Beranda blog Halaman 4488

Resmi Dibuka, Sukuk Ritel 014 Bangkitkan Ekonomi Negeri Lewat Investasi

Penulis
Sopyan
-
Resmi Dibuka, Sukuk Ritel Seri 014 Bangkitkan Ekonomi Negeri Lewat Investasi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kembali menerbitkan Sukuk Ritel dengan seri SR014. Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

“Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pembiayaan APBN sekaligus pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, Pemerintah sejak tahun 2009 telah menerbitkan apa yang disebut SBSN Surat Berharga Syariah Negara atau biasa juga dikenal sukuk negara,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman dalam sambutannya pada acara Virtual Launching Sukuk Ritel Seri SR014  dengan tema Bangkitkan Ekonomi Negeri Lewat Investasi, Jum’at (26/02).

Luky menambahkan, pemerintah dalam menerbitkan produk Surat Berharga Negara Ritel yang berbasis syariah tidak gegabah karena harus mendapatkan fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Semua dokumen transaksi underlying asset disampaikan kepada DSN MUI untuk dilakukan assesment dan memastikan bahwa sukuk ritel ini sesuai dengan prinsip syariah.

“Sukuk ritel telah berhasil menarik minat yang sangat besar dari masyarakat. Total penerbitan saat ini sudah mencapai seri yang ke 14 pada hari ini. Kalau kita lihat dari 13 seri sebelumnya total penerbitan telah mencapai 204,6 triliun dengan jumlah total investor mencapai 350 ribuan dan tersebar di 34 provinsi. Sukuk negara merupakan instrumen investasi bagi investor termasuk investor syariah yang mungkin hanya bisa berinvestasi dan melakukan penempatan pada instrumen syariah” ungkap Luky.

Pemerintah membuka masa penawaran sukuk ritel seri SR014 yang merupakan penerbitan sukuk ritel pertama di 2021 kepada masyarakat luas yang diberi kesempatan untuk melakukan pemesanan pembelian secara online melalui sistem elektronik atau platform online melalui 30 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan masa penawaran mulai dari 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2021.

“Dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pemerintah dalam memasarkan Sukuk Negara Ritel Seri SR014 diantaranya tentu saja para mitra distribusi, DSN MUI,  Bursa Efek Indonesia, mitra kami Bank Indonesia, OJK dan LPS serta pihak terkait  lainnya termasuk rekan-rekan media yang ikut membantu mensosialisasikan penerbitan sukuk negara ritel 014 ini kepada masyarakat luas. Harapan kami kiranya penjualan dan penerbitan SR014 ini mendapatkan sambutan yang baik dari  masyarakat luas,” pungkas Luky.

Sebagai informasi,  SR014 diterbitkan dengan pemesanan mulai dari Rp 1 Juta dan memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 5,47% p.a. Sukuk Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penerbitan Sukuk Ritel menggunakan struktur akad Ijarah – Asset to be Leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

 

Tingkatkan Minat Investasi dan Daya Saing, Pembangunan Kawasan Industri Harus Tertata Rapih

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang sesuai ketentuan berlaku penting untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing Industi. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (26/2).

Menurut menperin, RPIK yang tertata rapih dan terintegrasi mampu menarik minat investor dan meningkatkan daya saing industri. “Untuk itu kami terus mendorong pembangunan kawasan industri terintegrasi, yang perlu dilengkapi berbagai infrastruktur penunjang serta selaras dengan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

RPIK, menurut Menperin, memuat arah pengembangan industri di suatu wilayah hingga 20 tahun ke depannya, dan salah satunya mengenai arah pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut. “RPIK tersebut mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukungan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto memberikan apresiasi kepada pengelola kawasan industri yang telah menjalankan konsep berwawasan lingkungan.

Contohnya, kawasan industri Deltamas dan Jababeka, yang telah memiliki infrastruktur drainase dan pengendalian banjir yang memadai dan telah beroperasi secara baik pada musim penghujan.

