Wujudkan Karsa Bogor Cerdas Bupati Bogor Siapkan 1.200 Beasiswa Bagi Pemuda Berprestasi
Bupati Bogor Terima Penghargaan Sebagai Pejuang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19
“Pemerintah Kabupaten Bogor senantiasa berupaya untuk melindungi hak dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan manusiawi,” ungkapnya.
Menuju Pejabat Perbendaharaan Negara Kemenkumham yang Kompeten
Suarapemerintah.id– Pejabat Perbendaharaan Negara (PPN) dituntut untuk memiliki kompetensi yang sesuai bidang tugasnya. Namun, saat ini masih terdapat gap antara standar kompetensi yang dimiliki para PPN dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya untuk dapat menghasilkan para PPN yang kompeten dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan data, para PPN di Kemenkumham, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan bendahara belum seluruhnya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Disamping itu, kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.
Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Keuangan, Bambang Edi Sumarno saat membuka kegiatan Diseminasi Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kemenkumham TA 2020 mengatakan pihaknya perlu mendapatkan kepastian data jumlah PPK, PPSPM, dan bendahara yang memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan kantor wilayah (kanwil) maupun unit eselon I Kemenkumham. Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan data jumlah PPN yang tercatat pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
Menurut Bambang, gap yang terjadi salah satunya disebabkan karena masih belum optimalnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja (satker), masih ditemukannya penyalahgunaan jabatan oleh bendahara, dan dokumen pertanggung jawaban yang tidak lengkap. “Hal ini akan berdampak pada proses penyusunan laporan keuangan,” katanya mewakili Kepala Biro Keuangan yang berhalangan hadir.
Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah mengirimkan surat tentang pelaksanaan penilaian bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN periode I tahun 2020, yang menyatakan bahwa PPK atau PPSPM pada satker pengelola APBN harus memiliki Sertifikat Kompetensi PPK/PPSPM. Sertifikat tersebut diperoleh melalui penilaian kompetensi melalui uji kompetensi PPK/PPSPM atau Pengakuan Sertifikat Profesi Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK.
Setelah mendapatkan perbandingan data antara jumlah PPN yang tercatat pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dengan data yang ada pada unit eselon I maupun satker di lingkungan kanwil, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi peningkatan kompetensi terhadap PPK, PPSMPM, dan bendahara di lingkungan Kemenkumham.
Unit eselon I dan kanwil diharap terus melakukan pembinaan dan pemantauan kepada satker/unit pelaksana teknis (UPT) terhadap proses pendaftaran PPK/PPSPM untuk mengikuti penilaian kompetensi PPK dan PPSPM melalui mekanisme konversi, yang tahun ini sudah dibuka mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020. “Lakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerjanya masing-masing,” pesan Bambang.
Sebelumnya, Kasubbag TU Keuangan Wilayah I, Jayanih mengatakan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 26 hingga 27 Oktober 2020, dan diikuti oleh panitia, undangan, dan peserta dari unit eselon I dan kanwil yang membidangi pendataan PPK, PPSPM, dan bendahara.
“Kegiatan ini dilaksanakan melalui media daring, dimana panitia dan peserta terhubung melalui aplikasi zoom meeting untuk mencapai output pelaksanaan,” jelas Jayanih. “Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat tersusun data jumlah PPK, PPSPM, dan bendahara yang memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Kemenkumham,” tutupnya.
Kanal Berita SEA Today Siap Membawa Kabar Baik Indonesia Mendunia
Suarapemerintah.id – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio melakukan soft launching dan menyaksikan penayangan perdana kanal berita berbahasa Inggris, Southeast Asia Today atau SEA Today di Jakarta (28/10).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Ririek Adriansyah beserta jajaran. SEA Today merupakan kanal berita dengan target audiens publik internasional, yang dikelola oleh PT Metra Digital Media (MDM) selaku anak usaha Telkom yang bergerak di bidang digital content media.
Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan Telkom melalui kehadiran SEA Today. “Sudah saatnya kita sampaikan berita yang benar mengenai Indonesia kepada dunia. Sudah saatnya kita dipandang dunia.
Sudah saatnya kita bangkit, seperti para pemuda yang bangkit menyatukan Indonesia di 28 Oktober 1928,” ungkapnya. Erick Thohir mengaku, selama ini informasi positif tentang Indonesia masih kurang tersampaikan, sehingga persepsi dunia internasional menjadi kurang baik.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. “SEA Today ini dapat menjadi sarana baru untuk memperkuat komunikasi publik mengenai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia ke khalayak internasional.
Diharapkan kanal ini dapat menjadi perpanjangan info mengenai potensi alam, budaya dan ekonomi kreatif yang dapat menarik minat wisatawan hingga investor asing. Tantangannya ke depan adalah bagaimana kita mengemas materi tersebut menjadi sebuah konten komunikasi yang menarik untuk disampaikan,” ujar Wishnutama.
SEA Today disiarkan melalui berbagai kanal digital, seperti TV Interaktif IndiHome, aplikasi UseeTV GO, website UseeTV.com, aplikasi Maxstream, aplikasi SEA Today, YouTube SEA Today News dan website www.seatoday.com.
Tayangan perdana yang disiarkan secara langsung adalah SEA Morning Show, yang hadir setiap hari pukul 06.00 – 09.00 WIB. Disajikan berbahasa Inggris, SEA Morning Show membuka pagi dengan peristiwa terkini, laporan langsung dari tempat kejadian, talkshow, performance & features dari Indonesia, Asia Tenggara dan dunia.
“SEA Today merupakan bagian dari upaya TelkomGroup melalui anak usahanya, MD Media dalam melakukan ekspansi bisnis khususnya digital content provider. Semoga SEA Today dapat menjadi kanal yang membawa nama Indonesia mendunia, memberikan berita yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan akurat,” jelas Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah.
SEA Today direncanakan akan didistribusikan ke mancanegara melalui kemitraan dengan media internasional di 10 negara, beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Ke depannya, Telkom membuka peluang kerja sama dengan content provider demi memperkaya dan meningkatkan kualitas konten, termasuk juga media partner untuk memperluas jangkauan.
Kehadiran SEA Today diharapkan dapat menjadi media baru untuk menampilkan citra positif Indonesia serta membuka mata dunia akan potensi dan prestasi, baik dari sisi kekayaan alam, masyarakat maupun budaya, serta peluang peningkatan investasi. Semoga hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan berbagai industri di Indonesia dan perekonomian nasional.
PLN Luncurkan Gerakan Satu Juta Kompor Induksi
Suarapemerintah.id – Guna mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional, PLN meluncurkan Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke Kompor Induksi. Peluncuran secara simbolis dilakukan langsung secara daring oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam rangkaian Hari Listrik Nasional ke-75, Selasa (27/10).
Gerakan Konversi Satu Juta kompor elpiji ke kompor induksi juga menghemat anggaran subsidi elpiji yang telah dianggarkan Rp 50,6 Triliun pada APBN 2020. Selain itu konversi ini juga meningkatkan ketahanan energi nasional karena mengubah penggunaan energi berbasis impor menjadi energi berbasis lokal.
“Seperti kita ketahui, untuk elpiji yang kita konsumsi sebagian besar masih impor, sementara listrik adalah energi berbasis lokal. Kami targetkan subsidi elpiji dalam lima tahun akan turun sekitar Rp 4,8 triliun,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.
Dengan melakukan konversi ke kompor induksi juga akan meningkatkan konsumsi energi listrik dan energi bersih. Pada tahun 2019, penggunaan listrik per kapita baru mencapai 1.084 kilo Watt hour (kWh) per kapita, PLN menargetkan konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 1.142 kWh.
Penggunaan kompor induksi juga dinilai lebih efisien. Hasil kajian teknis laboratorium Institut Teknologi PLN menunjukkan, untuk memasak 1 liter air dengan menggunakan kompor induksi 1.200 watt sebesar Rp 158,-, sementara menggunakan kompor elpiji tabung 12 kg (api maksimal) sekitar Rp 176,-.
