Beranda blog Halaman 4453

KemPUPR Hadirkan Aplikasi SiAki QC, Untuk Pastikan Keterhunian Rumah Subsidi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPUPR) terus mengembangkan teknologi informasi dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kempupera dalam hal ini memiliki aplikasi Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC).

Aplikasi SiAki QC bertujuan untuk memastikan tingkat keterhunian dan ketepatan sasaran terhadap rumah KPR Sejahtera yang difasilitasi dana FLPP.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, uji coba aplikasi SiAki QC dilakukan di Perumahan Bumi Citra Indah, Cipedes, Paseh, Bandung bersama para stakeholder lainnya, termasuk perbankan dan pembiayaan perumahan lainnya.

“Melalui SiAki QC, pemerintah dapat memastikan penghuni dari rumah KPR Sejahtera FLPP telah sesuai dengan data penerima FLPP. Aplikasi SiAki QC ini diperuntukkan bagi bank pelaksana untuk melaporkan informasi kepenghunian setiap debitur KPR Sejahtera,” kata Arief, dalam siaran pers, Jumat (12/3/2021).

Adapun rumah KPR Sejahtera yang dilakukan uji coba Aplikasi SiAki QC adalah milik Rizkisani. Pengantin baru yang berusia 30 tahun ini mengisahkan bahwa proses pengajuan rumah pada saat itu melalui Aplikasi SiKasep terbilang mudah, hanya memakan waktu sekitar 1 bulan hingga akad.

“Teknologi saat ini lebih bagus, dan lebih cepat didapat. Sesuai dengan harapan kami bahwa pengawasan memang perlu dilakukan,” kata Rizkisani

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan uji coba Aplikasi SiAki QC, di hari berikutnya PPDPP melakukan Rapat Koordinasi Implementasi SiAki QC bersama para stakeholder terkait yang melakukan kunjungan lapangan di hari sebelumnya.

“Uji coba perdana aplikasi SiAki QC berjalan lancar tanpa kendala, namun masih membutuhkan beberapa masukan dari stakeholder untuk menyempurnakan aplikasi tersebut,” ujarnya.

Arief Sabaruddin memastikan bahwa setelah dilakukannya uji coba QR Code tersebut, akan dilakukan koordinasi berkelanjutan secara intensif bersama stakeholder agar tidak membebani semua pihak.

Adanya beragam pengembangan aplikasi yang dilakukan PPDPP, maka pemerintah dapat lebih mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi.

“Saat ini kita sudah tidak berbicara ketersediaan hunian, karena sudah ada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Kita tidak berbicara lagi kualitas, karena sudah ada SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), dan tidak lagi berbicara tentang ketepatan sasaran hunian, karena sudah ada SiAki QC. Kita tidak hanya menargetkan membangun hunian semata, melainkan membangun kehidupan” ujar Arief.

Sri Mulyani Sebut Indonesia-AS Kerja Sama Pulihkan Ekonomi Dunia dan Tantangan Global

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani Sebut Indonesia-AS Kerja Sama Pulihkan Ekonomi Dunia dan Tantangan Global

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebutkan beberapa negara ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS), negeri Pam Sam tersebut ingin kerjasama dalam pemulihan ekonomi.

“Dengan kerja sama yang baik dan pemulihan ekonomi AS, saya harap dapat mendorong pemulihan aktivitas perdagangan internasional, termasuk meningkatnya kerja sama ekspor Indonesia ke AS,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari laman instagramnya @smindrawati, Jumat (12/3/2021).

Sebagaimana diketahui, OECD memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia membaik dan ekonomi AS akan meningkat tajam. Pemulihan ekonomi AS diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia dalam bentuk pemulihan perdagangan internasional dan pemulihan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, kerjasama Kementerian Keuangan dan US Treasury terkait pembiayaan infrastruktur, serta pendalaman pasar keuangan, diharapkan dapat berlanjut pada kepemimpinan Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

“Semoga pemulihan ekonomi dunia dapat segera tercapai melalui kerja sama antar negara dalam menghadapi berbagai isu pemulihan ekonomi dan tantangan global lainnya,” kata Sri Mulyani.