“Kami mendorong pengelola kawasan industri supaya selalu siaga dan sigap dalam menghadapai potensi banjir di musim penghujan. Kami juga mendorong kawasan industri memiliki rencana mitigasi bencana dalam rangka menghadapi potensi kejadian banjir ke depannya,” tuturnya.

Eko menjelaskan, upaya tersebut untuk meminimalkan dampak banjir terhadap proses produksi dan arus logisik bagi sektor industri. “Bahkan, keluar masuknya pekerja ke pabrik juga terhambat kalau terjadi banjir,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kemenperin aktif berkoordinasi dan memfasilitasi semua pihak terkait dalam sinergi kebijakan pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan. Hal ini mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sektor industri dengan dukungan lingkungan. “Kami menekankan ini, pengembangan kawasan industri harus memenuhi izin lingkungan,” ujarnya.

Menurut Eko, industri merupakan salah satu sektor aktivitas sektor industri selama pandemi, Kemenperin telah mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

“Sampai saat ini, perusahaan industri dan kawasan industri yang memegang IOMKI tetap harus melaporkan kegiatan mereka selama pandemi melalui laman SIINas, dan Kemenperin memantau perusahaan yang memiliki IOMKI telah melakukan protokol kesehatan dengan baik,” paparnya.

Hingga kini, Kemenperin telah menerbitkan 18.709 IOMKI, yang membawa dampak sebanyak 5,16 juta orang yang masih bekerja dari total perusahaan tersebut. “Di Jawa Barat, yang memiliki IOMKI berjumlah 27 kawasan industri, tersebar di kabupaten Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kab. Bogor,” sebut Eko.

Di samping itu, Eko berharap, perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri dapat menerima manfaat harga gas yang kompetitif. Langkah ini diyakini dapat memacu produktivitas dan daya saing sektor industri.

“Saat ini, penerapan harga gas USD6 per MMBTU sudah dapat dinikmati oleh tujuh jenis industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kami optimis harga gas ini sangat membantu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,” ungkapnya.

Menhub Resmikan Dermaga II Telaga Punggur Batam

Penulis
Andik Irwanto
-
Menhub Resmikan Dermaga II Telaga Punggur Batam

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian Dermaga II Pelabuhan Telaga Punggur yang dibangun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Kamis (25/2), di Batam, Kepulauan Riau.

“Ini tandanya negara hadir. Walaupun di tengah pandemi kami tetap berkomitmen untuk membangun konektivitas, khususnya pada angkutan penyeberangan,” ungkap Menhub.

Menhub mengatakan, konektivitas laut di Kepri mutlak diperlukan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil dan 96% wilayahnya adalah lautan. Dengan adanya angkutan penyeberangan ini, membantu masyarakat di Kepri untuk melakukan mobilitas sehari-hari.

“Konektivitas laut antar pulau adalah milik masyarakat kebanyakan, khususnya di Kepulauan Riau. Mereka membutuhkan angkutan penyeberangan yang berkeselamatan untuk bisa sampai ke kampung halaman dari Batam, atau yang akan menuju ke Batam untuk bekerja,” ucapnya.

Menhub mengapresiasi PT ASDP yang telah melakukan upaya yang tidak mudah untuk membangun dermaga ini, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang kurang baik karena terdampak pandemi.

Tak hanya itu, dia juga mengimbau perlu adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Kemenhub, PT ASDP dengan Pemerintah Daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, untuk menyediakan angkutan penyeberangan yang berkeselamatan dan terjangkau.

