Beranda blog Halaman 4702

Hari Sumpah Pemuda, Menag Ajak Milenial Bangun Negeri & Jaga Persatuan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Indonesia hari ini memperingati peristiwa bersejarah yang terjadi 92 tahun lalu. Putra-putri Indonesia, dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung 27-28 Oktober 1928, membacakan ikrar;  mengaku bertumpah darah dan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Peristiwa bersejarah yang menjadi momentum kebangkitan persatuan dan kesatuan bangsa ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, Menag Fachrul Razi mengajak kaum milenial untuk membagun negeri dan menjaga persatuan bangsa.

“Di Hari Sumpah Pemuda ini, Saya mengajak para pemuda, generasi milenial, untuk menguatkan tekad dan semangat untuk membangun negeri, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan ajaran agama,” pesan Menag di Jakarta, Rabu (28/10)

“Jaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan sesama,” sambungnya.

Menurut Menag, pemuda adalah tulang punggung bangsa. Sejarah mencatat, tidak ada perubahan besar untuk kemajuan bangsa, di Indonesia maupun dunia, tanpa peran dan sumbangsih pemuda.

“Pemuda selalu menjadi motor penggerak pembangunan yang konsisten mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa,” tegasnya.

“Dari pemuda, untuk Indonesia maju,” sambungnya.

Setahun Menteri Agama Fachrul Razi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi tercatat sudah satu tahun menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju. Menag dilantik pada 23 Oktober 2019 untuk membantu Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin dalam tugas pembangunan di bidang keagamaan. Didampingi Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi, serta dibantu pejabat Eselon I dan jajarannya, ada banyak hal yang sudah dicapai Menag dalam rentang 23 Oktober 2019 – 23 Oktober 2020, dan antara lain tampak dalam grafis berikut. 

 

“Ayah Bila” dan Cermin Ikatan Batin ASN Mengabdi di KUA

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dengan wajah sumringah, Iftakhul Farikha (37) mantap menerima piala dan ucapan selamat dari Menteri Agama Fachrul Razi di atas panggung. Video pendek “Ayah Bila” yang ia kirim ditetapkan oleh dewan juri sebagai pemenang pertama lomba video pendek layanan KUA di masa pandemi Covid-19 kategori pramubakti.

Farikha adalah seorang pramubakti yang sudah bertugas selama 15 tahun di KUA Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Videonya yang berjudul “Ayah Bila”, mengantarkan ibu dua anak ini ke Jakarta untuk menerima uang pembinaan sebesar Rp20 juta dari panitia lomba, yaitu Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

“Saya merasa senang dan bangga bisa membawa nama Kantor Kementerian Agama  Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur ikut lomba dan menjadi juara,” ujar Farikha kepada Kemenag, Selasa (27/10) di Jakarta.

Farikha tidak menyangka peran kecil seorang penjaga kantor di level kecamatan yang ia angkat dalam video tersebut mendapat apresiasi dari dewan juri yang terdiri dari pejabat tinggi Kementerian Agama dan para sinematografi. Tidak hanya itu, videonya juga ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang kedua berdasarkan viewers terbanyak di kategorinya, karena telah ditonton sebanyak 5.567 kali per tanggal 8 Oktober 2020 jam 22.00 WIB.

Wanita kelahiran Sidoarjo, 4 Januari 1983 ini pun bercerita tentang keikutsertaannya dalam ajang KUA Fest 2020 tersebut. Dia mengakui bahwa ketika mengetahui ada lomba video pendek layanan KUA yang pesertanya boleh berasal dari pramubakti, ide yang seketika muncul di kepalanya adalah mengangkat peran teman sekantornya, Dayat, seorang penjaga kantor di KUA Kecamatan Jambangan.

“Karena saya lihat tugas kesehariannya, datang paling awal dan pulang paling akhir. Di masa pandemi ini, tugasnya kian bertambah karena harus menyiapkan air dan sabun pencuci tangan, serta memeriksa suhu badan orang-orang yang datang ke KUA kami untuk memastikan aman virus Corona,” imbuhnya.

