Beranda blog Halaman 4620

Asrama Haji Indramayu Diminta Bangun Branding Sejak Awal

Penulis
Sopyan
-
Asrama Haji Indramayu Diminta Bangun Branding Sejak Awal

SuaraPemerintah.id – Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Oman Fathurahman, menilai penting untuk membangun branding asrama haji Indramayu sejak awal agar kehadirannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal ini disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja peninjauan pembangunan Asrama Haji Indramayu, Minggu (13/12).

Dari sekian proyek asrama haji yang dilaksanakan Kemenag yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Oman mengaku puas dengan pelaksanaan pembangunan Asrama Haji ini. Menurutnya, prosesnya tepat waktu, meski dilaksanakan selama 4 bulan.

“Saya melihat progres pembangunan asrama haji Indramayu sangat cepat dan baik, sehingga bisa menjadi teladan bagi proyek SBSN lainnya” terang Oman.

Meski masih tahap pembangunan, menurutnya, proses branding sudah harus ada dilakukan sejak awal. Sebab, bila kurang maksimal di awal maka akan tertatih-tatih. Proses branding ini harus mengikuti prinsip bisnis, di mana sejak awal sudah dilakukan promosi tentang apa yang ditawarkan dan lain-lainnya.

“Sehingga, dari proses tersebut, kehadiran Asrama Haji Indramayu akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” ujarnya.

Keberadaan asrama haji di tengah masyarakat harus memberikan rahmat dan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Sehingga, kata Oman, keberadaan asrama tidak dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat.

Keberadaan Asrama Haji ini bisa dijadikan juga sebagai tempat wisata religi. Untuk itu, asrama harus mampu mensimulasikan proses bisnis haji dari sejak tawaf, sa’i, tahalul, dan proses haji lainnya. “Dengan demikian masyarakat dapat merasakan bagaimana melaksanakan ibadah haji,” tandasnya.

Menag Ibaratkan ASN Awak Kapal Besar Bernama NKRI

Penulis
Sopyan
-
Menag Ibaratkan ASN Awak Kapal Besar Bernama NKRI

SuaraPemerintah.id – Menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Bumi Serambi Makkah Aceh, 9-14 Desember 2020, Menag Fachrul Razi mengisi Orasi Ilmiah dan Pembinaan ASN di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Di kampus berjuluk ‘Jantong Hati Masyarakat Aceh’ yang berusia 57 tahun itu, Menag mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) ibarat awak kapal besar yang diberi amanah mulia dengan tangung jawab yang diemban.

Menurut Menag, awak kapal besar ASN itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ibarat kapal yang tengah berlayar maka kapal itu adalah negara dan ASN adalah orang yang terpilih untuk berada di kapal menuju tempat yang diharapkan. Sebagai awak kapal mereka harus memiliki komitmen dan dedikasi yang sangat tinggi agar kapal bisa mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Menag, Senin (14/12)

“Jangan sampai kapal yang bernama NKRI tenggelam dan karam karena prilaku ASN yang tidak baik,” sambungnya.

Menag pun berpesan kepada ASN untuk selalu berpegang teguh pada ideologi Pancasila yang menjadi petunjuk arah pelayaran kapal menuju tempat yang diharapkan.

“Jangan sampai kita diceraiberaikan oleh paham-paham apa pun yang akan merobek NKRI. Jangan ada ASN yang menjadi pengkhianat Pancasila, tidak pantas mereka menjadi ASN bila berkhianat pada Pancasila,” tegas Menag.

Ditambahkan Menag, ASN harus militan dan satu nafas. Tidak boleh terjebak dalam rutinitas, ASN harus kreatif dan inovatif. ASN adalah representasi wajah negara. Jika ASN santun dan berlaku adil, saling menghargai, maka negara akan dianggap baik.