Di samping itu, kedua negara ini juga membahas mengenai isu perubahan iklim (climate change), terutama pentingnya peran Indonesia yang akan menjadi tuan rumah (host) pertemuan G20 2022 untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu penanganan perubahan iklim ini.

Menteri Yellen juga menyatakan komitmen Pemerintah AS atas isu tersebut, yang akan diwujudkan melalui forum G20.

“Saya sebagai Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action sangat menyambut baik komitmen ini,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada 2022 mendatang. Hal ini setelah Indonesia bertukar dengan India.

“Dapat saya sampaikan bahwa Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2022,” ucap Retno seperti dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (24/11/2020).

Retno menjelaskan awalnya Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2023. Namun, karena 2023 Indonesia juga akan memegang Keketuaan ASEAN, maka pemerintah berdiskusi dengan India untuk menukar waktu presidensi G20.

“Indonesia akan memegang Presidensi (tuan rumah) G20 tahun 2022, sementara India akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2023,” jelasnya.

Dengan disepakatinya Indonesia menjadi tuan rumah pada 2022, pemerintah akan masuk menjadi bagian dari Troika G20 mulai 2021.

Terkait dengan keketuaan Indonesia tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa RI akan mempersiapkan agenda finance track yang berkesinambungan dengan rencana yang disiapkan oleh Presidensi KTT G20 tahun 2021, yaitu Italia.

“Indonesia akan terus mempersiapkan bersama-sama dengan Presidensi Itali, karena kita akan menjadi tuan rumah untuk G20 pada Tahun 2022 di mana kesinambungan agenda antartahun selalu dijaga,” kata Sri.

Tema besar yang diangkat Italia, yakni People, Planet, and Prosperity atau 3P. Tema people akan membahas upaya mengatasi kesenjangan dan mempromosikan kesempatan yang sama.

Adapun tema planet membahas pelaksanaan komitmen Paris Agreement. Sementara itu, tema prosperity membahas upaya mempercepat teknologi baru dan transformasi digital sebagai sumber pertumbuhan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah memutuskan bahwa Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang. Setelah adanya perubahan waktu tersebut, belum diketahui apakah Labuan Bajo tetap menjadi tuan rumah G20 atau tidak.

“Pemerintah Indonesia menetapkan Tanah Naga Mori di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi pelaksanaan pertemuan internasional tersebut,” tutur Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.

“Ini merupakan langkah yang penting dan strategis bagi Tanah Air, mengingat pada 2023, Indonesia akan menjadi Ketua G20 sekaligus Ketua ASEAN,” lanjut dia.

Persiapan pelaksanaan KTT G20 dan ASEAN Summit 2023 juga dilaksanakan di Pulau Kelor yang menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. (red/ami)

Rombak Eselon 1, Menkeu Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Integritas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terdiri dari 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan lima Direksi pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Perubahan ini merupakan bagian dari promosi, mutasi dan rotasi, serta pengukuhan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam acara pelantikan tersebut, Menkeu menggarisbawahi pentingnya sinergi antar unit di Kemenkeu karena hal ini penting dalam tugas menjaga dan membuat kebijakan fiskal.

“Di lingkungan Kementerian Keuangan, teamwork adalah penting sekali. Tidak ada tempat bagi ego individual dan ego unit. Di lingkungan Kementerian Keuangan, bekerja bersama adalah suatu keharusan, karena saya tidak percaya di dalam menghadapi tantangan global, termasuk pandemi, climate change, maupun tantangan pemulihan ekonomi, tidak mungkin dilakukan secara silo dan sendiri-sendiri,” kata Sri Mulyani di acara pelantikan tersebut yang disiarkan melalui Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (12/3/2021).

Dikatakan Menkeu, jabatan merupakan sebuah kepercayaan bahwa figur pejabat tersebut dianggap memiliki pengalaman, kematangan, dan wawasan yang mumpuni, untuk menggerakkan jalannya institusi yang memiliki tugas vital bagi Republik Indonesia.

