Beranda blog Halaman 4619

Perguruan Tinggi Diharapkan jadi Center Of Excellent Pengembangan JPH

Penulis
Sopyan
-
Perguruan Tinggi Diharapkan jadi Center Of Excellent Pengembangan JPH

SuaraPemerintah.id – Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi center of excellent atau unggulan dalam pengembangan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso saat menjadi narasumber webinar Annual Conference on Islamic Economics and Law (ACIEL) 2020. Webinar ini diadakan oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Webinar mengangkat tema “Challenges and Opportunities for Developping the Halal Ecosystem through Synergy of Islamic Financial Institutions”.

“Perguruan tinggi hendaknya menjadi center of excellent dalam pengembangan Jaminan Produk Halal di Indonesia,” kata Sukoso secara virtual, Selasa (15/12).

Hal itu, lanjut Sukoso, karena perguruan tinggi memiliki sejumlah potensi sumber daya yang memungkinkan untuk memainkan peran penting pengembangan JPH.

Tidak hanya dukungan sumber daya manusia (SDM), perguruan tinggi juga memiliki infrastruktur yang lengkap untuk berperan dalam penyelenggaraan JPH.

Peran peguruan tinggi dalam JPH ini, tentu harus dijalankan sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Keislaman UTM, Shofiatun Nahidloh, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan Halal Center. Melalui Halal Center di Fakultas Keislaman yang dipimpinnya,  UTM siap berkontribusi dalam pengembangan JPH, khususnya di lingkungan Madura.

Sukoso mengapresiasi UTM yang telah menjalin kerja sama dengan BPJPH di bidang pengembangan JPH. Kerja sama tersebut, merupakan sebuah keniscayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaaan JPH.

Terlebih, sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan JPH, telah diterapkan secara mandatory sejak 17 Oktober 2019 lalu.

Penerapan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini, tentu membutuhkan sinergi semua stakeholder terkait, mengingat JPH cakupannya begitu luas dan terdapat puluhan juta pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia yang produknya diharuskan bersertifikasi halal.

Untuk itu, Sukoso mendorong perguruan tinggi meningkatkan peran aktifnya di dalam mendukung penyelenggaraan JPH. Secara umum, perguruan tinggi dapat mendirikan tiga lembaga yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan JPH, yaitu Lembaga Pemneriksa Halal (LPH), Halal Center (HC), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

“Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis bagi masyarakat di sekitarnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan JPH. Hal itu dapat diwujudkan di antaranya dengan perguruan tinggi mendirikan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), Halal Center (HC) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” imbuh Sukoso.

Selain menghadirkan Kepala BPJPH, webinar yang digelar secara virtual itu juga menghadirkan narasumber lain di antaranya Profesor Nurdeng Deuraseh dari University Islam Sultan Syarief Brunei Darussalam, dan Ayang Nutriza Yakin, PhD dari Universite Chatolique de Louvain, Louvain la Nouve, Belgia.

MotoGP 2021 Akan Digelar di Sirkuit Mandalika, Infrastruktur Siap Bulan Juli

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Ajang internasional MotoGP Mandalika bakal di gelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, yang rencananya akan berlangsung sebelum akhir tahun 2021. Sejumlah fasilitas penunjang ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2021.

Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry C. Tetelepta menyatakan ada sejumlah infrastruktur yang tetap harus dikebut.

“Semuanya harus rampung, MotoGP Mandalika harus kita sukseskan bersama,” ujar Febry.

Fasilitas penunjang kejuaraan MotoGP 2021 ialah berupa perluasan terminal, pengembangan fasilitas kargo, dan perpanjangan landas pacu atau runway di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Sementara, jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid hingga KEK Mandalika sepanjang 17 Kilometer harus tuntas pada Agustus 2021.

Pemerintah pusat, kata Febry, akan terus mengawasi secara langsung perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika hingga bisa tepat waktu.

“Pada awal November kemarin kami melakukan kunjungan untuk monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek ini berjalan secara baik,” ujar Febry.

