Beranda blog Halaman 4754

Update Covid 19 di Kota Denpasar, Perkembangan Cenderung Fluktuatif

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Pada Rabu (30/9) diketahui pasien sembuh Covid-19 mengalami peningkatan signifikan yakni 44 orang, kasus positif tercatat bertambah sebanyak 36 orang yang tersebar di 16 desa/kelurahan. Sementara itu, kembali berhembus kabar duka, 1 pasien Covid-19 Kota Denpasar dilaporkan meninggal dunia.

“Kembali kami sampaikan kabar duka, 1 orang pasien Covid-19 dinyatakan meninggal dunia, kasus positif tercatat bertambah sebanyak 36 orang dan kasus sembuh bertambah 44 orang, kami tetap mengajak seluruh masyarakat selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan mengingat kasus covid 19 masih terjadi penularan, utamanya klaster keluarga yang wajib kita waspadai bersama,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat menyampaikan perkembangan fluktuatif kasus Covid-19 Kota Denpasar di ruang Press Room Kantor Walikota Denpasar pada Rabu (30/9).

Dewa Rai merinci bahwa 16 desa/kelurahan yang mencatatkan penambahan kasus positif yakni Desa Ubung Kaja mencatatkan penambahan kasus tertinggi dengan 10 kasus positif baru. Disusul  Desa Pemecutan Kaja yang mencatatkan penambahan sebanyak  4 kasus positif. Desa Kesiman Kertalangu dan Desa Tegal Kertha juga mencatatkan penambahan kasus positif, yakni sebanyak 3 orang. Selain itu, Desa Penatih Dangin Puri, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Padangsambian Kaja, dan Desa Sanur Kauh mencattkan penambahan kasus positif sebanyak 2 orang. Sementara itu 8 desa/kelurahan mencatatkan penambahan masing-masing sebanyak 1 orang. Sedangkan, sebanyak 27 desa/kelurahan tidak mencatatkan penambahan kasus positif baru.

Pasien meninggal dunia, Dewa Rai menjelaskan bahwa pasien diketahui  berdomisili di Desa Pemecutan Kelod dengan jenis kelamin perempuan berusia 64 tahun. Pasien dinyatakan positif Covid-19 pada 7 September 2020 dan dinyatakan meninggal dunia pada 13 September 2020 dengan riwayat penyakit penyerta atau komorbid yakni Jantung dan Hipertensi.

Dengan demikian, secara kumulatif kasus positif tercatat sebanyak 2.423 kasus, jumlah pasien sembuh di Kota Denpasar mencapai 2.194 orang (90,55 persen), meninggal dunia sebanyak 50 orang (2,06 persen), dan yang masih dalam perawatan sebanyak  179 orang (7,39 persen ).

Dikatakan Dewa Rai, angka kasus positif covid 19 Di Kota Denpasar dalam beberapa hari terakhir ini mengalami fluktuatif, untuk itu kami berharap kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak tetap ditingkatkan.

“Mari bersama sama lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sekitar rumah, mengingat dua klaster yakni klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih  mendominasi, hal ini mengingat arus mobilitas di Denpasar sangat tinggi, disamping juga ada klaster upacara keagamaan dan klaster perkantoran,” ujar Dewa Rai

Melihat perkembangan fluktuatif kasus ini Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan Covid-19 tidak semakin meluas.  “Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas,” kata Dewa Rai.

Kasus Meninggal Dunia

1.   Desa Pemecutan Kelod seorang perempuan usia 64 tahun, dinyatakan positif Covid-19 pada 7 September 2020 dan dinyatakan meninggal dunia pada 13 September 2020 dengan riwayat penyakit bawaan atau komorbid Penyakit Jantung dan Hipertensi.

