Beranda blog Halaman 4534

Tiga Hari Beruntun, KKP Tangkapi Pelaku Pengguna Alat Penangkap Ikan Terlarang

Penulis
Sopyan
-
KKP Tangkapi Pelaku Pengguna Alat Penangkap Ikan Terlarang

SuaraPemerintah.id – Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi ilegal dan destructive fishing semakin memuncak. Dalam tiga hari beruntun, Kapal Pengawas KKP berhasil menangkap para pelaku pengguna alat penangkap ikan (API) terlarang.

Setelah penangkapan dua pelaku bom ikan dan 2 kapal pengguna alat tangkap terlarang, terakhir, Kapal Pengawas milik KKP kembali mendeteksi satu kapal asing gunakan alat penangkap ikan (API) terlarang trawl di perairan Selat Malaka pada Rabu (3/2) pukul 09.35 WIB.

“Pemeriksaan awal oleh aparat, kapal KHF 2559 yang diduga milik Malaysia ini rupanya berawak 5 orang asal Myanmar”, ungkap Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar.

Antam menuturkan bahwa Kapten Mohamad Slamet dan aparat Kapal Pengawas HIU 11 menemukan kapal asing berbendera Malaysia ini tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Awak kapal Kapal KHF 2559 pun tertangkap secara terang-terangan menggunakan alat tangkap terlarang trawl di daerah Landas Kontinen Indonesia, di titik koordinat 03°24.468’N – 100°18.708’E.

“Pengawas perikanan kami akan terus tindak tegas pelaku pengguna alat tangkap terlarang dan illegal fishing di perairan Indonesia dan operasi pengawasan akan semakin berjalan ketat,” terang Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, saat dihubungi secara terpisah.

Kini kapal KHF 2559 tengah dikawal ke Stasiun PSDKP Belawan dan akan diusut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Belawan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen untuk memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri Trenggono memastikan penangkapan ikan di perairan Indonesia hanya untuk nelayan Indonesia.

Memasuki bulan kedua kepemimpinan Menteri Trenggono, pemantauan di atas kapal perikanan hingga operasi pengawasan di laut akan semakin diperketat oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya.

Lewat IPO, Erick Thohir Ingin BUMN Go Public dan Go Global

Penulis
Sopyan
-
Lewat IPO, Erick Thohir Ingin BUMN Go Public dan Go Global

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong peningkatan daya saing dan transparansi di tubuh BUMN. Salah satu yang direkomendasikan yaitu dengan melakukan Initial Public Offering (IPO) atau mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Upayanya dalam memajukan BUMN ini disampaikan Erick Thohir dalam IDX Debut untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Erick Thohir memastikan, dalam Roadmap BUMN 2021-2023, setidaknya akan ada 8-12 BUMN yang akan mencatatkan sahamnya di bursa.

“Di pipeline, saya tidak mau bilang angka fix-nya nanti dicari-cari, tapi ada 8-12 yang kita akan go public. Akan tetapi bukan sekedar go public, kembali fundamental dan sustain harus ada,” ucap Erick Thohir.

Dirinya menegaskan, saat ini ada 28 BUMN yang sahamnya tercatat di bursa. Hanya saja memang masih ada 4 BUMN yang kinerja sahamnya belum sesuai harapan. Hal ini juga yang akan menjadi evaluasi Erick Thohir ke depannya.

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan sejumlah otoritas terkait, seperti BEI dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membawa BUMN go publik dan go global. Baginya, budaya gotong royong masyarakat Indonesia, bisa membawa negara ini jauh lebih maju ke depannya.

“Insya Allah dengan kerja keras kami dan dukungan dari OJK, bursa dan seluruh penganut kebijakan ini, bisa kita jalankan sesuai dengan target yang kita canangkan. Dan Insya Allah perusahaan-perusahaan yang kita akan listing juga perusahaan-perusahaan yang baik serta punya strategi jangka panjang,” tegasnya.

Saat ini, ada beberapa BUMN yang sudah memiliki rencana bisnis jangka panjang yang cukup jelas. Seperti perbankan syariah yang kini menjadi bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan BUMN terbuka dan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode BRIS.

