Beranda blog Halaman 453

IDSD Jambi Meningkat, Gubernur Al Haris Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Daya Saing Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris mendorong seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Gubernur Al Haris usai diraihnya prestasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo tersebut turut dihadiri Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dalam rilis tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi meningkat dari 3,38 menjadi 3,46.

Menurut Gubernur Al Haris, capaian ini merupakan hasil kerja bersama, namun tetap memerlukan penguatan di berbagai sektor agar mampu bersaing lebih baik di tingkat nasional.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa indikator yang menunjukkan performa baik antara lain sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pasar, dan tenaga kerja yang mencatat nilai relatif tinggi.

Menurut Gubernur Al Haris, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan ini.

Dengan strategi yang tepat, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkat serta memperkuat posisi sebagai daerah yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI

Penulis
Syifa
-
Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito menggelar pertemuan bersama para menteri dan kepala badan membahas transisi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemutakhiran data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), guna memastikan penataan data berjalan tanpa mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
Hadir dalam pertemuan ini Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran kementerian/lembaga terkait di kantor BPJS Kesehatan, Senin (23/2/2026).
“Kami mendukung penuh penyusunan mekanisme transisi ini agar proses pemutakhiran data PBI JKN dapat berjalan tertib dan akuntabel. Prinsipnya, layanan kepada peserta tetap harus berjalan dan fasilitas kesehatan mendapatkan kepastian pembiayaan selama masa transisi berlangsung,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penonaktifan peserta PBI merupakan bagian dari proses transisi dalam penataan data.
“Penonaktifan kepada penerima bantuan iuran adalah proses transisi dimana nanti kepada yang sudah mampu untuk siap-siap. Yang sudah mampu tidak berhak menerima PBI untuk siap-siap,” terangnya.
Ia menekankan bahwa dalam satu bulan terakhir pemerintah memperkuat koordinasi untuk memastikan sistem jaminan kesehatan nasional tetap berjalan baik di tengah dinamika pemutakhiran data.
Lebih lanjut Menko PM Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa PBI merupakan pilar utama jaminan sosial sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara jujur dan akurat, terutama oleh para pendamping di lapangan. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan klasifikasi kesejahteraan, masyarakat pada desil 1 sampai desil 5 DTSEN termasuk kategori tidak mampu, sedangkan desil 6 dan 7 dikategorikan mampu. Saat ini, lebih dari 50 persen warga Indonesia merupakan penerima bantuan iuran.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa skema PBI dalam JKN berjalan berdasarkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. “PBI JKN yang merupakan proses bisnis kesehatan itu ada karena demand bukan supply sehingga membutuhkan alur yang tepat dalam pemenuhan pelayanan,” ujarnya.
Karena itu, alur administrasi dan pembiayaan harus dirancang secara tepat agar fasilitas kesehatan tetap dapat melayani tanpa hambatan.
Adapun Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa lebih dari 11 juta data peserta tengah dimutakhirkan, dengan sekitar 106 ribu peserta penderita sakit kronis telah otomatis aktif kembali. Para penerima PBI akan diverifikasi ulang oleh petugas BPS, pendamping sosial, dan pemerintah daerah dalam dua bulan ke depan.
“Hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan apakah penerima manfaat tersebut tetap menjadi penerima manfaat bantuan iuran jaminan kesehatan atau disarankan untuk menjadi peserta mandiri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemutakhiran ini merupakan bagian dari transformasi menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola BPS. Anggaran PBI, lanjutnya, tidak dikurangi maupun dialihkan.
Untuk menjawab kekhawatiran fasilitas kesehatan terkait pembiayaan peserta yang tengah berproses, pemerintah tengah menyusun surat edaran atau keputusan bersama yang akan mengatur masa transisi dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan berlaku efektif. Dengan demikian, ada ruang sosialisasi sekaligus kepastian pembiayaan bagi fasilitas kesehatan.
“Mekanisme ini yang sedang kita susun dalam beberapa minggu terakhir. Yang penting layanan terus jalan. Jangan ada masyarakat yang ditolak layanannya di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit,” tegasnya.
Melalui mekanisme transisi ini, pemerintah memastikan pemutakhiran data berjalan simultan dengan keberlanjutan layanan, sehingga hak masyarakat atas akses kesehatan tetap terlindungi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IDSD Jambi Meningkat, Gubernur Al Haris Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Daya Saing Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris mendorong seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Gubernur Al Haris usai diraihnya prestasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo tersebut turut dihadiri Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dalam rilis tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi meningkat dari 3,38 menjadi 3,46.

