Beranda blog Halaman 4542

Mendarat Mulus, Pesawat Beechcraft Lakukan Uji Coba Pendaratan di Bandara JB Soedirman

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pesawat Beechcraft B200 King Air menjadi pesawat pertama yang melakukan pendaratan di landasan pacu (runway) Bandara JB Soedirman Purbalingga, Minggu pagi (31/1/2021). Pesawat yang mengangkut rombongan dari Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub RI) tersebut kembali mengudara pada hari yang sama.

Dirjen Perhubungan Udara, Novi Riyanto, menyatakan, pihaknya sengaja menjajal landasan pacu bandara JB Soedirman untuk memantau langsung perkembangan pembangunan bandara yang berada di wilayah Wirasaba.

“Kalau saya melihat ini bagus sekali. Kalau dulu sejak masih dipakai TNI (kondisi) grass-nya (rumput bandara) sudah bagus dan saat ini sudah ditingkatkan menjadi aspal,”katanya.

Ditambahkan, pihaknya akan menyampaikan keinginan Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Menteri Perhubungan dan TNI AU, khususnya mengenai percepatan pembangunan bandara. Menurutnya, fokus utama pembangunan adalah keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Kepala proyek pembangunan bandara, Agus Wialdi, memaparkan, sesuai kontrak kerja, pembangunan bandara JBS dimulai pada 17 Juni 2019 hingga 31 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp245.838.971.000. Tercatat sampai Minggu ke 82 progres fisik lapangan mencapai 85,98 persen. Pekerjaan fisik landasan pacu berukuran 30 meter x 1.600 meter sudah selesai 100 persen, demikian pula pembangunan apron dan taxiway. Sedangkan, pembangunan jalan akses PKP-PP baru mencapai tahap 43,19 persen.

“Untuk tahap awal ini terminal penumpang menggunakan tenda roder 20M X 40M. Secara umum progres pekerjaan 85,98 persen. Rencana sesuai kontrak 99,65 persen. Deviasi progres fisik terhadap master schedule minus 13,67 persen, sehingga ada sisa sampai selesai 14,01 persen,” papar Agus.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Agus Winarno mewakili Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, menyampaikan terimakasih atas dukungan Kemenhub dan TNI, sehingga Bandara Wirasaba dapat bertransformasi menjadi bandara komersial dengan sebutan Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS).

Terkait dengan rencana pembangunan terminal penumpang dengan model tenda roder, pihaknya setuju. Selanjutnya, pihaknya bersiap memproses sisi administrasi terkait operasionalisasi bandara.

“Karena APBD sudah ditetapkan, maka kami harus izin ke DPRD untuk menganggarkan kegiatan mendahului APBD Perubahan, sehingga kami perlu surat dari Kemenhub terkait dukungan pengoperasian bandara, “ungkapnya.

Langkah Moneter BI Dukung PEN di Tahun 2021, Tingkatkan Dunia Usaha

Penulis
Sopyan
-
Langkah Moneter BI Dukung PEN di Tahun 2021, Tingkatkan Dunia Usaha

SuaraPemerintah.id – Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan moneter untuk mendukung paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertama, BI akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk PEN.

“Stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi perhatian utama BI. Suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan terus dipertahankan sampai terdapat tanda-tanda tekanan inflasi,” tuturnya dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (01/02).

Selain itu, BI akan melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sesuai dengan Surat keputusan bersama (SKB) untuk pembiayaan tahun 2021.

“Koordinasi stimulus moneter BI dan fiskal pemerintah terus dipererat dengan melanjutkan kesepakatan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

Berikutnya, BI juga mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS) untuk meningkatkan pengelolaan risiko dunia usaha melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur jangka panjang.

Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas, BI terus mengoptimalkan transaksi valuta asing melalui skema Local Currency Swap (LCS).

Kedua, di bidang makroprudensial. BI akan mendorong bank untuk meningkatkan pembiayaan inklusif kredit UMKM, masyarakat berpendapatan rendah (MBR), dan kelompok subsisten melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

Perbankan juga didorong untuk mendukung pemulihan pembiayaan sektor-sektor prioritas melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial sektoral (RIMS). Kebijakan ini sejalan dengan program penjaminan kredit yang diberikan pemerintah.

BI pun akan melanjutkan kebijakan akomodatif makroprudensial pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan properti dan uang muka kendaraan bermotor termasuk yang berwawasan lingkungan.

