Beranda blog Halaman 4559

BPS : Penduduk Indonesia 270,2 Juta Jiwa, Didominasi Gen Z dan Milenial

SuaraPemerintah.id – Badan Pusat Statistik (BPS) telah merampungkan sensus penduduk 2020. BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa pada September 2020.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah penduduk Indonesia bertambah sebanyak 32,56 juta dalam 10 tahun terakhir. Secara rata-rata, jumlah penduduk tersebut bertambah 3,26 juta atau 1,25 poin persentase setiap tahun.

BPS mencatat, persentase penduduk usia produktif atau usia 15–64 tahun mencapai 70,72% dari total populasi. Sementara persentase penduduk usia nonproduktif 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas hanya 29,28%.

Besarnya porsi penduduk usia produktif juga menunjukkan Indonesia masih berada pada era bonus demografi.

Selaras dengan data diatas, BPS menyebut penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z (gen Z) dan milenial. Data ini didapatkan melalui Sensus Penduduk (SP) 2020 yang dilakukan secara online maupun tatap muka sepanjang Februari hingga September 2020.

Untuk pengklasifikasian, BPS merujuk pada literatur dari William H Frey. Dalam literatur tersebut, generasi Z adalah mereka yang lahir pada 1977-2012 atau kini sudah berusia delapan hingga 23 tahun pada tahun lalu.

Sedangkan, generasi milenial merupakan penduduk kelahiran 1981-1996, sehingga sudah berada rentang usia 24-39 tahun.

Dari klasifikasi tersebut, SP 2020 menunjukkan, generasi Z mendominasi hingga 27,94 persen dari penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Artinya, sebanyak 75 juta penduduk Indonesia saat ini berasal dari generasi tersebut.

Hasil SP 2020 juga menyebutkan, jumlah penduduk dari generasi milenial mencapai 69,8 juta jiwa atau berkontribusi 25,87 persen terhadap penduduk Indonesia. Generasi X atau mereka yang lahir pada 1965-1980 berada di posisi ketiga, 21,88 persen.

Di sisi lain, kelahiran 1946-1964 yang dikenal sebagai generasi baby boomer hanya berjumlah 31 juta jiwa atau sekitar 11,56 persen dari total penduduk Indonesia per September 2020.

Suhariyanto menyebutkan, klasifikasi ini penting untuk diperhatikan mengingat setiap generasi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. “Klasifikasi perlu dipelajari sehingga komunikasi antar generasi bisa lancar dan memberikan dampak positif ke seluruh kehidupan bangsa,” kata Suhariyanto dalam Rilis Hasil SP 2020 secara virtual pada Kamis (21/1).

Gerakan Perikanan Budidaya Jadi Penopang Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

Gerakan Perikanan Budidaya Jadi Penopang Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta menjelaskan upaya strategis guna menggenjot produktivitas dan nilai tambah ikan air tawar di Indonesia antara lain yaitu:

  1. pengembangan sistem perbenihan yang fokus pada produksi varian komoditas unggul yang potensial dikembangkan dan menjamin sistem logistik benihnya secara efisien.
  2. pengembangan sistem produksi yang fokus pada penciptaan efisiensi produksi, dan produktivitas budidaya. Upaya ini meliputi pengembangan inovasi teknologi yang aplikatif, efisien dan adaptif, pengembangan pakan mandiri yang efisien, dan penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.
  3. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan yang fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan hama penyakit serta pengelolaan lingkungan.
  4. penguatan kapasitas SDM para pelaku dan kelembagaan di sentral sentral produksi.
  5. mendorong pengembangan sistem bisnis terintegrasi (integrated aquaculture business) di sentral produksi untuk menjamin efisiensi dan market.

“Saya sangat apresiasi dengan data sementara capaian kinerja tahun 2020 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Yogyakarta bahwa untuk program peningkatkan produksi perikanan budidaya dengan target terbesar 89 ribu ton, mampu terealisasi yakni sekitar 93 ribu ton. Ini capaian yang sangat luar biasa, meski kondisi sedang pandemi. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi meskipun pandemi covid 19, DI Yogyakarta ini tetap berkomitmen membangun sub sektor perikanan budidaya untuk dapat berkontribusi besar dalam perekonomian nasional”, tegas Slamet.

