Beranda blog Halaman 4707

Kampanye GEMAYA Bisa Menjadi Solusi Bantu Peternak Ayam Bertahan di Masa Pandemi

Penulis
Rudi Sukmana
-

Suarapemerintah.id – Kampanye Gerakan Makan Ayam (GEMAYA) Kondisi peternak ayam di Indonesia berada di titik nadir. Ini disebabkan oleh pasokan ayam yang melimpah sehingga membuat harga jual ayam menjadi turun. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat peternak ayam semakin terpuruk. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian dan menginisiasikan sebuah kampanye yakni ‘Gerakan Makan Ayam’ atau GEMAYA.

GEMAYA adalah kampanye yang memiliki tujuan untuk meningkatkan konsumsi ayam di masyarakat sehingga bisa membantu kelangsungan bisnis para peternak ayam di seluruh Indonesia. Kampanye ini juga memberikan efek tidak langsung kepada perekonomian Indonesia yang terguncang karena pandemi. Tentunya dengan dibukanya pasar-pasar dengan menerapkan protokol kesehatan akan ada transaksi yang bisa membuat roda perekenomian menggeliat kembali.

Masih terkait masa pandemi Covid-19, konsumsi daging ayam bisa memenuhi gizi bagi tubuh tercukupi sehingga akan meningkatkan imun tubuh dan tidak mudah sakit. Untuk mensosialisasikan

Kampanye GEMAYA ini, akan lebih difokuskan kepada digital. Salah satunya adalah dengan Webinar, dengan menghadirkan pakar-pakar dan asosiasi yang berkaitan dengan fenomena ini diharapkan bisa sekaligus mengedukasi publik sehingga lebih memahaminya. Selain Webinar kampanye GEMAYA melakukan lomba digital untuk para youtuber dengan hashtag #gemaya dan #yukmakanayam pada deskripsi video. Selain itu juga netizen di ajak untuk share foto dan resep di IG Lomba Foto & Resep Instagram GEMAYA dengan membagikan kepada 5 followernya.

Topik yang diangkat dalam Webinar adalah ‘’Tingkatkan Konsumsi Ayam Dalam Negeri, Selamatkan Peternak dan Peningkatan Gizi”. Akan hadir pembciara dalam Webinar adalah tokoh-tokoh dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar), dan Pergizi Pangan. Hadirnya Webinar ini diharapkan bisa memberi insight-insight penting sekaligus solusi bagi peternak-peternak ayam di seluruh Indonesia bisa bertahan terutama di masa pandemi ini.

Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan,Dr. Ir. Nasrullah M.sc dalam pidatonya menyebutkan daging ayam adalah sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang baik dan mudah terjangkau oleh masyarakat.

Ia menambahkan jika sangat penting untuk mememnuhi asupan gizi terutama di masa pandemic COvid-19. Daging ayam disebutkan sebagai salah satu asupan makanan yang dibutuhkan agar imun tubuh meningkat.

‘’Menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang penting dilakukan sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. Oleh karena itu mengkonsumsi daging ayam merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya tahan tubuh karena gizinya dapat meningkatkan kekebalan tubuh’’, ujarnya.

Sementara itu dari pihak PINSAR Indonesia, melihat kampanye GEMAYA bukan kampanye periodik ataupun seasonal, GEMAYA bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menolong peternak ayam yang sedang terpuruk.

Drh Rakhmat Nurianto selaku Ketua DPP PINSAR Indonesia mengungkapkan GEMAYA menghadirkan opsi-opsi jawaban baru dari masalah ini. Ia memberi contoh yakni rantai dingin (cold chain). Proses pengaturan suhu yang tidak terputus, mulai dari pemotongan, penyimpanan hingga konsumsi.

Hal tersebut bisa mengubah industri ayam ras di Indonesia. Peternak pun harus beradaptasid dengan proses ini untuk kedepannya bisa menyimpan pasokan berlebih.

Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS, Ketua Umum PERGIZI Pangan Indonesia juga melihat cold chain sebagai solusi alternatif yang efektif. Dengan cara ini daging ayam akan lebih lama bertahan.

‘ayam beku utuh dalam kondisi mentah dapat disimpan hingga 12 bulan. Potongan daging ayam beku mentah dapat disimpan sekitar 9 bulan’, jelasnya. Ia menambahkan jika  bagian dalam/ jeroan mentah dapat disimpan dalam kondisi beku hingga 3-4 bulan. Ayam matang yang dibekukan, dapat bertahan sekitar 4 bulan.

Kampanye ini juga menjadi tempat edukasi konsumen, tidak hanya untuk mengajak makan ayam tapi juga mengetahui fakta-fakta yang ada dalam daging ayam. Bukan tidak mungkin menurunnya minat konsumsi karena isu-isu negatif terkait daging ayam. Banyak isu beredar terkait daging ayam, misalnya isu hormon, isu kanker, isu kolesterol dan isu alergi.

GEMAYA menjadi sebuah kampanye belajar untuk masyarakat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika mengkonsumsi daging ayam. Justru mengkonsumsi daging ayam akan memberikan asupan gizi yang bagus karena protein hewani sangat berperan penting bagi kecerdasan. Jadi, ayo jangan ragu,kita bantu peternak-peternak ayam di Indonesia Dengan terus mengkonsumsi daging ayam yang juga menyehatkan lagi mencerdaskan.

Pjs Wali Kota Medan Apresiasi Digelarnya Konferensi Sumatranomics 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir.Arief Sudarto Trinugroho.MT sekaligus sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut yang mewakili Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengapresiasi dengan digelarnya kegiatan konferensi Sumatranomics 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indoesia Perwakilan Provinsi Sumut, di Hotel Santika Dyandra, Senin (26/10).

Diharapkan kegiatan Konferensi Sumatranomics 2020 ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran oleh para pakar, akademisi, praktisi, unsr pemerintah, dan seluruh stakeholder dalam memberikan kontribusi bagi penanganan permasalahan serta perumusan strategi dan kebijakan ekonomi di wilayah Sumatera secara umum dan Provinsi Sumatera Utara secara khusus.

Konferensi Sumatranomics tahun 2020 ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumut, Wiwiek Sisto Widaya dan diikuti secara virtual oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo serta seluruh Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-seluruh Indonesia.

Dalam sambutanya Pjs Wali Kota Medan mengatakan Provinsi Sumatera Utara termasuk Kota Medan saat ini masih menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang telah memberikan efek domino pada berbagai aspek kehidupan. Kondisi positif masyarakat yang masih terus bertambah masih menyebabkan permasalahan pada sektor kesehatan.

Sedangkan pada aspek ekonomi, dihadapkan pada kondisi ekonomi global yang menurun tajam, konsumsi masyarakat yang melemah, serta penurunan yang terjadi di hampir semua sektor, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi menjadi terkontraksi. Bahkan dikatakan Arief, Provinsi Sumut tercatat pada Triwulan II tahun 2020 ini kondisi pertumbuhan ekonominya terkontraksi menjadi sebesar -2,37%. Meski demikian Pjs Wali Kota Medan menyebutkan angka ini memang masih lebih baik jika dibandingkan nasional yang terkontraksi sebesar -5,32%.

“Pertumbuhan ekonomi Sumut masih terbantu dari sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 5,42%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 3,09%, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 1,42%.”jelas Pjs Wali Kota Medan.

Sedangkan sektor yang mengalami kontraksi tertinggi, sebut Pjs Wali Kota Medan adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar -20,32%, sektor penyediaan akomodasi dan makan sebesar -14,77%, dan jasa perusahaan sebesar -7,69%. Pada bulan September tahun 2020 ini, Provinsi Sumut juga masih mengalami deflasi sebesar 0,01%.

