Beranda blog Halaman 4704

Luncurkan Aplikasi Visa Online dan Sipkumham, Ini Pesan Positif dari Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap penerapan visa online bagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia bisa membantu pemulihan ekonomi lewat akselerasi investasi dan wisata setelah pandemi Covid-19 berakhir. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat meluncurkan aplikasi visa dan Sipkumham di sela-sela syukuran Hari Dharma Karyadhika atau HUT Kemenkumham, Selasa (27/10/2020).
“Penerapan layanan visa elektronik diharapkan dapat membawa pesan positif pada dunia luar bahwa Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi,” kata Yasonna dalam kegiatan yang juga diikuti oleh Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia secara virtual tersebut.
“Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi atau penanaman modal asing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir,” ujarnya.Yasonna menyebut aplikasi visa online merupakan inovasi jajarannya untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan transparan. Dengan aplikasi e-visa tersebut, orang asing yang berniat masuk ke Indonesia kini hanya perlu mengajukan permohonan visa serta mengisi data yang diperlukan secara daring dengan mengakses situs www.visa-online.imigrasi.go.id. Persetujuan atas permohonan visa juga akan disampaikan secara online lewat surat elektronik dan tidak perlu dicetak di kertas (paperless).Peluncuran ini disambut apresiasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran layanan e-visa pada hari ini. Melalui aplikasi ini diharapkan proses layanan visa akan lebih transparan, lebih cepat, lebih mudah, dan yang paling penting tanpa mengesampingkan faktor keamanan data dan perlintasan,” ucap Retno dalam sambutan virtualnya.

Apresiasi sejenis juga meluncur dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.

“Saya sangat mengapresiasi dengan adanya layanan e-visa ini karena kemudahan akses menjadi salah satu poin penting dalam pemilihan destsinasi pariwisata. E-visa memberikan kemudahan bagi calon wisatawan mancanegara untuk mengajukan visa melalui penjamin secara elektronik dan memperoleh visa elektronik di manapun berada,” tuturnya.

Selain visa online, pada kesempatan tersebut Yasonna sekaligus meluncurkan aplikasi Sipkumham atau Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM. Aplikasi ini diklaim sebagai database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) yang memadukan teknologi crawling dan machine learning dari kurang lebih 80 media online dan media sosial Twitter dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

“Lewat aplikasi ini, Kemenkumham akan memberikan akses database bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas dan fungsi di bidang hukum dan HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Yasonna.

“Dengan adanya database tersebut, diharapkan permasalahan pelayanan publik dapat direspons lebih cepat serta bisa dipetakan secara komprehensif dan real time,” ucapnya.

Menurut Yasonna, penerapan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semacam aplikasi visa online dan Sipkumham merupakan bagian dari revolusi birokrasi digital kementerian yang dipimpinnya. Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini juga berharap inovasi digital sejenis menular ke seluruh jenis pelayanan publik Kemenkumham.

“Saat ini Kemenkumham ingin melakukan lompatan yang lebih besar agar seluruh pelayanan publik berjalan secara digital sehingga pelayanan akan semakin cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

“Saya berharap hal ini akan dilanjutkan dengan proses digitalisasi seluruh administrasi pelayanan publik Kemenkumham. Semoga aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutur menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna juga menyampaikan penghargaan Kemenkumham secara virtual bagi 22 individu serta 20 lembaga dan instansi yang selama ini menjalin kerja sama dengan Kemenkumham. Adapun Yasonna secara khusus menyebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, dan Kapolres Kota Tangerang Kombes Sugeng Hariyanto dalam seremoni pemberian penghargaan tersebut.

“Kami menyampaikan penghargaan secara langsung kepada Gubernur Bali atas partisipasinya dalam pembentukan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa di 121 Desa pada 57 Kecamatan di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali,” tutur Yasonna.

“Penghargaan juga kami serahkan langsung kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Kota Tangerang atas dukungan dan bantuannya dalam upaya menemukan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang. Semoga di masa yang akan datang, sinergi yang sudah dibangun akan semakin baik,” ucapnya.

