Beranda blog Halaman 4530

Wali Kota Balikpapan Luncurkan Mal Pelayanan Publik, 230 Jenis Pelayanan Publik Tersedia

Penulis
Sopyan
-
Wali Kota Luncurkan Mal Pelayanan Publik, 230 Jenis Pelayanan Publik Tersedia

SuaraPemerintah.id – Usai Raat Paripurna HUT ke-124 Kota Balikpapan, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bergeser ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) di Jalan Manuntung, Balikpapan Selatan. Wali Kota meluncurkan Mal Pelayanan Publik.

Sejumlah instansi pelayanan publik di Balikpapan tergabung. Selain DPMPT, ada pelayanan perekaman e-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), layanan SIM Polres Balikpapan, layanan BPJS Ketenagakerjaan, Bank Kaltim, dan lainnya.

Dalam sambutanya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, dengan adanya mal pelayanan publik ini maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih cepat dan tersedia di satu tempat.

“Terintegrasi juga, sudah ada 230 pelayanan baik perizinan, maupun non perizinan. Bahkan disiapkan tempat untuk melaksanakan perkawinan, supaya tidak susah lagi,” ungkap Wali Kota (8/2/21).

Selain mal pelayanan, Wali Kota Balikpapan juga meluncurkan Ruang Operasi Infeksius RSUD Beriman. Dirinya juga mengucapkan selamat kepada Direktur RSUD Beriman, dr. Ratih Kusuma.

“Semoga dengan adanya soft launching ini, pelayanan kita di Balikpapan juga lebih maksimal. Apalagi di tengah keadaan Pandemi Covid-19,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, kunci pelayanan, sehebat apapun teknologi dan sistemnya tapi semuanya kembali kepada manusianya.

“Saya mohon manusianya berubah dan membiasakan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru. Juga memiliki komitmen tinggi dalam hal pelayanan,” ungkapnya.

Sementara Kepala DPMPT Balikpapan, Elvin Junaidi mengatakan, rencana pembentukan mal pelayanan ini sebenarnya dari awal tahun 2020. “Alhamdulillah di 8 Februari, bertepatan dengan HUT ke 124 kota Balikpapan, kita gelar soft launching,” ungkap Elvin.

Ia menjelaskan, Mal pelayanan publik adalah suatu tempat pelayanan publik baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, bahkan pihak swasta dalam satu gedung. Mal pelayanan publik adalah generasi ke 3 di dalam pelayanan publik. Dimana generasi pertama adalah pelayanan terpadu satu pintu atau (UP2T) atau Sintap pada 2002-2007.

Lalu generasi kedua yaitu pelayanan terpadu satu pintu. “Kita tingkatkan menjadi Mal Pelayanan Publik. Ada sekitar 13 dinas dan instansi yang tergabung. Di soft launching ini juga, kita uji coba, apa kelebihan dan kekurangan,” ungkapnya.

Sehingga saat grand launching, pihanya bisa melakukan perbaikan. Di grand launching nanti kita targetkan ada 25 dinas instansi yang bergabung di Mal Pelayanan Publik.

Di soft launching ini, ada sekitar 230 perijinan dan non perijinan yang bisa dilakukan. Misalnya, orang datang ingin mencari kerja, pembuatan KTP, lalu membuat kartu kuning, SKCK dan seterusnya.

Jadi, mereka datang di satu gedung saja, tidak berpindah-pindah. Dengan begitu bagi masyarakat yang aksesnya cukup jauh, bisa sangat terbantu.

“Di sini juga ada gerai UMKM. UMKM andalan kota Balikpapan bisa memamerkan kegiatannya,” imbuhnya.

Selian itu juga ada ruang pernikahan. Karena di masa pandemi ini, masyarakat yang ingin menggelar pernikahan dibatasi jumlahnya.

Maka mereka bisa menggunakan tempat ini, semuanya gratis. Akadnya di sini. “Ketentuannya, tinggal mendaftarkan diri di front office, sembari berkoordinasi dengan Depag terkait dengan teknis pelaksanaanya,” jelas Elvin.

Soft launching ini dilaksanakan guna melihat terlebih dahulu bagaimana pelaksanaannya. Ini juga demi menghindari kepadatan pengunjung. Mereka dapat melakukan pendaftaran secara online, kemudian membuat janji atau pengaturan waktu datang ke mal pelayanan.