“ASN Kemenag layaknya memakai baju putih. Noda sekecil apa pun pasti akan terlihat. ASN Kemenag jangan sekali kali korupsi. ASN juga adalah bagian dari solusi bukan masalah,” pesan Menag

Hadir dalam pembinaan ASN, Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh H. Warul Walidin dan jajaran, Penasihat DWP Kemenag RI Anni Fachrul Razi, Kakanwil Kemenag Aceh Iqbal, Forkopimda Pemprov Aceh, Stafsus Menag Jul Effendi dan Sesmen Thobib Al Asyar

Pada kesempatan itu, Menag juga meresmikan dan menandatangani Rumah Moderasi Beragama dan Gedung SBSN. Sementara prasasti PAUD UIN Ar Raniry, ditandatangani Penasihat DWP Kemenag RI Anni Fachrul Razi.

Usai orasi ilmiah dan melecut semangat ASN UIN Ar Raniry, Menag meninjau Balai Diklat Keagamaan di Banda Aceh.

Sebelum ke UIN Ar Raniry Banda Aceh, Menag menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk Masjid Al-Munawwarah di Punge Jurong, Meuraxa Kota Banda Aceh.

Beredar Pre-Order Vaksin COVID-19, Bio Farma: Belum Ada Layanan Order Vaksin Bentuk Apapun

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, distribusi vaksin COVID-19 akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar.

Saat ini ramai beredar iklan pre-order vaksin COVID-19 untuk jalur mandiri yang berbayar. Iklan tersebut datang dari sejumlah pelayanan fasilitas kesehatan. Padahal Bio Farma yang bertanggung untuk masalah pendistibusian vaksin, belum membuka sistem layanan order vaksin dalam bentuk apapun.

Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto menjelaskan saat ini pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi COVID-19 baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.

“Bio Farma belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order vaksin Corona untuk vaksinasi COVID-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan,” jelas Bambang (13/12).

Mengenai penyediaan layanan vaksinasi COVID-19, seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, dia memastikan masih dilakukan proses pendaftaran dan verifikasi, untuk jalur mandiri, melalui asosiasi-asosiasi resmi.

“Dan hingga saat ini, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut, dan yang terpenting adalah, pelaksanaan vaksinasinya sendiri, tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM,” sambungnya.

Bambang menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah juga belum menetapkan harga vaksin Corona yang akan digunakan oleh penerima mandiri. Hal itu dilakukan untuk menepis info yang beredar di media sosial mengenai harga vaksinasi COVID-19.

Pemerintah berencana menyelesaikan pasokan vaksin Covid-19 pada Desember 2020 dan mulai melakukan vaksinasi massal pada 2021. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyebut distribusi vaksin corona (covid-19) akan dilakukan dengan mengandalkan digitalisasi.

Telkom bersama Biofarma ditunjuk untuk mendigitalisasi distribusi vaksin Covid-19. Vice President Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan bahwa Telkom juga bertugas mengintegrasikan data dari berbagai sumber terkait vaksin Covid-19, seperti data dari Kementerian dan Lembaga.

“Aplikasi yang sedang dibangun dengan Biofarma ini masih dalam tahap finalisasi dan diupayakan dapat selesai pada saat vaksin siap didistribusikan,” kata Reza

Juru bicara pemerintah sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi menegaskan hal tersebut untuk meredam simpang siur informasi.

“Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan no. 9860/2020 telah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac,” kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).

Kehadiran dan penggunaan vaksin Corona tersebut dalam program vaksinasi di Indonesia, dijelaskan masih dinamis mengikuti proses pengadaan dan izin penggunaannya. Pemerintah pun memastikan belum menetapkan harga dari vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia.

“Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan dan kami himbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi COVID-19. Informasi resmi akan dapat diakses di situs kemkes.go.id, dan covid-19.go.id,” paparnya.

PT INKA (Persero) Ekspor Lokomotif dan Kereta ke Filipina

Penulis
Sopyan
-
PT INKA (Persero) Ekspor Lokomotif dan Kereta ke Filipina

SuaraPemerintah.id – Sabtu, 12 Desember 2020 dilaksanakan peninjauan pengapalan ekspor 3 Lokomotif dan 15 Kereta penumpang PT INKA (Persero) untuk Philippine National Railways (PNR).

Acara ini diselenggarakan di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan sekaligus Komisaris Utama PT INKA (Persero) Bapak Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc., Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero).

