Beranda blog Halaman 455

Perkuat Pengawasan, Mendes Yandri Lantik Irjen Kemendes PDT

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melantik Masyhudi sebagai Inspektur Jenderal Kemendes PDT di Jakarta, Senin (23/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal guna memastikan seluruh program kementerian berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan Kemendes PDT.

Momentum tersebut, menurut Yandri, menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dalam hal ini membidangi pembangunan desa dan daerah tertinggal itu.

“Kita butuh pengawasan hebat dan kuat di Kemendes. Desa kita banyak, dana desa besar, ada program Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini program Bapak Presiden menyasar ke desa. Kami, saya sama Pak Wamen mohon dukungan Bapak Ibu untuk terus melakukan yang terbaik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” pesan Mendes Yandri dalam acara yang juga dihadiri Wamendes Ahmad Riza Patria tersebut.

Ia menekankan bahwa besarnya anggaran dana desa serta banyaknya program strategis pemerintah yang menyasar hingga tingkat desa menuntut sistem pengawasan yang semakin solid. Dengan pengawasan yang kuat, diharapkan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan program pembangunan desa.

Masyhudi sebagai Irjen yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat fungsi audit, evaluasi, dan pengawasan internal secara menyeluruh. Mendes Yandri juga meminta seluruh jajaran Kemendes PDT untuk mendukung tugas Inspektorat Jenderal dalam memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

“Kemendes tugasnya banyak sekali dari Bapak Presiden dengan Asta cita ke-6. Maka perlu tim yang kompak, perlu kebersamaan, perlu keguyuban kita semua. Waktu terus berjalan, tanggung jawab terus menanti. Maka untuk menunaikan kewajiban itu perlu keikhlasan hati Bapak Ibu,” tuturnya.

Lebih lanjut Mendes Yandri juga memastikan bahwa seluruh mekanisme berjalan terbuka dan bebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pengawasan dilakukan secara ketat bersama guna menjamin tidak ada celah penyalahgunaan kewenangan.

Pesan tersebut menjadi penekanan kuat agar seluruh jajaran menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Mendes Yandri berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta menghindari segala bentuk praktik yang mencederai kepercayaan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Serahkan Laporan Keuangan 2025, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tahun 2024 hingga Semester I 2025, sekaligus mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (20/2/2026), ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pengaduan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Rini juga menyerahkan Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada negara dan masyarakat. Penyerahan ini menegaskan komitmen Kementerian PANRB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurut Rini, laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program serta penggunaan anggaran dalam mendukung agenda reformasi birokrasi.

“Penguatan sistem pengaduan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Entry meeting mempunyai makna yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pemenuhan standar pemeriksaan BPK. Sebab dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) diantaranya mewajibkan pemeriksa BPK dapat membangun komunikasi yang efisien dan efektif dalam seluruh proses pemeriksaan sehingga pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Anggota III BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) III Akhsanul Khaq pada kesempatan tersebut juga menekankan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemeriksaan ini juga memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Rini menegaskan bahwa laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program dan penggunaan anggaran dalam mendukung reformasi birokrasi. Ia berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi.

Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Kementerian PANRB dan BPK dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.

“Dengan adanya kolaborasi ini, saya berharap pengelolaan keuangan negara semakin transparan, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel & Beita Lainnya di Google News

Komisi lX DPR RI Puji Kinerja Al Haris-Abdullah Sani, Uya Kuya: “Jambi Mantap”

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IX DPR RI yang juga presenter nasional, Surya Utama atau yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya, melontarkan pujian terhadap kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam membangun Provinsi Jambi.

Pujian tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi bersama Komisi IX DPR RI. Di hadapan sejumlah pejabat dan mitra kerja, Uya Kuya menilai pembangunan di Jambi menunjukkan progres yang signifikan.

“Provinsi Jambi di tangan Pak Al Haris luar biasa,” ujar Uya Kuya.

Uya Kuya mengaku terkesan dengan berbagai capaian yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang membuatnya terkejut adalah tingginya tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jambi.

