Beranda blog Halaman 4512

Perluas Program Kampung Iklim, Pertamina Ajak Masyarakat Ubah Sampah Rumah Tangga Jadi Berharga

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit (RU) III Plaju memperluas cakupan penerima manfaat program kampung iklim melalui pelatihan pembuatan komposter kepada masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) untuk mengajak warga di sekitar perusahaan untuk memanfaatkan sampah rumah tangga agar menjadi barang yang lebih berharga pada Minggu (14/2). 

Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung di Lorong Mulia I Kelurahan Talangbubuk dan dihadiri oleh Lurah Talangbubuk, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina RU III Plaju, dan 31 warga dari perwakilan Proklim kampung lainnya di Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

Kegiatan ini merupakan upaya Pertamina RU III Plaju untuk mendukung Kelurahan Talangbubuk untuk membina beberapa kampung lainnya di Kecamatan Plaju yang merupakan ring 1 perusahaan agar dapat mencapai penghargaan sebagai Proklim (Program Kampung Iklim) Lestari tahun 2021.

Dalam sambutan saat pembukaan pelatihan, Susanto Umar selaku Lurah Talangbubuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan.

“Seyogyanya kita tidak membuang sampah sembarangan apalagi di parit dan sungai. Justru, kita akan mengolah sampah itu sendiri. Kegiatan berupa pemanfaatan sampah organik ini akan dibimbing oleh tim Proklim Kelurahan Talangbubuk,” tuturnya.

Susanto menambahkan bahwa Kelurahan Talangbubuk sudah terlebih dahulu mencapai Proklim Utama dan melalui kegiatan ini, kedepan akan ditargetkan meraih Proklim Lestari dengan cara membina 10 kampung lainnya yang telah ditetapkan dan diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

“Mari kita bersama-sama bekerja memperbaiki kegiatan adaptasi dan mitigasi iklim sesuai apa yang sudah digariskan oleh Pemerintah Kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya melalui kegiatan pembuatan pupuk organik ini. Jadi sampah rumah tangga seperti sampah dari dapur dapat bermanfat bagi kita dan tidak dibuang percuma. Dan ini merupakan langkah awal kita menuju kebaikan,” terang Susanto memberikan motivasi kepada peserta.

Sementara itu pada kesempatan lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina RU III Plaju, Siti Rachmi Indahsari, mengharapkan bahwa tidak hanya komposter yang menjadi pupuk untuk kemudian dijual, akan dari pembuatan pupuk ini dapat mengubah kebiasaan dan perilaku warga sesuai dengan tujuan mitigasi dan adaptasi Proklim.

Maka hasil yang diperoleh dapat menjadi penggerak bagi warga lain untuk memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan.

“Semoga antusiasme para peserta yang mengikuti pelatihan komposter ini dapat menciptakan agen-agen lingkungan baru di sekitar masyarakat untuk menciptakan kebiasaan positif masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi barang berharga seperti pupuk organik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pertamina RU III Plaju untuk senantiasa memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan agar dapat berkembang bersama menjadi lebih baik,” pungkas Rachmi.

Sekilas Program Kampung Iklim di Kelurahan Talangbubuk

Proklim (Program Kampung Iklim) merupakan program berlingkup nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan perusahaan.

Adapun Proklim Lestari merupakan tahap lanjutan yang mana lokasi kampung yang telah mencapai Proklim Utama melakukan replikasi dengan membina kampung lainnya. 

Pertamina RU III Plaju telah membina Kelurahan Talangbubuk untuk menjadi Proklim Utama melalui program Kampung Kreasi Pertamina yang terdiri dari kegiatan vertical garden, metode hidroponik, dan penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

Kegiatan yang bermula di Lorong Mari sejak tahun 2018 ini telah berhasil mengubah sebuah kampung yang awalnya kumuh menjadi kampung yang bersih dan sehat.

