Beranda blog Halaman 477

Bupati Garut Instruksikan Respon Cepat Terkait Pencoretan 70 Ribu Peserta PBI BPJS

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang digelar di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Senin (9/2).

Dalam arahannya, Bupati menyoroti dinamika penghapusan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, serta mengingatkan pentingnya etos kerja ASN selama bulan Ramadan.

Syakur mengungkapkan kekhawatirannya atas pencoretan sekitar 70.000 warga Garut dari daftar PBI oleh pemerintah pusat pada akhir Januari 2026. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dinamika besar di lapangan, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan gratis.

“Ini bukan jumlah yang sedikit. Di bayangan saya pasti akan banyak dinamika di lapangan. Saya minta Dinas Kesehatan juga Puskesmas-Puskesmas untuk tetap bisa melayani masyarakat karena itu adalah pelayanan dasar,” tegas Syakur.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Garut telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperoleh rincian data warga yang terdampak. Ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan, pemerintah daerah akan tetap mengupayakan pengajuan kembali agar warga yang layak dapat kembali masuk dalam skema bantuan.

“Di balik kesedihan kita tadi berkurang 70 ribu, tapi secara kumulatif totalnya ketika kita dikurangi kita mengajukan banyak. Tetap mengajukan, yang namanya ikhtiar ya coba saja ajukan,” ujarnya.

Memasuki bulan Ramadan, Bupati Garut juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menjadikan ibadah puasa sebagai alasan menurunkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, bekerja melayani masyarakat merupakan bagian dari ibadah.

“Tidak berarti bulan puasa menjadi malas, tidak serius, tidak disiplin, tidak sungguh-sungguh, malah merupakan momentum yang baik,” katanya.

Menutup arahannya, Syakur memberikan apresiasi terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah melalui berbagai program, termasuk optimalisasi sistem pelayanan seperti ‘Srikandi’. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga semangat perbaikan dan tidak cepat berpuas diri, mengingat tantangan pembangunan Kabupaten Garut ke depan masih besar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penuhi Kebutuhan Konsumsi Jemaah, Menhaj Inisiasi Program “Beras Haji Nusantara”

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi memperkenalkan program “Beras Haji Nusantara” sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M.

Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan jemaah mendapatkan asupan pangan berkualitas sekaligus memberdayakan produk beras dalam negeri di Tanah Suci.

Menhaj mengungkapkan, total kebutuhan beras untuk 205.420 orang(terdiri dari jemaah haji reguler dan petugas) mencapai 2.280 ton. Jumlah ini dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,” ujar Menhaj dalam paparannya pada agenda Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Senin (9/2).

Selama ini, tambah Menhaj, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras komoditas negara lain dengan harga pasar sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp16.824,- per kg. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara dapat menyentuh angka Rp16.000,- per kg saat tiba di dapur penyedia layanan.

Langkah ini juga menjadi upaya efisiensi dan standardisasi menu jemaah. Menhaj mengungkapkan, dalam komposisi menu yang diberikan, jemaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram setiap kali makan, didampingi lauk 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan pelengkap lainnya.

Menhaj juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program ini, termasuk mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta penyesuaian kualitas dari medium ke premium.

“Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, antara lain membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),” tegasnya.

Selanjutnya, Menhaj juga akan berkoordinasi dengan Menko Pangan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji atas persetujuan Presiden serta pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pemberian subsidi.

“Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,” tandas Menhaj.

Program Beras Haji Nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi jemaah, tetapi juga menjadi etalase produk unggulan pertanian Indonesia di kancah internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Konektivitas Daerah, Diskominfo se-Provinsi Jambi Ikuti Sosialisasi Satelit Nasional Merah Putih

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Sosialisasi Transformasi Digital melalui pemanfaatan Satelit Nasional Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2025).

Kehadiran jajaran Diskominfo se-Jambi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di wilayah Jambi, khususnya dalam mengatasi persoalan blank spot di daerah-daerah terpencil yang masih sulit terjangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat. Dalam pertemuan tersebut hadir Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, Account Manager PT Telkom Nabila, serta Vidiyan selaku Presales Engineer.

Dalam audiensi tersebut, PT Telkomsat memaparkan solusi layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited yang didukung teknologi High Throughput Satellite (HTS). Layanan ini dirancang untuk menghadirkan koneksi internet cepat dan stabil tanpa batas kuota, sehingga mampu menjangkau hingga wilayah pelosok di Provinsi Jambi.

