Beranda blog Halaman 4703

Brand – Brand Ternama, Raih Penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2020

Penulis
Rudi Sukmana
-

Suarapemerintah.id – Era Kenormalan Baru telah memantapkan kebiasaan masyarakat dan perilaku masyarakat ke ranah digital . Keterikatan masyarakat dengan teknologi digital yang semakin dalam dan masif harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan terhadap konsumen.

Bagi para Pelaku merek Kondisi yang normal baru ITU Harus ditangkap sebagai Sebuah Peluang. Pelaku merek dituntut lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan teknologi digital dalam mengidentifikasi tren, perkembangan bisnis, kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, merek akan semakin dikenal secara digital, dan menjadi kunci persaingan yang semakin sengit.

Untuk mengakomodir perkembangan tersebut, media INFO BRAND in dengan TRAS N CO Indonesia sebagai entitas yang kredibel dalam penelitian brand di tanah air serta IMFocus Digimarketing Consultant selaku Certified Google Partner kembali menghadirkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2020, sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah berhasil membangun popularitas serta meningkatkan aktifitas merek melalui media digital atau internet.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang disarankan pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan yang mengusung tema “Branding in the New Normal” yang diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony .

Tri Raharjo, Chief Executive Officer (CEO) TRAS N CO Indonesia sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 mengucapkan, apresiasi Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 diberikan kepada brand-brand di Indonesia yang telah berhasil membangun top of digital awereness, top of digital search , puncak lalu lintas digital serta meningkatkan keterlibatan merek melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibanding merek lainnya.

Menurut Tri Rahajo, para peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 adalah brand-brand yang telah beradaptasi dengan baik terhadap era disruptif teknologi saat ini. Pelaku merek tidak hanya lebih kreatif dalam berfikir dan bertindak, namun juga konsisten dari upaya mempertahankan merek digital secara berkesinambungan dalam membangun dan membesarkan mereknya.

“Dengan kata lain, setiap merek perlu terus bergerak cepat dan lincah mengikuti arah perubahan lingkungan bisnis dalam era menyongsong revolusi industri keempat ini. Karena kemajuan sebuah merek sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, kemudian menghadirkan merek ke hadapan pelanggan potensial melalui cara yang mudah dan simpel, ”jelas Tri Raharjo.

Untuk menentukan para peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020, telah dilakukan Survei Indonesia Digital Popular Brand Index 2020 pada bulan Juni 2020 – Agustus 2020 kepada 235 kategori produk dan lebih dari 1.500 merek tersurvei di Indonesia melalui tiga parameter pemesanan berdasarkan Search Engine Based, Social Media Berbasis dan Berbasis Website .

Dari hasil survei yang dilakukan TRAS N CO Indonesia in with IMFocus, dari data 235 kategori tersurvey menemukan 10 kategori teratas dalam daftar Ulasan Halaman Mesin Pencari Terbanyak dan Rata-Rata Pencarian Terbanyak.

Adapun 10 kategori dengan ulasan halaman mesin pencari, kategori mendominasi Vitamin dengan proporsi mencapai 46,70%. Disusul kategori Sepeda 16,95%, Blender 11,00%, Lampu LED 6,31%, Kipas Angin 4,96%, Vitamin E 3,94%, Madu 3,80%, Mixer 2,69%, Sepeda Lipat 2 , 29%, dan SPBU 1,36%.

Sementara 10 kategori dengan rata-rata pencarian terbanyak berdasarkan survei, kategori Sepeda mendominasi pencarian dengan proporsi 30,15%. Disusul Vitamin C 26,68%, Vitamin E 12,89%, Blender 9,91%, Mixer 6,44%, Kipas Angin 4,56%, Madu 4,05%, SPBU 2,26%, Lampu LED 1, 74%, Sepeda Lipat 1,33%.

Adapun brand-brand yang berhasil menjadi juara digital dan meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 yaitu; Haan (Bahan Kue Instan), Prenagen (Susu Ibu Hamil), Lovamil (Susu Ibu Hamil), Cap Kapal (Garam Dapur), Pacific (Sepeda Dewasa dan Seda Lipat), Oxone (Pisau Dapur, Microwave, Setrika, Panci Presto, Blender , Mixer dan Juicer), HIPPO (Powerbank), Freshcare (Minyak Angin Aromatherapy), Madu TJ (Madu), Hot In Cream (Cream Otot), Plossa (Minyak Angin Aromatherapy), Vegeta (Obat Pelancar BAB), Adem Sari (Larutan Penyegar Panas Dalam), Antis (Hand Sanitizer), Soffell (Lotion Anti Nyamuk), Bussan Auto Finance (Pembiayaan Mesin Pertanian dan Pembiayaan Fleet).