“Kami sudah lakukan ujicoba, penggunaan kompor induksi memang lebih efisien. Selain itu, kompor induksi juga lebih ramah lingkungan, aman dan nyaman,” ucap Zulkifli.
Untuk mendorong penggunaan kompor induksi, PLN akan menyiapkan program promo layanan PLN bagi pengguna kompor induksi, seperti tambah daya ataupun penyambungan baru. PLN juga telah bekerjasama dengan penyedia kompor induksi dan gerai-gerai penjualan untuk mendorong ketersediaan produk kompor induksi yang terjangkau di pasar.
Public Relations Jadi Jantung Organisasi untuk Stimulasi Publik
Suarapemerintah.id – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo, menyatakan public relations atau kehumasan merupakan jantung organisasi yang berperan menstimulasi publik dengan informasi.
“Public Relations adalah jantung organisasi yang berperan menstimulasi publik dengan informasi,” ujarnya dalam pemberian penghargaan Teropong Public Relations (TPR) Award 2020 dari Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Menurut Dirjen IKP, setiap PR organisasi memiliki caranya sendiri dalam mengelola komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan publik, terutama dalam hal menciptakan brand perusahaan. “Komunikasi publik adalah basis kesepemahaman untuk menghasilkan cita-cita organisasi,” paparnya.
Dirjen Widodo mengapresiasi penyelenggaraan penghargaan kepada insan PR. “Saya senang sekali kita memberikan apresiasi terkait PR dalam acara TPR Award 2020. Kami dari Kemenkominfo sangat senang karena kami juga memberikan upaya infrastruktur komunikasi bagi negeri,” jelasnya.
Kominfo Rebut Best Government
Teropong Public Relations (TPR) Award 2020 digelar oleh media Teropong Senayan untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap peran dan fungsi Public Relations dalam menunjang kinerja sebuah institusi maupun perusahaan.
“Teropong Senayan ingin memberikan penghargaan kepada institusi dan perusahaan yang terbukti mampu mengelola peran Public Relations dengan baik hingga tercipta pemberitaan dan citra yang positif di masyarakat.” jelas Pemimpin Redaksi Teropong Senayan, Rihad Wiranto.
Menurut Rihad, penghargaan ini berlandaskan pada proses riset dengan metode media content analysis. Metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana isi dan pesan sebuah konten dari berbagai pemberitaan mengenai instansi yang bersangkutan.
“Umumnya sebuah pemberitaan, baik itu internal maupun eksternal, terhadap sebuah institusi dapat diketahui maknanya, apakah pemberitaan itu mengesankan pesan positif atau negatif, dan yang pasti akan berdampak pada khalayak. Di ranah eksternal institusi, akan kita dapati bagaimana sentimen masyarakat. Institusi yang mendapat sentimen positif menandakan kinerja public relations terjalankan dengan baik,” kata Rihad.
Hasil kajian riset juga didasarkan pada desk riset, media insight, dan review dari juri TPR Award 2020 yang terdiri dari: Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid; Wakil Ketua Persatuan Humas (Perhumas), Rizki Septiana; dan Ketua Umum Asosiasi Public Relations Indonesia, Jojo S. Nugroho.
Menurut Rihad, proses awal mengandalkan strategi media monitoring dengan mengamati pemberitaan secara online terhitung sejak awal tahun mengenai institusi, perusahaan, hingga yayasan yang berada di lingkup pemerintah maupun swasta. Tahap awal lalu dilanjutkan pada proses cleansing and selection oleh tim juri untuk memastikan peserta yang memenuhi kualifikasi.
Proses berlanjut dengan menetapkan institusi dan perusahaan yang dinilai mempunyai planning, strategy, and solutions terhadap manajemen komunikasi publik oleh Public Relations. Mereka yang terpilih, kata Richard, berhak mendapatkan apresiasi pada ajang Teropong Public Relations Award 2020.
“Kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan TPR Award 2020. Apresiasi tinggi yang kami berikan ini semoga menjadikan penyemangat keberlanjutan kerja-kerja kehumasan yang lebih baik lagi. Di luar itu, kami juga mendorong PR lembaga lain untuk menunjukkan fungsi messenger-nya agar dapat membawa pengaruh baik bagi publik,” tuturnya.
Berikut daftar peraih penghargaan Teropong Public Relations Award 2020:
A. Kategori Best Active Social Media
1. PT Transportasi Transjakarta
2. PT Prudential Life Assurance
3. PT Pegadaian (Persero)
4. Aksi Cepat Tanggap (ACT)
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
B. Kategori Best Use of Digital Innovation
1. PT Pegadaian (Persero)
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Telekomunikasi Seluler
4. PT Bank DKI
5. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. PT BNI Life Insurance
8. PT Transportasi Transjakarta
C. Kategori Best CSR of Communication
1. PT Pertamina (Persero) Tbk
2. Aksi Cepat Tanggap
3. PT Pertamina Lubricants
4. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
5. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
D. Kategori Best of Media Relation
1. PT Telekomunikasi Seluler
2. PT Pertamina (Persero) Tbk
3. PT Pertamina Lubricants
4. Kepolisian Republik Indonesia
E. Kategori Best Appearance Online and Print Media
1. PT Pertamina (Persero) Tbk
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank DKI
4. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
F. Kategori Best Community Engagement
1. PT Bank DKI
2. PT Pertamina Lubricants
3. PT Kapal Api Global
G. Kategori Best Government
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
H. PR of the Year
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Indonesia Industry Outlook (IIO) 2021: Riset Peta Bisnis 40 Industri Pasca Pandemi
Suarapemerintah.id – Inventure menggelar Indonesia Industry Outlook (IIO) 2021 yang menampilkan kajian riset dan prediksi peta bisnis dari para pemimpin di 40 industri dari banking hingga otomotif, dari pariwisata hingga UKM. IIO 2021 adalah industry conference pertama dan paling komprehensif yang mengombinasikan ketajaman analisis riset (primer-sekunder) di 40 industri dengan kejelian business wisdom para CEO dalam meramal peta bisnis tahun 2021.
IIO 2021 menjadi panduan bagi pelaku industri dalam melakukan 3R: Reimagine-Recover-Regain untuk membalik krisis menjadi peluang di tahun 2021. IIO 2021 didukung oleh riset perilaku konsumen terhadap 1000 responden (Agustus-September 2020) di masing-masing 40 industri dari banking, otomotif, retail, transportasi, hotel, hingga UKM. Seluruh hasil riset ini ditulis dalam bentuk buku berjudul Indonesia Industry Outlook 2021: Peta Bisnis 40 Industri Pasca Pandemi.
Berikut peta industri pasca pandemi mengutip hasil riset Inventure:
Optimis Mengenai Berakhirnya Krisis Pandemi
Meskipun pendapatan masyarakat Indonesia mengalami penurunan namun menariknya rasa optimisme masyarakat terhadap pemulihan ekonomi mengalami peningkatan. Dari 1.121 responden, sebesar 47,2% menyatakan optimis pandemi COVID-19 berakhir di akhir tahun 2020. Sedangkan sebesar 51,4% mengatakan bahwa kondisi keuangan mereka akan kembali normal pada akhir tahun 2021.
Digital Payment Mengalami Peningkatan
Pertumbuhan digital payment di masa pasca-pandemi akan terus mengalami peningkatan. Hasil riset yang dilakukan Inventure, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mendorong pembayaran secara cashless, cardless dan contcatless menjadi prioritas konsumen saat bertransaksi.
“Di tahun 2021, adopsi konsumen terhadap digital payment akan mengalami fase kritikal dimana cara transaksi baru ini bakal menjadi mainstream di area urban,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure.
