Beranda blog Halaman 4621

Menko Polhukam : Pilkada Sukses, Belum Ada Klaster Pilkada 2020

Penulis
wicaksono
-
Menko Polhukam : Pilkada Sukses, Belum Ada Klaster Pilkada 2020

SuaraPemerintah.id – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) berjalan sukses. Sejauh ini, kata Mahfud, belum ada laporan adanya klaster Corona dari Pilkada 2020.

“Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah COVID masih ada? Masih. Tetapi itu sama saja yang di luar pilkada atau tidak, bahkan yang lebih banyak yang tidak ada pilkada yang penduduknya lebih banyak yang harus lalu lintasnya lebih banyak kasus pilkada,” ujar Mahfud setelah menghadiri Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Purosani, Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember. Sebelum pilkada digelar, Mahfud menjelaskan, pemerintah mendapat masukan yang menyebutkan 3,2 juta orang bisa tertular Corona jika pilkada tidak ditunda.

“Sehingga pilkada ternyata sampai hari ini, bayangan yang menakutkan 3,2 juta orang itu per hari ini, per hari ini, yang terinfeksi di seluruh Indonesia, yang mencakup ada pilkada atau tidak 617.830 orang. Yang kalau diproyeksi ke Januari, misalnya, 15 hari lagi, kalau rata-rata sehari 7.000, sekarang rata-rata per hari sudah 5.000 sekian, itu baru kira-kira akan 800 ribu. Tidak akan sampai 3,2 juta yang mengerikan,” ujar Mahfud.

Pemerintah, kata Menko Polhukam, menerima masukan soal pemodelan tersebut. Tetapi pemerintah tetap menggelar Pilkada 2020 sesuai dengan protokol kesehatan.

“Ada yang menghitung melalui pemodelan matematis di kampus tentang berkembangnya suatu kelompok, kapan menular, sekian hari berapa, ada yang hitung ada penularan sampai akhir Pilkada ini 3,2 juta orang akan tertular, terinfeksi oleh Corona kalau Pilkada tidak ditunda,” katanya.

Ia mengatakan ada kenaikan tingkat partisipasi Pilkada 2020 jika dibanding dari Pilkada 2015.

“Tingkat partisipasi, alhamdulillah, partisipasi kita Pilkada 2015 adalah 69,02 persen. Dikatakan, kalau ada pilkada ini turun menjadi 50, sekarang naik menjadi 75,83 persen,” ujarnya.

Angka ini, kata Mahfud, bahkan lebih tinggi dari tingkat partisipasi Pemilu AS tahun 2016. Ia menjelaskan pada 2016 silam Pemilu AS mencatat angka 69 persen, sementara Indonesia 75,83 persen yakni ada kenaikan 7 persen.

“Tahapan masih terus berlangsung. Kami sepakat supaya KPU, Bawaslu, Forkopimda, terus bekerja sampai penghitungan selesai, bahkan sampai perlu nanti kalau ada yang mau ke MK, dipersilakan ke MK,” ujar Mahfud.

Ke depannya, Mahfud berpesan kepada penyelenggara untuk bekerja keras sampai penghitungan selesai. Ia juga mempersilakan apabila ada yang ingin mengajukan gugatan Pilkada ke MK.

Masyarakat Bisa Pesan Vaksin Lewat Aplikasi, Berikut Teknologi Digital yang Disiapkan Telkom dan Biofarma

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id –  Pendistribusian vaksin akan dilakukan menggunakan teknologi digital. Masyarakat bisa memesan vaksin melalui aplikasi. Telkom bersama Biofarma ditunjuk untuk menyiapkan infrastruktur tekonogi guna mendigitalisasi distribusi vaksin Covid-19.

Vice President Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan bahwa Telkom juga bertugas mengintegrasikan data dari berbagai sumber terkait vaksin Covid-19, seperti data dari Kementerian dan Lembaga.

“Aplikasi yang sedang dibangun dengan Biofarma ini masih dalam tahap finalisasi dan diupayakan dapat selesai pada saat vaksin siap didistribusikan,” kata Reza.

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Udin Al Ayubi menyatakan bahwa pemerintah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Masyarakat bisa membeli vaksin melalui aplikasi, situs internet, hingga datang ke lokasi.

