Beranda blog Halaman 4462

Prabowo Subianto Usulkan Menparekraf Bangun Lapangan Polo di Likupang, Sulawesi Utara

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno untuk membangun lapangan polo atau polo field di Likupang, Sulawesi Utara. Pembangunan polo field ini akan menjadi fasilitas olahraga berkuda yang terintegrasi.

“Keinginan Pak Prabowo membangun polo field atau lapangan polo di Likupang, Sulawesi Utara,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno usai bertemu dengan Prabowo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Sandiaga mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengusulkan fasilitas olahraga berkuda tidak hanya dibangun di Likupang. Melainkan di empat Destinasi Super Prioritas (DSP) lainnya seperti Danau Toba, Labuan Bajo. Likupang dan Mandalika.

“Pak Prabowo mengusulkan beberapa kegiatan berkuda di destinasi-destinasi super prioritas kita,” ujarnya.

Dia melanjutkan, Prabowo juga memiliki perhatian besar terhadap pariwisata berbasis olahraga. Terutama yang berkaitan dengan berkuda. Sehingga dia meminta Sandiaga untuk membuat satu fasilitas olahraga yang terintegrasi, khususnya di Likupang.

“Sehingga menjadi suatu fasilitas olahraga terintegrasi yang akan dihadirkan di Likupang,” tambahnya.

“Itu juga satu masukan Pak Prabowo yang saya juga sangat surprise (terkejut), karena beliau sangat mendalami masalah pariwisata,” kata Sandiaga Uno dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Sandiaga mengatakan, Prabowo juga meminta Sandiaga memanfaatkan pandemi untuk membenahi tata kota destinasi wisata. Terutama di daerah padat seperti Bali demi meningkatkan kenyamanan wisatawan.

“Biasanya kalau sebelum pandemi ini kan keadaan, terutama di daerah-daerah padat di Bali itu sangat macet dan ini mengurangi kenyamanan dari wisatawan,” kata dia.

Kata Prabowo kepada Sandiaga, beberapa negara di Eropa telah menerapkan pusat parkir yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi berbasis listrik. Sehingga masalah kemacetan akibat parkir di lokasi wisata bisa diselesaikan.

“Di beberapa negara Eropa sudah menerapkan parkir di area khusus yang terhubung dengan fasilitas transportasi berbasis listrik seperti trem. Sehingga masalah transportasi ini bisa disolusikan di tengah pandemi,” paparnya.

Pariwisata adalah Solusi

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tagline Thoughtful Indonesia. Tagline ini mendorong penciptaan pariwisata yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah hingga penataan estetika kota. Termasuk juga program pengurangan emisi kendaraan lewat penyediaan transportasi ramah lingkungan.

Dia menegaskan, pariwisata bukan bagian dari masalah yang tengah dihadapi Indonesia selama pandemi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bagian dari solusi yang bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi.

“Pariwisata bukan bagian daripada masalah, ekonomi kreatif bukan bagian dari problem, tapi bagian dari solusi bangsa ini untuk keluar dari pandemi,” katanya.

Sandiaga menambahkan dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto juga membahas penataan lima destinasi super prioritas, vaksinasi covid-19 bagi pelaku sektor parekraf nasional, konsep Desa Wisata yang berkelanjutan, pemberdayaan UMKM dan travel corridors.

“Harapan kita adalah bagaimana menebar harapan, semangat, bahwa kita akan bangkit kembali dimulai dari sektor pariwisata. Itu yang kita harapkan,” ungkap Sandiaga. (red/ami)

Airlangga: Tingkatkan Konsumsi, Insentif PPnBM dan PPN Jadi Andalan Pemerintah

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga: Tingkatkan Konsumsi, Insentif PPnBM dan PPN Jadi Andalan Pemerintah

SuaraPemeintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto, mengatakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mendaraan bermotor dan sektor properti yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai bagian dari strategi untuk mendorong konsumsi dan utilitas sektor industri.

“Ekonomi kita 57 persen dari konsumsi, dan tahun lalu terpukul paling dalam. Sehingga tahun ini kita melakukan stimulan bagi konsumsi,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Hari ke-4 pada Selasa (9/3/2021).