Dan capaian produksi perikanan budidaya DI Yogyakarta terbesar dari produksi ikan ikan air tawar, tertinggi ikan lele kemudian disusul nila dan gurami. Kabupaten dengan data produksi perikanan budidaya terbesar adalah Sleman.

Atas capaian produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman menurut Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam keterangannya, karena upayanya yang terus mensosialisasi penerapan budidaya ikan yang baik (good aquaculture practices) secara terus menerus.

“Langkah ini kami lakukan untuk menyiapkan pelaku utama dan pelaku usaha untuk selalu mengutamakan kualitas dan peduli lingkungan dalam mengusahakan perikanan di era persaingan global saat ini dan di masa yang akan datang”, kata Bupati Sri Purnomo.

Selain itu, Kabupaten Sleman juga telah melakukan pengembangan kawasan perikanan terintegrasi wisata, diantaranya : Mina Wisata Technopark Samberembe, Candibinangun, Pakem (Taman Wisata Tehnologi Perikanan); Kawasan Mina Wisata Sistem Budidaya Ikan dengan Sentuhan Teknologi Kincir Air (Sibudi Dikucir) di Garongan, Wonokerto, Turi; Kawasan Mina Wisata di Sumberagung, Moyudan; Mina Wisata Tuk Pitu di Sumberan, Candibinangun, Pakem.

Adapun untuk pertumbuhan Kelompok Pembudidaya ikan hingga tahun 2020 sebanyak kurang lebih 675 kelompok.

“Peningkatan jumlah kelompok ini menjadi bukti bahwa perikanan budidaya telah menjadi usaha yang cukup diminati di masyarakat khususnya kabupaten Sleman. Dan kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sleman kemampuannya cukup dikenal dan diperhitungkan secara nasional. Hal ini ditunjukkan oleh penghargaan yang diterima oleh pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman, baik di tingkat lokal maupun nasional”, ujar Sri Purnomo.

Senin lalu (18/1), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Kata Menteri Trenggono, Perikanan Budidaya diyakini mampu menghasilkan perputaran ekonomi yang luar biasa, baik untuk kebutuhan pangan maupun nilai ekonominya serta menciptakan peluang lapangan kerja. Selain itu juga, perikanan budidaya adalah untuk kelestarian, kesinambungan generasi berikut. Kalau tidak dibudidayakan maka akan habis sumberdaya perikanan, untuk itu baik di laut maupun di darat kita akan gerakkan yang namanya perikanan budidaya.

“Perikanan budidaya adalah masa depan sektor perikanan kita. Maka dari itu harus kita kembangkan. Mulai dari pembenihan hingga pembesaran, serta pakan. Dan saya berharap pakan ini bisa dikembangkan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan pakan yang lebih baik”, ujar Menteri Trenggono.

Untuk itu, saya pastikan akan intens bekerjasama dengan Dinas dan juga Kepala Daerah, tidak hanya perbaiki pesisir pantai saja, tapi kita juga harus perbaiki perikanan darat atau perikanan air tawar. Karena perikanan darat jika dikembangkan secara maksimal punya nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. “Bukan hanya di Sleman Yogyakarta saja, tapi merata di seluruh daerah di Indonesia untuk kita kembangkan perikanan budidaya”, ujar Menteri Trenggono lagi.

Trenggono menegaskan tagline KKP 2021 adalah menggerakan perikanan budidaya, diyakini dapat menjadi penopang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi daerah di tengah Pandemi Covid- 19.

Untuk itu, Trenggono mengajak seluruh masyarakat khususnya pembudidaya agar berbudidaya ikan secara mandiri dan berkelanjutan. Mandiri dalam hal, pembudidaya mampu memproduksi benih, dan pakan sendiri. Sehingga produktivitas perikanan nasional khususnya perikanan budidaya terus meningkat meski menghadapi kondisi apa pun produksi tidak akan pernah terganggu.

