Beranda blog Halaman 447

OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di PT BPR Panca Dana

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Panca Dana yang beralamat di Ruko Depok Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan tiga orang tersangka, yakni AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan VAS selaku Kepala Bagian Operasional, serta telah melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap (P.21).

Selanjutnya, penyidik OJK pada Senin, 23 Februari 2026, telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok.

Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dugaan tindak pidana perbankan. Pertama, pada periode Oktober 2018 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK, VAS, dan MM diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dokumen bank melalui pencairan 96 bilyet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan deposan, dengan total nilai sebesar Rp14.024.517.848,00.

Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan, serta penggantian dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan.

Kedua, pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasi, memerintahkan, dan menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur.

Nilai baki debet tercatat per Agustus 2024 mencapai Rp32.430.827.831,00. Pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan diduga ditujukan antara lain untuk menjaga rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR, serta sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak lainnya.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 20 huruf c KUHP dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Dalam perkara ini, Penyidik OJK juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana, antara lain berupa tanah dan bangunan di wilayah Sawangan, Kota Depok, satu unit kendaraan mobil, perhiasan, serta barang bukti lainnya.

OJK menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini tidak mengganggu kegiatan operasional bank, dan pihak bank kooperatif membantu penyidik. Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus dan pegawai sebagai upaya menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. OJK akan terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Dukung Pelatihan AI bagi UMKM, Indonesia Jadi Target Terbesar di ASEAN

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seiring ditetapkannya Indonesia sebagai negara dengan target peserta terbesar dalam program AIM ASEAN, yakni 44 ribu UMKM dari total 100 ribu UMKM di sebelas negara ASEAN. Dukungan ini ditegaskan Wapres saat menerima audiensi ASEAN Foundation di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan tersebut, delegasi ASEAN Foundation memaparkan program AIM ASEAN, sebuah inisiatif pelatihan AI yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan program, mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Legal Coordinator and Project Manager AIM ASEAN, Eci Ernawati, menjelaskan bahwa di Indonesia program ini dijalankan bersama mitra lokal, termasuk KUMPUL Impact dan Kaizen Room.

“Beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan pelatihan AI, khususnya UMKM, di seluruh Indonesia, beliau akan mendukung, baik mungkin secara aksesnya kepada UMKM, kemudian juga secara tempatnya, dan kita akan support juga dari hal knowledge-nya. Jadi, memang kita mengharapkan ada kolaborasi dengan pemerintah dan Bapak Wakil Presiden sangat mendukung itu,” imbuh Eci.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Pelatihan AI dinilai tidak hanya membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga membuka peluang inovasi produk, pemasaran berbasis data, hingga perluasan akses pasar.

Selain AIM ASEAN, dalam audiensi tersebut juga dipaparkan AI Ready ASEAN Program yang menyasar 5,5 juta individu di seluruh negara ASEAN, termasuk guru, pemuda, dan orang tua. Program ini dirancang dengan pendekatan inklusif, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

Project Manager AI Ready ASEAN, Diera Gala Paksi, menyampaikan bahwa program tersebut mendapat respons positif dari Wapres karena sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Bapak Wakil Presiden cukup antusias dengan adanya program ini, apalagi ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya pemberdayaan sumber daya manusia, dan juga memberikan dukungan yang cukup baik untuk implementasi program ini, baik itu dari segi infrastruktur dan lain-lain, terutama dari sisi inklusivitas, di mana kita juga menjangkau beberapa di antaranya semacam santri, terus daerah remote areas, dan juga kaum-kaum marginal lainnya,” ujarnya.

Khusus untuk UMKM, Diera menegaskan pentingnya keberlanjutan program melalui dukungan kebijakan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan mitra pelaksana.

Baca JugaKunjungi SMA Islam Terpadu Al-Madinah, Wapres Tekankan AI Dorong Produktivitas dan Kreativitas Generasi Muda

“Kami sangat berterima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Wakil Presiden dan juga kami cukup terbantu. Tentu ini juga sejalan dengan program AI Ready ASEAN, di mana kita tidak hanya fokus ke grassroot level, tapi bagaimana membuat program ini lebih sustain lagi dengan dukungan dari pemerintah, tentunya dari sisi kebijakan dan juga dukungan lain,” ucapnya.

Melalui penguatan literasi dan pelatihan AI yang menyasar masyarakat umum maupun pelaku usaha, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu membangun kedaulatan digital berbasis kapasitas sumber daya manusia yang unggul.