Insentif relaksasi PPnBM kendaraan bermotor dalam hal ini berlaku untuk segmen ≤ 1.500 cc kategori sedan dan 4×2. Besaran insentif PPnBM diberikan mulai 1 Maret hingga Desember 2021 secara bertahap. Untuk periode Maret – Mei 2021 misalnya, diberikan penurunan 100 persen dari tarif.

Kemudian, diberikan insentif PPnBM sebesar 50 persen pada Juni – Agustus 2021, dan 25 persen untuk September – Desember 2021.

“Ini diharapkan bisa menggerakkan industri, karena industri ini melibatkan banyak tenaga kerja baik secara langsung dan tidak langsung bis amencapai 4,5 juta,”

Sementara insentif PPN sektor properti antara lain diberikan untuk rumah dengan harga jual maksimal RP 5 miliar. Insentif 100 persen PPN diberikan untuk rumah dengan harga jual di bawah Rp 2 miliar.

Insentif 50 persen diberikan untuk rumah dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Insentif sektor properti ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2021.

“Langkah-langkah ini diharapkan bisa menggerakkan sisi demand. Sementara dari sisi suplai karena sektor ini menggerakkan 174 industri lainnya. Sehingga dengan ini, ekonomi diharapkan bisa masuk ke jalur positif. Prediksinya tahun ini memang 4,3 sampai 5,3 persen tahun ini (pertumbuhan ekonomi),” jelas Airlangga.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kedua stimulus tersebut masuk dalam sektor insentif usaha yang dialokasikan sebesar Rp58,46 triliun. Total yang diberikan Rp7,99 triliun. “PPnBM DTP kendaraan bermotor diperkirakan Rp2,99 triliun dan PPN DTP properti diperkirakan Rp5 triliun,” katanya melalui konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Insentif tersebut naik Rp2,34 triliun dari realisasi tahun lalu. Sri Mulyani menjelaskan bahwa dukungan dunia ditingkatkan untuk jump-start aktivitas ekonomi dan menjaga keberlangsungan sektor strategis.

“Dukungan ini juga diarahkan untuk menstimulasi permintaan masyarakat yang tertahan selama pandemi, khususnya kelas menengah,” jelasnya. Anggaran PEN 2021 terus meningkat dan hasil realokasi terbesar sebesar Rp699,43 triliun. Angka ini naik 21 persen dari realisasi sementara tahun Rp579,78 triliun.

Dilihat dari alokasinya, untuk kesehatan naik dari Rp63,51 triliun pada realisasi sementara jadi Rp176,30 triliun. Program prioritas naik dari Rp66,59 triliun jadi Rp122,44 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi dari Rp173,17 triliun jadi Rp184,83 triliun. Hanya perlindungan sosial yang turun, yaitu dari Rp220,39 triliun jadi Rp157,41 triliun.(red/ami)

Berpotensi Dukung Sistem Pengadaan Air Bersih, Grey Water Siap Diterapkan Untuk Perkotaan

Penulis
Sopyan
-
Berpotensi Dukung Sistem Pengadaan Air Bersih, Grey Water Siap Diterapkan Untuk Perkotaan

SuaraPemerintah.id – Menurut beberapa riset, grey water atau air daur ulang dengan teknologi pengolahan air, berpotensi mendukung sistem pengadaan air yang lestari di perkotaan.

Di Pamulang, Tangerang Selatan, sebuah model system dynamics diterapkan untuk mengujinya. Skenario penggunaan grey water dalam model tersebut memperkirakan Pamulang mampu surplus air bersih sampai 2023.

Informasi ini mengemuka dari riset Alfonsus, yang terbit dalam Jurnal ECOLAB Volume 14 Nomor 2 Tahun 2020.  “Skenario ke masa depan dengan kapasitas moderat, yakni hasil pengolahan grey water dapat mencapai 70?ri konsumsi,”ungkap Alfonsus dalam tulisannya.

Dalam model pengelolaan air bersih di pamulang yang dibangunnya, peneliti pada Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) BLI KLHK ini memperlihatkan bahwa simulasi penyediaan air bersih di Pamulang yang hanya mengandalkan sumber air tanah tidak mencukupi kebutuhan penduduk pada tahun 2019.

Bahkan, simulasi pemanfaatan sumber dari air permukaan oleh PDAM hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai 2020, dan kembali defisit pada 2021.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan terbatasnya sumber air bersih menjadi penyebabnya. Karenanya, skenario penggunaan kembali grey water dapat menjadi alternatif pengelolaan air bersih yang lestari di Pamulang.