Kemendikbud Mulai Program Sekolah Penggerak di 111 Daerah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mulai melakukan program pendampingan kepada sejumlah sekolah di 111 kabupaten/kota untuk menjadi sekolah penggerak. Pendampingan sekolah penggerak ini dilakukan selama tiga tahun pelajaran di masing-masing sekolah.

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, program ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Sekolah yang terpilih akan diintervensi secara holistik oleh Kemendikbud.

“Jadi, bukan hanya kurikulum, pelatihan guru saja, atau penyediaan peralatan digitalnya saja. Ini adalah satu program paket yang holistik, mulai dari sumber daya manusianya, perencanaan belajar, penggunaan teknologi, dan juga pendampingan pemerintah daerah,” kata Nadiem dalam telekonferensi, Senin (1/2).

Selama tiga tahun pelajaran, sekolah negeri atau swasta akan diakselerasi tahapannya. Kemendikbud membagi sekolah menjadi empat tahap.

Tahap satu, yakni sekolah yang mengalami banyak kendala dan gangguan, baik itu secara akademis atau sosial seperti perundungan.

Tahap kedua, yakni perundungan antarsiswa masih terjadi, tapi tidak menjadi norma. Pada tahap kedua, sekolah juga belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat pemahaman murid.

Selanjutnya adalah tahap ketiga, yakni tahapan lingkungan pendidikan. “Tidak terjadi perundungan, guru-guru sudah terjadi segmentasi dalam kelasnya. Dan perencanaan sudah mulai terjadi dari anggaran itu nyambung sama penyelenggaraan,” kata Nadiem.

Tahapan tertinggi atau tahap keempat, yakni pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan harapan. Kemampuan literasi dan numerasi siswa akan meningkat di atas rata-rata.

Pada tahap ini, sekolah dinilai siswa sebagai tempat yang menyenangkan. Siswa juga tidak sekadar mendapatkan informasi, namun juga berkontribusi pada kegiatan belajarnya.

Saat ini, Kemendikbud masih memilih sekolah-sekolah yang akan dibimbing untuk menjadi sekolah penggerak. Harapannya, sekolah yang dibimbing bisa menjadi mentor sekolah-sekolah di sekitarnya.

Akhirnya, seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud, Jumeri, menambahkan, jumlah sekolah yang akan dibimbing akan ditingkatkan secara bertahap.

Adapun penunjukkan sekolah-sekolah yang berpartisipasi melalui suatu proses pemilihan. Jumeri menjelaskan, kabupaten/kota yang berpartisipasi harus memiliki komitmen tinggi terhadap kelangsungan pendidikan.

“Jadi, menganalisis setiap daerah, kemudian kesanggupan kabupaten/kota untuk bisa mendukung, memberikan peraturan yang mendukung pelaksanaan sekolah penggerak,” kata Jumeri.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengingatkan agar program ini tidak menimbulkan anggapan adanya sekolah unggulan yang selama ini berusaha untuk dihilangkan. “Ini adalah bagian dari PR yang harus kita jawab bahwa sekolah penggerak tidak pada konteks untuk menjadikan pembeda dari sekolah-sekolah lain,” kata Huda, Senin.

Ia menilai, selama ini sering terjadi perbedaan persepsi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan persepsi ini harus menjadi bahan evaluasi yang diperbaiki supaya program sekolah penggerak bisa berjalan dengan baik.

Cegah Kepunahan, KKP Dorong Riset Budidaya Teripang Pasir

Penulis
Sopyan
-
Cegah Kepunahan, KKP Dorong Riset Budidaya Teripang Pasir

SuaraPemerintah.id – Teripang pasir mungkin nama yang terdengar agak asing di telinga masyarakat awam. Pamornya tidak “sebeken” komoditas perikanan lain, seperti ikan lele. Namun siapa sangka ternyata komoditas ini memiliki kandungan gizi dan nilai ekonomis yang tinggi.

Sayangnya, akibat mengandalkan penangkapan di alam, teripang pasir bisa terancam punah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), punya solusinya.

Teripang merupakan biota laut yang termasuk ke dalam filum Echinodermata. Dikenal juga dengan istilah timun laut, sea cucumber, dan bêche-de-mer.

