Beranda blog Halaman 4706

Gelar ICLHR, Balitbang Hukum dan HAM Libatkan Puluhan Pemakalah dari Dalam dan Luar Negeri

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM menggelar International Conference on Law and Human Rights (ICLHR). Kegiatan yang bertemakan “Reimagining the Vision on Law and Human Rights”. Giat yang dilaksanakan di Ballroom Hotel J Luwansa ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Dharma Karyadhika Kemenkumham. Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan dihadiri Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, serta Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Laksana Tri Handoko.

Konferensi yang diselenggarakan secara virtual ini juga melibatkan puluhan pemakalah dari dalam dan luar negeri dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara gratis. Ini merupakan konferensi pertama di Indonesia dalam bidang hukum dan HAM yang diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh ribuan peserta.

Dalam laporannya, Kepala Balitbang Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, kegiatan konferensi ini memiliki 21 sub tema yang memuat hal-hal faktual yang terjadi pada pemerintah dan masyarakat. ICLHR 2020 dibagi dalam dua sesi yaitu Plenary Session dan Class Session. Plenary Session akan dihadiri oleh lima pembicara diantaranya Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Internasional; Malaysia, Dekan Sekolah Hukum Institut Sains dan Teknologi Sathyabama; India, Wakil Rektor Universitas Turki, dan Sedangkan, Class Session terdiri dari dua belas panel kecil yang terdiri dari 73 pemakalah dalam dan luar negeri.

Selain itu, Pada diskusi ini Balitbang Hukum dan HAM mengajak praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk memikirkan ulang bagaimana isu hukum dan hak asasi manusia harus direspon di era tatanan baru. Pandemi Covid-19 telah membawa umat manusia dalam keadaan yang tidak terbayangkan sama sekali.

Di sisi lain, potensi pelanggaran hak asasi manusia di tengah pandemi terus meningkat karena batasan-batasan yang sering kali tidak setara dan memihak. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dan diskusi harus dicermati dengan hati-hati.

Balitbang Hukum dan HAM berharap ada banyak gagasan inovatif dan eksperimental yang muncul selama konferensi ini. Forum ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan ekosistem riset dengan mengakomodasi pemiikiran-pemikiran kritis dan membangun dalam menunjang research-based policy making. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah akan didokumentasikan dalam media publikasi ilmiah yaitu prosiding.

Media ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan HAM. Ke depan, hasil konferensi ilmiah internasional akan dirumuskan kembali melalui kajian dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di pusat dan wilayah. 

DJKI Dukung Pemda Wilayah DWSP dan KEK Pariwisata Daftarkan Produk IG

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendukung sepenuhnya pengembangan wilayah Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli menuturkan, hal itu ditunjukkan dengan percepatan proses pendaftaran IG Kopi Arabika Tapanuli Utara (Sumatera) dan Mutiara Lombok (Nusa Tenggara Barat) oleh DJKI Kemenkumham.

“Salah satu faktor pendukung dalam menambah daya tarik dari daerah wisata prioritas adalah produk unggulan dan khas dari masing-masing daerah,” tuturnya, pada Senin (26/10/2020) di Kantor DJKI, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Produk IG Kopi Arabika Tapanuli Utara dan Mutiara Lombok, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli mengungkapkan, usai Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mendaftarkan 2 produk IG tersebut di wilayahnya. Saat ini, Tim Ahli IG sudah sampai pada tahap pembahasan hasil pemeriksaan substantif di lapangan.

Kedua Produk IG itu berasal dari wilayah DWSP yang direncanakan sebagai tujuan wisata di Indonesia. Di antaranya adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) dan Likupang (Sulawesi Utara).

Sebelumnya, pencatatan produk IG merupakan hasil kerja sama antara DJKI dengan Kemenparekraf/Baparekraf atau dulu dikenal dengan Bekraft. Kerja sama ini sudah memfasilitasi beberapa permohonan IG yang sudah terdaftar.

Di antaranya adalah Bareh Solok, Kopi Arabika Pulo Samosir, Kopi Arabika Flores Manggarai, Kopi Robusta Pagar Alam, Gula Lontar Rote.

DJKI juga menargetkan ada sebanyak 8 produk IG asli Indonesia, yang didaftarkan pihak Pemda di Indonesia pada tahun ini.

Sebelumnya, DJKI juga telah mencatatkan Kopi Robusta Pagar Alam (Sumatera Selatan), Salak Sibetan Karangasem (Bali), Cabai Rawit Hiyung Tapin (Kalimantan Selatan), dan Beras Pulu’ Mandoti Enrekang (Sulawesi Selatan).

Selain itu, DJKI juga berharap Pemda menjadi bagian KEK Pariwisata untuk mendaftarkan Produk IG di wilayahnya ke DJKI Kemenkumham.