Beberapa infrastruktur yang sudah terbangun di kawasan ini adalah jalan ruas barat, Masjid, Kuta Beach Park, pusat pengawasan area pantai atau Balawista, Bazaar Mandalika dan sentra parkir yang akan menjadi etalase UMKM NTB. Sedangkan untuk pembebasan lahan ditargetkan seleesai dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal menegaskan MotoGP di sirkuit Mandalika dipastikan jadi digelar sesuai jadwal musim balapan MotoGP pada 2021. Pemprov NTB optimis seluruh sarana dan prasarana dapat mendukung gelaran tersebut.

“Ini adalah upaya untuk memproyeksikan apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan menyambut tahun 2021 dengan seluruh event yang telah terjadwal,” ujar Faozal.

MotoGP Mandalika Dongkrak Sektor Pariwisata

Kejuaraan MotoGP Mandalika yang akan digelar di Sirkuit Mandalika jadi program unggulan di kalender pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2021.

Lalu Gita Ariadi selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTB mengatakan persiapan sarana dan prasarana gelaran MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah terus dilakukan.

“Calender of event pariwisata 2021 dapat dijadikan referensi kegiatan bagi calon wisatawan sebagai salah satu usaha promosi,” kata Gita Ariadu.

Menurut dia, dalam menyambut ajang MotoGP Mandalika selain memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi kondusif.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah tentang pengendalian pandemi COVID-19. Sosialisasi, persiapan lokasi dan penerapan sertifikat CHSE akan mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke MotoGP dan berwisata di NTB.

“MotoGP Mandalika ini menjadi unggulan pariwisata NTB bersama kegiatan lainnya dari 12 kalender kegiatan pariwisata selama 2021,” ujarnya.

Deputi Bidang Pemasaran Regional 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Taufik Hidayat mengatakan pariwisata adalah yang paling terdampak COVID-19 karena tidak ada pergerakan orang.

Melihat berbagai hal yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk berusaha membangkitkan pariwisata, pihaknya memberikan apresiasi sekaligus menitipkan pesan agar dilaksanakan ajang promosi road to MotoGP hingga menjelang gelarannya, serta pemberdayaan UKM lokal yang dimasukkan dalam beragam paket wisata.

Pihak kementerian juga bekerjasama dengan beberapa agen perjalanan besar seperti Traveloka dan Blibli yang siap membantu pemasaran secara online di 22 negara.

“Kementerian memang belum melakukan direct promotion ke negara-negara lain tentang gelaran MotoGP karena perbatasan masih ditutup. Kita maksimalkan dulu dengan promosi online dengan perusahaan yang memiliki jaringan global, karena ini menjadi prioritas,” jelas Taufik.

Rebana Metropolitan, Kebijakan Ridwan Kamil yang Membawanya Raih Best Investment Policy Maker

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusung mimpi besar untuk membuat daerah pertumbuhan baru di Jawa Barat. Wilayah Pantai Utara (Pantura) pun dibidik menjadi sarang investor masa depan, yakni wilayah Rebana Metropolitan.

Rebana Metropolitan merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.

Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Rebana juga diproyeksikan sebagai Super Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memberikan kemudahan fiskal maupun nonfiskal untuk meningkatkan daya saing investasi di kawasan yang didukung kesiapan infrastruktur penunjang.

Berkat kebijakan Rebana Metropolitan ini, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini diganjar “Best Investment Policy Maker” di ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2020.

Kang Emil mengaku bangga dengan gelar yang disematkan pada tokoh nasional yang memiliki konsentrasi dan keberpihakan kebijakan pada investasi. Ia mengatakan kebijakan terkait investasi yang ia lahirkan dilandasi pemikiran bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan agar melahirkan trust dari investor.

“Karena itu soal investasi saya turun langsung memberikan inovasi termasuk Metropolitan Rebana terbesar di Indonesia,” katanya.

Menurutnya ekonomi hanya akan tumbuh kalau investasi masuk, ekspor tinggi, daya beli naik dan pemerintah baik.

“Nah saya meyakinkan bahwa Jawa Barat adalah tempat terbaik untuk investasi dengan alasan satu infrastruktur. Kedua sumber daya manusianya paling produktif se-Indonesia,” ujarnya.