“Jadi kita kolaborasi secara bersama-sama, misalnya Pemda bisa berperan untuk ikut membangun dermaga dan memberikan subsidi tarif. Karena kegiatan angkutan penyeberangan ini merupakan bisnis yang marjinal sekali dan tidak bisa menerapkan tarif yang terlalu tinggi. Semoga dengan kolaborasi yang baik ini akan semakin banyak pulau-pulau di Kepri yang bisa dilayani, sehingga bisa memberikan makna yang baik bagi masyarakat,” tutur Menhub.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menambahkan, hadirnya dermaga baru ini didorong adanya kebutuhan pengembangan pelabuhan dan peningkatan kapasitas layanan penyeberangan yang dipicu semakin tingginya jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang via Telaga Punggur.

“Alhamdullilah, pembangunan Dermaga 2 Telaga Punggur ini rampung tepat waktu dalam 1 tahun, yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di lintasan yang cukup sibuk ini. Kami targetkan dalam waktu dekat ini dapat melayani lintasan ferry jarak jauh dengan waktu pelayaran 6-20 jam,” tegasnya.

Kendati demikian, dia menyebut, selama pandemi Covid-19, terjadi penurunan jumlah penumpang yang diangkut menggunakan angkutan penyeberangan. Sedangkan kondisi berbeda terjadi untuk logistik mengalami kenaikan 11 persen.

“Saat ini ASDP Cabang Batam telah melayani 18 lintasan penyeberangan baik perintis maupun komersial,” tandasnya.

Perlu diketahui, proyek Dermaga II Telaga Punggur senilai Rp 60 miliar ini merupakan dermaga moveable bridge dengan tipe quay wall berkapasitas 80 ton memiliki panjang 75 meter dan lebar 12 meter serta kedalaman (draft) hingga 4,125 meter yang mampu disandari kapal berukuran 560 GRT hingga 5.000 GRT. Adapun dermaga eksisting yang beroperasi saat ini, yakni dermaga 1 dengan kapasitas 30 ton dan bisa disandari kapal maksimal 1.500 GRT.(red/ami)

OJK Berkomitmen Kuat Dukung Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
OJK Berkomitmen Kuat Dukung Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sistem keuangan masih dalam kondisi terjaga di tengah upaya pemulihan perekonomian nasional dari dampak pandemi Covid 19. Ini mengacu pada data Januari 2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui, perekonomian sejumlah negara yang masih terkontraksi sepanjang tahun 2020 masih berimbas pada perekonomian Indonesia.

Namun demikian, outlook ke depan diperkirakan membaik seiring penurunan laju infeksi harian secara global dan vaksinasi global yang semakin luas. Hal itu sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter akomodatif yang terus dijalankan berbagai negara untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“IMF memperkirakan perekonomian global tahun 2021 akan pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya,” jelas Wimboh, Kamis (25/2/2021).

Perkembangan positif tersebut mendorong pasar keuangan global termasuk Indonesia menguat di bulan Februari 2021. Sampai dengan 19 Februari 2020, IHSG menguat sebesar 6,3% mtd.

Namun demikian, aksi risk on investor menyebabkan pasar SBN sedikit tertekan dengan rerata yield SBN naik sebesar 9,4 bps mtd. Investor nonresiden mencatatkan net buy di pasar saham sebesar Rp 2,49 triliun dan di pasar SBN sebesar Rp 6,5 triliun mtd (ytd pasar saham: net buy Rp 13,43 triliun; ytd pasar SBN: net buy Rp 19,9 triliun). Dari sektor perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) di bulan Januari 2021 tumbuh double digit sebesar 10,57 persen yoy.

Sementara itu, walau kredit perbankan terkontraksi -1,92 persen yoy namun tren pertumbuhannya mengindikasikan perbaikan dari bulan sebelumnya, terutama didorong oleh bank BUMN dan BPD yang tumbuh masing-masing 1,45 persen dan 5,68 persen yoy.
Di industri keuangan non-bank, piutang Perusahaan Pembiayaan terkontraksi sebesar -18,6 persen yoy, terutama disebabkan sektor rumah tangga seiring dengan masih rendahnya demand.

