Pendidikan Pesantren, Basnang Said; Staf Khusus Menag Yaqut, Nuruzzaman dan Wibowo Prasetyo.

Tak hanya itu, ikut bergabung, yakni Ketua Pokja PJKP, Hasanudin Ali; Ketua RMI PBNU, Abdul Ghaffarrozin; serta Perwakilan Bank Indonesia, Haryono dan Yunita; dan wirausahawan dan akademisi.

PJKP yang sedang disusun Kementerian Agama (Kemenag) mendapat dukungan dari beberapa kalangan.

Ketua Pimpinan Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, PJKP memang sudah ditunggu-tunggu oleh kalangan pesantren.

“Selama ini dunia pesantren belum melihat sebuah upaya rencana jangka panjang pengembangan pesantren. Biasanya masih bersifat sporadis,” ujar Kiai Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin ini melalui siaran pers yang diterima, Ahad (14/3).

Namun, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda ini mengingatkan bahwa isu pesantren sebenarnya bukan hanya ranah Kemenag. Sebab, menurut dia, pesantren juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi dan dakwah.

Karena itu, Gus Rozin menyarankan kepada Kemenag untuk melibatkan kementerian terkait lainnya dalam pembuatan PJKP ini.

“Harapannya walaupun nanti berjalan dengan tupoksi masing-masing, peta yang dipakai tunggal,” kata dia.

Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) sedang membuat PJKP. Melalui forum diskusi terpumpun (FGD) pada 10-12 Maret 2021, Kemenag memfinalisasi kerangka rencana PJKP tersebut.

Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, PJKP ini dibuat untuk mendukung fungsi ketiga pesantren, yakni pemberdayaan masyarakat. Fungsi pesantren lainnya adalah pendidikan dan dakwah.

“Dari situ salah satu terjemahannya adalah bagaimana kita menguatkan pesantren sehingga kemudian menjadi lembaga yang mampu memberdayakan diri dan masyarakat sekitarnya, terutama dari sisi ekonomi,” kata Waryono, Jumat (12/3).

Dukungan terhadap PJKP juga disampaikan Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKSPPI) Prof KH Didin Hafidhuddin. Menurut dia, segala upaya untuk peningkatan pesantren harus didukung.

“Tentu setiap usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pesantren kita dukung, dengan niat untuk kemajuan pesantren itu sendiri dan agar pesantren tetap pada fungsinya yang tinggi,” ujar Kiai Didin saat dihubungi, Ahad (14/3).

Dia menjelaskan, pesantren memiliki tiga fungsi utama, fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, fungsi pemberdayaan masyarakat yang saat ini perlu diperkuat di pesantren.

“Jadi, masyarakat sekitar itu kan harus diberdayakan. Kalau seandainya pondok pesantren punya tiga program itu, sangat luar biasa,” katanya.

Sekolah Dibuka Kembali, Pemkab Bogor Bentuk Tim Prokes Sekolah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemkab Bogor segera membentuk tim Protokol Kesehatan (Prokes) Sekolah sebagai upaya persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19.

Sejumlah persiapan dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Bogor. Menurutnya rencana Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Bogor hanya dibatasi untuk 157 SD dan SMP di Kabupaten Bogor.

“Kita akan bentuk Tim Prokes Sekolahnya dulu, yang bertugas untuk menetapkan sekolah mana yang sudah siap Prokes, itu yang bisa melakukan pembelajaran secara langsung,” ujar Iwan Setiawan dalam keterangan pes yang diterima, Minggu (14/3/2021).

Menurutnya, perlu kehati-hatian dalam pemberlakuan Sekolah Tatap Muka di ditengah pandemi Covid-19. Proses seleksi ditempuh untuk menilai kelayakan sekolah dalam memberlakukan Sekolah Tatap Muka.

“Seleksi dilakukan supaya ada parameternya. Tidak bisa sembarangan. Terlebih sekolah yang berada di daerah perkotaan yang dampak pandeminya cukup tinggi, sehingga kita akan uji coba Prokes, bisa atau tidak mereka meminimalisir penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Lanjut Iwan mengatakan, evaluasi sangat penting untuk dilakukan setelah adanya kegiatan Sekolah Tatap Muka. Apakah dengan kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif salah satunya penyebaran Covid-19 di kluster sekolah.

“Kita berikan percobaan dulu, jika tidak ada dampak negatif, baru kita bisa terapkan Sekolah Tatap Muka di seluruh Kabupaten Bogor. Selain itu, untuk para siswa kita usahakan rapid tes Antigen, supaya kegiatan pembelajaran langsung ini tidak ada dampak lain. Untuk gurunya kita koordinasikan dengan Dinkes agar dilakukan vaksinasi,” kata Iwan.

