Beranda blog Halaman 4541

Diterpa Pandemi, Kredit Rumah BTN Tetap Tumbuh 7,7 Persen

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Plt. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu mengatakan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja kredit perusahaan. Namun, pertumbuhan KPR bersubsidi masih bisa tumbuh 7,7 persen secara tahunan.

“Kredit perumahan teritama KPR Subsidi masih dapat tumbuh 7,7 persen (yoy),” kata Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (2/2).

Nixon menjelaskan, realisasi kredit BTN BTN pada bulan Maret tercatat Rp 4,19 triliun. “Maret kita akan kan rumah Rp 4,1 triliun, ini untuk Maretnya,” kata dia.

Namun, pertumbuhan kredit perumahan pada bulan April dan Mei menjadi titik terendah. Sehingga pertumbuhan kredit rumah baru mulai pemulihan pada bulan Juni. Sehingga pada triwulan II-2020 kredit turun menjadi Rp 3,04 triliun.

“Di bulan Juni saja tinggal Rp 3 triliun, karena April dan Mei memang drop sekali,” kata dia.

Memasuki triwulan III, pertumbuhan kredit mulai mengalami perbaikan. Tercatat pertumbuhan kredit di kuartal ini menjadi Rp 4,4 triliun.

Kemudian pada kuartal penutup tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp 6,33 triliun. Meski mengalami pertumbuhan secara per kuartal, namun secara tahunan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

“Desember ini rata-rata sekitar Rp 7 triliun,” kata dia.

Sehingga melihat tren pertumbuhan kredit yang ada, Nixon menilai masyarakat saat ini masih menahan diri untuk melakukan aktivitas konsumsi, terutama untuk belanja sektor industri perumahan di atas Rp 300 juta.

“Kalau dilihat, tren sekarang orang menahan diri,” kata dia.

Sebaliknya, pertumbuhan kredit rumah subsidi terutama di bawah Rp 300 juta mengalami kenaikan. “Yang kelas di bawah Rp 300 juta ini tumbuh lebih cepat, jadi baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia mengakhiri.

Bertemu Dubes Norwegia, Menteri Trenggono Ajak Dunia Bersatu Lawan Praktik Illegal Fishing

Penulis
Sopyan
-
Bertemu Dubes Norwegia, Menteri Trenggono Ajak Dunia Bersatu Lawan Praktik Illegal Fishing

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dengan memerangi praktik illegal fishing. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu dengan Duta Besar Norwegia, H.E. Mr. Vegard Kaale di Jakarta, Senin (1/2/2021).

“Salah satu concern kami adalah menjaga laut kami dari praktik illegal fishing,” ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan tersebut.

Praktik illegal fishing menurutnya, merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama. Setiap negara harus bersuara dan menunjukkan langkah konkrit dalam memerangi praktik yang dapat merusak populasi biota laut ini.

Menteri Trenggono sepakat dengan aturan sejumlah negara yang memberlakukan ketentuan ketertelusuran produk-produk perikanan yang masuk ke suatu negara. Dengan begitu, dapat ditelusuri dari mana ikan berasal dan bagai mana proses produksinya.

“Overfishing ini bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tapi juga dunia. Saya concern pada keberlanjutan, karena isi laut kita harus dijaga untuk generasi berikutnya,” tegasnya.

Di samping pemberlakuan ketertelusuran produk perikanan, penerapan teknologi untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal pelaku illegal fishing juga perlu dikedepankan. Menteri Trenggono mengajak Norwegia bekerjasama mengembangkan teknologi yang dimaksud. Sharing informasi dan teknologi menurutnya penting dalam memerangi praktik tersebut.

Selain mengenai praktik illegal fishing, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa kementeriannya tengah fokus mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri. Langkah ini juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan di tengah stagnannya produktivitas perikanan tangkap sejak beberapa tahun terakhir.

“Norwegia adalah salah satu negara yang sukses melakukan budidaya. Kami mau belajar. Fokus kami hanya di tiga sampai lima komoditas,” urainya.

Sementara itu, Dubes Vegard Kaale sepakat dengan Menteri Trenggono bahwa praktik illegal fishing merupakan persoalan bersama. Dia berharap ke depan Indonesia – Norwegia dapat menjalin lebih banyak kerja sama, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Kerja sama dua negara ini dalam melawan illegal fishing sebenarnya bukan hal baru. Pada November 2015, berlangsung Joint Statement on Cooperation to Combat IUU Fishing, Fisheries Crime and Fisheries Related Crimes, to Promote Sustainable Fisheries Governance RI-Norwegia di Jakarta.