GM Telkomsat, Widi Sulistyanto menjelaskan bahwa layanan Internet Merah Putih dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses internet.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun seluler. Dengan teknologi satelit nasional, konektivitas dapat tetap hadir hingga ke daerah terluar dan terpencil di Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Selain Internet Merah Putih, dalam sosialisasi tersebut juga diperkenalkan beberapa solusi lain seperti layanan Starlink Business Service (SBS) serta solusi femtocell yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah menyambut positif sosialisasi ini dan menilai bahwa pemanfaatan teknologi satelit merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami di Jambi. Masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan adanya solusi dari Telkomsat, diharapkan persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ujar Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa konektivitas digital yang merata akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet. Diharapkan, implementasi layanan Satelit Nasional Merah Putih dapat segera direalisasikan sehingga transformasi digital di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mampu mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dua Perusahaan Kantongi Izin Hutan Produksi dari Kemenhut, Jalan Khusus Batu Bara di Jambi Segera Terwujud

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong pembangunan infrastruktur pendukung industri pertambangan mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi memastikan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk jalan khusus angkutan batu bara telah tuntas bagi dua perusahaan.

Kepala Dishut Provinsi Jambi, Andri Yushar Andria, mengatakan dua perusahaan pengelola jalan khusus batu bara, yakni PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dan PT Inti Bangun Sarana (IBS), telah mengantongi izin operasional dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Upaya pembangunan infrastruktur pendukung industri pertambangan di Jambi sudah menunjukkan titik terang,” kata Kepala Dishut Provinsi Jambi Andri Yushar Andria, Selasa (10/2/2026).

Dengan keluarnya izin tersebut, kedua perusahaan diperbolehkan melintasi kawasan hutan produksi. Hal ini sekaligus menjawab persoalan krusial yang selama ini menjadi penghambat pembangunan jalan khusus batu bara, terutama terkait penggunaan kawasan hutan.

Andri menjelaskan, PT SAS secara prinsip telah memperoleh persetujuan Kemenhut dan menyelesaikan proses penataan batas lapangan. Namun demikian, perusahaan tersebut masih menghadapi kendala administratif berupa proses penandatanganan laporan oleh saksi pendamping.

Lebih lanjut, Dishut Provinsi Jambi mencatat PT SAS telah mendapatkan pengelolaan kawasan hutan produksi seluas sekitar 92 hektare. Sedangkan, PT IBS masih berada pada tahap finalisasi tata batas kawasan.

Kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan kedua perusahaan tersebut tersebar di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun.

Andri berharap, dengan terbitnya izin penggunaan kawasan hutan ini, pembangunan jalan khusus batu bara dapat segera terealisasi. Keberadaan jalan khusus dinilai penting untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan umum yang selama ini kerap terdampak aktivitas angkutan batu bara.

“Status lahan yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut adalah hutan produksi. Dengan keluarnya izin itu, kendala pembangunan jalan khusus batu bara bisa terurai, sehingga tidak membebani jalan umum,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah, termasuk di Kabupaten Merauke, tetap menjadi bagian penting dari agenda nasional. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebetulnya efisiensi anggaran itu tidak ada dalam konteks mengurangi pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Yang dilakukan adalah penyesuaian dan pengaturan agar belanja lebih efektif, misalnya pengurangan biaya perjalanan atau operasional yang bisa dioptimalkan. Tapi untuk infrastruktur, tetap menjadi prioritas,” kata Menteri Dody saat kunjungan kerja ke Merauke, Senin (9/2).

Menurut Menteri Dody, Kementerian PU terus menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur daerah melalui berbagai skema dukungan pemerintah pusat, antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dan Inpres Irigasi.

Program-program tersebut menjadi instrumen strategis untuk memastikan jalan daerah dan jaringan irigasi tetap dalam kondisi baik, sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan ketahanan pangan nasional.

“Kita punya Inpres Jalan Daerah, ada juga Inpres Irigasi. Itu semua bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk membantu daerah menjaga infrastruktur tetap terpelihara dan berfungsi optimal,” lanjut Menteri Dody.

Menteri Dody menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan infrastruktur yang telah terbangun tetap terjaga kualitasnya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dukungan pemerintah pusat dilakukan secara terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

“Kita fokus pada infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat dan perekonomian, termasuk mendukung kawasan-kawasan produktif,” tutur Menteri Dody.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tangkap Tangan Tersangka Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 s.d Januari 2026; SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC; ORL selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC; JF selaku Pemilik PT BR; AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR; dan DK selaku Manajer Operasional PT BR.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap lima tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 5 s.d 24 Februari 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara terhadap Tersangka JF, KPK akan menerbitkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (cekal) dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum.