“Untuk Bio Farma sendiri, Infrastruktur digital yang sedang disiapkan meliputi pembuatan aplikasi yang dapat mengetahui keaslian produk vaksin Covid-19, implementasi sistem distribusi vaksin secara real time,” ungkap Ayub.

Reza menambahkan bahwa teknologi big data ini digunakan dalam pengembangan aplikasi yang digunakan vaksinasi mandiri secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran, pre-order hingga proses vaksin selesai.

“Telkom mendukung pemerintah terkait pemanfaatan teknologi informasi dan big data untuk memudahkan proses vaksinasi, khususnya terkait integrasi data kependudukan sehingga proses vaksinasi baik yang vaksin pemerintah maupun vaksin mandiri dapat berjalan dengan baik,” tutur Reza.

Berikutnya adalah, sistem yang dapat menghitung secara tepat, jumlah vaksin yang dibutuhkan dari suatu tempat layanan vaksinasi, sehingga produk vaksin Covid-19 lebih merata.

Sedangkan infrastruktur yang terakhir adalah aplikasi yang dapat mengintegrasikan hasil vaksinasi dengan kebutuhan lainnya.

Sedangkan dari Biofarma, Ayub menjelaskan, setidaknya ada empat tahap dalam membangun infrastruktur digital yang sedang dipersiapkan, yaitu:

  1. Barcode kemasan vaksin

Pemasangan teknologi track and trace berupa 2D barcode pada kemasan vaksin Covid-19 yang dilakukan pada proses pengemasan produk. Pemasangan teknologi track and trace, dalam bentuk barcode yang dapat dipindai, yang dipasang pada kemasan primer (vial), sekunder (dus kemasan) maupun tersier hingga truk pengantar.

Pemasangan track and trace pada produk vaksin Covid-19, berfungsi untuk mencegah pemalsuan produk, dan ketika dilakukan scaning (pemindaian), akan terlihat detail tanggal kedaluwarsa, nomor batch, dan nomor serial produk tersebut.

  1. Pelacakan posisi vaksin

Proses digital ini berlanjut ke proses distribusi, yang harus menjaga suhu vaksin antara 2-8 derajat celcius dari mulai distribusi Bio Farma, hingga ke Dinas Kesehatan Provinsi atau distribitor, di mana dalam proses distribusi vaksin Covd-19, harus memenuhi aspek Good Distribution Practices (GDP), dengan memperhatikan sistem rantai dingin atau cold chain system, untuk menjamin kualitas vaksin tetap terjaga dan tetap.

Ayub mengatakan, dengan solusi digital yang digunakan dalam proses ini, bisa mengetahui secara real time, posisi pada saat pengantaran sistem melalui teknologi Global Positioning System (GPS), dan Freeze Tag untuk pemantauan suhu selama perjalanan dari mulai Bio Farma hingga ke klinik yang terhubung ke command center yang berada di Bio Farma secara real time.

  1. Aplikasi pemesanan vaksin untuk warga

Dari sisi konsumen, bisa melakukan pre-order untuk mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi, website ataupun datang langsung ke klinik-klinik yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Pre-order ini juga dapat berfungsi untuk menghindari penimbunan vaksin Covid-19, sehingga Bio Farma akan mengetahui jumlah permintaan yang sebenarnya untuk vaksin Covid-19 dari suatu wilayah.

  1. Sertifikat vaksin digital

Tahap terakhir dalam solusi digital yang ditawarkan oleh Bio Farma adalah pelaporan yang mungkin bisa terintegrasi dengan sistem yang lain. Misalkan seseorang sudah divaksin Covid-19, maka dia akan mendapatkan suatu pelaporan atau sertifikat digital, yang mungkin bisa digunakan pada saat dia bepergian dengan menggunakan kereta atau pesawat.