“Ini sudah mulai dilakukan pekan ini dan sistemnya sudah mendukung. Ada pembatasan jumlah pendaftar, kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait berapa jumlah maksimal pendaftar per harinya,” tandasnya.

Warga Baloi Permai Usulkan 40 Program di 2022, Wali Kota Prioritaskan Penanganan Banjir

Penulis
Sopyan
-
Warga Baloi Permai Usulkan 40 Program di 2022, Wali Kota Prioritaskan Penanganan Banjir

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Baloi Permai di Mega Legenda 2, Batam Kota, Senin (8/2/2021) malam. Dalam Musrenbang itu, warga mengusulkan 40 program prioritas untuk 2022.

Prioritas pertama, warga meminta pembangunan drainase di Ruko Legenda Malaka sepanjang 1,6 kilometer. Prioritas berikutnya juga pembangunan drainase di Taman Legenda Bali sepanjang 270 meter.

Kemudian, prioritas ketiga, semenisasi di Puri Legenda seanjang 4,8 kilometer, selain itu juga semenisasi di Legenda Malaka sepanjang 580 meter, dan di Bida Asri sepanjang 600 meter.

Tak hanya itu, total semua usulan prioritas dalam Musrenbang Baloi Permai tersebut sebanyak 40 program. Urutan dalam usulan tersebut sudah menjadi urutan prioritas yang nantinya akan dibahas pada Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga tingkat Kota.

Musrenbang tersebut dibuka langsung Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Dalam kesempatan itu, Rudi mendukung usulan yang disampaikan warga terkait penanganan banjir di Batam. Bahkan, ia mengaku, penanganan banjir menjadi prioritasnya.

“Sekarang kita lagi mendesain secara keseluruhan se-Kota Batam dalam menangani banjir,” ujar Rudi.

Desain tersebut sedang disusun dan akan disampaikan akhir tahun nanti. Ia berharap, dengan adanya desain tersebut, dapat dengan mudah menangani banjir di Batam. Pasalnya, semua drainase akan terhubung dan didesain menyesuaikan kondisi lahan di Batam.

“Kalau nanti ada rumah yang harus terdampak, akan diganti untung. Ini harus didukung semua lapisan masyarakat kalau mau permasalahan banjir ini benar-benar selesai,” kata dia.

Ia melihat, dalam usulan masyarakat Baloi Permai mayoritas pembangunan drainase. Usulan tersebut diklaim sebagai keinginan warga untuk menuntaskan permasalahan banjir di wilayah tersebut.

“Permasalahan banjir ini menjadi prioritas kita bersama. Bahkan, banjir jadi ancaman di sejumlah daerah di Indonesia,” kata Rudi.

Selain permasalahan banjir, Rudi juga menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur di Batam. Infrastruktur yang akan dibangun seperti jalan, bandara, pelabuhan, drainase dan sebagainya. Ia mengatakan, semua rencana pembangunan itu perlu dukungan masyarakat.

“Kalau ada bangunan yang harus digeser, harus legawa. Ini demi pembangunan Batam lebih baik lagi,” kata dia.

Sementara itu, Lurah Baloi Permai, Raja Fadiel, melaporkan sejumlah program yang diusulkan warga untuk tahun 2022. Kemudian, ia juga menyampaikan program yang akan dikerjakan 2021, serta pembangunan yang sudah terealisasi pada 2020 lalu.

Musrenbang tersebut, dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam, tokoh masyarakat, hingga Anggota DPRD Batam.

Kemenperin Jamin Ketersediaan Bahan Baku Gula untuk Industri Makanan dan Minuman

Penulis
Sopyan
-
Kemenperin Jamin Ketersediaan Bahan Baku Gula untuk Industri Mamin

SuaraPemerintah.id – Industri makanan dan minuman (mamin) selama ini menjadi andalan dalam memacu pertumbuhan sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Di masa pandemi Covid-19, industri mamin juga menjadi sektor strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2020, Industri makanan dan minuman mampu tumbuh positif sebesar 1,66 persen dengan kontribusinya terhadap PDB industri pengolahan non-migas mencapai 38,29 persen dan terhadap PDB nasional sebesar 6,85 persen.

“Sehingga industri mamin menjadi industri prioritas yang dikembangkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (8/2).

Guna mendorong Industri makanan dan minuman agar perannya semakin meningkat di dalam perekonomian nasional, salah satu upayanya adalah menjamin ketersediaan bahan baku. Langkah untuk menjaga keberlagsungan usaha ini diyakini akan mendongrak produktivitas dan daya saing sektor tersebut.

“Sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, khususnya industri mamin, pada saat ini sedang dibahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja sektor Perindustrian, yang di dalamnya juga memuat pengaturan tentang jaminan ketersediaan bahan baku untuk industri,” papar Menperin.

Menurut Agus, jaminan bahan baku bagi industri pangan termasuk yang menjadi fokus pengaturan dalam RPP tersebut, di mana ketersediaan bahan baku baik dari dalam maupun luar negeri akan dibahas berdasarkan neraca komoditas yang di dalamnya melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait dari hulu sampai hilir, yangg dikoordinasikan oleh kementeriaan Koordinasi Bidang Perekonomian.

“Kebutuhan bahan baku atau bahan penolong untuk industri makanan, termasuk di dalamnya gula, berdasarkan neraca komoditas terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi baik dari sisi suplai maupun demand, sehingga akan didapatkan data kebutuhan bahan baku yang akurat dan akuntabel,” tegasnya.

Di samping itu, dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku gula bagi industri mamin diperlukan pengaturan produksi bagi industri gula yang memproduksi gula kristal rafinasi untuk industri mamin dan untuk mendorong peningkatan produksi gula kristal putih untuk konsumsi. 

“Pengaturan ini diperlukan agar masing-masing industri fokus untuk berproduksi sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Pabrik gula rafinasi untuk memenuhi GKR industri mamin dan pabrik gula basis tebu untuk memenuhi gula kristal putih untuk konsumsi dalam rangka swasembada gula,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim menyatakan, pengaturan produksi pada pabrik gula basis tebu diperlukan mengingat kebutuhan gula konsumsi yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Kebutuhan gula konsumsi saat ini sebesar 2,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru mencapai 2,1 juta ton,” ungkapnya.

Kemenperin mencatat, produksi gula dalam negeri pada tahun 2015-2020 menurun dari 2,5 juta ton menjadi 2,1 juta ton, padahal pada rentang tahun yang sama telah berdiri sebanyak kurang lebih tujuh pabrik gula berbasis tebu, antara lain PT. Kebun Tebu Mas, PT. Sukses Mantap Sejahtera, PT. Adikarya Gemilang, PT. Industri Gula Glenmore, PT. Pratama Nusantara Sakti, PT. Rejoso Manis Indo dan PT. Prima Alam Gemilang, dengan kapasitas terpasang yang rata-rata cukup besar antara 8.000 – 12.000 TCD. 

“Sehingga pada saat ini terdapat 62 pabrik gula di dalam negeri (43 PG BUMN dan 19 PG swasta) dengan kapasitas terpasang nasional mencapai 316.950 TCD,” ujar Rochim. Apabila seluruh pabrik gula dapat berproduksi optimal dan efisien, dapat dihasilkan produksi gula kurang lebih 3,5 juta ton per-tahun. Hal ini berarti swasembada gula konsumsi sudah tercapai.

Namun, sampai saat ini pengembangan industri gula nasional masih banyak kendala, antara lain sulitnya investor memperoleh lahan yang clean and clear di luar Jawa, sementara perkebunan tebu di Pulau Jawa juga semakin berkurang.

Selain itu, sulitnya memperoleh saprodi tebu dan produktifitas tebu yang relatif rendah. 

“Sehingga diharapkan pabrik-pabrik gula basis tebu ini fokus untuk meningkatkan produksi gula kristal putih, dengan mengembangkan perkebunan tebunya untuk memenuhi bahan baku bagi perusahaannya,” tutur Rochim.

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan, pemberdayaan petani tebu, membantu aspek pembiayaan perkebunan tebu petani, penyediaan saprodi tebu, bimbingan usaha budidaya tebu dan sebagainya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu yang dihasilkan.   

Sementara itu, pabrik gula rafinasi fokus untuk memenuhi kebutuhan GKR untuk industri mamin. “Pabrik gula rafinasi mengolah raw sugar menjadi gula kristal rafinasi agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industri mamin,” jelasnya.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dilaksanakan pada 14 Desember 2020, disepakati alokasi kebutuhan GKR untuk industri mamin dan farmasi di dalam negeri pada tahun 2021 sebesar 3,116 juta ton GKR (setara dengan 3,315 juta ton raw sugar), dan pada akhir Desember 2020 telah diterbitkan persetujuan impornya sebesar 1,935  juta ton untuk kebutuhan semester I Tahun 2021. 