Grey water (GW) adalah  air limbah domestik yang berasal dari air buangan kegiatan rumah tangga dan merupakan  gabungan air limbah yang berasal dari kegiatan cuci pakaian, masak/cuci peralatan masak, kamar mandi, bersih rumah/pel, namun  tidak termasuk yang berasal dari toilet (WC). Dengan dengan teknologi yang tepat, grey water dapat ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi baku mutu.

Untuk implementasi model yang dibangunnya, Alfonsus menyarankan untuk penyiapan sarana pengolahan air grey water.

“Sarana tersebut harus dapat meningkatkan kualitas air, yang dapat mencapai efektivitas 70%. Selain itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat, karena sebagian masyarakat masih enggan menggunakan kembali grey water untuk memenuhi kebutuhan domestik,”tutupnya pada akhir artikel.

Terkait riset air bersih di perkotaan, Litbang dan Inovasi (BLI) melalui P3KLL sejak 2015 telah melakukan Riset Penelitian dan Pengembangan Integratif (RPPI) tentang pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production, SCP). RPPI ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Fokus pada RPPI ini adalah pada sumberdaya air, terutama kebutuhan air pada masyarakat urban dan peningkatan kualitas air yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban.  Hasil risetnya antara lain Pola Konsumsi Air pada Perumahan Teratur (Studi di Tangerang Selatan) dan Efektivitas Multimedia dalam Biofilter pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga.

Ketersediaan air bersih di perkotaan yang hanya mengandalkan air tanah lambat laun akan menghadapi kelangkaan serta berdampak pada lingkungan sehingga perlu memanfaatkan air daur ulang (grey water) sebagai solusi alternatif selain memanfaatkan air tanah dan air baku PDAM.

Catatan:

  • Baku mutu air (standar kualitas air) adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut.
  • Air bersih adalah untuk Keperluan Higiene Sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan air minum (Permenkes RI No. 32 Tahun 2017).

BGR Logistics-KAI Teken Kerja Sama Logistik dan Pergudangan

Penulis
Andik Irwanto
-
BGR Logistics-KAI Teken Kerja Sama Logistik dan Pergudangan

SuaraPemerintah.id – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tentang Kerjasama Logistik dan Pergudangan. Kerjasama yang BGR Logistics dengan Kereta Api Indonesia ini merupakan bagian dari klaster transportasi dan logistik.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BGR Logistics M. Kuncoro Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

“Saya senang dan optimis dengan Kerjasama yang BGR Logistics jalin dengan Kereta Api Indonesia ini merupakan bagian dari klaster transportasi dan logistik. Saya berharap kerjasama ini dapat segera direalisasikan untuk memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada Pemerintah,” ujarnya.

Kuncoro mengatakan bahwa transformasi BGR Logistics yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang. Pembenahan dan penguatan bisnis dari segala sisi terus dilakukan dengan pengimplementasian teknologi informasi secara berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan di Kantor Pusat PT Kereta Api (Persero) yang berada di Kota Bandung. Ditandatangani langsung oleh M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama BGR Logistics dan Didiek Hartantyo sebagai Direktur Utama KAI.

“BGR Logistics sama seperti Kereta Api Indonesia, sama-sama gigih dan pantang menyerah serta terus bangkit dan bertahan hadapi pandemi covid19. Saya berharap yang kita tandatangani ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi masing-masing pihak,” kata Didiek.

Didiek juga mengapresiasi atas kehadiran BGR Logistics di Kantor Pusat Kereta Api Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sekaligus pembentukan tim kerja, agar Kerjasama antara BGR Logistics dan Kereta Api Indonesia dapat segera direalisasikan.

Bertransformasi menjadi perusahaan logistik digital dengan tagline “Beyond Digital Logistics Company”, semakin memantapkan posisi BGR Logistics sebagai Perusahaan Logistik Digital Di Indonesia.

Dengan transformasi tersebut, BGR Logistics semakin dikenal dan dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek besar terkait pekerjaan logistik di Indonesia. Proyek konstruksi, batu-bara, Pupuk, serta banyak proyek besar lainnya telah dilakukan.