Pengiriman 3 Lokomotif dan 15 Kereta Penumpang ini merupakan kelanjutan dari kontrak pengadaan senilai 26 Juta USD atau sekitar 360 Miliar Rupiah yang ditandatangani oleh General Manager Philippine National Railways, Junn B. Magno dengan Direktur Utama PT INKA (Persero), Budi Noviantoro pada tanggal 28 Mei 2018 di Manila.

​​​​​​​Ekspor kali ini merupakan ekspor perdana untuk jenis produk lokomotif produksi anak bangsa, menyusuli sukses ekspor sebelumnya yakni 2 Train Set Diesel Multiple Unit (DMU) senilai 9,7 Juta USD (136 Miliar Rupiah) pada bulan Desember 2019 dan 4 trainset Diesel Multiple Unit (DMU) senilai 21,4 Juta USD (301 Miliar Rupiah) pada bulan Februari 2020.

Ekspor lokomotif ke Filipina ini merupakan implementasi BUMN Go Global yang selama ini telah dilakukan oleh PT INKA (Persero) melalui ekspor produk-produk kereta api keluar negeri juga menjadi bukti keberlangsungan BUMN di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Peringati Hari Ibu, Plt Ketua TP PKK Ajak Kaum Ibu Dukung Pembangunan di Kota Medan

Penulis
Sopyan
-
Peringati Hari Ibu, Plt Ketua TP PKK Ajak Kaum Ibu Dukung Pembangunan di Kota Medan

SuaraPemerintah.id – Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj. Nurul Khairani Akhyar mengajak kaum ibu yang ada di Kota Medan untuk bersama mendukung program-program Pemko Medan dalam membangun kemajuan di Kota Medan.

Ajakan ini disampaikan Plt Ketua TP PKK Kota Medan saat menghadiri peringatan Hari Ibu Tingkat Kota Medan ke-92, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (14/12).

Peringatan hari ibu yang berlangsung sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri oleh pengurus PKK dan Dharma wanita Kota Medan serta organisasi perempuan lainnya yang ada di Kota Medan. Acara ini sendiri diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyi hymne hari ibu serta mengheningkan cipta. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan UUD 1945, pemotongan nasi tumpeng dan diakhiri dengan berdoa bersama.

“Saya ucapkan selamat hari ibu teruntuk ibu-ibu yang ada di Kota Medan. Saya mengajak kita bersama-sama mendukung pembangunan di Kota Medan, dan menunjukkan bahwa kita perempuan mampu berbuat hal yang luar biasa untuk Kota Medan.”ajak Plt Ketua TP PKK Kota Medan.

Disamping itu, Plt Ketua TP PKK Kota Medan tidak lupa mengingatkan kepada kaum ibu agar membangun keluarga yang harmonis sebagai bagian terkecil dari masyarakat.

“Tentunya dalam membangun Kota Medan diawali dengan membangun keluarga kecil yang harmonis, karena itu saya berharap kita semua mampu menjadi bagian terpenting dalam membina keluarga yang harmonis.”harap Plt Ketua TP PKK Kota Medan.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Khairunisa, SE., MM saat membacakan sambutan Plt Wali Kota Medan mengatakan setiap tanggal 22 Desember senantiasa diperingati sebagai hari ibu mengingat begitu besarnya arti seorang ibu sehingga dibuat satu hari yang didedikasikan untuk menghormati seorang ibu.

Namun meskipun demikian bukan berarti sosok ibu hanya dihargai pada tanggal tersebut saja melainkan harus dihargai setiap detik sebab jasa seorang ibu yang telah rela menanggung beban derita mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan bagi seorang anak sosok ibu adalah madrasah pertama yang mengajarkan segala hal kepada buah hatinya.

“Proses ini bahkan telah mulai dilakukan oleh seorang ibu ketika sang anak masih berada dalam kandungan, jadi tidaklah mengherankan jika kita sebagai seorang ibu diajarkan untuk senantiasa membaca ayat suci ataupun mendengarkan alunan musik klasik ketika anak berada didalam kandungan dengan harapan kelak si anak menjadi anak yang saleh dan cerdas.”lanjut Khairunisa.

