Beranda blog Halaman 4618

Realisasikan CSR PKBL, PTBA Telah Cairkan Dana Rp60 Miliar Hingga Agustus 2020

SuaraPemerintah.id –  PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus merealisasikan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Tercatat hingga Agustus 2020, dana CSR PKBL yang disalurkan PTBA senilai Rp60 miliar.

Pelaksanaan penyaluran PKBL ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09-MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara , sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02-MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020.

Corporate Secretary PTBA, Apollonius Andwie dalam siaran persnya mengatakan bahwa realisasi dana program kemitraan sebesar Rp7,6 miliar yang terdiri dari dana pinjaman dan dana pembinaan telah disalurkan kepada 166 usaha kecil yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan kerjasama dengan lembaga lain.

“Sementara untuk program dana bina lingkungan disalurkan untuk program korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Adapun rincian realisasi dana penyaluran PKBL PTBA hingga Agustus 2020 adalah; Bencana alam Rp15,16 miliar, Pendidikan dan pelatihan Rp9,65 miliar, Kesehatan masyarakat Rp1,97 miliar, Sarana dan prasarana umum Rp10,7 miliar, Sarana ibadah Rp3,6 miliar, Pelestarian alam Rp598 juta, dan Sosial masyarakat Rp10,7 miliar.

Diantara penyaluran dana PKBL tersebut, senilai Rp15,3 miliar disalurkan oleh PTBA dalam rangka tanggap covid-19 yang terdiri dari bantuan alat kesehatan, bantuan langsung ke masyarakat maupun komunitas, sarana dan prasarana untuk mendukung protokol kesehatan, sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 dan lainnya.

“Bantuan ke masyarakat diberikan tidak hanya untuk warga sekitar area pertambangan PTBA yang berada di Kabupaten Muara Enim, Kota Lahat, dan Prabumulih. Namun juga untuk warga yang berada di provinsi lainnya di Sumatera melalui Penugasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bina Lingkungan Insidentil,” katanya.

Secara aktif sampai saat ini, PTBA terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran covid-19. Mulai dari membiasakan cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, etika saat batuk, dan lainnya.

Fasilitasi Ekspor UMKM, BRI Gelar BRILIANPRENEUR UMKM EXPORT 2020

SuaraPemerintah.id – Pandemi covid-19 tidak menyurutkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan entrepreneur. Melalui kegiatan BRILIANPRENEUR UMKM EXPORT 2020 yang berlangsung 1-15 Desember 2020, PT BRI Tbk menargetkan bisa memfasilitasi kotrak para UMKM nasional untuk melakukan ekspor ke beberapa negara.

Direktur Utama BRI, Sunarso saat membuka kegiatan tersebut secara virtual, Kamis (10/12/2020) mengatakan, BRILIANPRENEUR UMKM Export 2020 bertujuan agar produk UMKM tidak hanya diserap pasar domestik, tapi juga pasar ekspor. Menurutnya, tenaga kerja di UMKM akan terserap kalau produknya dikonsumsi, tidak terbatas konsumen domestik tapi juga ekspor.

“Semakin banyak produk UMKM dikonsumsi, maka bisa meningkatkan kesejahteraan, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa menjaga sustainabilitu kesejahteraan masyarakat dari UMKM,” ujar Sunarno.

UMKM yang mengikuti BRILIANPRENEUR 2020 pun siap melakukan branding dan packaging produk dengan 82 calon pembeli dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah, dan Jepang. Selain itu ada pula showcase yang menampilkan 573 UMKM peserta yang dikemas dengan menarik.

Sunarso mengharapkan, kedepannya BRI dapat terus memfasilitasi UMKM untuk masuk ke pasar global dengan daya saing yang semakin tinggi. Dia mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan pengembangan UMKM melalui berbagai program, salah satunya BRI Incubator untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM berkualitas ekspor.

“BRI pun telah menyalurkan kredit kepada 6,8 juta nasabah UMKM senilai Rp754 triliun atau secara 80,5% dari total kredit,” ungkap Sunarso.

Untuk mengantisipasi penularan covid-19, kegiatan diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Untuk memastikan protokol tersebut penyelenggara membatasi jumlah pengunjung dengan registrasi onlie, menyediakan sejumlah titik hand sanitizer, peringatan menjaga jarak dan pembayaran secara non tunai.