Sementara itu, premi asuransi yang dihimpun industri asuransi tercatat naik tinggi sebesar Rp 30,4 triliun. Dengan rincian, asuransi jiwa: Rp 19,1 triliun; asuransi umum dan eeasuransi Rp 11,3 triliun. Kemudian fintech P2P Lending November 2020 mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp 15,34 triliun atau tumbuh sebesar 13,5 persen yoy.

Hingga 23 Februari 2021, jumlah penawaran umum yang dilakukan emiten di pasar modal mencapai 16, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp 11,01 triliun.
Dari jumlah penawaran umum tersebut, 4 di antaranya dilakukan oleh emiten baru. Dalam pipeline saat ini terdapat 67 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp 22,55 triliun.

Di tengah moderasi kinerja intermediasi, profil risiko lembaga jasa keuangan pada Januari 2021 masih terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,17 persen (NPL net: 1,03 persen) dan Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 3,9 persen.
Risiko nilai tukar perbankan masih terjaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Januari 2021 sebesar 1,73 persen, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.

Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per 17 Februari 2021 terpantau pada level 157,14 persen dan 33,85 persen, di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 24,50 persen serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 535 persen dan 329 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen.
Begitupun gearing ratio Perusahaan Pembiayaan yang tercatat sebesar 2,11 persen, jauh di bawah maksimum 10 persen.

OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan telah mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Ke depan, OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. Selanjutnya, OJK juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.(red/ami)

Jokowi Resmi Lantik Gubernur Sumbar 2021-2024

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Resmi Lantik Gubernur Sumbar 2021-2024

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Gubernur serta Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kepulauan Riau (Kepri), dan Bengkulu masa jabatan 2021-2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Kamis (25/2/2021).
Tiga pasang kepala daerah itu dilantik Jokowi setelah terpilih dalam Pilkada 2020. Adapun Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dilantik adalah Mahyeldi dan Audy Joinaldy.

Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang dilantik yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Kemudian, pasangan Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah juga akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Berdasarkan pantauan dari Youtube Sekretariat, Jokowi terlebih dahulu menyerahkan petikan Keputusan Presiden (Keppres) kepada tiga pasang kepala daerah di Istana Merdeka. Setelah itu, mereka melakukan prosesi kirab ke Istana Negara didampingi Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar, Kepri, dan Bengkulu itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40P tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Guberur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu masa jabatan 2021-204.

Selanjutnya, Jokowi membimbing tiga pasang kepala daerah itu mengucapkan sumpah jabatan gubernur-wakil gubernur.

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD negara RI tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata para kepala daerah bersamaan mengikuti ucapan Jokowi.

Berhubung di tengah situasi pandemi corona, acara pelantikan pun mengikuti protokol kesehatan. Baik Jokowi, Maruf Amin, dan para kepala daerah yang dilantik terlihat memakai masker dan menjaga jarak.

Saat memberikan keterangan pers usai dilantik, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengaku akan fokus pada program 100 hari kerja. Mulai dari mempersiapkan RPJM Provinsi Sumbar, serta upaya penanganan Covid-19.

“Selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, dan juga kemudahan yang ada di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 590 ribu,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau Ansar Ahmad mengaku prioritas pertama yang akan dilakukan adalah penanganan Covid-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian di Kepulauan Riau.

“Provinsi Kepri pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya,” katanya.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan prioritas utama yang akan dikerjakan dalam 100 hari ke depan adalah yang berkaitan dengan aspek konektivitas Bengkulu dengan kawasan tengah pulau Sumatera.

“Termasuk koneksi dengan tol lintas Timur Lampung sampai Aceh sehingga akan menghadap ke Samudera Hindia dan itu adalah Bengkulu di mana pelabuhan besar di mulut Samudera yaitu Pulau Baai,” tegasnya.