2020 10 27 Siaran Pers 9

 

WFO dan WFH, Bukan Halangan untuk Tidak Produktif

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Hampir seluruh negara di dunia mengandalkan kemampuan teknologinya untuk berperang menghadapi pandemi Covid-19, yang memiliki dampak luar biasa pada sendi-sendi kehidupan manusia. Adanya kebijakan bagi pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bekerja di kantor (work from office/WFO) maupun di rumah (work from home/WFH), bukan berarti membatasi produktivitas kerja.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan pegawai Kemenkumham dapat bekerja dan berkinerja di mana saja dan kapan saja. “Seluruh kegiatan administrasi perkantoran dapat dilakukan melalui open workspace atau biasa dikenal dengan remote working, merupakan metode bekerja yang dilakukan oleh pegawai yang dapat dilakukan dari rumah, atau di mana saja, tanpa memerlukan ruangan khusus,” jelas Yasonna di Graha Pengayoman.

Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi sering kali mengingatkan kita agar mengoptimalkan waktu produktif kita dengan beribadah, sekolah, berkarya, dan bekerja dari rumah. “Pandemi bukan halangan untuk tidak produktif, bekerja dapat dilakukan dari rumah, kecuali pekerjaan yang sifatnya memerlukan interaksi dengan sesama manusia, misalnya dokter, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya,” kata Yasonna saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2020, Selasa (27/10/2020) pagi.

Adanya penerapan flexible working hours (FWH) dan flexible working space (FWS) di beberapa kementerian/lembaga sebagai upaya untuk mendorong work life balance (keseimbangan kehidupan dan pekerjaan), serta produktivitas kerja pegawai. “Pengaturan kerja yang fleksibel ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan kepuasan dalam bekerja (efektivitas kerja), serta untuk menghemat biaya dan waktu baik secara organisasi maupun individu (efisiensi uang dan waktu),” terang Yasonna.

Yasonna mengingatkan, sudah saatnya kita menginventarisasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan melalui WFH, dan pekerjaan apa saja yang tidak dapat melalui WFH. “Biaya operasional perkantoran harus direduksi, pembangunan sarana prasarana harus dikendalikan dan diarahkan untuk kepentingan publik atau masyarakat umum,” tutup Yasonna.Kemenkumham

Syukuran Hari Dharma Karyadhika, Kemenkumham Luncurkan Aplikasi dan Bagi-Bagi Penghargaan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Hari Dharma Karyadhika tahun 2020 ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merayakannya dengan penuh kesederhanaan. Institusi yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly memperingatinya dengan nuansa khidmat dan penuh rasa syukur, ditengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Di momentum ini pula, Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi dan memberikan beberapa penghargaan.

Pada acara syukuran Hari Dharma Karyadhika hari ini, sebagai awal tonggak pelaksanaan revolusi digital pelayaan publik Kemenkumham, diluncurkan aplikasi e-Visa dan SIP-Kumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM). “Krisis (pandemi Covid-19) menghasilkan inovasi, dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai perbaikan sistem birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Yasonna.

Penerapan layanan visa elektronik ini dapat membawa pesan positif pada dunia luar bahwa Indonesia telah mereformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi. “Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja baru, dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir,” kata Laoly.

Sementara aplikasi SIP-Kumham merupakan database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence, yang memadukan teknologi crawling dan machine learning dari kurang lebih 80 media online dan media sosial Twitter satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan realtime.

“Dengan aplikasi ini, Kemenkumham akan memberikan akses database bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas fungsi (tusi) dibidang hukum dan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, serta stake holder lainnya,” terang Menkumham.

Yasonna berharap, hal ini akan dilanjutkan dengan proses digitalisasi seluruh administrasi pelayanan publik Kemenkumham. “Kita harapkan aplikasi ini terus update data, dan jika menemukan sesuatu yang berkaitan dengan tusi kita, segera menyampaikan kepada unit kerja utama yang harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” kata Laoly.

Pada kesempatan ini, Menkumham juga menyerahkan penghargaan kepada 22 individu dan 20 lembaga/instansi yang memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tusi Kemenkumham. Yasonna juga menyerahkan penghargaan kepada 12 ASN Kemenkumham yang memiliki prestasi dan kinerja yang membanggakan, serta memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan organisasi.