Mobil Bekas Naik Kelas
Survei yang dilakukan Inventure, sebanyak 82,9% responden mengatakan setuju bahwa mobil pribadi adalah kendaaran yang paling aman di masa pandemi.
Tak mengherankan jika sekitar 53,1% konsumen Indonesia mengatakan, dalam kurun waktu 6 bulan setelah vaksin diproduksi mereka akan membeli mobil.
“Ini merupakan sinyal positif bagi kalangan industri otomotif untuk bangkit di tahun 2021, setelah tahun ini kinerja perusahaan otomotif berdarah-darah,” ujar Yuswohady, Managing Partner Inventure.
Orang Tua Masih Khawatir Sekolah Dibuka Kembali
Transisi pembelajaran dari offline ke online selama pandemi akan terus diadopsi di masa next normal. Hasil riset yang dilakukan Inventure menyebutkan bahwa 67,8% responden dari 441 responden mengatakan setuju. Alasannya meskipun vaksin sudah diproduksi, sekolah tatap muka masih belum memungkinkan mengingat masih ada potensi penularan virus yang sangat besar.
Di Masa Next Normal, Asuransi Akan Semakin Diminati
Survei yang dilakukan Inventure ke konsumen Indonesia, 78,7% dari 629 responden berpendapat bahwa memiliki asuransi jiwa dan kesahatan menjadi hal yang dianggap penting.
Mal Masih Sulit Bangkit Di Masa Pasca Covid-19
Selama masa pandemi mal praktis sepi pengunjung, hal ini rupanya masih berlaku hingga masa next normal yaitu saat vaksin sudah didistribusikan. Masyarakat masih takut untuk berkunjung ke mal. Dari studi yang dilakukan Inventure, mayoritas responden sebesar 61,6% dari 629 responden masih mengaku khawatir pergi ke mal.
Telemedecine Rumah Sakit Lebih Dipercaya
Konsumen lebih mempercayai layanan Telemedecine yang disediakan oleh rumah sakit/klinik dibandingkan layanan dari startup teknologi. Sekitar 71 % responden mengatakan lebih percaya layanan Telemedicine yang disediakan oleh rumah sakit/klinik.
Digitalisasi Jasa Resto
Berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Inventure terhadap 419 responden, setelah vaksin didistribusikan, konsumen Indonesia akan semakin massif mengadopsi perangkat digital dalam menggunakan jasa restoran. Sebagian besar responden yaitu sebesar 66,7% akan melakukan reservasi secara digital. Sementara 52,5% responden memilih menu dengan secara digital.
Wisata Domestik Jadi Primadona
Menurut hasil riset dari Inventure terhadap 441 responden mayoritas setuju memilih wisata domestik daripada wisata luar negerI yaitu sebesar 61,6%.
“Untuk menyelamatkan sektor pariwisata Indonesia, di tahun 2021 pemerintah dan pelaku usaha pariwisata harus fokus mengembangkan pariwisata domestik,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure.
Hasil selengkapnya dari survei akan ditulis dalam bentuk sebuah ebook berjudul “Indonesia Industry Outlook 2021: Consumer Megashifts Post COVID-19” yang akan diluncurkan dalam acara Indonesia Industry Outlook 2021 Conference, 4-6 November 2020.
Informasi selengkapnya bisa dilihat di: www.indonesiaindustryoutlook.com
PAS 8C28 Raih Good Design Indonesia 2020 Dari Kemendag
Suarapemerintah.id – Ajang penghargaan GDI 2020 kembali diraih Polytron. Pengumuman hasil penilaian dan penjurian yang belum lama ini dilaksanakan secara virtual, menyebutkan bahwa active speaker besutan Polytron yaitu PAS 8C28 menjadi salah satu dari sepuluh produk yang dikategorikan sebagai Good Design Indonesia 2020 dengan nilai score memuaskan.
Ajang ini merupakan kerja sama antara Kemendag dengan Japan Institute of Design
Promotion (JDP) selaku penyelenggara Good Design Award (G-Mark) yang telah diinisiasi
sejak tahun 1957.
