Beranda blog Halaman 4629

Hadirkan Inovasi “Calon Pengantin Sehat”, Pemda Barru Raih Top 30 Inovasi Award Sulsel

Suarapemerintah.id – Kabupaten Barru merupakan daerah di Sulawesi Selatan yang sudah menasional dan memiliki beragam prestasi. Baru-baru ini Pemda Barru mendapatkan penghargaan sebagai Top 30 inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulsel. Penghargaan tersebut diberikan berkat menghadirkan inovasi Calon Pengantin (Catin) Sehat.

Catin Sehat merupakan inovasi yang dihadirkan oleh UPTD Puskesmas Bojo Baru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Tujuan adanya inovasi Catin adalah meningkatkan pengetahuan dan skrining pada calon pengantin, agar lebih komprehensif dalam mempersiapkan pernikahan, sampai kelak memiliki keturunan yang sehat, sehingga kematian ibu dan anak dapat dicegah sedini mungkin serta dapat membantu dalam pencegahan stunting.

Kepala Puskesmas Bojo Baru, Iriani Latief, SKM, M.Kes dihadirkan langsung untuk menerima penghargaan Top 30 Award, didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Barru Syafruddin Tajuddin, SH, MM dan Sekretaris Dinas Kesehatan Barru.

Iriani berharap dari penghargaan tersebut bisa menjadi motivasi untuk melakukan berbagai inovasi pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa dampak dari inovasi “Catin Sehat” antara lain pada peningkatan jumlah pengantin baru yang telah mendapatkan pengetahuan serta pelayanan kesehatan.

“Semua pasangan pengantin baru nantinya diharapkan dapat lebih awal memahami proses kehamilan hingga dapat melahirkan dengan selamat,” tambahnya.

Hal ini juga diharapkan menekan kematian bayi, stunting, kurang gizi, prematur, hingga harapan melahirkan bayi yang sehat, normal, dan sempurna, lebih terjamin.

Selain itu, pelaksanaan Catin Sehat juga diharapkan mengedukasi peningkatan moral calon pengantin sehingga kasus penyakit menular seksual dapat dicegah.

Kemudian, inovator Iriani Latif mengungkap harapannya agar pelibatan aktif pemerintah desa/kelurahan, untuk terlibat dalam mengarahkan dan mensosialisasikan kepada calon pengantin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Pemberian penghargaan oleh Sekretaris Provinsi Sulsel, mewakili Pemda Provinsi Sulsel, disaksikan juga oleh Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Wilayah III Kemenpan RB bersama segenap perwakilan kabupaten/kota, yang hadir

“Kita harus yakin bahwa apabila kabupaten/kota kuat, dengan reformasi birokrasi, maka provinsi akan kuat, jika provinsi kuat maka Indonesia akan tangguh. Dengan adanya reformasi birokrasi berbagai inovasi telah dilakukan dan yang terpenting adalah komitmen leader,” ucap Sekretaris Provinsi Sulsel, saat memberi sambutan ditengah gelar penyerahan penghargaan pada 30 Top Inovasi Daerah Se-Sulsel yang digelar di Hotel Claro, Makassar.

Kemenkumham Tindaklanjuti Temuan BPK atas Kekurangan Pembayaran GRBB di Nusakambangan

Kemenkumham Tindaklanjuti Temuan BPK atas Kekurangan Pembayaran GRBB di Nusakambangan
Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern Kemenkumham tanggal 17 Mei 2019.

Temuan tersebut menyatakan terdapat kurang terima atas ganti rugi pemanfaatan aset lahan wilayah penambangan Nusakambangan oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk (sekarang PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk) sebesar Rp. 4.688.509.467,20,-

Atas temuan BPK tersebut, Kemenkumham pada awal tahun 2020 mengambil langkah untuk penyelesaian ganti rugi bentuk barang (GRBB) melalui pelaksanaaan rapat pembahasan bersama PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Hasil pertemuan dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak dimana PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran GRBB tahun 2017 realisasi 2018 secara bertahap, yakni tahap pertama dibayarkan pada tahun 2020 dan tahap kedua dibayarkan pada tahun 2021.