Hal ini tentu menjadi indikasi bahwa pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) telah berdampak kepada pelemahan demand masyarakat. Sebagai dampak dari pelemahan ekonomi akibat dari pandemi ini, sebut Pjs Wali Kota Medan lagi, Pemerintah Provinsi Sumut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2020 hanya akan tumbuh sebesar 1,2 – 1,6% pada skenario sangat berat, serta pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4,70 – 5,70%.

“Sementara inflasi diharapkan berada pada angka 2,00 ± 1% (dua plus minus satu persen) pada tahun 2020, dan 2,85 ± 1 (dua koma delapan lima plus minus satu persen) pada tahun 2021,”jelasnya. Untuk menghadapi hal tersebut, Pjs Wali Kota Medan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut telah merumuskan enam strategi yang diharapkan dapat memperkuat penanganan Covid-19 di Provinsi yang dicintai ini yaitu 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang masif, prakondisi tatanan normal baru, pemulihan sisi demand melalui pemberian jaring pengamanan sosial.

”Selanjutnya pemulihan sisi supply melalui stimulus ekonomi bagi wirausaha/UMKM, penerapan ekonomi digital di berbagai sektor terutama pada sektor UMKM, penguatan sektor pariwisata yang aman Covid-19, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan dan penguatan sektor industri dan investasi dan yang terakhir ialah percepatan penyerapan belanja Pemerintah serta penguatan konsolidasi gugus tugas.”jelas Pjs Wali Kota Medan.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumut, Wiwiek Sisto Widayat dalam sambutanya mengatakan Perekonomian global saat ini sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya permintaan global sehingga mengalami kontraksi akibat kebijakan lokcdown. Untuk Sumut sendiri pertumbuhan ekonomi di prediksi melambat akibat daya beli masyarakat yang juga mengalami penurunan.

”Pada tahun 2020, seluruh kab/kota di Sumut juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, sektor utama yang biasa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatakan. Meskipun demikian, ekonomi mulai membaik pada triwulan III dan diharapkan terus tumbuh di triwulan IV, hal ini tidak terlepas dari program pemulihan nasional melalui bansos yang di salurkan Pemerintah Pusat dan refocusing anggaran Pemerintah Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang kurang penting.”jelas Wiwiek.

Untuk itulah dengan digelarnya Konferensi Sumatranomics tahun 2020 yang merupakan ajang diharapkan dapat menghasilkan riset dan inovasi sebagai modal masukan dalam kemajuan bidang ekonomi di masa krisis saat ini. ”Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung percepatan ekonomi daerah.”harap Wiwiek.

Pjs Wali Kota Medan Sampaikan Ranperda Tentang APBD Tahun 2021

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id  – Pjs Wali Kota Medan Ir.Arief Sudarto Trinugroho,MT menyampaikan Nota Pengantar Kepala Daerah dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (26/10) di gedung DPRD Medan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, diikuti para Wakil Ketua, Sekda Kota Medan Ir.Wiriya Alrahman dan Anggota Dewan serta segenap Pimpinan OPD secara Online ini , Pjs Walikota Medan membacakan Nota Pengantar Ranperda APBD yang menjabarkan secara rinci struktur Rancangan APBD 2021.

Pjs Walikota menyebutkan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan 2021 sesuai dengan nomenklatur Permendagri No.9/2019 dari sisi pendapatan daerah T.A 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 5,15 trilyun lebih terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2,15 trilyun lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp. 2,99 trilyun lebih.

“Proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan ini cukup realistis, baik jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), maupun dari jenis pendapatan daerah lainnya, terutama dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Pjs Wali Kota. Dijelaskan Pjs Wali Kota Medan, total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp. 5,30 trilyun lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk belanja daerah, Pjs Wali Kota menjabarkan terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Selanjutnya Pjs Wali Kota menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi setelah wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda dunia, termasuk Kota Medan. Oleh karenanya, keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada tiga sektor prioritas.

“Kita semua juga berharap agar APBD tahun 2021 ini nantinya dapat kembali memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi akibat wabah Covid-19 di tahun 2020 ini,” ungkap Pjs Wali Kota Medan.