Lebih lanjut Khiarunisa mengungkapkan, kedudukan seorang ibu dalam rumah tangga diibaratkan sebagai tiang yang menopang seluruh bangunan rumah tersebut. Artinya jika tiang itu kuat maka akan selamatlah isi seluruh rumah. Namun jika tiang itu rapuh, maka akan hancurlah rumah beserta seluruh isinya.

“Artinya begitu vital fungsi seorang ibu sehingga layaklah seorang ibu selalu disayang, dihargai dan dihormati serta selalu menempati posisi istimewa dihati setiap insan.”kata Khairunisa.

Untuk itulah melalui momentum peringatan hari ibu ini, Khairunisa mengajak semua yang hadir untuk mengingat kembali jasa dan pengorbanan yang telah seorang ibu berikan.

“Doakanlah ibu kita agar senantiasa menerima di dunia maupun diakhirat.”ujarnya.

Fotografi Medan Heritage Ekonomi Kreatif Jadi Sarana Promosi Pariwisata Kota Medan

Penulis
Sopyan
-
Fotografi Medan Heritage Ekonomi Kreatif Jadi Sarana Promosi Pariwisata Kota Medan

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemko) Medan berharap hasil – hasil terbaik fotografer dalam lomba Fotografi Medan Heritage Ekonomi Kreatif tahun 2020 dapat menjadi promosi untuk meningkatkan daya tarik potensi pariwisata dan menjadi sarana untuk lebih memperkenalkan pelaku maupun produk ekonomi kreatif Kota Medan kepada seluruh masyarakat sebagai upaya mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Demikian hal ini disampaikan Plt Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si diwakili Asisten Umum Renward Parapat dalam acara Grand Final Lomba Fotografi Medan Heritage Ekonomi Kreatif Virtual tahun 2020 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Medan di Hotel Garuda Plaza, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (14/12). Lomba yang digelar secara virtual ini diikuti 61 Peserta yang dibagi menjadi 2 Kategori yakni Kategori Umum dan Kategori Sertifikat.

Dikatakan Renward Parapat juga menjabat sebagai Plt Asisten Pemerintahan, Pandemi Covid-19 Secara telah memukul dunia Pariwisata di Dunia, sebab banyak industri pariwisata saat ini tertunduk lesu dan menanti keajaiban kembali datang. Padahal menurut Renward, Sebelum merebaknya Pandemi pariwisata tanah air sedang menikmati perkembangan yang luar biasa dengan country branding Indonesia “Wonderful Indonesia” dan menjadi Brand dengan Value yang paling berharga.

“Jika Pariwisata Terus kita promosikan meskipun ditengah Pandemi Covid-19 yang penuh dengan Protokol Kesehatan salah satunya dengan gelaran Lomba Fotografi ini, maka country branding kita akan naik sehingga mampu memperkenalkan lebih Dunia Pariwisata Indonesia khususnya Kota Medan”, kata Asisten Umum.

Menurut Asisten Umum, kompetisi foto Medan heritage dan ekonomi kreatif virtual 2020 ini Merupakan salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan potensi pariwisata di Kota Provinsi Sumut, baik itu Heritage maupun Produk ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Medan. Artinya ajang ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang mempromosikan Wisata di Kota Medan Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Melalui Ajang ini Pemko Medan berharap hasil – hasil terbaik fotografer dapat menjadi promosi untuk meningkatkan daya tarik potensi pariwisata dan sarana untuk lebih memperkenalkan pelaku maupun produk ekonomi kreatif Kota Medan kepada seluruh masyarakat sebagai upaya mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara”, ujar Renward.

Selanjutnya Renward mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba Fotografi Medan Heritage dan Ekonomi Kreatif tahun 2020, dengan harapan ajang ini dapat menjadi wadah dan sarana untuk meningkatkan kemampuan para fotografer guna menghasilkan fotografi yang terbaik.

Acara Grand Final Lomba Fotografi Medan Heritage dan Ekonomi Kreatif kemudian diisi dengan penyerahan Trophy, sertifikat dan uang pembinaan kepada pada Pemenang lomba baik kategori Umum dan Kategori Sertifikat yang diserahkan Asisten Umum didampingi Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono.

