Beranda blog Halaman 4705

Bogor Adakan Perpanjangan PSBB di Kawasan Puncak

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor menggelar rapat dengan agenda pembahasan Perpanjangan Perbup PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang akan berakhir tanggal 27 Oktober 2020 dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada libur dan cuti bersama tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan.
Terkait perpanjangan PSBB, Iwan Setiawan meminta kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor agar proaktif mengkomunikasikan dengan wilayah Bodebek agar selaras. “PSBB Pra AKB perpanjangan ketiga akan berakhir 27 Oktober 2020 besok, DKI Jakarta sudah memperpanjang PSSB kembali. Kita masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat dan koordinasi dengan daerah Bodebek lainnya, Pemkab Bogor sudah siap memperpanjang.
Oleh karena itu saya minta Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor agar proaktif mengkomunikasikan dengan wilayah Bodebek lainnya baik jenis kegiatan yang diperbolehkan ataupun waktu operasionalnya,” kata Iwan Setiawan ditemui usai rapat di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Senin (26/10/2020).
Lebih lanjut untuk mengantisipasi libur panjang, Iwan menginginkan langkah-langkah strategis dari Satgas Kabupaten Bogor dan Satgas Kecamatan. “Persiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan kasus positif Covid-19 ditempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa seperti tempat wisata, pasar, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, transportasi umum.
Khusus tempat wisata, berdasarkan pengalaman dan hasil monitoring Disbudpar yang harus diwaspadai khususnya tempat wisata alam, pusat-pusat kuliner dan oleh-oleh. Di Lokasi-lokasi rawan kerumunan perlu dibuat titik pantau monev yang melibatkan Satgas, lintas perangkat daerah dan instansi vertikal untuk pengawasan disiplin Gerakan Masker (Gemas) dan penerapan Protokol Kesehatan 3M dan disiplin kapasitas tempat,” lanjutnya.
Iwan juga berharap sosialisasi terus gencar dilakukan agar masyarakat yang ingin berkunjung ke Puncak untuk berpikir ulang. “Sosialisasi pada masyarakat yang ingin berkunjung ke Puncak harus lebih aktif lagi. Masyarakat yang ingin berkunjung ke puncak harus mengikuti peraturan sesuai Perbup yang sudah kita buat, batas kapasitas kunjungan 50 persen masih tetap berlaku, Protokol Kesehatan 3M akan lebih diperketat dan kita akan adakan rapid test untuk mereka yang akan masuk ke wilayah puncak, kita sudah instruksikan camat khususnya Camat Ciawi, Megamendung dan Cisarua untuk memantau tempat-tempat wisata dan restoran dan memastikan Protokol Kesehatan 3M diterapkan secara maksimal,” pungkasnya.

KNPI Kota Yogya Gelar Rapid Test Massal Sambut Hari Sumpah Pemuda

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-92 Tahun 2020, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Yogya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogya, menggelar rapid test massal, pada Selasa (27/10) di Pasar Beringharjo.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sisruwardi yang mewakili Wakil Walikota Yogya menyampaikan bahwa rapid test massal ini adalah bagian dari penegakan protokol kesehatan dan pencegahan di lingkungan industri pariwisata. Rapid test merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dini dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Besok kita menghadapi libur panjang, pasti akan banyak wisatawan yang datang ke Yogya, maka rapid tes ini penting dilakukan agar mereka yang datang merasa aman dan nyaman datang ke Yogya,” katanya.

Sisruwadi juga berharap para pedagang dan para petugas yang ada di Pasar Beringharjo untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, terutama ketika libur panjang nanti.

“Insaallah libur panjang nanti akan banyak wisatawan yang datang ke Yogya, maka kita harus siap menyambut kedatangan mereka semua. Tapi ingat kita juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat terutama 4 M mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan mencegah kerumunan,” kata Sisruwardi.

Ketua Majelis Pemuda Indonesia, Bambang Seno Baskoro menjelaskan kegiatan rapid test massal ini dilakukan oleh KNPI dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Rencananya rapit test ini akan dilakukan kepada 100 orang peserta. Para peserta ini adalah para petugas yang berada di garda depan seperti petugas keamanan dan juga para pedagang yang ada di Pasar Beringharjo.

“Kota Yogyakarta ini adalah salah satu kota tujuan wisata, maka harapan kita dengan rapid test ini rekan-rekan yang ada di Beringharjo lebih waspada. Selain itu, harapan kita dengan adanya rapid test ini kondisi kesehatan baik petugas maupun pedagang lebih terkontrol,” katanya.