Adapun Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) 50,95 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 24,91 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,29 persen, DPLK BRI – Saham Syariah 2 persen dan publik 4,4 persen.

Optimisme di sektor keuangan syariah dan rencana bisnis Bank Syariah Indonesia yang jelas ini dibuktikan dengan melesatnya harga saham perusahaan. Harga saham BRIS pada saat Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp510, sedangkan per 3 Februari 2021 harga saham BRIS mencapai Rp2.750 per lembar saham.

Artinya, harga saham ini naik sekitar 5 kali lipat dibandingkan dengan posisi saat IPO.

Selain itu, market capital BRIS pada saat IPO sebesar Rp4,96 triliun. Per 3 Februari 2021, market capital BRIS naik puluhan kali lipat mencapai Rp112,84 triliun.

Tidak hanya itu, prospek bisnis BUMN yang tidak kalah menjanjikan ke depannya, dikatakan Erick Thohir, yaitu industri telekomunikasi digital hingga industri EV Battery yang akan dibangun dalam waktu dekat.

Laksanakan Fungsi Akuntabilitas, Kemenko Marves Adakan Evaluasi Kinerja Anggaran

Penulis
Sopyan
-
Laksanakan Fungsi Akuntabilitas, Kemenko Marves Adakan Evaluasi Kinerja Anggaran

SuaraPemerintah.id – Sentul, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) laksanakan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dengan mengadakan verifikasi dan evaluasi data E-monev Bappenas tahun 2020 serta evaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SMART di Sentul, Jawa Barat (4-6 Februari 2021).

“Sebenarnya aturan yang menaungi pelaksanaan evaluasi sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.249 Tahun 2011 dan juga diatur dalam PP No.39 tahun 2006. Jadi pelaksanaan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pembangunan ini benar-benar harus dilaksanakan oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN)”, ucap Kepala Biro (Karo) Perencanaan, Arif Rahman.

Karo Arif menerangkan bahwa pembahasan terkait perencanaan program, perencanaan anggaran berhubungan erat dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang saat ini diadakan.

Pelaksanaannya juga diatur oleh Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian para ASN maupun lembaga pemerintah.

“Kita juga, Kemenko Marves, merupakan kementerian yang cepat tanggap terhadap isu-isu yang berkembang. Kami berupaya mendeteksi sedini mungkin sehingga jika ada permasalahan yang muncul, kita mencoba mencarikan jalan keluarnya” tambah Karo Arif.

Menurutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan upaya agar lembaga pemerintah dapat mendeteksi secara dini juga terdapat masalah dengan demikian sejak awal dapat dicarikan solusi pemecahannya.

“Pada kegiatan ini kita akan adakan evaluasi bersama pelaksanaan kinerja anggaran yang dapat dilihat pada aplikasi SMART DJA dari Kementerian Keuangan dan juga melalui aplikasi e-monev Bappenas,” sambung Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja, Yetri Fermila.

Menurut Kabag Yetri, selain melaksanakan evaluasi, kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini juga akan mendengarkan pembaruan terkait kebijakan anggaran di Kementerian Keuangan serta pembelajaran teknis terkait aplikasi SMART Kemenkeu dan e-monev Bappenas.

Terkait dengan hal tersebut, narasumber dari Subdit Teknologi Informasi Penganggaran Kementerian Keuangan, Arif Rahman, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pembaruan kebijakan evaluasi kinerja anggaran terkait hasil penilaian kinerja, yaitu selain tetap diberikannya reward, pada kinerja anggaran 2020 ini akan mulai diterapkan punishment bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dengan kategori kinerja anggaran yang kurang baik.

“Bentuk penghargaannya dapat dengan diberikan insentif seperti penambahan anggaran kegiatan. Begitupun dengan sanksinya, dapat mendapat disinsentif yaitu pengurangan anggaran,” tambah Arif.

Dirinya juga menekankan agar para K/L segera melakukan penginputan capaian pada tahun 2020 karena batas akhir penginputan data semakin dekat, yaitu 25 Februari 2021.