Hasil Pilkada 2020. Seperti diketahui, Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember di tengah masa pandemi Covid-19. Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy memenangi pertarungan Pilgub Sumatera Barat 2020 dengan total perolehan suara 725.763. KPU Sumbar menetapkan keduanya sebagai pemenang setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dua pasangan calon lainnya.
Sedangkan, pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina berhasil keluar jadi pemenang Pilkada Kepulauan Riau usai mengantongi 308.553 suara. Mereka didukung oleh empat partai politik yaitu Golkar, NasDem, PPP, dan PAN.

Selanjutnya, Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah ditetapkan sebagai Gubernur Bengkulu setelag memperoleh suara sebanyak 418,080 suara atau 41,20 persen. Keduanya mengalahkan dua pasangan calon lainnya yaitu Helmi Hasan-Muslihan Diding Sutrisno dan Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi.(red/ami)

Jumlah Kasus Covid-19 di Bali Menurun, Pemerintah Bahas Sektor Pariwisata Bali

Penulis
Sopyan
-
Luhut Ungkap Jumlah Kasus Covid-19 di Bali Menurun, Pemerintah Bahas Sektor Pariwisata Bali

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa jumlah kasus covid-19 (corona) di Bali mengalami penurunan. Hal tersebut memungkinkan kegiatan perekonomian di Bali bisa kembali dilanjutkan, salah satunya dalam sektor pariwisata.

“Jumlah kasus covid-19 di Bali dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena diberlakukannya kebijakan pendekatan terukur dengan memperhitungkan dua faktor krusial, yaitu memungkinkan kegiatan ekonomi untuk dilanjutkan dan menegakkan implementasi protokol kesehatan di seluruh Bali, termasuk di tingkat desa,” kata Menko Luhut saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pemulihan pariwisata Bali, di Kantor Marves, Kamis (25/02/2021).

Mengenai perekonomian tersebut, Menko Luhut memaparkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika nantinya pariwisata di Bali akan dibuka kembali. Namun sebelumnya, perlu terlebih dahulu diadakan sosialisasi seperti mengenai peraturan/ regulasi tata cara pariwisata di Bali, terutama untuk wisatawan asing.

“Adapun regulasi baru yang diterapkan di Bali yakni diberlakukannya Penalty for Health Protocol. Aturan tersebut dengan tahapan awal sosialisasi dan publikasi mengenai praktek protokol kesehatan, pemantauan praktek protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan, peringatan pertama dengan diberlakukannya Penalti Administratif hingga terakhir deportasi,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Menko Luhut, dalam pemulihan ekonomi di Bali, pemerintah sudah memulai program nasional tentang vaksinasi. Diketahui kurang lebih dari 13.000 pekerja rumah sakit di Bali akan segera menerima suntikan vaksin. Hal ini diharapkan akan membawa kepercayaan lebih dari para wisatawan.

“Pemerintah Indonesia terus meningkatkan fasilitas terkait COVID-19 di seluruh Bali , termasuk dalam persiapan untuk KTT G-20 mendatang di Bali. Bukan cuma itu, Pemerintah Indonesia juga mengundang Kedutaan Besar Asing untuk melakukan kunjungan lapangan ke Bali untuk menyaksikan secara langsung langkah-langkah pengendalian Covid-19 yang diterapkan untuk menyaring dan melindungi wisatawan asing,” ungkap Menko Luhut.

“Pemerintah Indonesia meminta Kedutaan Besar di Jakarta dan Konsultan mereka di Bali / Surabaya untuk menginformasikan warga negara mereka yang tinggal di Bali untuk menghormati hukum setempat dan peraturan. Seperti di negara lain yang bertujuan memberantas Covid-19, semua pelanggaran dilakukan oleh apapun kewarganegaraan akan dituntut secara ketat oleh hukum yang berlaku,” pungkas Menko Luhut.

Dalam rapat ini, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Gubernur Bali I Wayan Koster dan beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar yang menyatakan setuju dah mendukung terhadap kebijakan/ regulasi Indonesia.