Karena itu pemimpin yang turun tangan, memiliki politicall will, yang berusaha dia hadirkan sehingga Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir selalu memimpin dalam realisasi investasi.

“Saya juga kaget walaupun lagi Covid-19 tapi investasinya naik lebih dari tahun lalu,” ujar Kang Emil.

Ridwan Kamil bersama lebih dari seratus perusahaan tercatat menjadi nominee dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2020.

UHN IGB Sugriwa Juara Umum Temu Budaya Nusantara 2020

Penulis
Sopyan
-
UHN IGB Sugriwa Juara Umum Temu Budaya Nusantara 2020

SuaraPemerintah.id – Univeritas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa menjadi juara umum Temu Budaya Nusantara 2020 yang berlangsung di Univeristas Sumatera Utara (USU). Prestasi ini merupakan kali kedua UHN IGB Sugriwa menjadi juara umum.

Rektor Univeritas Hindu Negeri IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana mengapresiasi kerja keras mahasiswa dan kontingen yang telah membawa nama baik kampus di kancah nasional. “Selaku Rektor, dan segenap civitas akademika UHN IGB Sugriwa, mengucapkan terimakasih kepada seluruh kontingen temu budaya nusantara dan sangat membanggakan bagi kami. Terlebih di masa Pandemi Covid-19 ini, masih bisa menorehkan prestasi,” kata I Gusti Ngurah Sudiana, di Denpasar, Bali, Selasa (15/12).

Disampaikan I Gusti Ngurah Sudiana, juara umum Temu Budaya Nusantara 2020 ini menjadi kado pada peresmian alih status dari Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) menjadi UHN IGB Sugriwa.

“Semoga apa yang menjadi kado ini, berupa prestasi, menjadi pemicu dalam meningkatkan kualitas SDM segenap civitas akademika UHN IGB Sugriwa, untuk terus memperkenalkan lagi UHN IGB Sugriwa ke ranah internasional,” kata I Gusti Ngurah Sudiana.

“Saya berharap kontingen yang mendapatkan juara, bisa meningkatkan prestasinya, agar pada perlombaan-perlombaan berikutnya mendapat juara lagi. Terimakasih, usaha dan prestasinya bagi kampus, menjadi tauladan dan panutan bagi generasi yang akan datang,” tambahnya.

Kontingen UHN IGB Sugriwa menjadi juara umum setelah memenangkan sejumlah cabang. Prestasi yang diukir antara lain pada Lomba Visualisasi Puisi (juara III), Lomba Typografi (juara II), Lomba Cover Solo Lagu Nusantara (juara II), Lomba Ratapan Nusantara (juara II), Lomba Karikatur Nusantara (juara I), Lomba Storry Telling (juara I), Festival Tiktok Nusantara (juara I), dan Lomba Tari Nusantara (juara I).

Temu Budaya Nusantara 2020 ini dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia (Imbasadi). Selaku tuan rumah adalah Program Studi Sastra Batak, Universitas Sumatera Utara. Even ini berlangsung empat hari, 10 – 13 Desember 2020 secara virtual. Tahun ini, Temu Budaya Nasional mengusung tema “Pelestarian Budaya Lokal dan Lingkungan Hidup di Era New Normal”.

Jenis perlombaanya adalah Tari Nusantara, Karya Tulis Ilmiah Nasional, Poster Ilmiah Nasional, Visualisasi Puisi, Ratapan Nusantara, Festival Tiktok Nusantara, Cover Solo Lagu Nusantara, Karikatur Nusantara, Pidato, Essay Nusantara, Storry Telling, dan Festival Typografi. Di sela-sela perlombaan, digelar juga seminar nasional dan Musyawarah Nasional Imbasadi ke-XXVI.

BSU Guru Madrasah Cair, Kanwil Kemenag Diminta Kawal Pencairan

Penulis
Sopyan
-
BSU Guru Madrasah Cair, Kanwil Kemenag Diminta Kawal Pencairan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam meminta jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk turut mengawal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Non-PNS.