Selain itu, Menkumham juga menyerahkan Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Inspektur Jenderal, yang telah diperoleh dari Lembaga TUN Nord yang berpusat di Canada. Sertifikat ini merupakan salah satu bentuk peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan tema Hari Dharma Karyadhika tahun ini merupakan gambaran semangat Kemenkumham untuk melaksanakan revolusi digital pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham. “Diharapkan dengan semangat ini, Kemenkumham akan melakukan lompatan besar dalam hal digitalisasi pelayanan publiknya,” kata Bambang di Graha Pengayoman.

Penghargaan lain yang diberikan Menkumham adalah penghargaan kepada unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis (UPT) dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Tahun 2020. Pada kategori unit utama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjadi yang terbaik, disusul Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Pemasyarakatan.

Sementara untuk kategori kantor wilayah (kanwil), Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menjadi yang pertama, diatas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk UPT, peringkat satu diduduki oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, disusul Kanim Kelas I TPI Bandung dan Kanim Kelas I Surabaya.

Penghargaan lainnya adalah dalam kategori jumlah pemberitaan pelaksanaan kinerja melalui website dan pengelolaan media sosial tahun 2020. Pada unit utama, Ditjen Imigrasi kembali menjadi yang terdepan, menyusul dibelakangnya Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Kekayaan Intelektual.

Pada kategori kanwil, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur duduk di urutan teratas diatas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Terakhir, untuk kategori UPT, Kanim Kelas I Khusus Soekarno-Hatta menjadi yang terbaik mengungguli Kanim Kelas II Non TPI Kediri dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Film “Daya” Berkisah Tentang Romantisme Kota Yogya di Era Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Film pendek berjudul “Daya” mengajak para penonton untuk menikmati suasana, wisata serta penanganan pencegahan pandemi covid-19 di Kota Yogya. Film berdurasi 22 menit ini ditayangkan perdana oleh Dinas Pariwisata Kota Yogya bersama Taman Pintar, Selasa (27/10) di Science Theatre Taman Pintar Yogya. Selanjutnya, film Daya akan ditayangkan di chanel Youtube Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Film “Daya” diproduseri oleh Yetti Martanti selaku produser dan disutradari Annisa Hertami. Mengambil setting sudut-sudut Kota Yogya film ini dibintangi oleh Sekar Sari sebagai Daya, Denta Aditya sebagai Adi, Watie Wibowo sebagai Ibu Daya, dan Yatie Lemu sebagai Sari.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yurnelis Piliang mengatakan, dengan penayangan premier film “Daya” ini diharapkan, wisatawan Kota Yogyakarta yang ingin berwisata tidak takut untuk datang Ke Kota Yogyakarta tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Di situasi pandemi saat ini, kita ingin menunjukkan bahwa tempat wisata di Kota Yogyakarta  menarik untuk di kunjungi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Karakter yang menjadi Daya ini cukup kuat di film ini, ini membuat nilai plus dalam mempromosikan bahwao Kota Yogyakarta tetap asyik untuk dikunjungi,”ungkapnya.

Selain itu, Yurnelis mengatakan, film pendek ini memberikan nilai empati, kebersamaan, gotong royong dan mengajarkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

” Ini merupakan tayangan perdana. Kita harapkan mereka yang hadir ikut mempublikasikan film ini. Agar Kota Yogya tetap menjadi tujuan wisatawan dan memberikan suasana aman, bagus dan tetap asik untuk dikunjungi,” kata Yurnelis.

Tak hanya itu, film ini menarik karena menunjukkan keromantisan Kota Yogya yang dihadirkan dalam sinematografi dan penataan gambar yang istimewa.

” Harapannya adalah Kota Yogya ini tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah prioritas utama. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat luas, destinasi wisatanya dan juga langkah menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Setelah penayangan film “Daya”,  juga diadakan sesi diskusi dan tanya jawab dengan pembicara Yetti Martanti selaku produser, Annisa Hertami selaku sutradara dan Sekar Sari berserta Denta Aditya selaku pemeran utama.