Seperti diketahui Objek foto dalam lomba Fotografi Medan Heritage dan Ekonomi Kreatif Virtual adalah situs cagar budaya yang ada di Kota Medan dan aktifitas pelaku ekonomi kreatif khusus sub sektor Kriya, Kuliner dan Fashion.

Awalnya Ingin Duluan, Sekarang Jokowi Ingin Suntik Vaksin Bareng Rakyat, Ini Penjelasan Luhut

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Saat vaksin COVID-19 baru tiba, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya siap lebih dulu melakukan suntik vaksin. Beberapa waktu lalu, Jokowi kembali mengatakan dirinya ingin suntik vaksin bersama rakyat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan. Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Jokowi meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan kepala negara disuntik vaksin pertama kali sebelum masyarakat.

“Ya kalau saya, nanti diputuskan bahwa (yang) pertama disuntik presiden, ya saya siap,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pernah ada yang meragukan vaksin Corona dan menuding vaksinasi akan menyebabkan sakit. Atas hal itu muncul desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) disuntik vaksin Corona duluan.

“Ada yang bilang ini nanti bisa sakit, presidennya dulu disuntik,” jelasnya dalam webinar yang diselenggarakan Shopee, Sabtu (12/12/2020).

Masih di acara yang sama, Luhut mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bersedia disuntikkan vaksin Covid-19 asalkan berbarengan dengan masyarakat yang menerima suntikan tersebut.

“Presiden kemarin bilang, saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat,” kata Luhut.

Luhut meminta agar masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap presiden. Menurut Luhut, Jokowi memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

“Jadi jangan berburuk sangka, jauhkan itu buruk sangka. Pemerintah sekali lagi memberikan yang terbaik kepada rakyatnya,” pungkas Luhut.

Dia lanjut menjelaskan bahwa bisa saja hari ini juga Jokowi disuntik vaksin Corona, tapi dirinya menilai hal itu dapat menimbulkan opini negatif.

“Kalau Presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa, tapi Presiden kan nggak mau nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan,” jelas Luhut.

Luhut juga masih melihat secercah harapan vaksin virus Corona bisa disuntikkan akhir Desember ini.

Pemerintah berencana menyelesaikan pasokan vaksin Covid-19 pada Desember 2020 dan mulai melakukan vaksinasi massal pada 2021. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyebut distribusi vaksin corona (covid-19) akan dilakukan dengan mengandalkan digitalisasi.

Pemerintah sudah menyusun sasaran penerima vaksin covid-19. Ada lima kelompok prioritas yang jumlahnya mencapai 102.411.500 orang.

Kelompok prioritas pertama adalah garda terdepan yang terdiri atas Medis, paramedis contact tracing, pelayan publik termasuk TNI/Polri berjumlah 3.497.737 orang.

Kelompok prioritas kedua yakni masyarakat yang terdiri atas tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang.

Kelompok prioritas ketiga adalah seluruh tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi berjumlah 4.361.197 orang.

Kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Kelompok prioritas terakhir adalah peserta BPJS PBI sebanyak 86.622.867 orang.

Terkait kebutuhan vaksin, jumlahnya dua kali lipat dari jumlah sasaran vaksinasi. Dimana dengan jumlah kelompok prioritas sebanyak 102.411.500 orang maka vaksin yang diperlukan mencapai 204.823.000

Ditambahkan juga ada kelompok lain yang menjadi sasaran vaksinasi meskipun bukan prioritas yakni masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyak 57.584.500 dengan kebutuhan vaksin 115.097.000.

Sehingga jumlah sasaran vaksinasi covid-19 berjumlah 160.000.000 orang dengan kebutuhan vaksin 320.000.000.