Kemudian Sharp (Air Purifier, Microwave, Blender, Dispenser Listrik, Pemanggang Roti, Air Cooler, dan Air Conditioner). Tekiro (Hand Tools), Milkita (Permen Susu), Campina (Toko Es Krim), Enervon-C (Vitamin C), Natur-E (Vitamin E), Mandiri Utama Finance (Pembiayaan Fleet), My Republic (Internet Berlangganan), Zee (Susu Tulang), POS Indonesia (Jasa Pengiriman Uang Non Bank), Confidence (Adult Diapers), Sweety (Popok Bayi), Good Day (Kopi Dalam Kemasan Siap Minum), Artline (Spidol Warna), TrueMoney (Jasa Pengiriman Uang Non Bank), Sasa (Sambal Terasi Siap Pakai), dan SehatQ (Aplikasi Konsultasi Dokter).

Dan Special Category diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk kategori Magister Manajemen yakni; Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran.

Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada seluruh peraih Penghargaan Merek Populer Digital Indonesia 2020. Semoga apresiasi ini dapat meningkatkan semangat kompetisi bagi pelaku merek digital di tanah air, ”tutup Tri.

Ganti UN Jadi AN, Kemendikbud Siapkan Anggaran 155 Miliar

Penulis
wicaksono
-

Suara Pemerintah – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengganti standar kelulusan siswa dari Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN) sudah bulat. Untuk mempermulus rencana tersebut Kemendikbud telah menganggarkan dana sebesar 115 miliar rupiah.

Biaya sebesar itu disebut Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Samsuri akan digunakan untuk mengembangkan model dan kajian Asesmen Nasional.

“Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp155 miliar. Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya,” kata Samsuri dalam jumpa pers virtual, Selasa (27/10/2020).

Anggaran itu juga sekaligus untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan sekolah dan guru selama masa transisi dari UN ke AN.

“Kemudian juga ada terkait dengan sosialisasi dan pendampingan untuk asesmen itu, juga bersamaan dengan sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum yang bisa dibilang sebagai kurikulum baru. tapi masih mengadopsi kurikulum 2013,” jelasnya.

Terkait sosialisasi, di tempat terpisah Sekretaris Kemendikbud Ainun Na’im menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada mitra, sekolah, dan legislatif DPR RI dalam sejumlah forum.

“Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Nadiem Makarim) sering menyampaikanya baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum,” sambung Ainun.

Angka Rp155 miliar itu jauh di bawah anggaran yang diajukan Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada September lalu, yakni sebesar Rp478,4 miliar.

Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga pengujian, mulai dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter Peserta Didik, dan Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.

Dalam rapat kerja bulan September lalu, Nadiem mengajukan Rp 358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi dan Rp120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut AKM.

Sementara, pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2019 yang dianggarkan Rp211 miliar tahun ini pun dibatalkan karena kondisi pandemi Covid-19, anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19 di bidang pendidikan.

Menko Polhukam : e-Government Sesuatu Tak Terhindarkan Saat Ini

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)  Moh. Mahfud MD menegaskan jika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-Government merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan saat ini. Dikatakan bahwa orang yang tidak visioner yang berpikir jika kerja itu hanya bisa dilakukan secara manual.

“Electronic government menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan saat ini. Hanya orang yang tidak punya visi atau orang yang tidak visioner yang berpikir bahwa kerja itu hanya bisa dikerjakan secara manual,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Penetapan dan Peluncuran Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Umum Bidang Pengaduan Pelayanan Publik di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Menko Polhukam mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sedangkan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional.

SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

“SPBE adalah upaya melakukan pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Menko Polhukam, penggunaan TIK yang merupakan embrio dari e-Government bukan barang baru, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Namun dalam implementasinya masih bersifat silo-silo (suka-suka), sehingga terjadi inefisiensi.

“Semakin majunya teknologi, sistem pengeleolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Indonesia yang saat ini telah berbenah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan meminimalkan pemrosesan data, pelayanan dan transaksi yang bersifat manual,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengapresiasi Tim Koordinator SPBE Nasional dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dikatakan, untuk mewujudkan penerapan SPBE ini menjadi tugas bersama dan melibatkan beberapa sektor sehingga kendala dan hambatan dapat segera diselesaikan.

