Beranda blog Halaman 4487

Yaqut Minta Jajaran Kemenag Percepat Implementasi Moderasi Beragama

Penulis
Andik Irwanto
-
Yaqut Minta Jajaran Kemenag Percepat Implementasi Moderasi Beragama

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk mempercepat implementasi moderasi beragama dalam berbagai program Kementerian Agama.

“Saya minta semuanya dapat bergerak cepat, tentunya dengan dukungan semua pihak agar menjadi perhatian. Mau ngomong apa aja, soal haji, soal pendidikan Islam, Kristen, Katolik atau apapun itu nggak akan ada manfaat yang substantif jika moderasi beragama tidak jalan,” tegas Menag Yaqut, di Kantornya, Rabu (17/2).

Menag Yaqut menyampaikan, percepatan implementasi moderasi beragama, menurut Menag Yaqut, juga salah satu komitmen Presiden Joko Widodo.

“Presiden menyampaikan untuk melakukan program besar-besaran tentang moderasi beragama. Utamanya di lembaga pendidikan dan rumah ibadah,” ungkap Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, moderasi beragama juga perlu dijabarkan dalam sub-sub tema ceramah, khutbah, maupun materi pendidikan keagamaan. Menag berharap, program-program itu bisa dijalankan dalam tahun 2021 ini.

Menag optimistis moderasi beragama dapat segera dijalankan di seluruh lini. Apalagi Pokja Moderasi Beragama Kemenag telah menyelesaikan peta jalan (roadmap) moderasi beragama. Untuk memperkuat moderasi beragama, Gus Yaqut juga mengusulkan perlunya penerbitan peraturan presiden (perpres).

“Mudah-mudahan kita bisa jalan cepat seperti yang disampaikan Pokja Moderasi Beragama. Jika kita sudah siap secara konsep, saya akan menghadap Presiden untuk meminta agar Perpres (tentang pelaksanaan moderasi beragama) dapat diproses secepatnya,” kata Menag.

Menag Yaqut pun mengapresiasi kerja Pokja Moderasi Beragama yang telah menghasilkan peta jalan. Peta jalan, kata Menag, amat bermanfaat untuk mengakselerasi penguatan moderasi beragama di Indonesia.

“Hasil perumusan Pokja sudah sempurna, sudah bisa lari. Saya ingin menjadikan momentum ini selain untuk memoderasikan cara pandang dan sikap umat beragama,” kata Menag.

Sebelumnya, Ketua Pokja Moderasi Beragama Kemenag Oman Fathurahman melaporkan kepada Menag bahwa Pokja telah menyelesaikan penyusunan peta jalan moderasi beragama. Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Tim Ahli untuk Strategi Implementasi Moderasi Beragama Alissa Wahid.

“Saat ini, peta jalan penguatan moderasi beragama ini sudah dimatangkan. Narasi peta jalan ini akan menjadi lampiran pengajuan Perpres tentang implementasi Moderasi Beragama,” ungkap Oman yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi.

Moderasi beragama menjadi misi utama gus yaqut kedepannya sebagai Menteri Agama. Hal tersebut sudah ditegaskan olehnya dalam pidato pelantikannya di istana merdeka.
Yaqut menyampaikan beberapa gebrakan yang akan ia lakukan selama memimpin menjadi Menteri Agama. Dia ingin, mengembalikan fungsi agama sebagaimana mestinya, yakni agama sebagai sumber kedamaian yang memiliki sifat mendamaikan setiap konflik yang ada. Dengan tegas ia menolak agama sebagai sumber konflik, maupun perpecahan.

“Kita kembalikan agama sebagai jalan atau solusi semua konflik atau persoalan. kita akan menolak agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Semua harus dimulai dari kementerian ini,” katanya saat Sertijab di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Dia tidak ingin ada sikap diskriminatif di negara ini. Apalagi jika sikap diskriminatif itu muncul dari Kementerian Agama yang akan ia pimpin. Dengan tegas Gus Yaqut menyatakan, Kementerian Agama RI merupakan kementerian seluruh agama di Indonesia. Sebelumnya, dia sempat mengutip ucapan mantan Presiden RI ke-empat, Abdurahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur itu.