Adapun realisasi pembayaran GRBB tahap pertama dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan prioritas Kemenkumham dalam bentuk barang berupa pembangunan klinik di Nusakambangan senilai Rp. 2.500.000.000,-.

Dari pengecekan yang dilakukan oleh tim Sekretariat Jenderal bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, progress pembangunan klinik tersebut pada saat ini sudah mencapai 80 persen.

“Pembangunan klinik ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2020,” ujar Imron, Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

Kerja Keras Kemendagri dan Pemda Sukseskan Pilkada, Perekaman KTP-el Tembus 99,71%

Kerja Keras Kemendagri dan Pemda Sukseskan Pilkada, Perekaman KTP-el Tembus 99,71%

Suarapemerintah.id – Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dukungan penuh itu sudah dilakukan sejak jauh hari. Misalnya, Dukcapil sudah menyerahkan DP4 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Januari 2020 silam.

Selain itu, sejak November hingga 8 Desember segala sumber daya Pemda seperti Dukcapil, Satpol PP, Kesbangpol, TNI, Polri, Ditjen Lapas, KPU, dan Bawaslu saling membantu sehingga setiap orang yang memiliki hak memilih bisa menggunakan hak politiknya.

Hari ini, 9 desember 2020 pada pelaksanaan pilkada, Dukcapil juga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kerja keras selama lebih satu bulan ini tidak sia-sia. Hingga 8 Desember 2020, total perekaman KTP-el di 309 kabupaten/kota sudah mencapai 100.072.129 penduduk atau sebanyak 99,71 persen dari jumlah DPT sebanyak 100.359.152 pemilih.

Tahun 2020 ini merupakan rekor perekaman tertinggi dalam 4 kali pilkada terakhir. Rinciannya Tahun 2015 cakupan KTP-el mencapai 82 persen, tahun 2017 melonjak 93 persen, 2018 meningkat lagi cakupannya 97 persen dan di pilkada 2020 ini sudah di level 99,71 persen,” jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Lebih mendetail, hanya tersisa 0,29 persen atau 287.023 pemilih yang belum merekam datanya dari penduduk yang terdaftar dalam DPT.

Kemungkinan mereka adalah para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, para perantau atau pelajar/mahasiswa yang kuliah di daerah lain atau memang belum mau merekam,” kata Dirjen Zudan.

Pada Senin (7/12/2020) tercatat jumlah perekaman KTP-el dari 309 daerah Pilkada sebanyak 112.103 jiwa. Selain itu, sebanyak 105.689 keping KTP-el telah dicetak, serta sebanyak 7.560 lembar SUKET diterbitkan.

Sedangkan pada Selasa (8/12/2020) hari ini progresnya terlihat dengan penambahan jumlah perekaman KTP-el sebanyak 89.925 warga dari 309 Daerah Pilkada. Selain itu, jumlah pencetakan KTP-el bertambah di 309 Daerah Pilkada sebanyak 112.934 keping dan jumlah pencetakan SUKET sebanyak 20.044 lembar.

Untuk kegiatan perekaman KTP-el di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) sejak November hingga 8 Desember 2020 juga dilaksanakan di 95 Lapas dan 33 Rutan dengan jumlah perekaman sebanyak 2.490.

Selain itu, sebanyak 3.517 keping KTP-el dicetak, dan 1.170 Suket diterbitkan. Hal inj merupakan hasil koordinasi intensif antara jajaran Dukcapil dengan jajaran Ditjen Lapas yang dipimpin oleh Dirjen Lapas Reinhard Silitonga.

Pada Selasa kemarin layanan jemput bola perekaman KTP-el juga tetap dilanjutkan di 11 Lapas dan 4 Rutan. Hasil perekaman hari itu mencapai 96 warga binaan, dengan pencetakan KTP-el sebanyak 292 keping serta penerbitan Suket sebanyak 29 lembar.