Sedangkan beberapa wilayah menjadi KEK Pariwisata adalah KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Singhasari (Jawa Timur), KEK KEK Likupang (Sulawesi Utara), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat).

“Produk Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat untuk wilayah KEK. Seperti menjaga reputasi kawasan IG serta melestarikan daerah pengembangan agrowisata. Selain itu, produk IG-nya sendiri juga akan mendapatkan peningkatan harga, menyerap tenaga kerja dan tentu saja menjadi daya tarik bagi turis,” ujar Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli.

Sebagai catatan, KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Indikasi Geografis daerah KEK diharapkan mampu meningkatkan nilai jual wilayah dan menarik wisatawan baik lokal maupun internasional.

Sementara itu, IG sendiri adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli mengungkapkan, bahwa DJKI sudah mencatat 97 Indikasi Geografis sejak 2007. Rinciannya yaitu sebanyak 88 produk dari dalam negeri dan 9 produk dari luar negeri.

“Pencatatan IG di Indonesia didominasi produk kopi. Selain itu, produk warisan budaya dan rempah-rempah juga didaftarkan sebagai jenis kekayaan komunal ini,” ungkapnya.

Pemko Medan Apresiasi KAAM Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Penjabat  sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho,MT mengapresiasi  sosialisasi protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan Komunitas Aku Anak Medan (KAAM). Sosialisasi ini mendukung Pemko Medan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

“Pemko Medan tidak bisa jalan sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan, tetapi harus didukung penuh semua pihak. Jadi kami sangat mengapresasi dan mendukung digelarnya sosialisasi Covid-19 tersebut,” kata Pjs Wali Kota ketika menerima audiensi pengurus KAAM di Balai Kota Medan, Senin (26/10). Pjs Wali Kota menambahkan, sosialisasi juga dirangkaikan dengan bakti sosial berupa pemberian sembako bagi warga kurang mampu.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian terpuruk, tentunya bantuan yang diberikan sangat berarti sekali bagi masyarakat,” ungkapnya. Pjs Wali Kota juga menjelaskan, jumlah warga yang terkonfirmasi positif Corona selama Oktober di Kota Medan mulai menunjukkan penurunan. Selain itu jumlah warga yang meninggal juga mengalami penurunan, sedangkan yang sembuh terus bertambah.

“Hanya saja dalam beberapa hari ini,  grafiknya kita lihat mendatar. Saya akan evaluasi kembali secepatnya, sehingga kasus Covid di Kota Medan bisa terus ditekan,” paparnya didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan Khairunisa Mozasa. Pjs Wali Kota juga berharap agar KAAM mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan. Kemudian, minta masukan terkait pelayanan publik yang diberikan.

“Tolong langsung laporkan kepada saya, apabila ada  meminta imbalan uang atas pelayanan yang diberikan,” tegasnya. Sebelumnya Ketua KAAM Reza Usty Siregar didampingi pengurus lainnya menjelaskan, selain bersilaturahmi, kedatangan mereka ingin memperkenalkan jajaran kepengurusan yang baru terpilih. Dikatakan Reza, terkait dengan pengenalan kepengurusan, mereka rencananya akan menggelar acara di Hotel Sakura Jalan HM Yamin Medan, Senin (2/11).

“Selain pengenalan Pengurus KAAM, kami juga akan melakukan sosialisasi Covid-19 guna mendukung Pemko Medan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Acara juga akan kita rangkaikan dengan bakti sosial berupa pemberian sembako kepada warga kurang mampu. Kami mengharapkan agar Bapak Pjs Wali Kota dapat hadir,” ujar Reza. Kemudian Reza menambahkan, seluruh pengurus dan anggota KAAM siap bersinergi dengan Pemko Medan, terutama dalam upaya menjadikan Kota Medan yang kita cintai bersama ini lebih baik ke depannya.

“Di samping itu kita juga siap melaporkan jika ada jajaran OPD di lingkungan Pemko Medan, terutama yang menyangkut pelayanan apabila mempersulit atau meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan,” pungkasnya. Pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan itu ditutup dengan pemberian cindera mata, berupa batik kepada Pjs Wali Kota. Batik itu merupakan produk usaha salah seorang pengurus KAAM.

Pjs Wali Kota Menerima Audiensi PT Telkomsel

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T menerima audiensi manajemen PT Telkomsel, Senin (26/10) di ruang khusus Wali Kota Medan. Dalam kunjungan itu, pihak Telkomsel menawarkan kerja sama untuk pengadaan paket data khusus ASN.