“Gus Dur mengatakan, Kemenag itu seperti pasar. Semua ada, kecuali agama. Ini waktunya kita membuktikan bahwa Kemenag itu kementerian semua agama,” tegasnya. “Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur ya pasar agama-agama ini, semua agama ada di Kemenag, tidak ada perbedaan dan diskriminasi,” tegasnya.(red/ami)

Menperin Dorong Kawasan Industri Rapi dan Terintegrasi Mampu Tarik Investor Ataupun Daya Saing

Penulis
Andik Irwanto
-
Menperin Dorong Kawasan Industri Rapi dan Terintegrasi Mampu Menarik Investor Ataupun Daya Saing

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penting untuk mendongkrak investasi dan daya saing dalam industri. Sebuah rencana pembangunan industri kabupaten/kota (RPIK) yang sesuai ketentuan berlaku, rapi dan terintegrasi.

Menurut Agus RPIK, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021 menjelaskan perlunya industri yang tertata rapi dan terintegrasi, mampu menarik minat investor dan meningkatkan daya saing.

“Untuk itu, kami terus mendorong pembangunan kawasan industri terintegrasi, yang perlu dilengkapi berbagai infrastruktur penunjang serta selaras dengan pelestarian lingkungan,” jelasnya.

RPIK, menurut Agus, memuat arah pengembangan industri di suatu wilayah hingga 20 tahun ke depannya dan salah satunya mengenai arah pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.

“RPIK tersebut mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah (RTRW), termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi, dan daya dukungan lingkungan,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA Cahyanto memberikan apresiasi kepada pengelola kawasan industri yang telah menjalankan konsep berwawasan lingkungan.

Salah saatu contohnya yaitu kawasan industri Deltamas dan Jababeka. Menurutnya kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur drainase dan pengendalian banjir yang memadai dan telah beroperasi secara baik pada musim penghujan.

“Kami mendorong pengelola kawasan industri supaya selalu siaga dan sigap dalam menghadapi potensi banjir di musim penghujan. Kami juga mendorong kawasan industri memiliki rencana mitigasi bencana dalam rangka menghadapi potensi kejadian banjir ke depannya,” ungkapnya.

Eko menjelaskan upaya tersebut untuk meminimalkan dampak banjir terhadap proses produksi dan arus logistik bagi sektor industri.

“Bahkan, keluar masuknya pekerja ke pabrik juga terhambat kalau terjadi banjir,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kemenperin aktif berkoordinasi dan memfasilitasi semua pihak terkait dalam sinergi kebijakan pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan.

Hal ini mempertimbangkan RTRW, termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sektor industri dengan dukungan lingkungan.

“Kami menekankan ini, pengembangan kawasan industri harus memenuhi izin lingkungan,” ujarnya.

Menurut Eko, industri merupakan salah satu sektor aktivitas sektor industri selama pandemi, Kemenperin telah mengeluarkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

“Sampai saat ini, perusahaan industri dan kawasan industri yang memegang IOMKI tetap harus melaporkan kegiatan mereka selama pandemi melalui laman SIINas, dan Kemenperin memantau perusahaan yang memiliki IOMKI telah melakukan protokol kesehatan dengan baik,” paparnya.

Hingga kini, Kemenperin telah menerbitkan 18.709 IOMKI, yang membawa dampak sebanyak 5,16 juta orang yang masih bekerja dari total perusahaan tersebut.

“Di Jawa Barat, yang memiliki IOMKI berjumlah 27 kawasan industri, tersebar di Kabupaten Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor,” sebut Eko.

Eko berharap perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri dapat menerima manfaat harga gas yang kompetitif. Langkah ini diyakini dapat memacu produktivitas dan daya saing sektor industri.