Pemerintah Bakal Tambah Insentif Sektor Properti di 2021

Penulis
wicaksono
-
Pemerintah Bakal Tambah Insentif Sektor Properti di 2021

SuaraPemerintah.id – Di 2021 mendatang, sektor properti/perumahan menjadi sektor yang dharapkan Pemerintah untuk pulih dan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk memacu sektor tersebut diperlukan dukungan seluruh stakeholders tidak hanya Pemerintah, namun juga Jasa Keuangan dan Perbankan, Pengembang dan juga sektor pendukung lain yang menjadi ekosistem di sektor ini.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto menyampaikan dalam paparannya pada saat HUT KPR-BTN ke-44 pekan lalu di Jakarta,  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan dapat mencapai 5 persen. Angka itu jauh membaik dibandingkan tahun 2020 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -1,7 persen hingga -0,6 persen.

Andin menilai sektor properti/perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah juga meyakini sektor tersebut sangat strategis, sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),

“Karena sektor properti sangat strategis, melekat di berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi sosial, keuangan dan juga fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi backlog perumahan nasional, jadi akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Andin, Senin (14/12/2020).

Andin menilai dibutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah untuk MBR. Sebab, angka backlog kepemilikan rumah sebesar 11,4 juta orang. Sementara backlog keterhuniaan adalah sebesar 7,6 juta orang.

Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah aspek diantaranya mendorong supply side dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan menurut Andin sudah memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.

Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya. Pada tahun 2020, dana bergulir FLPP Rp 9 triliun,  SBUM Rp 600 miliar dan  SSB Rp 3,87 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF Rp 1,75 triliun, PEN Perumahan Rp 1,3 triliun dan DAKF Rp1,42 triliun.

“Pada tahun 2021, alokasi tersebut bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp 16,62 triliun, SBUM menjadi Rp 630 miliar dan SSB menjadi Rp 5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp1 triliun,” kata Andin.

Dengan dukungan Pemerintah tersebut, Andin optimistis para pelaku sektor properti/perumahan dapat diakselerasi dengan baik.  Perbankan khususnya dapat memaksimalkan perannya menjadi penyalur dana pemerintah baik  anggaran subsidi maupun Dana PEN yang sudah dialirkan sejak Juni lalu.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury pada kesempatan yang sama menyambut baik dukungan Pemerintah dalam mendorong sektor properti/perumahan tersebut. Berkat dukungan Pemerintah, pada saat pandemi sekali pun, sektor properti terbukti dapat tumbuh positif.

“Tidak semua sektor terpengaruh pandemi, salah satu sektor yang memiliki kinerja yang cukup baik adalah sektor real estate, di triwulan III pertumbuhannya mencapai 2 persen,“ jelas Pahala.

Di tengah pandemi, dukungan pemerintah dioptimalkan dengan baik oleh Bank BTN, misalnya penyaluran Dana PEN, dan dana subsidi perumahan.

“Pemerintah menempatkan dana di Bank BTN sebesar Rp 10 triliun. Hal itu guna mendorong sektor perbankan khususnya sektor perumahan. Hingga November 2020, Bank BTN telah berhasil merealisasikan Rp 25,6 triliun, hampir mencapai target yang sebesar Rp 30 triliun yang sebagian besar mengalir ke KPR,” kata Pahala.

Kedepannya, Pahala menegaskan tetap dibutuhkan dukungan di sektor perumahan. Tidak hanya di sisi demand, tapi juga sisi supply.

“Sektor supply pun tetap butuh bantuan, misalnya kredit subsidi untuk kredit konstruksi, kalau selama ini  subsidi diberikan untuk demand atau konsumen saja, mungkin dapat dipertimbangkan untuk pengembang  untuk diberikan susbidi,” kata Pahala.

Sementara itu, Bank BTN ke depan juga terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya, melakukan inovasi produk KPR dan terus mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan akses sektor perumahan melalui  portal www.btnproperti.co.id.

“Dengan pengembangan dan perbaikan portal tersebut, kami harapkan aksesibilitas terhadap perumahan dapat lebih baik,” kata Pahala.

Pahala sangat optimis stimulus yang diberikan Pemerintah untuk tahun 2021 bakal dapat mengakselerasi sektor properti lebih cepat lagi karena perekonomian diprediksi membaik. Seperti diketahui, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi, berpengaruh terhadap 174 sektor domestic, padat karya, padat modal dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Sektor properti memiliki peluang dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional tersebut dikarenakan memiliki kontribusi yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai PDB,” kata Pahala.