Hingga sekarang di masa pandemi COVID-19 ini BGR dipercaya oleh Kementerian Koperasi & UKM bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk develop dan luncurkan aplikasi warung pangan yang dibuat dengan tujuan untuk membantu para UMKM atau Pemilik Usaha Warung di Indonesia bangkit dari Pandemi dan go digital.

Dengan bergabungnya BGR Logistics dalam Holding BUMN Klaster Pangan stok bahan pangan di aplikasi Warung Pangan dapat terjaga dengan harga yang stabil. (red/pen)

Surabaya Sukses Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua, Layak Jadi Percontohan di Jawa Timur

Penulis
Andik Irwanto
-
Surabaya Sukses Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua, Layak Jadi Percontohan di Jawa Timur

SuaraPemerintah.id – Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astutit menilai sosialisasi vaksinasi di Surabaya selama ini berjalan baik. Begitu juga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang berjalan dengan baik dan tertata. Kesigapan para tenaga medis dinilai layak menjadi percontohan daerah lain di Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Reni Astuti, di Surabaya, Selasa, 9 Maret 2021 menilai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga bagus dan tertata. Sehingga mendapat respons positif dari masyarakat.

“Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga bagus dan tertata. Ini juga terlihat dari kesigapan para tenaga kesehatan di berbagai tempat fasilitas kesehatan lainnya,” katanya.

Hal itu dikatakan Reni pada saat dirinya meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Keputih Surabaya pada Senin (8/3). Selain meninjau, Reni juga mengikuti vaksinasi.

Pada saat itu, Reni juga menyapa sejumlah lansia yang ikut vaksinasi. Reni juga sempat mengobrol dengan Sri Utami dan Kartini yang sudah melakukan vaksinasi dan tengah menunggu 30 menit pascavaksinasi.

“Mereka bilang tidak ada keluhan, tenang, nyaman, tidak takut, dan merasa senang dengan pelaksanaan vaksinasi,” ujar Reni.

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang terus-menerus memberikan layanan terbaik untuk warga sejak awal pandemi hingga pelaksanaan vaksinasi.

“Semoga ketersediaan vaksin mencukupi melihat respons positif warga yang juga semakin meningkat,” katanya.

Saat ini, kata dia, tahapan prioritas penerima vaksin adalah pelayan publik, lansia dan wartawan. Ia  berharap setelah ini guru sebagai persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka, serta para pelaku UMKM, baik pedagang pasar, warkop, kedai, usaha rumahan dan lainnya.

Reni berharap sektor ekonomi kian tumbuh dan masyarakat semakin nyaman dengan pelaku UMKM telah tervaksinasi.

“Dengan semua pelaksanaan yang telah dilakukan, moga-moga keberhasilan vaksinasi di Surabaya membuahkan respons positif di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Sehingga Surabaya layak menjadi percontohan,” katanya.

Selain itu, Reni juga mengapresiasi warga yang telah menjalankan donor plasma konvalesen dan berbagai elemen, kelompok, serta lembaga yang menyelenggarakan screening bekerja sama dengan PMI Kota Surabaya. (red/pen)

Peta Jalan Pendidikan Tetap Adakan Agama dan Pancasila

Penulis
Sopyan
-
Peta Jalan Pendidikan Tetap Adakan Agama dan Pancasila

SuaraPemerintah.id – Pada Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, tujuan membangun profil Pelajar Pancasila sebagai SDM Unggul. Profil diantara tersebut adalah pelajar yang “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia”.

Pelaksana tugas (plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Hendarman di Jakarta, Rabu (9/3) menyebutkan, pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja. 

Selain kompetensi abad 21, Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dirancang agar ekosistem pendidikan mampu menghasilkan anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

“Agama esensial bagi kita, bangsa Indonesia dan lengkapi kami refleksikan pada profil Pelajar Pancasila. Kemendikbud tidak berencana menghilangkan agama. Pelajaran agama akan tetap ada, ”tegas Hendarman yang juga Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud.

Menanggapi dokumen Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang masuk ke tengah masyarakat, Hendarman mengakui bahwa sejauh ini, hanya ada satu rancangan atau draf Peta Jalan Pendidikan yang sudah pernah dibuat dan dokumen tersebut terkait dokumen final.

Dapat dilihat pada keterangan di setiap halaman bahwa dokumen tersebut masih berupa draf. Substansinya belum lengkap, sehingga tidak dapat dikatakan dokumen final, ”terang Hendarman.