Dalam acara peluncuran GDI untuk tahun berikutnya yang dilangsungkan pada 6 Oktober 2020 secara virtual, pada acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, di dalam sela-sela acara beliau menyampaikan bahwa ajang ini sebagai upaya dalam pengembangan produk ekspor.
Dengan pengharapan, dengan ajang tahunan ini maka dapat meningkatkan produk ekspor yang berkualitas dan bernilai tinggi sebagai kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dan semoga dapat memberikan peluang usaha akses pasar bagi desainer dan eksportir Indonesia menuju pasar global.
Felita Septian selaku perwakilan dari Polytron mengatakan bahwa, “Active speaker Polytron
PAS 8C28 mendapatkan score penjurian yang memuaskan dari berbagai aspek, termasuk
pada design-nya yang atraktif.”
Konsep design yang modern, atraktif dan futuristik mengambil inspirasi dari bentuk fisik
robot yang geometris. Robot adalah salah satu teknologi yang menggambarkan pencapain
tertinggi yang diciptakan oleh manusia sekaligus sebagai icon sebuah dunia modern dan
maju.
Dengan fitur unggulan yaitu memiliki tenaga kekuatan power output sebesar 200 WRMS,
dengan 3-ways speaker system dan double woofer. Tidak ketinggalan teknologi canggih
XBR woofer khas Polytron juga ditanamkan di dalamnya.
Teknologi ini dapat menghasilkan bass jauh lebih kuat, detail, dan merata di semua posisi dengar. Apalagi ditambah fitur “super bass” yang dapat menambah kemantapan bass sehingga bass dapat terdengar lebih
kuat sekalipun di volume kecil atau sedang.
PAS 8C28 tampil lebih gagah dengan frame speaker berwarna merah, serta perpaduan
metal grill dan textured paper cone yang dengan mantap menghasilkan kilauan ambience
light di kedua woofer PAS 8C28.
Untuk ambience light terdapat tujuh pilihan warna (merah/ungu/biru/cyan/hijau/kuning/putih) yang dapat menyala mengikuti irama musik dan dapat dipilih sesuai warna yang diinginkan, atau dapat juga dijalankan bergantian secara otomatis, atau bisa juga dimatikan tanpa lampu berwarna tersebut.
Semoga dengan keberhasilan PAS 8C28 di dalam ajang GDI 2020 maka produk Polytron
dapat semakin dikenal di pasar global. Dengan demikian produk Indonesia tidak kalah
dengan produk ‘luar’, cintai produk-produk Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi!
Kunjungi NTT, Komisi III DPR: Menyusahkan Rakyat, Siap-siap Menghuni Nusakambangan
Suarapemerintah.id – Komisi III DPR RI memberikan apresiasi atas terobosan yang telah dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah memberikan efek jera bagi para pencuri ternak di sana. Pencuri ternak itu dianalogikan sama dengan korupsi, karena sama-sama menyusahkan rakyat, dan layak untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.
Cerita bermula pada kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh tiga orang di Pulau Sumba. Singkat cerita, ketiga orang tersebut kemudian dihukum dan menghuni Lapas Waikabubak. Selanjutnya, Gubernur NTT meminta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan untuk melakukan pemindahan ketiga terpidana tersebut ke Lapas Nusakambangan pada Juli 2020, dengan semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh pihak Pemerintah Provinsi NTT.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, mengatakan sejak adanya pemindahan tersebut, ampuh menimbulkan efek jera bagi masyarakat di sana. Tingkat kasus pencurian ternak diklaim mulai berkurang dan menurun. “Pemindahan napi ini dilakukan karena praktik pencurian ternak ini marak terjadi di Pulau Sumba, sangat meresahkan dan merugikan masyarakat setempat, (karena beternak) sebagai sumber pendapatan ekonomi,” jelasnya.
Selain kasus pencurian ternak, Marciana mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mewacanakan soal pemindahan narapidana kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang sangat tinggi terjadi di NTT.