“Tadi yang menarik adalah paparan dari BPJS Ketenagakerjaan dimana keikutsertaan peserta di Jambi ini diatas rata-rata nasional. Jambi Mantap,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, baik formal maupun informal. Sebagai mitra kerja di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Uya Kuya menilai angka tersebut menjadi indikator penting keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Selain mengadakan pertemuan dengan mitra kerja, Uya Kuya bersama rombongan Komisi lX sebelumnya telah meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi.

Dalam tinjauan tersebut, Uya Kuya bersama rombongan tampak berinteraksi langsung dengan pasien serta memastikan pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi berjalan dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Sani dan Komisi IX DPR RI Bahas Layanan Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja ke RSUD Raden Mattaher Jambi, Senin (23/2/26). Kunjungan tersebut dirangkai dengan rapat bersama mitra kerja yang digelar di rumah dinas Gubernur Jambi.

Dalam pertemuan itu, Wagub Abdullah Sani memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat sektor kesehatan. Ia menegaskan, peningkatan pelayanan terus dilakukan mulai dari level puskesmas di kabupaten/kota, penguatan program kesehatan, hingga optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Pada bidang kesehatan, Pemprov Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui puskesmas di kabupaten/kota, program-program, dan BPJS kesehatan,” katanya.

Meski demikian, ia tidak menampik sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Keterbatasan tenaga kesehatan, persoalan pembiayaan layanan, hingga akses pelayanan di sejumlah wilayah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Kami menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kesehatan, pembiayaan layanan kesehatan, serta akses di wilayah tertentu di Provinsi Jambi,” ungkap Wagub Abdullah Sani.

Tak hanya sektor kesehatan, Pemprov Jambi juga berupaya mendorong perluasan lapangan kerja melalui kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah, lanjutnya, turut memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Sedangkan bidang pengawasan obat dan makanan, Pemprov Jambi berkoordinasi dengan BPOM guna memastikan peredaran obat dan pangan sesuai standar keamanan dan mutu.

“Pengawasan obat dan makanan kami berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan peredaran obat dan pangan menurut standar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menekankan pentingnya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di Jambi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Jambi ini menjadi tujuan kita karena kita ingin melihat isu-isu krusial di komisi lX terkait pelayanan di rumah sakit,” ujarnya.

Selain pelayanan rumah sakit, Komisi IX juga menyoroti persoalan stunting yang menunjukkan tren kenaikan di Jambi. Data mencatat, angka stunting meningkat dari 17,1 persen pada 2024 menjadi 19,5 persen pada 2025. Lonjakan ini menjadi perhatian serius, mengingat stunting berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kenaikan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat intervensi gizi, memperluas edukasi kesehatan, serta meningkatkan layanan bagi ibu dan anak. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar target penurunan stunting dapat kembali tercapai di Provinsi Jambi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VIII DPR Pantau Penyaluran Bansos PKH dan Sembako di Batam

Penulis
Syifa
-

Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (20/2).

Agenda kunjungan meliputi peninjauan layanan sosial, dialog dengan pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial, penyerapan aspirasi masyarakat serta pengawasan penyaluran bantuan sosial.

“Kunjungan kerja ini dalam rangka meningkatkan fungsi dewan, khususnya pengawasan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Jumat (20/2).

Dalam.kesempatan ini Marwan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Batam dan Persekutuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kristen Kota Batam atas komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Pimpinan Persekutuan LKS dan Kepala Dinas Sosial Kota Batam di tengah kesibukan dalam bertugas, meskipun hari ini hari libur, namun tetap semangat mengemban tugas,” katanya.

Dalam forum tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan sejumlah hal yang ingin didalami. Di antaranya latar belakang dan sejarah terbentuknya LKS, program utama yang dijalankan, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR juga melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial senilai Rp75.406.150.000 untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Di Kota Batam, total bantuan sosial PKH dan sembako yang telah disalurkan mencapai Rp34.090.600.000.

“Kementerian Sosial terus memperkuat program rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan,” ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO) Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi.