Sementara itu, Narasumber dari Bappenas, Perencana Madya Indra Wicaksono, menyampaikan bahwa apa yang kita laporkan di dalam aplikasi e-monev, hendaknya merupakan kondisi riil kegiatan yang kita laksanakan.

Sehingga semua kegiatan tersebut dapat terlihat outcomenya, sehingga penggunaan anggaran dalam konteks pelaksanaan pembangunan kemaritiman dan investasi dapat terlihat manfaatnya.

Dalam pembukaan paparannya, Perencana Madya Bappenas mengatakan agar masing-masing K/L memahami penginputan data yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan evaluasi.

“Sehingga saat kita menggunakan uang negara, kita paham manfaatnya dan memiliki dampak bagi negara,” tambahnya.

Perencana Madya, Indra juga menyampaikan apresiasinya kepada Kemenko Marves dan K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves “Melalui kegiatan ini saya berterima kasih dan mengapresiasi Kemenko Marves serta K/L lainnya yang telah melakukan pelaporan di aplikasi e-monev,” ucap Perencana Madya, Indra.

Dirinya juga mengungkapkan harapannya suatu saat akan terwujud integrasi antaraplikasi, baik e-monev dengan KRISNA ataupun dengan aplikasi yang ada di K/L. Karena kondisi saat ini kerap kali menyebabkan sulitnya proses pelaporan.

“Yang tak kalah penting adalah untuk menerima masukan dari K/L teknis terkait dengan beberapa indikator sasaran strategis yang saling terkait, karena koordinasi yang dilakukan Kemenko Marves adalah sebuah upaya akselerasi pencapaian kinerja K/L yang koordinasinya dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Kemenko Marves,” jelas Kabag Yetri.

Dengan alasan tersebutlah pelaksanaan evaluasi ini turut mengundang dan dihadiri oleh perwakilan dari K/L teknis dalam lingkup koordinasi Kemenko Marves, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

KKP Targetkan Penetapan 800 Ribu Hektar Kawasan Konservasi Perairan

Penulis
Sopyan
-
KKP Targetkan Penetapan 800 Ribu Hektar Kawasan Konservasi Perairan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada tahun 2021 menargetkan penetapan kawasan konservasi perairan sebanyak 800 ribu hektar (Ha) dan menargetkan luas kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta Ha.

“Target tersebut sejalan dengan komitmen global di Aichi target 11/SDGs 14 sebanyak 32,5 juta hektar pada tahun 2030,” ujar Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu saat memberikan keterangan di Jakarta (3/02).

Saat ini Indonesia memiliki 201 kawasan konservasi perairan dengan luas total mencapai 24,11 juta Ha. Menurut Tebe, luasan tersebut terdiri dari 16,8 Juta Ha yang telah ditetapkan oleh Menteri dan 7,3 juta Ha yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah daerah.

“Perlu ada strategi khusus untuk mempercepat proses penetapan bagi kawasan konservasi perairan yang dicadangkan ini sehingga pada tahun 2024 nanti kawasan konservasi yang telah ditetapkan tersebut dapat terlihat manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Tebe menambahkan, target KKP tidak hanya menetapkan, namun juga berupaya agar kawasan konservasi perairan terkelola dengan baik.

“Tidak hanya memiliki fungsi perlindungan terhadap habitat alami, kawasan konservasi perairan diharapkan juga berfungsi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat nelayan di sekitar kawasan konservasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Andi Rusandi menjelaskan terdapat 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di bawah pengelolaan KKP seluas 5,3 juta Ha, 30 Kawasan Konservasi Perairan di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,6 juta Ha dan 161 Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan luas 14,2 juta Ha.

“Untuk pengembangan potensi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional, pemerintah telah menerbitkan Perpes No. 56/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional tahun 2018-2025,” jelas Andi.

“KKP juga sedang menggodok rencana pemberian insentif kepada Pemda yang berhasil mengelola kawasan konservasi perairan daerah dengan baik dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar target pengelolaan kawasan konservasi dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tambahnya.