Lapas dan Rutan dimaksud antara lain yaitu Lapas Kelas III Sorolangun Muratara di Musi Rawas Utara Sumsel, Lapas Kelas IIB Jailolo di Halmahera Barat, Lapas Sidoarjo, Lapas Porong Sidoarjo, Rutan Perempuan Porong Sidoarjo.

Perekaman KTP-el juga dilakukan di rutan Polres Kabupaten Belitung Timur serta Polres dan Polsek Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumsel.

Selanjutnya berbagai perekaman KTP-el terjadi di hampir seluruh daerah pelaksanaan Pilkada, yaitu di kecamatan/kelurahan/desa.

Amankan Aset Negara, Kemenhub Asuransikan Tiga Gedung Kantor

Amankan Aset Negara, Kemenhub Asuransikan Tiga Gedung Kantor

Suarapemerintah.id – Kementerian Perhubungan mengasuransikan aset atau Barang Milik Negara kepada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara berupa 3 (tiga) Gedung dan Bangunan di Kantor Pusat Kemenhub yakni Gedung Cipta, Gedung Karsa, serta Gedung yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur.

Pengasuransian dilakukan dalam rangka mengamankan BMN di lingkungan Kemenhub.

Secara paralel kami juga tengah menyiapkan pengasuransian Barang Milik Negara pada tahun 2021 untuk Gedung yang digunakan sebagai Kantor, Gedung yang digunakan sebagai fasilitas Pendidikan dan Gedung yang digunakan sebagai fasilitas Kesehatan,” jelas Sekretaris Jenderal Djoko Sasono saat menghadiri acara “Serah Terima Polis Asuransi Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan” di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (8/12).

Sesjen Djoko menjelaskan, beberapa tujuan dan manfaat dalam mengasuransikan Barang Milik Negara yaitu : sebagai upaya Kemenhub dalam mengamankan Barang Milik Negara, untuk menjaga kepastian keberlangsungan pelayanan umum; menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan; serta untuk mendukung tumbuhnya industri asuransi di Indonesia.

Dengan adanya pengasuransian BMN diharapkan dapat kita peroleh manfaat dalam upaya pengoptimalan Barang Milik Negara untuk menunjang produktifitas kerja dan keberlangsungan bernegara,’’ ungkap Sesjen Djoko.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur BMN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Kemenhub (LPPBMN) Kemenhub, Jajaran Konsorsium Asuransi BMN, dan jajaran di lingkungan Kemenhub.

Sebelumnya diketahui jika Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menargetkan 10 Kementerian dan Lembaga akan mengajukan asuransi gedung tahun ini.

Lebih lanjut, terdapat 8 lembaga yang sudah siap mengasuransikan gedung kantor mereka. Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan telah lebih dulu mengajukan asuransi gedung mereka sebagai pilot project di tahun 2019 lalu.

Kita target 10 Kementerian dan Lembaga yang akan mengajukan asuransi gedung tahun ini. Pilot projectnya di Kemenkeu dulu, tahun 2019. Sampai sekarang yang siap ada 8 Kementerian dan Lembaga,” ujar Encep di gedung DJKN Kementerian Keuangan, Jumat (14/02/2020).

Adapun 8 Kementerian dan Lembaga tersebut ialah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara untuk nilai premi, Encep menyatakan pemerintah masih melakukan pengukuran nilai aset terlebih dahulu. Jika sudah terlihat berapa asetnya, maka nilai preminya akan diketahui, sehingga setiap Kementerian dan Lembaga akan berbeda-beda.

Nantinya, asuransi BMN ini hanya akan dikelola oleh satu konsorsium BMN. Ini dilakukan agar asuransi bisa dikelola dengan aman.