Kegiatan yang dibina Pertamina RU III Plaju tersebut telah memberikan manfaat kepada 2.164 penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung, hingga akhirnya berhasil memperoleh penghargaan Proklim Utama Tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pengembangan Mencapai Proklim Lestari

Setelah Kelurahan Talangbubuk binaan Pertamina RU III Plaju mencapai Proklim Utama, dilakukan replikasi program dengan melaksanakan pelatihan pembuatan komposter kepada warga kampung lain sebagai langkah awal untuk mencapai tingkat selanjutnya yaitu Proklim Lestari.

Komposter ini merupakan sebuah metode pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik.

Pembuatan komposter dipilih karena merupakan awal dari pembiasaan perubahan perilaku terhadap perubahan iklim melalui pemanfaatan sampah rumah tangga.

Pada pelatihan ini, para peserta menerima 62 buah perlengkapan komposter sebagai percontohan untuk warga di kampung masing-masing.

Komposter dibuat dengan sampah dapur, daun kering, dan buah busuk. Sampah dikumpulkan dalam satu ember hingga penuh.

Sembari menunggu penuh, tiap dua hari dapat ditambahkan cairan glukosa yang bisa berasal dari gula, kecap, dan sari buah. Ketika sudah penuh, komposter ditutup rapat dan didiamkan satu hingga dua bulan hingga berwarna kehitaman.

Setelah dua bulan didapatkan dua bentuk pupuk yakni pupuk organik padat dan pupuk organik cair yang siap digunakan untuk pemupukan tanaman.

HINO Pamerkan 4 Bus Anti Covid-19, Intip Kecanggihannya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menampilkan line up kendaraan yang dapat membantu masyarakat melawan Covid-19. Bertempat di Hino Total Support Centre di Jatake, Tangerang, Hino menunjukan 4 bus anti Covid-19.

Santiko Wardoyo, Chief Operating Officer (COO)-Director PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengungkapkan pihaknya telah melihat transformasi signifikan selama pandemi Covid-19, mulai dari prosedur pengoperasian baru hingga ide–ide yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kebutuhan kendaraan komersial.

“Gagasan inilah yang akhirnya kami cetuskan melalui kendaraan–kendaraan yang akan membantu dalam memerangi pandemi ini dan untuk Indonesia Bebas Covid-19,” katanya dalam keterangan pers, Rabu (17/2/2020).

Keempat bus anti Covid-19, yakni Hino Bus R260 yang disulap oleh pemiliknya PO Sumber Alam menjadi Bio Smart & Safe Bus, ada Hino FC Bus dengan aplikasi Mobile Polymerase Chain Reaction (PCR) Lab, dan Hino Flexicab Microbus dengan bodi ambulans, dan Hino Flexicab Microbus dengan bodi mobile PCR Lab.

  • Hino Bus R260 Bio Smart & Safe Bus

Bus Hino R260, PO Sumber Alam hasil kerja sama dengan Karoseri Laksana dan dibantu oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) serta dipandu oleh Komite Nasional Keselematan Transportasi (KNKT).

Bus Hino milik PO Sumber Alam ini tidak hanya menerapkan kursi tempat duduk physical distancing dengan konfigurasi 1-1-1. Namun juga desain sirkulasi udara laminar vertikal pada kabin, untuk udara yang lebih bersih karena adanya penyedot udara dibawah kursi penumpang atau Inlet AC.

Bio Smart & Safe Bus ini terdapat penyedot udara berada di bawah, sehingga udara yang keluar dari louver AC bisa langsung turun dan terhisap oleh inlet AC yang ada di bawah untuk kemudian disterilkan lagi dengan HEPA filter dan UV-C light untuk menjadi udara yang lebih bersih.

Bus Hino Bio Smart & Safe Bus ini turut juga disemprotkan lapisan material Nano Silver untuk membunuh bakteri dan virus yang menempel di dalam bus.

Bus ini memiliki konsep untuk mengatur bagaimana sirkulasi udara di kabin menjadi lebih bersih, aman dan tentu saja lebih sehat. Jadi virus yang berkeliaran di dalam kabin dapat tersedot ke bawah dan tersaring dengan baik untuk menjadi udara yang lebih bersih di dalam bus.