Menurut Gubernur Al Haris, capaian ini merupakan hasil kerja bersama, namun tetap memerlukan penguatan di berbagai sektor agar mampu bersaing lebih baik di tingkat nasional.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa indikator yang menunjukkan performa baik antara lain sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pasar, dan tenaga kerja yang mencatat nilai relatif tinggi.

Menurut Gubernur Al Haris, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan ini.

Dengan strategi yang tepat, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkat serta memperkuat posisi sebagai daerah yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ciptakan Iklim Industri Sehat, Bea Cukai Intensifkan Asistensi ke Pelaku Usaha Cukai

Penulis
Syifa
-

Bea Cukai wujudkan peran pembinaan dan asistensi kepada pelaku usaha di bidang cukai melalui rangkaian kunjungan langsung ke perusahaan hasil tembakau di berbagai daerah. Selain menekankan aspek pengawasan, Bea Cukai juga menggunakan pendekatan dialog dan solusi agar industri dapat tumbuh sehat, patuh, serta memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian dan perlindungan masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa asistensi merupakan bagian dari strategi membangun kepatuhan berbasis kemitraan. “Bea Cukai hadir tidak semata sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra pembina yang mendampingi pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya. Dengan kepatuhan yang kuat, industri dapat berkembang secara berkelanjutan dan masyarakat pun terlindungi dari peredaran barang kena cukai ilegal,” katanya.

Di Malang, Bea Cukai Malang melaksanakan Asistensi Perusahaan Hasil Tembakau kepada PT Gala Jabo Jaya pada Kamis (29/1). Perusahaan tersebut baru memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), sehingga pendampingan awal menjadi krusial untuk memastikan tata kelola usaha berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan asistensi dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi yang memberikan penguatan mengenai kewajiban pelaporan, tata cara pelaksanaan usaha, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan di bidang cukai hasil tembakau. Pendekatan partisipatif dan solutif diterapkan dengan membuka ruang diskusi atas dinamika dan tantangan yang dihadapi perusahaan pada tahap awal operasional.

Bagi pelaku usaha, asistensi ini memberikan kepastian regulasi dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha. Sementara bagi masyarakat, kepatuhan industri berarti berkurangnya potensi peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Selain pendampingan kepada pengusaha baru, Bea Cukai juga melaksanakan kegiatan Pencacahan Pita Cukai sebagai agenda rutin tahunan pengawasan barang kena cukai (BKC). Dalam kegiatan yang dilaksanakan Bea Cukai Yogyakarta, pita cukai yang sudah tidak berlaku dicacah atau dimusnahkan langsung di lokasi perusahaan. Pita yang telah dicacah dapat dikembalikan oleh pengusaha untuk memperoleh pengembalian cukai sesuai ketentuan.

Langkah ini berperan penting dalam mendukung kelancaran transisi tarif cukai, mencegah potensi penyalahgunaan pita cukai ilegal, serta memastikan pembaruan stok pita cukai dengan desain terbaru. Dengan administrasi yang tertib, pelaku usaha memperoleh kejelasan mekanisme pengembalian haknya, sementara negara dan masyarakat terlindungi dari potensi penyimpangan.

Sementara itu, di Kota Pematangsiantar, Bea Cukai Pematangsiantar melaksanakan Customs Visit Customer ke PT Wongso Pawiro yang beralamat di Jl. Kalimantan, Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Selasa (10/2). Kunjungan ini menjadi wadah komunikasi antara otoritas dan pelaku industri rokok, sekaligus bagian dari fungsi industrial assistance.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan terkait pengajuan dokumen cukai maupun proses operasional lainnya. Bea Cukai memastikan kepatuhan terhadap legalitas pita cukai, pelaporan, serta pembaruan ketentuan di bidang cukai. Pendekatan ini membantu perusahaan beradaptasi dengan regulasi secara tepat waktu, sehingga proses produksi dan distribusi tetap lancar.

Budi menambahkan, kunjungan dan asistensi yang dilakukan secara konsisten merupakan investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem industri yang sehat. “Ketika pelaku usaha memahami regulasi dan menjalankannya dengan benar, maka penerimaan negara terjaga, persaingan usaha berlangsung adil, dan masyarakat terlindungi. Inilah esensi pengawasan yang berimbang antara pelayanan dan penegakan aturan,” pungkasnya.