Hal ini dikemukakan Direktur GTK M. Zain di hadapan para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah se-Indonesia dalam Sosialisasi Pencairan BSU Guru Madrasah Non PNS, yang berlangsung secara virtual.

“Program BSU ini telah dinanti oleh banyak guru madrasah kita. Jadi jangan sampai tidak terserap. Saya berharap akhir Desember ini seluruh guru yang berhak menerima BSU sudah mencairkan dana tersebut,” kata M. Zain, Selasa (15/12).

Ia menyampaikan pihak Kanwil Kemenag perlu mengingatkan para guru madrasah penerima BSU bahwa rekening pencairan BSU adalah rekening baru yang diberikan bank penyalur.

“Harap disosialisasikan, bahwa nanti uangnya akan masuk ke rekening baru yangdibuatkan atas nama guru-guru. Jadi bukan rekening lama mereka. Mereka tidak perlu mengecek ke rekening lama yang sudah dimiliki,” imbuhnya.

Langkah yang perlu dilakukan para guru penerima saat ini adalah memantau notifikasi yang muncul pada laman Simpatika masing-masing.

“Bila sudah ada notifikasi penetapan sebagai penerima, silakan langsung melakukan langkah selanjutnya. Yaitu mencetak surat-surat kelengkapan, untuk kemudian dibawa ke bank penyalur,” terang M. Zain.

Ada tiga surat yang harus dicetak oleh guru setelah menerima notifikasi di Simpatika, yaitu:

  1. Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika.
  2. Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika (ditandatangani dengan materai).
  3. Surat Kuasa pembukaan dan penutupan rekening bank (ditandatangani tanpa materai).

Selanjutnya, kata Zain, guru penerima bantuan datang ke Kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu: BRI/BRI Syariah. Guru membawa juga KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai, dan Surat Kuasa pembukaan dan penutupan rekening bank.

Guru lalu mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI/BRI Syariah. Setelah selesai semua prosesnya, guru akan menerima Buku Rekening dan Kartu ATM baru dari BRI/BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.

“Saya berharap hari ini semua notifikasi bisa diterima oleh guru-guru penerima BSU, untuk kemudian dalam dua tiga hari ini bisa mendatangani bank penyalur guna mengaktivasi buku tabungan dan ATM rekening baru,” sambungnya.

Ia menekankan agar para Kabid Penmad di Provinsi mengingatkan para guru untuk segera melakukan proses pencairan usai menerima notifikasi Simpatika.

“Ingatkan untuk segera melakukan proses pencairan. Karena bila tidak segera, dan masuk pada batas akhir pencairan tahun anggaran, dan belum dicairkan, bantuan ini akan kembali ke rekening negara,” pesan Zain.

M. Zain menerangkan pengajuan nama penerima BSU telah dilakukan Kemenag berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. “Jadi semua nama yang diusulkan kabupaten /kota telah kita usulkan.

Adapun bila ada guru yang memperoleh notifikasi bahwa belum ditetapkan sebagai penerima BSU, itu semata-mata karena tidak lolos verifikasi dan validasi,” ungkap M. Zain.

Salah satu yang menjadi indikator validasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicantumkan. “Ada yang NIK nya tidak valid, sehingga tidak bisa kita lanjutkan prosesnya. Di samping, ada juga yang tertolak karena alasan lain seperti dia sudah menerima bantuan lain, atau sudah memiliki gaji di atas lima juta rupiah,” terang Zain.

Besaran BSU yang diterima adalah Rp 600.000,00,-/bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1.800.000,-. “Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Psl 21 (PPh 21) sebesar 5% bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6% bagi guru yang belum memiliki NPWP,” tandasnya.

Pusbimdik Khonghucu Umumkan Peraih Anugerah Tahun 2020

Penulis
Sopyan
-
Pusbimdik Khonghucu Umumkan Peraih Anugerah Tahun 2020

SuaraPemerintah.id – Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu sudah mengumumkan peraih anugerah tahun 2020. Total ada 21 penerima yang terbagi dalam tujuh kategori.