“Kami berharap dengan adanya pelatihan AI, baik itu untuk masyarakat umum maupun UMKM, ini bisa membantu bagaimana Indonesia bisa daulat secara digital, dan kita juga melatih lebih banyak grassroot, baik itu masyarakatnya maupun UMKM-nya,” sambung Eci.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut tim dari KUMPUL Impact, yakni Meisha Marsella Efendi selaku Partnership Lead and Senior Program Strategist dan Marcellinus Oliver selaku Project Management Officer.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Beri Bantuan Rp5 Juta per KK untuk Korban Banjir Pamarican Ciamis

Penulis
Syifa
-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi korban banjir akibat tanggul jebol Sungai Citalahab di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Rabu (25/2).
Setibanya di Kantor Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican, KDM, sapaan Dedi Mulyadi langsung berdialog dengan masyarakat terdampak bencana yang sudah menunggu kedatangannya.
KDM lalu langsung memberi bantuan Rp5 juta kepada 170 kepala keluarga terdampak banjir sesuai hasil verifikasi. Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing korban banjir.
Semula, jumlah korban banjir yang diusulkan oleh Bupati Ciamis untuk mendapatkan bantuan sebanyak 250 kepala keluarga. Sebanyak 170 kepala keluarga memenuhi syarat mendapat bantuan, sisanya 80 kepala keluarga tidak memenuhi syarat.
Meski ada yang tidak memenuhi syarat, KDM memutuskan untuk tetap memberi bantuan kepada 80 kepala keluarga dan akan diterima pada Jumat (27/2).
“Jadi yang 80 KK tetap sama saya diproses bantuannya, mudah-mudahan dua hari selesai, nanti hari Jumat diserahkan susulannya,” ucap KDM, di Aula Desa Sukahurip, Rabu (25/2).
KDM menegaskan, bantuan harus diterima secara utuh oleh korban banjir, tanpa potongan apapun.
“Tidak boleh ada alasan apapun untuk meminta biaya administrasi. Jadi utuh harus Rp5 juta,” katanya.
Banjir akibat meluapnya air Sungai Citalahab terjadi pada Senin (23/2) dan menggenangi dua desa, yakni Desa Bangunsari dan Sukahurip. Selain rumah, sawah milik masyarakat juga tergenang banjir dan mengakibatkan puso.

Dua hari pascabanjir, masyarakat telah kembali ke rumah. Satu rumah rusak di Desa Sukahurip telah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro

Penulis
Syifa
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menyederhanakan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kebijakan Kemudahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi usaha mikro.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, penyederhanaan KKPR Darat menjadi bagian penting dalam mempercepat legalitas usaha serta memperkuat ekosistem UMKM nasional. Proses yang lebih sederhana dan terintegrasi diharapkan mampu mendorong semakin banyak pengusaha UMKM masuk ke sektor formal.

“Kami sangat mendukung terbitnya kebijakan terkait NIB yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan dan tidak memberatkan pengusaha UMKM,” kata Wamen Helvi di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya, NIB merupakan identitas usaha yang esensial bagi pengusaha UMKM untuk mengakses pembiayaan, pendampingan, serta berbagai program pemberdayaan pemerintah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14,9 juta usaha mikro telah memiliki NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah tersebut mencapai 96,9 persen dari total keseluruhan NIB yang terdaftar.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme pengusaha UMKM untuk bertransformasi menuju sektor formal. Legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pintu masuk untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang naik kelas.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 56 juta pengusaha mikro di Indonesia. Namun, baru sekitar 15 juta yang telah memiliki NIB. Artinya, masih terdapat sekitar 40 juta pengusaha UMKM yang perlu difasilitasi proses formalitasnya sekaligus dibina agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk berkolaborasi mengelola potensi besar tersebut. Masih ada puluhan juta pengusaha UMKM yang perlu diformalkan dan dibina agar dapat naik kelas serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Helvi.

Wamen Helvi kembali menekankan bahwa penyederhanaan KKPR Darat akan membuat proses legalitas usaha semakin mudah, cepat, dan terintegrasi, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan tata ruang.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan KKPR Darat bagi Usaha Mikro.

Kebijakan tersebut memangkas prosedur yang sebelumnya berlapis sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip tata ruang serta fungsi pengawasan pemerintah daerah.