Teripang sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat Asia sebagai makanan dan obat tradisional karena memiliki kadar protein dengan kandungan lemak rendah, mengandung vitamin E yang dapat berperan sebagai antioksidan, serta mengandung mineral yang sangat penting dalam jumlah yang tinggi, terutama kalsium dan magnesium. Teripang pasir juga mengandung omega-3, omega-6, omega-9, dan 16 jenis asam amino.

Karena itu usaha perbenihan dan budidaya teripang pasir perlu dilakukan sebagai salah satu komoditas di bidang akuakultur. Terlebih lagi, sejalan dengan perkembangan teknologi, berbagai bahan bioaktif dari teripang semakin banyak diketahui, baik sebagai sumber senyawa bioaktif farmakologis maupun dalam bidang kosmetika.

Sampai saat ini, teripang yang diperdagangkan masih mengandalkan hasil tangkapan alam sedangkan hasil budidaya masih sangat terbatas. Dalam dua dekade terakhir, kesulitan memperoleh teripang dari alam juga terjadi di Indonesia akibat penangkapan teripang yang berlebihan. Cepat atau lambat kepunahan spesies ini semakin terbuka, jika usaha budidaya tidak berhasil dilakukan.

Mata rantai utama dalam sistem produksi teripang adalah penyediaan benih. Melalui serangkaian penelitian, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol-Bali, salah satu Unit Pelaksana Teknis BRSDM, telah berhasil mengembangkan teknologi perbenihan teripang pasir (Holothuria scabra) di hatcheri.

Selanjutnya benih tersebut dibudidayakan di bak beton, di tambak dengan menggunakan hapa, dan di laut dengan menggunakan kurung tancap.

Keberhasilan BBRBLPP dalam melakukan budidaya teripang pasir membuka peluang perkembangan usaha budidaya teripang di masyarakat terlebih bahwa teripang pasir hasil budidaya terbukti memiliki kandungan nutrisi yang sama dengan yang berasal dari alam.

Pada kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke BBRBLPP, pekan lalu, lokasi penelitian budidaya teripang pasir ini merupakan salah satu tempat yang mendapat perhatiannya. Ia berharap, hasil penelitian dari balai riset, termasuk teripang pasir, dapat diimplementasikan di masyarakat untuk menggerakan roda perekonomian guna kesejahteraan masyarakat.

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Menteri tersebut. Sjarief berencana akan membuat instalasi-instalasi kecil di balai riset. Ia juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan selanjutnya Gubernur akan menetapkan sentra-sentra perikanan, termasuk teripang pasir, di Bali.

Sementara itu, teknologi pembenihan dan budidaya teripang pasir ini juga dibahas khusus pada kegiatan Sharing Session BRSDM, Rabu (27/1). Bertindak sebagai narasumbernya adalah peneliti utama BBRBLPP Sari Budi Moria Sembiring.

Sari memaparkan data Badan Pusat Statistik (2019), bahwa volume ekspor produk teripang Indonesia pada Januari hingga Juli 2019 mencapai 780.803 kg, dengan nilai mencapai US$ 8.762.309.

Menurutnya, dengan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar yang tinggi, khususnya pasar Asia, maka terjadi overfishing, sehingga perlu pengembangan budidaya, sebagaimana dilakukan penelitiannya di BBRBLPP.

2020, Produk Kelautan dan Perikanan Makassar Jangkau 50 Negara

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sepanjang 2020, ekspor komoditas kelautan dan perikanan dari Makassar, Sulawesi Selatan telah menjangkau 50 negara.

Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Makassar, Sitti Chadidjah memaparkan dari sekian negara, lima besar negara tujuan ekspor dari Makassar ialah Tiongkok dengan volume 115.083,21 ton senilai Rp2,40 triliun.

Disusul Korea Selatan dengan 5.787,58 ton senilai Rp157,68 miliar dan Vietnam 5.607,72 ton senilai Rp63,07 miliar. Kemudian Amerika Serikat sebanyak 5.3.72,92 ton senilai Rp803,41 miliar dan Jepang dengan volume 4.675,29 ton senilai Rp620,57 miliar.

“Itu dari lima besar negaranya, tapi kalau secara keseluruhan, total ekspor 158.050,46 ton dengan nilai Rp5,47 triliun,” jelas Chadijah, Kamis (28/1/2021).

Dari sisi komoditas, Chadijah memaparkan 5 komoditas asal Makassar yang diburu di pasar ekspor selama tahun 2020. Kelimanya ialah rumput laut yang telah diekspor sebanyak 125.463,81 ton dengan nilai Rp1,78 triliun. Kemudian Karagenan yang menyentuh nilai Rp913,91 miliar dengan volume ekspor mencapai 10.589,40 ton.