Lebih lanjut, Encep menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mendorong agar lebih banyak kementerian dan lembaga bisa mengajukan asuransi karena Indonesia merupakan wilayah rawan bencana.

Tidak harus 10, bisa saja lebih. Malah Bu Sri senang kalau banyak, kita memang harus mengamankan gedung karena bencana kita banyak,” kata Encep mengakhiri.

Pembinaan ASN, Menag Ingatkan Kesetiaan Pada Pancasila

Pembinaan ASN, Menag Ingatkan Kesetiaan Pada Pancasila

Suarapemerintah.id Menteri Agama Fachrul Razi hari ini memberikan pembinaan kepada ASN dan civitas akademika UIN Sumatera Utara. Menag mengingatkan tentang pentingnya kesetiaan pada Pancasila.

“Kita telah disumpah untuk setia dan taat terhadap pancasila, inilah nilai yang harus terus kita genggam erat,” tegas Menag di Medan, Rabu (09/12).

Menag juga mengingatkan agar ASN harus mendukung program pemerintah, jangan ada yang berseberangan. Sebab, semua program kerja yang telah ditetapkan bertujuan demi kebaikan bangsa dan negara.

“Saya percaya bahwa ASN Kementerian Agama adalah sosok-sosok terpilih. Karena itulah, saya mengingatkan kepada semuanya untuk terus menjaga komitmen kebangsaan yang harus terus hadir dalam diri kita,” ujar Menag.

Sebelumnya, Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap menyampaikan kehadiran Menag di Medan menambah semangat civitas akademika untuk terus berjuang membawa kampus ke arah yang lebih baik. “Mohon bimbingan dari Pak Menteri Agama, agar kami bisa menakhodai UIN Sumut menjadi lebih baik,” kata Syahrin Harahap.

Syahrin Harahap melaporkan, UIN Sumut dibawah pimpinannya mengusung konsep integrasi ilmu, pemberdayaan, dan moderasi beragama.

“Kami mengusung integrasi ilmu yang tidak memisahkan ilmu umum dan ilmu agama. Ini kami wadahi dengan membuat pusat kajian moderasi beragama,” kata Syahrin.

Syahrin juga berharap, ke depan para alumni UIN Sumut bisa menghafal Al-Qur’an, minimal ayat-ayat yang sesuai bidang keilmuannya.

Kegiatan pembinaan ASN diikuti 100 peserta dari jajaran civitas akademika UIN Sumut. Pembinaan digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Anni Fachrul Razi: DWP Kemenag Pilar Keluarga Bangun Budaya Antikorupsi

DWP Kemenag Pilar Keluarga Bangun Budaya Antikorupsi

Suarapemerintah.id – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Anni Fachrul Razi mengingatkan jajarannya untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, DWP harus menjadi pilar keluarga dalam membangun budaya antikorupsi.

“Kita harus menjadi pilar keluarga dalam membangun kesadaran budaya antikorupsi. Peran DWP sangat besar dan strategis karena memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan pada setiap level jabatan di Kementerian Agama,” kata Anni saat memberikan pembinaan pada pengurus DWP UIN Sumut di Medan, Rabu (09/12).

Anni juga mengajak pengurus DWP aktif mensosialisasikan upaya pencegahan Covid-19. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menggalakan kampanye penanganan Covid-19 melalui tagline “Ingat Pesan Ibu”. Ini relevan dengan hasil survey BPS yang menunjukan bahwa kaum ibu lebih patuh pada aturan pemerintah dalam menerapkan physical distancing, dari pada kaum bapak.

“Oleh karenanya, melalui tagline ini diharapkan semua lapisan masyarakat tergerak hatinya menepati protokol Kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak,” tuturnya.

Pembinaan DWP UIN Sumut mengangkat tema “Pemberdayaan Perempuan dalam Menopang Ekonomi Keluarga di masa Pandemi Covid-19”. Anni mengapresiasi tema tersebut karena sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Kaum perempuan memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan ekonomi keluarga.