Sering Gandeng UMKM, PT Pembangunan Perumahan (PP) Raih Top CSR & PKBL of The Year 2020

SuaraPemerintah.id – Berkat program pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah, membuat perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi terus berkembang. Tak terkecuali PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Persero Tbk, perusahaan yang satu ini, perseroan yang berdiri tahun 1953 kini telah menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen ikut menumbuhkan kewirausahaan dan UMKM, perseroan pun menyisihkan penghasilannya untuk pelaku UMKM. Di tahun 2019, perusahaan menyisihkan Rp3,83 miliar dana kemitraan yang khusus kepada 152 pelaku UMKM. Tidak hanya itu, perusahaan juga melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam bisnis perusahaan.

Berkat komitmen tersebut, PT Pembangunan Perumahan (PTPP) berada dalam jajaran peraih Top Corporate Social Responsibility Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Of The Year 2020, dalam ajang Top Inspiring CSR & Innovation Brand yang digelar Infobrand.id bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia, Senin (30/11/2020).

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia, diterima langsung oleh Panji Decca, selaku Ketua Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PP Persero. Dalam kesempatan tersebut, Panji Decca berharap penghargaan tersebut, dapat terus memotivasi perusahaan dalam menggelar program, untuk terus meningkatkan kinerja untuk industri kecil dan lainnya.

Dijelaskan, salah satu bentuk komitmen PT PP mendukung kemajuan pelaku UMKM di Indonesia, terus memberikan pelatihan khusus kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Selain itu juga bersama 8 BUMN lainnya, melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam upaya pengembangan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM.

Saat ini PTPP memiliki sebanyak 75 (tujuh puluh) pelaku UMKM yang telah terdaftar dalam platform PaDi UMKM. Pelaku UMKM tersebut terdir dari pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan bisnis perusahaan. Kegiatan usaha UMKM yang terlibat dalam bisnis perusahaan, yaitu meliputi bidang pengadaan dan sewa peralatan & mesin, material konstruksi, jasa ekpedisi, tenaga kerja, akomodasi dan sebagainya.

Sementara, Tri Raharjo, mengatakan, aksi korporasi yang digelar oleh Jamkrindo sangat tepat untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Diharapkan penghargaan yang diterima dapat memotivasi perusahaan untuk meningkatkan kegiatannya, dengan demikian semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Tri juga menjelaskan, penghargaan Top Corporate Social Responsibility Program Kemitraan & Bina Lingkungan Of The Year 2020, merupakan penghargaan yang khusus diberikan kepada BUMN yang dinilai telah berkontribusi dan melibatkan diri secara aktif menciptakan dan menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 25 perusahaan BUMN terpilih berdasarkan survei, yang dinilai berhasil menggulirkan program PKBL Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menjadi bagian penting bagi setiap BUMN. Pada penghargaan kali ini kami fokus melakukan penilaian untuk program kemitraan khususnya untuk program wirausaha & UMKM.

“Program-program tersebut secara nyata telah mampu menumbuhkan UMKM yang mandiri dan berkembang,” ungkap Tri.

Bina Mitra UMKM, 25 BUMN Terpilih Mendapatkan Penghargaan TOP CSR PKBL Of The Year 2020

SuaraPemerintah.id – Sebagai bentuk penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TRAS N CO Indonesia bekerja sama dengan media INFOBRAND.ID menyelenggarakan Indonesia Top Corporate Social Responsibility Program Kemitraan Bina Lingkungan Hidup (CSR PKBL) Of The Year 2020 Award .

TOP CSR PKBL Of The Year 2020 merupakan penghargaan yang khusus diberikan kepada BUMN yang dinilai telah berkontribusi dan melibatkan diri secara aktif menciptakan dan menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada 25 perusahaan BUMN terpilih berdasarkan survei, yang dinilai berhasil menggulirkan program PKBL Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Penyerahan penghargaan diberikan secara virtual pada Senin (30/12). Hadir menerima penghargaan, diantaranya; PT Timah (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Jamkrindo (Persero).

BUMN memiliki tanggungjawab besar atas  pembangunan bangsa dan negara. Selain berorientasi mendapatkan profit, BUMN mendapatkan mandat melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Miliki Negara DENGAN Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

CEO TRAS N CO Indonesia sekaligus penggagas Indonesia Top CSR PKBL 2020 Award Tri Raharjo mengungkapkan bahwa setiap tahun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menjadi bagian penting dari penyusunan program setiap BUMN. Program yang dijalankan cukup beragam mulai dari kegiatan sosial, bantuan bencana alam, pemberian beasiswa hingga pemberdayaan masyarakat.