“Saat ini, penerapan harga gas 6 dolar per MMBTU sudah dapat dinikmati oleh tujuh jenis industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kami optimistis harga gas ini sangat membantu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,” ujar Eko. (red/pen)

Kemenkeu Berikan Program Keringanan Utang Bagi Masyarakat, Debitur KPR RS/RSS dan UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenkeu Berikan Program Keringanan Utang Bagi Masyarakat, Debitur KPR RS/RSS dan UMKM

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN, Lukman Efendi mengatakan akan memberikan program keringanan utang bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional, meringankan beban debitur kecil, serta mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

“Kita ingin selesaikan utang lama yang ada, meningkatkan kualitas tata kelola piutang negara, dan menyambut itikad baik debitur,” kata Lukman Efendi dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.

Program ini dilaksanakan Kemenkeu ini melalui penetapan PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Lukman mengatakan program keringanan utang ditujukan untuk pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah. Kemudian utang-utang tersebut pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai 31 Desember 2020.

Kemudian Kemenkeu merinci pihak yang berhak mengikuti program ini adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar. Di mana perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta serta perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar.

Lukman menjelaskan dengan adanya program keringanan utang melalui mekanisme crash program maka para debitur tersebut diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara. Keringanan itu antara lain adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang yang meliputi keringanan utang pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, biaya lain, serta tambahan keringanan utang pokok.

Adapun besaran tarif keringanan yang diterapkan mulai dari 35 persen hingga 60 persen untuk sisa utang pokok dengan tambahan keringanan 50 persen jika lunas sampai Juni, 30 persen pada Juli sampai September, dan 20 persen pada Oktober sampai 20 Desember 2021.

Lukman juga menegaskan moratorium hanya diberikan kepada debitur yang memiliki kondisi khusus yaitu terbukti terdampak COVID-19 dan pengurusan piutang negaranya baru diserahkan setelah ditetapkan status bencana nasional pandemi. Moratorium yang diberlakukan adalah penundaan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain, penundaan pelaksanaan lelang, dan/atau penundaan paksa badan sampai pandemi dinyatakan berakhir oleh pemerintah.

Lukman menambahkan, program ini tidak berlaku untuk piutang negara yang berasal dari tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), ikatan dinas, dan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Tidak hanya itu, program keringanan utang juga tidak berlaku untuk piutang negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya.

Lukman pun mengajak para debitur atau penanggung utang agar berpartisipasi pada program keringanan utang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling lambat 1 Desember 2021.(red/pen)

Luhut dan Utusan Khusus Presiden Amerika Bahas Perubahan Iklim Kerja Sama Energi Bersih

Penulis
Andik Irwanto
-
Luhut dan Utusan Khusus Presiden Amerika Bahas Perubahan Iklim Kerja Sama Energi Bersih

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar video conference dengan John Kerry, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat (AS) untuk iklim. Luhut akan kerja sama dibidang energi bersih maupun tantangan perubahan iklim.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021, mengatakan selain soal energi bersih, keduanya membahas kerja sama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Antara lain membangun kesadaran perubahan iklim sebelum COP 26 dan kemitraan untuk meningkatkan ambisi global.

“Selain itu keduanya juga berdiskusi tentang strategi pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) dan upaya penanganan COVID-19,” katanya.

Di mana dalam waktu dekat, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC akan melaporkan penilaian terbaru tentang krisis iklim di mana semua negara besar diharapkan dapat meningkatkan ambisi iklimnya.

Indonesia meratifikasi Perjanjian Iklim Paris pada 2016, dengan target penurunan emisi dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) sebesar 29% dan 41% dengan bantuan pihak internasional.

Sementara itu menurut nggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, dan teknologi, Dyah Roro Esti, mengatakan lembaganya mendorong transisi ke energi baru dan terbarukan, meskipun untuk prosesnya saat ini tidak dapat langsung dilakukan peralihan ke sumber energi tersebut, melainkan dengan pendekatan ramah lingkungan.

“Seluruh anggota Komisi VII mempunyai komitmen yang sama untuk merealisasikan transisi energi, yang tadinya ekonomi kita sangat tergantung pada bahan bakar fosil menjadi energi yang sifatnya lebih ramah lingkungan,” ujar Esti.