Dalam kesempatan tersebut, Annisa Hertami selaku sutradara mengatakan, dengan kepeduliannya terhadap Kota Yogyakarta disaat pandemi seperti ini, diharapkan munculnya film pendek “Daya” membuat ketertarikan untuk wisatawan datang ke Kota Yogyakarta.

” Kepedulian yang harus kita miliki di pandemi saat ini adalah saling berkolaborasi dengan apa yang ada saat ini. Kami berkolaboarsi dengan band Langit Sore bertujuan untuk memberikan film ini hidup. Semoga dengan penayangan yang ada di film ini, mampu melihatkan betapa Kota Yogyakarta indah pariwisatanya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, film ini juga bercerita mengenai kepedulian terhadap orang tua, sikap egois dan empati,” ungkap Anisa.

Pemkot Yogya Serahkan Bantuan Kelompok Usaha Terdampak Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Sosial Kota Yogya menyerahkan bantuan sosial kepada 15 kelompok masyarakat usaha bersama dan 15 penyandang disabilitas, Selasa (27/10) di Grha Pandawa Balaikota Yogya. Bantuan tersebut diberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Yogya, Sisruwadi didampingi Kepala Dinas Sosial beserta OPD terkait. Untuk perwakilan Kube diwakili oleh Kube Kecamatan Kotagede, Kecamatan Kraton dan Kube Kecamatan Wirobrajan sedangkan dari penyandang disabilitas diterima Selamet Haryadi mewakili  Sariman Muhamad Munawar. Selanjutnya, untuk penerima bantuan sosal kemandirian disabilitas dari Kementrian Sosial RI diwakili oleh Bapak Suprianto dan Ibu Sumar.

Kepala Dinas Sosial, Agus Sudrajat mengatakan penerima bantuan tersebut adalah kelompok keluarga maupun individu yang merasakan dampak pandemi Covid-19 yang sulit atau tidak mendapatkan pendapatan. “Maka Dinas sosial Kota Yogya berusaha melakukan inovasi dengan memaksimalkan infrastruktur pemberdayaan sosial yang telah terbentuk yaitu melalui kelompok kelompok usaha bersama (Kube) yang telah beraktivitas sejak 2003. Di Kota Yogya  jumlahnya ada 384 kelompok kemudian diseleksi terpilih 15 kube,” jelasnya.

Dijelaskan masing-masing Kube mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta rupiah sehingga total bantuan yang diserahkan untuk 15 kelompok sebesar Rp 225 juta yang bersumber dari APBD Kota Yogya. Kemudian, untuk bantuan individu perorangan diberikan kepada penyandang disabilitas berupa media alat bantu penyandang disabilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Pada tahun 2020 ini dipastikan satu kaki palsu atau alat bantu jalan diberikan kepada penyandang disabilitas dengan anggaran sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari APBD Kota Yogya.

Asisten Kesra Pemkot Yogya Sisruwadi menyampaikan Pemerintah Kota Yogyakarta bersama seluruh masyarakat di dalamnya berkewajiban menjadi pelopor dalam meningkatkan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan baik melalui pemberdayaan termasuk penyaluran bantuan.

“Penyaluran bantuan sosial masyarakat menjadi sesuatu yang dapat berperan penting meningkatkan semangat masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu mendorong agar kelompok yang ada dapat memaksimalkan bantuan untuk bekerjasama melakukan berbagai usaha yang mendorong perbaikan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Walikota Yogyakarta Pimpin Apel Gelar Pasukan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti sore ini memimpin gelar pasukan dalam rangka menghadi libur panjang dan cuti bersama pada 28 Oktober hingga 1 November 2020 mendatang.

DaIam kesempatan tersebut ia mengatakan kegiatan ini mempunyai makna strategis untuk memantapkan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi serta mengantisipasi segala hal-hal yang akan terjadi selama libur panjang dan cuti bersama besok.

“Kegiatan Gelar Pasukan ini sangat penting dalam memberi gambaran rencana kesiapan personil dalam melaksanakan pengamanan umum dan penegakan protokol kesehatan selama liburan dan cuti bersama di Wilayah Kota Yogyakarta,” jelasnya di lapangan Balaikota Yogyakarta, Selasa (27/10/2020).