Turut mendampingi Pjs Wali Kota Medan menerima audiensi PT Telkomsel Kadis Kominfo Medan, Zain Noval, S.STP, MAP diwakili Kabid Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Laksamana Putra Siregar, dan Kabag Humas Setdako Arrahman Pane. Sedangkan dari pihak Telkomsel dihadiri ACC Manager, Sri Dwi Ningsih, Pagu Pahman, dan Risky Septian. Sri Dwi Ningsih menjelaskan, sebelumnya pihaknya juga telah menjalin kerja sama untuk penyediaan paket data bagi para guru dan tenaga kesehatan.

“Saat ini kita telah menyiapkan paket untuk para ASN. Dengan paket ini, selain mendapatkan paket data dengan harga murah, pelanggan juga mendapat bonus data untuk rapat online satu jam perhari,” terangnya. Menanggapi ini, Arief menyarankan agar pihak PT Telkomsel mengajukan penawaran secara tertulis.

Dia menambahkan, tentunya sebuah kerja sama itu harus menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, Arief juga mengharapkan pihak Telkomsel dalam mencegah masuknya SMS-SMS promosi ke nomor-nomor pelanggan. Menurutnya, SMS-SMS yang masuk ini tentu dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pelanggan.

Pjs Wali Kota Medan Terima Audiensi IKAJARA Kota Medan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Pjs Wali Kota Medan Ir.Arief Sudarto Trinugroho,MT menerima audiensi Ikatan Alumni Jaka Dara (IKAJARA) Kota Medan di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Kantor Wali Kota, Senin (26/10). Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga untuk mengundang Pjs Wali Kota Medan pada Rapat Kerja IKAJARA Kota Medan 14 November mendatang. Dijelaskan Ketua IKAJARA Kota Medan, Ari Ismail didampingi sejumlah pengurus lainnya bahwa pada 14 November 2020, pihaknya akan menggelar Rapat Kerja di Hotel Grand Kanaya. Tentunya sebagai anak Kandung, IKAJARA Kota Medan mengundang Pjs Wali Kota Medan untuk dapat hadir dan membuka Rapat Kerja tersebut.

“Kami ini ibaratkan Anak Kandung Wali Kota Medan, oleh karenanya Dalam Rapat Kerja nanti kami mengundang bapak Pjs Wali Kota Medan untuk memberi bimbingan dan membuka Pertemuan tersebut. Selain itu kehadiran Pjs Wali Kota Medan juga menjadi motivasi seluruh Pengurus dan Anggota IKAJARA Kota Medan untuk lebih Maju”, jelasnya. Kemudian Ketua IKAJARA Kota Medan berharap dibawah kepemimpinannya organisasi ini dapat maju dan berkembang serta dapat bermanfaat bagi Pembangunan Kota. “Saat ini kami memiliki kegiatan kesenian seperti Tari dan Musik, tentunya ini dapat dikembangkan. Selain itu kami juga berharap Kami dapat diikutsertakan dalam proses tahapan Pelaksanaan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan”, ungkapnya. Pjs Wali Kota Medan didampingi Plt Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan Vianti Dewi Nasution, mengungkapkan dirinya mendukung penuh digelarnya Rapat Kerja IKAJARA Kota Medan. Tentunya melalui Pertemuan ini akan menghasilkan program kerja yang terbaik untuk Organisasi dan Anggota.

“Saya mendukung Rapat Kerja IKAJARA Kota Medan. Tentunya ditengah Pandemi Covid-19, Pelaksanaannya nanti dapat mentaati Protokol Kesehatan. Semoga Rapat Kerja ini dapat menghasilkan program kerja yang bermanfaat tidak hanya untuk Organisasi tetapi untuk Kota Medan”, kata Pjs Wali Kota Medan. Selain itu Pjs Wali Kota Medan juga berharap IKAJARA Kota Medan menjadi salah satu organisasi yang eksis di Kota Medan. Artinya dengan ke eksisan ini dapat memberikan manfaat baik anggotanya maupun masyarakat Kota Medan itu sendiri, hal ini sudah dapat dilihat dengan banyaknya Alumni yang menduduki posisi strategis baik di Pemerintah maupun Swasta.

Masuk Zona Orange, Prof Rudy Bentuk Satgas Covid Makassar

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengumumkan pembentukan Satuan Tugas penanganan Covid-19 Kota Makassar di Baruga Anging  Mamiri, Senin (26/10/2020).

Satgas ini dibentuk menyusul berakhirnya masa tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar yang telah bekerja sejak bulan April 2020 lalu.

“Mulai hari ini kita berlakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar menyusul berakhirnya masa kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Satgas kita bentuk berdasarkan rujukan dari Pemprov Sulsel” ujar Prof Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Prof Rudy mengatakan pemberlakuan satgas ini dilakukan menyusul keputusan Pemerintah Pusat yang telah menurunkan status Kota Makassar dari Zona Merah ke Zona Oranye yang  diikuti surat edaran  berakhirnya masa kerja Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Makassar.