Distribusi Vaksin Secara Digital, Telkom-Biofarma Siapkan Aplikasi

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berencana menyelesaikan pasokan vaksin Covid-19 pada Desember 2020 dan mulai melakukan vaksinasi massal pada 2021. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menyebut distribusi vaksin corona (covid-19) akan dilakukan dengan mengandalkan digitalisasi.

Telkom bersama Biofarma ditunjuk untuk mendigitalisasi distribusi vaksin Covid-19. Vice President Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan bahwa Telkom juga bertugas mengintegrasikan data dari berbagai sumber terkait vaksin Covid-19, seperti data dari Kementerian dan Lembaga.

“Aplikasi yang sedang dibangun dengan Biofarma ini masih dalam tahap finalisasi dan diupayakan dapat selesai pada saat vaksin siap didistribusikan,” kata Reza.

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Udin Al Ayubi menjelaskan integrasi data untuk layanan ini nantinya akan terintegrasi juga dengan anggota holding BUMN Farmasi lainnya, seperti Kimia Farma Trade and Distribution, Kimia Farma Klinik, yang merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma, Tbk dan Indofarma Global Medika (IGM) anak perusahaan PT Indofarma, Tbk, hingga ke pelayanan vaksinasi seperti imunicare miliki Bio Farma, maupun rumah sakit, klinik, dan unit pelayanan kesehatan lainnya.

Ayub menyatakan pemerintah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Masyarakat bisa membeli vaksin melalui aplikasi, situs internet, hingga datang ke lokasi.

“Untuk Bio Farma sendiri, Infrastruktur digital yang sedang disiapkan meliputi pembuatan aplikasi yang dapat mengetahui keaslian produk vaksin Covid-19, implementasi sistem distribusi vaksin secara real time,” ungkap Ayub.

Reza menambahkan bahwa teknologi big data ini digunakan dalam pengembangan aplikasi yang digunakan vaksinasi mandiri secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran, pre-order hingga proses vaksin selesai.

“Telkom mendukung pemerintah terkait pemanfaatan teknologi informasi dan big data untuk memudahkan proses vaksinasi, khususnya terkait integrasi data kependudukan sehingga proses vaksinasi baik yang vaksin pemerintah maupun vaksin mandiri dapat berjalan dengan baik,” tutur Reza.

Berikutnya adalah, sistem yang dapat menghitung secara tepat, jumlah vaksin yang dibutuhkan dari suatu tempat layanan vaksinasi, sehingga produk vaksin Covid-19 lebih merata.

Sedangkan infrastruktur yang terakhir adalah aplikasi yang dapat mengintegrasikan hasil vaksinasi dengan kebutuhan lainnya.

Indonesia berencana menyiapkan vaksin corona untuk 67 persen dari 160 juta populasi berusia 18-59 tahun atau 107.206.544 orang.

Program Banpres Sukses, Serapan UMKM Capai 91%

Penulis
wicaksono
-
Program Banpres Sukses, Serapan UMKM Capai 91%

SuaraPemerintah.id – Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sebagai salah satu dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan sukses. Tercatat Banpres telah terserap sebesar Rp26,48 triliun atau 91,94 persen dari pagu anggaran Rp28,82 triliun per 2 Desember 2020.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak Banpres ini, yakni Jawa Timur sebanyak 1.534.287 pelaku usaha mikro, Jawa Tengah 1.530.021 usaha mikro, dan Jawa Barat 1.223.010 pelaku usaha mikro.

”Bantuan berupa dana hibah Rp2,4 juta bagi pelaku usaha mikro kecil memberikan kontribusi besar penyerapan secara keseluruhan pada enam program di klaster UMKM, yaitu sebanyak Rp101,07 Trilun, atau 87,26% dari pagu anggaran Rp 115,83 Triliun,” ujar Budi mengutip laman resmi Satgas Covid-19, Jumat (11/12).

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bantuan ini telah mendorong para pelaku usaha mikro kecil untuk bertahan dan beradaptasi di masa pandemi, sejalan dengan upaya menggerakkan pemulihan ekonomi Indonesia.

Budi melanjutkan, pemerintah melalui Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Kementerian Koperasi dan UKM, terus mendorong realisasi penyerapan anggaran program banpres produktif.