Implementasi kerja sama pemberantasan IUU Fishing ini mencakup penanganan kasus illegal fishing secara bersama-sama (joint investigation dan technical assistance); pertukaran data dan informasi mengenai pergerakan kapal illegal fishing berbendera asing yang akan memasuki wilayah Indonesia; dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perikanan.

 

KemenPUPR Alokasikan Rp 8 Triliun untuk Bangun Rumah di 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp 8,093 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan perumahan, khususnya program Sejuta Rumah pada 2021.

Beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rumah susun (rusun), pembangunan rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum, dan pembangunan rumah khusus (rusus).

Jumlah alokasi anggaran terbesar untuk pembangunan rusun, yakni sebesar Rp 4,16 triliun. Anggaran ini dinilai efektif untuk mendorong masyarakat tinggal di hunian vertikal serta memanfaatkan lahan perumahan secara maksimal.

“Tahun 2021 kami akan membangun sebanyak 9.799 unit rumah susun di berbagai daerah di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perumahan KemenPUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).

Selain itu, Khalawi menyampaikan, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan menyalurkan dana BSPS sebesar Rp 2,507 Triliun.

Itu akan digunakan untuk membedah 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi, sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Dari total sebanyak 114.900 unit rumah swadaya nantinya akan dibagi yaitu peningkatan kulitas rumah sebanyak 114 ribu unit dan 900 unit untuk membedah rumah tidak layak huni di KSPN,” terangnya.

Selanjutnya pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebesar Rp 0,406 triliun untuk 40 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus sebesar Rp 0,606 triliun untuk 2.423 unit rumah.

Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 0,414 triliun akan digunakan untuk Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp 0,414 triliun.

“Kami akan terus mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Program perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni serta meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Khalawi.

Syarat-Syarat Pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun

Penulis
Sopyan
-
Syarat-Syarat Pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun

SuaraPemerintah.id – Mulai 5 Februari 2021, KAI menyediakan layanan Pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Yogyakarta sebagai syarat untuk naik KA Jarak Jauh. Sebelum menggunakan layanan tersebut, terdapat syarat-syarat yang perlu pelanggan ketahui agar hasilnya akurat.

“Untuk melakukan pemeriksaan GeNose C19, calon penumpang harus dalam kondisi sehat, telah memiliki tiket, serta dilarang merokok, makan, minum (kecuali air putih), selama 30 menit sebelum pemeriksaan sampel napas,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Calon penumpang diharuskan mengantre dan mendaftar dengan tertib untuk selanjutnya diberikan kantong GeNose C19 setelah melakukan proses pembayaran.

Pada layanan pemeriksaan GeNose C19, calon penumpang diminta untuk mengambil napas melalui hidung dan membuangnya melalui mulut sebanyak 3 kali.

Langkahnya adalah, sebanyak 2 kali di awal, ambil napas dan buang di dalam masker. Lalu pada saat pengambilan napas ke-3, langsung embuskan ke dalam kantong hingga penuh. Kunci kantong agar udara di dalamnya tidak keluar dan serahkan kantong kepada petugas untuk dianalisis menggunakan alat GeNose C19. Hasil pemeriksaan GeNose C19 ini akan keluar dalam waktu sekitar 3 menit. Pemeriksaan dilakukan 1 kali tanpa pengulangan.

Hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif berlaku 3 x 24 jam sejak dikeluarkannya print-out. Sedangkan jika hasilnya positif, calon penumpang  tidak diperbolehkan naik Kereta Api. Tiket dapat dibatalkan melalui loket khusus atau melalui WhatsApp KAI121 di 081-1121-11121 dan uang tiket akan dikembalikan penuh.

Petugas pemeriksa akan memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi terkait hasil pemeriksaan dan menyarankan pelanggan tersebut untuk melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya yang bersangkutan akan diarahkan oleh petugas untuk meninggalkan stasiun dan diminta melapor ke puskesmas sesuai domisili.

Pada periode 26 Januari s.d 8 Februari 2021, pelanggan KA Jarak Jauh diharuskan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan GeNose C19 atau Rapid Test Antigen atau RT-PCR sebagai syarat kesehatan bagi individu yang melakukan perjalanan. Hal tersebut sesuai dengan SE Kemenhub No 11 tahun 2021.