Sri Mulyani mengharapkan para pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten, untuk menjaga dan melaksanakan etika jabatan dan untuk terus menjalankan tugas selurus-selurusnya dengan integritas yang tinggi.

“Saya ingin kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, bahwa kerja tidak hanya dengan otak dan kepala, tapi juga dengan hati nurani serta etika bekerja. Tetap fokus sehingga yang kita hasilkan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, dan tetap menjaga rambu-rambu kepantasan etika publik,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu menyampaikan, pelajaran pasca pandemi Covid-19 mendorong para pengambil kebijakan untuk dapat bekerja cepat dan jitu.

Saat ini, harapan sudah mulai datang dan dapat dirasakan, sejalan dengan program vaksinasi yang mulai masif. Tantangan dan tugas yang diemban Kemkeu juga kian banyak, khususnya di tahun depan, Indonesia akan memegang presidensi G20.

Oleh karena itu, berbagai aktivitas Kemkeu bersama dengan Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga lain akan meningkat.

“Saya minta seluruh pejabat untuk mengukir prestasi dengan inovasi, dengan leadership, dengan pengalaman, dengan komitmen. Saya yakin Kementerian Keuangan akan terus menjadi institusi bendahara negara, yang bisa menjaga masyarakat Indonesia, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga perekonomian Indonesia, dan sekaligus menjaga martabat bangsa kita. Jalankan tugas dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan yang sepenuhnya,” harap Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pejabat yang dilantik atas dedikasi dan kontribusi serta keseluruhan bakti mereka kepada negara melalui jabatan di Kemenkeu selama ini.

Berikut pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dirombak sekaligus dilantik :

1. Askolani menjadi Dirjen Bea dan Cukai (sebelumnya Dirjen Anggaran)
2. Heru Pambudi menjadi Sekjen Kementerian Keuangan (sebelumnya Dirjen Bea dan Cukai)
3. Isa Rachmatarwata menjadi Dirjen Anggaran (sebelumnya Dirjen Kekayaan Negara).
4. Rionald Silaban menjadi Dirjen Kekayaan Negara (sebelumnya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)

5. Hadiyanto menjadi Dirjen Perbendaharaan (sebelumnya Sekretaris Jenderal)
6. Andin Hadiyanto menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (sebelumnya Dirjen Perbendaharaan).

Jaswita Jabar Berhasil Meraih Penghargaan Indonesia Best BUMD Award 2021 Kategori Tourism and Service

Penulis
Andik Irwanto
-
Jaswita Jabar Berhasil Meraih Penghargaan Indonesia Best BUMD Award 2021 Kategori Tourism and Service

SuaraPemerintah.id – PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) atau Jaswita Jawa Barat (Jabar) berhasil meraih penghargaan sebagai Indonesia Best Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Award 2021 Kategori Tourism and Service. Sekaligus sebagai anugrah diawal tahun yang menunjukkan semangat kinerja Jaswita walaupun di masa pandemi COVID-19.

Hal ini diungkapkan oleh direktur utama PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda), Deni Nurdiana Hadimin, Jumat, 12 Maret 2021. Penghargaan yang diberikan kepada Jaswita Jabar ini merupakan anugrah diawal tahun yang menunjukkan semangat kinerja Jaswita walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19.

“Kami sangat senang dan bersyukur atas penghargaan yang telah diraih oleh Jaswita. Ini menunjukkan bahwa Jaswita Jabar memiliki kinerja yang baik, meski dunia usaha tengah mengalami penurunan usaha akibat pandemi,” kata dia.

Menurut Deni penghargaan yang diraih, dapat memacu semangat karyawan Jaswita Jabar dalam bekerja secara maksimal dan baik, juga dapat meningkatkan motivasi dalam melakukan kegiatan usaha. Situasi ekonomi yang sulit di masa pandemi Jaswita mampu berkinerja baik.