Melalui rangkaian asistensi di berbagai daerah, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk mendorong industri hasil tembakau yang tertib, transparan, dan berintegritas, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kolaborasi Pusat dan Daerah, Menteri PKP Siapkan Skema Komprehensif Atasi Permukiman Kumuh

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah guna membahas percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif, Senin (23/2).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah bupati di Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengombinasikan program penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani secara terpadu.

Penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.

Menurut Menteri PKP, selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.

“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat. Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegas Menteri PKP.

Gubernur Jambi dan Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan sepakat dengan gagasan Menteri PKP bahwa penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial. Keduanya menilai perbaikan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan kawasan kumuh baru di kemudian hari.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.

“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujar Menteri PKP.

Melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga disertai penguatan ekonomi masyarakat. Dengan menggabungkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya peningkatan kualitas permukiman dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Ketahanan Pangan, Mendag Busan Dorong Pemanfaatan Gudang SRG oleh Bulog

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan peran strategis Sistem Resi Gudang (SRG) dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia pun mendorong agar gudang-gudang SRG dapat dimanfaatkan Bulog untuk menyimpan komoditas pangan seperti gabah, beras, dan jagung. Menurut Mendag Busan, sinergi ini menjadi bukti optimalisasi pemanfaatan gudang SRG dalam strategi penguatan cadangan pangan guna mendukung Program Asta Cita Presiden RI di bidang swasembada pangan.

Penegasan tersebut disampaikan Mendag Busan usai meninjau Gudang SRG Kecamatan Glumpang Tiga di Kabupaten Pidie, Aceh, Senin (23/2). Turut mendampingi Mendag Busan, yaitu Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan.

“Gudang-gudang SRG saat ini dimanfaatkan Bulog yang membutuhkan dukungan infrastruktur penyimpanan yang memadai. SRG telah menjadi bagian penting dalam memperkuat cadangan pangan,” ujar Mendag Busan.

Gudang SRG Kabupaten Pidie saat ini menampung beras Bulog sebanyak 2.300 ton untuk mendukung program bantuan pangan periode Februari–Maret 2026. Selain Pidie, di Aceh terdapat pula gudang SRG yang dimanfaatkan untuk menyimpan komoditas beras Bulog, yaitu di Pidie Jaya sebanyak 1.817 ton dan Bireuen sebanyak 1.394 ton. Menurut Mendag Busan, optimalisasi ini menunjukkan bahwa SRG dapat berfungsi sebagai manajemen stok untuk mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan.

Mendag Busan menambahkan, pemanfaatan SRG akan dilakukan secara berkelanjutan dalam siklus pengelolaan cadangan beras. “Setelah stok tersalurkan, gudang akan diisi kembali dari panen 2026. Artinya, SRG menjadi bagian dari sistem pengelolaan cadangan pangan yang berkesinambungan,” tegasnya.

Gudang SRG Kabupaten Pidie dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2010 dan telah memperoleh persetujuan menjadi gudang SRG dari Bappebti. Gudang ini dikelola Koperasi Jasa Beumakmu dan dimanfaatkan untuk penyimpanan beras yang mendukung Program Swasembada Pangan Bulog.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pendataan Bantuan untuk Penyintas Bencana Sumatera Bakal Dipercepat

Penulis
Syifa
-

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pihaknya bakal mempercepat pendataan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada penyintas bencana di Sumatera. Tito menyampaikan, langkah ini sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

“Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak tenis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” kata Tito dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menekankan, kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat. Pemerintah sendiri telah merancang berbagai skema bantuan untuk mendukung penyintas bencana, termasuk bantuan perbaikan rumah dan bantuan pembiayaan hidup.

Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori, yakni rusak ringan Rp15 juta, sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Bantuan itu disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara bantuan pembiayaan hidup terdiri dari stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta bagi korban bencana, serta bantuan jaminan hidup sebesar Rp15.000 per hari. Tito berharap, bantuan ini dapat segera diterima oleh penyintas bencana, sehingga tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan.