“Kami merencanakan program ini dapat diteruskan dan diperluas cakupannya pada tahun depan,” ujarnya,

Sejak awal diluncurkan pada 24 Agustus 2020, Banpres Produktif Usaha Mikro ini sudah diberikan kepada 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha yang menerima bantuan ini di tahun 2020.

Sementara, pagu program PEN pada kluster kementerian/lembaga sebesar Rp70,67 triliun telah direalisasikan Rp36,47 triliun atau 51,61 persen.Secara kumulatif, per 2 Desember 2020, dari anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun, telah terealisasi Rp 440,03 triliun atau 63,1 persen.

Adapun perincian penyerapan di setiap sektor meliputi, sektor perlindungan sosial telah mencapai 91,91 persen atau Rp212,01 triliun dari pagu sebesar Rp230,66 triliun.

Perhatian pemerintah untuk mendorong dan melindungi sektor usaha melalui insentif usaha dengan pagu Rp120,6 triliun juga telah terealisasi Rp46,82 triliun atau 38,82 persen.

Sementara, pembiayaan Korporasi yang memiliki alokasi anggaran Rp62,22 triliun sudah disalurkan Rp2 triliun, atau 3,22 persen yang digunakan untuk program penjamin kredit korporasi.

Terakhir, yakni sektor kesehatan telah melakukan penyerapan Rp41,66 triliun atau 42,83 persen dari alokasi anggaran Rp97,26 triliun.

Termasuk ke dalam alokasi sektor Kesehatan antara lain, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium di seluruh daerah.

Selain itu  untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga kesehatan, anggaran untuk gugus tugas Covid-19, dan insentif bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat serta produk kesehatan.

Menko Maritim Ajak Generasi Milenial Terapkan Budaya Bahari

Penulis
Sopyan
-
Menko Maritim Ajak Generasi Milenial Terapkan Budaya Bahari

SuaraPemerintah.id – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi unggulan dan dikaruniai kekayaan sumberdaya alam kelautan yang berlimpah.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengajak generasi milenial untuk menerapkan Budaya Bahari dalam era digital sekarang ini.

“Sumberdaya alam hayati maupun nonhayati dan jasa kelautan belum tergarap secara optimal. Oleh sebab itu di era digital ini, dengan memanfaatkan semangat Hari Nusantara, perlu diimplementasikan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya secara terintegrasi. Penguatan budaya bangsa melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya bagi generasi milineal sebagai implementasi Deklarasi Djuanda,” ujarnya dalam sambutan secara virtual dalam Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-63 2020 dari Jakarta, Minggu (13/12/2020).

Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi, Deklarasi Juanda merupakan konsepsi wawasan nusantara. Deklarasi itu, mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kepulauan.

“Konsep-konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi negara kepulauan. Dengan tanpa meneteskan darah dan sebutir peluru, luas daerah Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi,” ujarnya.

Sejarah Nusantara diawali sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayahnya. Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar 2.027.087 km2 dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.

“Keadaan ini mengakibatkan Indonesia akan mudah terpecah-belah, sementara UUD 1945 pada saat itu, tidak membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia,” ucap Menko Luhut.

Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara. Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 km2 setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai. Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia, dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

“Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi rezim negara kepulauan (Archipelagic Nation Concept),” lanjut Menko Luhut.

Wawasan Nusantara pada akhirnya pun diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara pun disahkan menjadi hari perayaan nasional sejak diterbitkannya Keputusan RI Nomor 126 tahun 2001 yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Guna mengarusutamakan ekonomi maritim sebagai penggerak ekonomi nasional, Menko Luhut menyatakan hal itu bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi secara meluas dan terintegrasi untuk peningkatan ekonomi maritim Indonesia.

“Khusus generasi muda, saya ingin anak-anakku sekalian harus mengenang atau juga menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Insinyur Juanda. Tanpa beliau Indonesia tidak seperti saat ini. Mari kita jadikan momentum untuk mempertebal semangat kebersamaan persatuan dan menjaga kesatuan negara kita,” ungkapnya

Menko Kemaritiman dan Investasi mengajak generasi milenial untuk menjaga budaya maritim di era digital. “Mari kita jaga Budaya Bahari melalui penguatan ekonomi maritim. Dan pada era digital ini dan saya sekali lagi juga di tangan kalian NKRI ini ke depan NKRI harus kita hormati dan harus tetap dijalankan seperti pesan dari the founding father Indonesia. Selamat memperingati hari Nusantara ke 63 tahun 2020!” pungkasnya.

