Beranda blog Halaman 4461

Percepat Pemulihan Ekonomi, Basuki Hadimuljono Sebut Program PKT PUPR Serap 110.554 Tenaga Kerja

Penulis
Andik Irwanto
-
Percepat Pemulihan Ekonomi, Basuki Hadimuljono Sebut Program PKT PUPR Serap 110.554 Tenaga Kerja

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan program Padat Karya Tunai (PKT) sudah menyerap 110.544 tenaga kerja. Pelaksanaan PKT mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. Hingga awal Maret 2021, program padat karya tunai (PKT) telah menyerap 110.544 tenaga kerja.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Harapannya, manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pascapandemi COVID-19.

Perlu diketahui Kementerian PUPR telah mulai menggulirkan program PKT pada TA 2021 dengan alokasi anggaran Rp23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta tenaga kerja. Tercatat, hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan dana PKT sebesar Rp1,39 triliun atau 6 persen dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang.

Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi.

Di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Kemudian, bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja.

Selanjutnya, anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. (red/pen)

Dubes RI Bangga Indonesia Masuk Top Ten Finalist Human City Design Award 2020 di Korea Selatan

Penulis
Andik Irwanto
-
Dubes RI Bangga Indonesia Masuk Top Ten Finalist Human City Design Award 2020 di Korea Selatan

SuaraPemerintah.id – Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Korea Selatan mengatakan kebanggaannya karena Indonesia menjadi salah satu finalis Human City Design Award tahun 2020. Di mana dari 99 kandidat yang berasal dari 31 negara pada Human City Design Award 2020, Indonesia terpilih sebagai Top Ten Finalist.

Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi dalam keterangan tertulis dari KBRI Seoul yang diterima di Jakarta, Senin, 9 Maret 2021.

“Suatu prestasi yang membanggakan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu finalis Human City Design Award tahun 2020. Dari 99 kandidat yang berasal dari 31 negara pada Human City Design Award 2020, Indonesia terpilih sebagai Top Ten Finalist. Rancangan bernama Airborne.bdg karya Ibu Tita Larasati dipandang juri sebagai proyek inovatif yang memanfaatkan daur ulang limbah di kota Bandung,” ujar Umar Hadi.

Umar Hadi di Seoul menghadiri acara penyerahan Award yang diselenggarakan oleh Kantor Wali Kota Seoul di Dongdamun Design Plaza. Indonesia masuk finalis dua tahun berturut-turut di tahun 2019 dan 2020.

“Masuknya Indonesia ke dalam finalis Human City Design Award/HCDA berturut-turut di tahun 2019 dan 2020 merupakan bukti nyata bahwa desain karya generasi muda Indonesia dihargai di kancah internasional,” ungkapnya.

Umar mengharapkan agar generasi muda Indonesia dapat semakin aktif berkarya dalam membuat rancangan yang inovatif dan memiliki nilai jual yang tinggi/sellable dengan mengikuti kompetisi HCDA di tahun-tahun mendatang.

Secara khusus, penjabat Wali Kota Seoul dan CEO Seoul Design Foundation menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar RI di Seoul mengenai rancangan kreatif finalis Indonesia. Airborne.bdg terdiri dari beberapa program pengembangan kapasitas masyarakat di daerah Linggawastu. Salah satu program unggulan Airborne.bdg adalah pengembangan produk daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya Ibu dan remaja putri.

Indonesia secara spesifik menerima pujian dari berbagai pihak dan media Korsel atas prestasi Indonesia masuk dalam Top Ten Finalists pada tahun 2019 dan 2020. Di tahun 2019, finalis Indonesia diwakili oleh Faris R. Kotahatuhaha dengan desain bertema Floating Salawaku di Ambon, Provinsi Maluku. Untuk ajang kompetisi tahun 2020, finalis lainnya berasal dari Brazil, Italia, Jepang, Korea Selatan, Kolombia, Thailand, Singapura, Perancis.

The Human City Design Award adalah penghargaan desain berskala internasional yang dituanrumahi bersama oleh Pemerintah Kota Seoul dan Seoul Design Foundation. Tujuan penyelenggaraan penghargaan untuk menciptakan ekosistem kota yang berkelanjutan sambil mengidentifikasikan hubungan yang harmonis antara masyarakat, lingkungan hidup dan alam sekitar. (red/pen)

Pemkot Kediri Masih Evaluasi Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca Vaksinasi Guru

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot Kediri Masih Evaluasi Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca Vaksinasi Guru

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Kediri akan mengevaluasi rencana pembelajaran tatap muka. Kota Kediri telah dilakukan vaksinasi kepada para guru mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA.

Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan segera mengevaluasi bisa tidaknya pembelajaran tatap muka. Pembelajaran rencananya tetap dengan protokol kesehatan.

“Pelaksanaan vaksinasi guru TK sampai SMP sudah 60 persen dan yang ini 60 persen juga. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya vaksin baru kita akan menuntaskan 40 persen yang belum. Sehingga kalau guru sudah divaksin, nanti kita akan mengevaluasi bisa nggak kalau kita melakukan sekolah tatap muka. Kalau bisa ya tentu tetap dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya di Kediri, Jawa Timur, Senin, 9 Maret 2021.

Abdullah Abu Bakar meninjau secara langsung proses vaksinasi COVID-19 pada para guru tingkat SMA dan yang sederajat. Selain itu, vaksinasi juga dilakukan pada para pegawai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan di tiga tempat yakni di SMA Negeri 1 Kediri, SMA Negeri 7 Kediri, dan SMA Negeri 8 Kediri.

Mas Abu atau sapaan akrab Abdullah Abu Bakar ini mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi bagi guru SMA/SMK dan pegawai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri menyasar 1.280 orang dan diharapkan bisa selesai dalam satu hari. Sementara untuk guru TK, SD, dan SMP menyasar 1.619 orang dan telah dilakukan pada hari Kamis (4/3) dan Jumat (5/3).

Abu menambahkan guru menjadi prioritas utama karena memiliki risiko yang tinggi. Maka dari itu, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada tenaga pendidik dan guru. Harapannya ke depan aktivitas belajar mengajar bisa secepatnya dilakukan, demi mencegah penyebaran COVID-19.

“Dari data yang kami punya rata-rata anak-anak muda itu kenanya OTG (orang tanpa gejala). Makanya gurunya yang memiliki risiko kami vaksin dulu. Mudah-mudahan dengan seperti ini dapat mempercepat pembelajaran tatap muka,” ujar dia.

Abu juga menilai manajemen vaksin di Kota Kediri sudah baik. Sasaran vaksinasi telah tepat dan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, puskesmas di kota ini juga telah baik melaksanakan vaksinasi dengan cukup baik, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan tepat.

Perlu diketahui Kota Kediri dalam vaksinasi COVID-19 tahap dua ini mendapatkan 2.450 vial untuk seluruh pelayan publik. Proses vaksinasi dengan risiko tinggi yang didahulukan seperti pedagang dan pejabat publik termasuk pendidik.

“Jadi yang memiliki risiko tinggi kami dahulukan, seperti pedagang pasar, ASN di pelayanan publik, TNI, Polri, dan guru. Sebentar lagi kami lakukan vaksinasi kepada tokoh agama karena mereka juga memberikan pelayanan dengan umat. Rencananya hari Rabu atau Kamis kami lakukan vaksinasi. Untuk yang hari ini vaksinasi berjalan lancar dan pas,” kata dia.

Abu meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMA Negeri 1 Kota Kediri dan SMA Negeri 7 Kota Kediri. Ia memastikan secara langsung proses vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar. (red/pen)

2 BUMN, PPI dan Petrokimia Gresik Kerja Sama Sektor Agro Industri Tingkatkan Penyerapan Pupuk Nonsubsidi

Penulis
Andik Irwanto
-
2 BUMN, PPI dan Petrokimia Gresik Kerja Sama Sektor Agro Industri Tingkatkan Penyerapan Pupuk Nonsubsidi

SuaraPemerintah.id – BUMN perdagangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI jalin kerja sama dengan Petrokimia Gresik untuk meningkatkan penyerapan pupuk nonsubsidi. Kedua perusahaan menandatangani kerja sama mengenai Customer Centric Model (CCM) di sektor agroindustri.

Hal ini diungkapkan oleh Plt Regional Manager (RM) PT PPI Cabang Surabaya, Cipto Hartoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. Kerja sama ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian khususnya mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi.

“Ini adalah program yang sangat baik, yang akan memberikan posisi yang bagus dan dominan di sektor agroindustri melalui sistem CCM ini, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian khususnya mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi. Kami sebagai distributor tentu akan sangat terbantu dalam peningkatan service excellence kepada retailer dan petani,” ujar Cipto.