Farikha merasa terpanggil untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada peran tangan-tangan kecil di KUA sebagai tempat yang memberikan pelayanan publik selain penghulu dan karyawan lain yang notabene berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Sebagai pramubakti, perempuan yang menyandang gelar sarjana pendidikan Islam ini sehari-hari bekerja menjadi operator Simkah Web, aplikasi pendaftaran online untuk menikah. Sampai saat ini, sudah delapan orang Kepala KUA yang memimpinnya di lembaga yang menjadi etalase Kementerian Agama tersebut.

Ditanya mengapa ia masih bertahan bekerja di KUA sebagai pramubakti dengan honor yang sangat kecil, padahal dengan gelar sarjana ia bisa saja mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, istri dari Ali Yusup ini tegas mengatakan, “Ikatan batin saya sudah kuat mengabdi di KUA”.

Meski demikian, Farikha berharap suatu saat nanti ada perhatian pemerintah untuk mengangkat dirinya dan teman-teman sejawatnya menjadi PNS. “Saya sebenarnya sudah pernah ikut K2 tapi belum rezeki menjadi PNS,” tukasnya.

Video pendek berjudul “Ayah Bila” yang diproduksi oleh Farikha dan teman-temannya itu bercerita tentang seorang ayah bernama Rochmad Hidayat. Dia  bekerja sebagai security di KUA Jambangan, Surabaya, yang kebetulan juga merupakan seorang single parent. Dayat memiliki seorang putri bernama Bila.

Sang anak inilah yang mengisahkan peran ayahnya sebagai “orang penting” di KUA sehingga harus datang paling awal ke kantor dan pulangnya paling akhir. Dalam video ini, Sang ayah juga dinarasikan sebagai sosok yang sangat peduli dengan pendidikan si anak yang bernama lengkap Fina Hubillah Rahmah ini, terutama dalam pendidikan agama.

Buka Penguatan Kompetensi Dai, Wamenag Jelaskan Tiga Fokus Pembinaan Keumatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Program penguatan kompetensi penceramah agama terus bergulir di daerah. Terbaru, Kanwil Kemenag Jawa Barat menggelar kegiatan ini untuk angkatan III di Bandung.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Atas nama Kementerian Agama, Wamenag mengapresiasi kiprah para da’i/da’iah dan tokoh agama dalam proses pembinaan keumatan. Menurutnya, agama dan berbagai perangkatnya adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia.

Wamenag mengatakan, Kementerian Agama telah menggariskan pembinaan keumatan sebagai bagian penting pembangunan nasional. Kebijakan tersebut tercatat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024. Setidaknya terdapat 3 (tiga) isu penting terkait pembinaan keumatan.

Pertama, optimalisasi penyuluh agama Islam dalam pembinaan keumatan. Kemenag memiliki penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh Kecamatan di Indonesia. Ini menjadikan peran penyuluh agama begitu strategis dalam pembinaan umat di tingkat bawah.

“Kita akan terus mendorong para penyuluh ini semakin nyata dan berperan luas dalam pembinaan keumatan,” jelas Menag di Bandung, Selasa (27/10).

Kedua, kemitraan strategis dengan ormas Islam dalam penguatan pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya. Menurut Wamenag, menjadi penting bagi Kementerian Agama untuk memastikan seluruh ormas Islam memiliki peran yang luas dalam pembinaan.

“Karena itulah, Kementerian Agama akan terus memperluas keterlibatan partisipasi publik, termasuk ormas Islam, dalam berbagai program pembinaan keumatan,” ujarnya.

Ketiga, optimalisasi dana sosial keagamaan dalam mendukung penguatan keuangan syariah dan pemerataan ekonomi. Kemenag telah membangun pengelolaan zakat dan wakaf. Saat ini, program tersebut secara bertahap telah menunjukkan hasilnya. Keduanya telah mengambil peran yang luas dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan fasilitasi keagamaan.

“Peran inilah yang akan terus kita dorong dan perluas, berharap keduanya semakin nyata dalam membangkitkan keuangan syariah dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.

Kepada para Dai, Wamenag mengingatkan bahwa  permasalahan keumatan  semakin beragam. Hal yang paling nyata adalah gencarnya arus informasi dari luar yang dalam beberapa sisi justru potensial merusak tatanan keberagamaan bangsa Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bersama.