Amerika akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat kepala negara itu pada 22 April mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan akan memperkuat komitmen pengurangan karbon berdasarkan Perjanjian Paris.

Jodi menambahkan dalam video conference tersebut Luhut dan John Kerry sepakat bahwa tidak boleh ada waktu yang terbuang dalam perang melawan perubahan iklim.  Kedua negara harus mulai mengembangkan rencana kerja kerja sama bilateral untuk meningkatkan skala dan cakupan ambisi iklim.

Luhut juga menegaskan kembali bahwa Indonesia senang bisa menjadikan AS sebagai mitra yang kuat dalam aksi iklim.

“Menko Luhut juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri KLHK dan Menlu siap untuk bekerja sama dengan John Kerry guna memperkuat hasil KTT 22 April 2021 yang akan datang,” katanya.
. (red/pen)

Aziz – Mansyur Resmi Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang Baru

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Muchammad Nur Aziz dan M Mansyur (Aziz-Mansyur) resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang masa jabatan 2021-2026.

Keduanya dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara virtual, bersama Wali Kota/Bupati terpilih di 17 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

Pelantikan berlangsung hikmat, dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, di Pendopo Pengabdian kompleks rumah jabatan Wali Kota Magelang, Jumat (26/2/2021).

Seperti diketahui, Aziz-Mansyur terpilih setelah KPU Kota Magelang menetapkan keduanya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang, dari hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

Ada acara pelantikan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo juga melantik Niken Ichtiaty Nur Aziz sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Magelang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyatakan, seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik ke depan akan menghadapi tantangan maupun persoalan yang kompleks.

Mulai dari masalah global pandemi Covid-19, kemudian persoalan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, teknologi, pemuda dan pemudi yang harus dioptimalkan sampai persoalan lingkungan yang serius.

“Saya yakin Bapak/Ibu bekerja keras. Ingat pula ada kelompok yang perlu diperhatikan, yakni kelompok perempuan, difabel dan anak-anak generasi yang harus dipersiapkan dengan baik, ” ucap Ganjar.

Ganjar juga menegaskan pentingnya kepala daerah memiliki akun media sosial di era sekarang. Media sosial menjadi sarana untuk mengetahui dan menindaklanjuti persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Dodone awake dewe kudu jembar,_ ususe kudu dowo_. Kritik dan cacian akan menjadi vitamin segar. Kuncinya terletak pada diri anda, dan aparatur serta dukungan keluarga tercinta. Buat saya, tuan adalah rakyat, jabatan adalah mandat, ” tandas Ganjar.

Plt Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Magelang, Tri Yamto Sutrisno mengatakan, Aziz-Mansyur dijadwalkan bertugas pada Senin (1/3/2021), yang diawali dengan apel pagi, dilanjutkan dengan briefing dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Magelang.

Setelah itu mereka akan menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Magelang dengan agenda menyampaikan pidato perkenalan.

Kemenko PMK Berkomitmen Melaksanakan RAN P4GN

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) dan Prekursor Narkotika 2020-2024 menjadi payung hukum bagi semua Kementerian dan Lembaga negara untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam mendukung Inpres tersebut, pada tahun 2020 telah melakukan sejumlah kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi sistem rehab, dan menyusun pembentukan regulasi RAN P4GN.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Iwan Eka Setiawan saat memberikan pengantar pada Sosialisasi dan Penyusunan Renaksi P4GN Tahun 2021 di Kemenko PMK pada Selasa, (23/2) lalu.

Menurut Iwan, saat ini Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas hidup manusia.

“Bisa dilihat bahwa bahaya narkoba menyerang semua orang, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai pesohor negeri,” ujar Iwan.

Iwan menjelaskan Kemenko PMK telah menunjukan komitmen yang tinggi dalam mendukung RAN P4GN tersebut salah satunya dengan terbitnya Kepmenko 17/2020 tentang Satgas P4GN.