Kota Yogyakarta Kembali Raih Penghargaan HAM 2020

Penulis
Sopyan
-
Kota Yogyakarta Kembali Raih Penghargaan HAM

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berhasil meraih penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Kota Yogyakarta sudah mendapatkan penghargaan tersebut sebanyak 8 kali berturut turut.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, mengatakan penghargaan ini diberikan atas upaya dan keberhasilan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan dan pelayanan publik, yang merupakan bagian dari hak-hak dasar warga dan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Ia menjelaskan sejumlah kriteria penilaian ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan penilaian bagi kabupaten/kota sebagai penerima penghargaan peduli HAM.

Di antaranya pada aspek hak hidup berupa angka kematian ibu hamil dan bayi, hak mengembangkan diri berupa angka anak-anak yang berkebutuhan khusus, penyandang buta aksara.

“Namun parameter yang paling penting yakni adanya regulasi berupa peraturan daerah (perda) yang memperhatikan aspek HAM. Sehingga penerapannya di lapangan tidak menimbulkan permasalahan,” katanya.

Selain itu yang juga dinilai adalah aspek hak atas kesejahteraan berupa jumlah keluarga berpenghasilan rendah, rumah tidak layak huni, jumlah pengangguran, balita kurang gizi, serta aspek hak atas rasa aman, dan hak perempuan.

Seusai menerima penghargaan, mewakili Walikota Yogyakarta, Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Sisruadi mengatakan, dirinya sangat bersyukur karena Kota Yogyakarta kembali mendapat penghargaan tersebut atas prestasinya.

“Alhamdulilah kami sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi kinerja Pemkot Yogyakarta karena kembali mendapatkan penghargaan ini,” tuturnya di kantor wilayah Kemenkumham DIY, Senin, (14/12/2020).

Ia menyebutkan penghargaan tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat menerapkan pelayanan publik yang berbasis HAM.

“Penghargaan ini akan semakin memotivasi jajaran Pemkot Yogyakarta untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta,” katanya.

Ia juga mengatakan dengan penghargaan tersebut harapannya bisa memotivasi lagi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dalam hal HAM.

“Predikat Kota Peduli HAM diraih Kota Yogyakarta karena keberhasilan dalam memenuhi hak-hak masyarakat seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas lingkungan berkelanjutan, dan hak atas pekerjaan,” katanya

Pihaknya menambahkan bahwa penghargaan tersebut merupakan hadiah dari Pemerintah Kota Yogyakarta bagi masyarakat sebagai bukti peningkatan kinerja Pemerintah pada segala bidang di Kota Yogya.

“Penghargaan ini kami hadiahkan untuk masyarakat Kota Yogyakarta sebagai bukti bahwa Pemkot Yogyakarta akan selalu meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat terutama pada sektor Hukum dan HAM,” pungkasnya

Sisruadi berharap hasil yang baik ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan demi memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Perkuat Layanan, BPJS Beri Fitur ‘Antrean Online’ di Aplikasi JKN

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kemudahan demi kemudahan selalu dihadirkan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Setelah sebelumnya menghadirkan aplikasi Mobile JKN, kini BPJS Kesehatan melengkapi aplikasi ini dengan fitur antrean online.

Melalui fitur ini peserta JKN-KIS yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Falitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan baik di klinik, Puskesmas dan Dokter Praktik Perorangan (DPP) dapat menggunakannya untuk mengambil antrean secara langsung di telepon genggamnya.

Keunggulan ini diakui Susi Agustini (34), yang merupakan Person in Charge (PIC) untuk pelayanan peserta JKN-KIS di Klinik Al-Lail Medical Care Kabupaten Lahat.

“Sejak di Klinik Al-Lail diimplementasikannya antrean online banyak sekali manfaat atau keuntungan didapatkan klinik. Selain dari tidak memerlukan biaya tambahan untuk pengadaan program, klinik juga diuntungkan dengan kemudahan dalam pendaftaran pasien yang langsung terkoneksi ke pendaftaran di aplikasi P-Care,” ujar Susi saat ditemui di sela kesibukannya melayani peserta JKN-KIS, Selasa (02/12).

Susi juga menambahkan jika dibandingkan dengan sebelumnya seperti pada saat menggunakan antrean manual, sering terjadi kecemburuan atau kecurigaan dari pasien terkait nomor urut antrean.

Namun semenjak Klinik Al-Lail Medical Care memasang antrean online yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tersebut hal ini tidak dijumpainya lagi.

