Beranda blog Halaman 476

BNN Perkuat Edukasi Publik melelui Pameran Kampung Hukum

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum (PKH) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada 9–10 Februari 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera” ini merupakan bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

Pembukaan Pameran Kampung Hukum dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Putu Putera Sadana, yang hadir mewakili BNN. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Melalui keikutsertaan dalam PKH 2026, BNN menghadirkan berbagai informasi dan edukasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), termasuk layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Pameran Kampung Hukum tahun 2026 merupakan penyelenggaraan yang ke-18 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. Tahun ini, kegiatan tersebut diikuti oleh 30 kementerian dan lembaga, organisasi nonpemerintah (NGO), serta mitra perbankan.

Partisipasi BNN dalam Pameran Kampung Hukum menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antar lembaga negara serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakorenwas 2026 Jadi Momentum Transformasi Tata Kelola Kehutanan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mengawali agenda tahun 2026, Kementerian Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal berkolaborasi dengan Inspektorat Jenderal menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan (Rakorenwas) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola kehutanan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Rakorenwas 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat–Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” dan dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (10/2).

Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi menjadi prinsip utama dalam perencanaan kehutanan ke depan. Penguatan tata kelola dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama pembenahan yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah penyelesaian dashboard terpadu sebagai satu platform data dan peta kehutanan nasional.

“Kita harus menyelesaikan satu dashboard atau satu platform untuk bekerja bersama. Selama ini masih ada data dan peta yang belum terintegrasi. Bagaimana mungkin kita menjalankan satu kebijakan nasional jika di internal masih berbeda-beda. Dashboard ini akan memperbaiki proses forest governance ke depan,” ujar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan dashboard tersebut telah dikerjakan selama enam hingga delapan bulan dan ditargetkan dapat mulai digunakan dalam waktu dekat. Sistem ini juga akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan legitimasi, memperkuat perizinan, serta mencegah ego sektoral antarunit kerja.

Selain penguatan sistem data, Menteri Kehutanan menyoroti perlunya pembenahan struktur manajerial, khususnya pada level koordinasi wilayah. Menurutnya, terdapat kekosongan fungsi koordinasi di level menengah yang menyebabkan beban koordinatif terlalu panjang.

“Kita membutuhkan Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) agar ada tanggung jawab yang jelas, fungsi koordinasi bisa diturunkan, dan evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih baik,” tegasnya.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengamanan kawasan hutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut) dan mendorong agar jumlah tersebut terus diidealkan sesuai kebutuhan pengamanan hutan nasional.

“Penambahan Polhut ini penting agar hutan benar-benar terjaga, karena implikasinya bukan hanya pada kehutanan, tetapi juga ketahanan pangan, energi, transmigrasi, APBN, hingga kebencanaan. Ke depan, jumlah Polhut akan terus diidealkan hingga mencapai sekitar 66 ribu personel,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi turut menjadi bagian dari perencanaan ke depan, termasuk penggunaan pesawat dan drone untuk pengambilan data, patroli kawasan, serta pengawasan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan. Beberapa praktik baik di daerah, termasuk di Kalimantan Timur, disebut akan menjadi rujukan pengembangan.

Selain itu, Menteri Kehutanan menegaskan komitmen kementerian dalam membangun sistem talent pool dan asesmen kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan berbasis kinerja, evaluasi sejawat, serta rekam jejak yang terukur guna mendukung proses promosi yang adil dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia kehutanan.

Menutup arahannya, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Rakorenwas tidak dimaknai sebagai agenda administratif tahunan semata, melainkan forum strategis yang bersifat esensial untuk menggerakkan kembali komitmen bersama dalam menjaga hutan dan memastikan keseimbangan pembangunan dan ekologi.

“Rapat ini harus melampaui aspek legalitas dan administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan kembali komitmen menjaga hutan dan keseimbangan ekologi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tekankan TNI-Polri Profesional dan Selalu Bersama Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk memberikan arahan pada awal tahun. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya prajurit dan anggota kepolisian menjalankan tugas secara profesional serta senantiasa berpihak kepada masyarakat.