Asep salah satu peserta rapid test menyampaikan ucapan terimakasih kepada KNPI. Dengan adanya rapid test ini apapun hasilnya menjadikan dirinya lebih waspada, terutama ketika bertugas.

“Ya rapid test ini sangat baik bagi kami, karena kami bisa lebih waspada terhadap Covid-19, terutama ketika bertugas, dan mudah-mudahan pada rapid test kali ini tidak ada yang reaktif,” kata salah satu petugas keamanan pasar ini.

Pemkot Segera Realisasikan Jaminan Pegawai Non PNSD Menyeluruh

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Rencana kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Palembang terkait pemberian jaminan bagi seluruh pegawai Non PNSD segera direalisasikan.

Seperti yang terungkap dalam rapat koordinasi penguatan program jaminan Non PNSD yang digelar di Ruang Parameswara, Setda kota Palembang, Senin (26/10).

“Regulasinya jelas dan sudah ada edaran dari pusat. Sehingga kita akan segera eksekusi dan realisasikan,”ungkap Sekda Palembang, Ratu Dewa.

Dijelaskannya, saat ini ia tengah meminta OPD di Pemkot Palembang untuk segera mendata pegawai Non PNSD untuk segera dilakukan penganggaran.

Sebab, program ini menurutnya akan banyak sekali manfaatnya dan dibutuhkan oleh pegawai di lingkup Pemkot Palembang sebagai jaminan.

“Tujuannya juga agar bisa lebih fokus untuk melayani masyarakat. Pegawai Non PNSD ini menjadi prioritas kita,”ujar Dewa.

Sebagai gambaran untuk ada sekitar 5.300 orang pegawai Non PNSD di kota Palembang sehingga secara kasar dibutuhkan anggaran sekitar Rp2 Miliar untuk itu.

“Sekarang dilakukan di Satpol PP, Disnaker, DLHK, dan DPMPTSP, selanjutnya yang lain kita susulkan sesuai dengan inventarisir di masing-masing OPD,”ujarnya.

Hadiri HUT PTUN Bengkulu Ke-22, Pemprov Bengkulu Dukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PTUN Bengkulu

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia provinsi Bengkulu H. Muslih Z menghadiri acara HUT Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Ke-22,  Kegiatan ini juga beragendakan, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTUN Bengkulu dan Launching Inovasi Aksi Perubahan. Dilanjutkan Penegakan Batu Pertama Mushallah Ar-Rahman.

Muslih mengucapkan selamat kepada PTUN Bengkulu. “Di HUT ke-22 bukan hal mudah mencapai ke tahap sampai sekarang ini. Mudah-mudahan PTUN Bengkulu semakin maju dan hebat, serta dapat menciptakan dan mewujudkan visi dan misi nya kedepannya,” ungkap Muslih.

Lanjut Muslih, pencanangan zona integritas merupakan amanat undang-undang terutama dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang mana menciptakan aparatur yang hebat dan bersih.

“Menciptakan aparatur negara yang hebat, tentu harus melakukan beberapa langkah-langkah inovatif, dimana kita bisa lihat juga PTUN Bengkulu melaunching inovasi aksi perubahan pelayanan melalui aplikasi berbasis IT. Lalu, peletakan batu pertama Mushallah Ar- Rahman ini, bagi saya sangat tepat karena berkaitan dengan pembinaan mental bersih pegawainya yang berhubungan langsung dengan hablumminallah,” paparnya.

Sementara dijelaskan Ketua PTUN Bengkulu Baherman, SH, pencanangan pembangunan zona integritas memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan.

“Harapan kita tidak lain ialah untuk membantu masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu, kita melaunching tiga aplikasi inovasi aksi perubahan untuk memudahkan masyarakat kita menyampaikan kendala yang mereka hadapi,” kata Baherman.

Baherman juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemprov Bengkulu yang diwakili staf ahli atas partisipasi dalam keterlibatan kegiatan HUT PTUN Bengkulu ke-22.

“Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemprov Bengkulu kepada PTUN Bengkulu dalam mewujudkan visi dan misi, serta mau merayakan hari bahagia kami pada hari ini,” pungkasnya.