Tito juga mengajak pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam mempercepat proses validasi data. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh bantuan dapat segera diterima oleh penyintas bencana di Sumatera. Hal ini penting karena akan mempercepat proses pemulihan kehidupan mereka.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rincian Lengkap Bansos Rp2,56 Triliun dari Kemensos: PKH, Sembako, hingga Santunan Rp15 Juta

Penulis
Syifa
-
Kementerian Sosial (Kemensos) secara bertahap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan hingga saat ini, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan senilai Rp2.564.805.321.880 di tiga wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan mencakup bantuan sosial reguler, bantuan sosial kedaruratan dan bantuan sosial adaptif.
“Ini adalah bantuan yang sudah disalurkan. Pertama bantuan reguler disalurkan kepada 1,7 juta lebih KPM, total anggaran Rp1,8 T. Ini untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Kemudian ada bansos kedaruratan untuk masa kedaruratan, dan berikutnya bansos adaptif,” jelas Gus Ipul pada Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjabarkan bansos reguler yang diberikan kepada 1.763.038 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat terdiri dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai). Keseluruhan anggaran yang telah tersalur hingga kini mencapai Rp1.832.738.125.000.
Untuk menangani bencana dan pemulihan pascabencana, Kementerian Sosial juga menggelontorkan bansos kedaruratan senilai Rp99.194.346.880. Adapun bantuan kedaruratan tersebut dipergunakan untuk melengkapi bufferstock logistik, dapur umum di berbagai daerah, sembako dan berbagai kebutuhan pokok lain yang membantu kelangsungan hidup korban bencana di masa kedaruratan.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bansos adaptif, Bansos adaptif tersebut diberikan sebagai dukungan Kementerian Sosial agar para korban dan keluarga bisa bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Saat ini, Kementerian Sosial sudah menyalurkan bansos adaptif senilai lebih dari Rp632,7 M.
“Bansos adaptif yang sekarang sedang proses salur semuanya Rp637 M lebih,” ujar Gus Ipul.
Ada beberapa macam bansos adaptif yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Pertama adalah santunan ahli waris. Kemensos telah memberikan santunan ahli waris kepada ahli waris 990 korban meninggal. Setiap ahli waris mendapatkan santunan senilai Rp15 juta.
Agar warga terdampak bisa hidup layak dan terbantu pemenuhan gizinya, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan jaminan hidup senilai Rp450.000 per orang selama 3 bulan bagi 175.211 warga yang terdampak bencana.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memberikan santunan isian rumah senilai Rp3 juta per Kepala Keluarga (KK). Santunan tersebut dapat dipergunakan oleh korban bencana untuk membeli perabotan atau perkakas yang bisa menunjang kehidupan mereka di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Sebanyak 47.688 KK yang telah diasesmen dan divalidasi juga mendapatkan bantuan stimulan sosial ekonomi. Besaran bantuan bagi masing-masing keluarga bernilai Rp5 juta. Dengan bantuan stimulan tersebut, diharapkan warga terdampak bisa kembali menggerakkan roda perekonomian keluarga.
Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan bantuan tersebut masih terus berproses dan bertahap. Saat ini, Kementerian Sosial sosial akan menyalurkan bantuan kepada 37 kabupaten/kota yang telah divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Progres per hari ini dapat kami laporkan, sudah ada 37 dari 53 kabupaten/kota yangh telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap disalurkan. Itu semua sudah diverifikasi dan divalidasi,” ujar Gus Ipul.

Turut hadir dalam Rapat Satgas Pemulihan Bencana ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta perwakilan dari Danantara dan Kementerian/Lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Pastikan Stok Daging Sapi Jakarta Aman dan Harga Stabil Jelang Ramadan–Idulfitri

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan stok daging sapi aman dan harga tetap stabil selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Kepastian itu disampaikannya saat meninjau kedatangan sapi impor asal Australia di Dermaga 101 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (23/2).

“Faktor inflasi di Jakarta biasanya meningkat saat Ramadan dan Idulfitri, terutama pada komoditas daging, cabai, dan beras. Dengan masuknya sapi dari Australia ini, kami berharap harga daging bisa tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Perumda Dharma Jaya resmi menerima kedatangan sapi impor dari Australia sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga daging menjelang Idulfitri. Hingga saat ini, sebanyak 3.100 ekor sapi telah tiba dari total 7.500 ekor yang direncanakan dalam tahap awal pengadaan.

Gubernur Pramono mengatakan, impor ini menjadi momentum penting setelah 28 tahun Jakarta tidak melakukan impor sapi langsung dari Australia. Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada Pemprov DKI menjadi bukti kesiapan Jakarta dalam mengelola pasokan daging secara mandiri dan profesional.

Menurutnya, impor tersebut tidak lepas dari hubungan kerja sama internasional yang telah terjalin, termasuk skema sister city antara Jakarta dan sejumlah kota di Australia. Kerja sama itu dinilai memperkuat kepercayaan serta memperlancar proses distribusi dan pengawasan kualitas ternak.