Menurut Anni, kaum ibu harus dapat melihat sisi positif dan peluang yang muncul sebagai dampak pandemi Covid-19. Misalnya, dengan memanfaatkan gadgetnya untuk berbisnis online. Meski mulai dari langkah kecil, pengurus DWP bisa ikut membangun ekonomi keluarga dengan memanfaatkan keterampilan dan perangkat yang dimilikinya.

“Mari kita gunakan gadget bukan sekedar untuk chatting saja. Namun bisa digunakan lebih produktif untuk membantu membangun ekonomi keluarga dengan berjualan online,” papar Anni.

“Sangat penting untuk terus memberdayakan kaum perempuan dalam semua aspek kehidupan mengingat perannya yang sangat nyata. Berjuanglah keras dalam kesunyian, dan biarkan kesuksesan kita menggema ke seluruh dunia”,” tutup Anni mengutip ungkapan pepatah.

PKUB Gelar Workshop Kembangkan Aplikasi Deteksi Dini Konflik Keagamaan

Suarapemerintah.idKementerian Agama tengah mengembangkan aplikasi sistem deteksi dini konflik dan penanganan isu kerukunan umat beragama atau mobile harmoni yang akan mulai uji publik pada 2021 mendatang.

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) bersama Badan Litbang dan Diklat melakukan serangkaian Workshop Manajemen Deteksi Dini Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama tahun 2020 untuk sosialisasi aplikasi tersebut. Untuk provinsi Jawa Barat digelar di Bogor, 7 s.d. 9 Desember 2020 kemarin dan dibuka secara resmi secara daring oleh Kakanwil Kemenag Jabar Adib.

Workshop diikuti  80 orang peserta yang berasal dari penyuluh agama dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Bogor, ASN Kemenag Kab. Bogor, dan ASN Balai Litbang Agama Jakarta. Hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Achmad Gunaryo, Dosen Universitas Pertahanan Indonesia Ichsan Malik, dan Peneliti Pada Balai Litbang Agama Jakarta Rudi Harisah Alam.

Sebelumnya, Kepala PKUB Nifasri berharap, sistem berbasis aplikasi ini dapat mengakselarasi dan mendeteksi dini isu-isu keagamaan di Indonesia.  “Kita optimis, sistem ini dapat digunakan untuk mempercepat laporan deteksi dini isu-isu keagamaan,” harap Nifasri.

Ia menambahkan,  selain aplikasi deteksi dini isu-isu keagamaan, Kemenag tengah mengembangkan Peta Kerukunan Umat Beragama dan meluncurkan Pangkalan Data FKUB . “Sistem ini membantu untuk penanganan potensi konflik yang ada,” jelas Nifasri.

Dialog Ormas Islam, Wamenag: Amar Ma’ruf Nahyi Munkar Harus Penuh Kebijakan

Dialog Ormas Islam, Amar Ma'ruf Nahyi Munkar Harus Penuh Kebijakan

Suarapemerintah.idWakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi kiprah ormas Islam dalam membina umat. Wamenag berharap ormas Islam tetap istiqamah dalam dakwah amar ma’ruf nahyi munkar yang mengedepankan kebijaksanaan.

Wamenag melihat, saat ini ada pergeseran pemahaman sebagian orang dalam memaknai tugas dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Mereka memahami,  jika melaksanakan amar ma’ruf dengan cara lembut, bijak, dan penuh kedamaian, sementara jika nahyi munkar harus dengan cara keras.

Hal tersebut, kata Wamenag, tidak sepenuhnya benar. “Rasulullah mengajarkan untuk melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar itu harus dengan penuh kebijakan, contoh yang baik dan berdiskusi dengan cara yang lebih baik,” ujar Wamenag saat memberikan sambutan pada Dialog Ormas Islam Tingkat Pusat di Jakarta, Rabu (09/12).

Diikuti perwakilan ormas Islam pusat, dialog ini mengangkat tema “Implementasi Moderasi Beragama dalam Menghadapi COVID-19”.

“Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, ramah bukan marah-marah, dan menasihati bukan memaki-maki,” lanjutnya.

Wamenag yakin, ormas Islam, mampu merawat nilai-nilai yang merupakan hakikat agama dan ilmu pengetahuan, yaitu nilai-nilai yang sesungguhnya untuk kemanusiaan, dan untuk menjawab permasalahan kemanusiaan.

Saat ini para ulama dihadapkan pada tantangan perubahan zaman di era keterbukaan informasi dan era digital. Hadirnya post truth, di mana situasi obyektif lebih sedikit pengaruhnya, dibanding hal-hal yang memengaruhi emosi dan kepercayaan personal dalam pembentukan opini publik. Kehadiran internet memudahkan akses publik pada ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan agama.

“Sayangnya, tingginya gairah masyarakat untuk memperoleh informasi dan ilmu, termasuk ilmu agama, terkendala dengan rendahnya tingkat literasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Hal-hal demikian menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada maraknya hoax di tengah masyarakat, termasuk hoax berkenaan dengan isu keagamaan. Media sosial pun dipenuhi konten berisikan ujaran kebencian mengatasnamakan agama. Hal ini bisa melahirkan intoleransi di tengah masyarakat, serta menjadi tantangan pada keharmonisan kehidupan berbangsa.

Sehubungan itu, kata Wamenag, pemerintah melalui Kementerian Agama tengah mengintensifkan penguatan moderasi beragama. Dalam Islam, dikenal juga istilah Islam wasathiyah, Islam jalan tengah di antara ektrem tekstualis yang ultrakonservatif, dan ektrem liberal yang tercerabut dari teks-teks agama.

“Islam wasathiyah diyakini dapat menjadi solusi terhadap sekian permasalahan masa kini. Islam wasathiyah hanya dapat berjalan jika prinsip adil (I’tidal) dan seimbang (tawazun) diutamakan, serta setiap pemeluk agama memiliki pengetahuan keagamaan yang komprehensif sebagai prasyaratnya,” ujarnya.

“Pemerintah akan selalu mendukung setiap pihak yang turut mensukseskan hadirnya nilai-nilai yang dituju dari kampanye moderasi beragama,” sambungnya.

Wamenag menilai, eksistensi ormas Islam menjadi sangat penting untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang adil dan seimbang di tengah masyarakat. Ormas Islam sebagai represetasi umat Islam, memiliki dua tugas mulia, yaitu sebagai ri’ayatul ummah (pembimbing umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

Sebagai pembimbing umat, ormas Islam diharapkan dapat menjadi katalisator sekaligus dinamisator yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memiliki pemahaman wasathiyah yang adil dan seimbang, demi merawat keharmonisan masyarakat, dan relasi harmonis antara agama dan negara dalam konteks keindonesiaan.

Sebagai shadiqul hukumah atau mitra  pemerintah, ormas Islam diharapkan bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanaan tugas dakwah amar ma’ruf nahi munkar, yakni menyuruh melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

“Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, tutur kata yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan baik,” tutup Wamenag sembari membacakan Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surat an-Nahl Ayat 125.

Bea Cukai Siapkan Fasilitas Kepabeanan dan Asistensi untuk Geliatkan Ekonomi

Suarapemerintah.id – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang juga berfungsi sebagai industrial assistance terutama di tengah pandemi Covid-19 telah siapkan berbagai skema fasilitas kepabeanan serta asistensi terhadap industri untuk memacu perekonomian.

Beberapa contohnya dilakukan oleh Bea Cukai Semarang yang mendampingi Direktorat Fasilitas Kepabeanan bersama Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan untuk meninjau lapangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal pada Jumat (27/11).