Kini Bonggo Terang 24 Jam, PLN Tingkatkan Jam Nyala di Lima Distrik

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Terus memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggannya, PLN resmi meningkatkan jam nyala listrik untuk lima distrik di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua yakni Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Timur Jauh, Distrik Bonggo Utara serta Distrik Betaf. Masing-masing distrik mengalami tambahan jam nyala menjadi 24 jam dan 18 jam per harinya.

Bonggo merupakan daerah yang telah dilistriki oleh PLN sejak tahun 2017 lalu. Awalnya, lokasi tersebut hanya disuplai listrik PLN selama 12 jam sebelum pada akhirnya ditingkatkan menjadi 18 jam tiap harinya dengan Pembangkit Diesel.

Kini kebahagiaan masyarakat di Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Timur Jauh dan Distrik Bonggo Utara bertambah, pasalnya kini mereka dapat menikmati listrik selama 24 jam per hari.

“Kami masyarakat Bonggo mengucapkan terima kasih kepada PLN. Adanya listrik di situ ada peningkatan, baik dari sektor pendidikan dan sektor perekonomian di Bonggo ini. Dan PLN kita umpamakan seperti malaikat yang datang untuk menolong kita semua, sehingga Daerah Bonggo saat ini bisa terang selama 24 jam,” ujar Michael, salah satu warga yang bersyukur akan bertambahnya jam nyala di Bonggo.

Sementara itu, Bupati Sarmi, Eduard Fonataba berharap ke depan masyarakat bersama-sama PLN dapat menjaga jaringan dan infrastruktur kelistrikan yang ada di Kabupaten Sarmi agar pasokan listrik terus andal.

“Apa yang sudah dibangun dan kini ada, seluruh masyarakat dapat menjaganya. Kemarin masyarakat sudah rela pohonnya ditebang untuk jaringan listrik, maka bersama kita menjaga infratruktur yang ada,” lanjut Eduard.

Eduard mengamini bahwa penambahan jam nyala ini dapat terjadi berkat usaha keras PLN serta kerja sama dari masyarakat.

“Terima kasih kepada PLN yang kini telah melistriki Distrik Bonggo menjadi 24 jam nyala. Ini merupakan jawaban atas doa dan usaha kita semua, sehingga Bonggo dan Betaf bertambah jam nyala listriknya,” ucap Eduard.

Guna meningkatkan layanan, PLN melakukan pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 32,5 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 29,5 kms dan 13 unit gardu distribusi.

Dengan tersambungnya jaringan dari Distrik Urunumguay ke Distrik Bonggo, maka PLTD yang ada kini tidak dioperasikan. Distrik Bonggo dan Distrik Bonggo Timur yang memiliki beban puncak kurang lebih 400 kW kini sepenuhnya disuplai dari PLTA Orya 2×10 MW. Selain lebih andal, ini juga membuat biaya pokok penyediaan menjadi lebih murah.

General Manager PLN UIW P2B, Abdul Farid menyampaikan bahwa penambahan jam nyala ini dapat terealisasi dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang mendukung PLN. Saya juga mengucapkan selamat kepada masyarakat yang ada di Distrik Bonggo, Bonggo Timur serta Betaf karena telah bertambahnya jam nyala operasi listrik di distrik-distrik tersebut. Kami pun terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Tanah Papua dalam hal kelistrikan,” lanjut Farid.

Peningkatan jam nyala operasi ini diharapkam dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bonggo dan Betaf dari sebelumnya.

Program Grebeg Pasar Genjot Pemulihan Ekonomi Pemkot Yogya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya untuk pemulihan ekonomi yang ada di Kota Yogya, kali ini Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogya yang bekerjasama dengan PT Gojek Indonesia meluncurkan program grebeg pasar.