Kasus Positif

1. Desa Ubung Kaja enam orang laki-laki usia 57, 25, 28, 49, 46 dan 56 tahun serta empat orang perempuan usia 37, 48, 44 dan 28 tahun

2. Desa Pemecutan Kaja tiga orang perempuan usia 24, 61, dan 24 tahun serta seorang laki-laki usia 56 tahun

3. Desa Kesiman Kertalangu tiga orang laki-laki usia 47, 51, dan 43 tahun

4. Desa Penatih Dangin Puri dua orang laki-laki usia 14 dan 28 tahun

5. Desa Kesiman Petilan seorang laki-laki usis 24 tahun

6. Kelurahan Kesiman seorang perempuan usia 48 tahun

7. Desa Dauh Puri Kaja seorang laki-laki usia 18 tahun dan seorang perempuan usia 78 tahun

8. Desa Peguyangan Kangin seorang laki-laki usia 34 tahun

9. Desa Tegal Kertha tiga orang perempuan usia 22, 44 dan 19 tahun

10. Desa Padangsanbian Kaja dua orang perempuan usia 79 dan 39 tahun

11. Desa Pemogan seorang perempuan usia 49 tahun

12. Desa Sumerta Kelod seorang laki-laki usia 32 tahun

13. Desa Dangin Puri Kelod seorang perempuan usia 77 tahun

14. Desa Sanur Kauh seorang laki-laki usia 25 tahun dan seorang perempuan usia 58 tahun

15. Kelurahan Penatih seorang laki-laki usia 65 tahun

16. Kelurahan Renon seorang perempuan usia 25 tahun

Kasus Sembuh : 44 orang

Telkom Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional lewat Program TKDN

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara konsisten terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di perusahaan.

“TelkomGroup berkomitmen untuk mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Pemerintah, demi mengurangi komponen impor dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik ke depannya” ujar Ririek Adriansyah selaku Direktur Utama Telkom dalam pertemuan antara Direksi dan Komisaris Telkom dengan technology owners yang dilaksanakan secara daring, Rabu (30/9).

Dalam pertemuan ini, Ririek meminta dukungan serta komitmen dari technology owners, dalam mengimplementasikan strategi serta roadmap peningkatan TKDN, di mana TelkomGroup berusaha menjembatani antara technology owners dengan local manufacturers, agar program P3DN dapat terwujud tanpa mengesampingkan kualitas barang dan jasa dengan harga yang kompetitif.

Hingga saat ini, tren TKDN di TelkomGroup terus meningkat, dari 24% di tahun 2016 menjadi 34% di akhir tahun 2019. Ditargetkan tingkat TKDN Telkom ini mencapai 43% pada tahun 2024. Potensi peningkatan TKDN terbesar berada pada bidang broadband Fiber To The Home (FTTH) dan optical transmission khususnya pada komponen Optical Network Termination (ONT), Set Top Box (STB), juga kabel fiber optic.

Rizal Mallarangeng selaku Komisaris Telkom yang ikut serta dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah TelkomGroup dalam meningkatkan TKDN. Rizal menyampaikan bahwa TelkomGroup harus berperan aktif dalam memberdayakan pengusaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor, serta bekerja sama dengan otoritas/regulator terkait dengan memberikan masukan dalam penyusunan sertifikasi dan standardisasi bagi produk/jasa industri dalam negeri.

Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko juga menyampaikan bahwa peningkatan level TKDN tidak hanya dari sisi persentase, akan tetapi juga dari perluasan area implementasi dan didukung dengan kebijakan-kebijakan yang ada di TelkomGroup. Sementara itu, technology owners yang turut hadir dalam diskusi ini, seperti Huawei, Nokia, ZTE, dan Fiber Home, menyatakan dukungan dan komitmennya dalam memberdayakan local partners dengan tetap memperhatikan kriteria yang mengedepankan kualitas dan harga bersaing.

Diharapkan dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, TelkomGroup dapat turut serta berkontribusi dalam memajukan pemberdayaan industri lokal khususnya dan menghasilkan produk berkualitas demi memajukan perekonomian Indonesia ke depannya.

Tahapan Tes Kesamaptaan yang Harus Dilalui CPNS dan Catar Poltekip

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Taruna (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti tes kesamaptaan. Pada uji seleksi kesamaptaan ini CPNS dan Catar akan di uji kemampuan fisik melalui serangkaian tes yang dilakukan. Tes itu antara lain lari, push-up, pull-up, sit-up dan shutle-run.

Dalam tes ini, ada beberapa ketentuan untuk penilaian. Untuk lari, peserta melakukan dengan waktu 12 menit mengelilingi lapangan dengan jarak 1 putaran 400 Meter.

Dilanjutkan dengan Pull Up untuk putra selama 1 menit dan chinning untuk putri dengan waktu yang sama. Selanjutnya Sit-up dan Push-up selama 1 menit serta shutle-run sebanyak tiga putaran.

Sebelum memulai tes ini para peserta terlebih dahulu dilakukan cek-up kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan pemanasan oleh tim dari kepolisian.

Seleksi tes kesamaptaan ini dilaksanakan serentak di Pusat maupun di Kantor Wilayah Kemenkumham. Total keseluruhan peserta sebanyak 1.742 Calon Taruna dan 10.090 peserta untuk CPNS. Untuk Wilayah DKI Jakarta diikuti sebanyak 309 peserta catar yang dilaksanakan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada tanggal 29 s.d 30 September 2020.

Nantinya peserta catar yang dinyatakan lulus pada tes kesamaptaan ini akan mengikuti tes selanjutnya yaitu psikotes sedangkan untuk peserta CPNS akan mengikuti tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan.

Semua tes dilakukan dengan mematuhi prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Menkumham Resmikan Layanan Terpadu Hukum dan HAM DKI Jakarta

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meresmikan Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta. Pusat layanan tersebut dibangun sebagai wujud reformasi birokrasi dan mendukung pembangunan zona integritas (ZI) dalam penataan sistem pelayanan terhadap masyarakat.

Yasonna mengatakan program pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang dicanangkan pada awal tahun 2020 memiliki target yang bisa dikatakan cukup ambisius. “Saya percaya kalau kita semua berkomitmen secara sungguh-sungguh, maka target ini pasti dapat kita capai,” ujar Yasonna. “Walaupun (capaian) mungkin tidak 100 persen, kalau kita capai 70 persen itu sudah top,” tambahnya.

Menkumham memberikan apresiasi kepada Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah menggelorakan kepada seluruh jajaran di lingkungan kerjanya, untuk melakukan percepatan peningkatan berbagai pelayanan publik agar dapat meraih predikat WBK menuju WBBM.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemekumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas dari pungli, pelayanan diberikan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian pelayanan,” jelas Menkumham, Rabu (30/09/2020).

Selain meresmikan Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM, dalam kegiatan ini Menkumham juga meluncurkan aplikasi ACSES. Aplikasi ACSES menjadi salah satu inovasi unggulan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan kanwil.

“Dibangunnya aplikasi ACSES yang dapat mempercepat pelayanan kita dengan sistem digital, hal ini berarti Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta siap menyajikan pelayanan publik secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta siap dan mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” ujar Yasonna di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Liberti Sitinjak mengatakan Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM merupakan pusat layanan yang dikelola secara terpadu dan melayani berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait layanan administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum.

“Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dibangun dengan konsep pelayanan berbasis HAM, dengan menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan ruangan ramah anak,” kata Liberti.

Selain itu, lanjutnya, tersedia juga ruangan pelayanan konsultasi hukum, perpustakaan, dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). “Tersedia pula layanan informasi dan pos pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas), yang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengaduan terkait hukum dan hak asasi manusia,” tandasnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Layanan Pos Yankomas pada 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Penwil Notaris dan Bank Syariah Mandiri, serta penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI).

Pjs Wali Kota Ikuti RUPS Luar Biasa Bank Sumut

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sumut, Rabu (30/9) yang digelar secara dalam jaring (daring). Ada empat agenda rapat yang dipimpin Wagubsu, Musa Rajekshah dan diikuti wali kota/bupati se-Sumut itu. Keempat agenda itu adalah Pengangkatan dan Penetapan Tiga Direktur,  Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut, Penyesuaian Fasilitas Dewan Komisaris PT Bank Sumut, Pembahasan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Triwulan 1 Tahun 2020.

Arief dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya RUPS Luar Biasa itu dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan. Dia berharap, hasil rapat ini dapat lebih meningkatkan kinerja Bank Sumut.

“Ada beberapa agenda yang dibahas, salah satunya adalah pergantian beberapa direksi. Tadi sesuai dengan usulan dia kabupaten, dibuat mekanisme agar direksi yang baru ini bisa bekerja dengan maksimal dan bisa kita nilai, evaluasi secara berkala sehingga pada akhirnya kinerja Bank Sumut lebih meningkat,” ucap Arief. Keputusan dalam rapat itu antara lain adalah mengangkat Irwan sebagai Direktur Bisnis dan Syariah, Hadi Sucipto sebagai Direktur Pemasaran PT Bank Sumut juha  H. Adriansyah, Lc. M.Ag sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut.

Pjs Wali Kota Medan Ikuti Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Bersama Mendagri

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id –  Pjs Wali Kota Medan Ir.Arif Sudarto Trinugroho,MT mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Analisa Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara Video Conference di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (30/9). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian ini diikuti seluruh Kepala Daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Dalam arahannya Mendagri RI, Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Diantaranya peran serta seluruh stakeholder daerah agar pelaksanaan pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku. Artinya jika sesuai aturan diharapkan tidak terjadi adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta potensi penyebaran Covid-19 dalam seluruh tahapan pilkada yang saat ini memasuki masa kampanye.

“Ada beberapa tolak ukur kesuksesan pilkada yang digelar salah satunya yaitu meminimalisir kemungkinan terjadinya peningakatan angka kasus Covid-19. Kita berharap, seluruh tahapan pilkada, terutama bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah agar dapat dilakukan dengan langkah konkrit dan proaktif sebagai upaya menekan angka kasus penyebaran,” Jelas Tito.

Selanjutnya Mendagri berpesan Kepada para kepala daerah baik definitif maupun yang menjabat sementara, agar bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada. “Kami harap tidak ada kepala daerah dan aparatur pemerintahan yang memihak terhadap salah satu paslon yang maju dalam kontestasi pilkada di daerahnya masing-masing. Jika diketahui dan terbukti terlibat, maka akan ada sanksi yang diterima,” Ungkap Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Pjs Wali Kota Medan Ir.Arif Sudarto Trinugroho,MT mengatakan Pemko Medan siap mendukung kelancaran dan kesuksesan Pilkada 2020 khususnya di Kota Medan. Dengan harapan, seluruh tahapan penyelenggaraan dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024 tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan kondusif meski di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih melanda.

”Pemko Medan siap untuk menjalankan instruksi yang disampaikan Mendagri terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Apalagi saat ini, pilkada akan digelar dalam suasana pandemi Covid-19 sehingga perlu adanya perhatian dan  pedoman sehingga perhelatan Pilkada 2020 khususnya di Kota Medan tetap berjalan dengan lancar,” kata Pjs Wali Kota Medan. Selain itu, Arief juga menjelaskan Pemko Medan terus mendorong semua pihak untuk dapat memperhatikan dan selalu mengikuti protokol kesehatan.

“Kita ingin, pilkada dapat berjalan lancar namun terhindar dari kemungkinan penularan dan penyebaran”, jelas Arief.

Pjs Wali Kota Medan Minta Seluruh OPD Bekerjasama Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan

Penulis
Sopyan
-

BeSuarapemerintah.id –   Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir.Arief Sudarto Trinugroho,MT meminta kepada seluruh OPD dilingkungan Pemko Medan agar bekerjasama dan saling bahu membahu dalam melakukan percepatan penanganan covid-19 di Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota Medan saat memimpin rapat evaluasi Penerapan Perwal Kota Medan No 27 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, Rabu (30/9).

Dalam rapat evaluasi yang juga dihadiri oleh Sekda Kota Medan, Ir.Wiriya Alrahman,MM para Asisten dan Staf Ahli, Pjs Wali Kota Medan meminta agar seluruh OPD dilingkungan Pemko Medan bekerjasama dalam melakukan percepatan penanganan covid-19 di Kota Medan, apalagi Pemko Medan telah menerbitkan dua Perwal untuk mengatasi covid-19 ini diantaranya yaitu Perwal No 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Perwal Kota Medan No 27 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pada Kondisi Pandemi Covid-19.

”Perwal ini harus menjadi dasar kita dalam melakukan aksi, saya ingin kita semua saling bekerjasama dan bahu membahu mengatasi permasalahan covid-19 ini, jangan sampai kita berdiam diri membiarkan masyarakat kita menderita menghadapi covid-19.”kata Pjs Wali Kota Medan. Selain membahas mengenai percepatan penanganan covid-19 di Kota Medan, Pjs Wali Kota Medan juga membahas mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020, dimana dikatakanya bahwa Pjs Wali Kota Medan memiliki tugas dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020.

“Pelaksanaan Pilkada tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena dilakukan di tengah pandemi covid-19, namun begitupun harus tetap kita dukung agar berjalan sukses dan menghasilkan calon pemimpin yang terbaik untuk kota Medan, meskipun demikian ASN Pemko Medan harus tetap netral jangan sampai ada keberpihakan politik.”jelas Pjs Wali Kota Medan.

Selanjutnya, dalam rapat yang tetap menerapkan protokol kesehatan ini, Pjs Wali Kota Medan juga mengingatkan kepada masing-masing OPD agar mempercepat belanja daerah sehingga perputaran ekonomi di masyarakat cepat terjadi, apalagi saat ini Indonesia dipastikan akan menghadapi resesi ekonomi dimana dalam kondisi tersebut daya beli masyarakat menurun. Karena itulah Pemerintah Pusat memiliki harapan agar belanja yang bersumber dari APBN dan APBD dapat di percepat agar terjadi percepatan perputaran ekonomi.

“Kita harus mempercepat realisasi belanja daerah agar terjadi perputaran ekonomi yang dapat membantu masyarakat ditengah resesi ekonomi.”pesan Pjs Wali Kota Medan.

Revitalisasi Taman Di Makassar, Prof Rudy Kumpulkan Seluruh Camat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id –  Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengumpulkan seluruh camat se Kota Makassar di lantai 11, Gedung Balaikota Makassar, Selasa  (29/9/2020). Pada Pertemuan tersebut, Prof Rudy menekankan seluruh camat untuk melakukan revitalisasi taman kota yang ada di wilayah kecamatannya  masing-masing.

Untuk itu Prof Rudy  menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator yang akan mengontrol seluruh proses penataan taman di Makassar.

“Terlalu jauh kita berbicara kota dunia, sementara fakta nya kota kita masih jauh dari kriteria-kriteria itu. Ada tiga dasar pijakan yang menjadi tumpuan kita dalam menyusun program  yakni  kota nyaman, daya tarik wisata, serta ramah untuk berinvestasi” ujarnya.

Khusus persoalan revitalisasi taman kata Prof Rudy akan fokus pada pembenahan sistem pengelolaan taman yang terintegrasi, termasuk dalam memilih sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan taman.

“Tidak boleh lagi ada bunga yang mati karena salah urus, tidak boleh lagi ada taman yang gersang karena tidak diperhatikan” tegas Prof Rudy saat berbicara.

Menurut Rudy, substansi kota metropolitan, selain persoalan infrastruktur, parameter dasarnya yakni ketersedian air bersih, sistem transportasi, sistem kebersihan, fasilitas umum, faktor keamanan dan kenyamanan.

“Hadirnya taman yang asri, penataan pedestrian yang memperhatikan estetika dan kenyamanan bagi warga yang beraktivitas adalah target kita. Makanya kita libatkan ahli taman serta tim Penggerak PKK untuk melakukan penilaian taman di setiap kecamatan, sehingga kita bisa ukur kecamatan mana yang memiliki konsentrasi tinggi dalam menata wilayahnya” lanjut Rudy.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mario Said saat berbicara mengatakan bahwa pihaknya akan fokus melakukan konsolidasi dengan seluruh kecamatan, menciptakan sinergi di lapangan, termasuk memastikan seluruh program yang terkait penataan taman berjalan maksimal dan tepat waktu.

“Insya Allah, kita bersinergi untuk menciptakan taman yang asri di Makassar, memperkuat komunikasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan para camat, tim penilai taman, termasuk tim-tim teknis yang bersentuhan langsung dengan penataan taman” ujar Mario Said.

Selain taman, dalam pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hal, diantaranya penataan kebersihan, teknis pengoperasian mobil sampah, serta penataan perparkiran.

Pemkot Makassar Dan Pelindo Bahas Akses Jalan Tol Makassar New Port

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id –  Penjabat walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin hadir pada rapat koordinasi Progres jalan Tol new Port Makassar bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. bertempat di New Port Kelurahan kaluku Bodoa Kec Tallo Makassar Selasa 29/9/2020.

Rakor tersebut membahas akses pembangunan jalan tol untuk mempermudah kendaraan kontainer yang akan memasuki kawasan Makassar New Port sebagai pelabuhan peti kemas terbesar di kawasan indonesia timur.

Prakosa Hadi Takariyanto selaku Direktur Teknik Pelindo IV Makassar mengatakan akses jalan menuju new port saat ini kurang layak untuk dilalui kendaraan kontainer.

“Untuk memperlancar arus kendaraan memasuki new port dibutuhkan akses jalan yang layak dilalui oleh  kendaraan dengan tonase besar seperti kontainer, untuk itulah kita sangat membutuhkan akses pembangunan jalan tol menuju newport,” ujarnya.

Demikian pula yang diutarakan Direktur Utama PT BMN dan JSTE, Anwar Toha bahwa pihaknya terus mendukung rencana pembangunan akses tol Makassar New Port. Dirinya meminta seluruh pihak  saat ini untuk fokus pada masalah yang utama yaitu pembebasan lahan.

“Kita fokuskan ke pembebasan tanah saja, hal utama yang menjadi kendala selama ini adalah pembebasan tanah kepada warga yang jelas kita mendukung sepenuh pembangunan akses jalan tol ini,” ungkapnya.

Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menegaskan agar semua unsur dihadirkan dan dilibatkan dalam masalah pembebasan lahan ini serta mengambil langkah langkah yang sistematis supaya  masalah pembebasan lahan ini dapat diselesaikan.

“Saya minta Pak Sekda (M Ansar) untuk menginisiasi progres pembebasan lahan dengan berkoordinasi dengan Pelindo IV supaya kita segera mendapatkan kepastian dari pemilik lahan bahwa lahan tersebut bisa diserahkan sehingga pembangunan akses Tol Makassar New Port bisa lancar,” katanya.

Menurut Prof Rudy disetiap negara berkembang, pelabuhan merupakan pintu gerbang masuk yang sangat penting untuk investasi. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur pelabuhan sangat menentukan fungsionalitas di dalam mendukung arus investasi seperti pendistribusian logistik yang keluar masuk ke pelabuhan.

“Pelindo IV merupakan infrastruktur investasi yang sangat penting di kawasan Timur Indonesia.  atas nama Pemerintah Kota Makassar kami mendukung upaya-upaya untuk mengembagkan pelabuhan ini secara berkesinambungan, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita,”tandasnya.

Walikota Hadiri Gerakan Sejuta Masker Yang di Gelar Polresta Manado

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id –  Upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Manado  terus dilakukan dengan gerakan sejuta masker oleh Polresta Manado, dengan akan menyasar warga dan pengguna jalan.  Ditandai dengan dimulainya Gerakan Sejuta Masker dan Pelantikan Satgas Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, bertempat di halaman Polresta Manado, Selasa (29/09).

“Kegiatan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19,” ungkap Kapolresta Manado, Kombes Pol. Elvianus Laoly.

Sementara itu, Walikota, GS Vicky Lumentut, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Manado yang hadir dalam giat tersebut, menyampaikan gerakan sejuta masker dan pelantikan Satgas pemburu pelanggar protokol kesehatan Covid-19 oleh Kepolisian sangat membantu dalam penanggulangan percepatan memutus mata rantai penyebaran pandemi corona virus ini di Manado.

“ Sebagai Walikota dan juga selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 di Kota Manado, gerakan ini sangat membantu kami dalam percepatan memutus mata rantai Covid-19. Mari bersama kita bergotong-royong dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta pola hidup bersih dan sehat,” ucap Walikota didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat.

Walikotapun berharap, dengan gerakan sejuta masker ini, masyarakat lebih disiplin agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19 . Turut hadir dalam kesempatan itu, Forkopimda Kota Manado bersama Undangan.

1...4,7534,7544,755...4,861Halaman 4,754 dari 4,861