“Sebagai penceramah dan da’i, sudah seharusnya kita hadir dan memberi solusi terhadap ghirroh atau semangat keberagamaan umat,” pesannya.

“Kehadiran kita juga dituntut lebih milenial di beberapa aspek, mengingat generasi muda kita saat ini cenderung menerima segala hal jika dibungkus secara milenial. Sehingga, cara dan metode penyampaian serta wawasan penceramah sangat menentukan tersampaikannya materi dakwah kepada para milenial,” sambungnya.

Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama mendapat atensi dan dukungan yang besar dari pimpinan ormas Islam di Jawa Barat. Wamenag mengapresiasi dukungan dan peran tokoh agama, khususnya di Jawa Barat.

“Ada banyak catatan sejarah yang bercerita tentang kegigihan dan keteguhan para da’i dalam mengemban amanah keumatan. Mereka dengan istiqamah dan konsistensi terus  menjalankan tugas dakwahnya, dan itu masih terlihat jelas,” tandasnya.

Menko Luhut Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Kawasan Lumbung Pangan di Sumut

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id– Sumatera Utara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) baru di Desa Ria-Ria, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (27-10-2020).

Pengembangan kawasan food estate dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional ini diketahui mencakup lahan dengan luas keseluruhan mencapai 30.000 hektare.

Usai meninjau kawasan lumbung pangan tersebut, Menko Luhut mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Sertifikat yang diserahkan Presiden tersebut terdiri atas 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan food estate yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kementerian ESDM Apresiasi Peran dan Kontribusi APBI di Sektor Pertambangan Batubara

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama di sektor pertambangan mineral dan batubara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin pada Konferensi Virtual “Bersinergi, Berenergi, Hadapi Pandemi”, Selasa (27/10).

Dalam konferensi yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) ke-31 tersebut, Ridwan memberi apresiasi kepada APBI dalam mewujudkan program pemerintah.

“Kami mengapresiasi peran dan kontribusi APBI dalam mewujudkan program-program pemerintah, yakni penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara, kontribusi untuk pembangunan nasional, daerah dan penciptaan lapangan kerja, serta pemenuhan kinerja lingkungan hidup dan keselamatan pertambangan batubara,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan menyebutkan bahwa sektor pertambangan minerba akan menghadapi beberapa tantangan yang tidak mudah. Kementerian ESDM berharap APBI dapat mendukung Pemerintah mewujudkan Ketahanan Energi Nasional melalui beberapa upaya.

Upaya pertama terkait ketahanan cadangan batubara. Dikatakannya, cadangan batubara Indonesia masih mencukupi untuk jangka panjang. Sisa cadangan batubara tercatat mencapai lebih dari 24,75 miliar ton pada tahun 2040.

“Namun tentunya ini belum cukup seiring dengan meningkatkan kebutuhan di masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya investasi eksplorasi batubara demi menjamin keyakinan jumlah cadangan batubara yang tepat,” ujar Ridwan.

Selanjutnya adalah penyelesaian Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kementerian ESDM, kata Ridwan, menargetkan penerbitan peraturan pelaksanaan ini dalam kurun waktu enam bulan.

“Saat ini, satu dari 3 RPP telah sampai pada tahap harmonisasi, yaitu RPP tentang Pengusahaan. Sementara RPP tentang Kewilayahan dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan sedang dalam proses menuju selesai. Kita patut bersyukur, dan masukan-masukan dari APBI sudah kami akomodasi. Semoga proses ini berjalan lancar dan tidak mempersulit pelaku industri,” terangnya.

Upaya berikutnya adalah perpanjangan PKP2B menjadi IUPK. Ridwan mengatakan, Pemerintah dalam memberikan kepastian perpanjangan PKP2B menjadi IUPK dilakukan berdasarkan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah peningkatan nilai tambah batubara. Di Indonesia, potensi batubara yang dominan adalah yang berkalori rendah. Jenis batubara iniakan dapat bernilai ekonomis apabila dilakukan upaya peningkatan nilai tambah.