Dia juga mengungkapkan, untuk sekolah yang masih menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ia akan mengoptimalkan bantuan Paket Percepatan Pendidikan dari PGN. Paket berupa tablet dan aplikasi smart learning offline-online.

“Kita akan simulasikan dulu bersama Disdik dan para kepala dinas termasuk TAPD, agar paket percepatan pendidikan ini bisa digunakan di sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga PJJ bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara unutk PJJ, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan telah menerima bantuan paket percepatan pendidikan dari Perempuan Garda Nasional (PGN).

Paket berupa media tablet dan aplikasi smart learning offline – online diberikan kepada SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (11/3). Aplikasi ini digadang-gadang dapat menjawab masalah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di daerah blank spot atau sulit jaringan internet.

Wabup Iwan Setiawan mengatakan, ini terobosan luar biasa dari PGN, jawaban dari permasalahan PJJ yang sangat mengandalkan gawai pintar dan jaringan internet, dengan adanya aplikasi yang diinisiasi oleh PGN ini menjadi percontohan buat kami. Selanjutnya Insyaallah kami akan simulasikan di seluruh sekolah yang tidak memiliki jaringan internet.

“Terutama bagi masyarakat atau anak-anak siswa yang terbatas kemampuanya membeli kuota internet. Tadi kita sudah coba simulasikan di SMP Negeri 1 Cisarua ini. Kita melihat dengan aplikasi ini guru bisa memberikan pengajaran tanpa harus memiliki kuota internet. Kita akan aplikasikan smart learning ini di wilayah-wilayah blank spot jaringan internet,” ujar Iwan.

Jadikan Cagar Budaya Kelas Dunia, Kemendikbud Akan Lakukan Revitalisasi Candi Borobudur

Penulis
Sopyan
-
Jadikan Cagar Budaya Kelas Dunia, Kemendikbud Akan Lakukan Revitalisasi Candi Borobudur

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan revitalisasi tata kelola Kawasan Candi Borobudur menjadi kawasan cagar budaya berkelas dunia.

Hal ini diutarakan dalam sesi diskusi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bersama tim Balai Konservasi Borobudur (BKB), di Magelang, Jawa Tengah (12/3).

Mendikbud Nadiem dalam diskusi memberikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan dalam pelindungan candi Borobudur yang berstatus warisan dunia dari UNESCO. Semangat tersebut, kata Mendikbud masih harus terus ditingkatkan agar Candi Borobudur betul-betul menjadi cagar budaya kelas dunia.

Sejalan dengan pernyataan itu, Mendikbud Nadiem mengungkapkan bahwa untuk mendorong hal tersebut, Kemendikbud akan segera melakukan revitalisasi tata kelola pelindungan, pengembagan serta pemanfaatan Kawasan Candi Borobudur dalam satu manajemen.

Dijelaskan Mendikbud, misi yang akan dicapai dalam dua hingga tiga tahun ke depan salah satunya adalah perlu mengembangkan dan menguatkan narasi hebat Candi Borobudur sesuai dengan Outstanding Universal Value (OUV) dan budaya yang melingkupinya.

Dengan harapan Kawasan Candi Borobudur menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara apabila berkunjung ke Indonesia selain dari Bali.

“Mari kita jadikan Candi Borobudur sebagai panggung kekayaan budaya dan kebinekaan  Indonesia,” imbuhnya.

Mengawali sesi tanya jawab, tim Kelompok Kerja Warisan Dunia BKB, Yenni Supandi menyampaikan bahwa pembangunan rencana Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur perlu dilakukan sesuai dengan imbauan UNESCO.

Merespon hal tersebut, Mendikbud Nadiem menjelaskan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Candi Borobudur kita harus memperhatikan unsur-unsur yang dibutuhkan cagar budaya kelas dunia.

“Secara prinsip Kemendikbud mendukung upaya pengembagan, tentu tetap mengacu dan memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan tata cara pelestarian cagar budaya,” ujar Mendikbud.

Sehingga beberapa pembangunan yang sedang direncanakan perlu didalami dan disempurnakan, agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Kawasan Candi Borobudur dan budaya luhur yang melingkupinya dapat kita pertahankan dan lindungi sepanjang masa.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Aspek Pengembangan BKB, Ari Swastikawati menyampaikan di Indonesia belum ada mata kuliah jurusan Pelestarian Cagar Budaya, sehingga menyulitkan pengembangan dan pelindungan cagar budaya.