“Gugus Tugas itu  bekerja ketika dalam situasi darurat, sedangkan Satuan Tugas  ini bekerja saat transisi menuju normal. Jadi, pengendalian Covid-19 tetap berjalan, bekerja bahu membahu, baik dengan TNI Polri, maupun stakeholder lainnya” ujar Prof Rudy yang juga merupakan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Sekretariat Satgas Covid-19 Kota Makassar ditempatkan di Baruga Anging Mamiri, dengan pembagian tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing stakeholder.

“Satpol PP merupakan ujung tombak penegakan perwali 51 dan 53 sesuai dengan tupoksinya, demikian pula untuk penanganan masalah kesehatan itu melekat pada Dinas Kesehatan, termasuk OPD lainnya masing-masing bertugas melakukan penanganan Covid-19 sesuai dengan Tupoksinya. Jadi kita tidak perlu lagi menerbitkan regulasi baru, karena masing-masing urusan melekat di setiap OPD” lanjutnya.

Sementara itu, Dandim 1408/BS Makassar Kol (Inf) Andriyanto mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan meskipun status Makassar diturunkan statusnya ke Zona Orange.

“Ini menjadi tantangan kita bersama untuk menjaga jangan sampai status kita kembali ke Zona merah. Apalagi kedepan kita menghadapi momen libur panjang dan juga tahapan Pilkada yang berpotensi melahirkan terjadinya cluster baru” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi ini, hadir seluruh Forkopimda Kota Makassar, pimpinan OPD Kota Makassar, serta camat se Kota Makassar.

Maybank Tingkatkan Semangat Kewirausahaan Komunitas Disabilitas Melalui Program RISE 2.0

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Meskipun perekonomian nasional sedang melemah akibat pandemi Covid-19 dan telah berdampak pada pergerakan dunia usaha termasuk diantaranya para pelaku usaha dari komunitas disabilitas, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) bersama Maybank Foundation, yayasan yang menangani corporate responsibility (CR) Maybank Group, tetap melanjutkan program pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan komunitas marjinal yaitu RISE (Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship) 2.0 guna membantu mereka yang terdampak pandemi agar tetap dapat menjalankan usaha.

Pelatihan RISE 2.0 yang diselenggarakan oleh Maybank Indonesia meliputi dua level yaitu Basic dan Standard dimana untuk pelatihan level Basic kali ini dilaksanakan pada 28 September – 2 Oktober 2020 untuk peserta di Lombok, 12-15 Oktober untuk peserta di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan 19-22 Oktober untuk peserta di Sumatera Selatan. Sedangkan pelatihan level Standard juga dilaksanakan untuk peserta yang sudah pernah mengikuti level Basic di Sumatera Selatan dan Yogyakarta, 5-9 Oktober 2020.

Pelatihan RISE 2.0 Level Basic dan Standard ini berlangsung secara daring dengan total peserta sebanyak 25 orang di masing-masing lokasi pelatihan. Para peserta level Basic merupakan para penyandang disabilitas yang belum pernah mengikuti pelatihan dengan berbagai latar belakang usaha seperti penjahit, penjual makanan, toko kelontong, kerajinan tangan, pembuat meubel, jasa kursus pendidikan dan peserta yang mempunyai rencana membuka usaha. Sedangkan peserta level Standard dipilih berdasarkan penilaian ketika mereka mengikuti pelatihan dan monitoring di level Basic sebelumnya, serta sesuai perkembangan usaha yang mereka miliki di beberapa jenis bidang usaha seperti penjahit, toko kelontong, servis elektronik, kerajinan tangan dan usaha kuliner.

Program RISE 2.0 adalah kelanjutan dari pelatihan daring RISE yang pernah dilaksanakan di Palembang, Solo, Yogyakarta, Lombok, Lampung dan Jambi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pelatihan daring ini akan dilaksanakan di 25 kota di Indonesia dan menargetkan 4.780 peserta. Pelatihan ini dapat menjangkau lebih banyak para peserta khususnya dari daerah pedalaman, memberi pembekalan perubahan pola pikir (mindset), meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk siap memulai dan mengembangkan usaha termasuk keterampilan menjual dan memasarkan produk. Selain itu juga meningkatkan pemahaman mereka terkait pengelolaan keuangan serta mengenalkan para peserta kepada mereka produk dan layanan perbankan.

Setelah level Basic, pelatihan RISE 2.0 berlanjut ke level Standard kemudian yang terakhir level  Premium dengan perbedaan pada kedalaman materi pelatihan, pendampingan (mentoring) dan durasi. Untuk level Standard dan Premium, peserta akan mendapatkan pelatihan pemanfaatan teknologi dan pengetahuan digital guna mendukung pengembangan usaha para peserta di era disrupsi dan industri 4.0 masa kini. Disamping itu, tersedia juga program pendampingan (mentoring) yang terstruktur, untuk level Standard peserta akan mendapatkan program mentoring dan coaching selama enam bulan, sedangkan untuk level Premium selama 12 bulan melalui mentoring secara personal yaitu face-to-face mentoring jika kondisi sudah memungkinkan dan telephone mentoring, guna memantau dan memacu peserta dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha.