Selain itu, lanjutnya, juga sebagai bahan acuan bagi petugas selama melaksanakan pengamanan umum dan penegakan protokol kesehatan  selama liburan dan cuti bersama sehingga seluruh aktfitas masyarakat dapat berjalan lancar, tertib dan aman.

“Kita semua menyadari bahwa Kota Yogyakarta merupakan kota yang sangat istimewa dengan beragam predikat yang melekat di dalamnya. Dengan segala keramahan warganya, fasilitas yang ada, nuansa budaya yang sangat kental dan berbagai nilai-nilai adiluhung membuat siapapun berkunjung ke Kota Yogya,” katanya.

Oleh karenanya, tambahnya, menjadi kewajiban kita bersama agar dalam menghadapi liburan di masa pandemi ini masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan.

Walikota menegaskan jika masa liburan tidak berarti libur dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat obyek wisata.

“Seluruh petugas agar memberikan himbauan kepada Masyarakat untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan serta penyebaran Covid-19 yaitu untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat  (PHB) terutama di Tempat-tempat Umum,” katanya.

Selain juga dengan memberikan tindakan berupa menegur dan membubarkan kerumunan masyarakat yang dapat berpotensi terjadi penyebaran Covid-19, atapun sanksi sosial jika diperlukan.

Pihaknyapun mengajak semua anggota personil untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke Kota Yogyakarta.

“Saya berharap seluruh personil yang terlibat dalam apel siaga ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dan keihklasan serta totalitas di lapangan sehingga akan memberikan manfaat yang besar bagi terciptanya Yogyakarta yang Berhati Nyaman, ” harapnya.

Perluas Akses Produk Tabungan Emas, Pegadaian Gandeng Shopee

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Untuk memperluas akses produk tabungan emas, dan mempermudah masyarakat dalam investasi emas, Pegadaian berkolaborasi dengan Shopee, salah satu e-commerce terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan meluncurkan Tabungan Emas Pegadaian yang hadir di aplikasi belanja Shopee.

Direktur Teknologi Informasi & Digital PT Pegadaian (Persero), Teguh Wahyono mengatakan, channeling tabungan emas Pegadaian dengan Shopee adalah langkah kolaborasi strategis antara start up teknologi tingkat global dengan produk BUMN unggulan. Kerjasama ini semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan Pegadaian secara online.

“Kini seluruh masyarakat bisa menabung emas dengan mudah dan cepat, hanya menggunakan aplikasi Shopee” ujar Teguh

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan beli dan titip emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, murah, dan terpercaya. Produk ini dapat diakses secara konvensional maupun digital, salah satunya dengan aplikasi belanja online Shopee.

Hanya dengan investasi mulai dari Rp 500, selanjutnya, nasabah bisa membeli emas mulai dari Rp 5.000; melakukan transfer emas ke sesama pengguna Shopee minimal 0,01 gram dan maksimal 100 gram; wajib memiliki saldo yang tidak bisa ditarik (mengendap) minimal 0,05 gram dan mendapat buku setelah nasabah ke cabang Pegadaian yang didaftarkan.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Harianto Widodo mengatakan bahwa transaksi jual-beli emas melalui aplikasi Shopee dapat dilakukan dengan nilai yang sangat terjangkau. Hal tersebut dilakukan guna membuat kebiasaan dalam masyarakat untuk memiliki perilaku yang gemar menabung.

“Pertimbangannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat berinvestasi emas dengan mudah dan nyaman, Selain itu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak bisa menabung” kata Harianto Widodo.

Bagi nasabah baru yang hendak membuka Tabungan Emas di Shopee caranya sangat mudah. Cukup Kunjungi halaman Tabungan Emas pada aplikasi Shopee, lalu tentukan ?jumlah emas yang akan dibeli dalam bentuk satuan gram atau rupiah?. Pengguna aplikasi wajib melengkapi data agar verifikasi KTP dapat dilakukan. Pada tahap akhir nasabah diminta untuk melakukan proses pembayaran. Jika proses pembayaran sukses, maka secara otomatis emas yang dibeli akan tercatat di fitur Tabungan Emas pada akun pengguna Shopee.