KAI selalu berkomitmen mendukung penuh langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penularan covid 19 dan konsisten mengoperasikan Kereta api  dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

“KAI berharap seluruh calon penumpang yang hendak meggunakan layanan pemeriksaan GeNose C19 di stasiun dapat memahami dengan baik terkait syarat-syaratnya agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tanpa kendala,” tutup Joni.

Untuk info selengkapnya terkait layanan pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun, pelanggan dapat menghubungi Customer Service di Stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 081-1121-11121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

Dongkrak Ekonomi Masyarakat, Walikota Batam Kembangkan Pariwisata Belakangpadang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berkomitmen mengembangkan pariwisata Belakangpadang. Sektor ini diyakini akan mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Wisata hidup ekonomi masyarakat juga akan hidup. Pariwisata Belakangpadang dijadikan destinasi andalan yang baru,” ucap Rudi saat Musrenbang Kelurahan Sekanak dan Tanjungsari di Belakangpadang, Senin (1/2/2021).

Merujuk pada semangat inilah, Rudi mengarahkan berbagai pembangunan di pulau yang dijuluki Pulau Penawar Rindu ini. Dari peningkatan moda transportasi laut, pengembangan infrastruktur jalan yang mengelilingi pulau serta meningkatkan estetika wilayah.

“Tahun ini, jalan di sini akan kami lebarkan dan pinggir jalannya akan ditata lebih bagus. Pemerintah siapkan kapal semi roro, penambang pompong sekarang yang akan mengelolanya,” paparnya.

Muara dari ikhtiar tersebut yakni meningkatnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Alhasil akan menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Intinya saya ingin Belakangpadang berkembang dan masyarakatnya merasakan manfaatnya. Kami akan sekuat tenaga berbuat yang terbaik untuk mewujudkannya, tentu kami butuh dukungan dari masyarakat juga,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Rudi juga menyampaikan perihal pembangunan yang akan dilakukan di Sekupang yang merupakan wilayah Batam yang akan dilalui jika akan ke Belakangpadang.

Rudi menyebutkan di antaranya yakni peningkatan jalan dari Simpang Seiharapan hingga pelabuhan secara bertahap hingga lima lajur yang dilengkapi pedestrian dan jalur pesepeda. Juga pengembangan Kolam Sekupang.

“Secara umum Batam akan dikembangkan wisatannya, artinya kawasan lain juga akan dikembangkan. Nongsa, Sagulung, hingga Seibeduk dan wilayah-wilayah lain,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Ardiwinata menyebutkan kebijakan Wali Kota Batam yang memulai pengembangan Belakangpadang dari infrastrukturnya, sangat tepat. Konsep ini dalam pariwisata disebut aksesbilitas.

“Sedangkan komponen lain pariwisata yakni amenitas, terkait ini kami aktifkan home stay. Dan daya dukung lain banyak di pulau ini, seperti tersedianya layanan kesehatan, keamanan dan lainnya,” imbuhnya.

Pariwisata juga tidak lepas dari atraksi (pertunjukan). Komponen ini tak perlu lagi diragukan di pulau ini, dari kesenian melayu seperti gasing dan tarian hingga yang modern yang bakal dihidupkan kembali seperti Sea Eagle Boat.

Selain itu, pulau ini juga khas. Satu-satunya wilayah di Batam yang terdapat becak. Menggunakan moda ini, wisatawan dapat berkeliling pulau. Belakangpadang juga menarik karena sejarah dalam perkembangan Batam ditambah warga Belakangpadang memiliki keterikatan persaudaraan dengan orang melayu dari Negeri Jiran, Malaysia dan Singapura.

“Dan juga, kulinernya luar biasa. Contohnya, cendol, putu piring, prata, teh tarik dan makanan lainnya,” terang Ardi.

Camat Belakangpadang Yudi Admaji mengungkapkan, tahun 2020 lalu, di Belakangpadang dibangun sembilan titik lampu dari pelabuhan hingga Polsek. Tidak hanya itu juga bantuan boat. Dan tahun ini akan dilakukan pelebaran jalan dari Polsek hingga Kampung Baru.

“Selain itu juga pengaspalan jalan dari Kampung Baru hingga kembali lagi ke polsek. Jalan ini yang mengelilingi pulau,” terangnya.

Astra Life Buka Layanan Terbaru Melalui Whatsapp

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) akan memaksimalkan layanan terbaru yakni akan mulai gunakan aplikasi chat WhatssApp untuk berkomunikasi dengan nasabah. Penggunaan aplikasi ini ditujukan agar para nasabahnya dapat memperoleh layanan terbaik.