“Sementara itu, berdasarkan hasil Rakortas pada 26 Januari 2021 telah disepakati bahwa kebutuhan GKR untuk kebutuhan industri maminfar pada semester II sebesar 1,380 juta akan segera diterbitkan dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

Kemenko Marves Ajak Penggiat Sosial Media Bangga Pada Budaya dan Pariwisata Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Kemenko Marves Ajak Penggiat Sosial Media Bangga Pada Budaya dan Pariwisata Indonesia

SuaraPemerintah.id – Jakarta, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikenal dengan kekayaan budayanya. Karena itu, setiap warganegara harus menjaga dan melestarikannya.

Selain menjadi daya tarik, budaya juga menjadi modal besar sebagai salah satu pendorong roda perekonomian terutama ekonomi berbasis budaya.

Dalam diskusi virtual Forum Komunikasi penggiat Media Sosial “Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja” di Banyuwangi, Senin (08-02-2021), Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosio-Antropologi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tukul Rameyo Adi menyampaikan bahwa semua orang punya peran dan harus andil untuk menjaga sekaligus melestarikan budaya yang ada di Indonesia.

Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk kecintaan anak bangsa terhadap budaya lokal yang juga bentuk penjagaan atas kekeayan budaya Tanah Air.

”Di grup medsos sempat ribut tentang Kuda Lumping yang dijadikan kostum kegiatan nasional di Malaysia, banyak yang ribut, kok bisa diakui orang Malaysia. Ini sebetulnya, kondisi kita semakin lama semakin jauh dengan budaya kita. Malah diakui di negara lain,” kata SAM Rameyo.

Menurut Rameyo peran menjaga dan sekaligus melestarikan budaya lokal itu juga ada di tangan para pegiat media sosial di era digital saat ini. Sebab, bicara budaya tidak semata-mata pada aspek bendanya saja sekalipun sudah diakui Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unesco, tetapi juga pada nilainya.

SAM Rameyo mengungkapkan bahwa sudah banyak budaya khas Indonesia yang diakui atau diklaim negara lain, seperti wayang kulit, angklung, batik dan lainnya. Karena itu setiap orang harus menjaganya dengan berbagai cara yang bisa dilakukan termasuk lewat literasi.

“Jadi warisan budaya tak benda ini perlu dijaga dan harus diwariskan. Harus selalu dekat dengan kita, tidak ditinggalkan. Selain kita diuntungkan untuk ekonomi berbasis budaya tetapi harus juga. Dalam kondisi dunia digital saat ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan pengetahuan dan sangat mudah mengakui sebuah budaya,” ujarnya.

Generasi muda termasuk para pegiat sosial media diharapkan bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia lewat berbagai cara yang dipilih dan memanfaatkannya menjadi salah satu penggerak ekonomi terutama ekomomi kreatif. Ini juga sekaligus sebagai langkah edukasi atau literasi kepada khayalak tentang indentitas sebuah budaya lokal yang ada di Indonesia.

“Teknologi makin canggih, ini perlu diketahu pegiat sosial media, perlu menyampaikan ke publik dan jangan sampai negara lain yang lebih tahu tentang budaya kita dan mendapatkan keuntungan ekonomi maupun literasinya. Banyak sekali cerita-cerita kita yang bisa menjadi bahan membangun karya kreatif yang tidak hanya menambah literasi tetapi juga bermafaat pembangunan ekonomi berbasis digital,” imbuhnya.

Dia menambahkan selama ini banyak pihak yang telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo tentang pentingnya sebuah literasi budaya agar mampu mendorong perekonomian supaya lebih baik.

Pasalnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjadikan budaya sebagai basis ekonomi kreatif namun banyak negara di dunia sudah mengarahkan fokusnya pada aspek ini, seperti Tiongkok.

Terkait adanya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia, misalnya pariwisata di  Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kata dia, budaya harus menjadi salah satu aspek yang penting diperhatikan dan disandingkan bersama potensi bentang alam.

Sehingga sajian pariwisata tidak memulu pada alam saja tetapi juga menyuguhkan atraksi budaya yang punya potensi besar menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Temen-temen pegiat sosial harus menjadi salah satu penjaganya untuk meningkatkan literasi anak bangsa akan kekayaaan yang kita miliki,” tandas SAM Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Marves.

Selain budaya, Rameyo berpendapat banyak potensi lain yang dimikili Indonesia yang bisa dikembangkan dan menjadi modal penggerak roda ekonomi di dalam negeri seperti pariwisata serta kuliner dan lainnya.