Selanjutnya, nasabah diberi waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pembukaan rekening Tabungan Emas untuk melakukan registrasi ke Cabang Pegadaian. Pada tahun pertama, nasabah dibebaskan dari biaya penyimpanan, selanjutnya Pegadaian akan mengenakan biaya sebesar Rp 30.000 per tahun.

Direktur Shopee Indonesia, Christin Djuarto, mengatakan kerjasama ini sebagai bentuk komitmen Shopee untuk terus berinovasi dalam menghadirkan kebutuhan pengguna yang selaras dengan perkembangan zaman. Selain itu kolaborasi ini diharapkan dapat membantu menjadi perpanjangan tangan dari Pegadaian dalam menghadirkan akses mudah bagi masyarakat untuk membangun budaya menabung dan berinvestasi, khususnya dalam bentuk tabungan emas.

“Shopee berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan solusi praktis dalam bertransaksi dengan aman dan terpercaya, serta mendukung perluasan jangkauan produk dan layanan produk investasi melalui platform e-commerce untuk seluruh lapisan masyarakat.” Ucap Christin Djuarto.

Sebelumnya, Pegadaian juga telah menggandeng Tokopedia sebagai channeling dalam memasarkan emas secara digital melalui tabungan emas. Kerjasama tersebut dilakukan untuk terus meningkatan inklusi keuangan di masyarakat.

Libatkan Emak-Emak Sosialisasi Prokes, TNI Sebut Lebih Efektif

Penulis
wicaksono
-

Suara Pemerintah – Galaknya emak-emak ternyata menjadi berkah tersendiri bagi TNI. Pasalnya TNI kini melibatkan para emak-emak sebagai garda terdepan untuk menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 berupa penerapan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman membenarkan langkah ini.

“Jadi, betul kita melibatkan emak-emak dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Setiap kelurahan itu ada 100 orang dan sekarang ada 61 kelurahan yang terdaftar melakukan sosialisasi ke warga sekitar rumahnya terkait protokol kesehatan,” katanya.

Dudung mengatakan program hasil kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dinilai cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat menjalankan 3M.

“Jadi memang emak-emak itu dengan suaranya, menggalakkan penggunaan masker ternyata lebih efektif buat diikuti masyarakat,” ujar Dudung.

Dari 61 kelurahan yang tersebar di wilayah yang dijaga oleh Kodam Jaya, Jakarta Timur memiliki kader emak-emak paling banyak untuk menyosialisasikan pentingnya 3M di masa pandemi COVID-19.

Para ibu-ibu tersebut yang menjadi kader untuk melakukan sosialisasi gerakan 3M itu mendapatkan insentif sesuai dengan kinerjanya.

Dudung mengatakan kinerja dalam menyosialisasikan gerakan 3M itu nantinya dicatat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan direkapitulasi untuk pemberian insentif.

“Nanti dikoordinir oleh Babinsa di kelurahan-kelurahan, nah Babinsa itu nanti ngasih langsung ke mereka. Itu nanti insentifnya dikasih ke yang ikut sosialisasi,” ujar Dudung.

Selain melibatkan emak-emak, Dudung mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Ibu Kota pihaknya tetap mendukung Operasi Yustisi bersama pihak Kepolisian dan Satpol PP.

“Operasi Yustisi juga masih berjalan, kita dukung untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Ibu Kota,”ujar Dudung.