  • Hino FC Bus-Bio Laboratorium dan Mobile PCR Lab

Menggunakan sasis Hino FC Bus, Bio Lab bus merupakan Mobile Lab yang didesain khusus mengikuti standar Biosafety Laboratory Level (BSL) II.

Bio Lab Bus didesain secara rinci dengan memperhatikan aspek keselamatan tenaga medis yang akan bekerja di dalamnya dan juga alur kerja beserta pembagian ruangan yang ditujukan untuk meminimalisir potensi kontaminasi terhadap sample. Bio Lab bus menerapkan jalur masuk dan keluar terpisah, dan di desain dengan ruangan laboratorium yang juga terpisah.

Ruangan yang terdapat pada bus ini antara lain changing room untuk menggunakan APD, setelah itu masuk ke anteroom, extraction room untuk analisis sampel pasien suspek Covid-19, PCR room untuk melakukan analisis real time PCR, selain itu sirkulasi udara yang menggunakan Hepa Filter untuk menghasilkan tekanan negative menghasilkan udara lebih bersih.

Selain itu bus ini memiliki kapasitas untuk bekerja hingga 24 jam, dengan total jumlah analisis sampel hingga 576 tes setiap harinya.

  • Hino Flexicab Ambulans & PCR Lab

Ini microbus dengan bodi serbaguna yang dapat dijadikan berbagai macam aplikasi. Seperti saat ini, Hino Flexicab hadir dengan aplikasi ambulans untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Microbus 4 roda ini bermesin 4.000 CC dengan tenaga 110 PS sehingga sangat andal di medan berat termasuk di jalan lurus yang berjalan panjang.

Hadir dengan ruang kabin yang luas dan sasis lebih panjang. Hino Flexicab turut dilengkapi dengan suspensi khusus bus, floating body mounting dan stabilizer depan memberikan kenyamanan dan kestabilan bagi pengendara dan penumpang di dalamnya, termasuk bagi pasien yang berada di dalam ambulans ini.

Dengan profil sasis yang tebal dan kokoh. Hino Flexicab memiliki gross vehicle weight (GVW) atau berat total kendaraan yang besar untuk membawa banyak muatan.

Mobil ini termasuk dapat digunakan sebagai PCR Lab berjalan yang hari ini turut juga HMSI tunjukan. Kendaraan ini sangat membantu pemerintah dalam meredam pandemi Covid-19 untuk tracing atau mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus Covid-19.

4 Destinasi Wisata Paling Popular yang Wajib Dikunjungi di Banten

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Secara letak geografis Provinsi Banten dekat dengan Jawa-Barat dan pulau Sumatra. Wilayah Banten memiliki pantai, daratan, hutan dan pegunungan.

Provinsi Banten mempunyai letak yang sangat strategis sehingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, transportasi darat dan transportasi udara.

Sebagai Provinsi yang tergolong baru, Banten mungkin belum cukup dikenal oleh semua lapisan masyarakat di seluruh nusantara tapi sebenarnya provinsi ini memiliki banyak sumber daya alam dan pariwisata serta kesenian tradisional.

Provinsi Banten terbagi menjadi 8 Kabupaten dan Kota dengan beragam pariwisata uniknya masing-masing.

Di antara sekian banyak objek wisata dan daya tarik wisata, Provinsi Banten telah menetapkan The Seven Wonders Banten yaitu destinasi andalan wisata di Provinsi Banten.

  1. Banten Lama

Wisata Banten yang pertama adalah wisata budaya Kota Kuno Banten atau Banten Lama. Komponen kota Banten Kuno Banten berupa Masjid Agung Banten dan makam-makam kuno ulama dan tokoh-tokoh agama yang ada di kawasan situs menjadi fokus-fokus wisatawan kunjungan wisatawan dengan tujuan untuk melakukan ziarah selain ke komponen kota lainnya dengan tujuan edukasi dan rekreasi.