Dorong Pemulihan Ekonomi, LPEI Siap Promosikan UMKM Tembus Pasar Global

Penulis
Sopyan
-
Dorong UMKM Tembus Pasar Global, LPEI Siap Promosikan Produk UMKM di Marketplace Alibaba

SuaraPemerintah.id – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank siap membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat menembus pasar global sekaligus memfasilitasi agar produknya dapat dipromosikan di marketplace global seperti Alibaba.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mendorong agar semua pihak bersinergi supaya proses pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM berorientasi ekspor dapat bangkit lebih cepat.

“Kami akan fokus memberikan dukungan bantuan pada UMKM terdampak Covid-19 terutama UMKM yang berorientasi ekspor,” ujar Kepala Divisi Advisory Services Indonesia Eximbank Gerald Setiawan Grisanto seperti dikutip dari rilis resmi LPEI.

Gerald menambahkan, LPEI memiliki peran yang lebih luas dibandingkan perbankan biasa karena mampu memberikan pembiayaan, penjaminan, juga jasa konsultasi yang dapat dilakukan secara beriringan. Peran tersebut diberikan kepada LPEI agar mampu mendorong pertumbuhan ekspor.

Untuk UMKM yang telah melakukan ekspor, memungkinkan mendapatkan pembiayaan komersial dari LPEI. Sementara bagi UMKM yang belum ekspor tapi sudah berorientasi ekspor, LPEI telah bersinergi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membantu melalui berbagai program.

“Salah satunya adalah program CPNE (Coaching Program for New Exporters) sehingga diharapkan para UMKM dapat melakukan ekspor, mampu mengelola bisnis lebih baik, dan memperkuat relasi,” kata Gerald.

Usaha yang disupport dalam rangka ekspor, seperti UMKM yang menjadi supplier kepada eksportir. Jika UMKM belum melakukan ekspor, maka dapat mengikuti program jasa konsultasi dengan biaya yang sangat ringan. Tahun ini UMKM di daerah Solo, Bali, Medan, akan mendapatkan pelatihan dari LPEI.

 

Perkuat Persatuan Bangsa, Jokowi Luncurkan Program Konektivitas Digital

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menkominfo Johnny G Plate menandatangani sampul hari pertama Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19.

“Dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pembangunan ini dilakukan pemerintah bukan untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi untuk merangkai negara Indonesia yang sangat besar dan terdiri atas ribuan pulau.

“Untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara dan tentu saja, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar,” ujar  Jokowi.

Disebutkan, pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (Satria), pembangunan menara-menara BTS, Program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

“Saya mengapresiasi semua pihak, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah bekerja keras. Namun saya mempunyai beberapa catatan,” katanya.

Menurut Kepala Negara, utilisasi Satelit Palapa Ring harus ditingkatkan. “Jangan hanya 50% saja. Utilisasi di Indonesia Tengah dan Timur yang masih sekitar 20%. Ini harus digenjot terus,” kata Kepala Negara.

Presiden Jokowi meminta Kementerian dan Kominfo agar keberadaan Palapa Ring tidak hanya berperan sebagai backbone, tetapi harus memainkan peranan lebih.

“Tidak hanya berhenti di situ tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa Ring segera bisa dimanfaatkan seluruh rakyat kita dan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini,” kata Presiden Jokowi.

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, program Konektivitas Digital 2021 adalah program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi, terutama dalam memastikan bahwa tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan dapat bertahan pada waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Sedangkan Peluncuran Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 merepresentasikan Indonesia yang dengan cepat dan sigap memerangi Covid-19, melalui vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat agar mendapatkan kekebalan komunal atau herd immunity.

Penguatan Program Deradikalisasi, BNPT Gelar Silaturahmi Kebangsaan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menggelar kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FPKT) dan Mitra Deradikalisasi Provinsi Aceh pada Rabu, 24 Februari 2021 di Banda Aceh, Aceh.