Arahan itu disampaikan saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di halaman kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2). Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir, di antaranya Menko Polkam Djamari Chaniago, Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Wamenhan Donny Ermawan, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BIN Herindra, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Dari unsur TNI-Polri tampak hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut rapat pimpinan ini merupakan agenda rutin tahunan. Selain mengevaluasi pelaksanaan tugas setahun terakhir, Presiden juga memberikan taklimat langsung kepada para pimpinan.

Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden, ujar Maruli.

Usai menerima arahan tersebut, Maruli mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti melalui rapat lanjutan di internal satuan.

Ya nanti ada Rapim TNI lagi. Rapat (AD) ada lagi nanti, turunan-turunan dari petunjuk presiden apa yang kita lakukan, ujar mantan Pangkostrad tersebut.

Mensesneg Prasetyo Hadi memaparkan pokok arahan yang disampaikan Prabowo kepada jajaran TNI-Polri. Menurutnya, Presiden ingin kedua institusi semakin kokoh dan profesional.

Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat, kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan.

Prabowo juga memberikan penghargaan atas berbagai tugas yang telah dijalankan dalam satu tahun terakhir. Ia menilai TNI-Polri harus tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam satu tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri itu sangat membantu masyarakat juga, ujarnya.

Selain itu, Prabowo meminta agar soliditas terus diperkuat dan pembenahan institusi dilakukan secara berkelanjutan.

Evaluasi, tadi kan bagian dari evaluasi. Untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya untuk terus bersatu, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan masyarakat, ujarnya.

Hal senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian yang turut menjelaskan poin arahan Presiden. Ia menyebut kepala negara meminta seluruh unsur menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan di tengah dinamika geopolitik.

Tapi yang jelas tadi, dibuka oleh Bapak Presiden, pengarahan secara umum yang intinya beliau untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, juga pertahanan negara, geopolitik ya, yang mungkin nggak jauh beda dengan pada waktu rapat koordinasi nasional di Sentul yang lalu, kata Tito setelah rapat.

Menurut Tito, Presiden juga menekankan bahwa penguatan pertahanan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik kepada negara.

Ya intinya agar masing-masing memperkuat postur pertahanan dan juga ada hal yang sangat penting sekali disampaikan tadi bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat ya, kepada negara, ujarnya.

Ia kembali menegaskan pesan Prabowo agar TNI dan Polri benar-benar menjadi milik rakyat.

Jadi TNI dan Polri pun harus menjadi… TNI harus menjadi tentara rakyat, polisi pun harus menjadi polisi rakyat, ujar Tito.

Artinya TNI yang didukung oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan Polri yang didukung dan dicintai oleh rakyat juga, pasti akan kuat. Kira-kira gitu, lanjut Tito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Buka Rapim Polri 2026, Tegaskan Kesiapan Kawal Rencana Kerja Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 dan menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara dalam mengawal serta menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Rapim Polri 2026 yang mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026” ini digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2).

Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran. Rapim diikuti 272 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para kapolda se-Indonesia, serta perwakilan Kompolnas.

Kapolri menjelaskan, Rapim Polri 2026 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri, yang memuat 18 direktif strategis, sebagian di antaranya menjadi tugas pokok Polri.

“Dalam Rapim TNI-Polri terdapat 18 arahan, dan beberapa di antaranya menjadi tugas pokok Polri sekaligus bagian dari rencana kerja pemerintah,” ujar Kapolri di sela kegiatan.

Kapolri menegaskan, Polri akan mengawal langsung pelaksanaan RKP 2026 agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Hari ini kami menindaklanjuti direktif Bapak Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong agar dapat berjalan dengan sukses,” tegasnya.

Beberapa fokus pengamanan dan pendampingan Polri antara lain percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan melalui program jagung, serta hilirisasi sampah menjadi energi.

Polri juga berkomitmen mengawal stabilitas ekonomi nasional, termasuk mencegah kebocoran anggaran negara, menjaga stabilitas pasar modal dari praktik spekulatif, serta memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan melalui Satgas Pangan.

Rapim Polri 2026 menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Diskusi dibagi dalam dua sesi utama, yakni penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.

Pada sesi pertama, paparan disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.