“Kita tahu pandemi Covid-19 menerjang di semua sektor. Sementara, produksi perikanan budidaya sangat dibutuhkan baik untuk ketahanan pangan maupun untuk pembangunan ekonomi daerah serta nasional” kata Trenggono.

Sedangkan, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Supriyadi, menyebutkan, program bantuan KKP yang melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi selama tahun 2020 ke DI Yogyakarta antara lain calon induk nila sebanyak 4 ribu ekor dan calon induk lele sebanyak 900 ekor.

Progam bantuan calon induk ikan ini merupakan progam nasional KKP dengan harapan pemerintah dapat menjamin kualitas benih yang beredar di masyarakat.

“Penyaluran bantuan calon induk ikan unggul kepada masyarakat merupakan langkah pemerintah untuk memastikan benih yang dihasilkan memiliki standar mutu yang tinggi. Kualitas dan kuantitas induk unggul di masyarakat merupakan elemen penting sebagai pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya”, urai Supriyadi.

Melalui pemberian bantuan calon induk ikan unggul ini diharapkan pembudidaya dapat menikmati induk-induk ikan yang jelas asal usulnya dan memiliki keunggulan seperti tumbuh lebih cepat, jumlah telur lebih melimpah, menghasilkan benih bermutu dan lebih seragam sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan serta pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Budidaya Lele Kolam Bundar Omah Lele Catfish Farm Bantul, Tri Wibowo, selama usaha budidaya lele ini, kelompok kami mandiri dalam usaha budidaya lele, tidak ada bantuan dari pemerintah. Namun ke depan kami berharap ada bantuan mesin pakan pelet extruder.

“Selama ini mandiri tapi kami berharap ada bantuan untuk mesin pelet. Karena kita tahu budidaya lele cost tertinggi di pakan. Kalau ada mesin pelet akan sangat membantu kami, karena bisa memproduksi pakan sendiri, sehingga cost pakannya bisa ditekan”, harap Tri.

Karena menurutnya, budidaya lele kolam bundar sangat menguntungkan, selain serangan penyakit mudah dikontrol, padat tebar juga bisa tinggi yakni 500-600 ekor / m3 sedangkan konvensional hanya 100-200 ekor / m3, sehingga jauh lebih enak dan praktis dengan kolam bundar, hasilnya juga lebih besar.

“Selama ini hasilnya sangat menguntungkan, tapi kalau kita bisa produksi pakan mandiri, pasti keuntungannya bisa lebih bagus lagi,” ujar Tri.

Adapun untuk hasilnya sendiri masih dijual sekitar wilayah Yogya, paling jauh ke Magelang. Mengingat, Kebutuhan Yogya sendiri masih banyak, sekarang saja baru tercukupi sekitar 60% nya saja. “Prospek pengembangan budidaya ikan lele sangat menarik. Karena hasilnya memuaskan,” tandas Tri.

KPU tetapkan Ngesti Nugraha Sebagai Bupati Semarang

KPU tetapkan Ngesti Nugraha Sebagai Bupati Semarang

SuaraPemerintah.idKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menetapkan Ngesti Nugraha sebagai Bupati Semarang Terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 lalu. Sebagai wakilnya adalah Basari.

Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih itu ditandai dengan penyerahan berita acara penetapan oleh Ketua KPU Kabupaten Semarang kepada Ngesti Nugraha di aula Kantor KPU setempat, Kamis (21/1/2021).

Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan, penetapan dilakukan setelah terbitnya Surat Panitera Mahkamah Konstitusi RI Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2020, hal keterangan perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang telah teregistrasi. Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan paling lambat tiga hari setelah MK melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registert perkara konstitusi.

“Hari ini kita tetapkan pasangan nomor urut dua Ngerti Nugraha dan Basari dengan perolehan suara 368.222 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih,” tegasnya.