“Kami memiliki kerja sama sister city dengan beberapa kota di Australia, dan itu ikut memperkuat hubungan serta kepercayaan yang ada. Dengan dasar kerja sama tersebut, proses impor ini dapat berjalan lebih baik dan terkontrol,” ungkapnya.

Gubernur Pramono menandaskan, kepercayaan ini harus dijaga dengan memastikan seluruh prosedur dipenuhi, termasuk aspek kesehatan dan kelayakan ternak yang masuk ke Jakarta.

Menyoal ketersediaan stok, ia menyebut saat ini cadangan daging mencapai sekitar 1.000 ton dan akan terus diperkuat melalui mekanisme repeat order jika diperlukan. Untuk sapi hidup, stok di kandang Dharma Jaya tercatat sekitar 1.500 ekor, termasuk 590 ekor yang baru saja diturunkan.

Sebagai informasi, kebutuhan daging sapi/kerbau di DKI Jakarta mencapai sekitar 65 ton per hari dan mengalami kenaikan signifikan saat hari besar keagamaan, seperti Ramadan dan Lebaran, yakni sekitar 4 persen. Masyarakat dapat memantau stok dan harga pangan melalui sistem Info Pangan Jakarta yang terintegrasi dengan aplikasi JAKI (Jakarta Kini).

“Stok ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan sekaligus menggantikan sebagian sapi yang akan dipanen bulan ini. Jadi, pasokan tetap aman dan terjaga,” ucap Gubernur Pramono.

Ia juga memastikan seluruh sapi impor dalam kondisi sehat dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat sebelum dan setelah kedatangan ternak di Jakarta. Hal ini penting untuk menjamin keamanan pangan masyarakat.

“Kami sudah mendapatkan laporan bahwa sapi yang datang dari Australia dalam kondisi sehat dan tidak terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku. Dari sekitar 2.000 ekor yang sudah tiba sebelumnya, tidak ada satu pun yang terindikasi sakit,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan Pemprov DKI tengah memproses rencana pengelolaan lahan rumput di Ciangir untuk mendukung penggemukan sapi secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian pasokan daging Jakarta.

“Jika ini berjalan baik, kebutuhan Jakarta bisa lebih banyak dikelola secara langsung oleh Dharma Jaya. Kami ingin Jakarta semakin mandiri dalam penyediaan daging. Infrastruktur sudah ada, tinggal kita optimalkan agar pasokan tetap stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Dharma Jaya memberikan dukungan penuh dalam mengelola ketahanan pangan strategis, tidak hanya untuk skala Jakarta tetapi juga sebagai penopang kebutuhan pangan nasional.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ikut mendukung program ketahanan pangan Jakarta,” pungkas Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Saksikan Kemitraan Danantara–Arm, Indonesia Percepat Lompatan Industri Semikonduktor

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) dan Arm Limited di London, Inggris, Senin (23/2). Kepala Negara secara khusus menyaksikan penandatanganan tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi.

“Ini merupakan kerja sama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor, dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai acara penandatanganan kerja sama.

Menurut Airlangga, Arm diketahui menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Melalui kerja sama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern.

“Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15 ribu engineers kita di dalam ekosistem Arm, agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain,” imbuh Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

“Ini yang leapfrog untuk di digital ekosistem,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia. Program tersebut akan dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar negeri maupun menghadirkan pelatih Arm langsung ke Indonesia dengan modul pelatihan khusus.

“Memang akan ada enam industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini dan rencananya juga seperti yang sampaikan Pak Menko ada 15 ribu engineer kita yang akan di-train, dilatih oleh Arm ini baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa enam pengembangan desain chip nasional akan difokuskan pada bidang intellectual property strategis.

“Enam ini merupakan IP, intellectual property, yang kita bisa pilih apakah satu untuk teknologi otomotif, kedua internet of things, ketiga terkait dengan data center, kemudian bisa juga tentang home appliances, yang dua lagi kita bisa pilih apakah kita mau yang futuristic, terutama autonomous vehicle, dan quantum computing, dan yang lain. Jadi ini semua masih dibahas nanti dengan Danantara, sehingga ini IP-nya akan dipegang oleh Indonesia,” imbuh Airlangga.

Kemitraan strategis ini sekaligus menandai langkah Indonesia bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tinggi dalam rantai pasok global. Pemerintah memandang teknologi sebagai “turbocharger” bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas dunia dengan menjembatani potensi besar sumber daya manusia dan kekayaan alam nasional dengan kebutuhan produktivitas tinggi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...452453454...4,887Halaman 453 dari 4,887