Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur, Seno Aji, berbagai program prioritas mulai menunjukkan arah implementasi sebagai bagian dari komitmen pembangunan daerah. Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, kepemimpinan ini mengusung visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan.
Satu tahun berjalan, publik mulai menakar sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan berdampak. Program unggulan Gratispol menjadi sorotan karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bantuan pendidikan gratis jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan tanpa biaya administrasi, seragam sekolah gratis, internet desa, hingga bantuan perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah.
Sejumlah capaian awal mulai terlihat. Bantuan pendidikan tercatat telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa di Kalimantan Timur, distribusi puluhan ribu paket seragam sekolah bagi ratusan sekolah terealisasi, serta konektivitas digital desa melampaui target awal pemerintah provinsi. Namun, di balik capaian tersebut, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan administratif, penyesuaian kriteria penerima, serta pemerataan manfaat antarwilayah.
Dialog Publika TVRI Kalimantan Timur, Jumat (20/2/2026), bertajuk “Menakar Satu Tahun Capaian Pemimpin Kaltim”. Dialog menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dan akademisi Universitas Mulawarman Purwadi sebagai narasumber.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni menekankan bahwa sebelum berbicara capaian, publik perlu memahami proses birokrasi yang dilalui dalam menjalankan program prioritas kepala daerah.
Menurutnya, setelah pelantikan kepala daerah, langkah utama birokrasi adalah mengintegrasikan janji politik dengan perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Integrasi itu mempertemukan program teknokratik dengan visi politik agar dapat dijalankan dalam kerangka regulasi,”ujar Sekda.
Ia menjelaskan, proses integrasi relatif berjalan selaras karena sebagian besar janji politik beririsan dengan program pemerintah pusat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kondisi tersebut memudahkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran, termasuk melalui pergeseran dan perubahan program pada tahun pertama.
Namun, pelaksanaan program tidak dapat berjalan tanpa payung hukum. Pemerintah provinsi harus menyiapkan regulasi melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar program prioritas memiliki dasar hukum yang jelas.
Salah satu contoh penyesuaian terjadi pada program bantuan pendidikan gratis. Sri Wahyuni menjelaskan, konsep awal Gratispol mengalami penyesuaian terminologi menjadi bantuan pendidikan gratis agar sesuai dengan regulasi, termasuk penetapan kriteria penerima dan pembatasan berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
“Meski demikian, esensi program tetap sama, yakni membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi putra-putri Kalimantan Timur agar memiliki daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik,”ungkapnya.
Pada tahun pertama pelaksanaan, bantuan pendidikan gratis telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Program tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas kampus, termasuk akreditasi, karena pemerintah provinsi membantu pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai batas yang ditetapkan.
Capaian juga terlihat pada program lain, seperti seragam sekolah gratis, dukungan operasional pendidikan melalui penguatan BOS daerah, bantuan administrasi kepemilikan rumah, hingga program internet desa dan perjalanan religi yang hampir seluruhnya terealisasi.
Meski begitu, Sri Wahyuni mengakui tahun pertama merupakan fase sosialisasi, adaptasi dan penyesuaian ekspektasi masyarakat. Program baru memerlukan waktu untuk membangun koordinasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan perbankan, perangkat daerah dan pengembang perumahan.
Selain faktor teknis, tantangan fiskal juga menjadi perhatian. Penyesuaian anggaran serta dinamika dana transfer ke daerah memengaruhi ruang pembiayaan program, sehingga pemerintah harus melakukan prioritisasi tanpa mengurangi substansi janji politik.
Ia menegaskan, ketika proses politik telah berakhir melalui pelantikan kepala daerah, fokus birokrasi adalah menerjemahkan esensi janji politik ke dalam RPJMD dan menjalankannya sesuai regulasi.
“Di birokrasi pasti ada penyesuaian dan rambu-rambu. Namun esensi dari janji politik itu tidak berubah,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