Menyinggung tentang partisipasi pemilih, Maskup menyebut, sebesar 78,7 persen. Angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen. Angka partisipasi itu menempatkan Kabupaten Semarang dalam sepuluh besar terbaik dari 21 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2020.

Bupati Semarang Mundjirin menyampaikan, terima kasih atas kerja keras dan dedikasi semua pihak sehingga pilkada berjalan baik.

“Keberhasilan ini karena kerja keras dan ikhlas kita semua walaupun di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

KemenPUPR Catat Realisasi Proyek Infrastruktur 2020 dari Dana SBSN Capai 94,49%

KemenPUPR Catat Realisasi Proyek Infrastruktur 2020 dari Dana SBSN Capai 94,49%

SuaraPemerintah.id – Pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2020 mendapat alokasi dana SBSN Rp 7,61 triliun dengan realisasi proyek infrastruktur mencapai 94,49%.

“Pembiayaan SBSN Kementerian PUPR terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 3,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 15,1 triliun pada tahun 2020. Namun, karena Pandemi COVID-19 ada penghematan anggaran sehingga dana SBSN di Kementerian PUPR menjadi Rp7,61 triliun yang digunakan untuk Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/01).

Pada TA 2020 di Ditjen Bina Marga terdapat 254 Proyek SBSN yang dilaksanakan oleh 70 satuan kerja (satker). Salah satunya adalah Flyover Martadinata Simpang Gaplek Kota Tangerang Selatan, Banten. Flyover sepanjang 983,5 meter ini dibangun dengan anggaran Rp 79,9 miliar secara multiyears contract (MYC) 2019-2020.

“Ada juga Jembatan Youtefa yang sekarang menjadi ikon Papua juga didanai dari SBSN sebesar Rp 1,88 triliun dari 2015-2019,” tambah Menteri Basuki seperti dikutip dari situs KemenPUPR.

Pada Ditjen Sumber Daya Air di TA 2020 terdapat 65 proyek yang didanani melalui SBSN yang dilaksanakan oleh 47 satker pelaksana. Salah satu kegiatannya yakni Peningkatan Daerah Irigasi Way Seputih (Lanjutan) Kabupaten Lampung Tengah, Lampung senilai Rp 12,4 miliar dari SBSN 2020.

Menteri Basuki mengatakan bahwa keunggulan pendanaan infrastruktur menggunakan SBSN yakni kualitas output cukup baik karena dilakukan monitoring dan evaluasi tidak hanya oleh Kementerian PUPR, tetapi juga oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pada TA 2021 Kementerian PUPR mendapat alokasi dana SBSN Rp Rp 14,76 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 60 proyek infrastruktur di Ditjen Bina Marga berupa pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi rehabilitasi jalan senilai Rp 10,53 triliun dan 37 proyek di Ditjen Sumber Daya Air berupa pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan, embung dan drainase utama perkotaan sebesar Rp 4,23 triliun.

 

Jokowi Sebut Indonesia Miliki Peluang Ekonomi Hijau dan Ekonomi Digital

Jokowi Sebut Indonesia Miliki Peluang Ekonomi Hijau dan Ekonomi Digital

SuaraPemerintah.id – Ekonomi hijau dan ekonomi digital merupakan dua tren ekonomi yang tengah berkembang secara global, utamanya di negara-negara maju. Dua hal ini harus dapat diikuti dalam jangka panjang oleh Indonesia untuk dapat menyelaraskan perekonomiannya dengan perkembangan global.

“Dalam jangka panjang, saya melihat kita memiliki kekuatan di green product dan green economy yang saya kira sekarang ini semua negara kawasan mulai melihat itu,” kata Presiden saat menjadi pembicara kunci dalam Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 pada Kamis, 21 Januari 2021 di Istana Negara, Jakarta.

Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup menjadikan produk dan ekonomi hijau terus berkembang. Pada tahap selanjutnya, hal tersebut diyakini akan turut memengaruhi ekonomi dan bisnis global, yang tentunya juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

“Ini yang akan berkembang. Kita memiliki kesempatan yang besar masuk ke produk hijau dan ekonomi hijau ini baik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi,” kata Presiden.