“Tugas satgas tersebut antara lain menyusun dan menetapkan regulasi dan ketentuan perundang- undangan lainnya terkait P4GN di Kemenko PMK,  melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebaran informasi tentang P4GN, mengkoordinasikan K/L dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar, dan tugas-tugas lain,” terang Iwan.

Untuk tahun 2021, Iwan menambahkan, Kemenko PMK akan terus melaksanakan dan memperkuat rencana aksi yang terdapat di Inpres  Nomor 2/2020.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan BNN, Madiharto Tjokrowasito dalam paparannya menjelaskan bahwa Kemenko PMK secara umum telah menjalankan  implementasi RAN P4GN dengan baik.

Menurut data BNN capaian pelaksanaan implementasi RAN P4GN Kementerian/Lembaga dan Pemda pada tahun 2020 berjalan dengan baik. Tercatat 55 dari 73 K/L (atau 75,3%) sudah melaporkan implementasi Inpres 2/2020 berdasarkan pelaksanaan RAN P4GN.

Untuk Pemda, menurut BNN telah ada 249 dari 548 Pemda sudah melaporkan implementasi Inpres 2/2020 berdasarkan pelaksanaan RAN P4GN.

Madiharto berharap kedepannya perlu didorong pemangku kebijakan untuk lebih atensi dan fokus dalam melaksanakan Inpres serta mengalokasikan dukungan anggaran.

“PIC pusat dapat lebih aktif berkomunikasi dan koordinasi kepada PIC kementerian, lembaga, dan daerah agar pelaksanaan Inpres dapat lebih maksimal,” pungkas Madiharto.

Kemenkominfo Luncurkan Perangko Bergambar Jokowi Sedang Divaksin

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan perangko seri vaksinasi Covid-19. Adapun perangko tersebut bergambar Jokowi berkemeja putih dan memakai masker sedang disuntik vaksin Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan bahwa perangko tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang sedang memerangi pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi.

“Peluncuran seri perangko ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang ingin cepat dan sigap memerangi pandemi Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok,” kata Johnny saat peluncuran di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Menurut dia, Kemenkominfo berencana menerbitkan perangko yang dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode. Hal ini agar penampilan perangko lebih menarik.

“Dengan dilengkapi fitur pada perangko agar menjadi lebih detail dan menarik,” ucapnya.

Perangko seri vaksinasi Covid-19 ini ada yang bewarna merah dan biru. Selain bergambar Presiden Jokowi sedang divakin, perangko itu juga bertuliskan Vaksinasi Covid-19 #VaksinAmandanHalal.

Disaat bersamaan, Presiden Jokowi juga meresmikan Program Konektivitas Digital 2021.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, untuk mewujudkan konektivitas nasional Pemerintah tak hanya membangun konektivitas fisik tetapi juga konektivitas digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

“Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit,” ujarnya.

Pembangunan konektivitas tersebut, imbuhnya, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar.

Jokowi Ingin UMKM Berstransformasi ke Digital Jadi Supply Chain Nasional Maupun Global

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Ingin UMKM Berstransformasi ke Digital Jadi Supply Chain Nasional Maupun Global

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan pentingnya UMKM digital dalam acara Microsoft Developer’s Conference, di Jakarta, Kamis, 26 Februari, 2021. Jokowi singgung pentingya UMKM bertransformasi secara digital.

Transformasi digital adalah pintu bagi UMKM agar bisa masuk dalam marketplace digital dan menjadi bagian dari supply chain nasional maupun global.

“Kita ingin transformasi digital bisa menyasar jutaan UMKM di negara kita Indonesia. kita harus mampu menggunakan momentum pandemi untuk menyiapkan UMKM bisa naik kelas,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan transformasi digital adalah pintu masuk agar UMKM bisa masuk dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari supply chain nasional maupun global.

“Data yang saya miliki menunjukkan terjadinya peningkatan transaksi penjualan online 10 sampai 15 persen. Hal ini memperkuat kampanye nasional untuk membeli produk-produk UMKM yang terwadahi dalam e-comm erce. Apalagi kita sudah memiliki 8 juta dari 60 juta unit UMKM yang sudah terhubung dengan wadah digital,” jelas orang nomor satu di RI.