Pelaksanaan program RISE 2.0 yang dimulai sejak awal 2020 ini akan berlangsung hingga 2023 dan menargetkan lebih banyak komunitas penyandang disabilitas dan komunitas marjinal di berbagai wilayah di Indonesia dengan total peserta (level Basic, Standard & Premium) sekitar 7.350 peserta. Program ini secara regional telah diluncurkan pada 26 September 2019 di Manila, Filipina dan akan diperluas cakupan pelatihannya hingga ke enam negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos dan Myanmar.

Program RISE 2.0 dirancang untuk menyempurnakan program RISE tahap pertama, yang terintegrasi dari awal hingga akhir dengan menggunakan pendekatan 3E (Embrace, Embed & Engage). Melalui ketiga pendekatan tersebut, Maybank Indonesia dan Maybank Foundation akan mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai sarana pelatihan dan mentoring, melakukan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, tracking sistematis perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan peserta, menciptakan basis data online dan marketplace sebagai sarana peserta menjual produk, serta menghubungkan peserta dengan produk, layanan dan teknologi perbankan digital yang dibutuhkan peserta.

Pada awalnya, program pelatihan RISE diinisiasi di Malaysia dan telah diikuti lebih dari 1.300 peserta di negara asalnya. Kemudian pada 2016 program ini mulai dikembangkan ke regional, termasuk ke Indonesia dan Filipina.Pada program RISE tahap pertama, sebanyak 2.267 peserta penyandang disabilitas dan komunitas marjinal telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan kemandirian yang berasal dari 17 kota di Indonesia pada 2016 hingga 2019. Keberhasilan dari program RISE tahap pertama ini dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan terhadap penghasilan rata-rata per bulan peserta. Pada September 2019 sebanyak 40% dari peserta semula berpenghasilan Rp1.264.782 telah meningkat menjadi Rp5.543.735, atau naik sebesar 338,3% dan makin melesat sebesar 403.7% pada Oktober 2019 dan 60% dari 2.267 peserta secara keseluruhan juga telah memulai usaha atau meningkatkan usaha mereka selama tiga bulan pasca pelatihan.

CEO Maybank Foundation, Shahril Azuar Jimin, mengatakan “Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu fokus corporate responsibility (CR) Maybank Indonesia. Melalui program RISE, Maybank Group turut mendukung upaya membangun komunitas yang mandiri, dengan menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat, selaras dengan misi humanising financial services. Program ini juga selaras dengan misi ASEAN dan lima sasaran United Nations Sustainable Development Goals yaitu tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak dan mengurangi kesenjangan.”

Head, Corporate & Brand Communication, Esti Nugraheni mengatakan, “Di tengah pandemi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, Maybank Indonesia melanjutkan komitmen untuk memberikan perhatian kepada individu maupun komunitas wirausaha penyandang disabilitas dengan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan semangat pantang menyerah, meningkatkan percaya diri, keterampilan hingga kapasitas usaha untuk mencapai masa depan yang mandiri dan sejahtera melalui program RISE 2.0.  Dengan melakukan program secara daring, kami berharap program ini tetap dapat membangun sekaligus meningkatkan kapabilitas usaha mikro-UKM dan menciptakan komunitas yang mandiri sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya.”

Dengan peningkatan kapabilitas usaha, para penyandang disabilitas bukan hanya dapat mendorong kemandirian dan kemampuan berwirausaha namun juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi sesama komunitas penyandang disabilitas yang juga akan mendorong dan menciptakan motivasi usaha bagi masyarakat marjinal di sekitarnya sehingga dapat memberikan multiplier effect. Dalam pelaksanaan program ini, Maybank Indonesia dan Maybank Foundation menjalin kemitraan dengan People Systems Consultancy.

Maybank Indonesia Cetak Laba Bersih Rp1,1 Triliun pada Sembilan Bulan 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) hari ini mengumumkan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) tetap sama yaitu sebesar Rp1,1 triliun per 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  Pengelolaan biaya secara disipilin, disertai dengan pertumbuhan yang solid di bisnis Syariah dan peningkatan pendapatan non bunga membantu mengurangi dampak volatilitas, disrupsi pasar dan total kredit yang lebih rendah sebagai akibat wabah Covid-19.  Laba sebelum pajak (PBT) turun sedikit sebesar 6,1% menjadi Rp1,5 triliun.