Selain ekonomi hijau, Presiden juga melihat bahwa di masa saat ini, semua sektor mau tidak mau harus masuk kepada tahapan digitalisasi. Di tengah melesatnya perekonomian digital dewasa ini, Kepala Negara menyebut bahwa industri dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Pemerintah, pendidikan, hingga sektor kesehatan semuanya harus masuk pada digitalisasi sehingga makin efisien, kompetitif, dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta seluruh pihak untuk dapat menjawab tantangan sekaligus peluang yang ada tersebut. Menurutnya, tahun 2021 ini dapat dijadikan momentum bagi semuanya untuk bangkit dan melewati masa krisis hingga menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang semakin tangguh dan maju.

“Tahun 2021 adalah momentum kita untuk bangkit. Jika kita mampu melewati masa krisis ini dengan baik, kita akan lebih siap menjawab tantangan-tantangan ke depan dan bertransformasi karena kita menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru, semakin tangguh, dan menjadi negara maju,” tuturnya.

Ahmad Riza Patria: Himbauan Untuk Waspada Bencana Banjir

ahmad riza patria

SuaraPemerintah.id – Wagub Ahmad Riza Patria meminta seluruh jajarannya untuk waspada bencana banjir serupa di Jakarta seperti yang biasanya terjadi di musim hujan. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan bencana banjir dan longsor menjadi perhatian utama di samping pengendalian penyebaran Covid-19.

“Di Jakarta sudah memasuki musim hujan, kita juga harus bersiap-siap. Di Jakarta ini berdasarkan data ke depan, akan ada peningkatan intensitas curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir,” ujarnya

“Banjir, longsor dan sebagainya saat ini menjadi perhatian dan kepedulian kita. Tunjukkan dan buktikan,” kata dia.

Dia mengklaim Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Dia pun menyebutkan upaya-upaya tersebut yang menghabiskan anggaran di atas Rp 1 triliun ini.

“Berbagai upaya dan program telah kita lakukan. Mulai dari pengerukan, sumur resapan, drainase vertikal, codetan, kemudian waduk, pompa, semua program kita laksanakan. Bahkan anggaran sudah cukup besar yang kita gelontorkan,” ujarnya.

Riza mengatakan, seluruh upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu akan sia-sia bila warga Jakarta tidak mendukung program pemerintah. Menurutnya, warga perlu mendukung program pencegahan banjir yang sedang digalakkan pemerintah iou mulai dari hal paling sederhana, yakni membuang sampah pada tempatnya

“Namun demikan, kesadaran masyarakat untuk tetap waspada (banjir) dengan menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, dan lain-lainnya ini tetap (harus) kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Wagub Riza juga meminta warga Jakarta untuk membantu para korban bencana alam tersebut. Riza juga meminta warga Jakarta untuk mendoakannya.

“Kita harus mendoakan saudara-saudara kita, memberikan bantuan kepedulian lainnya,” pinta Riza.

Menkeu : Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun Ini Rp61,8 triliun

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan jika pemerintah  telah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,8 triliun di 2021 dimana untuk khusus menangani Virus Covid-19.

Namun, Sri Mulyani menjelaskan jika anggaran tersebut tidak fixed, dan nantinya akan berubah sesuai dengan kebutuhan.

“Penanganan Covid-19 2021 memakan anggaran Rp61,8 triliun dan ini pun masih akan bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus,” ujar Menteri Sri MulyaniJakarta, Kamis (21/1).

Salah satu alokasi anggaran tersebut ialah untuk pengamanan vaksin Virus Covid-19.

Vaksinasi Virus Corona seperti diketahui telah dimulai sejak pekan lalu yang diawali oleh Presiden Joko Widodo.

“Anggaran ini juga untuk keinginan pemerintah untuk mengamankan supply vaksin Covid-19. Program vaksinasi sudah dimulai, bapak Presiden juga sudah disuntik, tenaga kesehatan sedang dalam proses disuntik,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani berharap nantinya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Sehingga daerah-daerah dengan pasien terinfeksi positif paling besar bisa segera ditekan penularannya.