Sesi kedua membahas isu energi dan industri, dengan pemaparan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.

Selain pemaparan lintas kementerian, Kapolri dan Wakapolri juga menyampaikan arahan internal kepada jajaran Polri. Sejumlah pejabat utama, antara lain Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Astamarena Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, serta Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim turut mengisi materi.

Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore nanti setelah sesi penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator agenda diskusi panel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Posisikan Diri sebagai Kekuatan Ekonomi Resilien di Asia Tenggara

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia terus menegaskan perannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta tantangan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi yang resilien dengan kebijakan makro yang kredibel, koordinasi lintas sektor yang solid, serta komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

“Hong Kong memiliki kemitraan ekonomi khusus dengan Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral sekitar USD6,5 miliar dan dalam beberapa tahun terakhir telah berinvestasi sebesar USD10 miliar di Indonesia. Perjanjian Perdagangan Bebas Hong Kong–ASEAN yang mulai berlaku pada tahun 2020 telah membuka hubungan ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Hong Kong,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speaker dalam China Conference: Southeast Asia 2026 “Indonesia’s Growing Leadership in Southeast Asia’s Green Economy” di Jakarta, Selasa (10/02).

Dalam paparannya, Menko Airlangga juga menyampaikan kinerja makroekonomi Indonesia menunjukkan prospek yang konstruktif, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,39% (yoy) dan pertumbuhan sepanjang tahun 2025 sebesar 5,11%. Inflasi tetap terkendali pada level 3,55% (yoy) Januari 2026, sementara indeks PMI manufaktur berada pada fase ekspansi selama enam bulan berturut-turut pada level 52,6.

Di sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD2,51 miliar pada Desember 2025 dan mempertahankan surplus selama 68 bulan berturut-turut. Pertumbuhan tersebut turut diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tercermin dari tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 8,5 persen, rasio gini sebesar 0,375, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,9, serta penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja sepanjang tahun 2025.

Dalam memperkuat perdagangan global, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G20, dan COP. Pemerintah juga mempercepat implementasi berbagai perjanjian perdagangan strategis, termasuk penandatanganan Indonesia–Canada CEPA, percepatan IEU–CEPA yang ditargetkan berlaku pada awal 2027, negosiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat, serta proses aksesi OECD guna meningkatkan daya saing dan memperkuat reformasi struktural.

Selain itu, di bidang ekonomi hijau dan ketahanan energi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan yang jelas melalui Asta Cita. Pada tahun 2026, Pemerintah menetapkan ketahanan energi sebagai prioritas nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp402,4 triliun. Transformasi hijau ini didukung pengembangan energi terbarukan hingga 3.686 GW, pembangunan green supergrid, hilirisasi industri baterai kendaraan listrik dan panel surya, pengembangan bahan bakar nabati B40–B50, SAF, hidrogen, amonia hijau, serta penerapan teknologi CCS/CCUS.

Transformasi tersebut didukung oleh komitmen internasional, termasuk pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) serta percepatan kerja sama AZEC. Selain memperkuat ketahanan energi, agenda ekonomi hijau ini diproyeksikan mampu menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2029, yang didukung melalui program pemagangan dan pengembangan keterampilan berkelanjutan.

“Perjalanan menuju perekonomian Indo-Pasifik yang berkelanjutan dan masa depan net-zero bukanlah jalan yang dapat ditempuh sendiri. Sinergi antara kepemimpinan Indonesia dan keunggulan teknologi para mitra kawasan termasuk China merupakan mesin penggerak ketahanan ekonomi Asia Tenggara,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Publisher South China Morning Post Tammy Tam, Deputy Secretary for Justice Government of Hong Kong SAR Horace Cheung Kwok-kwan, Charge d’Affaires ad interim Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok Zhou Kan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, Vice Chairman National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference CY Leung, Vice President and General Manager of Solution Architects Public Cloud Alibaba Cloud Intelligence Group Hongyuan Han, serta para pemimpin industri dan pemangku kepentingan dari kawasan Asia dan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN Pastikan Pelayanan Dasar Siap Sambut Perpindahan ASN

Penulis
Syifa
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan kesiapan pelayanan dasar untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Berbagai aspek pelayanan dasar terus dipercepat agar pemindahan ASN berjalan sesuai rencana.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan bahwa pelayanan dasar merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib disediakan pemerintah, termasuk bagi ASN dan keluarganya yang akan bermukim di IKN.

“Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN,” ujar Troy pada Senin (9/2) di Nusantara.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito dalam keterangannya pada Senin (9/2) di Nusantara, menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan empat pelayanan dasar yang wajib dipenuhi negara, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah. Seluruh mandat tersebut menjadi fokus kesiapan Otorita IKN, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pada sektor kesehatan, Suwito menyebutkan bahwa saat ini telah tersedia empat rumah sakit di KIPP, dengan tiga di antaranya sudah beroperasi melayani masyarakat, yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan RSUP Kemenkes Nusantara.

“Ketersediaan tempat tidur di IKN sudah mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk, melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk,” jelasnya.

Selain layanan kuratif, Otorita IKN juga mendorong upaya preventif melalui pengendalian penyakit, termasuk demam berdarah. Pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, serta edukasi masyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan ASN dan penduduk IKN.

Dalam rangka pencegahan penyakit, Otorita IKN melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dua kali setahun sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

“Hasil CKG menunjukkan lebih dari 30 persen pegawai usia di bawah 30 tahun mengalami hiperglikemia, disertai peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Ini menjadi perhatian serius agar ASN menerapkan pola hidup sehat,” kata Suwito.

Pada bidang pendidikan, Otorita IKN menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP mulai dari PAUD hingga SMA yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi faktor pendorong ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk pindah ke IKN bersama keluarga.

Selain itu, sejumlah institusi pendidikan juga akan segera beroperasi, seperti Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta empat sekolah internasional yang telah melakukan groundbreaking, yaitu Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara (AIS), Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.

Otorita IKN juga melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di wilayah KIPP sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan.

“Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara,” tegas Suwito.

Dari sisi jaminan sosial, layanan BPJS Kesehatan telah tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Sementara itu, layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

Sementara itu, untuk pelayanan peribadatan, Otorita IKN tengah menyiapkan operasional Masjid Negara IKN yang direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Sejumlah kegiatan keagamaan telah disiapkan, antara lain salat tarawih, salat lima waktu, salat Jumat, kultum subuh dan tarawih, pengajian Gen-Z, pengajian ibu-ibu, peringatan Nuzulul Qur’an, hingga pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Negara IKN.

“Masjid Negara IKN kami siapkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebersamaan. Kami mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN untuk memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN, yang juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa,” kata Suwito.

Selain Masjid Negara, Otorita IKN juga telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIPP, baik di kawasan perkantoran, Hunian Pekerja Konstruksi, maupun rumah susun, serta pelayanan ibadah bagi umat Kristiani.

Menurut Troy, kesiapan pelayanan peribadatan menjadi bagian penting dalam membangun kenyamanan, ketenangan batin, dan ketahanan mental ASN dalam menjalani proses perpindahan ke IKN.

“Dengan pelayanan dasar yang semakin lengkap, kami optimistis ASN dapat pindah ke IKN dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri dalam menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” pungkas Troy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernu HD Tekankan Tanggung Jawab Angkutan Batubara Percepat Pembangunan Jalan Khusus

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang memimpin rapat percepatan pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara yang melintasi Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (9/1).

Rapat diawali dengan pemaparan berbagai persoalan dan kendala di lapangan yang disampaikan oleh Wagub Cik Ujang. Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang terdampak aktivitas angkutan batubara serta pentingnya percepatan solusi konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa rapat ini diharapkan menghasilkan produk nyata, bukan sekadar menambah agenda pertemuan. Ia menekankan bahwa kerusakan jalan yang terjadi selama ini tidak terlepas dari kontribusi kendaraan angkutan batubara, khususnya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

“Kita tidak melihat plat nomor maupun lini bisnisnya, tetapi kita semua tahu penyebab kerusakan jalan itu. Saya harapkan seluruh pihak meningkatkan sensitivitas kemanusiaan. Mari sama-sama membangun dan memelihara jalan,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh pelaku usaha untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk dampak lingkungan dan ekosistem di Sumatera Selatan.