Melanjutkan penjelasannya, Hendarman menyebutkan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 sudah disusun atas masukan yang sangat positif dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

“Dalam perjalanannya, Kemendikbud ikut dan meminta masukan kepada lebih dari 60 pihak, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi organisasi, organisasi multilateral, dan lain sebagainya,” terangnya.

Hendarman menambahkan, saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan memberi masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak.

Kemendikbud mendengarkan dan menindaklanjuti kritik yang membangun. “Semua masukan yang sangat baik, termasuk penambahan kata-kata ‘agama’ secara eksplisit akan mengecualikan termuat pada pengembangan Peta Jalan Pendidikan selanjutnya,” ujar Hendarman.

Perkembangan penjelasannya Hendarman menyebutkan, “Kemendikbud yang melayang-layang atas atensi berbagai kalangan demi penyempurnaan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 ini dan akan terus menyampaikan penyusunannya”.

Kehadiran LPI Disambut Baik Tiga BUMN Infrastruktur Tanah Air

Penulis
Andik Irwanto
-
Kehadiran LPI Disambut Baik Tiga BUMN Infrastruktur Tanah Air

SuaraPemerintah.id – Lembaga Investasi Indonesia (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) disambut baik untuk membantu pendanaan infrastruktur di Indonesia. Tiga BUMN menyambut positif kehadiran LPI dalam membantu BUMN pengembang infrastruktur dalam melakukan divestasi. Tiga BUMN infrastruktur yaitu Hutama Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Taufik Hendra Kusuma mengatakan kehadiran LPI akan membantu BUMN pengembang infrastruktur dalam melakukan divestasi (asset recycle). Hal ini dikarenakan LPI berperan sebagai investor yang akan mengambil alih proyek investasi yang telah beroperasi seperti jalan tol, bandara, dan Pelabuhan yang saat ini dimiliki oleh BUMN.

“Dengan begitu BUMN akan kembali memiliki kapasitas baru khususnya keuangan untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur lainnya,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Bentuk kerja sama yang diharapkan dari LPI adalah dalam bentuk pelepasan saham jalan tol yang saat ini dimiliki oleh anak usaha Waskita yaitu PT Waskita Toll Road. Saat ini Waskita mempunyai kepemilikan pada 17 ruas di Pulau Jawa dan Sumatera dimana 12 telah beroperasi, baik secara penuh maupun parsial. Sejak akhir tahun lalu manajemen Waskita telah melakukan diskusi intensif secara informal dengan tim dari INA.

Sementara itu PT Hutama Karya (Persero) juga menyambut positif pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang memiliki kapasitas keuangan yang besar sehingga dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan dalam menyelesaikan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Plt EVP of Corporate Secretary Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan Hutama Karya siap untuk menawarkan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kata Tjahjo, skema yang ditawarkan dalam bentuk divestasi atau pengalihan konsesi untuk jangka waktu tertentu.

“Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membangun ruas tol baru di Sumatera,” kata Tjahjo.

Sementara menurut Jasa Marga kehadiran LPI memiliki sejumlah manfaat mulai dari meningkatkan likuiditas perusahaan sampai dengan adanya asset recycling yang dapat meningkatkan kinerja, karena penjualannya dilakukan di atas nilai buku.

Menurut Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal, Jasa Marga sendiri sebenarnya memiliki 21 aset yang siap menampung dana dari LPI ini. Dari 21 aset, sebanyak 18 masuk dalam tahapan brown field. Maksudnya, proyek ini menghilangkan risiko pembebasan lahan dan konstruksi. (red/pen)

Alumni Kartu Prakerja Kini Bisa Ajukan KUR Super Mikro

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan alumni program Kartu Prakerja gelombang 1 hingga 12 sudah dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro.

Ia menuturkan mekanisme pengajuan sama dengan program KUR pada umumnya, mulai dari memiliki usaha yang sudah berjalan dan tidak sedang atau telah menerima KUR sebelumnya.

“Badan mereka lebih mudah mengajukan karena data sudah ada di bank-bank yang lakukan pertukaran data dengan Prakerja,” tuturnya, Selasa (9/3).

KUR Super Mikro sendiri dapat diakses pada 27 penyalur (bank maupun non bank). Salah satu bank yang sudah melakukan pertukaran data dengan Prakerja dan dapat langsung memberikan KUR kepada peserta adalah BNI.