Selain bantuan sosial reguler, pemerintah melalui Kemensos juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan lainnya melalui bantuan bagi lanjut usia serta jaminan perlindungan bagi sekitar 14 ribu pekerja rentan, termasuk pengemudi kapal pancung, pengemudi ojek online, dan penarik becak.

Kunjungan kerja ini mengusung tema pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penanggulangan bencana.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan BAZNAS, BNPB, dan Badan Wakaf Indonesia untuk memperkuat sinergi program dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Marwan.

Turut mendampingi Marwan Dasopang dalam kunjungan kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI dari berbagai fraksi dan daerah pemilihan. Antara lain H. Ansari, H. Muhammad Abdul Azis Sefudin, I Ketut Kariyasa Adyana, Matindas J. Rumambi, Hasan Basri Agus, H. Aprozi Alam, Endro Hermono, Lale Syifaun Nufus, Satori, Maman Imanul Haq, Mohd. Iqbal Romzi, serta Zulfikar Achmad.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Mall Grand Cakung hingga Lapangan Banteng

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah DKI Jakarta pada Senin (23/2) untuk memudahkan masyarakat memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan operasional dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB sebagaimana diumumkan melalui akun resmi X milik Polda Metro Jaya.

Untuk hari ini, layanan SIM Keliling tersedia di beberapa lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Barat: Lobby utama LTC Glodok dan Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM perlu menyiapkan sejumlah syarat administrasi. Dokumen yang wajib dibawa meliputi fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli yang masa berlakunya masih aktif, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi yang dapat dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol.

Ditlantas menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara itu, SIM yang telah kedaluwarsa meskipun hanya satu hari tidak dapat diperpanjang melalui layanan ini, dan pemilik diwajibkan mengajukan pembuatan SIM baru di kantor kepolisian.

Terkait biaya, ketentuan perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri, yaitu Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes psikologi dan tes kesehatan yang juga dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol.

Layanan SIM Keliling ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurus dokumen berkendara secara lebih mudah, cepat, dan dekat dengan lokasi aktivitas mereka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Sedang Warnai Sebagian Besar Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Senin (23/2).

Menurut informasi dari laman resmi BMKG, kondisi pagi hari diawali hujan ringan yang membasahi sejumlah wilayah, mencakup Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, cuaca berawan dominan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca berawan diperkirakan menaungi Kepulauan Seribu. Pada saat yang sama, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur hampir seluruh wilayah lain di Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Pada sore hari, hujan ringan diprediksi merata membasahi seluruh wilayah ibu kota termasuk Kepulauan Seribu. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca berangsur berawan dan kembali merata di seluruh wilayah Jakarta.

BMKG juga mencatat bahwa suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 76–97 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tak Perlu ke Kantor Samsat, Ini Daftar Gerai Samsat Keliling yang Beroperasi Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Informasi mengenai lokasi layanan diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya. Masyarakat dapat mengunjungi gerai Samsat Keliling yang tersebar di sejumlah area strategis, seperti JIEXPO Kemayoran, Lapangan Banteng, Mall Citraland, Pasar Induk Kramat Jati, hingga kawasan BSD Serpong.

Berikut sebaran lengkap lokasi layanan Samsat Keliling hari ini:

  • Jakarta Pusat: JIEXPO Kemayoran (10.00–20.00 WIB), Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman Parkir Samsat Jakarta Utara, Parkir Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman Parkir Samsat Jakarta Selatan (08.00–14.00 WIB), Depan Parkiran TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman Parkir Samsat Jakarta Timur, Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas, Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman Parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB), ITC BSD Serpong (15.30–17.30 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang, Rukan Green Village (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman Parkir Samsat Ciputat, Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman Gtown House Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Mono Caffe Pekayon Jaya (18.00–21.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Jababeka (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman Parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB), Kantor Kecamatan Bojong Gede (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman Kantor Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Untuk menggunakan layanan Samsat Keliling, masyarakat wajib membawa sejumlah dokumen seperti KTP asli, BPKB, dan STNK, masing-masing berikut fotokopinya. Selain itu, wajib pajak juga tidak boleh memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Layanan Samsat Keliling hanya menerima pembayaran PKB tahunan, sedangkan perpanjangan pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat.