Kemenag dan World Bank Gelar Evaluasi Program REP-MEQR

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama bersama dengan World Bank menggelar evaluasi program program Madrasah Reform Realizing Education’s Promise and Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). REP-MEQR merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelengaraan pendidikan dasar dan menengah di Kementerian Agama (Kemenag).

Proyek ini akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun, dimulai dengan pelaksanaan proyek pada tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2024. Pelaksanaan proyek didanai oleh Bank Dunia sebesar Rp. 3,75 Triliun (USD 250 juta). Rapat evaluasi yang digelar secara daring ini dihadiri Menteri Agama Fachrul Razi didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam M.Ali Ramdhani, Staf Khusus Kevin Haikal, Direktur KSKK Madrasah A.Umar, dan Direktur Diktis Suyitno.

Sementara dari pihak Bank Dunia hadir Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen, Global Director of Education Jaime Saveedra, Operation Manager Bolorma, Task Team Leader Noah Yarrow, Senior Education Specialist Ratna Kesuma, dan Education Specialist Ruwiyati Purwana.

“Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Dunia atas dukungannya kepada Kementerian Agama untuk menjalankan Program Reformasi Kualitas Madrasah,” kata Menag membuka rapat evaluasi, Senin (26/10).

“Menurut catatan saya, ini merupakan proyek pertama di Kementerian Agama yang didukung Bank Dunia. Saya berharap kerja sama ini bukan yang terakhir. Untuk memajukan mutu pendidikan di Kementerian Agama, kami tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi perlu sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia,” lanjut Menag.

Dalam rapat evaluasi tersebut Menag  mengungkapkan empat harapan terkait program REP-MEQR. Pertama, program ini dapat memainkan peran strategis untuk mencari jawaban dan solusi atas tantangan penyelenggaraan pendidikan di era kenormalan baru. “Jika perlu, pembahasan untuk restrukturisasi kegiatan, harus kita lakukan untuk tujuan di atas,”tutur Menag.

Kedua, Menag berharap program REP-MEQR dapat mendukung dan mempercepat transformasi digital. “Tidak hanya di madrasah, tetapi juga di seluruh lembaga pendidikan yang ada di bawah binaan Kementerian Agama. Bahkan, termasuk di organisasi Kementerian Agama secara keseluruhan,” imbuhnya.

Ketiga, program bernilai 3,7 triliun rupiah ini diharapkan memiliki rate of return investment jangka panjang yang baik berupa pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Bagi kami bangsa Indonesia, ini adalah hutang yang harus dibayar rakyat Indonesia. Karenanya, saya ingin memastikan “hutang” ini akan menjadi modal sumber daya manusia atau human capital yang mempunyai rate of return investment jangka panjang,” kata Menag menegaskan.

Keempat, Menag mengungkapkan harapannya agar dana bantuan yang diberikan World Bank (Bank Dunia) dalam program REP-MEQR  dapat digunakan juga untuk membiayai program yang bersifat tatap muka.

“Saya ingin mengajak Tim Bank Dunia untuk duduk bersama mengidentifikasikan sejumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan tidak dengan tatap muka (daring), dan kegiatan-kegiatan yang masih belum efektif jika dilaksanakan secara tidak tatap muka,” kata  Menag.

“Saya ambil contoh, kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan di daerah pedalaman yang mengalami kesulita konektivitas. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri jika harus melakukan kegiatan pelatihan secara daring,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bank Dunia telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pendanaan bagi kegiatan tatap muka dalam program REP-MEQR.  “Saya percaya Surat Edaran tersebut merupakan  bagian dari upaya preventif Bank Dunia untuk ikut serta dalam  penghentian penyebaran Covid-19. Akan tetapi, di sisi lain ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama terkait implikasi Surat Edaran tersebut,” ujar Menag.

Menag menyampaikan, pelarangan pendanaan kegiatan tatap muka juga dapat menyebabkan rendahnya realisasi dan kinerja anggaran Kementerian Agama. Karena, banyak madrasah di Indonesia berada pada daerah pedalaman atau remote area yang sulit terjangkau oleh jaringan internet.

Sementara, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan percepatan realisasi anggaran guna menunjang pergerakan perekonomian di masa pandemi ini. Oleh karenanya Menag berharap pelarangan pendanaan kegiatan tatap muka tidak bersifat mutlak. “Kita menghadapi situasi yang dilematis. Saya kira ini perlu kita  carikan solusi agar bisa melakukan mitigasi atas risiko-risiko di atas,” tandas Menag.