Atas terobosan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari F.PDI-P, Herman Herry mengatakan agar seluruh pencuri ternak dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. “Karena ini sama dengan penyakit yang berkembang di masyarakat,” ujar Herman yang menjadi Ketua Tim Komisi III DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kanwil Kemenkumham NTT, Senin (26/10/2020).
Bagi Herman, langkah yang diambil oleh Kanwil Kemenkumham NTT didalam menangani penyakit masyarakat NTT yang tidak kunjung sembuh ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa. “Agar juga menimbulkan efek jera, kasus pencurian ternak ini sama seperti kasus korupsi, sama-sama menyusahkan rakyat,” katanya. “Saya akan sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Pemasyarakatan agar inspirasi tersebut harus dijadikan semacam terobosan, khususnya untuk NTT,” tambahnya.
Selain itu, Marciana mengatakan saat ini jumlah tenaga medis yang dimiliki Kanwil Kemenkumham NTT sangat minim. Marciana juga meminta dukungan Komisi III DPR mengenai rencana pembangunan balai pemasyarakatan (bapas) yang terletak di Kabupaten Ende. Pembangunan bapas tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada lapas dan rumah tahanan negara (rutan), khususnya bagi para klien pemasyarakatan yang berada di wilayah daratan Pulau Flores.
Menanggapi rencana itu, Ary Egahni Ben Bahat dari F.Nasdem menyampaikan dukungan dan akan memperjuangkan masalah kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di lapas dan rutan, karena hal itu merupakan masalah krusial. “(Rencana) pembangunan Bapas Ende, saya rasa strategis dalam hubungannya dengan tingkat tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak yang sangat tinggi di wilayah NTT,” jelasnya di Aula Kanwil Kemenkumham NTT.
Provinsi NTT merupakan kunker terakhir yang dikunjungi Komisi III DPR RI pada Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah melakukan kunker ke Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Kunker kali ini diikuti oleh sembilan orang Anggota Komisi III DPR RI.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Militer Provinsi NTT.
Menag Bahas Relasi Israel-Palestina Dalam Dialog Keluarga Agama Abrahamik
Suarapemerintah.id – Kementerian Agama bekerjasama dengan Institut Leimena menggelar webinar dalam persaudaraan tiga keluarga agama Abrahamik, Islam, Yahudi, dan Kristen atau yang dikenal dengan Internasional Abrahamic Faiths Roundtable.
Webinar yang mengusung tema “Peran Keluarga Agama-Agama Abrahamik Dalam Memajukan Perdamaian di Dunia” ini dibuka oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Hadir pula dua tokoh pematik dalam webinar yang diikuti peserta dari dalam dan luar negeri ini. Mereka adalah Chairman Institut Leimena Jakob Tobing dan Senior Fellow Institut Leimena Alwi Shihab.
Dalam kesempatan tersebut, Menag mengangkat tentang relasi antara Israel-Palestina. “Di wilayah ini lahir dan hidup anak-anak keturunan Abraham dan hidup ketiga komunitas agama Abrahamik. Tetapi kita terus menyaksikan bahwa perdamaian di wilayah ini belumlah selesai dan tuntas sebagaimana yang kita harapkan dan impikan bersama,” kata Menag, Selasa (27/10).
Menag pun mengingatkan, webinar ini merupakan kelanjutan dari Abrahamic Faiths Roundtable yang pertama pada 22 Juni 2020. “Dalam kesempatan tersebut, saya telah mengutarakan pemikiran bahwa tugas utama kita adalah mencari titik-titik temu sebagai keluarga besar agama-agama Abrahamik untuk dapat bekerjasama demi perdamaian dan kemajuan peradaban manusia,” kata Menag.
Menag menambahkan tiga agama, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam yang dikenal sebagai agama-agama Abrahamik atau Ibrahimiah. Ketiganya mengakui dan menempatkan tokoh Abraham/Ibrahim, bukan hanya dalam jalinan hubungan keturunan darah daging tetapi lebih-lebih sebagai teladan dan contoh tokoh beriman bagi ketiga komunitas agama.