Sebagai alternatif, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membayar PKB secara daring di 33 provinsi. Melalui aplikasi ini, pembayaran bisa dilakukan langsung dari ponsel dan dokumen STNK akan dikirim ke alamat pemohon. Namun aplikasi ini tidak dapat digunakan jika kendaraan memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Dengan banyaknya opsi layanan, Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan secara tepat waktu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diplomasi Presiden Prabowo Turunkan Tarif Dagang dari 32 Persen Jadi 19 Persen

Penulis
Syifa
-

Diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat, membuahkan capaian konkret berupa penurunan tarif perdagangan hampir 50 persen, dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Jumat (20/2).

“Di situ juga dilaksanakan penandatanganan langsung perjanjian, yang mana saya mengingatkan lagi, jadi perjanjiannya memang 19 persen, menjadi 19 persen, dari sebelumnya tahun lalu itu 32 persen, menjadi 19 persen,” ujar Seskab.

Selain penurunan tarif, Seskab menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut juga memberikan fasilitas tarif nol persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia, khususnya pada sektor pertanian dan industri strategis.

“Kemudian yang kedua, ada tarif nol persen untuk 1.819 produk unggulan, khususnya di bidang pertanian dan industri, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, kemudian semikonduktor,” imbuhnya.

Selain itu, Seskab menjelaskan bahwa pertemuan bilateral tersebut menjadi momen penting di tengah padatnya agenda Inaugural Meeting Board of Peace yang dihadiri lebih dari 15 kepala negara dan kepala pemerintahan. Dari seluruh pemimpin yang hadir, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang melaksanakan pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Seskab juga menjelaskan bahwa usai penandatanganan perjanjian, kedua pemimpin negara melanjutkan pembahasan dalam pertemuan tertutup. Berbagai isu strategis dibahas dalam suasana yang konstruktif dan produktif.

“Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan, kurang lebih sekitar 30 menit, tentunya banyak pembicaraan di sana, dan kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat, yang sekarang 19 persen, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia, kita tunggu saja,” pungkasnya.

Diplomasi Presiden Prabowo di Washington menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional melalui pendekatan langsung di tingkat pemimpin negara. Kesepakatan ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi ekspansi produk Indonesia di pasar global dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Implementasikan Kesepakatan Dagang RI-AS, Perkuat Ketahanan Energi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kesepakatan perdagangan strategis antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral yang dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi kepentingan nasional dan ketahanan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa sektor energi mendapat mandat menjaga keseimbangan neraca perdagangan melalui alokasi pembelian energi dari Amerika Serikat senilai sekitar USD15 miliar.

“Kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD15 miliar. Dari USD15 miliar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG, dan crude,” tutur Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2).

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi dan keseimbangan neraca perdagangan, tanpa menambah ketergantungan impor, melalui optimalisasi dan penataan ulang sumber pasokan dari berbagai negara mitra.

“Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, cuma kemudian kita geser,” ucapnya.

Menurut Bahlil, mekanisme pembelian tetap mempertimbangkan prinsip keekonomian yang saling menguntungkan bagi kedua negara maupun badan usaha yang terlibat.

“Dalam praktiknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan, baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, pemerintah melalui Pertamina telah merintis kerja sama dengan sejumlah mitra strategis dari Amerika Serikat, serta menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan teknologi pemulihan lapangan minyak.

“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi tapi lebih dari itu, dari transfer teknologi, dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan tentunya dengan best global practices dalam industri minyak dan gas yang bisa mendorong agar kita makin meningkatkan produksi,” jelasnya.

Implementasi kesepakatan dagang RI-AS ini menegaskan pendekatan pemerintah yang pragmatis dan strategis, memperkuat kemitraan global sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam lanskap energi global yang semakin dinamis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...454455456...4,887Halaman 455 dari 4,887