Menanggapi evaluasi yang disampaikan Menag, Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan melakukan pendampingan terhadap program yang akan berlangsung selama lima tahun ke depan ini.

Sementara terkait dengan usulan Menag tentang pendanaan kegiatan tatap muka, Satu Kahkonen menyampaikan akan berdiskusi dengan kantor pusat Bank Dunia. “Bank Dunia berkomitmen untuk turut serta mencegah penyebaran Covid-19. Karenanya, dikeluarkan kebijakan untuk tidak membiayai kegiatan tatao muka selama pandemi ini,” tutur Satu Kahkonen.

“Namun mendengar pertimbangan yang disampaikan Bapak Menteri, terutama untuk kelangsungan pendidikan di wilayah pedalaman (remote area), maka kami akan segera melakukan pembahasan. Bila sudah ada keputusan dalam beberapa hari ini, akan kami sampaikan kepada tim Kemenag,” tutup Satu Kahkonen.

Balitbang Diklat Jaring Usulan Penelitian Bimas Buddha

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag (Kaban) Achmad Gunaryo mengunjungi Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Senin (26/10). Kunjungan bertujuan untuk berdiskusi dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama terkait usulan penelitian.

“Silaturahmi ini kami lakukan untuk menjaring usulan penelitian dari Unit Eselon I lainnya, sehingga penelitian Balitbang Diklat kedepan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder,” ujar Kaban Gunaryo di Jakarta.

Selain Kaban Gunaryo, turut hadir Sekretaris Balitbang Diklat Moh. Isom, Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Sunarini, dan Kapuslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Arskal Salim.

Kaban Gunaryo juga menyampaikan bahwa Balitbang Diklat belum memiliki peneliti yang beragama Buddha. Oleh karena itu, diharapkan dalam melakukan penelitian dapat berkolaborasi dengan Ditjen Bimas Buddha.

“Kami belum memiliki peneliti beragama Buddha, maka perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha. Sebagai contoh, penelitian tentang pendidikan baru sebatas keislaman maka perlu dilakukan penelitian terkait pendidikan agama Buddha,” lanjut Kaban Gunaryo.

Menanggapi hal tersebut Dirjen Bimas Buddha Caliadi mengatakan ada banyak penelitian tentang Buddha, namun belum terlihat hasilnya secara signifikan.

“Ditjen Bimas Buddha memiliki 14 Perguruan Tinggi Agama, yaitu 2 Perguruan Tinggi Negeri, dan 12 Perguruan Tinggi Swasta. Dari jumlah tersebut, banyak hasil penelitian mengenai Buddha, tapi belum terukur dengan baik, belum komprehensif,” ungkap Dirjen Caliadi.

Sebagai contoh, menurut Dirjen Caliadi perlu dilakukan penelitian mengenai umat Buddha di daerah pedesaaan. Selain itu, perlu juga penelitian di bidang pendidikan agama Buddha.

“Di bidang pendidikan, banyak sekolah umum negeri yang tidak memiliki guru agama Buddha. Hal ini perlu menjadi perhatian penelitian,” ujar Dirjen Bimas Buddha.

Dirjen Caliadi mengatakan pula, dampak dari kondisi tersebut banyak siswa Buddha yang tidak mendapat pelajaran agama Buddha. Untuk menunjangnya, selain ketersediaan guru perlu juga pengadaan buku teks agama Buddha.

Pada kesempatan itu, Kapuslitbang LKKMO Arskal Salim turut menanggapi kondisi yang terjadi di Bimas Buddha. Menurut Kapus Arskal penilaian buku teks agama tidak ada yang berasal dari Buddha, dan alasan tersebut akhirnya diketahui setelah berdiskusi dengan Dirjen Bimas Buddha.

Kapus Arskal menegaskan akan melakukan penelitian kolaboratif sebagai solusi. “Kami akan mengadakan penelitian kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Agama Buddha terkait Manuskrip Naskah Keagamaan Buddha. Penelitian tersebut akan melibatkan dosen Agama Buddha,” tandasnya.

Unggah Video Moderasi Beragam, UIN Walisongo Diganjar Rekor MURI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Ada banyak cara memperingati Hari Santri. Salah satunya yang dilakukan UIN Walisongo Semarang. Kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di Jawa Tengah ini memanfaatkan momentum Hari Santri 2020 untuk mengunggah video dengan konten moderasi beragama. Total ada 5.712 video yang diunggah mahasiswa UIN. Unggahan ini diganjar dengan catatan rekor pada MURI (Museum Rekor Indonesia).