Ridwan mengajak APBI untuk menaruh perhatian terhadap isu peningkatan nilai tambah batubara dan memberikan masukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hilirisasi batubara.

“Untuk itu perlu diupayakan pelaksanaan konservasi batubara khususnya yang berkualitas rendah dalam rangka mengamankan pasokan dalam negeri, untuk peningkatan nilai tambah batubara di masa yang akan datang,” tuturnya.

Selain hal di atas, imbuh Ridwan, harus dipastikan bahwa penambangan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kewajiban lingkungan, pelaksanaan ‘good mining practice’, dan tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar tambang dan rakyat Indonesia.

Komitmen Pemerintah dalam Mengawal Transisi ke Energi Bersih

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan Transisi ke energi bersih. Di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya melalui regulasi harga energi yang bersumber dari energi terbarukan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam rangkaian acara Hari Listrik Nasional yang bertajuk Energy, Sustainability, and Society Summit secara daring, Selasa (27/10).

“Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability,” ungkap Rida.

Rida menjelaskan, selain keberlanjutan, Pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan (availability), dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri.

“Kalau kelistrikan cukup tapi byarpet itu tidak bagus, jadi Pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus,” jelasnya.

Prinsip selanjutnya, imbuh Rida, yakni Keterjangkauan (affordability), harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Sementara, 5 K yang keempat adalah keberlanjutan (sustainability) dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama.

Untuk mempercepat transisi ke energi bersih, Rida mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait tarif energi baru terbarukan. “Kita akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk tarif renewable energy yang nantinya akan dibeli oleh PLN dan diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi ke energi terbarukan, PT. PLN (Persero) telah membuat tiga program yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.

“Program pertama pengembangan EBT pada rencana jangka panjang PLN, yaitu sebesar 5 GW yang telah direncanakan pada RUPTL, dan program yang kedua Green Booster sebesar 3,5 GW,” jelasnya.

Program Green Booster di dalamnya terdapat inovasi pengembangan EBT termasuk program cofiring, pengembangan solar PV di lahan bekas tambang dan pemanfaatan bendungan eksisting milik Kementerian PUPR.

Dan program yang ketiga adalah large scale renewable. PT PLN akan mengembangkan pembangkit EBT berskala besar untuk meningkatkan ekonomi dengan menyiapkan hidropower PLTA untuk kebutuhan industri.

“Harapan kami, dengan berbagai inovasi yang dilakukan PLN dapat menginspirasi kita semua untuk berinovasi dan mencari alternatif pengembangan EBT dengan biaya semakin efisien serta memiliki kehandalan yang baik.” Pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berbagai rangkaian acara guna memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) 2020 diselenggarakan oleh Kementerian ESDM antara lain: Energy Suistanability Society Summit pada tanggal 27 Oktober. Selanjutnya, pada tanggal 3 November akan dilakukan peluncuran operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Pemberian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang diagendakan akan dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Pemerintah Bagikan 1.797 Paket Konversi Untuk Nelayan dan Petani Bone

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sebanyak 1.797 nelayan dan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menerima paket perdana Program Konversi BBM ke BBG Tahun 2020, Selasa (27/10). Program yang manfaatnya dapat langsung dinikmati ini, disambut gembira masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

“Bantuan paket Konversi BBM ke BBG ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah kepada nelayan dan petani untuk peningkatan kesejahteraan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR. Semoga sinergi ini dapat meningkatkan ekonomi nelayan dan petani,” ungkap Wakil Bupati Bone Ambo Dalle, mewakili masyarakat Bone pada acara penyerahan simbolis paket perdana Program Konversi BBM ke BBG Tahun 2020.

Dia melanjutkan, pembagian paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan Bone tahun 2020 merupakan tahun ketiga. Sebelumnya pada tahun 2018 telah dibagikan sebanyak 947 paket dan berlanjut ke tahun 2019 sebanyak 175 paket. Sedangkan untuk petani, tahun 2020 ini pertama kalinya dibagikan untuk petani di Bone.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Bone juga meminta para penerima paket perdana benar-benar memanfaatkan bantuan yang diterima, sehingga ekonomi keluarga di masa pandemi dapat terbantu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pejabat Pembuat Komitmen Program Konversi BBM ke BBG Untuk Nelayan, Irine Yulianingsih mengatakan, anggaran kegiatan ini semula ditiadakan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun oleh Komisi VII DPR RI dimunculkan kembali sehingga dilakukan refocusing anggaran pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral karena program ini menyentuh langsung kepada masyarakat nelayan.