Selanjutnya udang vanamei dengan jumlah 6.821,89 ton senilai Rp830,50 miliar, lalu tuna dengan jumlah 2.420,50 ton senilai Rp313,04 miliar. Terakhir gurita dengan jumlah 2.147,53 senilai Rp128,70 miliar.

“Kurang lebih itu lima komoditas primadona yang dikirim dari Makassar,” sambungnya.

Chadidjah mengaku bangga, terlebih selama 2020, unit pengolah ikan (UPI) yang terlibat di pasar ekspor mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Jika pada tahun 2019 keterlibatan UPI sebanyak 118, di tahun 2020 meningkat menjadi 130

“Kita akan terus membuka kran ekspor, karena dengan ekspor, ada geliat ekonomi di masyarakat,” tandasnya.

HUMAS BKIPM

Sumber: www.kkp.go.id

Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021).

Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.

“Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global,” ujar Mendikbud.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

“Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,” kata Mendikbud.

Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak melalui arahan berikut:

  1. Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh;
  2. membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud;
  3. dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak;
  4. tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. “Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” demikian penjelasan Muhammad Hudori.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan tujuh catatannya. “DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” katanya.

Program ini adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Menurut Syaiful Huda, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan.

“Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kita akan terus pantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.

DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan.

Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak. “Terima kasih atas dukungan para pejabat daerah yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Penggerak,” ucapnya.

Syaiful Huda lebih lanjut mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19. “Selamat kepada Kemendikbud, semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan kita,” tutupnya.

Program Sekolah Penggerak sebagai program penyempurnaan transformasi sekolah sebelumnya

Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama.

Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta; dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.

Tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak. “Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Mendikbud.

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1) pendampingan konsultatif dan asimetris, dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.

Tahap (2) yaitu melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.

Berikutnya (3) adalah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Adapun perencanaan berbasis data (4) menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan.

Terakhir (5), digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang  mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.

Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak.

“Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak,” jelas Mendikbud.

Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah.  Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB.  Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/.

KKP Akselerasikan Bantuan Benih Kakap Putih dan Pakan Ikan Untuk Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Memasuki awal tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) tancap gas mengakselerasikan program bantuan langsung ke masyarakat.

Salah satu yang dilakukan yaitu program bantuan benih kakap putih di Pangandaran dan pakan ikan di Kabupaten Ciamis.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta mengatakan meski pandemi masih membayangi kita semua. Program bantuan untuk sektor perikanan budidaya terus kami distribusikan ke masyarakat. Apalagi saat ini sektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu tulang punggung untuk ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.

“KKP menginginkan produktivitas perikanan budidaya tetap berjalan, agar stok ikan tetap terjaga. Makanya distribusi bantuan tetap kami jalankan meski Covid-19 masih belum usai. Harapannya untuk menguatkan ekonomi pembudidaya ikan dengan menekan biaya produksinya agar usaha budidayanya tetap berjalan”, kata Slamet.

“Seperti halnya program bantuan yang sudah kami distribusikan yaitu benih kakap putih dan pakan ikan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung”, imbuhnya.

Selain untuk ketahanan pangan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber devisa juga sangatlah penting. Dan kakap putih akan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan untuk komoditas budidaya laut.

Oleh karenanya, akan kita genjot produksi. Seperti daerah Pangandaran sendiri punya potensi besar terhadap perikanan budidaya luat.

Oleh karenanya daerah yang punya potensi seperti itu akan kami dorong untuk mempercepat pengembangan budidaya laut di berbagai kawasan potensial, yang saat ini pemanfaatannya masih di bawah 10%. Dan kami pun akan memberikan dukungan penuh agar terciptanya usaha budidaya laut secara berkelanjutan.

“Dalam lima tahun mendatang saya pastikan akan fokus dan memprioritaskan pada sub sektor perikanan budidaya termasuk budidaya laut yang hingga kini pemanfaatannya masih di bawah 10%”, ujarnya.

Adapun dukungannya, disamping benih ikan, dukungan juga sudah mulai diberikan di awal tahun ini seperti pemenuhan kebutuhan pakan ikan bagi pembudidaya yang terus kami tingkatkan distribusinya. Salah satunya melalui bantuan langsung produk pakan ikan hasil produksi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya seperti dari BBPBL Lampung.