Kita berharap seluruh daerah di Indonesia terutama daerah-daerah yang mengalami Covid-19 paling tinggi akan segera mengombinasikan vaksinasi dan disiplin kesehatan,” paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dengan adanya vaksinasi, ekonomi pun dapat pulih secara perlahan. Nantinya, masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas dan mobilitas yang akhirnya berdampak pada konsumsi, investasi dan ekspor.

Maka kalau itu dilakukan kita boleh berharap bahwa perekonomian bisa pulih kembali, karena masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas, mobilitas dan itu berarti kegiatan konsumsi, investasi, ekspor akan meningkat,” tandasnya.

Kemenperin Apresiasikan PT Fin Komodo Ciptakan Desain Kendaraan Multiguna

Kemenperin Apresiasikan PT Fin Komodo Ciptakan Desain Kendaraan Multiguna

SuaraPemerintah.idKementerian Perindustrian sukses menyelenggarakan Indonesia Good Design Selection (IGDS) 2020. Ajang ini bertujuan untuk menjaring para desainer lokal agar menciptakan desain produk industri yang inovatif, berkualitas dan berkarakter Indonesia.

“Salah satu pemenangnya adalah PT Fin Komodo Teknologi yang berasal dari Cimahi, Jawa Barat, dengan menciptakan desain Fin Komodo KD 250 X,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Rabu (20/1).

Fin Komodo, yang didesain oleh Ibnu Susilo, memenangkan penghargaan Grand Award IGDS 2020 kategori Design Product dengan mengalahkan ratusan peserta lainnya. Fin Komodo adalah kendaraan roda empat yang dirancang khusus untuk melintasi medan terjal, namun didesain dengan kenyamanan bak mobil sedan.

 “Desain suatu produk benar-benar sangat memengaruhi selera pasar. Misalnya produk industri kalau sudah ada desainnya, tentunya pasti diikuti pengemarnya,” kata Gati.

Sejak tahun 2018, PT Fin Komodo telah memproduksi delapan mobil multiguna Fin Komodo untuk pengguna dalam dan luar negeri. Mobil ini sengaja diciptakan dengan menggabungkan teknologi pesawat terbang dan kendaraan darat sehingga suspensinya terasa lentur, ringan, dan lincah. Bobot mobil yang sekilas mirip Jeep terbuka ini hanya 420 kilogram. Penggunaannya pun cukup mudah, begitu pula perawatannya.

“Di level Asia, kalau produk kita sudah dilirik oleh acara-acara di luar negeri, berarti dia punya daya saing. Kalau sudah dapet penghargaan IGDS, daya saingnya pasti bisa lebih meningkat,” ungkap Gati.

Dibandingkan mobil outdoor lainnya, harga Fin Komodo cukup kompetitif. Per unitnya dibanderol hanya Rp110 juta. Fin Komodo sudah banyak dicoba oleh para penggemar olah raga off road. Selain itu, kendaraan ini diharapkan bisa digunakan sebagai kendaraan penghubung wilayah pedesaan atau di daerah terpencil.

“Dengan demikian, percepatan pemerataan ekonomi di perdesaan bisa tercapat dengan mobilisasi yang ditunjang oleh kendaraan multi fungsi seperti Fin Komodo,” imbuh Gati.

Pengamat Desain Otomotif Rudi Budiman, sekaligus Juri IGDS 2020, menilai Fin Komodo mampu menjadi tonggak desain kendaraan multiguna di Tanah Air. “Kehadirannya menjawab semua kebutuhan area rural dan sangat berpotensi untuk pengembangan desiain yang lebih spesifik,” ujar Rudi.

Selain untuk mobilitas masyarakat, Fin Komodo dinilai dapat digunakan untuk kendaraan TNI dalam upaya menjaga wilayah perbatasan. Para penjaga hutan pun dapat memanfaatkan mobil ini untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan lantaran karena Fin Komodo mampu menjelajah kubangan dan tanah terjal dengan performa yang baik.