“Kami ingin usaha mikro tidak lagi terbebani prosedur yang rumit. Melalui pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS), prosesnya menjadi lebih cepat dan sederhana, namun tetap bertanggung jawab. Ini merupakan bentuk dukungan nyata agar pengusaha UMKM dapat segera berusaha secara legal dan produktif,” ujar Todotua.

Dalam mekanisme baru tersebut, pengusaha UMKM cukup mengisi data lokasi usaha yang mencakup informasi administratif, alamat lengkap, luas lahan, satu titik koordinat, serta foto tampak depan lokasi usaha. Setelah data dilengkapi, pengusaha UMKM menyampaikan pernyataan mandiri kesesuaian lokasi kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Kemudahan ini tetap mengedepankan prinsip kesesuaian tata ruang dan pengawasan oleh pemerintah daerah, terutama untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif, tertib, dan berdaya saing. Penyederhanaan regulasi bukan berarti mengurangi tata kelola, melainkan memastikan regulasi bekerja untuk memberdayakan, bukan menghambat.

Dengan legalitas yang semakin mudah diakses, pengusaha UMKM diharapkan semakin percaya diri untuk berkembang, memperluas usaha, dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Pemerintah pun terus memastikan bahwa transformasi formalitas ini berjalan beriringan dengan pendampingan dan pembinaan, sehingga UMKM Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan naik kelas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadan Nyaman Bersama, Menteri Ekraf Ajak Masyarakat Aceh Perkuat Ekosistem Ekraf

Penulis
Syifa
-
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan momentum Ramadan untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas, yang berawal dari masjid maupun pondok pesantren. Melalui Safari Ramadan Nyaman Bersama di Aceh, Menteri Ekraf Teuku Riefky turut mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial semata.
“Alhamdulillah pada hari ini, kita dapat bersilaturahmi kembali di tempat yang mulia dalam rangka menyambut buka puasa bersama. Insyaallah, kita akan terus berkolaborasi untuk membangun Aceh yang kita cintai dan kita banggakan,” tutur Menteri Ekraf Teuku Riefky jelang buka puasa di Masjid Darul Huda Bambi pada Selasa, 24 Februari 2026.
Berbagai kegiatan Safari Ramadan Nyaman Bersama di Aceh dilakukan dalam bentuk agenda silaturahmi, ziarah, peninjauan pasar takjil, buka puasa bersama, hingga ramah tamah bersama pengurus masjid maupun pondok pesantren. Kunjungan kerja ini membuka ruang dialog antara pemerintah dan ekosistem ekonomi kreatif dalam merasakan suasana Ramadan yang membangun kolaborasi dengan masyarakat daerah.
Dalam perjalanan singkat ke berbagai kota di Aceh, Menteri Ekraf Teuku Riefky menyampaikan banyak hal penuh makna dan nilai ekonomi kerakyatan yang dijumpai sehingga Ramadan bisa memberikan kenyamanan bersama. Menurutnya, peran Kementerian Ekraf juga akan terus fokus pada pengembangan talenta, keterampilan, dan kapasitas pegiat ekraf di daerah.
“Saat ini, Kementerian Ekonomi Kreatif sifatnya lebih fokus pada pembangunan skill, talenta, dan kemampuan para pegiat industri kreatif sehingga dapat membantu mendorong kegiatan masyarakat di lingkungan masjid maupun pondok pesantren,” ucap Menteri Ekraf Teuku Riefky.
Kegiatan Safari Ramadan berlangsung dengan khidmat dan nyaman bersama. Agenda ini diharapkan mampu mengoordinasikan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pengurus masjid dan pondok pesantren, serta masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas selama Ramadan.
Safari Ramadan diawali dengan ziarah di Ruhul Fatayat Seulimeum yang dilanjutkan dengan salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Falah Sigli. Setelah meninjau ke SPPG Lampeude Baroh 2, Menteri Ekraf Teuku Riefky juga meninjau Jembatan Gantung Garuda di atas Sungai Tiro yang menghubungkan Desa Tiba Masjid dan Desa Trubue di wilayah Pidie.
Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menyempatkan diri ke Masjid Al Husna Pidie untuk salat ashar dan melihat pembuatan Bubur Kanji Aceh yang kaya akan rempah. Perjalanan dilanjutkan dengan belanja takjil di Pasar Beureuneun, ziarah ke Kemukiman Bambi, sampai Buka Puasa Bersama di Masjid Darul Huda Bambi. Kunjungan kerja diakhiri ke Pondok Pesantren Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga di Bireuen hingga sahur bersama.
“Pertumbuhan ekonomi semua bidang terkini harus punya skill yang kreatif sehingga membentuk fondasi awal untuk kebangkitan ekonomi dari daerah. Maka, momentum Ramadan tak hanya sekadar meningkatkan semangat dalam beribadah, tetapi kita harus semangat dalam membangun ekonomi kreatif dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan kenyamanan bersama,” ungkap Tuan Wali Jabbar yang memberikan kultum sebelum buka bersama.