“PKBL yang diadakan BUMN memiliki tujuan berkelanjutan dan nilai-nilai kebermanfaatan yang luas. Program-program tersebut secara nyata telah mampu menciptakan UMKM baru yang mandiri dan berkembang setiap tahunnya,” ungkap Tri, dalam Online Press Conference Indonesia Top CSR PKBL 2020 Award yang digelar secara virtual pada Senin (30/11).

Tri menjelaskan bahwa TOP CSR PKBL 2020 Award diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap BUMN atas kontribusinya dalam membangun perkembangan UMKM melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan.

“TOP CSR PKBL 2020 Award merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi oleh TRAS N CO Indonesia bekerjasama dengan media INFOBRAND.ID atas dedikasi perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia dalam menyelenggarakan aksi CSR guna menumbuhkembangkan kewirausahaan di Indonesia,” jelas Tri.

Jokowi Umumkan Vaksin COVID-19 Dibagikan Gratis, Anggaran Ditanggung Negara

SuaraPemerintah.id – Dari Istana Negara, Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman bahwa vaksin COVID-19 akan dibagikan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui video siaran pers pada Rabu (16/12), Jokowi mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk menanggung semua biaya dalam program vaksinasi untuk mengendalikan pandemi COVID-19

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, distribusi vaksin ini akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar.

“Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19 jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan bahwa Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis, sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Jokowi.

Dia menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera menyusun anggaran program vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat.

“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain dari ketersediaan vaksinasi gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat tidak mendapatkan vaksin,” tegasnya.

Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1.2 juta kandidat vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, dan akan menyusul 1,8 dosis selanjutnya.

Pemerintah juga telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.

Pemerintah pun sudah menyusun sasaran penerima vaksin covid-19. Ada lima kelompok prioritas yang jumlahnya mencapai 102.411.500 orang.

Kelompok prioritas pertama adalah garda terdepan yang terdiri atas Medis, paramedis contact tracing, pelayan publik termasuk TNI/Polri berjumlah 3.497.737 orang.

Kelompok prioritas kedua yakni masyarakat yang terdiri atas tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang.

Kelompok prioritas ketiga adalah seluruh tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi berjumlah 4.361.197 orang.

Kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Kelompok prioritas terakhir adalah peserta BPJS PBI sebanyak 86.622.867 orang.

Terkait kebutuhan vaksin, jumlahnya dua kali lipat dari jumlah sasaran vaksinasi. Dimana dengan jumlah kelompok prioritas sebanyak 102.411.500 orang maka vaksin yang diperlukan mencapai 204.823.000

Ditambahkan juga ada kelompok lain yang menjadi sasaran vaksinasi meskipun bukan prioritas yakni masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyak 57.584.500 dengan kebutuhan vaksin 115.097.000.

Sehingga jumlah sasaran vaksinasi covid-19 berjumlah 160.000.000 orang dengan kebutuhan vaksin 320.000.000.

Targetkan Jadi 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia, Tiga Bank Syariah BUMN Merger

SuaraPemerintah.id – Tiga Bank Syariah BUMN melakukan merger, yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sudah diselenggarakan menyepakati penggabungan perusahaan dengan penggunaan nama baru yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Diperkirakan secara efektif merger bank syariah BUMN ini ditargetkan rampung pada 1 Februari 2021 sebagaimana tercantum pada Perubahan Ringkasan Rencana Merger.

“Kedua perusahaan tersebut telah disepakati untuk digabung ke dalam BRIsyariah, dan akan beroperasi pasca tuntasnya proses merger dan persetujuan merger diperoleh dari regulator dengan nama baru, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk,” tulis keterangan resmi BRISyariah dikutip, Selasa (15/12/2020).

Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi memastikan segala rencana perubahan dan penyesuaian operasional telah sesuai dengan tujuan dan kegiatan operasional bank hasil merger.

Penggabungan BRIS, BNIS, dan BSM dilakukan untuk menciptakan bank syariah berskala besar guna meningkatkan penetrasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Disebutkan di dalam RUPSLB menyetujui visi Bank Hasil Penggabungan untuk “Menjadi 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia”.

Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi mengungkap visi bank hasil merger ini untuk menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia dan top 10 bank terbesar di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, entitas baru ini tentu memerlukan identitas yang kuat dan Direksi yang berpengalaman untuk menjalankan operasionalnya. Dengan Direksi yang akan diisi oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya, visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia akan semakin mantap dan yakin bisa kita wujudkan,” ujar Hery yang kini menjadi Dirut Bank Syariah Mandiri.

Merger bank syariah BUMN diproyeksi memiliki aset mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Jumlah aset dan modal inti itu menepatkan bank hasil merger dalam daftar 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam lima tahun ke depan.

RUPSLB juga menyepakati penambahan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk Bank Hasil Penggabungan. Bersamaan dengan itu, disepakati pula aturan mengenai kewenangan, jumlah minimal, dan masa jabatan DPS.

Pasca merger, bank hasil merger akan diperkuat oleh 10 direksi. Nama-nama tiap Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Hasil Penggabungan akan dibahas dalam RUPSLB BRIS yang rencananya dilaksanakan pada 15 Desember 2020.

Kantor pusat bank hasil penggabungan atau merger akan berada di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, yang sebelumnya merupakan kantor pusat BRIS. Bank hasil merger akan melakukan kegiatan usaha pasca merger di kantor pusat, cabang, dan unit yang sebelumnya dimiliki BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah.

HUT ke-63, Pertamina Berikan Promo & Kejutan Pada Pelanggan Setia Pertashop Lampung

Pertamina Berikan Promo & Kejutan Pada Pelanggan Setia Pertashop Lampung

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Pertamina ke-63, Pertashop PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Sumbagsel memberikan promo dan kejutan kepada pelanggan setia Pertamina di Tujuh Desa/Kecamatan Provinsi Lampung

Adapun 7 Lokasi Pertashop tersebut diantaranya Desa Sidoharjo, Desa Tanjung Reja, Desa Putra Aji I, Desa Karya Mukti, Desa Bina Karya Utama, Desa Marga Jaya, dan Desa Pogung.

Dengan Tema Energizing You, kemeriahan Pertamina tahun ini dilakukan dengan berbagi salah satunya Pertashop yang merupakan lembaga penyalur Pertamina yang disiapkan untuk melayani konsumen yang belum terlayani oleh lembaga penyalur BBM, seperti SPBU.

Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan berharap dengan adanya kegiatan ini, semua pelanggan setia Pertamina dapat ikut merasakan euforia kemeriahan di hari ulang tahun Pertamina ke 63.”

Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Pertashop yang telah membantu menyalurkan dan melayani kebutuhan konsumen di wilayah yang belum terjangkau SPBU dan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi di pedesaan sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan potensi desa, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tutup Umar.

Kehadiran Pertashop disamping masyarakat bisa menerima layanan BBM berkualitas, takaran yang benar, dan harga yang sama dengan SPBU, juga diharapkan dapat meningkatkan akses energi bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Peresmian KLBC Jadi Kado HUT Pertamina

Peresmian KLBC Jadi Kado HUT Pertamina

SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan momentum HUT ke-63 Pertamina, Kilang Langit Biru Cilacap (KLBC) diresmikan, pada Kamis, 10 Desember 2020, malam. Peresmian dilakukan secara virtual oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Kilang Pertamina Internasional (KPI) Ignatius Tallulembang.

Peresmian kilang yang memiliki nilai investasi 392 juta US Dollar itu ditandai penempelan telapak tangan ketiga pejabat tersebut di layar kaca, demi membuka profil tampilan KLBC yang megah penuh cahaya. Hal itu langsung disambut tepuk tangan meriah GM Pertamina RU IV Cilacap Joko Pranoto, didampingi Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) Didik Subagyo dan tim manajemen, serta perwakilan pekerja yang menyaksikan langsung di komplek KLBC.

Dalam kesempatan tersebut, Nicke memaparkan bahwa KLBC menghasilkan Minyak Hidrokarbon Ringan (Mogas) 92 Pertamax yang ramah lingkungan berkapasitas produksi 21.500 barrel per hari atau setara 1,2 juta kiloliter per tahun.