Selain itu, untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, Andi mengatakan KKP berencana memberikan bantuan sarana-prasarana kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak).

“Tahun 2020 kita sudah memberikan bantuan Kompak pada 10 Kelompok di Aceh Selatan, Banyuwangi, Bone, Pandeglang, Maluku Tengah, Sabu Raijua NTT, Kota Padang, Anambas Kepri, Tanah Bumbu Kalsel, dan Kepulauan Sula Maluku Utara. Sedangkan tahun 2021 bantuan akan diberikan kepada 30 kelompok,” tandasnya.

Sentimen Commodity Supercycle Dongkrak HBA Februari ke USD87,79 per Ton

Penulis
Sopyan
-
Sentimen Commodity Supercycle Dongkrak HBA Februari ke USD87,79 per Ton

SuaraPemerintah.id – Harga Batubara Acuan/HBA bulan Februari 2021 mengalami kenaikan seiring sentimen yang dibentuk oleh supercycle komoditas (komoditas supercylce) . HBA Februari ditetapkan sebesar USD87,79 per ton atau reli sebanyak 15,7% dari bulan sebelumnya sebesar USD75,84 per ton.

“Adanya sentimen komoditas supercycle , antara kenaikan harga lain yang ikut harga batubara,” kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (4/2).

Sinyal supercycle ini, sambung Agung, pengaturan akan terjadi di tahun 20201 pada berbagai komoditas terutama pertambangan. Salah satu pemicunya berasal dari suku bunga acuan yang rendah, dolar AS yang lemah hingga pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

Selain faktor supercycle penyebab utama dari pendorong kenaikan HBA adalah melonjaknya permintaan impor dari Tiongkok. “Suplai batubara domestik (Tiongkok) tidak dapat memenuhi kebutuhan batubara pembangkit listrik,” jelas Agung.

Harga Batubara kembali pulih (rebound) dalam empat bulan terkahir setelah sepanjang tahun 2020 mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19, yaitu Oktober 2020 (USD51 / ton), November 2020 (USD55,71 / ton), Desember 2020 (USD59,65 / ton) ), dan Januari (USD75,84 / ton). “Selama empat bulan terakhir harga batubara terus menuju ke tingkat psikologis,” tandas Agung.

Sebagai informasi, perubahan HBA diakibatkan juga oleh faktor turunan supply dan faktor turunan demand. Untuk faktor turunan pasokan berdasarkan musim (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara pemasok, hingga teknis di rantai pasokan seperti kereta, tongkang, maupun terminal pemuatan.

Sementara untuk faktor turunan, permintaan oleh oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Nantinya, HBA bulan Februari ini akan dipergunakan pada penentuan harga batubara pada titik serah penjualan secara Gratis di atas kapal pengangkut (FOB Vessel).

OPEC+ Sepakati Potong Produksi, ICP Januari Naik ke USD53,17/Barel

Penulis
Sopyan
-
OPEC+ Sepakati Potong Produksi, ICP Januari Naik ke USD53,17/Barel

SuaraPemerintah.id – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)+ menyepakati akan melakukan pemotongan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari hingga bulan Maret 2021.

Hal ini menjadi salah satu penyebab harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada bulan Januari 2021 menuju ke level USD53,1 per barel.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Infromasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan, kenaikan ini meningkat USD5,39 per barel dibanding bulan Desember 2020 yaituUSD47,78 per barel.

“Pergerakan ICP sangat kuat dipengaruhi oleh ketersediaan minyak dunia,” tegasnya di Jakarta, Kamis (4/2).

Penetapan ICP ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 22.K/MG.03/MEM.M/2021 tentang Penetapan harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Januari 2021.

Menurut Agung, tingkat kepatuhan OPEC+ terhadap kesepakatan pemotongan produksi di bulan Januari 2021 mencapai rata-rata 85%, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan di bulan Desember 2020 yang mencapai 75%.

Kesepakatan ini sejalan dengan komitmen Arab Saudi untuk menambah pemotongan produksi secara sukarela sebesar 1 juta barel di bulan Februari dan Maret 2021 sebagai bagian dari OPEC+ Supply Agreement.