Perbedaan lainnya dengan KUR biasa adalah peserta Kartu Prakerja dapat mengajukan kredit meskipun usahanya baru dimulai dan belum berjalan minimal 6 bulan.

“Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan atau usaha baru,” tuturnya.

Syarat lainnya, bersedia mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur dalam Permenko 8/2019 tapi dapat kurang dari 3 bulan/usaha baru dengan persyaratan sebagaimana butir B.

Kemudian calon penerima juga harus belum pernah menerima KUR. Nantinya, skema dan jenis KUR super mikro yang diberikan sesuai dengan eligibilitas dan penilaian dari lembaga penyalur KUR.

Rudy juga menuturkan pemerintah tak menargetkan jumlah peserta yang disasar dalam program tersebut. Namun, ia berharap banyak alumni program Kartu Prakerja yang sudah menjalankan bisnis dan mulai mengajukan fasilitas pinjaman murah tersebut ke bank BUMN.

“Kalau plafon saya kira sudah cukup banyak lah yang digelontorkan pemerintah tahun ini. Untuk peserta diharapkan sebanyak-banyaknya sudah dapat melakukan pengajuan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah sendiri menggelontorkan KUR sebesar Rp253 triliun pada tahun ini. Jumlah itu naik dari 2020 yang sebesar Rp220 triliun.

Rudy juga menyatakan pemerintah berharap integrasi data program Prakerja dan bank BUMN untuk mempermudah penyaluran KUR nantinya bisa menumbuhkan jumlah wirausaha di dalam negeri.

Targetnya, pertumbuhan wirausaha baru mencapai 4 persen pada 2024 dan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dengan kebijakan itu.

Ia menambahkan KUR juga diberikan karena hasil survei Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada kurang lebih 19.500 ribu orang dari 5,98 juta peserta program Kartu Prakerja dari gelombang 1-11 yang kini menjadi wirausaha.

Data lain mencatat sekitar 35 persen alumni Kartu Prakerja yang dulunya tidak bekerja, kini 17 persennya bekerja menjadi wirausaha.

Untuk itu, pemerintah ingin memberikan fasilitas KUR bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tapi juga naik kelas ke pengusaha menengah hingga atas.

Dukung Program Penanganan Stunting, KKP & DPR Ajak Masyarakat Manfaatkan Protein Ikan

Penulis
Sopyan
-
Dukung Program Penanganan Stunting, KKP & DPR Ajak Masyarakat Manfaatkan Protein Ikan

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 1000 paket olahan ikan dibagikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama anggota Komisi IV DPR RI kepada masyarakat Wonogiri saat berkampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Kabupaten Wonogiri yang terkenal dengan wisata Waduk Gajahmungkur ini menjadi sasaran kampanye Gemarikan, karena termasuk salah satu daerah prioritas penanganan stunting selain angka konsumsi ikan masyarakatnya yang masih rendah.

Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Machmud menyampaikan bahwa angka konsumsi ikan Wonogiri pada tahun 2019 yaitu 22,5 kg/kapita setara ikan utuh segar. “Masih jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional tahun 2019 yaitu 54,49 kg/kapita,” ujar Machmud saat berkampanye Gemarikan di Wonogiri, Sabtu (6/3/2021).

Rendahnya angka konsumsi ikan Kabupaten Wonogiri sangat disayangkan oleh anggota Komisi IV DPR RI, H. Hamid Noor Yasin, yang turut hadir mengkampanyekan makan ikan.

“Potensi produksi ikan Kabupaten Wonogiri cukup tinggi yaitu berasal dari Waduk Gajahmungkur sebesar 8.500 ton per tahun dan ditunjang produksi ikan budidaya dari kolam dan hasil penangkapan ikan di laut. Maka amat disayangkan kalau masyarakatnya kurang mengonsumsi ikan,” ujar Hamid.

Hamid menyebutkan bahwa informasi penting mengenai manfaat ikan perlu disampaikan kepada masyarakat dan siswa-siswa sekolah agar mencintai dan mengonsumsi ikan. “Ikan sangat penting untuk mencegah kasus kelahiran gagal tumbuh dan tidak normal atau yang lebih dikenal dengan stunting,” tegas Hamid.