“Kilang itu sangat penting untuk mengurangi impor BBM senilai Rp 10 triliun per tahun, meningkatkan Gross Domestic Product Nasional 0,12 persen, membuka lapangan kerja sebanyak 3.000 orang saat proyek berlangsung, dan produk yang ramah lingkungan, yakni Ron 92 Euro 4,” ujarnya.

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa KLBC merupakan kilang menyuplai BBM untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 41,52 persen, melampaui target pemerintah 30 persen.

“Bagi Pertamina, KLBC juga mampu menaikkan gross margin kilang sebesar Rp 6,5 miliar per hari dan meningkatkan budaya safety pekerja yang mencapai 17 juta jam kerja aman,” ucap Nicke.

Melalui peresmian itu, Nicke menyebutkan, KLBC menjadi kado terbaik HUT ke-63 Pertamina tahun 2020. “Hal ini menjadi prestasi bersama untuk bangsa serta menjadi wujud kesiapan Pertamina sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Di sisi lain, KLBC juga menjadi multiplier effect karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Arifin sangat mengapresiasi kehadiran KLBC sebagai upaya Pertamina mewujudkan kemandirian energi negeri. “Pertamina mampu menjawab tuntutan produksi BBM yang ramah lingkungan melalui KLBC. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan iklim,” kata Arifin.

Joko menyambut gembira atas peresmian tersebut, “Kami bersyukur di tengah situasi pandemi saat ini, KLBC hadir menghasilkan berbagai produk ramah lingkungan. Hal itu menegaskan posisi Pertamina RU IV sebagai kilang terbesar dan paling strategis di Indonesia dengan kapasitas produksi 348 ribu barrel per hari serta mendukung Green Energy,” ucapnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Pertamina juga melakukan penandatanganan Corporate Agreement dengan PT Bukit Asam dan Air Product untuk project gasifikasi batubara. Hal itu disebut-sebut menjadi strategi dalam mengurangi impor LPG melalui pemanfaatan produk domestik yang melimpah.

Laksanakan Arahan Presiden, Kementerian ESDM Lantik Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan

Laksanakan Arahan Presiden, Kementerian ESDM Lantik Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan

SuaraPemerintah.idKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan pelantikan bagi 145 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dari Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pelantikan tersebut untuk menindaklanjuti amanat dari Presiden Joko Widodo yang ingin menyederhanakan birokrasi di pemerintahan.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial juga melantik 35 Pejabat Fungsional yang melalui proses pengangkatan pertama, kenaikan jabatan, dan inpassing, serta menyerahkan 63 penghargaan Satya Lancana Karya Satya dan 46 Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM.

“Saya mengucapkan selamat dengan harapan sumpah yang Saudara ucapkan, penghargaan, dan kenaikan pangkat yang diterima dapat meningkatkan integritas, kinerja jabatan, dan motivasi dalam melaksanakan tugas,” ujar Ego dalam sambutannya, Senin (14/12).

Ego mengatakan, pelantikan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden untuk penyederhanaan birokrasi menjadi organisasi dua level, supaya pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

“Pelantikan pada hari ini merupakan rangkaian proses tindak lanjut arahan Presiden untuk penyederhanaan birokrasi menjadi organisasi dua level dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar organisasi lebih ramping dan lincah, serta tercipta birokrasi yang dinamis, profesional, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik,” jelas Ego.

Penyederhanaan birokrasi, lanjut Ego, juga sebagai respons pemerintah dalam menghargai keahlian dan peningkatan profesionalisme PNS untuk menghadapi tantangan global saat ini.

“Tantangan global ini mengubah cara kerja secara drastis dengan transformasi digital, sehingga menuntut sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi,” tandasnya.

Menurut Ego, penyetaraan jabatan ini perlu disikapi dengan bijak, karena karier pejabat fungsional tetap dapat berjalan dan justru lebih menguntungkan dari segi batas usia pensiun Pejabat Fungsional Ahli Madya yang lebih panjang.

“Kelas jabatan pun tetap sama. Bahkan untuk pejabat Fungsional Ahli Muda terdapat beberapa kelas jabatan dan tunjangan jabatan yang justru lebih tinggi dari jabatan struktural,” ujar Ego.