“Harapannya, meski masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan dunia usaha yang terpuruk akibat pandemi, Jaswita Jabar tetap mampu bertahan, dan tetap menunjukkan kinerja yang baik,” kata dia.

Penghargaan tersebut diberikan oleh tim peneliti Warta Ekonomi, yang diselenggarakan secara daring menggunakan analisis media monitoring melalui content analysis. Warta Ekonomi adalah pelopor e-awarding penyelenggara event penganugerahan kepada insan pelaku usaha nasional.

Di mana acara e-warding digagas oleh warta ekonomi ini tidak semata-mata sekedar memindahkan seremonial acara penganugerahan yang semula digelar secara offline menjadi online. Penganugerahan e-awarding ini diberikan kepada 66 BUMD se-Indonesia.

Lebih dari itu, seluruh komponen dan tahapan yang ada dalam program tersebut sepenuhnya diterapkan secara digital sehingga proses yang terjadi menjadi lebih interaktif dan dinamis dengan keterlibatan peserta yang yang jauh lebih maksimal dibanding konsep awarding konvensional.

Dalam melakukan penelitian penghargaan Best BUMD Awards 2021 tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan analisa media monitoring melalui content analysis. Penilainan penghargaan ini dilakukan mulai dari Agustus hingga Desember 2020 dengan indikator penilaian yang digunakan untuk penghargaan Best BUMD Awards 2021 melalui publikasi, inovasi dan layanan masyarakat.

Sementara Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah karena pemulihan perekonomin daerah akan menjadi pondasi pemulihan perekonomian nasional.

“Ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah sehingga Indonesia dapat tumbuh dikisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen di tahun 2021,” kata Airlangga saat memberikan keynote speech dalam Indonesia Best BUMD Award 2021 secara daring.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sangat mengapresiasi penghargaan Indonesia Best BUMD Award 2021 yang telah diraih oleh BUMD yang ada di Jawa Barat.

“Saya bangga dengan adanya penghargaan ini kinerja positif BUMD tersebut diharapkan dapat memicu BUMD lain agar di sisa masa jabatannya bisa menjadi BUMD yang sehat,” ujarnya. (red/pen)

Produksi Garam Meningkat, Menteri KKP Dorong Penjualan Garam Secara Online

Penulis
Sopyan
-
Produksi Garam Meningkat, Menteri KKP Dorong Penjualan Garam Secara Online

SuaraPemerintah.id – Produksi garam di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah meningkat sejak dibangunnya tunnel garam di Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit. Dalam sekali produksi, “kampung garam” ini bisa menghasilkan sekitar 7,2 ton yang didominasi garam kosmetik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi kampung garam, mendorong masyarakat dan pemda memasarkan garam yang dihasilkan secara online. Sejauh ini memang sudah berjalan, namun belum maksimal.

Penjualan garam secara online ini menurut Menteri Trenggono, dapat mempermudah penjual dan pembeli sehingga diharapkan penyerapan terhadap garam yang diproduksi bisa lebih maksimal. Dengan demikian penghasilan petambak garam ikut meningkat.

“Penjualan lewat online itu sangat bagus. Kita harus dorong agar tidak ada tengkulak,” ujar Menteri Trenggono di lokasi, Jumat (12/3/2021).

Tunnel produksi di Kampung Garam jumlahnya mencapai 40 unit dan mulai dioperasikan sejak akhir tahun 2020. Pembuatan tunnel ini bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Kelompok petambak garam Cirat Segoro Renges yang berproduksi di Kampung Garam. Terdapat 26 anggota di dalamnya dan yang mereka hasilkan adalah garam kosmetik serta garam konsumsi. Harga jual per kilogramnya di kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 dengan pasar sekitaran DI Yogyakarta dan Lampung.

Ketua Kelompok Cirat Segoro Renges Budi Santoso menyebut penjualan garam melalui online dengan memanfaatkan media sosial. Dia berharap adanya bimbingan dari pemda dan juga UPT KKP supaya penjualan bisa lebih masif.