Dalam peluncuran program grebeg pasar juga disediakan cashback/potongan harga untuk ongkos kirim sebesar Rp 10 ribu bagi masyarakat yang membeli produk-produk yang ada di pasar tradisional melalui aplikasi Goshop. Cash back ongkos kirim tersebut tersedia hingga akhir Desember 2020 nanti.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan berjualan online merupakan alternatif keberlangsungan bisnis pasar tradisional selama pandemi Covid-19, ia mentargetkan seluruh transaksi di pasar trandisional bisa kembali pulih

“Dengan adanya potongan harga ongkos kirim tersebut, masyarakat dapat membeli produk – produk yang ada di pasar trandisional tapi tidak terbebani oleh biaya ongkos kirim,” jelasnya di pasar Beringharjo, Senin (26/10/2020).

Ia mengungkapkan saat ini alternatif belanja online melalui aplikasi GoShop bisa diakses di 23 pasar dari total 30 pasar tradisional di Kota Yogya. Penyediaan alternatif belanja secara daring di pasar tradisional dilakukan Disperindag Kota Yogya untuk menjawab tantangan di tengah masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan warga untuk tetap berada di rumah dan melakukan physical distancing.

“Pasar adalah salah satu lokasi yang memiliki risiko penularan wabah yang tinggi. Oleh karenanya, kami siapkan alternatif belanja secara daring, sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke pasar,” jelasnya.

Wawali membeberkan bahwa pihaknya terus memberikan pemahaman ke pedagang untuk aktif berperan dalam program belanja secara daring tersebut, bahkan selama pandemi Covid-19 animo masyarkat untuk berbelanja online meningkat sekitar 80 persen.

Artinya, lanjutnya, di masa pandemi masyarakat tidak berhenti untuk melakukan belanja terutama belanja dengan sistem online.

“Kami tidak henti-hentinya memberikan pemahaman ke pedagang untuk aktif berperan dalam program belanja secara daring ini. Seberapapun efektif dan canggihnya sistem belanja yang dibuat, kalau tidak ada peran aktif pedagang maka tidak akan memberikan banyak manfaat,” katanya.

Beberapa pedagang, lanjutnya, bahkan sudah lancar memanfaatkan menu aplikasi pengiriman barang melalui ojek online (ojol) untuk mengirim pesanan ke konsumen secara langsung.

Sementara itu untuk memutus penularan Covid-19 di pasar tradisional, Kepala Disperindag Kota Yogya, Yunianto Dwi Sutono menjelaskan jika Disperindag Kota Yogya terus melakukan upaya preventif  baik secara internal maupun eksternal. Langkah tersebut diberlakukan di seluruh pasar tradisional di kota Yogya guna pencegahan penyebaran covid-19.

“Ada beberapa kebijakan internal dan eksternal yang kami berlakukan. Misalnya penyediaan antiseptik, sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan pembersihan secara intensif di lokasi-lokasi yang sering disentuh pengunjung atau pedagang. Upaya ini bersifat preventif,” katanya.

Tak sampai disitu, Ia juga meminta lurah pasar mengecek kondisi sanitasi di tiap pasar, salah satunya wastafel untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut berfungsi dengan baik sekaligus menyiapkan sabun cuci tangan.

“Misal ada laporan beberapa wastafel tidak berfungsi dengan baik. Saya langsung meminta agar fasilitas tersebut segera diperbaiki sehingga berfungsi kembali. Harapannya, pengunjung maupun pedagang juga rutin cuci tangan untuk menghindari penyebaran covid-19,” katanya.

Untuk pasar-pasar yang memiliki banyak pengunjung seperti pasar Beringharjo, Pathuk, Kranggan, dan Demangan, pihaknya juga memberlakukan upaya pencegahan lebih, seperti penggunaan thermo gun untuk memastikan pengunjung pasar sedang demam atau tidak.

Ia juga meminta lurah pasar dan petugas keamanan di tiap pasar untuk rutin memberikan edukasi kepada pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan untuk mengantisipasi potensi penyebaran covid-19.

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien. 

“Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya,” ujarnya dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin (26/10/2020).

Menteri Johnny menyarakan pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Menteri Kominfo menyatakan adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28% di kuartal kedua tahun ini. “Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan,” tandasnya.

Sejak tahun 2016 lalu, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD mendefinisikan open government sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.

“Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik,” ungkap Menteri Johnny.

Namun demikian, Menteri Kominfo menegaskan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data masih membutuhkan upaya berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. “Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government, seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional,” ungkapnya.

Mewakili Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Johnny mengapresiasi penyelenggaraan Silatnas BP dan Rakornas ke-11 KI seluruh Indonesia. “Melalui forum ini, saya berharap kita dapat bertukar pikiran serta mengeksplorasi ide dan gagasan baru untuk mewujudkan visi besar Indonesia Maju,” ujarnya.

Dorong Keterbukaan Informasi Publik Lewat Transformasi Digital 

Menteri Kominfo menyatakan guna mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, telah mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam adopsi teknologi digital. “Hal ini dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam platform media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah menurunkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital. “Selaras dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri yang keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional,”.

Menteri Kominfo menjelaskan lima kebijakan itu antara lain, pertama, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.

Kedua, adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (Bandwidth Monitoring System).

“Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu: level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun ini menjadi pemenang Prize WInner di PBB. Level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy,” paparnya.

Kebijakan keempat, menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Reguation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.

“Serta penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjadi isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini,” jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan berbagai kebijakan tersebut  tidak hanya dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, namun juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien.

“Melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index juga dapat kita realisasikan,” ungkapnya. 

Keyakinan Menteri Kominfo bukan tanpa alasan karena Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2045, dengan PDB yang diproyeksikan mencapai USD 9,1 triliun. Menurutnya, dalam mewujudkan proyeksi tersebut, pandemi Covid-19 tidak boleh jadi penghalang justru dapat menjadi pijakan baru untuk melesat lebih cepat dan lebih maju.

“Sejarah mengajarkan bahwa kesulitan dan himpitan mampu mendorong kemajuan serta perkembangan suatu masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 ini sebagai katalisator untuk melakukan lompatan kuantum kemajuan Indonesia. Mari kita bersinergi dalam mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia Maju!” tegasnya.

Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia itu berlangsung secara virtual dari tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2020 dan diikuti perwakilan Badan Publik dan Komisionar KI daerah.

Selain Menteri Kominfo hadir pula secara virtual Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Bahlil Lahadalia; Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta Erlina Burhan; Ketua KI Pusat Gede Narayana, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irawan;  dan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad.

Tata Kelola Pendidikan Islam Butuh ASN Berintegritas, Sebut Dirjen Pendis

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa tata kelola pendidikan Islam membutuhkan integritas. Nilai-nilai baik tidak bisa diajarkan jika tidak didasari integritas.

Pesan ini disampaikan Ali Ramdhani saat memberikan pembinaan di Kanwil Kemenag Sumsel, Jumat (23/10). Dalam kesempatan itu, Ali Ramdhani mengulas lima nilai budaya kerja Kementerian Agama.

“Untuk membangun Pendis yang kuat butuh nilai integritas. Kita tidak bisa mengajarkan yang baik apabila tidak punya integritas,” tegasnya.

Selain integritas, kata pria yang akrab disapa Dhani, juga dibutuhkan profesionalitas. Yaitu, nilai yang mengantarkan segala sesuatu berdasarkan keilmuan yang tepat.

Hal penting lainnya dalam membangun tata kelola Pendidikan Islam adalah inovasi. Dhani menggaris bawahi makna inovasi tidak hanya temuan baru, namun juga mencari sesuatu yang baru dengan mempertahankan nilai-nilai baik yang sudah ada.

Dua nilai budaya kerja lainnya adalah tanggung jawab dan keteladanan. Dhani mengingatkan bahwa semua program dan kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara substantif dan administratif.

“Mari berkomitmen menginjeksikan ilmu pengetahuan kepada siswa kita agar mereka menjadi pemilik masa depan,” ajak Ramdhani.

Selain lima nilai budaya kerja, Muhammad Ali Ramdhani juga berbicara tentang ilmu. Menurutnya, ilmu terdiri dari tiga huruf, yakni ‘ain, lam, dan mim.