Ari berharap untuk di masa mendatang Balai Konservasi Borobudur dapat menjadi pusat konservasi cagar budaya di Indonesia, dan langkah-langkah ke arah tersebut sudah mulai dilakukan dengan menyusun kajiannya.

Menjawab hal tersebut, Mendikbud mengatakan program Kampus Merdeka dapat mendukung riset ataupun proyek konservasi yang akan dikembangkan dengan melakukan kolaborasi bersama perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah jurusan konservasi ataupun sejenis.

Namun Mendikbud Nadiem menambahkan agar definisi konservasi diperluas tidak hanya konservasi fisik seperti bebatuan, namun juga konservasi budaya secara menyeluruh.

Turut hadir mendampingi Mendikbud Nadiem dalam sesi diskusi yaitu Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Fitra Arda, Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Ahmad Mahendra, serta Kepala Balai Konservasi Borobudur Wiwit Kasiyati.

Ketua DPR Apresiasi Gerakan Nasional 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi aksi organisasi masyarakat Pemuda Pancasila yang melaksanakan program Gerakan Nasional menyediakan 1 juta sajadah pelindung Covid-19 untuk masjid-masjid. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengobati mereka yang ingin beribadah di masjid secara aman.

Hal ini disampaikan Puan saat menghadiri peluncuran gerakan Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19 yang diinisiasi oleh Pemuda Pancasila.

Gerakan nasional ini dilaksanakan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat beribadah di masjid pada masa pandemi Covid-19.

“Sebagai bagian dari solusi untuk dapat mengobati kerinduan untuk kembali menjalankan ibadah salat berjemaah secara aman,” ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (11/3/2021).

Puan bilang, selama setahun ini ada kerinduan besar di dalam hati masyarakat untuk bisa kembali beribadah seperti biasa, seperti kerinduan menjalankan ibadah salat berjemaah secara aman di tengah pandemi Covid-19.

Politisi PDI-Perjuangan itu berharap pada bulan suci Ramadan nanti, sajadah pencegah Covid ini dapat menambah kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beribadah di masjid.

Masyarakat bisa kembali melaksanakan salat tarawih berjemaah yang tahun lalu terpaksa tidak bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.

“Tentu kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, sebab sajadah pelindung Covid ini hanyalah sebuah ikhtiar agar kita bisa menjalankan ibadah salat berjemaah di masjid di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19,” sambung Puan.

Wakil rakyat dapil Jawa Tengah V itu juga mengapresiasi pembuatan sajadah pelindung Covid-19 yang melibatkan para perajin usaha mikro.

“Jadi kita bisa aman beribadahnya, sekaligus usaha mikro turut terbantu usahanya di tengah kesulitan di masa pandemi. Harapan saya aksi ini menginspirasi seluruh komponen bangsa untuk terus bergotong royong di masa pandemi ini,” lanjut Puan.

Diketahui, sajadah pelindung Covid-19 dibuat dengan bahan khusus jenis polyster anti air. Sangat efektif dan efisien pada kondisi Covid-19 karena mudah dicuci, dibilas, dan dikeringkan, atau disemprotkan cairan pembersih virus.

Peluncuran Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19 dilakukan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan itu, Puan secara simbolis menyerahkan sajadah kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, disaksikan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Ketua MPP Pemuda Pancasila Japto Soeryo Soemarno.

Pemda Bandung Barat Komitmen Dongkrak UMKM Melalui Wisata Olahraga

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkomitmen terus mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui event pariwisata.

Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Salah satu event yang digelar untuk meningkatkan pariwisata adalah gelaran wisata olahraga (sport tourism) pada event “Bandung Barat Triathlon” yang digelar di Parahyangan Golf, Kota Baru Parahyangan, Minggu (14/3/2021).

Dalam kegiatan yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh beberapa tokoh publik, diantaranya Gubernur Jabar Ridwan Kamil beserta istri, Atalia Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wabup Bandung Sahrul Gunawan, Wabup Indramayu Lucky Hakim, dan artis Ibukota Raffi Ahmad.

Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan Hengky menngatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir dua tahun ini berimbas pada event yang harus ditunda. Sehingga perlu upaya konkret, untuk kembali menggerakkannya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Event banyak terpending karena pandemi Covid-19 dan ini adalah kegiatan yang pertama setelah pihak berwajib mengizinkan kegiatan kebudayaan dan olahraga boleh diselenggarakan,” kata dia.

Menurut dia, ada tiga olahraga yang pada kegiatan Bandung Barat Triathlon. Yaitu sepeda, lari dan diakhiri dengan bermain golf. Oleh karena itu, kegiatan tersebut menjadi salah satu event yang luar biasa.