Ketujuh kategori tersebut adalah Penyuluh Khonghucu Teladan, Guru Khonghucu Teladan (Guru Sekolah dan Guru Sekolah Minggu), Penyelenggara Pelayanan Publik Teladan, dan Sekolah Penyelenggara Mapel Pendidikan Agama Khonghucu Teladan.

Kategori lainnya adalah Anhe Jiating Teladan, Perempuan Khonghucu Teladan, dan Pemuda Khonghucu Teladan (Pemuda dan Pemudi).

“Proses pemilihan penerima penghargaan sudah selesai. Para penerima sudah dipilih dewan juri berdasarkan hasil penilaian, dan dituangkan dalam Surat Keputusan Sekjen Kemenag,” terang Kepala Pusbimdik Khonghucu Wawan Djunaedi di Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut Wawan, para peraih anugerah Pusbimdik Khonghucu 2020 ini akan mendapat sertifikat dan dana pembinaan sebesar Rp10juta (Peringkat I), Rp5juta (Peringkat II), dan Rp2,5juta (Peringkat III).

“Pemberian anugerah ini sebagai bentuk apresiasi Kemenag atas kiprah umat Khonghucu dalam menjaga kerukunan dan memajukan bangsa,” tandasnya.

Berikut daftar penerima anugerah Pusbimdik Khonghucu 2020:

Penyuluh Khonghucu Teladan
1. Novita Sari, Kepulauan Bangka Belitung
2. Suryanto, Kalimantan Barat
3. Ws Lie Supriyadi, DKI Jakarta

Guru Khonghucu Teladan
A. Kategori Guru Sekolah
1. Liem Ciang Santoso, Jawa Timur
2. Rika Lisnia Putri, Jawa Timur
3. Inggried Budiarti, Jawa Tengah

B. Kategori Guru Sekolah Minggu
1. Yessica Kusumohadi, Jawa Timur
2. Vivi Shelvia, Bali

Penyelenggara Pelayanan Publik Khonghucu Teladan
1. Utha Cuandra, Kasubbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov Kepulauan Riau

Sekolah Penyelenggara Mapel Pendidikan Agama Khonghucu Teladan
1. SD Mulia Bakti, Banyumas, Jawa Tengah

Anhe Jiating Teladan
1. Lie Suprijadi dan Tan Minggayani, DKI Jakarta
2. Suyanto dan Inggried Budiarti, Jawa Tengah

Perempuan Khonghucu Teladan
1. Jenny Sudjiono, Jawa Timur
2. Septriana, Kep Bangka Belitung
3. Liem Liliany Lontoh, DKI Jakarta

Pemuda Khonghucu Teladan
A. Kategori Pemuda
1. Aldi Destian Satya, Jawa Barat
2. Desdiandi Hartopoh, DKI Jakarta
3. Kevin Loanda, Banten

B. Kategori Pemudi
1. Bryna Meivitawanli, DKI Jakarta
2. Oei Kiem Hong, Jawa Timur
3. Oei May Ta, Jawa Timur

Temukan Titik Terang, UIN Ar-Raniry & Unsyiah Sepakati Penyelesaian Sengketa Lahan

Penulis
Sopyan
-
UIN Ar-Raniry & Unsyiah Sepakati Sengketa Lahan

SuaraPemerintah.id – Sengketa lahan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan Universitas Syah Kuala (Unsyiah) menemukan titik terang. Kedua pihak telah merumuskan langkah penyelesaian yang disepakati bersama.

Penyelesaian sengketa lahan ini tertuang dalam Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh Rektor UIN Ar-Raniry Warul Walidin AK dan Rektor Unsyiah Samsul Rizal. Penandatanganan berlangsung di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Senin (14/12), disaksikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Sehari sebelumnya, kedua belah pihak menjalani proses mediasi yang difasilitasi oleh Staf Khusus Menag Jull Efendi dan Sekretaris Menag Thobib Al-Asyhar. Hasil mediasi ini kemudian dirumuskan dalam bentuk Kesepakatan Damai. Proses mediasi ini berlangsung di Asrama Haji Aceh.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses mediasi yang cukup alot, akhirnya dapat dirumuskan kesepakatan sebagai solusi bersama,” terang Thobib usai penandatanganan kesepakatan damai di Aceh.