Pasalnya, WhatsApp telah menjadi aplikasi perpesanan instan paling populer saat ini, bahkan mengalahkan kepopuleran aplikasi media sosial Facebook. Berdasarkan data WhatsApp, jumlah pengguna aplikasi ini tembus ke angka dua miliar pengguna secara global.

Selain itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna WhatsApp paling besar.

Menurut data Digital Report 2019 dari We Are Social dan Hootsuite, tercatat 83% pengguna internet di Indonesia merupakan pengguna WhatsApp

Melalui aplikasi WhatsApp ini, para nasabah bisa mendapatkan akses informasi dan layanan produk asuransi.

Bahkan, pengaduan serta keluhan nasabah juga dapat disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 08952-1500282 pada hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

Layanan ini diharapkan dapat mempermudah nasabah terutama di masa keterbatasan mobilitas saat pandemi ini untuk memperoleh informasi mengenai Astra Life, kata Direktur Astra Life, Sri Agung Handayani di Jakarta, Senin (1/2).

Layanan via WhatsApp ini juga melengkapi Hello Astra Life yang merupakan layanan pelanggan dan pengaduan nasabah.

Biasanya, layanan ini bisa diakses melalui saluran telepon di nomor 1 500 282 atau melalui e-mail hello@astralife.co.id.

Astra Life akan terus berinovasi untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar mendapatkan produk perlindungan jiwa yang sesuai, mulai dari kemudahan informasi mengenai produk, konsultasi, proses pembelian, klaim hingga layanan pelanggan, ujar Sri Agung.

PPKM Belum Maksimal, Jabar Siapkan Penerapan Check Point

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Barat dinilai belum efektif. Oleh sebab itu akan disiapkan dan dilakukan program baru yakni penerapan pos pemeriksaan (check point).

Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Oded M Danial menuturkan penerapan check point tesebut baru akan mulai dibahas.

Check point dinilainya bisa sangat ampuh dalam mencegah penyebaran Covid-19, terutamanya membatasi mobilitas warga,

Ia pun berencana  memberlakukan buka tutup jalan dan menggencarkan operasi yustisi di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bandung.

“Saya meminta kepada Pak Sekda sebagai ketua harian untuk membahasnya. Kita kaji dulu ya,” kata Oded di Bandung, Senin (1/2).

Adapun pertimbangan check point tersebut berdasarkan masukan dari pemerintah pusat dalam rapat koordinasi nasional penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara virtual pada Minggu (31/1) malam.

Pada rakor tersebut, pemerintah pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pelaksanaan PPKM masih belum efektif. Di Jabar, PPKM itu disebut dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Hal tersebut terlihat dari angka positivity rate Covid-19 dari setiap Kabupaten/Kota yang semakin meningkat, termasuk Kota Bandung.

Berdasarkan evaluasi dari pusat, diketahui positivity rate mengalami kenaikan dikarenakan implementasi aturan PPKM atau PSBB proporsional belum dilaksanakan secara maksimal.

Luhut yang memimpin langsung rakor tersebut pun meminta kabupaten/kota yang mengikuti PPKM Jawa-Bali melaksanakan aturan PPKM secara maksimal.

Tak hanya itu, Luhut juga meminta pemerintah daerah membuat posko-posko di setiap tempat keramaian, khususnya di pasar agar kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan kembali meningkat.

“Apa yang malam dibahas dan dievaluasi oleh Pak Luhut, sebetulnya di Kota Bandung sudah banyak dilakukan oleh kita. Di RW dan Kelurahan juga ada Kampung Tangguh Lodaya, tinggal dievaluasi lagi,” ujar Oded.

Luhut sendiri saat ini merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang ditugasi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menangani pandemi di sembilan provinsi.

Terkait permintaan Luhut yaitu mendirikan posko-posko di tempat-tempat keramaian, Oded menyatakan bahwa para petugas semakin maksimal mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Adapun untuk mendirikan posko-posko di tempat keramaian, saya sudah minta ke Pak Sekda sebagai kepala harian gugus tugas untuk dibicarakan bersama Satgas dan kewilayahan,” ujarnya.

Oded mengatakan, meski Kota Bandung sudah dinilai baik dalam penerapan PSBB, dirinya bersama jajaran tetap berkomitmen untuk meningkatkan hal yang sudah berjalan.

“Hal yang dievaluasi tadi dinilai sudah on progress, sudah bagus. Tapi sesuai arahan dari Pak Menko dan semua menteri, yaitu dilakukan pengetatan pengendalian, penegakannya harus semakin ditingkatkan,” kata Oded.