“Kita sama-sama mencari nafkah di Sumsel, silakan menambang, tetapi jangan sampai merusak lingkungan. Mari bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Jalan Khusus ini,” ujarnya dengan nada persuasif.

Gubernur juga meminta para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memastikan komitmen para pimpinan perusahaan, tanpa alasan administratif. Ia menginstruksikan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), serta Dinas ESDM untuk bekerja ekstra dalam mengawal percepatan pembangunan jalan khusus tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Mulai Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Pangan, Kementan, hingga Barantin Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan bagian dari mandat konstitusional kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara, di mana pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas LK sekaligus mendorong perbaikan tata kelola agar pengelolaan anggaran semakin tertib dan transparan.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota IV BPK, Haerul Saleh di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan), Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manor Pangabean, saat menyampaikan sambutan pada entry meeting pemeriksaan atas LK Kemenko Bidang Pangan, Kementan, Bapanas, dan Barantin Tahun 2025, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (5/2).

Anggota IV BPK mengatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan mencakup penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Fokus dan sasaran pemeriksaan antara lain adalah dampak pelaksanaan program prioritas terhadap pelaporan, kecukupan penyajian dan pengungkapan kewajaran LK, transaksi terkait Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta dampak pelaksanaan efisiensi anggaran.

“Selain itu, BPK juga akan memfokuskan pemeriksaan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota IV BPK menjelaskan bahwa pada pemeriksaan LK Kemenko Bidang Pangan, BPK menyoroti isu pendapatan dan dana yang dibatasi penggunaannya. Kemenko Pangan belum memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional sebagai sumber utama pendapatan, dan terdapat dana Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang perlu dipantau realisasinya.

Sedangkan pada pemeriksaan LK Kementan, BPK menyoroti peningkatan signifikan akun Belanja Tahun 2025 yang berkaitan dengan Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Adapun isu penting pada pemeriksaan LK Bapanas adalah belanja barang terkait penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan.

Sementara itu, pada pemeriksaan LK Barantin, isu penting yang menjadi perhatian BPK meliputi pendapatan PNBP, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pengelolaan BMN.

Anggota IV BPK berharap seluruh pimpinan di Kemenko Bidang Pangan, Kementan, Bapanas, dan Barantin agar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk kooperatif dalam proses pemeriksaan dan juga terbuka dalam penyiapan data/informasi yang diperlukan.

“Selain itu, peran aktif Itjen dalam pendampingan pemeriksaan juga sangat dibutuhkan guna mendukung efektivitas pemeriksaan BPK, sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya.

Acara dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Laode Nusriadi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kemenko Bidang Pangan, Kementan, Bapanas, dan Barantin, serta tim pemeriksa BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Pemulihan Sumbar, Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Produksi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Klinik UMKM Minang Bangkit memperkuat pemulihan aktivitas usaha di Sumatera Barat (Sumbar) dengan menyalurkan alat dan bahan baku produksi kepada pengusaha UMKM di 12 kabupaten/kota terdampak bencana.

Program ini mendorong kembali beroperasinya toko, warung, kafe, dan restoran sebagai penggerak ekonomi lokal.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, di Sumbar, Senin (9/2) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan merupakan bagian dari Layanan Produksi yang dirancang untuk membantu pengusaha UMKM yang terhenti aktivitasnya akibat bencana.

“Kementerian UMKM berada di garis depan dalam upaya menyelamatkan pengusaha UMKM terdampak. Klinik UMKM Minang Bangkit menjadi ruang pemulihan agar para pengusaha dapat kembali menjalankan usahanya dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Azizah.

Berdasarkan SIDT-UMKM, terdapat 662.242 pengusaha UMKM di Sumatera Barat per 31 Oktober 2025. Sementara itu, data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dashboard Satu Data Kebencanaan per 18 Januari 2026 mencatat sedikitnya 4.876 pengusaha UMKM terdampak bencana.

Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 berdampak pada penurunan kapasitas usaha, kehilangan pasar, hingga terhentinya produksi. Kondisi tersebut menuntut langkah pemulihan yang terarah dan berkelanjutan.