Sementara itu, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia melaporkan peningkatan permintaan minyak mentah global dipengaruhi berdasarkan laporan IEA bulan Januari 2021 yang menyatakan stok minyak mentah AS bulan Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 16,8 Juta barel menjadi 476,7 juta barel dibandingkan stok minyak mentah bulan Desember 2020.

IEA juga Imemperkirakan bahwa permintaan minyak global tahun 2021 naik 5,5 juta barel per hari menjadi 96,6 juta barel per hari dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, OPEC memproyeksikan permintaan permintaan minyak global tahun 2021 naik 5,9 juta barel per hari menjadi 95,9 juta barel per hari dibandingkan tahun 2020.

Menurut Tim Harga, program vaksinasi Covid-19 di sejumlah negara juga menjadi pemicu kenaikan harga minyak dunia di samping optimisme pasar atas pelantikan Presiden AS dan harapan agar pemerintahan yang baru dibawah pimpinan Presiden Joe Bidden dapat memberikan tambahan stimulus ekonomi untuk meningkatkan perekonomian AS.

Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik, kenaikan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh pengurangan term supplies Arab Saudi ke Asia seiring keputusan tambahan pemotongan produksi secara sukarela dan peningkatan marjin kilang terutama untuk naphtha dan fuel oil di kawasan Asia.

“Penyebab lainnya, peningkatan permintaan minyak direct-burning oleh pembangkit listrik Jepang seiring cuaca dingin dan kurangnya pasokan LNG dan peningkatan permintaan minyak mentah di China dan Korea Selatan yang dilanda musim dingin ekstem,” kata Tim Harga.

Selengkapnya perkembangan harga minyak dunia di pasar internasional sebagai berikut:

– Dated Brent naik sebesar USD4,98 per barel dari USD49,86 per barel menjadi USD54,84 per barel.

– WTI (Nymex) naik sebesar USD5,03 per barel dari USD47,07 per barel menjadi USD52,10 per barel.

– Basket OPEC naik sebesar USD5,21 per barel dari USD49,17 per barel menjadi USD54,38 per barel.

– Brent (ICE) naik sebesar USD5,10 per barel dari USD50,22 per barel menjadi USD55,32 per barel.

Menteri BUMN Tetapkan Komisaris dan Direksi Baru Pertamina

Penulis
Sopyan
-
Menteri BUMN Tetapkan Komisaris dan Direksi Baru Pertamina

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Pahala Nugraha Mansyuri ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama sejak 3 Februari 2021 dan M. Erry Sugiharto mendapat kepercayaan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) terhitung mulai tanggal 5 Februari 2021.

Perubahan anggota Dewan Komisaris Pertamina tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-38/MBU/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Keputusan tersebut juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Budi Gunadi Sadikin dari jabatan Wakil Komisaris Utama Pertamina terhitung sejak 23 Desember 2020 sehubungan dengan penetapannya sebagai Menteri Kesehatan RI oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun Direksi baru termuat dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-42/MBU/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Keputusan tersebut juga menyatakan pemberhentian dengan hormat Koeshartanto dari jabatan Direktur SDM PT Pertamina (Persero), posisi yang dijabatnya sejak 29 Agustus 2018.

Senior Vice President Corporate Communication Pertamina, Agus Suprijanto menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan Pemegang Saham.

“Dengan susunan dewan komisaris dan direksi yang baru ini, manajemen Pertamina siap memenuhi aspirasi pemegang saham dan tantangan baru menyongsong era transisi energi,” ujar Agus.

Sosok Pahala Nugraha Mansyuri bukan orang baru di BUMN Migas ini, mengingat sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) pada September 2018 hingga November 2019.

Adapun, M. Erry Sugiharto yang ditunjuk sebagai Direktur SDM PT Pertamina (Persero) sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya (Persero). Erry Mengawali karier di PT Hutama Karya sejak 1999 hingga diangkat untuk mengisi posisi Direktur pada Juni 2020.