Pejabat Pembuat Komitmen Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani, Safriyanto menambahkan, pandemi Covid-19 juga menjadikan pendistribusian paket perdana ini memiliki tantangan tersendiri. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, pembagiannya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan pengecekan suhu tubuh para penerima manfaat.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris dalam acara tersebut, mengatakan bahwa nelayan dan petani yang menerima paket perdana ini adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan. “Hanya mereka yang profesinya sebagai nelayan dan petani saja yang menerima paket ini,” tegasnya.

Nelayan yang menerima bantuan paket konversi harus memenuhi persyaratan yaitu nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT, kapal berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin 13 HP, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis dan memiliki Kartu KuSUKA.

Sementara untuk petani, harus memenuhi persyaratan yaitu petani pemilik lahan dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar, untuk transmigrasi maksimal 2 hektar dengan menunjukan dokumen kepemilikan lahan, memiliki identitas petani yang direkomendasikan oleh kepala desa/camat, dan disahkan oleh kepala daerah dan atau kepala dinas pertanian setempat, memiliki identitas KTP, KK dan Kartu Tani, memiliki pompa air dengan mesin pengerak lebih kecil 6,5 HP, belum pernah menerima bantuan yang sejenis (mesin pompa air) dan mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar bensin.

Menteri ESDM Tekan Peningkatan Kerjasama Internasional Transisi Energi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama Internasional guna mendukung transisi energi. Hal ini disampaikan Arifin pada Singapore International Energy Week 2020 bertema Creating Our Low Carbon Energy Together yang digelar secara hybrid, Selasa (27/10).

Dalam pidatonya, Arifin menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah memicu penurunan ekonomi, menurunkan permintaan energi, serta mengurangi laju transisi energi bersih dan energi berkelanjutan. Terkait hal tersebut, Arifin menilai produksi energi harus disesuaikan dan peluang-peluang baru perlu terus diciptakan.

“Indonesia memiliki misi untuk beralih dari energi konvensional ke energi terbarukan. Untuk itu, Indonesia telah menetapkan target pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional dan Nationally Determined Contribution yang diserahkan pada UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change),” tegas Arifin.

Untuk mencapai target-target dimaksud, telah diimplementasikan aturan dan rencana aksi di berbagai sub-sektor, yang didukung pula oleh kegiatan pengembangan kapasitas dan penelitian-penelitian. Indonesia juga berupaya menerapkan metode yang lebih cerdas dalam bisnis energi, sehingga industri energi nasional siap bersaing dalam pasar global industri 4.0.

Arifin memaparkan lebih lanjut bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk jaringan ketenagalistrikan, menerapkan sistem manajemen energi untuk industri dan bangunan, juga mengembangkan proyek green fuel berbasis CPO yang ditargetkan siap berproduksi pada 2023.

“Indonesia saat ini sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung pertama di Cirata, di atas lokasi reservoir pembangkit listrik tenaga air yang ada. Kombinasi floating solar PV dan hydro bertujuan untuk mitigasi intermittent solar PV sekaligus memanfaatkan luas permukaan reservoir dari PLTA Cirata, dan tidak memerlukan pembebasan lahan,” papar Arifin.

Untuk mendukung pembangunan rendah karbon, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai program efisiensi energi, termasuk mandatory energy management dan Minimum Energy Performace Standards. Indonesia juga telah melakukan adopsi standar nasional sistem manajemen energi, yang secara bertahap akan menjadi standar nasional bagi industri.

Menutup pidato ini, Arifin mengungkapkan pentingnya peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. “Dalam pengembangan energi terbarukan, kita tidak dapat berjalan sendiri mengingat kompleksnya tantangan transisi energi. Kerja sama internasional diperlukan untuk mendukung Indonesia menjadi mandiri serta lebih mampu dan berkualitas dalam persaingan industri energi global”, pungkas Arifin.