Ego tidak menampik bahwa ada beberapa Pejabat Fungsional Ahli Madya yang mengalami penurunan dari tunjangan jabatan. Namun hal ini sudah menjadi pemikiran pemerintah dan menunggu payung hukumnya agar pejabat administrasi hasil penyetaraan ke jabatan fungsional tidak terjadi penurunan take-home pay.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, sampai dengan akhir tahun 2020, para Pejabat Fungsional Ahli Madya diberi tugas tambahan sebagai koordinator. Sementara Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagai subkoordinator. Kebijakan tersebut akan berlaku hingga diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM terkait Struktur Organisasi yang baru sebagai revisi Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016.

Pada akhir sambutannya, Ego berpesan agar setiap pegawai yang dilantik tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Untuk itu, Saudara-Saudara yang telah dilantik dan semuanya, saya minya untuk tetap dapat melaksanakan tugas-tugas yang selama ini telah dilaksanakan sampai dengan pengaturan lebih lanjut dengan tetap menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang tinggi,” tutup Ego.

 

Jangan Hanya Kejar Gelar, Mahasiswa PTKI Harus Dibekali Kompetensi

Wamenag: Jangan Hanya Kejar Gelar, Mahasiswa PTKI Harus Dibekali Kompetensi

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merespon tantangan dan dinamika zaman. Proses perkuliahan di PTKI harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era revolusi industry 4.0.

Menurut Wamenag, kemampuan membaca orientasi masa depan masyarakat (future need of the society) yang tepat dan detail sangatlah penting saat ini. Sehingga, pendidikan tidak memproduksi sesuatu yang sudah tidak lagi relevan dengan tantangan zamannya, baik skills dan knowledge capacity yang dibutuhkan.

Wamenag lalu mencontohkan rencana Google membuat semacam pendidikan dan kursus online untuk mendapatkan employee yang dibutuhkan. Google learning certificates ini berbayar dan akan menyediakan skema beasiswa bagi yang terpilih. Para peserta akan ditraining selama enam bulan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan beberapa perusahaan. Google Learning Certificate ini merupakan tantangan relevansi keilmuan yang diajarkan di perguruan tinggi, termasuk PTKI.

“Melihat tantangan serta trends semacam ini, saya meminta PTKI jangan terjebak dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada upaya  mencapai gelar semata (certificate oriented) tanpa diimbangi dengan kompetensi, skills dan knowledge mahasiswa yang memadai,” tegas Wamenag saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Rangka Wisuda Sarjana ke-40 dan Magister ke-26 IAIN Pekalongan di Pekalongan, Selasa (15/12).

Hadir, Rektor IAIN Pekalongan, para anggota Senat, serta seluruh civitas akademika kampus IAIN Pekalongan dan para wisudawan.

“Jika PTKI tidak melakukan kontrol terhadap mutu atau kualitas alumninya, maka dampaknya nanti akan kembali kepada Perguruan Tinggi tersebut,” lanjut Wamenag.

Menurut Wamenag, penguatan kompetensi lulusan mahasiswa PTKI saat ini sangat penting. Selain menjawab tantangan zaman dan relevansi dengan kebutuhan ummat, salah satu instrument penilaian dalam akreditasi Institusi (lembaga) dan juga program studi adalah tracer study serta daya serap kerja (employability after graduation).

Untuk itu, kata Wamenag, sangatlah tepat dikatakan bahwa kualitas PTKI dapat dilihat dari kualitas para alumninya (The Quality of higher education can be seen through their alumni profile and contribution). Kebijakan kampus merdeka khas PTKI, diperkirakan akan final dalam waktu dekat, dan itu bisa dijadikan guideline bagi PTKI.

“Pimpinan IAIN Pekalongan harus secepatnya ber-Ijtihad untuk segera mendesign dan mengimplementasikan Kampus Merdeka Belajar bekerjasama dengan PTK atau PTU, serta lembaga bereputasi nasional dan Internasional lainnya sehingga kompetensi alumni PTKI kita  semakin baik sesuai kebutuhan dan konteks tantangan zamannya,” terangnya.

Kepada wisudawan, Wamenag mengucapkan selamat dan berharap untuk terus menambah pengetahuan sesuai konteks tantangan saat ini agar dapat  lebih kontributif serta solutif.  “Anda semua ini lahir dari rahim Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pada dasarnya Anda semua juga dituntut mampu menjadi ambassador atau “duta yang terbaik” bagi ajaran Islam,” pesan Wamenag.

“Wisudawan harus mampu menunjukan bahwa Islam adalah ajaran agama yang menebarkan kedamaian, kemajuan serta berkontribusi bagi peradaban dunia,” tandasnya.