“Kesepakatan itu antara lain mengatur tentang tata kelola aset yang menjadi objek sengketa. Prinsipnya, para pihak bebas mengelola aset di tanah hak pakai sesuai sertifikat pemilikan lahan masing-masing,” sambungnya.

Sengketa lahan ini bermula dari adanya penggunaan lahan bersertifikat hak pakai UIN  Ar-Raniry dan Unsyiah di Kopelma Darussalam Banda Aceh. Kemudian, ada hibah lahan baru di luar kawasan Kopelma Darussalam dari Pemerintah kepada Kementerian Agama untuk UIN Ar-Raniry seluas +/- 500 hektar dan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan untuk Universitas Syiah Kuala seluas +/- 1.600 hektar.

“Keduanya sepakat bahwa garis singgungan antara lahan para pihak di lapangan diberi batas tanda yang jelas dalam bentuk sesuatu yang humanis dan memenuhi unsure estetika, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi tanggungjawab bersama para pihak,” tegas Thobib.

Kesepakatan lainnya, kata Thobib, terkait bangunan yang sudah berdiri di atas lahan para pihak. Hal itu juga sudah disepakati dan diatur secara detail dalam rumusan kesepakatan damai. “Termasuk juga yang terkait dengan penggunaan akses jalan, lapangan, masjid jami’, dan pintu gerbang utama, semua bersepakat untuk dimanfaatkan secara bersama,” tuturnya.

“Semoga kesepakatan ini dapat segera ditindaklanjuti dan tidak lagi memunculkan sengketa,” tandasnya.

Layani Kebutuhan Air Bersih, PAM JAYA Bangun IPA Mookervart di Daan Mogot

Penulis
admin sp
-
PAM JAYA Bangun IPA Mookervart di Daan Mogot

SuaraPemerintah.id – IPA Mookervart dibangun oleh PAM JAYA untuk melayani kebutuhan air bersih di area Rusun Daan Mogot dengan mengambil sumber air baku yang berasal dari sungai Mookervart Jakarta Barat dan dioleh menggunakan teknologi Moving Bed Bio Reactor (MBBR) yang mampu mengolah polutan organik dan amoniak dengan bantuan organisme yang tumbuh pada suatu media.

Air baku yang dihasilkan tersebut akan diolah pada proses Ultra Filtration yang menggunakan membrane untuk memisahkan semua partikel seperti debu, bakteri, hingga virus.

Sementara untuk memisahkan garam serta sisa polutan laut lainnya akan dilakuan dengan menggunakan teknologi Riverse Osmosis (RO) sehingga menghasilkan air berkualitas tinggi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Aplikasi teknologi canggih ini pun disambut gembira oleh pengelola rusun Daan Mogot.

“Air bersih ini adalah hal yang dinantikan oleh seluruh warga di area rusun Pesakih dan kami sangat menyambut gembira pembangunan IPA Mookervart oleh PAM JAYA ini.” Ungkap Kasubbag TU UPRS Tambora, Ahmad Khaerurohim selaku pengelola Rusun Daan Mogot.

Seperti yang sudah diketahui bahwa cakupan layanan PAM JAYA saat ini adalah 64% dengan total pelanggan sebanyak 888.000 dan total air yang terdistribusi sebanyak 20.232 lps.

Target cakupan layanan PAM JAYA pada tahun 2023 yaitu 82%. Saat ini Jakarta masih ketergantungan suplai air baku dari wilayah di luar kota Jakarta dimana 81% air baku berasal dari Waduk Juanda Jatiluhur, 14% berasal dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang dan 5% berasal dari sungai-sungai yang berada di Jakarta.

Sempurnakan Kebaikan Dengan Berwakaf Bersama Allianz Syariah

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – PT Asuransi Allianz Life Indonesia menyediakan Fitur Wakaf pada produk asuransi jiwa unit link syariah AlliSya Protection Plus. Pada fitur Wakaf ini, nasabah bisa menyiapkan nilai wakaf sejak dini dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga berwakaf akan lebih ringan dan terencana sejak awal.