Sebab selain dikenal dengan budayanya, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan dan keanekaragaman rempah yang bisa menjadi daya tarik wisata lainnya, yakni wisata jalur rempah Indonesia.

Menyambung, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Banyuwangi Mohamad Bramuda menyambut baik kegiatan forum komunikasi dengan mitra warga net dengan Kemenko Marves.

“Kami akan mencari cara agar komunikasi dan koordinasi dengan Kemenko Marves supaya program kerja pemerintah pusat terutama di sektor kemaritiman dapat berjalan dengan baik,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Dukung Program Plasma BUMN, Telkom Hadirkan Layanan Call Center Plasma Konvalesen 117 Ext 5

Penulis
Sopyan
-
Dukung Program Plasma BUMN, Telkom Hadirkan Layanan Call Center Plasma Konvalesen 117 Ext 5

 

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen yang dicetuskan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN RI Erick Thohir memimpin launching program Plasma BUMN Untuk Indonesia, bertempat di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta (8/2).

Acara ini turut dihadiri Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi. Program yang digelar di 34 provinsi ini merupakan wujud konsistensi Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN untuk melawan Covid-19 di Indonesia.

“Potensi dan sumber daya BUMN sangat besar. Tersebar merata di seluruh provinsi di Indonesia dan harus menjadi garda terdepan dalam tiap kesempatan. Maka dari itu, bekerja sama dengan PMI, program ini diluncurkan untuk mendorong karyawan dan keluarga BUMN yang sudah pernah terinfeksi Covid-19 untuk menyelamatkan pasien Covid-19. Saya berharap, nantinya semua yang sudah terinfeksi dan sesuai dengan persyaratan tentunya, mau mendonorkan plasmanya untuk sesama. Kami dari BUMN akan selalu siap membantu dengan semua sumber daya yang kami miliki,” ujar Menteri BUMN RI, Erick Thohir.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai bagian dari BUMN berkomitmen untuk mendukung penuh program Plasma BUMN Untuk Indonesia yang dicanangkan Menteri BUMN serta Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen.

Salah satu wujud nyata dukungan Telkom adalah dengan menghadirkan layanan call center 117 ext 5 bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan PMI.

Call center yang mulai beroperasi sejak 8 Februari 2021 ini secara umum berfungsi untuk menerima inbound call dari masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait donor plasma konvalesen, memudahkan masyarakat yang secara sukarela ingin mendaftarkan diri sebagai pendonor, serta outbond call untuk mencari calon pendonor.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Edi Witjara mengatakan, Hingga saat ini penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi fokus pemerintah yang terus diupayakan dengan berbagai cara.

Adanya call center 117 ext 5 ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai plasma konvalesen dan mendaftar jika ingin menjadi pendonor untuk selanjutnya akan dipandu hingga proses donor di UDD (Unit Donor Darah) PMI yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Diharapkan ini dapat mempercepat proses pengumpulan donor plasma konvalesen yang dapat menolong masyarakat yang terdampak Covid-19.

Lebih lanjut Edi menyampaikan bahwa call center plasma konvalesen memiliki operator dan verifikator yang telah dibekali pelatihan soft skill dari Infomedia selaku anak usaha Telkom dan hard skill dari PMI dan BNPB.

Lokasi call center bertempat di Kantor BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang difasilitasi dengan jaringan internet serta kelengkapan perangkat seperti work station, PC (Personal Computer), headset dan lainnya.

Transfusi plasma Konvalesen merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien Covid-19 bergejala berat dan kritis, sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian pada pasien Covid-19.

Adapun syarat pendonor antara lain, penyintas Covid-19 yang sudah negatif dalam kurun waktu 14 hari sampai dengan 3 bulan sejak dinyatakan negatif, berusia 18-60 tahun, berat badan lebih dari 55 kilogram, diutamakan pria (bila perempuan belum pernah hamil), tidak menerima tranfusi darah selama 6 bulan terakhir, memiliki surat keterangan sembuh dari dokter dan bebas keluhan minimal 14 hari.

Menkeu Ajukan Pembentukan Holding Ultra Mikro Jangkau 29 Juta UMKM di Tahun 2024

Penulis
Sopyan
-
Menkeu Ajukan Pembentukan Holding Ultra Mikro Jangkau 29 Juta UMKM di Tahun 2024

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan 29 juta usaha Ultra Mikro (UMi) dapat memperoleh akses pembiayaan pada tahun 2024 melalui holding UMi.

Pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI, Menkeu mengajukan pembentukan holding Ultra Mikro yang akan melibatkan tiga BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

“Saat ini holding UMKM melayani 15 juta nasabah. Diharapkan dengan adanya holding dan bekerja secara sinergis, maka jumlah UMi yang akan bisa dilayani akan mencapai 29 juta,” kata Menkeu secara daring, Senin (08/02).

Holding UMi akan dilakukan melalui persetujuan right issue dari PT BRI dimana negara akan mengambil bagian seluruhnya dengan cara mengalihkan seluruh saham seri B Negara dari PT PNM dan PT Pegadaian yang diserahkan kepada PT BRI sesuai PP 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.

“Right issue BRI ini dilakukan setelah mendapatkan arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan, serta telah dikonsultasikan dengan DPR,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menjelaskan manfaat pembentukan holding UMi. Bagi perusahaan, holding ini dapat meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas PT BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM, meningkatkan efisiensi bisnis melalui sinergi entitas dan tata kelola yang lebih baik, serta penurunan cost of fund.

“Dari sisi pemerintah, holding ini akan dapat membantu untuk mencapai rasio target kredit UMKM di dalam rangka kita melayani usaha kecil menengah yang merupakan backbone penting, meningkatkan pemerataan ekonomi dari sisi akses kredit ultra mikro, menciptakan lapangan kerja dan bisnis baru, memperluas kerangka sistem finansial Indonesia melalui integrasi layanan keuangan yang strategis, dan efisiensi dari tata kelola BUMN,” kata Menkeu.

Tidak hanya perusahaan dan pemerintah yang akan mendapatkan manfaat, tetapi masyarakat juga akan dapat merasakan manfaat dari pembentukan holding UMi ini, seperti kemudahan akses layanan keuangan formal, mengurangi biaya pendanaan usaha UMi, meningkatkan taraf hidup, serta meningkatkan literasi keuangan nasional.

Pada akhir rapat tersebut, Komisi XI DPR RI dan Menkeu sepakat untuk menyampaikan dokumen terkait pembentukan holding Ultra Mikro beserta Key Performance Indicators (KPI) yang akan dibahas kembali para raker selanjutnya.

BKIPM Pastikan Produk Perikanan di Tegal dan Semarang Bebas Formalin

Penulis
Sopyan
-
BKIPM Pastikan Produk Perikanan di Tegal dan Semarang Bebas Formalin

SuaraPemerintah.id – Produk perikanan di wilayah Tegal dipastikan bebas formalin. Hal ini diketahui setelah serangkaian pengujian di Pasar Anyar, Pasar Pagi, Transmart dan Rita Supermall Kota Tegal.

Dari sekian tempat tersebut, petugas Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mengambil ikan Pihi, Cumi-cumi, Kerapu, Kembung, Kakap, Udang, Layang dan Banyar sebagai sampel pengujian dalam kurun waktu 2020.

“Hasil pengawasan dan pengujian kita selama 2020, (produk perikanan) di Tegal seluruhnya menunjukkan bebas formalin,” kata Kepala Balai KIPM Semarang, Raden Gatot Perdana saat Rapat Koordinasi Pengawasan Lintas Sektoral, khususnya terkait Penggunaan formalin yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/2/2021).

Tak hanya di Tegal, Gatot memastikan produk perikanan di Kota Semarang juga bebas dari formalin. Selama 2020, petugas BKIPM melakukan pengawasan dan pengujian dari sampel ikan embung Banjar, Cumi-cumi, Ikan Sebelah, Kurisi, Selar, Udang, Belanak, Kerapu, Tongkol, Tunul, Daruna, Teri, Kakap Putih, Otak-otak Ikan, Bakso Seafood dan Kerang yang dijual di Transmart, Hypermart, Pasar Rejomulyo, Pasar Bulu dan Pasar Johar.

“Semarang juga menunjukkan hasil yang baik yaitu negatif Formalin,” sambungnya.

Kendati bebas formalin, petugas BKIPM mengidentifikasi munculnya bakteri yang mengindikasikan penurunan mutu produk perikanan seperti Angka Lempeng Total (ALT), E.coli dan Salmonella.

Karenanya, Gatot menekankan pentingnya penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) kepada para penyuplai serta pelaku usaha di sentra perikanan.

Dia berharap, para pemangku kepentingan semakin meningkatkan sinergitas, khususnya di wilayah Pelabuhan dan Sentra Pengolahan ikan. Dengan begitu, masyarakat Jawa Tengah dapat terlindungi sekaligus mengonsumsi produk perikanan dengan aman.