“Kita lebih mempromosikan Sport Tourismnya di KBB. Tadi itu peserta melakukan olahraga sepeda sepanjang  20 Km, lari 5 Km dilanjutkan bermain golf 18 hole,” tuturnya.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap UMKM Bandung Barat, Hengky mengaku, memesan jersey dan tas sebanyak masing-masing 200 buah dari pelaku UMKM KBB. Selain itu, juga dihadirkan pelaku UMKM.

“Saya secara pribadi menyumbang uang senilai Rp75 juta dan pembuatan tas serta jersey asli produk Bandung Barat. Sementara itu pelaku UMKM di bidang kuliner kita sediakan Pucuk Coolinary sekaligus kita borong senilai Rp25 juta,” katanya.

Hengky menegaskan, event Bandung Barat Triathlon ini menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat. Hal itu dilakukan sebagai upaya meminimalisasi penyebaran Covid-19.

“Peserta kita batasi sebanyak 30 orang dan sebelum mengikuti kegiatan ini kita wajibkan untuk melakukan rapid test antigen terlebih untuk memastikan kesehatan dalam kondisi baik,” ujarnya.

Kegiatan yang bersifat promosi bagi Kabupaten Bandung Barat ini menjadi titik awal bangkitnya perekonomian masyarakat usai dihantam pandemi Covid-19 yang berimbas pada seluruh sektor ekonomi.

“Mudah-mudahan ikhtiar ini sesuai dengan harapan kita semua. Pandemi Covid-19 berakhir dan seluruh aktivitas kita kembali normal seperti sedia kala,” katanya.

Pemkot Bogor Sediakan Fasilitas Drive Thru Untuk Vaksinasi Lansia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi menghadirkan fasilitas drive thru untuk lansia.  Lokasi drive thru ini berada di GOR Pajajaran, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor.

Pemkot Bogor juga telah menyiapkan beberapa titik berbasis fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, sistem drive thru untuk vaksinasi lansia di GOR Pajajaran, rencananya mulai dilaksanakan pada Rabu (17/3) yang akan datang.

“Ada beberapa titik yang bisa berbasis fasilitas kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, kemudian satu lagi drive thru. Saya lagi merencanakan hari Rabu besok untuk lansia drive thru di GOR Pajajaran,” ujar Retno, Ahad (14/3).

Petugas medis dari Biddokkes Polda Jawa Barat mengambil sampel darah seorang wajib pajak saat rapid test Covid-19 secara drive thru di Kantor Samsat Soekarno Hatta Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Petugas medis dari Biddokkes Polda Jawa Barat mengambil sampel darah seorang wajib pajak saat rapid test Covid-19 secara drive thru di Kantor Samsat Soekarno Hatta Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Untuk menjalani vaksinasi dengan sistem drive thru nanti, para lansia bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi kesehatan daring, Halodoc. Retno mengatakan, vaksinasi drive thru ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan mobil atau motor, seperti yang sudah dilakukan di DKI Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan data dari kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dan Puskesmas melalui RW, berdasarkan nama dan alamat sudah ada 61.178 lansia di Kota Bogor yang terdata.

“Jadi lansia ada sekitar 61 ribu (orang) ya, cukup banyak. Jadi kita butuh beberapa titik vaksinasi,” tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Retno, penyuntikan vaksin untuk lansia di puskesmas akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Termasuk rumah sakit. Kemungkinan, kepada beberapa komunitas lansia juga akan dilaksanakan vaksinasi massal seperti yang sudah dilaksanakan di Puri Begawan dan IPB International Convention Center (IICC).

“Bisa beberapa model ya nanti berbasis fasilitas kesehatan, puskesmas yang mendekatkan ke wilayah, rumah sakit, kemudian nanti mungkin yang komunitas bisa saya buat massal, satu lagi pilihan yang drive thru,” jelasnya.

Diketahui, Pemkot Bogor sudah mengalokasikan 55 ribu dosis vaksin untuk disuntikkan kepada para lansia. Dosis vaksin yang akan diberikan nanti, merupakan tambahan 5.500 vial yang diterima Kota Bogor pada Senin (8/3).

“Sudah ada arahan dari Kemenkes, vaksinasi lansia tidak hanya di Ibu Kota Provinsi tapi juga di daerah. Untuk itu, kami menerima 55 ribu untuk 27.500 orang untuk dua kali suntik. Jadi mungkin kita prioritaskan dulu untuk lansia,” pungkasnya.

Mentan : Embung Tingkatkan Produktivitas Petani Padi di Barru Sulsel

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, manfaat keberadaan infrastruktur air seperti embung, dam parit maupun long storage akan terasa bagi petani padi ketika kemarau datang.