Adapun konstruksi perkaranya, diawali mufakat jahat terkait jalur importasi barang yang dilakukan oknum di DJBC dan PT BR. Dimana, ORL memberi perintah kepada bawahannya untuk menyesuaikan parameter jalur merah (pemeriksaan ketat), agar logistik yang dibawa oleh PT BR tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga, barang-barang yang diduga palsu, imitasi/tiruan, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai.

Setelah adanya pengkondisian tersebut, pihak PT BR menyerahkan uang kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 s.d. Februari 2026. Penerimaan uang ini diduga juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai “jatah” bagi para oknum di DJBC. Dari peristiwa ini, Tim KPK turut mengamankan barang bukti total senilai Rp40,5 miliar dalam bentuk uang tunai pecahan rupiah dan sejumlah mata uang asing; logam mulia seberat total 5,3 kilogram; serta jam tangan mewah.

Atas perbuatannya, terhadap RZL, SIS dan ORL selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara JF, AND, dan DK selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, terhadap RZL, Sdr. SIS, dan ORL juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Penindakan yang dilakukan KPK ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berpihak pada ekonomi masyarakat. Terlebih, Bea Cukai seharusnya menjadi garda terdepan negara mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Siapkan Skema Rumah Susun Subsidi Bersama Danantara

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Skema ini, kata Menteri Ara, akan dikembangkan bersama pihak swasta, termasuk Danantara, sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

“Kami akan segera persiapkan. Saya akan bertemu dengan Pak Rosan untuk mempersiapkan skema-skemanya dengan Danantara. Mohon doa-nya, mudah-mudahan sebentar lagi ada kabar baik,” ujar Menteri Ara dalam acara peringatan HUT Gerindra ke-18 di Ruang Nusantara IV DPR RI, Jumat (6/2).

Ia menambahkan, pembangunan rumah susun subsidi di kota menjadi salah satu fokus kerja Kementerian PKP tahun 2026. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat kecil, termasuk pekerja sektor informal, agar dapat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau di lokasi strategis.

“Presiden Prabowo selalu menekankan agar seluruh program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat kecil. Karena itu, kami ingin setiap program perumahan, termasuk rumah susun subsidi, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Melalui skema kolaboratif dengan dunia usaha, pemerintah menargetkan proyek percontohan rusun subsidi di beberapa kota besar dapat dimulai dalam waktu dekat. Program ini diharapkan melengkapi berbagai inisiatif perumahan rakyat lainnya seperti pembangunan rumah subsidi tapak dan bantuan rumah swadaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Perkuat Integritas Industri Pembiayaan, Modal Ventura, dan LKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kualitas tata kelola dan integritas industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) melalui peningkatan kompetensi Tim Penilai Calon Pihak Utama.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan PVML Fit and Proper Test Assessor Summit Tahun 2026 di Jakarta, ​Senin, yang merupakan program rutin tahunan OJK sejak tahun 2015.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian Tim Penilai dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, khususnya dalam menggali aspek integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, serta kompetensi Calon Pihak Utama industri PVML. Selain itu, Assessor Summit juga menjadi forum untuk memperdalam pemahaman Tim Penilai terhadap perkembangan regulasi serta pemanfaatan teknologi digital di sektor jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa peran Tim Penilai sangat strategis dalam memastikan kualitas pihak yang masuk ke industri PVML, mengingat sektor ini belum memiliki skema penjaminan seperti perbankan, sehingga proses seleksi Calon Pihak Utama perlu dilakukan secara ketat untuk menjaga keberlanjutan industri dan melindungi kepentingan masyarakat.

“Peran Bapak/Ibu sangat menentukan pihak yang akan masuk ke industri PVML, memastikan pihak yang masuk adalah pihak yang berintegritas, tidak hanya pintar, sehingga industri ini tetap bertumbu​h,” kata Agusman.

Ia juga meminta Tim Penilai untuk menggali secara mendalam strategi dan komitmen Calon Pihak Utama dalam mencegah terjadinya fraud pada saat proses wawancara.

Lebih lanjut, OJK mencatat per tahun 2025, aset PVML tercatat tumbuh positif sebesar 7,48 persen (yoy) menjadi Rp1.115 triliun dengan penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 7,26 persen (yoy) mencapai Rp1.003 triliun dengan jumlah pelaku industri sebanyak 756 entitas. Keberadaan PVML pun diharapkan dapat lebih berkontribusi pada ekonomi terutama sektor UMKM.