“Apabila masih ada kendala atau permasalahan yang perlu segera diselesaikan, maka mari kita lebih bersinergi sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Deputi Kominfotur : Reformasi Birokrasi Tak Lepas dari Lingkungan Politik

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat political appointee ke dalam birokrasi.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program RB. Kemenko Polhukam sangat mengapresiasi bagi beberapa wilayah daerah yang telah mencapai target nasional, baik implementasi reformasi birokrasi maupun kepatuhan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” kata Deputi Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi mewakili Menko Polhukam Mahfud MD pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan dengan tema Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi Melalui Komitmen Pimpinan Dalam Pelaksanaan Birokrasi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/10/2020).

Menurut Rus Nurhadi, peran kepemimpinan dalam keberhasilan pelaksanaan RB di pemerintah daerah tidak terlepas dari komitmen pimpinan Kepala Daerah. Bagi beberapa wilayah yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan RB karena dipelopori oleh Pimpinan Kepala Daerah tersebut, memimpin langsung pelaksanaan RB, dan menjamin netralitas birokrasi.

“Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional, semakin baik tata kelola pemerintaha suatu negara maka akan semakin cepat pula perputaran roda pembangunan,” kata Rus Nurhadi.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak serta stakeholder yang berkepentingan.

“Sebagai kita ketahui bahwa fungsi Kemenko Polhukam diantaranya koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, serta pengawalan program prioritas nasional diantaranya reformasi birokrasi kelembagaan. Kemenko Polhukam akan mendorong bila terjadi debottlenecking permasalahan peningkatan implementasi reformasi birokrasi baik di K/L maupun di wilayah daerah, sehingga hal ini merupakan tugas kita Bersama,” kata Rus Nurhadi.

Bahas Keamanan Negara, Polhukam Dan Mendagri Australia Kerjasama

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menko Polkuham Moh. Mahfud MD berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Australia Peter Dutton dalam pertemuan The 7th Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security (Pertemuan MCM RI-Australia Ke-7) yang dilakukan secara daring hari ini (27/10/2020). Keduanya membahas beberapa isu seputar keamanan negara, repatriasi Foreign Terrorist Fighter, Kerjasama Keamanan Maritim dan konter Terorisme.

Menko menyampaikan pada kesempatan itu, ”Berkembangnya ancaman terorisme dan lainnya, dapat kita atasi hanya dengan Kerjasama yang kuat dan berkesinambungan, melalui berbagai program dan rencana aksi penegakan hukum, tindakan pencegahan, deradikalisasi, konter terorisme, penghentian jalur pendanaan dan penggunaaan teknologi siber oleh jaringan teroris, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan juga penanggulangan pandemi Covid-19.”

Dalam pertemuan tersebut, Menko didampingi oleh Duta besar Indonesia untuk Australia, Kristiarto Legowo, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hasto Atmojo Suroyo. Acara dihadiri juga oleh Sekretaris Menko Polhukam, staf ahli dan para deputi Menko Polhukam, perwakilan dari Kemenlu, Kemnkumham, TNI Angkatan Laut, Densus 88 Anti Teror, Badan Intelijen Negara, BNPT, PPATK, Bakamla.

Pada acara tersebut juga diselenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama kedua negara tentang pembangunan kapasitas dan peningkatan perlindungan dan asistensi saksi dan korban. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua LPSK dan Menteri Dalam Negeri Australia.

Mendagri Australia Peter Dutton mengatakan, “Hubungan Indonesia dan Australia punya signifikansi, kita mitra setara di bidang keamanan dan maritim. Kolaborasi ini adalah capaian yang besar, bagi kami Indonesia merupakan rekan yang penting di Kawasan dan punya level percaya yang sama.”

Menko juga memaparkan, “Kerjasama bilateral, regional, dan multilateral adalah sebuah keniscayaan. Saya yakin tidak ada negara di dunia ini yang mampu mengatasi situasi seperti saat ini sendiri-sendiri.”

Dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Australia dan Menko Polhukam saling menyampaikan apresiasi positif atas Kerjasama yang lancar yang selama ini terjadi sejak dulu antar kedua negara.

Kepada Mendagri Australia, Menko menyampaikan apresiasi, “Saya yakin, hubungan bilateral Indonesia-Australia semakin kokoh berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan.”