Selama Safari Ramadan di Aceh, Menteri Ekraf Teuku Riefky didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antar Lembaga Rian Syaf beserta Tenaga Ahli Menteri Panji Purboyo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Hambatan PSN Onshore LNG Abadi Masela

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta pada Selasa (24/2). Menkeu menegaskan bahwa sidang tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata Menkeu.

Sejak tahun 1998, INPEX telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.

Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi PSN ini dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027. Proyek ini juga mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.

Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan terkoordinasi, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif serta penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.

Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 92 aduan telah masuk melalui kanal debottlenecking. Lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah berhasil disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.

Menutup sidang, Menkeu menegaskan pentingnya keberlanjutan forum tersebut dalam menjaga sentimen positif dunia usaha.

“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stimulus Ekonomi Ramadan, Bansos Sudah Cair 90 Persen Termasuk untuk Sumatra

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan. Hingga awal bulan suci Ramadan ini, tercatat realisasi penyaluran bansos reguler telah mencapai 90 persen secara nasional.

“Alhamdulillah proses penyaluran bansos reguler terus berjalan dan sekarang sudah lebih dari 90 persen secara nasional, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Sementara itu, untuk mendukung proses pemulihan dan stimulus ekonomi di wilayah terdampak bencana seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bansos PKH dan sembako kepada 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1,8 triliun.

“Bansos reguler untuk tiga provinsi itu diberikan kepada 1.763.038 keluarga penerima manfaat, nilai anggaranya Rp1,8 triliun,” ujarnya.

Disamping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif atau bansos kebencanaan di tiga provinsi tersebut, meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (Jadup) dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

Rinciannya, yakni santunan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia, yang sudah disalurkan kepada 990 ahli waris, dengan nilai Rp14 miliar lebih. “Dan ini terus, setiap ada surat, setelah diketemukan ahli warisnya, langsung kita salurkan untuk tiga provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” imbuhnya.

Kemudian pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, Kemensos menyalurkan bantuan jaminan hidup yang ditujukan bagi 175.211 penerima manfaat, senilai Rp450 ribu per orang selama 3 bulan.

“Nilainya Rp238 miliar lebih, ini sudah mulai proses salur, karena tentu penerima manfaatnya sudah terverifikasi. Mulai dari usulan pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Pak Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Lalu kita mulai salurkan secara bertahap melalui PT POS maupun juga BSI,” jelas Gus Ipul.

Selanjutnya, bantuan isian rumah rumah yang telah disalurkan kepada 47 ribu lebih KPM, dengan nilai lebih dari Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta.

“Kemudian adalah santunan isian untuk rumah. Baik yang di huntara atau di hunian tetap maupun juga tentu yang menyewa, atau mengikuti program terima bantuan dana tunggu hunian,” ujarnya.

Terakhir, dalam rangka stimulus sosial ekonomi, Kemensos sedang menyalurkan bantuan kepada 47 ribu lebih KPM, dengan nilai lebih dari Rp238 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan stimulan sosial ekonomi rumah sebesar Rp5 juta.

“Secara keseluruhan bansos adaptif yang kita salurkan pada tahap pertama ini adalah 632,8 miliar. Jadi ini untuk tahap pertama bansos adaptif di tiga provinsi (tersebut),” kata Gus Ipul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Bongkar Jaringan Nasional Perdagangan Bayi, 12 Tersangka Ditangkap dan 7 Bayi Diselamatkan

Penulis
Syifa
-

Bareskrim Polri mengungkap jaringan nasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang diplsukan. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 12 orang tersangka dan berhasil menyelamatkan tujuh bayi korban.

Wakabareskrim Polri Nunung Syaifuddin menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus penculikan bayi yang sebelumnya terjadi di Makassar dan ditangani secara kolaboratif lintas direktorat di Bareskrim.