Peringatan tahun ini menjadi berbeda. Apabila biasanya peringatan Hari Nusantara dilakukan secara bergilir di daerah-daerah yang memiliki potensi maritim dan bahari, tahun ini hanya dilakukan secara terbatas, tanpa atraksi budaya bahari, olahraga bahari, pemberdayaan ekonomi pesisir, maupun edukasi kemaritiman.

Lanjutkan

Mahfud MD Ajak Masyarakat Gelorakan Budaya Bahari di Hari Nusantara

Penulis
Sopyan
-
Mahfud MD Ajak Masyarakat Gelorakan Budaya Bahari di Hari Nusantara

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengajak seluruh masyarakat di momentum Hari Nusantara ini untuk menggelorakan Budaya Bahari. Selain itu juga memelihara laut Indonesia sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu bangsa.

“Mari kita semua menggelorakan Budaya Bahari. Mari kita semua mengoptimalkan perairan laut kita sebagai penyatu ekonomi. Mari kita pelihara laut sehingga anak-cucu kita juga dapat menikmati dan memanfaatkannya secara lestari,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Puncak Peringatan Hari Nusantara tahun 2020 di Yogyakarta, Minggu (13/12/2020).

Menko Polhukam mengatakan pada peringatan ini sekali lagi meneguhkan tekad bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tidak terpisahkan, kendati secara geografis Indonesia terdiri atas 17.499 pulau. Ditegaskan bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan, akan tetapi adalah satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

“Laut bagi kita bukanlah pemisah wilayah. Perairan antar-pulau justru menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri berbagai suku yang mendiami 17.499 pulau-pulau besar dan kecil di Nusantara,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Saat ini, dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia ke-empat dimana teknologi tengah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan baik di bidang politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk di dalamnya untuk menggerakkan perekonomian.

Untuk itu, tema utamanya adalah bagaimana rakyat Indonesia lebih memaksimalkan budaya bahari untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Salah satu kuncinya adalah melalui perbaikan transportasi antar pulau melalui pembangunan jaringan angkutan laut yang handal. Konektivitas antar-pulau yang baik adalah kunci penting bagi perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sehingga menghasilkan kemajuan ekonomi yang terintegrasi.

“Dengan ekonomi yang lebih terintegrasi, Indonesia akan jauh lebih kuat menghadapi krisis, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 yang masih harus kita lawan bersama-sama,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk semakin peduli terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di kawasan pesisir, terutama di pulau-pulau kecil yang menjadi beranda terdepan wilayah Indonesia. Dikatakan, kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan aparat yang berwenang, serta dunia usaha harus terus berjalan baik untuk menjaga keutuhan wilayah dan keamanan perbatasan.

“Kuncinya adalah kita bersama-sama perlu memberikan perhatian yang lebih besar dan dengan koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Sekali lagi, ini tugas kita bersama-sama,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam Suasana Natal dan Tahun Baru, Menkeu Ajak Pegawai Tingkatkan Kesiapan Dalam Menyikapi Tantangan Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Dalam Suasana Natal dan Tahun Baru, Menkeu Ajak Pegawai Tingkatkan Kesiapan Dalam Menyikapi Tantangan Covid-19

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ada dua perbedaan sifat manusia dalam merespon suatu cobaan seperti situasi dan tantangan masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ada yang berkeluh-kesah dan menyalahkan termasuk bahkan menyalahkan Sang Pencipta seolah-olah cobaan ini adalah sesuatu ketidakadilan yang menimpa hidupnya atau manusia yang bersikap bahwa sebuah cobaan adalah upaya sang pencipta untuk makin mendekatkan diri kita kepada-Nya.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Perayaan Natal Keluarga Besar Umat Kristiani Kementerian Keuangan Tahun 2020 melalui video conference pada Sabtu (13/12).