Pria kelahiran Kulonprogo, 25 Maret 1974 ini menyelesaikan studi strata 1 pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dan selanjutnya strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Terangi Desa Terpencil Di NTT, PLN Hadirkan Stasiun Pengisian Listrik dan Alat Penyimpanan Daya

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PLN terus melakukan inovasi demi menghadirkan listrik ke wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar). Salah satunya dengan menghadirkan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) di Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT.

Untuk menghadirkan listrik di rumah masyarakat, PLN melalui program PLN Peduli juga memberikan bantuan berupa Alat Penyimpanan Daya Listrik (APDAL) kepada 161 Kepala Keluarga di desa tersebut. Total biaya pembangunan SPEL dan penyediaan APDAL untuk menerangi masyarakat Kabanda mencapai Rp 1,7 miliar.

“Program ini merupakan bagian dari program PLN Peduli. Pemanfaatan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyimpanan Daya Listrik ini merupakan solusi untuk menerangi desa-desa yang masih gelap gulita dan sulit untuk dijangkau,” tutur General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Agustinus Jatmiko.

APDAL yang merupakan alat penyimpan energi listrik berbasis baterai dengan kapasitas Watt hour (Wh) yang dapat di isi ulang pada SPEL. Untuk di Kabanda ini, APDAL memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya sebagai sumber energi.

“Jadi potensi energi yang ada di lokal kita manfaatkan sebaik mungkin, ini yang akan terus kita dorong,” ucap Jatmiko.

APDAL yang telah terisi oleh listrik selanjutnya dapat disambungkan di instalasi listrik milik pelanggan dengan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. APDAL bisa diisi ulang secara mandiri di SPEL PLN yang tersedia di beberapa titik.

Kepala Desa Kabanda, Umbu Ndamung Kilimandu menyampaikan ucapan terima kasih kepada PLN yang telah menghadirkan listrik untuk masyarakat di desanya.

”Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih bagi PLN yang telah menyalurkan bantuan tabung listrik bagi desa kami. Ini adalah satu loncatan besar bagi desa kami dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan di desa yang merupakan bagian dari roda penggerak berbagai aspek masyarakat diantaranya perekonomian dan pendidikan,” ucapnya.

Rasa syukur dan bahagia juga datang dari keluarga Umbu Ndaing, sebagai salah satu penerima bantuan APDAL. Hadirnya listrik membuat masyarakat dapat beraktivitas pada malam hari.

“Selama ini kami menggunakan alat sederhana yaitu lampu pelita yang minyak tanahnya kami beli dengan harga 15 ribu rupiah untuk daerah yang terisolir seperti ini. Paling sedikit dalam sebulan menghabiskan 2 liter minyak tanah, yang berarti setiap bulan kita mengeluarkan biaya 30 ribu. Dilihat dari fungsi penerangan yang baru kami terima saat ini memang sangat luar biasa karena kami bisa melakukan beberapa kegiatan di malam hari termasuk memecahkan kemiri yang merupakan hasil tani di Desa Kabanda,” ujar Ndaing.

Inovasi “Magelang Cerdas” Masuk Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jateng

Penulis
Sopyan
-
Inovasi “Magelang Cerdas” Masuk Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jateng

SuaraPemerintah.id – Inovasi “Magelang Cerdas” masuk Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Jawa Tengah tahun 2020. Atas prestasi ini, Kota Magelang mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Piagam diterima Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina di ruang rapat kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (4/2/2021).

“Satu inovasi Kota Magelang, yakni ‘Magelang Cerdas’ masuk Top 10 KIPP Jawa Tengah. Kita selalu langganan juara kalau untuk pelayanan publik,” kata Windarti, usai menerima penghargaan.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menandakan Kota Magelang mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk pelayanan publik, dalam hal ini teknologi digital.

Aplikasi “Magelang Cerdas” terbukti bisa diterima di semua lini, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyangkut pelayanan publik. Harapan ke depan, inovasi ini bisa maju ke kompetisi tingkat nasional.