“Kami terus menekankan rantai dingin dan penerapan CPIB, baik itu di tataran suplier maupun pelaku usaha di sentra produksi perikanan,” tegasnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dihadiri oleh instansi terkait yang bertanggung jawab pada pengawasan hasil perikanan seperti Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Tasikagung dan Tegalsari, Cabang Dinas Kelautan Barat, Cabang Dinas Kelautan Timur, Cabang Dinas Kelautan Selatan, BBPOM, BKIPM, BP2MHP, PSDKP.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi implementasi INPRES Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Mulai 9 Februari, Pemprov Banten Berlakukan PPKM Berbasis Mikro

Penulis
admin sp
-
Mulai 9 Februari, Pemprov Banten Berlakukan PPKM Berbasis Mikro

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Banten menerapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro mulai dari 9 s/d 22 Februari 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pemberlakukan status baru untuk pencegahan Covid-19 ini merupakan kepanjangan dari instruksi  Pemerintah Pusat yang memutuskan menaikan status PPKM menjadi PPKM berbasis mikrozonasi. Berbeda dari sebelumnya, PPKM berbasis mikro kali ini akan diberlakukan pada level lebih rendah, yakni Desa/ Kelurahan hingga tingkat RT/RW.

“PPKM Mikro, secara teknis kita dorong. Membentuk posko-posko di Desa/Kelurahan yang digerakkan oleh Kepala Desa dan Lurah pada daerah zona merah,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kepada wartawan usai Penyerahan LKPD Provinsi Banten Tahun 2020 di di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten Jl. Palka No. 1 Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang (Senin, 8/2/2021).

“Di Provinsi Banten, wilayah Zona Merah di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” tambahnya.

Gubernur optimistis, penerapan PPKM Mikro efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 karena saat ini telah terjadi pergeseran klaster dari perkantoran ke keluarga.

Sebagai informasi, dalam instruksi Gubernur Banten terkait PPKM berbasis mikro ini tercatat bahwa Gubernur Wahidin Halim mengintruksikan dengan khusus kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan, untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

Pemberlakuan PPKM Mikro tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT/RW. Adapun kriteria dan pengendalian yang perlu dilakukan yakni bagi Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Kemudian untuk Zona Kuning yakni kriterianya jika terdapat 1  sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Selanjutnya,  untuk Zona Oranye yakni dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT untuk menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, melarang kerumuman lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam Instruksi Gubernur, juga disebutkan bahwa mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Sementara untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

Status baru PPKM berbasis mikro seperti tertuang dalam Instruksi Gubernur juga mengatur tentang pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

Kemudian, untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%  dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran dimana makan atau minum di tempat sebesar 50%  dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan tetatp memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%, kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, dan pengaturan kapasitas dan jam operasional  transportasi umum.

Selain pengaturan PPKM Mikro, Pemerintah  Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan diintruksikan untuk lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan Covid-19 dengan membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.

Di samping itu,  memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kemensos Salurkan Bantuan Rp203,8 Juta Pada Korban Terdampak Bencana Provinsi Jawa Tengah

Penulis
Sopyan
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp203,8 Juta Pada Korban Terdampak Bencana Provinsi Jawa Tengah

SuaraPemerintah.id – Merespon bencana korban terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya termasuk Semarang, Kementerian Sosial telah menempuh langkah cepat. Kemensos menyalurkan bantuan logistik dan satunan kematian dengan nilai total Rp203,8 juta.

Langkah penanganan darurat sudah berjalan sejak banjir melanda Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya termasuk Semarang. Kemensos melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) bekerja sama melakukan penanganan tanggap darurat.

Sejak bencana melanda, Kemensos melalui Tagana telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak. Untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas banjir, Tagana dan Dinas Sosial telah mendirikan dapur umum dengan menyiapkan makanan siap saji.

Pengerahan Tagana juga untuk melakukan evakuasi korban melakukan penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. Malam ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini terbang ke Semarang meninjau lokasi banjir.

Mensos meninjau titik longsor di Jomblang RT 03/01, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang. Ia juga meninjau lokasi bencana banjir dan dapur umum di Tlogosari Semarang.

Risma berinteraksi dengan warga masyarakat dan mendapatkan keterangan tentang kondisi yang mereka alami. Risma juga memastikan kebutuhan logistik berupa makanan mencukupi kebutuhan para penyintas.