Rekor Muri ke-9.686 ini diserahkan kepada Rektor UIN Walisongo, Imam Taufiq, di Ruang Promosi Doktor Gedung Kopertais Lantai 3 Kampus 1 UIN Walisongo, Semarang, Senin (26/10).

Senior Manager MURI, Sri Widayati, menuturkan bahwa pihaknya mencatat 5.712 uggahan video moderasi beragama oleh mahasiswa. Ini jumlah terbanyak, mengalahkan rekor sebelumnya yang ditorehkan Universitas Islam Malang (UNISMA) pada 2 Oktober 2020 dengan 3.833 video.

“Prestasi ini resmi kami catat di rekor MURI yang ke-9.686 dianugerahkan kepada UIN Walisongo Semarang. Prestasi ini diharapkan bisa menjadi spirit dan motivasi anak bangsa untuk terus menebarkan moderasi agama ke khalayak luas,” jelasnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani, mengapresiasi inovasi UIN Semarang. Menurutnya, inisiatif tersebut sangat kreatif, sekaligus menjadikan UIN Semarang sebagai lokomotif dalam diseminasi moderasi beragama. “Sudah saatnya konten-konten Moderasi Beragama didesiminasi secara massif terutama melalui media sosial. Sebab, ruang media sosial saat ini menjadi sumber informasi sekaligus kanal pengetahuan yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat,” ungkap guru besar UIN Sunan Gunung Djati, Bandung ini.

Menurut pria yang akrab disapa Dhani, moderasi beragama itu ibaratnya oksigen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, untuk melanjutkan nafas kehidupan agar lebih produktif. “Maka, kita butuh oksigen yang baik, yang bersih, dan sehat untuk kelangsungan kehidupan kita. Oksigen itu adalah moderasi beragama,” ungkapnya.

Rekor UIN Walisonngo, Imam Taufiq, menyatakan bahwa civitas akademika UIN Walisongo sudah mendeklarasikan diri menjadi kampus yang ramah dan santun. Identitas ini juga sudah disebarkan secara luas. “Walisongo merupakan sosok yang sangat sukses berdakwah di masyarakat, tanpa meninggalkan kekerasaan dan kebencian. Dakwahnya diterima dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Sekarang, seluruh masayarakat di manapun dan kapanpun berada, bisa berpartipasi nenebarkan gagasan santun dan ramah sebagaimana yang diajarkan Walisongo,” ungkap pengasuh pondok pesantren Be-Songo, Semarang.

“Saatnya kita mengajak, menyapa dan menularkan komitmen ini kepada orang luar sebanyak-banyaknya. Dengan menebarkan konten kesantunan dan kedamaian ini, diharapkan akan terbangun suasana yang lebih ramah,” sambungnya.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Suyitno, menegaskan bahwa kebijakan moderasi beragama perlu dikampanyekan dan diimplementasikan secara konkret oleh seluruh civitas akademika PTKI. “Diktis telah mengambil langkah terkait pendirian Rumah Moderasi Beragama, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Moderasi Beragama, dam kebijakan insersi perkuliahan berbasis Moderasi Beragama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam,” ungkap guru besar UIN Raden Fatah Palembang.

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Suwendi, menyebutkan bahwa di musim pandemi covid-19, pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Nyata telah dilaksanakan secara daring, yang di antaranya mendorong moderasi beragama melalui dunia digital.

“Mahasiswa diminta untuk menjadi bagian dari gerakan moderasi beragama secara proaktif melalui berbagai pendekatan, termasuk ruang digital dan media sosial dari rangkaian program KKN di masa pandemi covid-19,” tutup doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.

Mengantisipasi Trend Low Carbon Emission dan Green Product: Menko Marves Sebut Indonesia akan Manfaatkan dan Optimalkan Sumber Daya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan saat ini green product menjadi trend di dunia atau global. Karena itu, Indonesia harus cermat memanfaatkan peluang ini dengan mengelola sumber dayanya secara efektif. Sebagai negara yang kaya dengan bahan mineral dan sumber energi tidak terbarukan (batubara) dan terbarukan (Hydropower, Geothermal), Indonesia harus bisa mengoptimalkan penggunaan SDA tersebut dengan memperoleh nilai tambah yang sebesar-besarnya.