Kegiatan silahturahmi ini dilakukan bersama Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi serta Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan,

“Acara ini merupakan penguatan program deradikalisasi BNPT baik terhadap mitra deradikalisasi maupun mitra BNPT yang telah kembali ke masyarakat,” ujar Boy Rafli dalam sambutannya yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (25/2/2021).

Dia menjelaskan, tujuan dari acara tersebut adalah mendengar pengalaman, masukan, serta keluh kesah dari pengurus FKPT dan melihat seberapa efektif program kegiatan deradikalisasi berjalan

“Kegiatan ini guna menyerap informasi terkait dinamika dalam masyarakat terutama dalam hal mengantisipasi agar potensi radikal intoleran dan yang mengarah pada kejahatan terorisme bisa tidak ada lagi,” papar Boy Rafli.

Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Aceh Kamaruzaman Bustaman Ahmad mengatakan, lokasinya masuk ke dalam kategori sedang menuju tinggi perihal intoleransi berdasarkan penelitian yang dilakukan FKPT Provinsi Aceh.

“Ada 4 hal yang mempengaruhi kategori tesebut yakni penyebaran berita hoaks, pemanfaatan kebijakan Syariat Islam Aceh sebagai pintu masuk kelompok garis keras, isu politik yang disambungkan dengan isu agama, dan masalah regional terutama di negara-negara Asia Tenggara,” kata Kamaruzaman.

Selain pengurus FKPT, Mitra Deradikalisasi juga turut memberikan pertanyaan seputar program deradikalisasi, akses untuk melanjutkan pendidikan, hingga menceritakan pengalamannya tentang social punishment yang masih ia terima hingga saat ini.

Guna merespons setiap masukan dan pengalaman yang dibagikan pengurus FKPT dan Mitra Deradikalisasi, Boy Rafli lantas mengapresiasi setiap usaha yang dilakukan pengurus FKPT Provinsi Aceh dalam mendukung upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT.

Mantan Kadiv Humas Polri ini juga menegaskan terkait peran media sosial yang luar biasa dalam upaya pencegahan preventif.

“Literasi digital bagi masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bermartabat. Menjadikan nilai-nilai hukum dan nilai etika sebagai dasar menggunakan media sosial”, kata Boy Rafli.

Selain itu, dia juga mengingatkan pentingnya dialog dengan mahasiswa guna mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikalisme.

“Pemahaman kebangsaan dirasa sangat dibutuhkan mahasiswa agar memiliki pemahaman yang sama tentang Pancasila,” tegas dia.

Boy menyebut, perbedaan yang berpotensi melahirkan kondisi ketidaknyamanan, dapat diubah menjadi kondusif dengan diskusi dan dialog.

Upaya Peningkatan Ketepatan Penerima Bantuan Pemerintah, Kemenko PMK Terus Kawal Perbaikan DTKS

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengawal upaya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh yaitu perbaikan DTKS di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kondisi saat ini terdapat 193.438 rumah tangga dengan 740.546 jiwa. Dari total jumlah jiwa tersebut faktanya masih ditemukan permasalahan terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum padan dengan data di Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebesar 27% atau 198.277 jiwa.

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK Ade Rustama mengatakan momentum pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran bahwa DTKS perlu terus dilakukan perbaikan. Tidak hanya menjaring keluarga miskin dan rentan yang telah tercatat dalam DTKS, tetapi juga menjaring orang miskin baru yang belum terdata untuk dapat diusulkan dalam DTKS akibat dampak Covid-19.

“Pemutakhiran DTKS 2021 adalah momentum dalam menyediakan data Program Perlindungan Sosial yang lebih berkualitas dan termutakhir. Tidak hanya meningkatkan cakupan Rumah Tangga DTKS dari 40% menjadi 60%, tetapi salah satu momentum dalam menyediakan data registrasi sosial ekonomi di tahun 2024 dalam mendukung reformasi perlindungan sosial,” ujarnya saat memimpin rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di Pendopo Bupati Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (25/2).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin yang turut hadir menyambut baik rapat KSP yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK. Menurutnya, kesempatan tersebut sekaligus untuk memberikan informasi kepada para Kasie Kesos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), serta para fasilitator daerah terkait pentingnya perbaikan data.