Bupati Bogor Saksikan Kerjasama Kemitraan antara Balai TNGHS dan Kelompok Tani

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Bupati Bogor, Ade Yasin menyaksikan  penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan konservasi antara Balai TNGHS dan Kelompok Tani Hutan Konservasi Malasari Mandiri. Penandatanganan dilaksanakan di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Selasa (27/10/2020).
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan ini merupakan bentuk kerjasama kemitraan yang langsung diimplementasikan oleh para kelompok petani. “Mereka diberikan lahan seluas 40,2 Hektare oleh Kepala Balai TNGHS yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Mereka bisa menanam jahe merah, laja dan kedepan bisa di tanam kapulaga. Menanam jahe merah dan laja memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan untung bisa 70 persen dari modal,” kata Ade Yasin.
Lebih lanjut ia menambahkan, inti dari kerjasama ini tidak merusak hutan tetapi terjaga dari erosi dan longsor. “Di tengah pandemi, menanam jahe merah selain membuat badan sehat bisa mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Nantinya juga kita bisa mengembangkan kerjasama di wilayah lain,” tambahnya.
Ade Yasin juga menekankan, lahan yang sudah diberikan agar dimanfaatkan sebaik mungkin dan dijaga. “Saya harap lahan yang sudah diberikan bisa dimanfaatkan oleh para petani disini. Saya juga minta agar kelestarian hutan tetap terjaga dengan baik,” pungkasnya.

11 Puskesmas di Denpasar Siapkan Layanan Tes Swab Gratis

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini, membenarkan pengumuman bahwa salah satu Puskesmas di wilayah Denpasar memberikan layanan tes swab gratis alias tidak dikenakan biaya. Dikatakan lebih lanjut, tes swab gratis secara keseluruhan akan tersedia di 11 Puskesmas di wilayah Denpasar.

Hal tersebut dilakukan untuk penelusuran kasus atau tracing dari warga yang sempat kontak erat agar cepat diketahui yang positif sehingga cepat bisa ditangani dan ditindaklanjuti.

“Nanti yang akan kami sasar semua yang sempat kontak erat dengan pasien covid positif atau yang suspek. Yang mana, pelaksanaannya akan dilaksanakan di semua Puskesmas atau 11 puskesmas dan akan terus dilaksanakan selama pandemi di Kota Denpasar,” ujarnya, Selasa (27/10/2020).

Armini mengimbau, bagi masyarakat yang sempat kontak erat 2 hari sebelum pasien bergejala dan 14 kedepan dipersilakan untuk swab ke puskesmas terdekat dengan bukti ada hasil positif yang diajak kontak erat. Terutama bagi masyarakat yang ada gejala mual, muntah, pusing, panas, batuk dan pilek untuk segera berobat dan melakukan swab.

Pihaknya juga berpesan agar penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan disiplin dimanapun, kapanpun dengan siapapun. “Prokes dengan ketat perlu dilakukan mulai dari memakai masker jaga jarak cuci tangan di air mengalir dengan memakai sabun,” tutupnya.

FibreFirst Cycling 2020, Ratusan Pesepeda Galang Dana Melalui Gowes Virtual

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Ratusan pesepeda di Denpasar akan mengikuti even virtual lomba sepeda (cycling) terbesar di Indonesia, yakni FibreFirst Cycling 2020. FibreFirst Cycling 2020 adalah suatu even virtual cycling yang unik karena para peserta yang ikut dapat mendonasikan kilometernya yang dikonversi menjadi Rp 400/km dengan target jarak tempuh sejauh 1.000.000 kilometer dan total donasi sebesar Rp 200.000.000 kepada keluarga korban COVID-19 melalui Yayasan Kita Bisa (Kitabisa.com).

Puluhan cyclists (pesepeda) perwakilan yang ikut dalam kegiatan ini melakukan City Tour dengan rute melewati sejumlah titik di Kota Denpasar. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si. selaku Wali Kota Denpasar mengatakan konsep gowes berdonasi ini sebagai bentuk kepedulian teman-teman FibreFirst dari Jakarta yang sudah jauh-jauh ke Denpasar.

“Saya senang dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan gaya hidup sehat dan salah satu cara positif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya mendukung penuh kegiatan tersebut, semoga dapat menjadi contoh bagi yang lain. Salam cyclists dari Denpasar!” ungkapnya yang didampingi Ibu Wali Kota.

Edison Wardhana, Ambassador FibreFirst Cycling 2020 menjelaskan dengan melewati 50 km pertama, maka kilometer selanjutnya akan dikonversi Rp 400/km dan didonasikan atas nama peserta. Semakin jauh jarak tempuh maka semakin banyak donasi yang didonasikan.

Aldi Satrio Herlambang selaku Public Relations FibreFirst menambahkan, FibreFirst Cycling 2020 hadir di kota Denpasar membawa Fibre Bike dengan harapan dapat mengajak peserta dan masyarakat Denpasar melakukan gerakan sehat yaitu bersepeda dan berdonasi. Fibre Bike yang memiliki hak istimewa sendiri menjadi sebuah ikon yang dapat memberikan pengendaranya berdonasi dua kali lipat lebih besar yaitu Rp 800/km.