“Kita terus berupaya untuk mencari terobosan-terobosan yang dapat dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya UMKM, karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi di sektor ini. Kita juga senantiasa berkomitmen untuk menjalankan roadmap yang telah ada, melakukan evaluasi secara berkala, dan jika ada yang perlu diperbaiki maka segera diperbaiki. Masyarakat menunggu kita melakukan yang terbaik,” kata Agusman.

Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan Kode Etik, Pakta Integritas serta Kontrak Kinerja Tim Penilai, sebagai bentuk komitmen Tim Penilai untuk menjunjung nilai-nilai integritas. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri oleh 67 peserta yang hadir fisik dan 55 peserta secara daring yang merupakan Tim Penilai yang berasal baik dari internal maupun eksternal OJK.

Untuk meningkatkan kompetensi Tim Penilai tentang perkembangan ketentuan di bidang PVML dan urgensi penguatan keamanan siber maka dilakukan pula sesi pemaparan. Sesi pemaparan pertama membahas Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) oleh Kepala Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Irfan Sanusi Sitanggang. Sesi pemaparan kedua membahas penguatan tata kelola dan budaya keamanan siber oleh Direktur Profesional Services di PT Xynexis International Fetri Miftach.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses penilaian kemampuan dan kepatutan, OJK bidang PVML terus melakukan penguatan proses bisnis melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, antara lain penggunaan aplikasi SPRINT, pengembangan aplikasi track record terintegrasi secara OJK wide melalui SIPUTRI, pemanfaatan SLIK untuk pencarian informasi kredit atau pembiayaan bermasalah, serta penggunaan aplikasi SIGAP dalam rangka pencarian daftar pengawasan APU-PPT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Banjir, BMKG Pastikan Aman dan Berbasis Data Ilmiah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi untuk menurunkan intensitas curah hujan dan mengurangi risiko banjir serta cuaca ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Operasi ini difokuskan pada periode puncak musim hujan yang secara historis beririsan dengan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menegaskan bahwa OMC merupakan upaya mitigasi yang terukur, berbasis sains, dan bukan eksperimen tanpa kendali. OMC tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hujan, melainkan mengondisikan agar hujan tidak terkonsentrasi di satu wilayah dengan intensitas tinggi.

“Modifikasi cuaca tidak membentuk hujan dari nol. Awan dan hujan sudah ada secara alami. Kami hanya memengaruhi proses fisis di dalam awan agar hujan turun lebih cepat atau intensitasnya tidak terlalu besar,” ujar Budi.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan anggapan keliru bahwa OMC mampu menghentikan hujan secara total. Tanpa keberadaan awan yang memenuhi syarat meteorologis, OMC tidak dapat dilakukan.

Belakangan, OMC kerap dikaitkan dengan fenomena cold pool yang ramai diperbincangkan di media sosial dan disebut-sebut sebagai dampak negatif penyemaian awan. BMKG menilai narasi tersebut tidak tepat secara ilmiah.

Budi menjelaskan, cold pool merupakan kolam udara dingin yang terbentuk secara alami setelah hujan dengan intensitas tinggi, ketika massa udara menjadi lebih padat dan turun ke permukaan. Fenomena ini terjadi baik pada hujan alami maupun hujan yang dipengaruhi penyemaian awan.

“Dalam hujan alami tanpa penyemaian sekalipun, cold pool pasti terbentuk. Jadi tidak logis jika modifikasi cuaca dianggap sebagai pemicu cold pool. Itu proses alamiah,” tegasnya.

BMKG juga membantah isu yang menyebut bahan semai awan berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selama pelaksanaan OMC, BMKG pun telah melakukan uji kualitas air hujan, sungai, dan danau sebelum, selama, dan setelah operasi berlangsung.

“Hasil uji laboratorium menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kualitas air di ketiga periode tersebut. Artinya, tidak ditemukan dampak negatif terhadap lingkungan,” kata Budi.

Bahan semai utama yang digunakan dalam OMC adalah natrium klorida (NaCl) atau garam yang berfungsi sebagai aerosol inti kondensasi untuk mempercepat proses hujan. Secara kimia, bahan ini serupa dengan aerosol alami hasil penguapan air laut dan tidak mengandung unsur penyebab hujan asam.

Tim Teknik Operasi Modifikasi Cuaca, Muhammad Aziz Lazuardi, menegaskan bahwa OMC tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berbasis pengamatan atmosfer yang komprehensif dan pemodelan cuaca yang ketat.