“Dengan tampilan yang jelas dan dilengkapi dengan audio untuk memanggil pasien sangat membantu,terutama pasien yang terkendala baik pendengaran maupun penglihatan. Transparansi dalam hal nomor urut pasien yang mendaftar pun juga menjadi nilai tambah dalam membantu komunikasi dengan pasien yang berkunjung dan mengantre untuk berobat di klinik,” terang Susi.

Lebih lanjut, selain bisa untuk mengambil antrean, peserta JKN-KIS yang hendak berobat juga dapat memantau antrean yang sudah dipanggil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dengan nomor antrean yang dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN maka peserta JKN-KIS yang hendak berobat bisa datang ketika nomor antreannya sudah mendekati untuk dipanggil dan mendapatkan pelayanan saja.

Di samping itu, dengan menggunakan sistem seperti ini, peserta JKN-KIS dapat menghemat waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Di akhir perbincangan, Susi mengharapkan ke depannya fitur antrean online dapat dimanfaatkan oleh semua pasien dan dikembangkan lebih lanjut oleh BPJS Kesehatan.

Ijin Edar Vaksin Keluar Akhir Januari, Jubir Menkes: Distribusi Vaksin Butuh 3 Minggu

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Meski vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia tapi, pemerintah belum bisa mendistribusikan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa distribusi vaksin akan bisa dilakukan setelah ada ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa kehalalannya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Masih menunggu langkah-langkah kaidah-kaidah scientific, data-data science yang diperlukan untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization dari BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]. Jadi, meskipun vaksin sudah datang kita masih menunggu tahapan-tahapan di BPOM,” kata Presiden Jokowi.

Hal serupa juga dikatakan oleh anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA(K)., Msi. “Tujuannya adalah untuk menurunkan kematian dan kesakitan masyarakat. Tetapi harus diawasi oleh BPOM,” ucapnya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi belum bisa memastikan kapan tepatnya vaksinasi vaksin corona akan dilakukan. Kepastian program vaksinasi masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa kehalalannya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kepala BPOM mengestimasi mungkin sekitar akhir Januari dan ini sangat tergantung dengan hasil dari uji klinis, jadi kalau hasil cepat ya mungkin kita bisa cepat,” kata Nadia saat diskusi virtual pada Sabtu (12/12).

Namun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyiapkan kebutuhan pelaksanaan vaksinasi secara paralel. Secara hitungan, Nadia menyebut, proses distribusi vaksin akan berlangsung dua minggu hingga tiga minggu usai dikeluarkannya Emergency Used Authoryzation (EUA).

“Vaksin masih disimpan di Bio Farma, itu kan perlu distribusi dari provinsi ke kabupaten/kota. Estimasi kita mungkin 2 minggu sampai 3 minggulah,” imbuhnya.

Vaksinasi pertama akan diprioritaskan pada petugas medis, tenaga kesehatan, serta mereka yang bekerja di pelayanan publik dan berisiko terpapar seperti TNI, Polisi, pemadam kebakaran, dan lainnya.

Nadia menambahkan, kedatangan 1,2 juta vaksin corona dari China akan difokuskan bagi mereka yang berada di garda depan. Pelaksanaan vaksinasi juga akan difokuskan pada wilayah Jawa-Bali. Hal tersebut berkaca dari tujuh provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi berada di Jawa dan Bali.

Pengamat vaksin yang juga mantan Direktur Bio Farma Djoharsyah menyebut, nantinya akan ada tim yang bertugas dalam tahap pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

“Jadi tim ini adalah independen, bukan dari Kemenkes nggak boleh ada Bio Farma, kebanyakan para pakar jadi mereka bisa menilai itu secara independen,” jelas Djoharsyah.

Pemerintah berencana menyelesaikan pasokan vaksin Covid-19 pada Desember 2020 dan mulai melakukan vaksinasi massal pada 2021. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyebut distribusi vaksin corona (covid-19) akan dilakukan dengan mengandalkan digitalisasi.

1...4,6194,6204,621...4,867Halaman 4,620 dari 4,867