Untuk menikmati wisata Kota Banten Lama ini Anda hanya akan dikenai tarif parker untuk kendaraan Anda.

  1. Pulau Umang

Pulau ini sering disebut sebagai Balinya Banten karena keindahan pasir putih dan pantainya yang masih alami.

Selain itu di Pulau Umang kalian juga bisa menikmati keindahan alam bawah lautnya yang eksotis, pasti akan membuat kamu kangen dengan tempat ini.

Lokasinya berada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, sekitar 183 km dari Ibu kota Jakarta.

  1. Gunung Krakatau

Gunung Krakatau terletak di tengah laut. Tepatnya di Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

Berjarak +45 km dari bibir pantai Desa Pasauran, Anyer, Kabupaten Serang.

Keberadaan Gunung Anak Krakatau ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Ditambah lagi Gunung Anak Krakatau ini terletak di Kawasan Wisata Pantai Anyer.

Mengingat dalam sejarah peradaban manusia modern saat ini Letusan Gunung Krakatau pada 1883 adalah letusan gunung berapi paling dahsyat sepanjang sejarah seperti yang dilansir dari Jurnal Imaji.

  1. Pulau Sangiang

Menikmati Pulau Sangiang yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten, bisa dimulai dari Pelabuhan Anyer yang berjarak 30 km dari Kota Serang.

Dari sini, pengunjung bisa menyewa perahu kemudian dilanjutkan dengan perjalanan selama 1 jam sebelum tiba di Dermaga Pulau Sangiang.

Pulau Sangiang dahulu pernah dijadikan sebagai destinasi wisata Banten unggulan dengan taraf internasional.

Ini terlihat dari sisa-sisa bangunan hotel dan rumah sakit yang bisa dilihat di pulau ini.

Namun, karena krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998, proyek besar ini pun ikut kena imbas dan akhirnya dihentikan.

Satu lagi yang menarik, di pantai ini ada menara pantau yang letaknya terdapat di pojok kanan pantai.

Menara yang memiliki ketinggian mencapai 30 meter ini digunakan TNI AL yang bertugas di Pulau Sangiang untuk melihat keadaan laut dan kapal yang sering hilir mudik di sekitar pulau ini.

 

 

Optimalkan PPKM Mikro, Satgas Covid-19 Luncurkan SE Pembentukan Posko Desa

Penulis
wicaksono
-
Optimalkan PPKM Mikro, Satgas Covid-19 Luncurkan SE Pembentukan Posko Desa

SuaraPemerintah.id – Untuk mengoptimalkan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di tingkat Desa/Kelurahan (PPKM Mikro), Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pembentukan Posko Covid-19 untuk penanganan pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan.

Tujuan pembentukan posko untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro.

“Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan semangat gotong royong, agar intevensi lebih efektif maka dibentuklah posko diseluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” jelas ya menyampaikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/2/2021) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Terdapat beberapa ketentuan agar posko dapat berjalan efektif. Yaitu pertama, menentukan struktur dan personel, yang terdiri dari aparat dan mitra desa sesuai kebutuhan.

Kedua, menentukan lokasi posko seperti memanfaatkan kantor kepala desa, atau lapangan, atau juga lokasi lainnya yang dinilai representatif. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Keempat menilai status zonasi wilayah.

“Untuk memastikan operasional posko tingkat desa atau kelurahan, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas,” imbuh Wiku.

Alur komando dan koordinasi posko terdiri dari pertama, pelaporan yaitu dari posko di tingkatan administrasi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui Satgas daerah secara berjenjang hingga ke pusat.

Kedua, supervisi dilakukan secara berjenjang oleh Poskos atau Satgas Covid-19 di tingkatan administratif yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Dan ketiga, koordinasi posko atau Satgas Covid-19 kepada pemerintah daerah di wilayah administratif yang sama.