“Kami sudah jual lewat online tapi masih belum banyak. Kebanyakan yang beli datang langsung. Tapi kan ke depannya memang harus online. Kami harap ada pendampingan supaya pengemasan dan promosi yang dilakukan secara online lebih besar hasilnya,” urai Budi Santoso.

Pengembangan Garam Piramid

Saat ini, Budi Santoso dan anggotanya sedang mengembangkan produksi garam piramid. Garam ini memiliki harga jual lebih tinggi mencapai Rp250.000 per kilogram. Namun dibutuhkan infrastruktur rumah kaca yang sekarang belum tersedia di Kampung Garam.

Menteri Trenggono mengapresiasi langkah petambak garam di Kebumen yang mau berkembang. Untuk itu, dia meminta jajarannya membantu kelompok petambak menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Bisa dibuatkan nanti rumah kacanya. Satu blok dulu untuk model,” ujar Menteri Trenggono yang dalam kunjungan kerja di Kebumen ini didampingi oleh sejumlah Pejabat Eselon I dan II KKP dan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut TB Haeru Rahyu mengatakan akan langsung melakukan konsolidasi internal membahas rencana pembangunan rumah kaca untuk produksi garam piramid. “Kami juga akan koordinasi dengan pemda untuk ini,” urai TB Haeru.

Mengenal Desa Wisata Rotan Trangsan Sejak Zaman Belanda Hingga Jadi Pengolahan Terbesar di Jawa

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Desa Trangsan di kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo sudah dikenal sebagai industri rotan. Desa yang terletak di 10- 15 km sebelah barat laut dari pusat kota Sukoharjo ini sudah menjadi pusat mebel rotan sejak tahun 1940an atau setara dengan periode akhir zaman kolonial Belanda. 

Berkat uluran tangan pihak Keraton Kasunanan Surakarta, industri pengolahan rotan di Desa Trangsan dapat berkembang dan berubah menjadi sentra industri pengolahan rotan terbesar di Jawa Tengah seiring mulai berkurangnnya lahan pertanian dan bertambahnya penduduk.

Desa Rotan Trangsan mengalamai puncak kejayaannya pada awal tahun 1990an hingga awal 2000an.

Dalam satu kesatuan produksi furnitur dari bahan rotan dalam skala kecil yang berkembang menjadi industri rotan hingga berada di peringkat 8 besar pemasok ke berbagai negara pada tahun 2006.

Industri rotan di Desa Trangsan juga berpengaruh positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar bahkan luar daerah seperti Wonogiri dan Klaten yang terdampak dari sisi ketenagakerjaan.

Melemahnya perekonomian global sejak tahun 2008 hingga menurunnya permintaan furniture rotan pada tahun 2015 telah melahirkan gagasan baru untuk didirikannya desa wisata berbasis edukasi tentang kerajinan rotan.

 Ide kreatif sebagai langkah alternatif tersebut dirancang oleh koperasi pengurus Manunggal Jaya dan ketua klaster kerajinan rotan yang didampingi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk pemulihan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terpuruk. 

Usaha bertahan dari kerasnya persaingan global diatasi dengan me- launching “Desa Wisata Rotan Trangsan” pada 16 Oktober 2016 diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian. Masyarakat akan tetap mendapat pemasukan dari adanya desa wisata rotan meskipun ekspor kerajinan rotan ke mancanegara turun.

Terbentuknya Desa Wisata Rotan Trangsan memang belum lama, namun jangan salah sentra industri pengolahan rotan terbesar di Jawa Tengah ini bersungguh-sungguh mengembangkan potensi ekonomi wisatanya. 