Slamet pun menuturkan, pakan yang didistribusikan mempunyai kualitas yang bagus. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas pakan mandiri yang dihasilkan, karena proses produksi pembuatan pakan menggunakan bahan baku yang berkualitas serta telah mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Untuk penyaluran bantuan pakan diharapkan dapat berkontribusi menjaga geliat pembudidaya skala kecil untuk dapat terus berproduksi. Diharapkan dengan bantuan pakan ini mampu memangkas biaya produksi para pembudidaya di tengah pandemi ini ”, tuturnya.

Dan program bantuan pakan ikan sendiri merupakan salah satu program prioritas KKP yang berdampak langsung kepada pelaku usaha perikanan budidaya. Pasalnya, selain menjaga roda ekonomi masyarakat, bantuan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stok kebutuhan ikan, khususnya produk perikanan budidaya di daerah.

Sementara itu, Kepala BBPBL Lampung, Ujang Komarudin mengungkapkan pada awal tahun 2021 ini telah dilakukan penyerahan bantuan benih kakap putih ukuran 3-4 cm sebanyak 50.000 ekor di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran yang diserahkan kepada Pokdakan Kasembadan dan Do’i Berkah.

Selain itu, BBPBL Lampung juga menyerahkan bantuan pakan ikan nila, hasil produksi dari unit produksi pakan ikan mandiri yang berada di Pangandaran sebanyak 10 ton yang diserahkan kepada 5 Pokdakan di 4 Kecamatan di Kabupaten Ciamis. Kelima Pokdakan penerima bantuan tersebut adalah Taruna Karya, Mina TalagaKahuripan, Asang Ringgit Mandiri, Rik Rik Gemi, dan Pokdakan Manis.

“Yang menerima bantuan benih kakap putih tersebut adalah mereka yang beruntung. Tidak semua bisa mendapatkan bantuan. Harapannya bantuan ini bisa menjadi penyemangat mereka dalam budidaya ikan. Dan kita pilih Pangandaran karena ada kelebihan, ada lahan untuk kegiatan budidaya, ada segmen pendederan, bahan pakan ikan berupa pakan ikan rucah tersedia lokal dan pemasarannya terbuka cukup luas untuk kakap putih”, jelas Ujang.

Sementara itu kualitas pakan ikan yang kami distribusikan, termasuk pakan ikan yang memanfaatkan bahan baku lokal, sehingga pakan ikan mandiri tersebut sebagai pendamping pakan komersil dengan tujuan mengurangi biaya produksi pakan. “Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga meringankan beban biaya produksi di pembudidaya untuk kelangsungan produksi mereka”, ujar Ujang.

Kepala Balai pun merinci distribusi bantuan yang sudah dilakukan BBPBL Lampung yaitu, bantuan benih kakap putih selama tahun 2020 dari BBPBL Lampung berjumlah 2.050.500 ekor, dari target 1.332.840 ekor. Bantuan benih kakap putih tersebut diserahkan kepada 27 pokdakan yang berada di Kabupaten Indramayu, Subang, Brebes, Pangadaran, Pesawaran, Sibolga, Kota Bandar Lampung dan Kota Serang.

Bantuan pakan ikan dari BBPBL Lampung selama tahun 2020 sebanyak 257.500 ton dari target 245 ton kepada 128 pokdakan di 22 Kabupaten/Kota yang berada di 5 Propinsi yakni Lampung, Jabar, Sumsel, Bengkulu dan Jawa Tengah.

Atas bantuan yang sudah diterimanya, Ketua Pokdakan Do’I Berkah, Asep Indra, merasa senang karena seluruh anggota kelompoknya bisa dibantu. “Kami sangat terima kasih sekali kepada KKP, karena bantuan ini sangat membantu kami, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena selama ini akses untuk mendapatkan benih kakap putih cukup jauh, biasanya kami mendapatkannya dari Bali”, kata Asep.

“Saya optimis dengan bantuan benih ikan kakap putih ini, Insya Allah dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian kelompok kami”, tambah Asep.

Senada juga disampaikan oleh ketua Pokdakan Manis, Abdul Karim pun mengucapkan terima kasih sekali dengan bantuan yang diperoleh dari KKP. “Bantuan yang diserahkan sangat membantu anggota kelompok kami terutama dapat mengurangi biaya produksi. Adanya bantuan ini, kami optimis usaha budidaya ikan kelompok kami menjadi lancar sehingga penghasilan tambahan nantinya bisa kami dapatkan”, ujar Abdul.