Hamid berharap kegiatan kampanye Gemarikan yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri dapat memicu dan memacu konsumsi ikan pada anak-anak mengingat mereka merupakan investasi masa depan kita.

Terkait dengan rendahnya angka konsumsi ikan di Kabupaten Wonogiri dan masyarakat Pulau Jawa pada umumnya, Machmud menyebutkan dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap ikan.

“Untuk itu dalam setiap kampanye Gemarikan dibagikan aneka produk olahan ikan agar masyarakat mengenal ikan tidak hanya utuh ikan tetapi bisa juga diolah menjadi berbagai macam produk olahan,” terang Machmud.

Seperti paket Gemarikan yang disampaikan sekarang, setiap paket berisi lele bumbu, bakso ikan, kaki naga, fillet ikan patin, nugget, stick ikan dan tahu bakso. Dan produk-produk olahan inipun merupakan hasil produksi umkm pengolahan ikan setempat.

“Tak hanya mengajak masyarakat makan ikan, kegiatan kampanye Gemarikan dengan melakukan pembelian produk UMKM ini sekaligus menyerap ikan dan produk olahan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri, “ujar Machmud.

Sebagai informasi kampanye Gemarikan di Kabupaten Wonogiri ini merupakan bagian dari perluasan Gemarikan untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat mengonsumsi ikan, serta menyampaikan paket Gemarikan kepada masyarakat di 112 kabupaten/kota yang tersebar di 21 provinsi.

Penerima paket ditargetkan sebanyak 56 ribu orang yang masuk kelompok masyarakat target penanganan stunting, yaitu ibu hamil atau menyusui, anak balita dan remaja putri usia produktif, dan masyarakat rawan gizi lainnya.

Safari Gemarikan yang dilaksanakan di berbagai daerah ini merupakan langkah pemerintah dalam rangka meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional menuju target konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2024 mencapai 62,05 kg/kapita setara ikan utuh segar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemenhub Raih Penghargaan Pelayanan Yang Ramah Kelompok Rentan Dari KemenPANRB

Penulis
Sopyan
-
Kemenhub Raih Penghargaan Pelayanan Yang Ramah Kelompok Rentan Dari KemenPANRB

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meraih penghargaan sebagai role model atau percontohan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono yang hadir mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Pembina Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus, pada acara “Penyampaian Apresiasi dan Hasil Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik K/L Serta Penyampaian Apresiasi Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kelompok Rentan Tahun 2020”, di Jakarta, Selasa (9/3).

Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga turut mendapatkan penghargaan serupa yaitu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkumham Yasonna H. Laoly.

Tiga Unit Pelayanan Publik (UPP) Kemenhub yang menjadi percontohan penyelenggara sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan yaitu : Terminal Tipe A Soekarno Klaten Jawa Tengah, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan (LRT) Sumatera Selatan.

Menhub menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemen PAN-RB. Menhub berharap, ketiga unit pelayanan publik di Kemenhub yang menjadi percontohan tersebut, dapat diikuti oleh seluruh unit pelayanan publik lainnya baik di lingkungan Kemenhub maupun di Kementerian/Lembaga lainnya.

“Ini merupakan komitmen kami di Kementerian Perhubungan. Bahwa kami hadir untuk Saudara-Saudara kita yang termasuk kelompok rentan atau berkebutuhan khusus, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi mereka. Karena mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari Pemerintah,” kata Menhub.

Perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, kelompok rentan adalah lansia, anak-anak, Ibu menyusui, wanita hamil, disabilitas, dan korban bencana alam/sosial.

Kemenhub bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait seperti: Mahkamah Agung, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, dan Kemenkumham merupakan K/L yang ditunjuk Kemenpanrb sebagai percontohan penerapan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejumlah sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah disabilitas seperti: penyediaan kursi roda/tongkat/krek, pintu masuk yang mudah diakses, jalan landai dengan pegangan rambat, lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf braile, selasar yang menghubungkan semua ruang, toilet khusus kelompok rentan, loket khusus kelompok rentan, ruang tunggu khusus kelompok rentan, guidling block khusus kelompok rentan, parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses, alat bantu tunanetra, alat bantu tunarungu, arena bermain anak, dan ruang laktasi/menyusui.

1...4,4614,4624,463...4,871Halaman 4,462 dari 4,871