Hal ini terbukti dengan adanya fasilitas gratis dari penduduk setempat untuk mengenalkan kepada wisatawan bahwa kerajinan rotan dan furnitur dari rotan juga bisa eksis di masyarakat lokal karena kualitasnya tidak kalah dengan furnitur yang terbuat dari kayu. Karakter diterima kepada semua pengunjung menjadi alasan mengapa kita harus merotan di Desa Trangsan karena memberikan pengalaman berharga pengunjung.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 600 orang atau sekitar 30% penduduk desa Trangsan yang berprofesi sebagai pengrajin rotan. Keterampilan ini umumnya diwariskan secara turun temurun dari keluarga yang sudah sejak dulu menekuni industri rumah tangga rotan.

 Ketelatenan masyarakat inilah yang mampu menjadikan kerajinan rotan asal Desa Trangsan menjadi produk unggulan kabupaten Sukoharjo meski bahan baku memang masih didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya dan beberapa kota di pulau Sulawesi.

Kemudahan mengakses lokasi dan keterbukaan masyarakat setempat yang sangat memperhatikan pengunjung melihat langsung proses produksi kerajinan rotan mulai dari tahap awal hingga akhir menjadi keunikan bagi sentra industri kerajinan rotan di Desa Trangsan yang jumlah kunjungan setiap tahun mencapai 6.000-7.000 orang dengan status pelajar. 

Hal menarik lainnya yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muda adalah mendesain sendiri produk berbahan dasar rotan yang ingin dibeli. Tidak hanya perabot rumah tangga, di sini pengunjung bebas, model aksesoris seperti tas, kotak make up , gelang, dompet, dan topi dari rotan. Bagaimana caranya? Sudah mulai suka dengan rotan kan? Agendakan segera! Tidak butuh tiket berbayar untuk memasuki surga rotan di Sukoharjo ini.

Dukung Penaggulangan Covid-19, Ma’ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Satu Juta Sajadah Pelindung Covid-19

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Penaggulangan Covid-19, Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Satu Juta Sajadah Pelindung Covid-19

SuaraPemerintah.id – dWakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan Satu Juta Sajadah Pelindung COVID-19 yang diinisiasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Satu juta sajadah tersebut akan didistribusikan ke 275.000 masjid di seluruh Indonesia.

Hal ini diungkapakan oleh Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat peluncuran Gerakan Nasional secara daring, Kamis, 11 Maret 2021. Ma’ruf berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tepat yang melibatkan masyarakat dan masjid dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia memerlukan rasa optimisme dan ikhtiar.

“Saya berharap dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dalam rangka membantu proses percepatan penanganan COVID-19 yang berbasis masyarakat, termasuk dalam memanfaatkan masjid,” katanya.

Menurut Ma’ruf melalui gerakan tersebut masjid kini berfungsi tidak hanya sebagai sarana ibadah, pendidikan, dan pembinaan umat, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan penanganan risiko bencana.

Menurut orang nomor dua di Indonesia tersebut, penanganan Covid-19 memerlukan segala upaya, baik fisik maupun nonfisik, termasuk doa dan rasa optimisme.

“Kita semua memahami, bahwa dalam menangani wabah Covid-19 dibutuhkan rasa optimisme dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, serta tetap berdoa kepada Allah SWT agar kondisi dapat segera normal kembali dan kita semua terhindar dari segala bentuk bencana di masa yang akan datang,” katanya.

Ma’ruf juga meminta agar kegiatan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat di daerah sehingga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir.

“Gerakan nasional ini saya harap dapat diimplementasikan secara lebih luas di tingkat daerah, melalui cabang organisasi Pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk dapat membantu percepatan penanganan COVID-19 berbasis masyarakat dan komunitas masjid,” ujarnya.

Sementara Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Japto S Soerjosoemarno menjelaskan program ini sebagai bentuk jawaban revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki akhlak dan iman masyarakat Indonesia.

“Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis massa yang selama ini diopinikan sebagai organisasi preman, Pemuda Pancasila dikatakan haram jadah, maka inilah pembuktian kita mengejar sajadah sebagai pedoman hidup Pemuda Pancasila” kata Japto.

Japto menyatakan, ini adalah program donasi yang dibuka dari 11 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021, dengan target 1.000.000 sajadah.