Posko memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Dalam menjalankan fungsinya itu, posko dapat mengacu panduan teknis, pembentukan dan operasional posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Terkait anggaran, pemerintah daerah dan masyarakat tidak perlu khawatir karena telah dianggarkan dari dana desa masing-masing daerah. Rinciannya, diatur dalam Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 dengan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE.2/PK/2021.

Entaskan Kemiskinan, Program PKTD Prioritas Utama Kemendes

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar akan memprioritaskan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di 2021. Hal ini selaras dengan misi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya diketahui Pemerintah menganggarkan Rp 72 triliun, sebanyak Rp 37 triliun dialokasikan untuk program padat karya tunai desa (PKTD). Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dianggarkan sebesar Rp 29,1 triliun.

Halim Iskandar mengatakan, alokasi dana desa sebesar Rp 37,08 triliun untuk PKTD akan menciptakan 203 juta hari orang kerja.

Berdasarkan pengalaman pada 2020, kata dia, PKTD dapat membuat seorang warga desa bekerja selama delapan hari untuk satu jenis kegiatan dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif selama enam bulan.

Selain itu, lanjut dia, ada pula PKTD berbentuk ekonomi produktif melalui BUMDes. Lewat skema itu, Abdul menyebut pendapatan warga setara dengan yang didapatkan saat diberdayakan untuk membangun infrastruktur desa.

“Artinya, PKTD sudah lebih mirip seperti kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa,” kata dia dalam konferensi pers Kompetensi Pendamping Desa dan Mengefektifkan Dana Desa, Selasa (16/2)

Mendes mengatakan, target serapan kerja melalui PKTD sebanyak 4,2 juta warga desa. Warga akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan rutin selama menjalankan PKTD setiap bulan hingga enam bulan ke depan.

“Dengan kondisi tersebut dan dari pengalaman di 2020, PKTD dan dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kemiskinan di desa dan menahan jumlah pengangguran di desa,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, kata dia, penambahan penduduk miskin per September 2020 lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

Di perdesaan, jumlah penduduk miskin bertambah 250 ribu jiwa dari pada periode Maret-September 2020. Di perkotaan bertambah 876,5 ribu orang. Sedangkan secara nasional, penduduk miskin bertambah 1,13 juta orang menjadi 27,55 juta orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (15/2) menyarankan pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra kepada penduduk miskin di perdesaan.

Meskipun penambahan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih sedikit dibandingkan perkotaan per September 2020, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi. Persentase jumlah penduduk miskin desa juga masih dua digit.

Mengacu pada data BPS, per September 2015 atau pada tahun dimana program dana desa mulai digulirkan, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09 persen. Adapun pada September 2020 sebesar 13,20 persen. Padahal dana desa sudah mengucur ratusan triliun rupiah.

Menko Perekonomian Apresiasi Dukungan TNI untuk PPKM Mikro

Penulis
Andik Irwanto
-
Menko
Menko apresiasi dukungan TNI untuk PPKM Mikro

SuaraPemerintah.di – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Khususnya, keterlibatan TNI yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro.

“Kami mengapresiasi dukungan TNI yang telah memberikan 30.219 pasukan dalam operasi PPKM Mikro di 7 Provinsi prioritas untuk periode 9 s.d. 22 Februari 2021,” ujarnya saat hadir dalam Rapat Pimpinan TNI, Selasa (16/2) di Mabes TNI Cilangkap.

Selain itu, lanjut Airlangga, sebanyak 117 Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dan TNI dalam penanganan Covid-19.

“Sehingga masyarakat yang membutuhkan perawatan dapat tertolong,” tambahnya.

Dalam melaksanakan PPKM Mikro, Pemerintah meminta keterlibatan aktif dan dukungan dari satgas pusat atau satgas daerah, Satpol PP, Bhanbinsar, Bhanbinkamtibmas, Aparat Bintara Pembina Desa, Pembina Potensi Maritim, dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara, dan lain-lain.

“Perlu adanya penegakan sosialisasi untuk melaksanakan 3M, 3T, serta membantu distribusi logistik di daerah Zona Merah berupa masker dan bantuan sosial (bansos),” tegasnya.

Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pun menegaskan, Pemerintah akan terus melakukan kerja sama dengan TNI maupun POLRI untuk memastikan penanganan Covid-19 dalam hal politik, hukum, dan keamanan.

Tak lupa, Ia juga menerangkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan rebound pada tahun 2021 di kisaran 4,5-5,5%. Hal ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. “Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF,” tutur Airlangga. (red/pen)

Pemerintah Gelontorkan Stimulus Khusus Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah
Pemerintah gelontorkan stimulus untuk sektor pariwisata

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus memikirkan strategi pemulihan ekonomi nasional terutama sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.  Pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (16/2/2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas upaya pemulihan sektor pariwisata dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo.

Pembahasan utama difokuskan pada upaya mendorong sektor pariwisata agar bisa segera pulih pada tahun ini, setelah mengalami kontraksi yang dalam karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu.  Sejumlah program yang telah disiapkan pemerintah salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN yang pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran.  Pada tahun 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp 3,3 Triliun.

Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, seperti misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan KUR Pariwisata.

Menko Airlangga mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak paling besar karena pandemi Covid-19 dan pulih paling akhir.  Sehingga diperlukan stimulus atau program khusus agar terdapat perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional.  Pemerintah juga akan memperluas peserta program Kartu Prakerja di tahun 2021, bagi para pekerja di sektor pariwisata.

“Validasi data, data yang kredibel dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata.

“Perlu ada shifting target wisatawan ke Wisatawan Nusantara atau Domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” ujar Menko Airlangga.

Saat ini, Pemerintah tengah mempercepat PP untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Babel yang masih dalam proses adalah KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung.

Menko Airlangga mengingatkan pentingnya program padat karya di sektor pariwisata agar dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pekerja di sektor pariwisata dan juga wisatawan.

“Vaksinasi Covid-19 perlu diprioritaskan untuk pekerja di sektor pariwisata, agar memberikan rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan para wisatawan.  Pemerintah ingin geliat wisata mulai ada kembali, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat.” (red/pen)

Menko PMK Muhadjir Upayakan Pengadaan Mesin Plasma Konvalesen

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengupayakan adanya pengadaan mesin plasma konvalesen di Indonesia. Pasalnya saat ini jumlah mesin plasma masih sangat terbatas.

“Kebutuhan plasma konvalesen sangat tinggi, namun ketersediaan mesin masih sangat terbatas dan belum merata. Sebagian besar mesin ada di DKI Jakarta dan Surabaya. DKI Jakarta ada 16 mesin, sedangkan Surabaya empat mesin,” katanya di Surabaya, Selasa (16/2).

Dia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah bertemu membahas pendanaan terkait pengadaan mesin tersebut.

“Peralatannya memang masih langka, tak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dunia sudah sadar bahwa ini (plasma konvalesen) menjadi faktor pembeda untuk penyembuhan, apalagi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sudah merekomendasi, jadi banyak yang mencari alat ini. Kami sedang mengupayakan,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, plasma konvalesen sangat efektif dalam terapi penyembuhan pasien Covid-19, bahkan untuk pasien mengalami gejala ringan Covid-19, kesembuhannya mencapai 100 persen. Sementara untuk pasien dengan gejala berat, tingkat kesembuhan ketika terapi dengan plasma konvalesen mencapai 86 persen.

“Jangan menunggu pasien diberi plasma setelah kritis. Tapi dalam keadaan sedang segera beri plasma,” ungkapnya.

Muhadjir bersyukur saat ini pendonor plasma konvalesen sangat tinggi, sehingga yang antre mendapatkan plasma tersebut semakin turun. Meski begitu, dia memaparkan ada beberapa kesulitan yang ditemui, yakni masalah golongan darah.

“Saya mengingatkan untuk penyintas Covid-19 harap mendonorkan plasma konvalesen. Ingat kalau mereka yang penyintas ini selamat, sekarang saatnya amal bersedekah, plasmanya untuk mereka yang sedang sakit,” tutunya.