Menurut Cipto, dalam program yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik mendapatkan amanah pendampingan Agro Solution di tahun 2021 seluas 16.000 hektar (ha) dan penjualan produk pupuk nonsubsidi sejumlah 8000 ton yang terdiri dari 4.800 ton NPK non-subsidi dan 3200 ton Urea nonsubsidi.

Sementara itu menurut Vice President Sales & Networking Domestic PT PPI, Hemly Jambo mengatakan bahwa trading sarana produksi pertanian (saprotan) ini merupakan bisnis regular dan captive PPI dalam kelompok produk nonpangan.

“PPI terus meningkatkan synergi value ini dengan principal Pupuk Indonesia dan Holding, sebagai strategic initiative yang akan dikembangkan dalam rencana kerja PPI di klaster pangan. Peningkatan market share akan kita gembleng di 2021 ini,” kata Hemly.

Perlu diketahui CCM merupakan salah satu program inovasi Petrokimia Gresik untuk meningkatkan penjualan pupuk nonsubsidi di pasar ritel. Yaitu dengan menyediakan pupuk berkualitas serta nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan merupakan strategi pendekatan pemasaran dan penjualan yang fokus terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen untuk meningkatkan market share produk.

Program tersebut berfokus pada kemitraan strategis dengan distributor, kios, dan petani serta membangun kekuatan digital dalam rantai pasok produk pupuk serta memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan.

Program ini diinisiasi untuk meningkatkan penjualan pupuk nonsubsidi. CCM juga berupaya meningkatkan sistem manajemen distributor excellence, memperkuat hubungan dengan distributor, ritel dan petani, memberikan input produk yang dibutuhkan oleh customer, serta standardisasi model bisnis untuk distributor dan ritel, juga mendapatkan masukan dari customer. (red/pen)

Kementerian Keuangan Raih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2020

Penulis
Sopyan
-
Kementerian Keuangan Raih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2020

 

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan meraih penghargaan dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (EUPP) serta Apresiasi Atas Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kelompok Rentan Lingkup Kementerian Lembaga yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada Selasa (9/3).

Dalam acara tersebut, empat unit kerja di Kementerian Keuangan meraih penghargaan terkait pelayanan publik, yakni KPP Pratama Karanganyar memperoleh predikat Pelayanan Prima, KPPBC TMP C Cirebon dan KPKNL Pekalongan memperoleh predikat Sangat Baik, serta KPPN Bekasi dengan predikat Baik.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga memperoleh penghargaan kantor percontohan yang menyediakan sarana prasarana pelayanan publik yang ramah untuk kaum rentan. Penghargaan ini diberikan kepada 13 kantor pelayanan Kemenkeu, yakni

  1. KPP Pratama Surakarta,
  2. KPP Pratama Sidoarjo,
  3. KPP Pratama Sukoharjo,
  4. KPP Pratama Cileungsi,
  5. KPPBC TMP Tanjung Perak,
  6. KPPBC TMP Cikarang,
  7. KPPBC TMP A Bekasi,
  8. KPPN Jakarta VI,
  9. KPPN Surakarta,
  10. KPPN Padang,
  11. KPKNL Medan,
  12. KPKNL Bukittinggi, dan
  13. KPKNL Ternate.

Capaian tersebut membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dan Komitmen Kerjasama dalam Pelayanan Publik Ramah untuk Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.

Penghargaan diterima oleh Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto mewakili Sekretaris Jenderal Hadiyanto.

Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana telah bekerja optimal agar seluruh pelayanan publik di Kementerian Keuangan bisa memenuhi standar layanan kepada stakeholder.

Kementerian Keuangan juga selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan sebagai wujud continuous improvement yang merupakan salah satu nilai Kementerian Keuangan.

 

Pemerintah Utamakan Perlindungan dan Protokol Kesehatan bagi Penempatan PMI di Luar Negeri

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Utamakan Perlindungan dan Protokol Kesehatan bagi PMI

SuaraPemerintah.id – Merebaknya pandemi COVID-19 di berbagai negara, termasuk di negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, berpengaruh pada menurunnya jumlah penempatan PMI di luar negeri.

Direktur Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketengakerjaan, Eva Trisiana, mengutarakan bahwa pada 2020, penempatan PMI hanya sebesar 113.173 orang atau menurun sekitar 40,8 persen dari jumlah penempatan pada 2019.

“Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal ini, Kemnaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri,” kata Direktur Eva di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Direktur Eva menjelaskan, selama pandemi COVID-19, pertimbangan dalam proses penempatan tidak hanya berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses masuk dari negara penempatan.

Penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan,” kata Direktur Eva

Sementara untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank tahun 2017, diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural.

“Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,” katanya.

Lebih lanjut, dalam upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI secara norprosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah.

Berbagai upaya yang dilakukannya yaitu penguatan kebijakan melalui regulasi; penguatan tata kelola melalui penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI; penguatan kerja sama luar negeri; penguatan Atase Ketenagakerjaan; penguatan sinergitas tugas dan tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan; pengembangan pusat layanan bagi CPMI/PMI dan anggota keluarganya; dan penguatan kerja sama antar lembaga.

Kemnaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) PMI nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan.

Hal ini dilakukan melalui penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi; dan penguatan tata kelola terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat dalam rantai proses ini.

 

Survei BI, Keyakinan Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Membaik di Bulan Februari 2021

Penulis
Rudi Sukmana
-
Survei BI, Keyakinan Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Membaik di Bulan Februari 2021

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) merilis hasil Survei Konsumen pada Februari 2021 dengan indikasi membaiknya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi.

Indikator keyakinan konsumen tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2021 sebesar 85,8, sedikit meningkat dari Januari 2021 yang sebesar 84,9.

Keyakinan konsumen menguat pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp1-3 juta per bulan. Secara spasial, keyakinan konsumen membaik di 7 kota yang disurvei, dengan kenaikan tertinggi di kota Surabaya, diikuti oleh Manado dan Makassar.

Keyakinan konsumen yang membaik pada Februari 2021 didorong oleh persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini, baik dari faktor ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, maupun ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Sementara itu, ia mengatakan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap positif dan relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Itu ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan ke depan.

Sebelumnya, pada survei BI Januari lalu, tercatat IKK mengalami penurunan dari 96,5 pada bulan sebelumnya menjadi 84,9.

Penurunan itu terjadi pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan mayoritas kelompok usia. Secara spasial, keyakinan konsumen menurun di 14 kota cakupan survei, dengan penurunan terbesar di kota Surabaya, diikuti oleh Bandung dan Mataram.

Dipilih Jadi Kota Terendah Angka Stunting di Indonesia, Surakarta Jadi Percontohan Penanganan Stunting

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kota Surakarta dipilih menjadi daerah percontohan program pendataan keluarga dan penurunan angka stunting oleh BKKBN. Pasalnya, angka stunting di kota itu termasuk terendah di Indonesia, dan angka kematian ibu hamil juga rendah.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo dalam kunjungan kerja ke Surakarta, Senin (8/3/2021). Hasto bertemu Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat wali kota.

“Dari 153.109 KK, kita data kondisi semua anak di Surakarta yang berisiko stunting. 53 variabel untuk data stunting untuk pengambilan kebijakan. Satu per satu by name by address akan terurai. Bersama BKKBN Pusat, Provinsi dan Kota Surakarta kita akan _launching_ Program Pendataan Keluarga pada  tangal 1 April 2021,” beber Hastho.

Hasto menjelaskan, dalam Perpres nanti akan diatur pendampingan dari tenaga kesehatan, khususnya pendampingan bidan untuk ibu hamil sehingga bisa meminimalkan stunting. Unsur kader PKK juga akan disertakan dalam pendampingannya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surakarta, Purwanti mengatakan, Kota Surakarta sudah memiliki program untuk mengantisipasi kasus stunting dan fertility rate dengan program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten).

“Kami andalkan Sultan Nikah Capingan untuk meredam sekaligus menurunkan angka stunting,” ucapnya.

RS Ibu dan Anak

Sementara itu, Gibran menyambut baik kunjungan BKKBN Pusat dan mengharapkan dukungan serta pendampingan untuk fokus pembinaan keluarga dan mengurangi angka stunting.

“Saya ingin punya rumah sakit dan Puskesmas khusus untuk ibu dan anak. Kita ingin ada satu tempat untuk fokus ibu hamil dan anak. Jangan disatukan dengan orang sakit atau yang lainnya,” jelas Gibran.

Rumah sakit khusus dan Puskesmas tersebut nantinya secara sisi pendapatan bisa menjadi sumber PAD dan menjadi sumber anggaran untuk Program Keluarga Berencana.