Menurut Aziz, BMKG memanfaatkan berbagai instrumen pengamatan, seperti radar cuaca, satelit, radiosonde untuk mengetahui tingkat kelabilan udara, serta data arah dan kecepatan angin dari lapisan bawah hingga lapisan atas atmosfer. Informasi ini digunakan untuk memetakan arah pergerakan awan secara akurat.

“Dengan data tersebut pergerakan awan dapat dipantau secara akurat. Sehingga, pelaksanaan OMC untuk mengamankan Jakarta diupayakan tidak menimbulkan dampak buruk bagi wilayah sekitarnya, seperti Banten dan Jawa Barat,” jelas Aziz.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan OMC, BMKG justru berupaya menurunkan hujan di wilayah perairan, seperti perairan utara Banten atau Selat Sunda, agar suplai awan hujan tidak masuk ke wilayah daratan yang berisiko tinggi banjir.

“Wilayah yang berbatasan dengan Jakarta tidak menjadi korban dari pelaksanaan OMC. Semua dilakukan dengan perhitungan dan sesuai prosedur operasional baku,” tegasnya.

Secara umum, OMC memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan curah hujan di wilayah rawan kekeringan dan mengurangi curah hujan di wilayah dengan risiko banjir tinggi seperti Jakarta. Dalam praktiknya, BMKG menerapkan dua metode utama, yaitu jumping process dan competition method, yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan awan dan lokasi target, baik di perairan maupun daratan.

BMKG juga melakukan evaluasi dampak OMC dengan membandingkan data curah hujan, intensitas hujan ekstrem, serta kejadian banjir sebelum dan selama operasi berlangsung.

“Kami melihat apakah terjadi penurunan intensitas curah hujan, serta dampaknya terhadap luas genangan dan wilayah terdampak,” ujar Aziz.

Dari sisi pemerintah daerah, BPBD DKI Jakarta menegaskan bahwa OMC bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari strategi mitigasi yang berjalan paralel dengan upaya struktural dan non-struktural.

Tenaga Ahli Ruang Literasi BPBD DKI Jakarta, Tika Yulianti, menyebut secara ilmiah OMC terbukti mampu menurunkan intensitas hujan hingga sekitar 33 persen.

“Bukan menghilangkan hujan, tetapi menurunkan intensitasnya agar risiko banjir dapat ditekan,” kata Tika.

BMKG dan BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa data dan konteks ilmiah, serta selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi.

Dengan literasi cuaca yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya terhindar dari hoaks, tetapi juga mampu memahami bahwa teknologi seperti OMC hadir berirama dengan pemerintah untuk menjaga serta memitigasi risiko di tengah ancaman cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, bukan sebagai ancaman bagi lingkungan maupun wilayah lain.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Siswa SMKN 34 Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Aldi Surya Putra, siswa SMKN 34 Jakarta, yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tunggal di kawasan Matraman, Jakarta Timur, pada Selasa (9/2) pagi. Gubernur Pramono memastikan penanganan korban telah dilakukan secara cepat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ananda Aldi Surya Putra, siswa SMKN 34 Jakarta. Kami memastikan bahwa sejak kejadian, penanganan terhadap korban dilakukan dengan cepat dan penuh tanggung jawab,” tuturnya di Balai Kota Jakarta.
Berdasarkan hasil pemantauan kamera CCTV, kecelakaan diduga disebabkan kondisi jalan yang licin dan berlubang serta kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke RS Polri dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepala Sekolah SMKN 34 Jakarta.
“Kami telah memantau rekaman CCTV, dan kecelakaan ini disebabkan oleh jalan yang licin serta berlubang, ditambah kecepatan kendaraan yang cukup tinggi. Setelah kejadian, korban segera dibawa ke RS Polri dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah,” ungkap Gubernur Pramono.
Saat ini, jenazah korban telah berada di rumah duka dan akan segera dimakamkan. Pemprov DKI Jakarta menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan penanganan korban.
“Seluruh biaya rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami juga telah menyiapkan pemakaman yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di TPU Menteng Pulo. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan,” jelas Gubernur Pramono.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, ia telah menginstruksikan Dinas Bina Marga segera melakukan penanganan terhadap jalan-jalan berlubang di Jakarta. Hal ini dilakukan mengingat curah hujan yang masih tinggi dan tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya sudah memerintahkan Dinas Bina Marga untuk menutup seluruh jalan yang berlubang, meskipun bersifat sementara. Curah hujan dalam beberapa waktu terakhir masih tidak menentu dan kadang cukup tinggi, sehingga langkah cepat harus dilakukan,” ujar Gubernur Pramono, seraya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya di ruas-ruas jalan yang masih dalam proses perbaikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News