“Perbaikan data penting untuk menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengutarakan bahwa DTKS Kabupaten Pandeglang belum pernah diperbarui sejak tahun 2017. Bahkan, masih terjadi kasus ketidaktepatan sasaran untuk Bantuan Covid-19 terutama dari usulan Kemensos untuk BST berbasis DTKS.

“Kenyataannya ada KPM yang sudah meninggal, pindah, tidak layak menerima bantuan/telah mampu  maupun tidak ditemukan,” ungkapnya.

Namun demikian, komitmen perbaikan DTKS telah dilakukan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor: 460/1724-Dinsos/VII/2020 tentang pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 untuk mengupdating data DTKS melalui Musyawarah Desa/Kelurahan khusus perbaikan DTKS.

“Tentunya, ke depan juga akan dilakukan pelatihan para operator desa untuk perbaikan DTKS dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG Offline sebanyak 339 desa/kelurahan,” jelas dia.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pandeglang Ahmad Mursidi ikut menyampaikan mengenai perbaikan data NIK yang di duga tidak valid dalam pemutakhiran DTKS khusunya di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Konon, itu terjadi melalui mekanisme hak akses data kependudukan dan update data kependudukan. Mengantisipasinya, Dinas Dukcapil terus mendorong para tenaga pemutakhiran DTKS untuk dapat melakukan pengecekan data NIK di kecamatan agar disikronkan dengan hasil pendataan sebelum di sampaikan ke Dinas Sosial.

“Bagi warga dapat melakukan pengecekan NIK dan sekaligus update data kependudukan melalui web SIPANON (Sistem Informasi Pelayanan Adminduk On Line) secara Mandiri,” paparnya.

Lebih lanjut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki, yang hadir melalui daring menyampaikan selama periode 2015-2020, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pandeglang sebesar 0,10% (relative stagnan) dan pada tahun 2020 kemiskinannya meningkat menjadi 9,92%.

“Untuk kepadanan NIK dalam DTKS cukup tinggi di Pandeglang dan perbaikan akurasi DTKS dapat terus ditingkatkan dengan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi,” sebut Maliki.

Ia berharap kedepan DTKS sangat penting untuk segera diperbaiki. Pemerintah Daerah dinilai memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi validasi data minimal satu kali dalam setahun. Serta, updating data kemiskinan secara menyeluruh harus dilakukan dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan kemiskinan.

“Penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari besarnya dukungan fiskal daerah, tetapi yang terpenting adalah dengan akurasi data yang baik, sasaran penerima bantuan sosial akan lebih tepat sasaran akan lebih berpengaruh terhadap penurunan angka kemisknan,” imbuhnya.

Sebagai pesan penutup, Ade Rustama menyampaikan peningkatan ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah salah satu prasyaratnya adalah dimulai dari DTKS yang selalu termutakhirkan secara rutin. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan DTKS ke depan.

Keterlibatan lintas Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah diperlukan keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam koordinasinya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pemutakhiran DTKS perlu di dorong menjadi kegiatan rutinitas di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam pendataan. Hal ini tidak hanya memperbaiki data DTKS agar selalu termutakhirkan, namun yang tidak kalah penting adalah menjaring rumah tangga baru yang layak di usulkan untuk ditetapkan dalam DTKS untuk mengurangi exclusion error seminimal mungkin,” pungkas Ade.

Selain para pejabat terkait, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kasie Kesos seluruh Kecamatan di Pandeglang, Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan para fasilitator daerah.

1...4,4874,4884,489...4,869Halaman 4,488 dari 4,869