Selain itu, dia dan seluruh anggotanya memiliki cita-cita untuk dapat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan memproduksi pakan ikan mandiri dengan begitu keuntungan yang didapatkan bisa lebih dan dapat berkesinambungan. “Saya optimis pada masa yang akan datang kami dapat menjadi mandiri serta memiliki penghasilan yang terus meningkat seiring dengan kemajuan kelompok kami”, tandas Abdul.

PMI Manufaktur Indonesia Naik 52,2 Lampaui Vietnam dan Thailand

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Industri pengolahan nonmigas di tanah air masih menunjukkan geliatnya yang positif pada awal tahun 2021. Hal ini tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Januari 2021 yang berada di level 52,2 atau lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 51,3.

Peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Januari itu merupakan wujud nyata terhadap pemulihan sektor industri di tengah terpaan dampak pandemi Covid-19. Serta wujud dari ekspansifnya sector manufaktur. Misalnya perbaikan terlihat dari output dan permintaan baru yang berkembang pada laju semakin cepat dan kepercayaan bisnis yang mencapai level tertinggi selama empat tahun terakhir.

Menanggapi kabar baik di sektor industri ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mengakselerasi penerapan berbagai program pemulihan ekonomi nasional dari imbas pandemi Covid-19.  “Secara pribadi, saya sangat berterima kasih kepada para pelaku industri yang tetap optimis di masa sulit ini. Kami akan semaksimal mungkin menjaga tren positif ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (1/2).

Selama empat bulan terakhir ini, PMI manufaktur Indonesia terus melonjak, ini merupakan rekor. Selain itu, peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2021 merupakan yang paling cepat selama 6,5 tahun terakhir dan yang paling besar sejak survei dimulai pada April 2011. “Di tengah masa-masa sulit ini, kenaikan selama empat bulan berturut-turut ini, menunjukkan bahwa rebound-nya ekonomi Indonesia akan semakin cepat,” ungkap Menperin.

Direktur Ekonomi di IHS Markit Andrew Harker menyampaikan, sektor manufaktur Indonesia masih dalam jalur pemulihan pada awal tahun 2021, dengan pertumbuhan output dan pesanan baru di antara yang terbaik dalam survei selama satu dekade ini. “Tren ini memberikan dorongan kepercayaan lebih lanjut, yang paling tinggi dalam empat tahun pada awal tahun,” ujarnya.

Kenaikan PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2021 melampaui capaian PMI manufaktur Vietnam (51,3), kemudian Thailand (49,0), dan Malaysia (48,9). Sementara itu, PMI manufaktur ASEAN pada awal tahun ini berada di level 51,4. Bahkan China mengalami penurunan ke titik 51,3 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,9.

Kinerja gemilang dari sektor industri manufaktur di tanah air, juga tampak pada kontribusinya paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Pada periode Januari-Desember 2020, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar USD131,13 miliar atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dengan capaian nilai USD131,13 miliar tersebut, sektor industri menyumbang dominan hingga 80,30 persen dari total nilai ekspor nasional yang mencapai USD163,30 miliar pada tahun 2020,” sebut Agus. Kinerja positif ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus USD14,17 miliar.

“Inipun mengindikasikan bahwa kinerja sektor industri yang semakin membaik dan para pelaku industri di tanah air masih agresif untuk menembus pasar ekspor,” imbuhnya.

Menperin juga mengemukakan, realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air tumbuh 26 persen, dari tahun 2019 yang mencapai Rp216 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada 2020. “Kami memberikan apresiasi kepada pelaku industri atas komitmennya merealisasikan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri menggelontorkan dananya sebesar Rp272,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar Rp817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

“Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit,” tandasnya.

Kredit BNI Tumbuh Di Tengah Pandemi, Peran Intermediasi Terus Menguat

Penulis
Sopyan
-
Kredit BNI Tumbuh Di Tengah Pandemi, Peran Intermediasi Terus Menguat

SuaraPemerintah.id – Fungsi intermediasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai lembaga keuangan penyalur kredit terus berjalan optimal, meskipun didera pandemi Covid-19, sejak Maret 2020. Hal tersebut ditandai oleh pertumbuhan kredit perseroan sebesar 5,3% secara year on year (yoy) pada akhir 2020 lalu yang salah satunya difokuskan pada sektor riil, sebagai pencipta lapangan kerja.