“Bangunan air seperti embung dan dam parit akan bermanfaat meskipun debit air kecil, air masih bisa teralirkan ke sawah-sawah petani. Sehingga petani bisa menambah pertanaman dalam setahun, dari satu kali menjadi dua kali,” jelas Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).

Mentan menambahkan, insfrastruktur air ini juga sangat berguna dalam pengelolaan air lahan kering maupun tadah hujan. Dirinya berharap masyarakat dan para petani bisa menjaga dan merawat apa yang telah dibangun oleh pemerintah.

“Saya pesan kepada petani dan masyarakat agar menjaga dan memelihara embung dengan baik. Jangan sampai rusak atau terbengkalai karena ini kan manfaatnya selain buat petani juga masyarakat bisa menggunakan air di sini saat kekeringan,” tuturnya.

Rendahnya curah hujan di tambah pasokan air yang kurang maksimal membuat embung atau penampungan air menjadi andalan petani untuk dapatkan pasokan air. Seperti yang terlihat di Dusun Panggalungan, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketika daerah ini mengalami kekeringan, embung yang dikelola Kelompok Ini (Poktan) Batusipong ini masih bisa menampung air. Sehingga masih dimanfaatkan warga dan petani setempat digunakan untuk keperluan bercocok tanam masyarakat sekitar.

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, pembangunan embung masih diandalkan untuk mengantisipasi musim kering di tahun 2021.

Pembangunan itu diharapkan bisa menampung air hujan dan mengairi sawah, sehingga mampu meminimalisir kerugian petani.

“Program pembangunan embung itu merupakan program strategis untuk penampungan air hujan atau sumber sumber mata air di tempat lain. Sehingga, ke depan, program embung mampu mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian kita,” kata Sarwo Edhy.

Menurut Sarwo Edhy, pembuatan embung sangat diperlukan. Jika musim hujan lahan tidak terendam air, di musim kemarau saat air dari irigasi tidak mencukupi maka embung bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mengairi lahan padi atau tanaman pertanian lainnya.

“Kami meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan pertanian yang lebih baik. Proyek konservasi lahan juga diharapkan menyelamatkan lahan kritis dengan menanamkan tanaman konservasi produktif,” pungkas Sarwo Edhy.

Ketua Poktan Batusipong, Kaharuddin mengatakan, embung ini mampu melayani hingga 25 hektare (ha). Sumber air berasal dari Sungai.

“Dengan adanya embung ini, IP 100 menjadi IP 200. Sebelum ada embung, IP 200 hanya 10 ha, setelah ada embung IP 200-nya sudah seluruhnya,” ujar Kaharuddin.

Lebih lanjut, dikatakan Kaharuddin, Produksi sebelum ada embung 5,2 ton. Setelah ada embung menjadi 6 ton.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih adanya embung ditempatkan di kelompok Batusipong ini. Embung ini sudah di manfaatkan, ketika musim tanam kedua dulunya hanya mampu tanami 10 ha, sekarang sudah full tertanami 25 ha,” ujarnya.

Sebelumnya air sungai yang ada di dekat hamparan sawah tidak bisa dimanfaatkan maksimal, tapi sejak ada embung yang menjadi tempat penampungan, air sungai dialihkan dan tampung yang akhirnya bisa dialirkan baik ke sawah.

Sebelum mengalokasikan embung tersebut di Poktan Batusipong, pihak Dinas Pertanian Barru membuatkan fakta integritas kepada Poktan tersebut. Poktan wajib melakukan peningkatan produksi baik hasil maupun IP-nya.

“Dan sekarang sudah bermanfaat , Musim Pertama (Rendengan /Asep) tanaman padi, Musim Kedua (Padi) dan akan mencoba bawang merah di MT3 tahun ini,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Ahmad.

Sesuai hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa embung sebagaj sumber air yang dimamfaatkan petani mampu memberi dampak terhdp peningkatan IP dari 100 ke 200. Bahkan sudah banyak Poktan ssudah mencapai IP 300.

Sehingga Kabupaten Barru tahun 2020 walaupun era covid-19 masih tumbuh positif sebesar 1,78 % pada triwulan ke-III bersama 6 Kabupaten di Sulsel dan triwulan ke-IV produktivitas sebesar 61,08 Ku/ha atau tertinggi di Sulsel dari 24 Kabupaten/Kota.

“Kita berharap kedepan dengan adanya embung kita dapat mewujudkan IP 400,” pungkas Ahmad.

1...4,4484,4494,450...4,871Halaman 4,449 dari 4,871