Pangdam Jaya Sambangi Kantor Berita ANTARA Bahas Indonesia Optimis

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Panglima Kodam Jaya (Pangdam) Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyambangi Kantor Berita ANTARA di Wisma ANTARA, Selasa, dalam rangka sinergi media dan TNI guna menyebarluaskan informasi Indonesia Optimis.
Kedatangan Pangdam diterima langsung oleh Direktur Utama LKBN ANTARA, Meidyatama Suryodiningrat yang didampingi Direktur Pemberitaan, Akhmad Munir, beserta jajaran redaksi Kantor Berita ANTARA.
Pangdam mengatakan peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai situasi dan kondisi saat ini secara berimbang, termasuk tugas dan peran TNI dalam pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Melalui ANTARA inilah kita bisa kolaborasi sehingga setiap kegiatan-kegiatan bisa diliput, kemudian di-‘blow-up’, kegiatan TNI angkatan darat khususnya di Kodam Jaya di tengah masyarakat,” kata Mayjen Dudung.
Menurut Dudung, bersilaturahmi dengan para pimpinan Kantor Berita ANTARA merupakan kesempatan yang baik dan menarik. Mengingat kesibukan TNI akhir-akhir ini ikut dalam pengamanan gelombang demonstrasi yang terjadi di DKI Jakarta, tak luput dari pengamatan media.
Menurut dia, berita-berita yang diangkat oleh media telah membesarkan nama Kodam Jaya, salah satunya peran TNI hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti bakti sosial maupun kerja bakti.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Dirut ANTARA yang telah meluangkan waktunya untuk menerima kami. Kami sangat senang sekali, dengan kunjungan ini maka Kodam Jaya dengan ANTARA terjadi hubungan harmonis,” kata mantan Gubernur AKMIL tersebut.
Dudung menyebutkan, hubungan harmonis yang terjalin antara Kodam Jaya dan Kantor Berita ANTARA semakin erat, terlebih Kantor Berita ANTARA berada di wilayah Kodam Jaya di Jakarta yang menjadi tanggungjawabnya sebagai Panglima Kodam Jaya untuk keamanan, termasuk apabila terjadi kegiatan-kegiatan menonjol yang perlu dapat perhatian.
“Saya sampaikan nomor delapan dari kewajiban TNI adalah menjadi contoh dan mempelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat, oleh karenanya, kemana pun saya hadir, harus bisa melihat, dimana ada kesulitan TNI harus hadir,” ujar Dudung.
Dalam kunjungannya, Dudung juga berkesempatan berbagi cerita dan pengalaman selama merintis karir di dunia militer, termasuk suka duka yang dialami sejak kecil hingga menjadikannya seorang jenderal.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, ini juga berbagi pemikiran tentang Indonesia Optimis, yang menurutnya perlu sinergi antara semua elemen bangsa dalam hal ini TNI dan Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman terutama di tengah pandemi COVID-19 ini.

Bulan Inklusi Keuangan, TPAKD Pemkot Makassar Raih Penghargaan OJK

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penjabat Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menghadiri puncak acara Bulan Inklusi Keuangan Sulawesi 2020 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional 6 Sulampua, di Ballroom Maccora Hotel The Rinra Makassar. Senin 26/10/2020.

Bulan Inklusi Keuangan Sulawesi 2020 dihadiri pula oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada pimpinan Kabupaten/Kota yang telah berjasa sebagai penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di daerahnya masing masing.

“Kita berharap TPAKD terus melakukan terobosan dan inovasi untuk membuka akses perekonomian seluas luasnya kepada masyarakat apalagi di masa pandemi covid 19 sekarang ini walaupun tidak terlalu berdampak pada perekonomian kita, namun kita harus terus menggali potensi potensi ekonomi yang ada di daerah kita masing masing, sehingga roda ekonomi kita terus  bergerak,”ucap Nudin Abdullah dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu OJK juga menganugerahi piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar berupa penghargaan kategori kota yang mampu melakukan Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP- Pertumbuhan Pengimputan Data KUR yang berkualitas Tahun 2020. diserahkan langsung oleh gubernur Nurdin Abdullah didampingi kepala OJK Regional 6 Moh. Nurdin Subandi.

Penjabat Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin memberikan apresiasinya kepada seluruh jajaran SKPD dan Stakeholder yang telah bekerjasama meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berhasil meraih penghargaan dari OJK .

“Penghargaan yang diraih pemkot Makassar tidak lepas dari peran seluruh instansi dan stakeholder di pemkot Makassar yang telah bekerjasama dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga berhasil meraih predikat percepatan akses pembiayaan KUR melalui data SKIP pertumbuhan penginputan data KUR yang berkualitas,” terangnya.

Selain Pemkot Makassar daerah lain juga meraih penghargaan dari OJK antara lain Bone Sinjai, Luwu, Sidrap, Bantaeng, serta kabupaten kepulauan Selayar.

1...4,7034,7044,705...4,866Halaman 4,704 dari 4,866