Wujudkan Zona Integritas, Kementerian ESDM Lakukan Studi Banding ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Perwakilan Unit Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan Benchmarking pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Tujuan dari acara ini adalah mempelajari dan melihat pelaksanaan Pembangunan tersebut di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon sebagai unit kerja peraih predikat WBBM.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Kartana beserta jajaran menyambut baik kunjungan kerja Kementerian ESDM ini. Menurutnya, Kementerian ESDM adalah Kementerian yang besar dengan cakupan wewenang yang sangat luas dan pegawai yang banyak.

“Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami menerima kunjungan dari Kementeri ESDM. Kementerian ESDM ini merupakan Kementerian yang luas, memiliki cakupan wewenang yang begitu besar namun berkenan hadir ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon yang hanya memiliki karyawan sebanyak 69 pegawai dengan wilayah kerja empat kabupaten,” ujar Kartana.

“Sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian berkenan hadir berkunjung dan menjadikan kantor imigrasi kami untuk tempat sharing dan tiru pembangunan zona integritas ini. Menjadi kebanggan bagi kami,” lanjut Kartana.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018 dan mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2019 lalu. Menurut Kartana, untuk mendapatkan predikat tersebut diperlukan banyak usaha dan inovasi yang harus dibangun dalam perbaikan pelayanan publik, seperti pelayanan imigrasi masuk desa yang dilaksanakan dua hari dalam satu minggu di setiap kecamatan dan pelayanan pemberian passpor di hari libur.

“Pemberian passpor juga dilakukan melalui kantor pos dan melalui sistem drive thru. Pemohon passpor tidak perlu turun dari kendaraan, ini seperti beli makanan yang dilakukan sambil berkendara,” terang Kartana.

Ketua Tim Pembangunan Zona Integrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Arfa Yudha Indriawan mengungkapkan, sejak memperoleh predikat WBBM, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon kerap menerima kunjungan berbagai kementerian dan lembaga yang ingin mencontoh apa yang sudah dilakukan.

“Tahun 2019, Kantor Imigrasi kami banyak sekali dikunjungi satker dari beberapa Kementerian, totalnya ada 129 Satker. Tahun 2020, karena pandemi yang datang hanya 20 saja, itu dari Kepolisian, Pajak, Keuangan, Kejaksaan, BPN dan dari unit-unit dilingkungan Kemenkumhan,” ujar Arfa.

Sementara itu, Komite Audit Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Alphonsa Ani Maharsih mengatakan, sejalan dengan Kantor Imigrasi, Kementerian ESDM juga terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan layanan birokrasi di lingkungan kerja di unit kerja masing-masing. Zona Integritas atau reformasi birokrasi itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah.

c-WhatsApp%20Image%202020-10-28%20at%200

Ditambahkan Ani, mungkin kita mudah mengatakan bahwa kita sudah melakukan sesuatu, namun perlu juga dilakukan evaluasi apakah masyarakat sudah merasakan manfaatnya atau belum.

“Kesibukan sehari-hari kita lebih berfokus kepada hal-hal yang lebih substansi, namun jangan lupa, kita harus melengkapinya dengan penyederhanaan, perbaikan dan sebagainya. Kita selalu ingat Presiden mengatakan bahwa kita jangan cepat puas kalau kita sudah melakukan sesuatu, tapi kita juga harus memastikan masyarakat menerima manfaatnya atau tidak,” ujar Ani.

Lebih jelas lagi, Ani mengungkapkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, yang harus dilakukan Aparatur Sipil Negara adalah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyampaikannya ke masyarakat dan melakukan evaluasi apakah masyarakat merasa puas dan senang dengan apa yang sudah kita lakukan.

Sebagaimana diketahui, WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) kepada unit kerja di instansi pemerintah, sekurang-kurangnya eselon III, yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Saat ini, di Kementerian ESDM sendiri sembilan unit satuan kerja (satker) telah memperoleh predikat tersebut.

1...4,7014,7024,703...4,866Halaman 4,702 dari 4,866