Peluncuran gerakan nasional ini dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Turut hadir mendampingi Wakil Presiden dalam acara ini adalah Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar. (red/pen)

Kunjungi Proyek Pembangunan Pasar Legi, Wali Kota Gibran Targetkan Pembangunan Selesai September 2021

Penulis
Sopyan
-
Kunjungan Pembangunan Pasar Legi

SuaraPemerintah.id – Dirjen Bina Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti melakukan kunjungan ke proyek Pembangunan Pasar Legi, Kamis (11/3/2021).

Pada kunjungan tersebut, Dirjen Bina Karya didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka langsung berkeliling meninjau kemajuan pembangunan pasar itu.

Project Manager Proyek pembangunan Pasar Legi, Dorri Andri memaparkan, perkembangan terkini rehabilitasi pembangunan pasar. Disampaikan, bangunan Pasar Legi yang baru akan terdiri dari lantai semi basement, lantai dasar, dan atap.

Dia juga memaparkan konsep dan model dari kios yang ditargetkan akan selesai pada September tahun ini. Pihak pengembang berjanji menyelesaikan pembangunan dua bulan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

“Kami akan selesaikan pembangunan pada bulan September, dua bulan lebih cepat dari waktu yang ditentukan,” ujar Dorri.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Karya Diana Kusumastuti memberikan saran agar pemberian nama kios diseragamkan. Warna dinding yang terlalu terang bisa diganti dengan warna yang lebih soft.

Wali Kota Surakarta turut menyampaikan usulan agar Pasar Legi dihias dan diberi tanaman Lee Kwan Yew, yakni tanaman yang bisa tumbuh secara vertikal dan penempatannya pun hemat ruang. Selain itu Gibran berpesan, kelak untuk pedagang agar tidak memasang banner di kios pasar agar tampilan kios bisa seragam.

Gibran juga menyampaikan usulan kepada Diana terkait Pembangunan Pasar Jongke yang diharapkan bisa sesegera mungkin dilakukan.

Dari Pasar Legi, rombongan beranjak menuju kawasan Semanggi untuk meninjau rumah tipe 36 yang sudah hampir selasai dibangun. Sampai saat ini peremajaan hunian di kawasan Semanggi melalui program CSR sudah terlaksana sembilan unit dari 56 unit yang direncanakan

Pembangunan kawasan Semanggi dipadukan dengan program DAK integrasi. Dengan proyeksi ketersediaan 100 persen air minum, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase.

Rombongan melanjutkan peninjauan di kawasan HP (Hak Pakai) 00001 Mojo. Di lokasi ini pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap.

Pada tahap I akan dibangun 253 buah rumah beserta fasilitas umumnya. Sedangkan pada tahap II akan dilanjutkan pembangunan 316 KK/rumah beserta fasilitas umumnya.

Gibran Rakabuming menyampaikan apresiasi, mengingat kawasan itu sangat strategis.

“Ini areanya bagus sekali, ada rumah sakit, pasar klitikan, nanti ada SMA,” tuturnya.

Di sela sela peninjauan, Gibran Rakabuming menyapa masyarakat yang terlihat antusias menyambut kedatangan rombongan.

“Sehat mas, mbak. Sehat mbah,” sapanya ramah sambil mengingatkan untuk tetap memakai masker.

Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan masker untuk warga dan buku untuk anak-anak.

Menperin Agus Sebut Suzuki Investasi 1,2 Triliun dan Siap Kembangkan Ertiga Mild Hybrid

Penulis
Andik Irwanto
-
Menperin Agus Sebut Suzuki Investasi 1,2 Triliun dan Siap Kembangkan Ertiga Mild Hybrid

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pabrikan otomotif Suzuki Motor Corp (SMC) Jepang berkomitmen untuk menambah investasi sebesar Rp1,2 triliun di Indonesia hingga 2024. Suzuki juga akan mengembangkan kendaraan jenis Ertiga untuk produk ekspor.

Hal ini dijelaskan Agus Gumiwang usai menggelar pertemuan yang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di Tokyo, Jepang. Menperin menggelar konferensi pers secara virtual dari Jepang yang disaksikan di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021.