Pendapatan non bunga Bank turun sebesar 7,1% menjadi Rp 1,7 triliun per September 2020. Tahun lalu, Bank menyertakan pendapatan one-off dari penyelesaian arbitrase domestik sebesar Rp101,0 miliar dan pendapatan terkait pajak sebesar Rp68,7 miliar. Sejalan dengan itu, pendapatan non bunga rutin untuk sembilan bulan meningkat sebesar 2,2% terutama berasal dari fee terkait Global Market, bancasurrance, investasi dan transaksi e-channel.  Fee terkait Global Market melonjak 85,3% menjadi Rp518,3 miliar pada September 2020, sementara fee Bancassurance dan Wealth Management terus bertumbuh dan membukukan peningkatan 26,7% menjadi Rp210,6 miliar dari Rp166,2 miliar tahun sebelumnya.

Profil pendanaan Bank terus menguat dengan rasio CASA meningkat dari 36,4% pada September 2019 menjadi 39,7% pada September 2020, didukung kenaikan rekening giro 13,4% dan rekening tabungan 5,9%.  Rasio Kredit terhadap Simpanan/Loan to Deposit (LDR bank saja) berada pada tingkat yang sehat sebesar 80,7%, sementara rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR bank saja) tercatat sebesar 178,6% per September 2020, jauh di atas ketentuan minimum sebesar 100%.

Bank memberikan fokus pada transformasi digital yang tengah berjalan dengan meningkatkan dan menyempurnakan layanan digital banking.  Meskipun masih dalam tahap awal proses transformasi, digital banking telah mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam akuisisi nasabah dan jumlah serta volume transaksi.  Transaksi finansial yang dilakukan melalui aplikasi Maybank2U (M2U) meningkat 132% menjadi 7,8 juta transaksi selama kuartal pertama hingga kuartal ketiga 2020, sementara lebih dari 60.000 rekening tabungan/simpanan dibuka dan lebih dari 76.000 rekening didaftar melalui M2U.

M2U tidak hanya memberikan proses pembukaan rekening yang mudah tetapi juga cepat, serta menawarkan fitur gaya hidup yang bebas repot dan nyaman digunakan seperti QR Pay, KYC digital untuk pembukaan rekening baru, saluran donasi, dan fitur menarik lainnya.

Sebagaimana dialami industri perbankan, Bank mencatat penurunan Pendapatan Bunga Bersih sebesar 8,4% menjadi Rp5,6 triliun yang terutama disebabkan oleh total outstanding pinjaman dan imbal hasil yang lebih rendah sebagai akibat dari penurunan suku bunga, serta dampak dari proses restrukturisasi pinjaman yang sedang berlangsung untuk nasabah yang terdampak pandemi.  Marjin Bunga Bersih/Net Interest Margin sebesar 4,69% per September 2020 dibandingkan 4,97% pada September 2019.

Bank mampu mengelola biaya overhead secara efektif dan mencatat penurunan sebesar 9,0% menjadi Rp4,4 triliun pada September 2020 sehubungan inisiatif pengelolaan biaya yang berkelanjutan di seluruh organisasi ditambah dengan pengurangan biaya umum dan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan inisiatif work from home selama pandemi.

Tingkat Non-Performing Loan (NPL) Bank berada pada 4,3% (gross) dan 2,8% (net) per September 2020 dibandingkan 2,6% (gross) dan 1,5% (net) per September 2019.  Hal ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya total outstanding kredit pada September 2020 dan dampak situasi pandemi saat ini yang mempengaruhi beberapa rekening.  Bank terus menempuh langkah proaktif untuk membantu nasabah menghadapi tantangan dan fokus pada restrukturisasi kredit untuk menjaga kualitas aset.  Langkah ini mulai memperlihatkan penurunan NPL (gross) secara kuartalan menjadi 4,3% pada September 2020 dibandingkan 5,0% pada Juni 2020.   Bank telah sepenuhnya menerapkan standar akuntansi baru PSAK 71 atau IFRS 9 yang berlaku mulai tahun ini.

Posisi modal Bank tetap kuat dengan Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 23,5% pada September 2020 dibandingkan dengan 20,1% tahun lalu dan total modal sebesar Rp26,7 triliun pada September 2020.

Perbankan Syariah

Laba sebelum pajak Perbankan Syariah naik sebesar 35,1% menjadi Rp332,2 miliar di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.  Hal ini didukung oleh fokus berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan pendanaan yang lebih efisien dan mengurangi simpanan berbiaya tinggi.  Total simpanan nasabah naik 4,2% menjadi Rp27,5 triliun pada September 2020.

Total pembiayaan Perbankan Syariah (termasuk portofolio Kafalah) meningkat 1,9% menjadi Rp25,4 triliun pada September 2020.  Sementara, total aset per September 2020 naik 7,2% menjadi Rp35,8 triliun dibandingkan Rp33,4 triliun tahun lalu, menyumbang 20,2% total aset Bank.