“Kemensos sudah mendirikan dapur umum, dan bisa memproduksi 252 paket makanan siap saji. Yah bencana ini terjadi karena memang curah hujan sangat tinggi,” katanya (07/02).

Untuk masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, Risma mengingatkan tingginya resiko yang harus dihadapi. Namun solusi merelokasi, masih akan diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang.

Untuk meringankan beban para penyintas bencana, Kemensos telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji sebanyak 252 paket, makanan anak 90 paket, Kids Ware 32 paket,  Food Ware 25 paket, Peralatan Dapur Keluarga 25 paket, Tenda Gulung 20 lembar, matras 25 lembar, Kasur Lipat 30 lembar, selimut 60 lembar, Paket Sandang 50 potong, dan Rompi Pelampung 10 potong. Total senilai Rp104.000.000.

Selain itu, Kemensos juga mengirimkan bantuan berupa perahu evakuasi sebanyak satu unit dengan nilai Rp69.800.000. tidak kalah penting adalah alokasi santuan ahli waris untuk dua korban tertimbun tanah longsor di Desa Jomlang, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang masing-masing Rp15 juta sehingga total senilai Rp30.000.000.

Dengan demikian, total bantuan Kemensos untuk korban terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya termasuk Semarang, sebesar Rp203.800.000.

Erick Thohir Menginisiasi Program Aksi Donor Plasma BUMN Untuk Seluruh Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Erick Thohir Menginisiasi Program Aksi Donor Plasma BUMN Untuk se-Indonesia

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir, memimpin launching program Plasma BUMN untuk Indonesia di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (8/2).

Launching program ini turut dihadiri oleh Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla.

Program ini digelar secara serentak paling tidak di lima belas (15) provinsi seluruh Indonesia serta disaksikan secara online di tiga puluh empat (34) provinsi Indonesia.

Plasma BUMN untuk Indonesia diinisiasi oleh Kementerian BUMN, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, dan dilaksanakan oleh Satgas BUMN yang ada di semua provinsi di Indonesia.

Plasma BUMN untuk Indonesia merupakan wujud dukungan Kementerian BUMN untuk program Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen yang dicetuskan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Transfusi plasma konvalesen merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien Covid-19 sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Sampai dengan Kamis (4/2), terdapat 175 ribu kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Angka kesembuhan kasus dapat ditingkatkan salah satunya dengan donor plasma konvalesen dari para penyintas Covid-19. Angka ini secara konsisten juga terus menunjukan tren peningkatan kasus yang mengkhawatirkan.

Hal ini kemudian menjadi salah satu landasan dasar ide Plasma BUMN untuk Indonesia, untuk berkontribusi bersama menyembuhkan Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan program ini merupakan konsistensi dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam melawan Covid-19.

“Potensi dan sumber daya BUMN sangat besar. Tersebar merata di seluruh provinsi di Indonesia dan harus menjadi garda terdepan dalam tiap kesempatan. Maka dari itu, bekerja sama dengan PMI, program ini diluncurkan untuk mendorong karyawan dan keluarga BUMN yang sudah pernah terinfeksi Covid-19 untuk menyelamatkan pasien Covid-19. Saya berharap, nantinya semua yang sudah terinfeksi dan sesuai dengan persyaratan tentunya, mau mendonorkan plasmanya untuk sesama. Kami dari BUMN akan selalu siap membantu dengan semua sumber daya yang kami miliki,” ujar Erick Thohir.

Staff Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang juga adalah inisiator program Plasma BUMN Untuk Indonesia, mengatakan, program ini tidak hanya berjalan pada hari ini saja, melainkan akan tetap berlangsung dan difasilitasi oleh Satuan Tugas (Satgas) BUMN dengan bekerja sama dengan PMI dan Rumah Sakit di setiap provinsi.

“Dari 1,1 juta kasus sejak awal pandemi, sekitar 900 ribu terkonfirmasi sembuh, termasuk karyawan dan keluarga BUMN di dalamnya. Para penyintas ini menjadi potensi pendonor yang tentunya dapat kita gerakkan agar turut menyukseskan program donor plasma dan membantu menyelamatkan nyawa para pasien. Kementerian BUMN siap menjadi pelopor donor plasma nasional untuk mendukung program Indonesia Sehat bersama Menteri BUMN,” ujar Arya.

1...4,5294,5304,531...4,868Halaman 4,530 dari 4,868