“Seluruh tantangan itu harus dijawab melalui penguatan layanan produksi dan pendampingan yang memastikan pengusaha UMKM mampu kembali berdiri dan berkembang,” kata Azizah.

Untuk mempercepat pemulihan, Klinik UMKM Minang Bangkit beroperasi di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai Command Center dan Service Center pemulihan pengusaha UMKM pascabencana. Klinik ini didukung oleh Bank Indonesia, Sampoerna Entrepreneurship Training Center, PIP, PLUT KUKM Sumatera Barat, Forum PKN, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Sumatera Barat, ABDSI, dan pemangku kepentingan lain melalui tiga fase pendampingan.

Fase Pulih Mental difokuskan pada pemulihan psikologis dan penguatan motivasi usaha. Fase Pulih Usaha mendorong kembalinya operasional melalui akses pembiayaan, pengelolaan modal, dan manajemen risiko. Fase Tumbuh diarahkan untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi produk, strategi pemasaran, digitalisasi usaha, serta penguatan jejaring dan kemitraan.

Dalam pelaksanaannya, pemulihan dilakukan bersama 19 mitra dengan menyalurkan total 1.140 kompor, 1.040 tabung gas, 415 paket bahan baku produksi, 195 peralatan masak, serta 10.000 sak semen. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah terdampak.

Pada 22–23 Januari 2026, masing-masing 100 kompor dan tabung gas disalurkan ke Padang dan Padang Pariaman. Pengusaha UMKM di Pesisir Selatan menerima masing-masing 115 kompor, tabung gas, dan paket bahan baku produksi, sementara Kabupaten Agam memperoleh masing-masing 250 kompor dan tabung gas serta 300 paket bahan baku produksi.

Selanjutnya, pada 3–4 Februari 2026, Kota Solok dan Kabupaten Solok masing-masing menerima 100 kompor dan tabung gas, serta tambahan 40 peralatan masak disalurkan ke Agam dan Padang Pariaman.

Pada tahap ketiga, yang dilaksanakan pada 9 Februari 2026, pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan serta bantuan sarana peralatan usaha meliputi 75 peralatan masak untuk Padang dan 40 peralatan masak untuk Pesisir Selatan. Adapun bantuan berupa kompor dan tabung gas diberikan ke Pariaman dan Tanah Datar masing-masing 100 paket, serta Padang Pariaman sebanyak 150 paket.

Penyaluran bantuan ini melibatkan kolaborasi dengan BRI, United Tractors, Grab Indonesia, PLN, BSI, Goto, PNM, Bank Indonesia, Pegadaian, BNI, Semen Padang, Distributor Semen Padang, Semen Indonesia, Eka Tjipta Foundation, Telkom Witel Sumbar-Jambi, Podomoro, Universitas Dian Nuswantoro, serta Aman Abadi Nugraha.

Selain bantuan produksi, layanan pemulihan juga mencakup trauma healing melalui konseling psikologis bersama Himpunan Psikologi Indonesia dan Universitas Andalas, dukungan spiritual dengan melibatkan tokoh agama, serta pendampingan pembiayaan dan pemulihan bisnis.

“Harapan kami, pengusaha UMKM Sumatera Barat dapat bangkit dan tumbuh kembali, menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus simbol ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana,” kata Azizah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Audiensi APINDO, Perkuat Kolaborasi Dunia Usaha Ciptakan Lapangan Kerja

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadi Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2). Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha nasional ke depan, sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor strategis.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha berkolaborasi menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor strategis, mulai dari tekstil, garmen, dan alas kaki hingga mebel serta industri makanan dan minuman,” tulis Seskab.

Para pengusaha yang tergabung dalam APINDO menyampaikan komitmen dan dukungan terhadap visi besar Presiden Prabowo. Dukungan tersebut khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sumber daya manusia dan industrialisasi berkelanjutan.

“Para pengusaha menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi dan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia, serta penguatan industrialisasi yang berdampak luas bagi bangsa dan negara,” jelas Seskab.

Audiensi ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menghadirkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...475476477...4,887Halaman 476 dari 4,887