“Sebagai negara kaya dengan mineral dan sumber daya alam, Indonesia harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dengan nilai tambah sebesar-besarnya,” ujar Menko Marves Luhut dalam rapat virtual yang antara lain dihadiri oleh perwakilan ITB, UGM, PT INKA, PLN, dan BMKG untuk mendiskusikan berbagai elemen terkait penyusunan strategi hilirisasi SDA Indonesia serta pengembangan green product ini.

Selama 120 tahun terakhir, trend supercycle dari komoditas seperti base metals serta minyak bumi dan batubara disebabkan oleh industrialisasi dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Cina. Oleh karena itu, penting untuk mendorong hilirisasi SDA mineral di Indonesia untuk memanfaatkan next supercycle yang diperkirakan akan muncul dari trend perubahan kebijakan yang mengutamakan low carbon emission energy dan green product, global economic recovery, serta proses urbanisasi dari negara-negara berkembang.

Indonesia akan mengoptimalkan sumber daya energi terbarukan dan rendah emisi seperti hydropower yang dikombinasikan dengan Kawasan industri untuk dapat mendorong proses industrialisasi yang menghasilkan produk-produk rendah emisi.

Pemerintah juga akan membentuk tim terpadu lintas K/L untuk menyusun strategi hilirisasi SDA Indonesia serta pengembangan green product ini, terutama menyiapkan skema insentif dan disinsentif agar mempercepat eksekusi serta keterlibatan sektor swasta.

“Selama ini Indonesia memiliki semua bahan-bahan baku, kita yang tidak pernah memperhatikan ini, hanya gali-gali dan ekspor. Berbagai jenis base metal memiliki peran tersendiri dalam aktivitas konstruksi dan industri. Ini peluang kita untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri,” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut menjelaskan dengan adanya inventarisasi dan strategi hilirisasi sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia, maka akan sangat mudah mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemajuan bagi Tanah Air, terutama di sektor industri dan energi.

Dia menjabarkan bahwa perubahan transisi ke low carbon saat ini dan masa mendatang tidak akan terelakkan serta semakin nyata. Hal ini terlihat dari permintaan pasar yang sudah semakin mementingkan aspek lingkungan dari sebuah produk.  Oleh karena itu minat dan keinginan investor untuk mengembangakan green product ini sangat tinggi.

“Saya melihat di market ini, mereka juga pengen supaya lingkungannya bagus, jadi low carbon energy itu mereka lihat. Sehingga China, Austalia, Jepang melihat peluang investasi dengan membuat hydropower di Kalimantan Utara dan Papua,” ujar Menko Luhut. Menurutnya, kini potensi hydropower yang melahirkan green product akan dibutuhkan negara maju sehingga Indonesia bergerak kearah sana.

“Sakarang begaimana kita membuat itu supaya efisien makanya saya minta ibu bapak dalam kesempatan ini dengan keahlian dimiliki, kita desain semuanya untuk bangsa kita,” sambung Menko Luhut.

“Saya minta ITB, UGM betul-betul melakukan studi ini, nanti pemerintah akan dorong membiayai ini. Presiden memberikan green light untuk ini. Jadi kita mapping hilirisasi mineral di Indonesia dalam pengembangan energi baru, kita lihat dari timah, biji besi, katoda, alumunium, tembaga, bayangkan kita ada semuanya, selama ini kita ekspor-ekspor saja. Saya lapor presiden kalau enggak sekarang, kapan lagi,” sebutnya.

Menko Luhut menambahkan, Kemenko Marves kini sudah membuat dan menyusun strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia guna mengantisipasi trend low carbon dan akan disempurnakan secara berkala dengan melibatkan berbaga pihak, terutama akademisi. Selain itu,  lokasi pengembangan hilirisasi diarahkan di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengoptimalkan insentif dan integrasi hilirisasi produk turunan.

“Ini mulai pengurangan pph, pajak, impor, dan seterusnya,” tandas Menko Luhut.

Pada rapat virtual ini sejumlah peneliti dan pihak kampus dilibatkan guna menyampaikan saran dan perspektifnya.

Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Penulis
Sopyan
-
Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. 
Hal tersebut disampaikan Yasonna saat membuka Konferensi Internasional Hukum dan HAM yang diselenggarakan Balitbang ham Kemenkumham dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika 2020 di Hotel JS Luwansa, Senin (26/10/2020). 