“Saya bertemu Suzuki. Sampai 2024 itu Suzuki akan menambah investasi Rp1,2 triliun dan ini akan menjadi basis pengembangan Ertiga dan juga XL7 yang basisnya mild hybrid,” kata Agus.

Menurut Agus model-model tersebut akan dikembangkan menjadi produk ekspor untuk memenuhi pasar otomotif di negara-negara Asia dan Latin Amerika.

Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia Heri Akhmadi menyampaikan Suzuki memilih untuk mengembangkan mild hybrid karena mereka mempunyai teknologi yang disebut Integrated Starter Generator (ISG). Teknologi yang mampu melakukan penghematan bahan bakar dan emisi.

“Jadi teknologi ISG itu mampu melakukan penghematan bahan bakar hingga 15 persen dan mengurangi emisi 20 persen,” ujar Heri.

Menurut Heri, Suzuki menjatuhkan pilihan mild hybrid karena segmen pasar kendaraan yang diproduksi yakni menengah ke bawah. Dengan pertimbangan itu, maka teknologi yang digunakan dinilai cocok untuk pasar Indonesia.

“Jadi tetap komitmen dan pertimbangan mereka, termasuk pertimbangan pasar dan lain-lain, teknologi itu yang dia punya. Dalam hal ini Kemenperin tetap akan mendukung rencana investasi Suzuki ini,” pungkas Heri.

Perlu diketahui tingginya minat negara lain terhadap produksi Suzuki dari Indonesia menjadi alasan penting investasi ini, termasuk Brunei Darussalam, terhadap All New Ertiga memang sangat beralasan.

Tercatat sejak Januari hingga November 2020, All New Ertiga menjadi kontributor utama dalam angka ekspor kendaraan penumpang Suzuki. Produk unggulan yang menggunakan komponen lokal hingga lebih dari 85 persen ini berkontribusi sebesar 44,5 persen selama Januari hingga November 2020 untuk total ekspor Suzuki, baik secara completely built up (CBU) maupun completely knock down (CKD).(red/pen)

Turunnya Tren Kasus Covid-19, Plt Bupati Kudus Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka di Wilayah Zona Hijau

Penulis
Sopyan
-
Simulasi Jadi Awal Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau

SuaraPemerintah.id – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo berinisiatif untuk menggelar simulasi pembelajaran tatap muka di wilayah yang berstatus zona hijau. Hal itu dilakukan seiring turunnya tren kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Disampaikan, sebenarnya pihaknya merasa prihatin akan masa depan generasi penerus. Namun, di sisi lain, terjaminnya kesehatan para siswa juga menjadi fokus utama. Dan percaya diri sebagai acuan pembelajaran pembelajaran tatap muka yang sebenarnya.

“Saya minta untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga agar melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka di zona hijau,” ungkapnya saat memimpin rapat pimpinan perangkat daerah di Lantai IV Gedung A Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Rabu, (10/3/2021).

Pembelajaran tatap muka kemudian, lanjut Hartopo, tetap harus melaksanakan sesuai. Dua hal yang terpenting, yakni wilayah tersebut harus benar-benar nol kasus dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Harus betul-betul nol kasus. Ada satu kasus saja di suatu desa, maka desa itu jadi zona kuning. Paling penting lagi adalah ketika pembelajaran tatap muka dilakukan, protokol kesehatan harus benar-benar ketat, ”imbuhnya.

Dalam pembelajaran tatap muka nantinya, Hartopo meminta jumlah siswa harus menyusun. Selain itu, izin mendukung, diterapkan sif agar dapat bergantian dan tidak ada kerumunan. Terakhir, pembelajaran yang juga tak terkalahkan agar dapat berinteraksi.

“Ini harus diterapkan. Pembelajaran lancar dan tidak ada masalah kesehatan, ”pungkasnya.

1...4,4524,4534,454...4,871Halaman 4,453 dari 4,871