Vaksinasi Pedagang Tanah Abang, Kemenkes Kerahkan 50 Vaksinator

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengerahkan 50 vaksinator untuk memvaksin 1500-2000 pedagang blok A Pasar Tanah Abang besok pagi, Rabu (17/2/2021). Selain berasal dari Kemenkes, vaksinasi itu juga dibantu petugas dari Dinkes DKI dan TNI-Polri.

Vaksinasi itu dilaksanakan selama lima hari kedepan. Pelaksana tugas Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya berupaya agar vaksinasi perdana untuk pedagang di pasar berjalan sukses. Mereka sudah mendapat bantuan dari TNI danPolri untuk menyukseskan program tersebut.

“Jadi ada 50 orang vaksinator. Besok ada gabungan Dinkes, Kemenkes, dan TNI-Polri. Besok mereka akan turun. Jadi vaksinator dari TNI-Polri ada sepuluh,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk vaksinasi 2000 pedagang Tanah Abang itu tak membutuhkan waktu lama. Pada setiap pelaksanaan vaksinasi, hanya membutuhkan waktu 30 menit lebih.

Waktu terlama hanya saat observasi. Tahapan observasi membutuhkan waktu hingga setengah jam atau tiga puluh menit. Karena itu, dia meyakini prosesnya akan berjalan mengalir.

“Observasi harus 30 setelah divaksin. Besok seribu sampai dua ribuan. Kalau yang belum sempat di screaning besok bisa di screaning,” ungkapnya.

Dia mengakui antusiasme pedagang yang tinggi. Saat ia mendatangi pasar itu empat hari lalu, dia mendapat laporan minimnya antusias pedagang itu. Tetapi, hari ini itu justru sangat antusias mengikuti program vaksinasi.

“Memang awal itu saya datang empat hari lalu, yang daftar baru enam ribuan. Sesudah itu, tim kami datang dan sosialisasi. Ternyata sambutannya luar biasa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan
rencana penyuntikkan tahap kedua ini dilakukan pertama kali kepada para pedagang pasar.

Kurang lebih sebanyak 10 ribu pedagang di 153 pasar di Jakarta akan menjalani vaksinasi
Covid-19.

“Tahap dua akan dimulai Rabu, vaksin. Diantaranya adalah untuk pedagang pasar, dari 153 pasar, DKI sudah menyiapkan data kurang lebih 10 ribu,” ujar Riza di Balai Kota DKI.

Wamenkumham sebut Kasus Korupsi Mantan Menteri KKP dan Mensos Layak Dihukum Mati

Penulis
Andik Irwanto
-
Wamenkumham
Wamenkumham sebut eks menteri layak dihukum mati

SuaraPemerintah.id – Dua manatan menteri Jokowi yaitu Edhy Prabowo (Menteri KKP) dan Juliari Peter Batubara (Mensos) layak dituntut hukuman mati. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati atas kasus korupsi beberapa saat lalu.

Hal ini disampaikan Eddy Hiariej, sapaan Edward Omar Hiariej, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional: Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi yang ditayangkan di kanal YouTube Pengetahuan FH UGM, Selasa (16/2/2021).

“Kedua mantan menteri ini  Edhy Prabowo dan Juliari Batubara melakukakan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati,”ucap Omar dalam acara tersebut.

Diketahui, Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima suap kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster.

Edhy ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 25 November 2020.

Jelang 10 hari kemudian atau tepatnya pada Minggu (6/12/2020), KPK menjerat lagi seorang menteri yakni Juliari Batubara selaku mensos dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Menurut Eddy Hiariej, kedua mantan Menteri itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

“Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor,” tegasnya.

Adapun ancaman hukuman mati memang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Menurut dia, ada dua alasan tersebut sudah cukup membuat kedua mantan menteri tersangka tindak pidana korupsi itu layak dituntut pidana mati. (red/pen)

 

 

1...4,5114,5124,513...4,868Halaman 4,512 dari 4,868