“Demi menjaga kesehatan publik, negara harus membatasi sejumlah hak mendasar yang dilindungi oleh konstitusi, seperti kebebasan untuk bepergian maupun berkumpul. Pemerintah harus merespons situasi ini dengan cepat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkumham Yasonna Laoly seperti dalam keterangan kepada wartawan.

“Pada masa pandemi seperti sekarang, baik penegakan hukum maupun perlindungan HAM memang harus lebih responsif serta inklusif. Pendekatan yang lebih seimbang dan rencana kerja strategis sangatlah penting, di level nasional sampai global. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah serta masyarakat global,” ujarnya lagi.

Menurut Yasonna Laoly, respons atas kondisi akibat pandemi Covid-19 harus diperkuat dengan aturan hukum yang menjadi panduan bagi upaya mengatasi dampak pandemi serta pemulihan kondisi.

Karena itu, dikeluarkannya sejumlah peraturan pemerintah oleh Presiden Joko Widodo serta omnibus law UU Cipta Kerja disebut Menkumham Yasonna sebagai upaya penguatan prinsip hukum serta kerangka kebijakan. Untuk melakukan respons atas dampak pandemi serta kebijakan pemulihannya.

“Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca-Covid, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi ini. Pemerintah mengalokasikan Rp 365,5 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” ucapnya.

“Sekitar 3,7 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dan mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia menjadi 10,6 juta orang. Omnibus law UU Cipta Kerja diharapkan membantu mengatasi masalah ini, sekaligus menjadi instrumen memperbaiki tumpang-tindih peraturan serta menyederhanakan birokrasi untuk menarik investasi,” kata menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Hanya, walaupun fokus di semua negara saat ini terletak pada upaya penanggulangan serta pemulihan dampak pandemi Covid-19, Menkumham Yasonna Laoly menegaskan bahwa penegakan hukum maupun perlindungan HAM tak boleh meninggalkan kelompok rentan, seperti kaum miskin, perempuan, anak, dan kelompok marjinal.

Menkumham menambahkan, bahwa pemerintah di seluruh negara harus melakukan upaya terintegrasi dalam menyediakan akses terhadap perlindungan hukum dan HAM, bagi kelompok-kelompok tersebut.

“Kemenkumham sendiri telah meluncurkan layanan Access to Justice di mana kami memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap mereka yang tidak bisa membayar pengacara demi mendapatkan keadilan,” tuturnya.

“Selain itu, Kemenkumham akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, non-diskriminatif, serta akuntabel demi menyediakan akses seluas-luasnya kepada keadilan bagi semua orang, khususnya kelompok rentan dalam masyarakat,” ujarnya lagi.

Membangun Mindset Menjadi Konsep Penting Untuk meningkatkan Integritas dan Mendorong Kinerja Menjadi Lebih Baik

Penulis
Sopyan
-
Membangun Mindset Menjadi Konsep Penting Untuk meningkatkan Integritas dan Mendorong Kinerja Menjadi Lebih Baik

Suarapemerintah.id – Sekretaris Jendral (sekjen) Kementerian Hukun dan HAM (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto, menghadiri rapat Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Jendral (Setjen) menuju WBBM ( Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ) pada Senin (04/11), di Ruang Rapat Biro Kepegawaian Setjen.

Sekretariat Jendral Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terdapat 6 sasaran area perubahan yaitu, Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM, Pengawsan, Akuntabiliras Kinerja, Pelayanan Publik.

Bambang Rantam Sariwanto, memberi arahan untuk mempersiapkan Desk Evaluasi Sekretariat Jendral menbenai satuan kerja dari WBK ( Wilayah Bebas Korupsi ) menuju WBBM ( Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ) “yang harus diperhatikan hal-hal yang belum menjadi perlengkapan dan harus ditindak lanjuti dengan baik, agar persiapan menjadi lebih maksimal. Selain itu bagaimana kita membangun mindset kemenkumham yang akan menjadi konsep paling penting untuk meningkatkan integritas dan mendorong kinerja menjadi lebih baik lagi” Ucap Bambang Rantam Sarwanto, di Ruang Rapat Biro KepegawaianGedung Kemenkumham, Senin (26/10).

Selain itu Bambang Rantam Sariwanto, menambahkan agar pelaksanaan Desk Evaluasi bisa tampil dengan baik dan apa yang sudah dikerjakan agar selalu maksima dan menjaga nilai IPK dan IKM.

1...4,7044,7054,706...4,866Halaman 4,705 dari 4,866