Di Jakarta, Senin (1 Februari 2021), Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan dengan mayoritas portofolio kredit yang disalurkan BNI mengalir ke segmen corporate banking. Terdapat tiga sektor pada segmen corporate banking yang menjadi sasaran utama, yaitu sektor transportasi, pergudangan, komunikasi , yang tumbuh sebesar 63,4%; pada sektor infrastruktur meningkat 39,8%; serta pada sektor manufaktur tumbuh 6,4%.

“Selain itu, BNI telah menyalurkan kredit dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 28,29 triliun, di mana 44% atau hampir separuhnya disalurkan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang paling membutuhkan dukungan perbankan karena sangat terdampak oleh pandemi Covid-19,” ujarnya.

Mucharom juga mengatakan, selain kredit, BNI sebagai penyedia jasa transaksional perbankan tumbuh pesat berkat digitalisasi yang semakin diandalkan nasabah di tengah pandemi Covid-19. Pengguna aktif product champion BNI yaitu BNI Mobile Banking tumbuh 59,6% secara yoy menjadi 7,8 juta pengguna pada 2020. Pertumbuhan tersebut diiringi pertumbuhan volume transaksi sebesar 47,6% secara yoy menjadi Rp 466 triliun.

“Kemudahan perbankan digital BNI menjadi salah satu daya tarik nasabah untuk menyimpan dananya di BNI. Hal tersebut akan berujung pada ratio dominan dana murah yang tetap terjaga di BNI dan Cost of Fund dapat ditekan. Ke depannya, BNI akan lebih banyak berinvestasi pada digitalisasi perbankan untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang semakin berkembang seiring kemajuan zaman,” ujar Mucharom.

Langkah – langkah dan transformasi tengah disiapkan BNI untuk memastikan perseroan tetap mampu tumbuh secara berkelanjutan. Manajemen telah menetapkan strategi untuk menjadikan BNI sebagai Lembaga Keuangan Yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja secara Berkelanjutan.

Presiden Jokowi Resmikan Merger Bank Syariah Indonesia

Penulis
Rudi Sukmana
-
Presiden Joko Widodo saat meresmikan berdirinya Bank Syariah Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 1 Februari 2021.

SuaraPemerintah.id – Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah.

Oleh karena itu, berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan secara virtual berdirinya PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), pada Senin, 1 Februari 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Tiga bank syariah milik negara, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

“Sudah lama kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia dan menjadi salah satu kebanggaan kita. Maka, sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah,” ujarnya.

Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy, sektor ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat berarti tiap tahunnya. Tahun 2018 lalu, ekonomi syariah Indonesia tercatat masih berada di peringkat ke-10 dunia. Setahun setelahnya menanjak menjadi peringkat ke-5, dan tahun 2020 Indonesia telah berada pada posisi 4 dunia.

Kenaikan peringkat tersebut harus disyukuri. Namun, Presiden mengatakan bahwa hal itu sekaligus menjadi pelecut untuk terus menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah baik di tingkat regional maupun global.

“Alhamdulillah di tengah krisis pandemi Covid-19, saya senang memperoleh laporan bahwa kinerja perbankan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil. Perbankan syariah berhasil tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sekali lagi, ini patut kita syukuri,” tuturnya.

Dari sisi aset misalnya, perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 10,97 persen secara tahunan. Lebih tinggi dari bank konvensional yang mencatat pertumbuhan 7,7 persen. Adapun dari sisi pembiayaan, perbankan syariah juga tercatat tumbuh 9,42 persen secara tahunan yang jauh lebih tinggi dari bank konvensional dengan angka pertumbuhan 0,55 persen.

Dengan kondisi indikator tersebut Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh dengan sangat cepat dan mampu berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat.

Sementara itu, dalam laporannya, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa integrasi dan peningkatan nilai dari tiga bank syariah yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang pada akhirnya melahirkan BSI telah dimulai sejak awal Maret tahun 2020 lalu.

Adapun saat ini, 1 Februari 2021, bank hasil integrasi tersebut telah beroperasi dengan identitas Bank Syariah Indonesia dan diharapkan mampu menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun global.

“Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, menjadi bank modern, inklusif, dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ucapnya.

1...4,5414,5424,543...4,868Halaman 4,542 dari 4,868