“Masyarakat bisa mengakses data tentang Kota Magelang hanya dengan satu sentuhan (One Stop Public Service and Information Portal with One Touch),” jelasnya.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang juga mendapat penghargaan Top 10 KIPP antara lain Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomista) Kota Magelang, Wikan Kanugroho menjelaskan, “Magelang Cerdas” adalah inovasi yang digagas oleh Diskominsta.

Inovasi ini adalah sebuah aplikasi berisi data-data tentang Kota Magelang yang bisa langsung diakses dan dinikmati masyarakat.

Di aplikasi itu, jelas Wikan, pengguna dapat melihat CCTV di beberapa taman kota, ketersediaan darah di PMI, ketersediaan tempat tidur (TT) di rumah sakit, hingga spot wifi gratis di tempat-tempat publik.

Ciptakan Lampu LED Desain Modern, IKM Ini Sabet Penghargaan IGDS 2020

Penulis
Sopyan
-
Ciptakan Lampu LED Desain Modern, IKM Ini Sabet Penghargaan IGDS 2020

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus mendukung pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk menciptakan produk yang inovatif dan berstandar internasional.

Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi penyelenggaraan Indonesia Good Design Selection (IGDS) sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada para desainer dan industri dalam negeri yang telah mengembangkan produknya hingga pasar mancanegara.

Penghargaan IGDS yang digelar setiap tahun sejak 2001 berhasil menjaring produk-produk kreasi baru yang inovatif  dan berkualitas dari tanah air.

“Setiap desainer produk bersaing tak hanya menciptakan produk yang modern tetapi juga berkualitas, sehingga siap dipasarkan di pasar domestik dan internasional,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (5/2).

Para pemenang IGDS setiap tahunnya tidak hanya berhak mendapatkan hadiah uang tunai dan piagam, namun juga berkesempatan menimba pengalaman yang berguna bagi pengembangan kreativitas.

“Misalnya, Kemenperin turut mendorong daya saing berbagai produk dari para pemenang IGDS 2019 dengan mengikutsertakan pada kontes Golden Pin Design Award 2020 di Taiwan,” ungkap Gati.

Selain itu, para peserta mendapat keistimewaan langsung tembus pada seleksi tahap kedua di kontes desain internasional tersebutyang merupakan hasil kerja sama Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin dengan Taiwan Design Research Institute (TDRI).

Pada gelaran IGDS 2020, Luxium Lamp buatan duo Santi Alaysius dan Hamphrey Tedja meraih juara ketiga kategori Design Product untuk kelompok furnitur dan perabot rumah. Luxium Lamp adalah lampu modern berjenis light emitting diode (LED) yang menghasilkan cahaya lembut dan bisa diatur melalui kepala lampunya.

“Desainnya inovatif, produksinya bagus, dan menghadirkan inovasi dengan teknologi baru,” kata Ketua Umum Himpunan Desain Interior Indonesia sekaligus Juri IGDS 2020, Rohadi.

Menurutnya, cara kerja lampu ini juga cenderung berbeda dengan lampu pada umumnya. Lampu LED Luxium ditempatkan pada dasar, bukan digantung atau di atas gagangnya.

“Lalu, cahaya lampu yang mengarah ke atas dipantulkan melalui kepala lampu sehingga menimbulkan bayangan yang sedikit berbelok. Terang cahayanya pun mudah diatur sesuai kebutuhan pengguna,” ulasnya.

Di samping itu, kepala lampu Luxium didesain untuk memantulkan cahaya ke banyak arah, sehingga dapat memengaruhi suasana pada ruangan. Bahkan, bentuk Luxium yang geometris, ikonik, dan sederhana cocok dengan selera anak muda.

Dewan Juri IGDS 2020 juga menilai Luxium Lamp Luxium Lamp yang diproduksi oleh PT Matahari Alka ini cukup solutif dengan fitur pengaturan sentuh pada lampu sehingga memudahkan pemakaian dan menghemat energi.

Lampu ini dibuat dalam dua ukuran, yakni untuk lampu lantai dan lampu meja. Penerang muktahir ini dibanderol seharga Rp6 juta saat pameran IGDS 2020.

1...4,5334,5344,535...4,868Halaman 4,534 dari 4,868