“Mobil ini juga bisa dipakai untuk evakuasi, penunjang kegiatan pertanian, pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain yang tidak dapat dijangkau kendaraan konvensional,” terang Rudi.

Tak heran dengan beragam keunggulan itu, Fin Komodo berhasil mengantongi penghargaan tertinggi IGDS 2020. Ajang yang telah dimulai sejak tahun 2001 ini merupakan wujud apresiasi Kemenperin kepada insan kreatif yang mampu menciptakan desain produk terbaik dan inovatif. Tujuannya agar produk tersebut mampu bersaing secara global.

Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Atas Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris

Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Atas Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris

SuaraPemerintah.idPresiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas pelantikan mereka sebagai Presiden ke-46 dan Wakil Presiden ke-49 Amerika Serikat.

Ucapan tersebut disampaikan Presiden melalui unggahannya di akun Twitter pribadi @jokowi pada Kamis, 21 Januari 2021, sekira pukul 09.12 WIB dengan menautkan gamitan (mention) langsung pada akun @JoeBiden dan @KamalaHarris.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your inauguration as the 46th President and 49th Vice President of the United States,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik di West Front Gedung Capitol AS, Washington DC, pada Rabu (20/1) waktu setempat atau Kamis (21/1) dini hari waktu Indonesia.

Keduanya akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo berharap kemitraan strategis kedua negara dapat terus ditingkatkan.

Kemitraan tersebut diharapkan tak hanya bermanfaat bagi kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat saja, tapi juga bermanfaat untuk dunia yang lebih baik.

Let us continue to strengthen our strategic partnership, not only for the benefit of our two nations, but for a better world for all,” tandasnya.

Segmen Kaum Muda Besar, BNI Akan Tebar KPR Untuk Milenial

SuaraPemerintah.id – Berdasarkan insight tahun lalu, pekerja muda usia 21-35 tahun mendominasi sebagian besar pemohon Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk itulah pada 2021 ini, BNI siap kembali menebar KPR bagi kaum milenial ini melalui beragam kemudahan dari BNI Griya.

Disamping itu, banyak pengembang membuat proyek perumahan khusus milenial, dengan desain khusus, harga terjangkau, dan skema pembayaran fleksibel.

BNI telah menyiapkan data internal,  informasi pengembang, hingga demografi penduduk berdasarkan usia sebagai basis untuk menyasar potensi KPR di segmen milenial ini.

“Baik landed house maupun hunian vertikal, keduanya cocok dengan segmen milenial, tergantung kemampuan dan kebutuhannya. Segmen milenial lebih memilih ke primary market karena pertimbangan desain, harga terjangkau, lokasi dan kepraktisan,” ujar Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Jakarta awal pekan ini.

Pada tahun 2020, BNI Griya mencatat pertumbuhan positif dengan nilai penyaluran hampir Rp 9 triliun. Komposisi terbesar di segmen debitur berpenghasilan tetap (fixed income) untuk pembelian di primary market.

Pada tahun 2021, BNI tetap fokus pada segmen yang sama untuk pembelian rumah komersial dan subsidi di primary market.

Yang menarik, BNI siap menawarkan suku bunga mulai 4,74 persen per tahun, fixed satu tahun pertama, dengan opsi bayar bunga saja hingga dua tahun untuk memudahkan debitur mencicil KPR di masa pandemi, dengan jangka waktu hingga 30 tahun.

Selain itu aplikasi KPR dapat diajukan secara online dengan eForm BNI Griya yang dapat diakses melalui website BNI, BNI Mobile Banking atau ketik link http://bit.ly/eFormBNIGriya. Saat ini pengajuan BNI Griya melalui e-form sudah mencapai rata-rata diatas 2.000 aplikasi per bulannya.

BNI juga tetap memberlakukan fasilitas Instan Approval untuk Top Developer, dan jangka waktu kredit hingga 30 tahun. “Pemberian kredit ini tentunya juga mempertimbangkan segmen yang relatif aman dan tidak terdampak pandemi, sehingga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik,” ujar Corina.