Kunjungan ini dalam rangka pengecekan persiapan implementasi RPMK  pengganti PMK 104 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Diharapkan dapat diketahui sejauh mana kesiapan sarana-prasarana dari KEK, proses bisnis badan usaha dan pelaku usaha yang ada di KEK. Kami juga melakukan pengumpulan data dan koordinasi terkait penyusunan sistem aplikasi pemasukan dan pengeluaran barang, ke, dan dari KEK,” ungkap Sucipto, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang seperti dikutip dari situs DJBC.

Begitu pula Bea Cukai Wilayah Kalimantan Bagian Timur yang menerbitkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Kariangau Gapura Terminal Energi dan fasilitas Pengusaha dalam Pusat Logistik Berikat (PDPLB) PT ExxonMobil Lubricants yang merupakan merupakan PLB Tangki pertama di Indonesia.

“Lewat fasilitas ini, kami harapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur, menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan UKM dan meningkatkan pernerimaan pajak,” ungkap Rusman Hadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur.

Sementara itu, Bea Cukai Lampung memberikan asistensi kepada tiga perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yaitu PT Great Giant Pineapple I, PT Great Giant Pineapple II dan PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya.

Kami melakukan asistensi terkait sertifikasi Authorized Economic Operator dan beberapa fasilitas kepabeanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan,” ungkap Pongki Hasto Broto, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Bea Cukai Lampung.

Kemendagri Launching Modul Digital Pembentukan Perda Tahun 2020

Kemendagri Launching Modul Digital Pembentukan Perda Tahun 2020

Suarapemerintah.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah menyelenggarakan kegiatan “Launching Modul Digital Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020”.

Acara Launching Modul Digital ini dilakukan virtual dengan diikuti oleh peserta sebanyak 127 orang yang berasal dari Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSDM Provinsi, Perguruan Tinggi, Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan, Pejabat Fungsional Widyaiswara, Pejabat Pelaksana di Sekretariat DPRD dan Perguruan Tinggi.

Acara ini dibuka oleh Plh. Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Hamdani. Dalam sambutannya Hamdani menekankan pentingnya perubahan dalam metode atau cara pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 dan di masa Pandemi Covid-19.

Menyikapi pelaksanaan pendalaman tugas DPRD maka harus ada terobosan metode baru agar lebih efektif dan efisien. Mengingat dunia saat ini sedang memasuki tahapan Revolusi Industri 4.0 organisasi pemerintahan maupun swasta mengalami VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Yang intinya adalah perkembangan dunia semakin cepat, rumit dan kompleks di mana harus disiasati dengan cara kerja yang juga cepat, efektivitas/efisiensi pekerjaan dan penggunaan teknologi informasi,” ujar Hamdani.

Hamdani juga menegaskan bahwa BPSDM Kemendagri telah mengambil langkah yang cepat dan sigap menghadapi perkembangan dan tantangan zaman.

Dengan lebih memanfaatkan penggunaan ruang digital dalam melakukan proses pembelajaran pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan mengembangkan model pembelajaran secara online sepenuhnya (e-learning) atau campuran antara online dan tatap muka langsung (blended learning).

Pembuatan Modul Digital ini merupakan hasil kerja sama BPSDM Kemendagri bersama Konrad Adenaur Stiftung (KAS) Kantor Perwakilan Indonesia dan Timor Leste,  Adapun Modul digital ini terdiri atas 4 jenis modul, yakni: 1. Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 2. Penyusunan Peraturan Daerah; 3. Pembahasan Peraturan Daerah; dan 4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Keempat modul tersebut dikemas dalam bentuk narasi dan modul digital,” kata Hamdani.

Kementerian Dalam Negeri berharap pembuatan Modul Digital ini dapat membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah, cepat, efektif, efisien dan mobile.

Para pihak dapat melakukan proses belajar mengajar di manapun dan kapanpun. Tenaga pengajar dapat memanfaatkan ruang digital yang ada, dan peserta cukup membuka konten digital yang telah dibuat oleh narasumber melalui ruang digital yang dibuat oleh tenaga pengajar.

Sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.