“Huruf ‘ain merujuk pada ‘Illiyyin atau peningkatan derajat seseorang di tempat yang mulia. Sesungguhnya orang berilmu itu memiliki derajat tertentu. Pendidikan Islam ingin menempatkan anak bangsa pada maqam mulia atau makhluk berderajat tinggi,” ungkap Dirjen.

Huruf lam merujuk pada kata latif yang bermakna kelembutan.  Karenanya, orang yang memiliki ilmu dia memiliki rasa dan kelembutan.

“Dia memiliki potret yang bersahabat. Dia yang ramah bukan yang marah, membina bukan menghina, mengajak tidak mengejek, mengajar tidak menghajar, dan tampil dengan senyuman. Perilaku orang lain sangat tergantung cara kita menyampaikan. Pemilihan diksi penting. Orang berilmu itu pandai memilih kata,” tandasnya.

Kemudian yang terakhir adalah mim yakni mulk atau raja dalam pengertian simbol penguasaan diri. “Orang yang dibekali ilmu dia akan bahagia hakiki dunia akhirat. Dia akan menang perang. Perang melawan hawa nafsu. Hanya orang berilmu yang bisa melawan dirinya sendiri,” tuturnya.

Menag Apresiasi Bunda Wakaf, Kemenag Terus Tingkatkan Pengelolaan Wakaf

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengapresiasi dan menyambut baik hadirnya Bunda Wakaf Wanita Islam. Inovasi dalam pengelolaan wakaf ini digawangi oleh Pengurus Pusat Wanita Islam.

“Kami menyambut baik peran PP Wanita Islam terkait produk Bunda Wakaf. Ini adalah bagian dari partisipasi yang positif,” terang Menag saat memberikan sambutan dalam Launching Bunda Wakaf Wanita Islam yang digelar secara daring, Minggu (25/10).

Hadir juga sebagai pembicara, Ketua Badan Wakaf Indonesia M Nuh dan Ketua PP Wanita Islam Marfuah Musthofa.

“Kami berharap produk wakaf ini dapat menjembatani umat dalam menunaikan wakafnya, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan,” lanjutnya.

Menag juga berharap gagasan PP Wanita Islam melahirkan Bunda Wakaf dapat mendorong umat Islam terus memaksimalkan potensi wakaf. Menurutnya, Kementerian Agama juga terus berupaya meningkatkan tata kelola perwakafan. Hal itu sebagai salah satu langkah nyata Kemenag dalam memperkuat filantropi Islam.

Apalagi, lanjut Menag, potensi wakaf sangat besar namun belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Tanah wakaf saat ini tersebar di ribuan tempat. Potensi wakaf uang juga jauh lebih besar.

Dalam beberapa dekade terakhir, lanjut Menag, pengelolaan perwakafan terus mengalami banyak kemajuan. Lembaga pengelola wakaf mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sementara pemanfaatan tanah wakaf juga terus didorong lebih produktif. “Kemenag terus tingkatkan tata kelola perwakafan. Regulasi perwakafan terus disempurnakan dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas,” ujarnya.

Menag menjelaskan, di antara isu wakaf yang saat ini sedang digaungkan secara luas adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu instrumen perwakafan yang potensial menjadi sumber pendanaan sosial keagamaan. Selain potensinya yang besar, wakaf uang juga sangat mudah dan ringan ditunaikan. Semua elemen umat islam dapat berpartisipasi dalam wakaf uang ini. “Tugas kita adalah menyiapkan infrastruktur agar wakaf uang ini menjadi besar,” tegas Menag.

Produk wakaf lainnya yang baru dirilisa adalah cash waqf linked sukuk (CWLS). Ini adalah terobosan dan inovasi gerakan wakaf Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. “Dengan adanya CWLS, kita berharap semakin banyak elemen masyarakat berpartisipasi dan berwakaf,” harap Menag.