“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi lintas direktorat di Bareskrim, tidak hanya Direktorat Tindak Pidana PPA, tetapi juga melibatkan Dirtipidum dan unsur lainnya. Kami ingin memastikan negara hadir melindungi setiap anak Indonesia,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Lobby Gedung Bareskrim, Rabu (25/2).

Ia menegaskan, setiap bayi yang berhasil diselamatkan merupakan nyawa yang sangat berharga sehingga pengungkapan jaringan ini mendapat perhatian khusus pimpinan Polri.

“Sebanyak tujuh bayi berhasil kami selamatkan. Ini bukan jumlah kecil, karena setiap bayi adalah nyawa yang harus dijaga. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian khusus pimpinan agar diungkap secara terang benderang,” tegasnya.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Nurul Azizah mengungkapkan, jaringan ini beroperasi sejak 2024 dan menjual bayi ke berbagai daerah melalui perantara yang direkrut lewat media sosial.

“Kami telah menetapkan 12 tersangka, terdiri dari delapan perantara dan empat orang tua kandung. Jaringan ini beroperasi di banyak wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Bali dan Papua, dengan keuntungan ratusan juta rupiah,” jelas Nurul.

Modus yang digunakan adalah menawarkan adopsi ilegal melalui platform digital seperti TikTok dan Facebook, lalu memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang dipalsukan.

Polisi juga menyita 21 ponsel, 17 kartu ATM, 74 dokumen, serta perlengkapan bayi sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Agung Suhartoyo menegaskan pihaknya akan melakukan asesmen dan rehabilitasi terhadap bayi korban untuk memastikan pengasuhan yang aman dan legal.

“Kami memberikan asesmen untuk menentukan status anak serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik, apakah kembali ke keluarga atau melalui pengasuhan alternatif sesuai aturan,” ujarnya.

Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan Atwirlany Ritonga menyebut kasus penculikan anak berindikasi TPPO masih menjadi perhatian nasional, dengan 91 kasus dan 180 korban anak tercatat sejak 2022 hingga Oktober 2025.

“Kami mengapresiasi kerja Bareskrim Polri. Kasus penculikan anak dengan indikasi TPPO adalah kejahatan serius, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan bersamaan,” katanya.

KemenPPPA bersama Kemensos akan melakukan penelusuran keluarga (family tracing), konseling, dan penempatan sementara korban melalui sistem perlindungan anak nasional. Masyarakat juga diimbau segera melapor jika menemukan indikasi perdagangan anak, termasuk melalui layanan SAPA 129.

Polri menegaskan komitmennya memberantas jaringan perdagangan orang, khususnya yang menyasar bayi dan anak sebagai kelompok paling rentan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Semangat Berbagi Ramadan, Nevi Zuairina Salurkan Paket untuk Warga Pasaman Barat Melalui Ketua DPD PKS

Penulis
Lucky PR
-

Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina.

Melalui Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat, bantuan paket Ramadan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Pasaman Barat.

Penyaluran dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Paket yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.

Dalam keterangannya, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen untuk terus membersamai masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

“Ramadan adalah bulan berbagi dan bulan menguatkan solidaritas. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di pusat, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah-tengah warga,” ujar Nevi.

Ketua DPD PKS Pasaman Barat yang mewakili penyaluran bantuan tersebut menyampaikan bahwa amanah dari Hj. Nevi Zuairina adalah agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan penuh empati. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi langsung dengan warga menjadi momen berharga untuk mendengar kondisi dan harapan mereka.

Salah seorang penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Baginya, bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu kebutuhan keluarga menjelang dan selama Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial Ramadan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Nevi Zuairina di wilayah Sumatera Barat II.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Pasaman Barat,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Kamis: Cek Titik dan Syarat Perpanjang SIM

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik di DKI Jakarta pada Kamis, guna memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi tersebut disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya.

Lima lokasi layanan SIM Keliling yang beroperasi hari ini meliputi:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mal Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Kampus Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mal Ciputra

Seluruh gerai SIM Keliling tersebut beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM asli, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Sementara SIM yang sudah kedaluwarsa wajib diproses kembali melalui mekanisme pembuatan SIM baru di Satpas yang telah ditentukan kepolisian.

Biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Adapun jenis SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan SIM Keliling, melainkan harus dilakukan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena perbedaan peruntukan. SIM B sendiri diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan berbobot lebih dari 3,5 ton.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus menunggu antrean panjang di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...446447448...4,887Halaman 447 dari 4,887