PTPN X Lakukan Tanam Perdana Pemantapan Teknis MTT 2021/2022

Penulis
Sopyan
-
PTPN X Lakukan Tanam Perdana Pemantapan Teknis Budidaya Tembakau

SuaraPemerintah.id – Sebelum memulai kegiatan budidaya tembakau di lahan yang umumnya dimulai sekitar awal April di setiap tahunnya, Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Kertosari melakukan aktivitas pemantapan teknis. Pemantapan teknis ini telah berlangsung selama empat tahun. Namun kali ini ada yang berbeda.

“Jika pelaksanaan pemantapan teknis di tahun-tahun sebelumnya, tiap kebun melakukan secara terpisah, maka pada tahun 2021 ini penyelenggaraannya dijadikan satu plus penunjukan Pusat Penelitian (Puslit) Tembakau Jember sebagai koordinatornya,” terang Iwan Budianto selaku Kepala Pusat Penelitian Tembakau Jember.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di salah satu lahan milik Kebun Ajong Gayasan Mulai Januari hingga Maret 2021. Pembukaan telah dimulai minggu lalu (25/1) oleh GM Kebun Ajong Gayasan dan hari ini, Senin (1/2) tepat dilakukan tanam perdana.

Kegiatan kolaboratif ini melibatkan seluruh asisten muda (asmud), mandor, dan asisten manajer (asman) di kedua kebun dan puslit. Sejumlah 1.650 pohon di lahan seluas sekitar 700 meter persegi.

Pemantapan teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman petugas tanaman tentang pentingnya pelaksanaan semua aktivitas/pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur/baku teknis di on farm, serta sebagai upaya memastikan pencapaian sasaran produksi dan kualitas.

Adanya kolaborasi serta sinergi antara kebun dan puslit, diharapkan ada penyegaran pengetahuan serta transfer experience antar kebun maupun update riset yang aplikatif dari para peneliti Pusat Penelitian Tembakau Jember.

Kolaborasi Ekosistem Pendidikan Jadi Kunci Sukses Implementasi Program Sekolah Penggerak

Penulis
Sopyan
-
Kolaborasi Ekosistem Pendidikan Jadi Kunci Sukses Implementasi Program Sekolah Penggerak

SuaraPemerintah.id – Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah yang ada sebelumnya. Dalam peluncuran Program Sekolah Penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menerangkan bahwa kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Program Sekolah Penggerak merupakan 1) program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama; 2) memerlukan intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah; 3) program yang ruang lingkupnya mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Selanjutnya, 4) pendampingan program dilakukan selama tiga tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri; dan 5) program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Mendikbud, mengatakan bahwa program ini akan mempercepat transformasi pendidikan di daerah. Menurutnya sangat penting adanya tempat untuk saling berkonsultasi merujuk pada kearifan lokal masing-masing daerah sehingga sekolah lebih terinspirasi dalam melakukan perubahan.

“Sekolah penggerak bisa mementor sekolah di sekitarnya dan Sekolah Penggerak akan diberikan sumber daya pendukung. Antar daerah akan saling belajar, karena semangat program ini bukan kompetisi melainkan kolaborasi,” terang Mendikbud.

Menyambut hal itu, mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori memberi dukungan terhadap program Sekolah Penggerak melalui kebijakan berikut. 1) Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh; 2) membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud; 3) dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak; 4) tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.

“Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan Kemendikbud segera menetapkan kriteria sehingga daerah bisa segera menyesuaikan kebijakannya dengan program yang dimaksud,” ucap Muhammad Hudori memberi penekanan.

Berikut ini adalah pernyataan para pemimpin daerah yang mendukung program Sekolah Penggerak. Di antaranya adalah Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang berharap dengan Sekolah Penggerak akan membantu pemerataan mutu pendidikan baik dari sarana prasarana maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya.

Mengamini pernyataan sebelumnya, Bupati Rote Ndao, NTT, Paulina Haning-Bullu juga berharap, dengan Sekolah Penggerak maka kualitas SDM di sini semakin meningkat. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru juga mendukung kebijakan ini yang berfokus pada kompetensi kognitif peserta didik secara holistik yaitu literasi, numerasi dan karakter, yang diawali dengan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, optimistis program ini akan meningkatkan kualitas peserta didik mulai dari pendidikan usia dini sampai pada tingkat SMA. Kemudian, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi yang mendukung Sekolah Penggerak karena dapat mengakselerasi sekolah-sekolah satu sampai dua tahap lebih maju dalam waktu tiga tahun.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyatakan pihaknya bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk memperkuat dukungan anggaran serta akan mengawal agar tidak terjadi mutasi pada kepala sekolah dan guru yang ditunjuk sebagai Sekolah Penggerak demi kelancaran dan keberlangsungan program ini.

Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menambahkan, program Sekolah Penggerak dapat mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Sri Sumarni, menyambut gembira atas penetapan Kabupaten Grobogan sebagai sasaran program Sekolah Penggerak. Bahkan, Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, yakin, ke depan, percepatan peningkatan SDM manusia, percepatan mutu pembelajaran dapat meningkat dengan melaksanakan program Sekolah Penggerak.

Senada dengan itu, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah optimistis bahwa program ini akan menghadirkan generasi emas di masa yang akan datang dan menghadirkan putra putri Indonesia yang memiliki jiwa dan semangat Pancasila. Selain itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail; Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat; Walikota Jayapura, Papua, Benhur Tommy Mano; turut mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sekolah Penggerak.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya atas peluncuran program Sekolah Penggerak. “Besar harapan saya (program ini) bisa jadi penutup lubang pada jembatan keilmuan yang kembali menghubungkan guru dengan siswa, menghubungkan sekolah dengan orang tua,” ungkapnya.

Ganjar Pranowo menilai bahwa program Sekolah Penggerak sangat bagus. Konsep ini menurutnya akan mengoptimalkan kemampuan orang tua, guru, tokoh masyarakat, pengamat, atau tokoh pendidian dan lainnya. Mengingat banyak pihak di ekosistem pendidikan yang merasa kesulitan menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi.

“Tapi konsep saja tidak cukup. Program sekolah penggerak ini mesti segera kita eksekusi bersama dan Jawa Tengah siap merealisasikannya dengan beberapa penyesuaian berdasar kearifan lokal,” pungkasnya.

Menkeu Jelaskan Tiga Fase Transaksi Pengelola Investasi

Penulis
Rudi Sukmana
-
Menkeu Jelaskan Tiga Fase Transaksi Pengelola Investasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tiga fase transaksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam Rapat Kerja secara daring dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (01/02).

Fase pertama adalah transaksi yang sifatnya investasi atau disebut masa investasi. Fase kedua adalah masa kepemilikan yaitu waktu memiliki badan usaha tersebut. Fase ketiga adalah masa exit yang merupakan jenis transaksi LPI yang berhak memutuskan untuk keluar dari investasi tertentu.

Dalam fase pertama, pemerintah melakukan penyertaan modal negara ke LPI sebagai investasi pusat. Selanjutnya, LPI dapat melakukan akuisisi saham dari PT Y maupun PT X. Bersama dengan investor luar negeri, LPI bisa membentuk infrastructure fund atau master fund. LPI juga bisa melakukan inbreng saham PT Y ke infrastructure fund bersama investor luar negeri. Sementara, investor dapat melakukan reimburse atas injeksi modal ke infrastructure fund.

“Kalau kita lihat, di dalam transaksi LPI di masa investasi, ini akan ada berbagai potensial objek pajak yang nanti kami akan sampaikan pada RPP-nya,” jelas Menkeu dalam Raker yang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlakuan Perpajakan untuk Lembaga Pengelola Investasi.

Menkeu melanjutkan penjelasan fase kedua, terkait dengan masa kepemilikan atau waktu memiliki badan usaha tersebut. Pada saat LPI memiliki perusahaan PT Y yang menghasilkan keuntungan, akan dibayarkan dalam bentuk dividen ke pemegang saham yaitu infrastructure fund.

“Infrastructure fund-nya membayarkan dividen kepada LPI dan para investor yang menjadi partner dari PT LPI. Itu juga nanti yang kami akan sampaikan dalam RPP objek dan perlakukan pajak terhadap transaksi pada saat LPI memiliki perusahaan tersebut dimana bisa mendapatkan dividen,” ujar Menkeu.

Sementara untuk fase ketiga, terjadi pada saat LPI memutuskan keluar dari investasi tertentu. Dalam fase ini, infrastructure fund menjual aset infrastruktur kepada new buyer dan hasil penjualan tersebut didistribusikan kepada LPI dan investor lain sebagai pemilik infrastructure fund.

1...4,5404,5414,542...4,868Halaman 4,541 dari 4,868