“Bekerja sama dengan Pak Hastho (Kepala BKKBN Pusat), kita tingkatkan pendataan KB dan sosialisasi ke masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Gibran, Pemerintah Kota Surakarta tetap berkomitmen untuk menerapkan slogan yang dikenal dengan ‘nguwongke uwong’ (memanusiakan manusia), yang dikemas dalam 3W, yakni waras (sehat), wasis (pinter) dan wareg (kenyang) dalam membangun KB.

Hastho menyambut baik harapan Gibran, agar Kota Surakarta memiliki Puskesmas khusus ibu hamil dan anak.

“Karena ibu hamil atau melahirkan itu bukan orang sakit. Secara profit bisa jadi revenue centre bukan profit centre,” tambahnya.

Perlu diketahui selama 2020, Kota Surakarta sudah mengalami kemajuan dan memenuhi target terkait data Keluarga Berencana. Di antaranya, capaian KB yang sudah 66,21 % dan angka Fertility Rate 1,8 %, padahal pemerintah pusat baru menargetkan angka 2,1% pada 2021 ini.

“Ini sangat bagus. Bahkan mengalahkan target pusat yang 2,1 %. Tinggal mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya tahun ini. Jangan sampai putus, mulai dari genre (generasi remaja). Supaya angka kepadatan penduduk di Surakarta bisa dikendalikan, masyarakat semakin sadar, bahwa dua anak lebih sehat dan lebih baik. Juga tentunya agar terbentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera,” tambahnya.

PPKM Mikro DIY : Sultan Hamengkubowono X Perbolehkan Buka Destinasi Wisata Dengan Protokol Kesehatan

Penulis
Andik Irwanto
-
PPKM Mikro DIY : Sultan Hamengkubowono X Perbolehkan Buka Destinasi Wisata Dengan Protokol Kesehatan

SuaraPemerintah.id – Selama Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memperbolehkan destinasi wisata tetap buka. Sultan menyampaikan, destinasi wisata dipersilahkan untuk buka tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah destinasi wisata andalan untuk para wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara. Bagi pencinta alam khususnya pantai, Yogyakarta masuk dalam daftar destinasi wisata yang patut dikunjungi, terlebih Kabupaten Gunungkidul.

Guide Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur Prambanan Ratu Boko, Yulianto, pada hari Minggu (7/3/2021) mengatakan “Kalau suka alam dan petualangan, bisa ke Gunungkidul,”.

Ia melanjutkan, saat ini seluruh tempat wisata di Yogyakarta telah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar jika ingin tetap buka sesuai anjuran dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X.

Beliau menambahkan “Syarat utama untuk dibuka lagi adalah protokol kesehatan. Sebelum buka, ada pihak yang memastikan protokol kesehatan sudah sesuai standar. Ada sidak dari pihak terkait,” jelasnya.

Kendati demikian, wisatawan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tidak bepergian jika sakit.

Terkait hal tersebut, Sri Sultan Hamengkubowono mengatakan “Jika ditemukan satu kasus positif maka destinasi tersebut akan ditutup untuk sementara”.

Beliau menegaskan “Buka silakan saja yang penting memenuhi persyaratan yang ditentukan saja. Tapi kalau ada yang positif ya, saya tutup,” katanya ditemui di Gedung DPRD DIY, Selasa (8/3/2021).

Disinggung terkait libur panjang Isra Miraj yang bertepatan di akhir pekan mendatang, dia menyampaikan Pemerintah Daerah akan menyiapkan kebijakannya. Namun, Sri Sultan Hamengkubowono X enggan menjelaskan secara rinci kebijakan yang akan diterapkan saat libur panjang.

“Nanti ada kebijakan sendiri,” tegasnya secara singkat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menambahkan selama PPKM, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah DIY untuk tidak bepergian jauh jika tidak ada keperluan mendesak.

Kadarmanta baskara Aji mengatatakan “PNS tidak boleh bepergian. Baru kita siapkan surat edaran nanti hari ini ditandatangani Pak Gubernur, seperti kemarin libur panjang tetap prokes termasuk di dalamnya hotel-hotel dan tempat wisata tidak ditutup,”

Aji menambahkan syarat berkunjung ke DIY bagi warga di luar DIY tetap harus memakai surat hasil antigen negatif.