Inisiatif Maybank Indonesia Mendukung Pemerintah dalam Memerangi COVID-19

Sehubungan dampak pandemi COVID-19 yang mulai terasa sejak kuartal kedua 2020, Bank telah secara ketat memantau asetnya di semua segmen bisnis dan pada saat yang sama secara proaktif mengikutsertakan debitur untuk menilai dampak tersebut terhadap bisnis mereka.  Untuk memastikan kualitas aset secara efektif, Bank telah menawarkan bantuan finansial sesuai kebutuhan debitur berdasarkan penilaian yang dilakukan. Bank telah melibatkan hampir semua debitur Non-Ritelnya untuk menilai apakah restrukturisasi dan penjadwalan ulang (restructuring & rescheduling/R&R) diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan.  Bank juga telah menyederhanakan proses dan memfasilitasi debitur ritel untuk mengajukan R&R secara online melalui email, melalui call center atau website resmi. Hingga saat ini, Bank telah menyetujui pinjaman R&R untuk lebih dari 30.000 debitur dengan total pinjaman Rp15,8 triliun.

President Director of Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan, “Wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mempengaruhi kinerja industri perbankan, termasuk kami.  Pencapaian kinerja kami mencerminkan kondisi menantang yang kami alami di mana beberapa langkah yang diperlukan telah dan terus akan kami tempuh untuk mencegah dampak lebih lanjut dari situasi sekarang.  Kami akan terus mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut terhadap portofolio kami dari gangguan pandemi sementara pada saat yang sama meraih peluang bisnis melalui layanan digital banking kami yang kini mulai menunjukkan hasil yang positif.  Kami akan tetap waspada atas kualitas aset kami melalui sikap yang prudent dan pendekatan manajemen risiko yang ketat dengan mencari cara untuk melibatkan nasabah kami dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia dan Group President & CEO Maybank, Datuk Abdul Farid Alias mengatakan, “Kami berbesar hati meskipun menghadapi sembilan bulan yang penuh tantangan tahun ini, Maybank Indonesia berhasil menjaga kinerjanya secara stabil dan menunjukkan ketangguhan menghadapi dampak pandemi. Meskipun outlook ke depan masih dibayangi ketidakpastian, kami yakin modal dan likuiditas yang kuat yang telah kami bangun akan membantu kami mengatasi tantangan di kuartal mendatang.  Pengalaman kami sejauh ini juga telah memberi kami kesempatan untuk membentuk kembali bisnis kami sementara penekanan kami dalam membangun kemampuan digital telah memberi kami platform untuk melayani nasabah dengan lebih baik dalam keadaan new normal, dan diharapkan memberi kami sumber pendapatan tambahan di masa depan.

Anak Perusahaan

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) terus mencatat kinerja yang sehat dengan laba sebelum pajak naik sebesar 6,0% menjadi Rp370,7 miliar pada September 2020 dari Rp349,7 miliar pada September 2019 meskipun terjadi penurunan total pembiayaan sebesar 2,8% dalam sembilan bulan 2020 sehubungan pandemi yang berdampak pada industri. Maybank Finance tetap fokus untuk memastikan pengelolaan aset yang baik dengan tingkat NPL sebesar 0,5% (gross) dan 0,2% (net) per September 2020 dibandingkan dengan 0,3% (gross) dan 0,2% (net) pada periode yang sama tahun lalu.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM)

Meskipun pandemi telah berdampak signifikan pada industri pembiayaan sepeda motor, WOM berhasil membukukan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp81,0 miliar pada September 2020 dibandingkan dengan Rp200,8 miliar pada September 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya daya beli konsumen sebagai dampak wabah saat ini. Total pembiayaan konsumen WOM (WOM saja) turun 30,3% menjadi Rp5,1 triliun pada September 2020.  WOM telah menerapkan kriteria penerimaan risiko yang lebih ketat dalam situasi saat ini.  Tingkat NPL WOM berada pada 6,1% (gross) dan 2,8% (net) pada September 2020 dibandingkan dengan 2,4% (gross) dan 0,6% (net) pada September 2019.  Sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi global, WOM telah melakukan restrukturisasi pinjaman untuk lebih dari 125.000 rekening yang berjumlah Rp1,6 triliun.

Peringati Hari Oeang ke-74, DJPB Provinsi Bengkulu Lapas Penyu dan Penanaman Pohon

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-74, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Penanaman Pohon serta Pelepasan Penyu bersama seluruh jajaran, Sabtu (24/10).

Hadir dalam kegiatan ini Plt. Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah. “Ini dalam rangka Hari Oeang ke-74 ada beberapa acara yaitu pelepasan penyu, kemudian penanaman pohon saya pikir itu sangat baik tentunya, kami dari pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada Kemenkeu Perwakilan Bengkulu yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mudah – mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu,” jelas Plt. Gubernur Dedy Ermansyah mengapresiasi kegiatan.