“Namun demikian, kita juga mengetahui dan mengakui dalam sejarah agama-agama bahwa hubungan dan relasi antara ketiga agama Abrahamik tersebut tidaklah selalu hidup dalam kedamaian karena hadirnya berbagai perbedaan kepentingan yang ikut bersamanya. Entah karena kepentingan yang bersifat politis, ekonomis, sosial budaya, dan bahkan keamanan,” ujarnya.
Perbedaan kepentingan tersebut lanjut Menag telah ikut mengganggu hubungan dan relasi antara agama-agama Abrahamik tersebut.Perdamaian dunia ikut terganggu oleh karena hubungan dan relasi yang tidak harmonis tersebut. Relasi Israel-Palestina menjadi contoh nyata ketidakharmonisan yang terjadi di antara penganut agama Abrahamik.
Dikatakan Menag semua agama mengajarkan kebaikan kepada para pemeluknya. Semua agama mendorong umatnya untuk mewujudnyatakan nilai-nilai agama dan kebajikan dalam hidup dan kehidupan mereka, baik sosial, politik, budaya, ekonomi maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Bahkan semua agama juga mengajarkan akan adanya kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Ajaran eskatologi agama-agama penting untuk memotivasi para pemeluk agama agar mereka berbuat kebaikan dan kemuliaan sepanjang hidupnya di dunia,” ujar Menag.
Webinar ini menghadirkan enam narasumber yakni Presiden Forum for Promoting Peace in Muslim Societies Sheikh Abdallah bin Bayyah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Direktur Internasional Hubungan Antar Agama, American Jewish Committee Rabbi David Rosen, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Uskup Ignatius Kardinal Suharyo.
Peran Strategis Abrahamic Faiths Rountable
Menag pun menjelaskan tantangan agama-agama Abrahamik akhirnya adalah bagaimana ketiganya dapat ikut berkontribusi bagi tercipta dan terawatnya perdamaian dunia, khususnya di antara para pemeluk ketiga agama tersebut.
Cita-cita ini hanya akan dimungkinkan jika ketiganya bergerak bersama mencari lebih banyak titik-titik temu daripada titik perbedaan, menggali dan menemukan kekuatan bersama yang memiliki kemampuan untuk bertemu dan bekerja bersama membangun kehidupan yang lebih harmonis, bermartabat, dan beradab.
“Saya pikir kita punya kesamaan pendapat, bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa komunikasi. Padahal situasi politik pada saat ini belum memungkinkan kita untuk berkomunikasi bebas melalui jalur negara,” kata Menag.
“Disinilah peran strategis yang dapat diambil oleh Abrahamic Faiths Rountable ini, karena kita hampir tidak punya hambatan dalam komunikasi, bahkan kita punya ikatan keturunan agama yang membuat kita dekat,” sambungnya.
Dijelaskan Menag peran ini dapat ditingkatkan lebih jauh lagi di masa depan dengan menjadi bagian dari perundingan-perundingan perdamaian, tingkat negara untuk mengambil sikap yang lebih moderat, tidak didasarkan atas kepentingan politik semata, tetapi juga kepentingan menguatkan ikatan persaudaraan.
Hal itu kata Menag lagi lebih tinggi dan lebih mulia dibanding politik, karena itu pesan semua agama.
Melalui webinar ini Menag menegaskan kembali bahwa dalam berdialog memang membutuhkan kesabaran dan lapang dada dalam menyikapi perbedaan.Dalam konteks beragama, semua agama mengajarkan kebajikan dan perdamaian.
“Jika ada agama atau atas nama agama yang mengambil suatu ajaran dan mengarah pada konflik, maka itu pasti bukanlah bersumber dari ajaran agama. Semoga pertemuan ini ikut memperkaya dan semakin mendekatkan kita sesama pemeluk agama-agama Abrahamik,” tutup Menag.
Sumber:

