Beranda blog Halaman 4753

Urus Kehidupan Beragama, Negara Perlu Dosis Pas, Adil, dan Berimbang

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id–  Dalam mengurus kehidupan beragama di Indonesia, Negara harus memiliki sikap dengan takaran dosis yang pas, adil, dan berimbang. Pemikiran ini disampaikan Lukman Hakim Saifuddin (LHS) saat mengisi materi tentang Relasi Agama, Negara, dan Budaya dalam kegiatan Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan Pertama, di Jakarta.

“Dalam konteks Indonesia, negara tak boleh terlalu jauh campur tangan mengintervensi urusan keagamaan warganya. Namun negara juga tak boleh terlalu lepas tangan tak mau tahu dan tak berperan apa pun dalam kehidupan keagamaan warganya,” tukas Menteri Agama periode 2014-2019 ini.

“Di sinilah moderasi diperlukan dalam menyikapi dua kondisi ‘terlalu’ tadi. Negara perlu bersikap dalam takaran dosisnya yang pas, penuh keadilan dan berimbang,” lanjut LHS dalam forum yang dimoderatori Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro HKLN Kemenag Thobib Al Asyhar.

Indonesia, menurut LHS, adalah negara yang menempatkan agama pada posisinya yang vital. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, tak bisa lepas dari nilai-nilai agama. “Keberadaan penceramah agama menjadi amat strategis di tengah masyarakat agamis seperti itu,”tuturnya.

Maka penguatan kompetensi bagi penceramah agama menurut LHS adalah bentuk tanggung jawab negara (melalui Pemerintah) kepada warganya yang notabene adalah umat beragama. LHS pun berharap, melalui program yang ditawarkan secara sukarela ini dapat mewujudkan ceramah agama yang sesuai inti pokok ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia.

“Dengannya (penguatan kompetensi penceramah agama) diharapkan, peradaban kita menjadi kian membaik,” harap LHS.

Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan Pertama ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari berbagai ormas Islam tingkat pusat. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 29 September hingga 1 Oktober 2020.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2020 Telah Di Tandatangani

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 di lingkup Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada Rabu (30-09-2020).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Hukum sebagai tamu undangan.

“Penandatanganan perjanjian kerja ini merupakan salah satu wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana perjanjian ini merupakan bentuk komitmen akan capaian kinerja kita kedepan sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing”, ungkap Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti di hadapan seluruh pejabat eselon II, III, IV, dan seluruh pegawai di lingkup Deputi PLK.

Deputi Nani menjelaskan, bahwa Kinerja Utama Kementerian telah dibagi penanggungjawabannya secara berjenjang mulai dari Menteri, Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan seterusnya hingga ke staf. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini merupakan kewajiban setiap individu untuk dicapai secara maksimal.

“Meskipun ada perjanjian kinerja pada tugas dan fungsi setiap individu, tetapi diharapkan semua unit dapat berkoordinasi dan bersinergi bersama. Kinerja Deputi PLK merupakan kolaborasi dari seluruh unit kerja di lingkupnya. Oleh karenanya kita harus bekerja bersama-sama sebagai satu teamwork dan saling berkomunikasi dengan baik,” tambahnya.

Deputi Nani juga berpesan bahwa dokumen tersebut untuk dibuka dan dibaca sepanjang tahun, sehingga setiap pegawai dapat mengingat tujuan dalam melakukan pekerjaannya.

Kegiatan penandatanganan ini juga diselingi dengan kegiatan pembekalan pengembangan karakter. “Melalui kegiatan ini, diharapkan pengembangan karakter ini dapat dicoba dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan kinerja yang maksimal,” tutup Deputi Nani dalam acara ini.

Kemenag Melatih Guru RA Di Ruang Sekitar Sebagai Alat Peraga Edukatif

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 menuntu para guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Sehubungan itu, pemanfaatan Alat Peraga Edukatif (APE) dipandang penting, terlebih dalam pembelajaran anak usia dini yang cenderung suka dengan permainan atau kegiatan menarik.

Sehubungan itu, Kemenag melatih para guru Raudlatul Athfal untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan APE yang bersumber dari lingkungan sekitar.  “Dengan APE yang kreatif, anak-anak akan merasa senang dan betah untuk belajar ataupun berada di kelas serta akan meningkatkan minat anak untuk selalu berangkat ke madrasah,” terang  Early Childhood Care and Development (ECCD) Specialist Save the Children, Yoan Ida Ringu Paubun, Rabu (30/09).

Hal tersebut disampaikan Yoan saat menjadi narasumber dalam  pelatihan Pengembangan Kapasitas Guru RA yang digelar secara daring oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

Yoan menerangkan bahwa pengelolaan APE berkaitan erat dengan keterampilan guru dalam mengelola sumber belajar. APE dikembangkan dengan tujuan agar anak-anak lebih memahami materi ajar atau menyerap ilmu dengan mudah dan dengan cara yang menarik.

“Tingkat keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan APE lebih tinggi dibandingkan dengan metode berceramah atau pengajaran satu arah,” katanya.

Menurut Yoan, tujuan utama dari penggunaan APE adalah mempermudah guru dalam mengajar/ memfasilitasi pembelajaran dan mempermudah anak dalam memahami pembelajaran. Yoan mengakui bahwa saat membuat APE, guru terkadang menemui kendala, utamanya dalam pengumpulan alat dan bahan. Namun,  hal tersebut bisa disiasati dengan cara menggunakan bahan bekas atau bahan daur ulang (recycle things) yang ada di sekitar anak.

“Dengan demikian, diharapkan  guru tidak menemui batasan dalam berkarya untuk menciptakan Alat Peraga yang Edukatif,” terangnya.

Selain pengembangan APE, guru RA juga dilatih pendekatan ELM (Emegergent Literacy and Math / Keaksaraan dan Matematika Awal). Menurut Yoan, pendekatan ini sudah dilakukan oleh Save the Children di dunia, termasuk di Indonesia.

Yoan menjelaskan,  90% otak anak berkembang secara optimal di bawah usia lima tahun atau yang biasa disebut dengan istilah Golden Age atau Usia Emas.  Pendekatan ELM ini dimaksudkan agar anak menjadi melek huruf dan melek angka di usia dini.

“Pembelajaran calistung (membaca, menulis, dan berhitung) dilakukan melalui perilaku yang sederhana, yaitu dengan mengamati dan berpartisipasi pada aktivitas yang berkaitan dengan literasi dan numerasi,” jelasnya.

Dalam pendekatan ELM,  aspek perkembangan yang paling menonjol  adalah bahasa dan  kognitif. Namun tidak berarti  aspek  lainnya, seperti Sosio Emosional, Fisik Motorik, NAM, dan Seni, tidak dikembangkan. “Ini sangat tergantung dari bagaimana cara guru meramu KD (Kompetensi Dasar) dan aspek perkembangan yang ingin dicapai berdasarkan tema, sub tema, ataupun APE yang digunakan,” jelasnya.

Kasubdit Bina GTK RA, Siti Sakdiyah, mengatakan bahwa mayoritas RA di Jakarta sudah menggunakan APE dalam pembelajarannya. Namun terkadang tidak mengetahui kebermaknaan APE tersebut dari beberapa aspek pembelajaran.

“APE sangat penting dan menjadi jembatan komunikasi visual yang paling mudah ditangkap oleh anak-anak dan akan diingat selalu sampai kapanpun,” ujar Sakdiyah.

Menurut Sakdiyah, perlu ide kreatif guru dalam menggunakan APE. Bahan tidak harus mahal, bahkan dapat menggunakan barang bekas. Hal terpenting, pembelajaran yang dijelaskan bisa tersampaikan ke siswa minimal dari tiga sisi yaitu literasi, numerasi, dan sains. “Jika perlu dengan menambahkan nilai-nilai ketauhidan sehingga bisa terinternalisasi sejak dini,” pungkasnya.

Sinergi Kelembagaan Dalam Program Tol Laut dan Sislognas Adalah Keharusan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, guna menyukseskan program Tol Laut yang telah dicetuskan melalui PerPres 70/2017, maka diperlukan adanya koordinasi antar stake holder baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati rute Tol Laut.

“Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix,” ujar Menko Luhut dalam arahannya di forum virtual, Rakor Rakor Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas, Rabu (30-09-2020).

Kemudian, lanjut Menko Luhut, agar nantinya dapat dibentuk semacam Tim Terpadu yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga. Ia pun akan memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake, agar terus mengawal program ini dan juga diupayakan untuk dimasukkan ke dalam National Logistic Ecosystem (NLE).

“Saya tugaskan Deputi saya Pak Odi (Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake), coba masukan dalam ekosistem NLE. Semoga ini akan kita nikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya,” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir pun mengatakan, memang diakui perihal jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih. Ia sependapat dengan Menko Luhut, memang perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pengelola Tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis.

“Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, semisal Kadisnya, agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut. Dan, Tol Laut terintegrasi ini bisa masuk ke sistem pemerintahan daerah, segera, nanti akan ada rapat kerja pimpinan daerah dan memasukan agenda pemanfaatan Tol Laut.” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, sebagai upaya peningkatan kinerja Tol Laut, menurutnya akan ada beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Kemenhub.

“Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalm hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi,” jelasnya.

Dan juga dengan dukungan dari Kemen ESDM yang diwakili oleh Kepala Balitbang ESDM, Dadan Kusdiana, yang menyatakan akan mendukung dalam hal ketersediaan energi di rute Tol Laut.

“Untuk penyediaan energi, kami akan dukung penuh untuk supply energi, baik itu listrik maupun BBM,” tegasnya

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian KKP, TB. Haeru Rahayu yang mewakili Kementerian KKP menambahkan, bahwa Kemen KKP dengan sejumlah SKPD di seluruh Indonesia, akan mendukung penuh.

“Kami pun siap bergerak, perangkat kami di sejumlah rute Tol Laut selalu siap untuk memberikan kelancaran maupun kemudahan kepada program Tol Laut,” terangnya.

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik , Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital yang disebut LCS (Logistic Communication System ) untuk tujuan dimaksud. Selanjutnya dipaparkan tentang teknologi LCS yang telah dibuat dan digunakan saat ini serta pengembangannya.

Nantinya, diharapkan dengan penerapan LCS, maka akan ada kemudahan melakukan purchase order, dan Consignee dapat memilih sendiri supplier, JPT dan Jadwal Kapal. Selain itu, regulator juga dengan mudah memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi LCS dari manapun. Dan, tracking posisi kapal juga kini lebih mudah dan dinamis untuk dimonitoring.

Data per 15 September 2020 tercatat; terkait perkembangan pelaksanaan Tol Laut, jumlah Trayek sebanyak 20, Pelabuhan Singgah ada 100 Pelabuhan Singgah (terbaru Pelabuhan Galela-Malut), total muatan berangkat sebesar 8708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2552 TEUS. Jumlah armada, sebanyak 25 Kapal, penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd.

Untuk integrasi moda Tol laut dengan Angkutan Perintis Darat ; Timika (5 Lintas), Merauke (1 Lintas), Natuna (1 Lintas), dengan penugasan kepada Perum Damri yang akan menghubungkan Pelabuhan dan Bandara/Sentra Logistik. Jembatan Udara, Timika (7 Rute), Dekai (10 Rute), Masamba (2 Rute), Tarakan (3 Rute) dan Tanah Merah (5 Rute).

Pemerintah Siapkan Penyediaan Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Melanjutkan Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan memimpin rapat koordinasi  persiapan program vaksinasi. “Saat ini vaksin menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah pemantapan dalam logistik, target penerima, serta mekanisme vaksin yang akan kita laksanakan,” ujarnya membuka rapat koordinasi di Jakarta pada hari Rabu (30-09-2020).

Menanggapi ucapan Menko Luhut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hadir dalam rakor itu  memaparkan prioritas dari target penerima vaksin tersebut. “Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” sebutnya. Hingga saat ini, menurut Menkes Terawan  kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. “Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” jelasnya.

Penyediaan vaksin ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BOPM, serta Kepala BNPB. Dijelaskan oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar lembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan Cold Chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirate Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia. “Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Cina, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ujarnya.

Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari Tiongkok. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan  untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Terkait hal ini Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid tersebut. “Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal,” sarannya.

Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin (28-09-2020), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini. Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kab. Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.

Terakhir, Menko Luhut meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini. “Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya.

Menteri ESDM Laksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kepala Badan Litbang ESDM serta Kepala SKK Migas, mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 secara virtual di Gedung Sarulla Kementerian ESDM.

Meskipun secara virtual, upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 di Kementerian ESDM berlangsung secara khidmat dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 dilaksanakan di Gedung Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya dan dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara. Tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini adalah “Indonesia Berlandaskan Pancasila”.

Rangkaian Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Upacara pada hari ini diawali dengan Mengheningkan Cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah meninggal dunia Dipimpin oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan kemudian dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Ketua DPD RI, pembacaan dan Penandatangan Ikrar oleh Ketua DPR RI, ditutup kemudian dengan pembacaan doa oleh Menko Bidang PMK RI.

Usai pelaksanaan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan ke diorama Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Gojek dan Unilever Kerjasama: Taraf Hidup Masyarakat Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Gojek, super app terdepan di Asia Tenggara, dan Unilever, salah satu perusahaan fast-moving consumer goods (FMCG) terkemuka di dunia, mengumumkan kerja sama strategis untuk memberikan dampak positif bagi konsumen, pelaku usaha, dan pekerja informal di Indonesia.
Kedua perusahaan ini menggabungkan keahlian dan nilai-nilai mereka dalam mendorong rangkaian inisiatif agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19 maupun di masa selanjutnya. 

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Gojek bermitra dengan Unilever melalui GoToko yang baru saja diluncurkan. GoToko adalah platform digital B2B yang menghubungkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dengan perusahaan barang konsumen terkemuka.

Kerja sama ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menggunakan GoToko dalam mengakses rangkaian produk-produk kebutuhan sehari-hari secara lengkap dari berbagai merek, termasuk Unilever, dengan harga bersaing dan biaya pengiriman yang terjangkau.

Fokus utama kolaborasi ini adalah menjawab kebutuhan sekitar 2,5 juta pengecer di Indonesia1. Mereka adalah pemilik warung kelontong dalam kategori underserved atau kurang terlayani, yang menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya ragam produk yang mereka tawarkan, harga produk kulakan yang tidak kompetitif, minimnya dukungan promosi dari produsen, dan kurangnya layanan pengiriman yang andal, dan hemat biaya.

Kerja sama ini hadir di saat terjadinya percepatan dalam peralihan ke layanan online di Indonesia, dengan hampir 60% konsumen telah mencoba metode baru belanja secara online sejak awal tahun ini2 .

Gojek dan Unilever juga belum lama ini berkolaborasi dalam mendukung pemberlakuan protokol kesehatan dan kebersihan puluhan ribu mitra pengemudi dan konsumen Gojek di tengah pandemi, melalui distribusi hand sanitizer Lifebuoy Skin Immunity Boosting di kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang berbeda, kedua perusahaan ini berkolaborasi dalam meluncurkan program Sahabat Sekolah, sebuah program pelatihan bagi ribuan siswa di Bandung Raya. Program ini bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang kesehatan dan keselamatan, sebagai bagian dari inisiatif Gojek, yaitu Jaga Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan (J3K). Adapun J3K bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan bersama, baik di dalam maupun di luar ekosistem perusahaan.

Co-CEO Gojek Group Andre Soelistyo mengatakan, “Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Unilever karena kami memiliki misi yang sama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yakni dengan memudahkan akses dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
Kolaborasi yang baru-baru ini kami lakukan, yaitu GoToko, berupaya untuk menjangkau para peritel tradisional seperti warung kelontong di Indonesia, segmen yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sehingga mereka juga dapat memperoleh peluang yang sama dalam meningkatkan kegiatan operasional mereka dan memenuhi kebutuhan konsumen akhir yang terus berubah.” 

“Dengan kemampuan memberikan akses terhadap berbagai macam rangkaian produk kebutuhan sehari-hari, serta pengalaman Unilever yang luas dalam hal bermitra dengan para peritel tradisional yang didukung teknologi dan jejak digital Gojek di Indonesia, kami yakin inisiatif ini dapat bermanfaat bagi berbagai segmen masyarakat di Indonesia dan membangun ketahanan yang lebih baik bagi perekonomian dalam berbagai situasi.”

Presiden Direktur Unilever Indonesia Hemant Bakshi, berbicara mewakili afiliasi Unilever Indonesia, mengatakan, “Agility atau ketangkasan selalu menjadi salah satu kualitas utama kami sebagai perusahaan yang harus terus relevan dengan masa depan (future-fit).

Dalam situasi yang berubah dengan cepat seperti sekarang ini, prioritas kami tetap sama: untuk terus memenuhi kebutuhan harian konsumen kami, dengan memastikan produk-produk berkualitas kami selalu tersedia dan mudah didapatkan.

Teknologi dan keahlian Gojek akan membantu kami dalam mengoptimalkan program-program kami, termasuk kampanye pemasaran dan promosi agar lebih efektif menjangkau audiens yang tepat. Dengan demikian, masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari kerja sama yang saling melengkapi ini.”

“Saat ini adalah waktu yang tidak menentu, sangat menantang, penuh ketidakpastian, dan belum pernah terjadi sebelumnya,” tambah Hemant.

“Unilever percaya pada kolaborasi yang bisa memberikan manfaat kebaikan yang lebih besar untuk banyak orang, dan kami sangat berharap bahwa nilai-nilai yang tercipta dari kerja sama ini dapat membantu UMKM di Indonesia untuk, tidak hanya bertahan tetapi, berkembang seraya kita melewati krisis ini.

Kami berharap kerja sama antar pemimpin bisnis seperti yang kami lakukan akan bisa membantu kita semua bangkit menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera dan maju.”

Terkait Kebijakan Investasi, Prof Rudy Contohkan Bantaeng

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu prototipe pemerintahan yang memiliki kebijakan yang strategis dan ideal untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di wilayahnya.

Menurutnya, Kabupaten Bantaeng selama ini berhasil menghadirkan kemudahan dan kecepatan layanan yang membuat investor tertarik untuk masuk menanamkan modalnya. Hal tersebut diceritakan Prof Rudy saat berlangsung pertemuan dengan pengurus Ombudsman Kota Makassar, di Balaikota Makassar, Rabu (30/9/2020).

“Pergerakan ekonomi itu ada pada investasi, itu sudah ditegaskan Bapak Presiden Jokowi saat berpidato. Jangan pernah berharap pembangunan akan bagus jika hanya berdasarkan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja, karena itu nilainya terlalu  kecil jika berbicara tentang kebutuhan pembangunan, makanya itu investasi lah yang menggerakkan ekonomi”ujar Prof Rudy.

Olehnya itu menurut Rudy, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus selalu untuk kepentingan dan berpihak kepada masyarakat.

“Misalnya itu hadirkan layanan yang memudahkan, jangan dipersulit jika itu bisa dipermudah. Jangan dibuat lambat jika sebenarnya itu bisa dibuat cepat. Jika ada calon investor yang masuk, berikan kemudahan, berikan “karpet merah” agar merasa nyaman berinvestasi di wilayah kita” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Prof Rudy juga meminta kepada Ombudsman agar ikut berperan memberikan masukan, melakukan  koreksi terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jika melihat ada  kekurangan dalam menjalankan tugasnya.

“Saya berharap Ombudsman bisa memberi edukasi ke masyarakat kita, termasuk memberikan koreksi kepada OPD jika melihat kinerjanya tidak maksimal. Kasihan masyarakat kita jika pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat rekayasa dan manipulasi yang tujuannya untuk pencitraan saja” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Makassar, Andi Ilhwan Patiroy yang datang bersama sejumlah jajaran nya membenarkan tentang banyaknya layanan publik di Kota Makassar yang belum ramah investasi.

Prof Rudy  juga menerima laporan terkait  kinerja Ombudsman selama periode triwulan satu dan triwulan kedua sesuai amanah Perwali nomor dua tahun 2019.

“ Di triwulan kedua ini, kami banyak menemukan persoalan terkait izin bangunan serta proses penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP,” tandasnya.

Desa Dangri Kelod Gelar Operasi Yustisi Dalam Rangka Cegah penularan Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jajaran pemerintah Desa Dangin Puri Kelod pada Rabu (30/9) menggelar kegiatan apel gabungan Operasi Yustisi penegakan hukum bagi yang tidak mentaati protokol kesehatan sesuai dengan Pergub No. 46 tahun 2020 dan Peraturan Walikota Denpasar No. 48 tahun 2020 dalam rangka cegah penularan Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar.

Operasi Yustisi di Desa Dangri Kelod kali ini turut melibatkan Unsur Polri, TNI, Linmas, Staf Desa, .Babinsa serta Babinkamtibmas.

Perbekel Desa Dangin Puri Kelod, I Made Sada saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan tersebut guna mendukung instruksi Presiden dan Pergub Nomor 46 tahun 2020 serta Peraturan Walikota Denpasar No. 48 tahun 2020 terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam hal cegah penularan covid-19 terjadinya penambahan kasus positif dan penyebaran covid-19. , khususnya di Wilayah Kota Denpasar.

“Lokasi yang kami pantau kali ini mencakup seputaran wilayah Desa Dangin Puri Kelod. Dengan maksud kami tentu saja untuk tetap memberikan pemahaman tentang Pergub No 46 Tahun 2020 dan Perwali No 48 Tahun 2020 tentang sanksi pelangaran protokol kesehatan. Semua usaha diharapkan sudah menyediakan tampat cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pemantauan kali ini ditemukan dua warga yang tidak memakai masker dan diberikan sanksi sosial dan juga pembinaan ditempat,” ungkapnya.

Walikota Rai Mantra ikuti Vidcon Rakor Persiapan Pilkada Serentak 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sebagai upaya bersama untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Indonesia, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A., Ph.D pada Rabu (30/9). Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar, Made Pasek Mandira, Kepala Satpol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga serta Perwakilan  Kesbangpol Kota Denpasar, pun turut hadir mengikuti pelaksanaan Rakor secara virtual dari Denpasar.

Adapun Rakor kali ini secara khusus mengagendakan kordinasi pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Sehingga pelaksanaan Pilkada tetap berjalan lancar dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Seusai mengikuti rapat vidcon tersebut Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan bahwa Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 merupakan gelaran Pilkada yang penuh tantangan. Dimana, pelaksanaan Pilkada kali ini dihelat di tengah penanganan Covid-19. Sehingga dalam peaksanaannya wajib mengedepankan penerapan protokol kesehatan, baik saat proses maupun saat pemungutan suara nanti.

Lebih lanjut dikatakan Rai Mantra, Pemkot Denpasar beserta seluruh jajaran pada prinsipnya siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini. Karenanya, baik penyelenggara maupun masyarakat wajib mendapatkan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan saat Pilkada, khsusunya saat pemungutan suara.

“Jadi disiplin penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan tahapan Pilkada termasuk saat pemungutan suara wajib diterapkan, sehingga dengan pelaksanaan Rakor ini dapat dihasilkan protap penerapan yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pemungutan suara di masa pandemi,” kata Rai Mantra

Rai Mantra juga mengajak seluruh masyarakat dengan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dapat tercipta. .

“Ayo gunakan hak pilih, namun lebih daripada itu, penerapan protokol kesehatan merupakan syarat mutlak dan yang utama,” ujur Rai Mantra.

1...4,7524,7534,754...4,861Halaman 4,753 dari 4,861