Sarana Transportasi Masa Depan, INKA Uji Coba Bus Listrik E-Inobus

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dikenal sebagai perusahaan produsen kereta api, kini PT INKA (Persero) mencoba melebarkan sayapnya pada industri transportasi darat jenis lain. Yakni, bus bertenaga listrik yang diberi nama E-Inobus.

Selasa (27/10), E-Inobus unjuk kemampuan di hadapan Wali Kota Madiun Maidi dengan berkunjung ke Balai Kota Madiun. Orang nomor satu di Kota Pendekar itupun menerima secara langsung kunjungan dari jajaran PT INKA (Persero).

Tak hanya ramah tamah, pada kesempatan itu wali kota juga turut menjajal kemampuan E-Inobus. Tes di jalan raya pun dilakukan. Mulai dari balai kota di Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto, Musi, HA Salim, Kolonel Marhadi, Ahmad Yani, dan kembali ke balai kota.

‘’Ini sarana transportasi masa depan,’’ tutur wali kota saat diwawancarai setelah uji coba E-Inobus.

Menurut wali kota, E-Inobus memenuhi standar sarana transportasi perkotaan. Salah satunya dikarenakan bus ini ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara, dan tidak berisik. ‘’Uenak pol,’’ ucapnya.

Wali kota berharap, ke depan akan terjalin kerjasama antara Pemkot Madiun dan PT INKA (Persero). Khususnya, untuk melengkapi sarana dan prasarana pariwisata di Kota Madiun. Wali kota pun memesan bus listrik dengan bodi mirip kereta Shinkansen, Jepang.

Sementara itu, Direktur Pengembangan PT INKA (Persero) Agung Sedaju mengungkapkan bahwa terciptanya E-Inobus tak lepas dari peran Wali Kota Maidi. ‘’Tanpa dukungan pak wali kota yang menyediakan Kota Madiun sebagai etalase kami, tentu kami tidak akan memiliki keberanian untuk mewujudkan sarana transportasi ini,’’ ungkapnya.

Terkait tantangan yang diberikan wali kota untuk membuat bus listrik dengan bodi Shinkansen, Agung pun menyanggupi. ‘’Kereta kami sudah bisa buat. Begitu pula bus listrik. Maka, tantangan itu bisa kami wujudkan,’’ ungkapnya.

Peringati Hari Jadi, Kemenkumham Masuki Era Digitalisasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dunia berubah dengan sangat cepat dan bergerak dengan begitu dinamis. Transformasi dibidang hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) harus terus dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. Menjelang hari jadi Kemenkumham 30 Oktober mendatang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menegaskan Kemenkumham siap memasuki era digitalisasi.

“Pemanfaatan teknologi sudah tidak bisa kita tolak dan hindari lagi. Suka tidak suka, harus kita hadapi,” kata Yasonna. “Pandemi Covid-19 menjadi test case, apakah kita telah siap menerapkan era digitalisasi di seluruh aspek kinerja,” katanya saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2020, Selasa (27/10/2020) pagi.

Transformasi, kata Yasonna, telah kita lakukan bersama-sama sejak tahun 2015 hingga 2019, dan pada tahun 2020, saatnya kita melakukan revolusi terhadap kinerja Kemenkumham, sehingga hasilnya lebih maksimal. “Revolusi yang paling utama dilakukan adalah revolusi digital. Mengapa harus revolusi digital? Karena peradaban zaman ini semakin lama semakin berkembang, semakin maju, bergerak secara eksponensial, dan modern,” kata Laoly.

Selain itu, Hari Dharma Karyadhika tahun ini adalah momentum yang tepat untuk evaluasi dan introspeksi bagi jajaran Kemenkumham. “Sensitifitas kita sebagai aparatur pemerintah harus tajam. Kita harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru,” jelas Yasonna di Graha Pengayoman.

Yasonna juga berharap agar pelayanan publik harus terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi. “Inovasi-inovasi baru pelayanan publik dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, administrasi hukum umum, dan pelayanan bantuan hukum juga terus dikembangkan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Menkumham mengajak kepada seluruh jajaran Kemenkumham, bahwa kita bisa dan mampu memberikan yang terbaik untuk negeri ini. “Tetap semangat bekerja untuk mencapai kinerja tinggi, dan terus menuai prestasi, meskipun dihadapkan pada permasalahan dan keterbatasan waktu kerja akibat pandemi ini,” kata Yasonna. “Revolusi digital Kemenkumham (merupakan) tonggak bagi suksesnya layanan publik yang semakin PASTI,” tutupnya.

Selamat Hari Dharma Karyadhika Tahun 2020. Dirgahayu Kemenkumham.

1...4,7024,7034,704...4,866Halaman 4,703 dari 4,866