Jokowi menyampaikan perlunya dorongan lebih agar semakin banyak UMKM yang masuk dalam e-commerce.

Oleh karena itu Jokowi mengatakan pelatihan penggunaan teknologi digital untuk UMKM harus diperbanyak.

“Saat ini model pelatihan online sudah kita mulai dalam program kartu pra kerja yang sebagian besar menggunakan pelatihan bersifat ringan dan praktis. Hal seperti ini juga bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga bekerja sama dengan komunitas digital dengan memberikan pelatihan-pelatihan online secara gratis,” ujarnya.

Jokowi meyakini dengan kolaborasi yang melibatkan komunitas digital indonesia termasuk Microsoft, kekuatan Indonesia akan semakin berlipat ganda untuk mempercepat proses transformasi digital yang sedang dilakukan.

Sementara menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Syailendra, mengatakan bahwa kolaborasi antarpihak penting untuk mendorong akselerasi digital (go digital) UMKM di Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19.

“Selama masa pandemi, pelaku UMKM menghadapi tantangan besar, terutama karena daya beli masyarakat yang menurun cukup drastis,” kata Syailendra dalam peluncuran GoBiz Plus secara virtual, Selasa.

“Demi mendukung UMKM untuk bangkit dan semakin maju, upaya kolaborasi dan inovasi agar pasar UMKM Indonesia semakin luas harus menjadi prioritas,” ujarnya menambahkan.(red/pen)

 

Kemenperin : Kompetisi MOFP Tingkatkan Kreasi dan Kualitas Desainer Muda

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan dukungan penuh kepada desainer fesyen muslim nasional untuk berkarya. Bentuk dukungan tersebut hadir dalam kompetisi Modest Fashion Project (MOFP).

Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan gelaran MOFP ini akan meningkatkan pengembangan para desainer fesyen Muslim muda untuk menciptakan karya kualitas dunia.

Kompetisi MOFP merupakan kompetisi desain dan konsep bisnis fesyen Muslim, yang sudah keempat kalinya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) sejak 2018.

Ajang ini menjadi wadah berkarya bagi para desainer muda dan panggung untuk dapat meningkatkan kapasitas serta kemampuan diri, khususnya sebagai wirausaha di bidang fesyen Muslim, sekaligus mempromosikan dan memperkenalkan produk fesyen dalam negeri.

“MOFP merupakan sebuah kompetisi desain dan konsep bisnis fesyen Muslim yang pesertanya selain berpeluang untuk mendapatkan hadiah sebagai juara, juga berhak mendapatkan program pembinaan dari Ditjen IKMA bagi peserta yang dinyatakan lolos sebagai finalis 20 besar,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) IKMA Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, Gati Wibawaningsih dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2).

Gati mengungkapkan, bahwa perkembangan jumlah umat Muslim dunia menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong pertumbuhan industri fesyen Muslim.

“The State Global Islamic Ecomony Report 2020/2021 melaporkan konsumsi fesyen Muslim dunia 2019 diperkirakan mencapai US$ 277 miliar sedangkan konsumsi fesyen Muslim dunia pada 2024 yang diperkirakan mencapai US$ 311 miliar,” katanya.

Sementara itu, konsumsi fesyen Muslim Indonesia sendiri pada 2019 adalah senilai US$ 16 miliar, terbesar kelima di dunia setelah Iran, Turki, Saudi Arabia dan Pakistan.

Kemenperin melihat hal ini sebagai peluang pasar bagi pelaku industri fesyen Muslim nasional untuk mampu mengisi pasar domestik maupun global.

Gati menambahkan, pengembangan fesyen muslim di Indonesia mempunyai kinerja yang diakui di dunia internasional, berdasarkan The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mengembangkan fesyen muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki.

“Hal ini menunjukkan peluang Indonesia untuk dapat berada pada urutan pertama dan menjadi salah satu pusat fesyen Muslim dunia,” tambah dia.

Kontribusi 6,76%

Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin, kinerja ekspor industri pakaian jadi sepanjang 2020 mencapai US$ 7,04 miliar.