Bekerjasama dengan Konservasi LATUN (Lestari Alam Laut Untuk Negeri) Kota Bengkulu dalam pelepasan Penyu, Plt. Gubernur Dedy berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan demi menjaga kelestarian Penyu yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Kita tahu Penyu dalam kondisi yang kritis menuju kepunahan dan kawan – kawan kita dari LATUN mengembangkan itu, kita mengucapkan terima kasih mudah – mudahan Penyu di Provinsi Bengkulu tidak punah,” harap Dedy.

Peringatan Hari Oeang merupakan sejarah pertama kalinya beredar Uang Republik Indonesia hingga di peringati sebagai Hari Oeang, dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Ismed Saputra selain pelepasan penyu dan penanaman pohon, juga di gelar sepeda bersama jajaran Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Total 25 Penyu yang dilepas kali ini, 5 dewasa dan 20 penyu anakan.

“Tujuan kita ini terkait publikasi kehumasan itu untuk membangun kepedulian masyarakat sebetulnya, dan sektor pariwisata ini salah satu sektor yang bisa kita kembangkan dalam pandemi Covid ini dengan menjaga protokol kesehatan juga bisa menggerakkan sektor ekonomi,” jelas Ismed Saputra.

Kepala OJK Provinsi Bengkulu Pamit Pindah Tugas

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Mengakhiri tugasnya di Provinsi Bengkulu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Bengkulu pamit pindah tugas ke Provinsi Aceh.

Selama 1 tahun 10 bulan bertugas di Bengkulu, Kepala OJK Provinsi Bengkulu Yusri didampingi sang istri, menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah ikut mensuport seluruh kegiatan OJK.

Senin (26/10), dirinya akan melakukan sertijab secara virtual dan esoknya langsung bertugas di Provinsi Aceh.

Posisinya akan digantikan oleh Kepala OJK Provinsi Bengkulu yang baru yakni Tito Adji. S yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian IKNB OJK Solo, Jawa Tengah.

Secara pribadi, diakuinya dirinya sudah terasa nyaman bertugas di Provinsi Bengkulu ini karena menurutnya, masyarakat Bengkulu ramah dan serta aman.

“Selama bertugas di Provinsi Bengkulu ini saya sangat berkesan karena masyarakatnya ramah-ramah,” ungkap Yusri, saat acara Perpisahan/Pengantar Tugas Kepala OJK Provinsi Bengkulu, yang digelar Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), di Hotel ternama Kota Bengkulu, Sabtu (24/10) malam.

Begitupun dengan rekanan industri perbankan, non bank maupun pasar modal menurutnya, semuanya telah berjalan dengan baik.

“Semua berjalan bagus, koordinasi semua berjalan dengan baik, semua berjalan aman, saya bisa tidur nyenyak disini,” selorohnya.

Dirinya juga berharap semoga industri keuangan di Provinsi Bengkulu dapat terus maju dan berkembang seiring waktu.

“Mudah-mudahan industri keuangan di Provinsi Bengkulu akan terus tumbuh, semakin maju, semakin sukses dan semakin membaik dari sebelumnya,” kata Yusri.

Dirinya juga atas nama pribadi dan institusi mohon maaf jikalau dalam bertugas di Provinsi Bengkulu ada kesalahan dan kekhilafan.

“Andaikan saya salah bicara, salah menyapa, salah bertutur kata, saya minta maaf,” ujarnya.

Terkhusus kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, dirinya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan yang diberikan selama ini kepada OJK.

“Kepada pak Plt Gubernur saya juga berterimakasih banyak, karena selama ini pemerintah provinsi mensuport luar biasa kepada OJK dan industri keuangan, rasanya apa yang kami butuhkan disini selalu terfasilitasi. Terimakasih banyak, sampaikan salam saya untuk seluruh jajaran Pemda Provinsi Bengkulu,” tutupnya.

Mewakili Pemrintah Provinsi Bengkulu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyampaikan ucapan terimakasih atas dedikasi yang diberikan selama bertugas di Provinsi Bengkulu ini.

“Terimakasih atas segala upaya yang diberikan pak Yusri selama bertugas di Provinsi Bengkulu ini,” tutur Plt Gubernur Dedy Ermansyah.

Disamping itu, Plt Gubernur juga mengucapkan selamat bertugas ke tempat yang baru.

“Tentu kami semua mendoakan bapak selalu sehat dan sukses selalu. Semoga hubungan kerja maupun hubungan pertemanan ini dapat kita bina selamanya,” ungkap Dedy.

1...4,7054,7064,707...4,866Halaman 4,706 dari 4,866