“Saya rasa perayaan Natal 2020 saat ini memberikan pesan, bahwa kita semua sebagai makhluk umat manusia dalam menghadapi cobaan justru kita memilih sebagai suatu pilihan bahwa kita akan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta,” ujar Menkeu.

Pandemi Covid-19 adalah suatu cobaan yang akan menggambarkan siapa yang akan menjadi pemenang melalui cara menyikapi sebuah musibah. Tantangan di Kementerian Keuangan juga akan semakin meningkat, mengingat tahun 2020 adalah tahun pertama Covid-19. Sementara, tahun 2021 yang akan segera disongsong juga masih akan menghadapi persoalan yang luar biasa kompleks.

“Oleh karena itu, saya betul-betul mengajak seluruh umat Kristiani dalam merayakan Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021, untuk bersama-sama meningkatkan kesiapan kita untuk tetap fokus dalam memerangi Covid dan dampak sosial ekonominya. Saya tentu juga berharap bahwa kita semuanya untuk terus berikhtiar merumuskan langkah-langkah untuk memulihkan masyarakat dan ekonomi yang terkena dampak luar biasa akibat Covid,” harap Menkeu.

Menkeu mengajak para jajaran di Kementerian Keuangan dalam melakukan perayaan Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021 untuk menggunakan waktu kebersamaan untuk saling memberikan semangat, saling peduli, saling mendukung agar mampu menjalankan tugas yang luar biasa ini. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah ujian kemanusiaan, ujian zaman dan sekaligus merupakan ujian bagi kita sebagai umat manusia.

“Ujian ini justru akan diharapkan memunculkan sifat prikemanusiaan kita yang terbaik yaitu kepedulian, kesamaan kita untuk terus menjalankan tugas pelayanan pengorbanan dan keinginan kita untuk terus peduli satu sama lain yang sama dengan nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila kita. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan, kedamaian dan kekuatan dalam menjalankan tugas negara,” pungkas Menkeu.

Wamenag Minta ASN Kemenag Aktif Memasyarakatkan Pesan-pesan Keagamaan

Penulis
Sopyan
-
Wamenag Minta ASN Kemenag Aktif Memasyarakatkan Pesan-Pesan Keagamaan

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi berpesan agar ASN Kemenag aktif memasyarakatkan pesan-pesan keagamaan.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat memberikan pemibanaan kepada ASN Kanwil Kemenag Maluku Utara, sekaligus meresmikan Gedung Workshop MAN Tidore di Tidore, Sabtu (12/12).

“Kita semua menyadari betapa pentingnya nilai-nilai agama terhadap nafas kehidupan berbangsa dan bernegara, dan saudara-saudara diberi kepercayaan untuk ikut menyampaikan pesan-pesan keagamaan agar terus menjadi panduan yang menjiwai bagi pembangunan bangsa ini,” kata Wamenag.

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sesuai kesepakatan bersama, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keduanya tidak lepas dari spirit nilai-nilai agama yang telah lama diyakini dan dipraktikkan masyarakat Indonesia yang religius.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama dan segala perangkatnya berperan penting untuk terus mendukung, mendorong, dan memasyarakatkan pesan-pesan agama. Sehingga, agama tetap menjadi ruh bagi sikap dan perilaku kehidupan setiap warganya.

Pesan agama seperti apa? Wamenag mengatakan bahwa itu adalah pesan agama yang mampu menjadikan setiap individu memiliki kesalehan personal dan kemanfaatan sosial bagi lingkungannya dengan penuh kasih sayang, toleransi (tepo seliro), penghormatan terhadap hak-hak sesama, persaudaraan, dan lain-lain.

“Setiap agama sudah dipastikan memiliki panduan-panduan prinsip yang mengajarkan tentang bagaimana setiap kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, meskipun senyatanya penuh dengan perbedaan, baik keyakinan, tingkat sosial ekonomi, termasuk pilihan-pilihan politik,” papar Wamenag.

“Kita harus bisa menjadi cermin atau teladan yang baik (uswatun hasanah) bagi lingkungan masing-masing, mampu menunjukkan sikap dan perilaku terpuji, sehingga misi utama kita yang menjadikan Kementerian Agama ikhlas beramal benar-benar terwujud,” tambahnya.