Industri fesyen juga sangat erat hubungannya dengan sektor industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 6,76% pada produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan non-migas 2020.

Gati menuturkan bahwa desainer memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan industri fesyen Muslim di mana para desainer dapat memberikan warna serta inovasi baru dalam pengembangan produk fesyen Muslim di Indonesia.

Sudah banyak nama-nama desainer fesyen Indonesia yang telah mendunia, dan diharapkan MOFP dapat mencetak generasi desainer fesyen yang mampu berkarya di kancah dunia mempromosikan potensi industri fesyen nasional.

“Diharapkan kompetisi ini dapat dijadikan batu loncatan bagi teman-teman sekalian para desainer fesyen untuk dapat menjadi seorang wirausaha baru di bidang fesyen Muslim yang berkualitas dan berdaya saing”, ujar Gati.

Sebagai informasi, dalam acara Kick Off MOFP 2021 yang diadakan, Kamis (25/2) menandai telah bergulirnya kompetisi yang pada tahun ini kembali dilaksanakan secara daring dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Selain peresmian tanda bergulirnya MOFP 2021, acara juga diisi dengan talkshow sosialisasi tentang pelaksanaan kompetisi MOFP 2021, serta Fashion Show Virtual karya desain para desainer finalis juara kompetisi MOFP di tahun-tahun sebelumnya yang telah dibina oleh Ditjen IKMA bekerja sama dengan para mentor desainer yang telah berpengalaman.

Mengenai Tesla Luhut Tegaskan Bukan Pabrik Mobil Tapi Lithium Battery

Penulis
Andik Irwanto
-
Mengenai Tesla Luhut Tegaskan Bukan Pabrik Mobil Tapi Lithium Battery

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Tesla Inc. Hal ini sekaligus menegaskan kerjasama Indonesia adalah baterai bukan mobil listrik.

Luhut mengaku pihaknya tidak pernah mengatakan bahwa Tesla akan berinvestasi pabrik mobil di Indonesia, saat diwawancarai Founder and Chairman CT Corp., Chairul Tanjung di CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021).

“Yang bener gini, kita sudah NDA (Non Disclosure Agreement) dengan mereka. Saya juga nggak mau lakukan kesalahan lagi. Kita tidak pernah bicara pabrik mobil. Ada enam di tempat mereka itu, ada lagi mengenai starlink, launching pad, hypersonic, ada baterai lithium pack stabilizer energy itu aja yang kita bicarakan,” jelasnya.

Luhut menjelaskan potensi Indonesia masih menarik di mata Tesla, karena memiliki nickel ore yang berlimpah. Tapi dia belum bisa bicara lebih jauh lagi karena adanya non disclosure agreement (NDA). Namun yang jelas pihaknya masih menjalin komunikasi dengan Tesla.

“Orang ribut soal pabrik listrik di India itu kejadiannya juga baru 2025 kita nggak tau bakal kejadian apa nggak. Tapi at the end kita punya bauksit, nickel ore, punya copper. Teknologi sekarang nickel ore, lithium battery dimasukkan ke kerangka mobil itu,” jelasnya.

Pemerintah juga kian mendorong pengembangan industri kepada industri hulu dan turunan dari mobil listrik salah satunya baterai.

Saat ini yang sudah di-approach adalah CATL (China Contemporary Amperex Technology) dan LG asal Korea Selatan. Selain itu produksi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan dalam pembuatan lithium baterai juga akan didorong.

Luhut menjelaskan di Weda Bay nanti akan diproduksi asam sulfat dan lithium baterai di 2023. Jadi global supply chain untuk lithium baterai ada di Indonesia begitu juga dengan turunannya.

“Selama ini kita segmented. Nanti kita buat terintegrasi. Nickel ore ada smelter dan turunanya. Copper juga ada smelter dan turunannya. Nah salah satu turunannya adalah asam sulfat yang dibutuhkan lithium battery,” ungkap Luhut. (red/pen)

 

1...4,4864,4874,488...4,869Halaman 4,487 dari 4,869