Wakaf adalah bagian syariat Islam berupa anjuran kepada seseorang untuk memberikan harta produktif atau aset di jalan Allah. Harta atau aset tersebut tidak boleh berkurang nilainya, sehingga pemanfaatannya bisa digunakan untuk kepentingan umat. Sejalan dengan konsep Asuransi Syariah, Wakaf juga memiliki nilai kebaikan.

“Wakaf dapat memberikan manfaat dan berkah yang berlipat bagi masyarakat dan pahala yang terus mengalir bagi orang yang berwakaf (wakif),” kata Yoga Prasetyo, Pimpinan Unit Usaha Syariah, Allianz Life Indonesia.

Salah satu jenis wakaf yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat adalah wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf (nadzir) dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan wakaf tunai ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan wakaf tanpa perlu menunggu memiliki aset dalam jumlah besar dan banyak.

“Niat berwakaf adalah untuk keberkahan dunia akhirat dan mengumpulkan amalan jariyah dapat dimulai sejak dini. Oleh karena itu seseorang yang belum memiliki aset uang yang besar pun dapat berwakaf sekaligus memiliki perlindungan asuransi,” tambah Yoga.

Yoga mengatakan bahwa segala kebaikan yang ada di dalam wakaf tersebut yang menjadi pendorong Asuransi Allianz untuk menyediakan fitur Wakaf pada produk asuransi jiwa unit link syariah Allisya Protection Plus.

“Fitur Wakaf bisa digunakan nasabah untuk menyiapkan nilai wakaf sejak dini. Nilai wakaf yang ada juga bisa digunakan sesuai dengan kebuutuhan. Dengan begitu berwakaf akan lebih ringan dan bisa direncakan sejak awal,” jelas Yoga.

Hadirnya fitur wakaf pada produk Asuransi AlliSya Protection Plus didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Fatwa tersebut menyebutkan wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah dilakukan dengan meniatkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi atau dana investasi, untuk diwakafkan.

Pada manfaat fitur wakaf Allisya Protection Plus, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi terlebih dahulu menyatakan janji yang mengikat (wa’ad mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi paling banyak 45% dari total santunan asuransi dan 30% dari dana investasi.

Dalam pengelolaan wakaf, saat ini Allianz bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu Dompet Dhuafa, Inisiatif Wakaf (I-wakaf), Rumah Wakaf Indonesia, serta Wakaf  Al-Azhar, yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Lembaga pengelola wakaf tersebut memiliki tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berbuat kebaikan kepada orang lain dan mempersiapkan perlindungan diri sendiri serta keluarga dapat memberikan rasa kebahagiaan sekaligus ketenangan. Apalagi jika ditambah dengan mempersiapkan dana wakaf sejak dini, tentunya akan menjadi keberkahan yang berlimpah tanpa putus sampai akhirat kelak. Semua itu dapat diwujudkan dengan Fitur Wakaf pada Polis AlliSya Protection Plus.

Prioritas Pembagian Vaksin COVID-19

Penulis
Rahmat HM
-

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, distribusi vaksin COVID-19 akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar.

Ada lima kelompok prioritas penerima vaksin yang jumlahnya mencapai 102.411.500 orang.

  1. Garda terdepan yang terdiri atas Medis, paramedis contact tracing, pelayan publik termasuk TNI/Polri berjumlah 3.497.737 orang.
  2. Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang.
  3. Tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi berjumlah 4.361.197 orang.
  4. Aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.
  5. Peserta BPJS PBI sebanyak 86.622.867 orang.

Kebutuhan Vaksin

  • 2 Kali lipat jumlah prioritas (102.411.500) = 204.823.000 vaksin
  • 2 kali Kelompok Lain (57.584.500 ) = 115.097.000 vaksin

Sehingga jumlah sasaran vaksinasi covid-19 berjumlah 160.000.000 orang dengan kebutuhan vaksin 320.000.000.

1...4,6184,6194,620...4,867Halaman 4,619 dari 4,867