Menag menilai, partisipasi publik yang luas menjadi kata kunci dalam pengelolaan perwakafan. Pemerintah terus mendorong elemen masyarakat, utamanya ormas Islam, untuk terus berpartisipasi melahirkan inovasi pengelolaan wakaf.

“Kita berharap masyarakat semakin dimudahkan untuk berwakaf dan obyek wakaf juga lebih produktif dan luas manfaatnya bagi kepentingan agama dan bangsa,” tandasnya.

MAN IC OKI Kini Dilengkapi Gedung Pembelajaran Terpadu

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sarana prasarana pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendeki (IC) Ogan Komering Ilir (OKI) kini makin lengkap. Hal itu menyusul telah diresmikannya gedung pembelajaran terpadu.

Gedung yang dibangun melalui  sumber pembiayaan  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2019 ini diresmikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani, Sabtu (24/10). Ikut mendampingi, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno, dan Kakanwil Kemenag Sumsel Mukhlisuddin beserta jajarannya.

Gedung baru ini akan menjadi tempat yang representatif untuk kegiatan para siswa dan guru MAN IC OKI.  “Saya pesan supaya gedung dirawat dengan baik, betul-betul dimanfaatkan sesuai rencana pemanfaatan. Supaya ditata dan dikelola dengan baik untuk umat dan bangsa,” ujar Dirjen sebelum menandatangani prasasti peresmian gedung.

Kepala  MAN IC OKI Kiagus Faisal mengatakan, pihaknya bersama segenap civitas madrasah terus berusaha meningkatkan kualitas dan kompetensi akademik. Dengan adanya gedung itu, dia mengajak seluruh elemen madrasah perkuat bersinergi demi memajukan madrasah bersama.

“Terima kasih kepada Kemenag RI yang telah memberi bantuan berupa gedung yang luar biasa ini. Kami akan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi siswa MAN IC OKI,” ujarnya.

Selain meresmikan Gedung Pembelajaran Terpadu, Muhammad Ali Ramdhani juga memberikan pembinaan kepada civitas MAN IC OKI dan para tamu undangan dengan tajuk “Religious Moderation And Empowerment”.

Di kesempatan yang sama,  Kakanwil Kemenag Sumsel meresmikan Gedung Pusat Kegiatan Siswa.

Pemda Ciamis Bantu Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah 600Rb per Tahun 

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memberikan insentif kepada para guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Insentif diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap Pemda atas dedikasi mereka dalam bidang Pendidikan Islam.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra saat berbicara pada Peringatan Hari Santri 2020 di Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis, Sabtu (24/10).

Menurutnya, insentif yang diberikan kepada guru Madrasah Diniyah Takmiliyah sebesar Rp600 ribu per tahun. “Meskipun tidak banyak, alhamdulillah kami bisa sedikit membantu guru-guru madarasah di Ciamis. Nilainya 600ribu/tahun,” jelas Yana.

Plt Kepala Kemenag Kabupaten Ciamis Yusuf  mangatakan,  program pemberian insentif ini bentuk sinergi Pemda dengan Kemenag Kabupaten Ciamis. “Untuk mendukung program itu, kita support data guru-guru madrasahnya,” ujar Yusuf.

Hadir dalam kegiatan ini,  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur mengapresiasi inisiasi pemberian insentif yang dilakukan Pemda Ciamis. Kemenag berterima kasih karena Pemda mau memperhatikan guru-guru MDT di Kabupaten Ciamis.

Menurut Waryono, pihaknya juga sedang mengupayakan agar guru MDT, TPQ, dan Pesantren mendapatkan insentif bulanan melalui usulan pagu anggaran yang ada pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pemda Ciamis yang telah berkontribusi memberi insentif kepada para guru. Saat ini kami telah mengupayakan agar guru MDT, TPQ dan Pesantren mendapatkan haknya melalui GTK,” tutur Waryono.

Acara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 ini dihadiri seluruh pimpinan pesantren se-Ciamis. Hadir juga sebagai narasumber, Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Barat, Athoilah.

 

1...4,7064,7074,708...4,866Halaman 4,707 dari 4,866