“Tapi persyaratan protokol kesehatan pakai antigen dan seterusnya kita jalan,” tegas beliau.(red/azhar)

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Gubernur Sumut Luncurkan 3 Mobil Operasi Lapangan

Penulis
Sopyan
-
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Gubernur Sumut Luncurkan Tiga Mobil Operasi Lapangan

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali meluncurkan tiga unit Mobil Operasi Lapangan Bakti Kesehatan Bermartabat Sumut di Halaman Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (9/3).

Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.

Mobil Operasi Lapangan adalah bus yang dilengkapi berbagai peralatan medis, yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan medis seperti operasi bedah dan tindakan medis lainnya. Karena itu, Mobil Operasi Lapangan ini juga sering disebut sebagai ‘Rumah Sakit Berjalan’.

Seperti pendahulunya, tiga unit Mobil Operasi Lapangan ini akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah di Sumut. Gubernur menargetkan setidaknya Sumut memiliki 17 unit Mobil Operasi Lapangan yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota.

“Saya berharap minimal ada jumlahnya (mobil operasi) separuh dari 33 kabupaten/kota, atau minimal 17 bus yang siap mengatasi penyakit rakyat kita di berbagai daerah di Sumut,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit.

Menurut Edy Rahmayadi, Mobil Operasi Lapangan sangat diperlukan di Sumut. Mengingat wilayah Sumut sangat luas. Dengan Mobil Operasi Lapangan, pasien yang memerlukan tindakan operasi, tidak perlu lagi dibawa ke Kota Medan.

Mobil Operasi Lapangan digunakan untuk tindakan medis operasi kecil dan besar. Gubernur mencontohkan di mobil operasi tersebut bisa dilakukan tindakan bedah tumor kecil. “Untuk itu ke depan, ada satu unit yang sifatnya standby , setiap kendaraan ada dokter, perawat dan peralatan medis yang dibutuhkan,” kata Gubernur.

Selanjutnya, mobil akan diuji coba selama 6 bulan, kalau ini akan benar-benar bermaanfaat akan ditambah secara bertahap hingga 17 bus. Program mobil operasi lapangan akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota.

Sebagai informasi, para 27 Maret 2021 mendatang, tiga Mobil Operasi Lapangan tersebut akan berangkat ke Kabupaten Mandailingnatal untuk melakukan operasi bibir sumbing terhadap 20 orang.

Ketua Satuan Tugas Bakti Kesehatan Bermartabat Sumut dr Harry Yusmanadi mengatakan di Mobil Operasi Lapangan tersebut bisa dilakukan operasi kecil maupun besar. Bahkan timnya pernah melakukan operasi tumor seberat 35 kg.

Bus tersebut memiliki berbagai perlengkapan medis yang cukup lengkap, di antaranya meja operasi, anastesi, sterilisasi, hingga alat komunikasi. Harry menyebut, setiap bus dilengkapi dengan teknologi satelit yang memungkinkan tim dapat berkomunikasi dalam kondisi yang sulit. Setiap bus diisi oleh 15 personel.

Dijelaskan, tiga Mobil Operasi Lapangan tersebut terdiri dari dua unit bus besar dan satu bus kecil. Bus kecil digunakan untuk menjangkau medan yang sulit. Bus juga bisa digunakan untuk pasien Covid-19 apabila membutuhkan tindakan operasi, sebab mobil sudah memiliki tekanan negatif.

“Kita sudah terprogram di 33 wilayah untuk melaksanakan program Bakti Kesehatan Bermartabat, kita bisa lakukan operasi katarak, bibir sumbing dan lain sebagainya, kita juga akan kolaborasi dengan Rumah Sakit Haji yang dimiliki Pemprov dan Rumah Sakit Adam Malik,” kata Harry.

Diketahui, Mobil Operasi Lapangan pertama kali diluncurkan oleh Gubernur Edy Rahmayadi pada 19 Juni 2019, dalam acara peresmian Program Bakti Kesehatan Bermartabat Sumut, di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan.

Dengan hadirnya tiga unit Mobil Operasi Lapangan yang dibiayai Pemprov Sumut tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil. “Karena perhatian Pak Gubernur, maka sekarang kita punya mobil operasi lapangan yang diadakan Pemprov, program di 33 wilayah pun juga didukung semuanya oleh Pemprov,” ujar Harry.

1...4,4604,4614,462...4,871Halaman 4,461 dari 4,871