Tugas besar ASN Kemenag lainnya menurut Wamenag adalah memasarkan pola keberagamaan yang moderat (wasathiyah) kepada dunia internasional, agar Indonesia menjadi referensi bagi negara lain.

Oleh karenanya, nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kebangsaan seharusnya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya saling melengkapi dan saling membangun kepercayaan dengan tujuan kedamaian dan kesejahteraan bagi warga atau pemeluknya.

“Saya mengajak seluruh ASN Kemenag, agar kembali kepada konsesus kebangsaan, yaitu Pancasila,” kata Wamenag.

Hadir, Kakanwil Kemenag Maluku Utara Sarbin Sahe, Walikota Tidore H. Ali Ibrahim, Forkopimda dan para ASN Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara.

Kemenag Perkuat Moderasi Beragama, Ini Indikator Keberagamaannya

Penulis
Sopyan
-
Kemenag Perkuat Moderasi Beragama, Ini Indikator Keberagamaannya

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama terus mengintensifkan penguatan moderasi beragama. Hal ini antara lain dilakukan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melatih dosen sebagai agen dalam Workshop Moderasi Beragama.

Hadir sebagai salah satu narasumber, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menjelaskan indikator keberagamaan yang moderat. Menurutnya, ada empat indikator, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

“Komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya,” terang Alissa menjelaskan ciri yang pertama di Yogyakarta, Sabtu (12/12).

Tentang toleransi, Alissa menjelaskan bahwa itu adalah menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat. “Anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan,” tuturnya.

Orang yang moderat, lanjut Alissa, juga mau menerima tradisi. Dia ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Sahiron Syamsuddin menyoroti pentingnya toleransi dalam berbangsa dan bernegara. “Kita harus menghindari klaim kebenaran keagamaan eksklusif (exclusivist religious truth claim), klaim bahwa kebenaran dan keselamatan hanya pada dirinya dan kelompoknya saja,” terangnya.

Menghindari sikap semacam ini, menurutnya, didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah: 111-113 yang menjelaskan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw sekolompok Yahudi dan Nasrani bertikai di hadapan beliau dan masing-masing meyakini kebenaran dan keselamatan eskatologis hanya pada diri mereka.

Pertikaian ini lalu dilerai oleh Nabi dengan mengemukakan wahyu Allah tersebut, yang intinya adalah: (1) exclusivist truth claim ini tidak didasarkan pada kitab suci mereka masing-masing, dan (2) yang akan selamat adalah man aslama wajhah? lill?hi wa-huwa mu?sin (semua orang yang tunduk kepada Allah dengan cara tidak menyekutukannya dengan yang lain dan berbuat baik).

Instruktur lainnya, Imam Nahe’i, menjelaskan pentingnya melakukan interpretasi ulang terhadap teks-teks keagamaan yang makna literalnya tampak bertentangan dengan Islam sebagai agama rahmah (kasih sayang).

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Adib Machrus menyampaikan materi tentang strategi mengenali masalah di masyarakat, mencari penyebabnya dan memecahkannya melalui metode perubahan/transformasi sosial dengan menjalani proses yang disebut Iceberg Analysis & U-Process.

Adib mengurai metode Iceberg Analysis & U-Process, di antaranya: “mengenal apa yang terjadi”. Seseorang harus menangkap fakta yang sesungguhnya, bukan opini, asumsi atau dugaan.

Hal kedua yang harus dilakukan, kata Adib, adalah mengetahui pola, kecenderungan dan tren terkait dengan fakta tersebut yang mencakup sikap, perilaku dan kebiasaan yang dapat dilihat. Ketiga, mencari struktur penyebab munculnya fakta tersebut yang mencakup tradisi, budaya, sistem pemerintahan dan lain-lain.

Workshop digelar selama empat hari, 11-14 Desember 2020 dan dipandu langsung oleh Alissa Wahid, Tim Imam Nahe’i, dan Nur Hasyim. Diikuti oleh 16 dosen muda dan 4 pengurus Pusat Moderasi Beragama dan Kebinekaan (PMBK).

1...4,6204,6214,622...4,867Halaman 4,621 dari 4,867