Beranda blog Halaman 478

Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55 Persen, Mendagri Tegaskan Kondisi Masih Aman

Penulis
Syifa
-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara year on year inflasi pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen.
Angka tersebut memang berada di atas target inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen atau rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, Mendagri menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia memaparkan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar yakni 1,49 persen.
“Karena harga listrik di bulan Januari [2026] normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50 persen disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Mendagri mengatakan perlu juga melihat inflasi dari sisi month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar yakni minus 0,30 persen.
“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15 persen,” kata Mendagri.
Meski inflasi nasional relatif terkendali, Mendagri mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Mendagri juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.
Di lain sisi, ia juga mengingatkan Pemda agar membangun ketahanan pangan terutama yang berada di daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana. Kondisi itu membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri … minimal [untuk] 3 bulan,” jelasnya.

Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri langsung oleh sejumlah pembicara. Mereka di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Turut bergabung pula secara virtual sejumlah pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pemda mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Surplus 2025 Capai USD 41,05 Miliar, Mendag Busan Optimistis Hadapi 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengutarakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada 2025 sebesar USD 41,05 miliar sebagai capaian menggembirakan. Nilai ini tumbuh 31,03 persen dibandingkan surplus 2024 yang mencatatkan USD 31,33 miliar. Terlebih, surplus 2025 dihasilkan di tengah tantangan proteksionisme global dan penurunan harga komoditas utama. Mendag Busan mengatakan, capaian ini memberikan optimistisme dalam menghadapi tantangan perdagangan global pada 2026.

Sementara itu, Indonesia juga mencatatkan surplus bulanan sebesar USD 2,51 miliar pada periode Desember 2025. Capaian tersebut menjadi surplus yang ke-68 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Hal ini disampaikan Mendag Busan pada media briefing “Capaian Kinerja 2025 dan Program Kerja 2026” di Jakarta, Jumat, (6/2). Hasil tiga program utama Kementerian Perdagangan pada 2025 disampaikan Mendag Busan, yaitu Pengamanan Pasar Domestik; Perluasan Pasar Ekspor; serta Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri beserta jajaran Eselon I Kemendag.

“Neraca perdagangan kita pada 2025 mencatatkan surplus USD 41,05 miliar, meningkat hingga 31,03 persen. Tentu banyak tantangan global saat ini yang kita hadapi, tapi kita tetap optimistis bahwa kinerja perdagangan kita akan tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan, dalam kondisi apa pun di pasar global, kita dapat terus meningkatkan ekspor,” ujar Mendag Busan.

Dari sisi ekspor (migas dan nonmigas), tercatat pertumbuhan 6,15 persen menjadi USD 282,91 miliar pada 2025 dari USD 266,53 miliar pada 2024. Pasar utama Indonesia, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat (AS), India, Jepang, dan Singapura “Capaian ekspor 2025 meningkat 6,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Artinya, dengan tantangan global yang ada dan harga komoditas yang turun, kita tetap tumbuh,” ujar Mendag Busan.

Dari sisi ekspor nonmigasnya, tercatat pertumbuhan sebesar 7,66 persen pada 2025 menjadi sebesar USD 269,84 miliar dari 2024 yang sebesar USD 250,65 miliar. Negara dengan pertumbuhan ekspor nonmigas tertinggi adalah Swiss, Singapura, Uni Emirat Arab, Tailan, dan Bangladesh. Dari sisi kawasannya, pertumbuhan ekspor tertinggi ada di Asia Tengah (59,39) persen, Afrika Barat (56,66 persen), dan Eropa Barat (43,95 persen).

Struktur ekspor Indonesia untuk 2025 masih didominasi sektor industri manufaktur dengan kontribusi sebesar 80,27 persen. Kontribusi diikuti sektor pertambangan dan lainnya (12,67) persen, migas (4,62 persen), serta pertanian (2,43 persen). Sektor pertanian mencatatkan peningkatan yang tertinggi dibandingkan 2024, yaitu sebesar 21,01 persen disusul sektor industri pengolahan yang tumbuh 14,47 persen.

Di sisi lain, struktur impor Indonesia 2025 masih didominasi impor bahan baku dan bahan penolong yang mencapai 70,00 persen dari total impor nasional. Selanjutnya, diikuti impor barang modal (20,73 persen) dan barang konsumsi (9,27 persen). Impor barang konsumsi justru turun sebesar 1,35 persen dibanding 2024, sementara impor bahan baku dan bahan penolong turun sebesar 0,83 persen. Sebaliknya, impor barang modal meningkat signifikan sebesar 20,06 persen, mengindikasikan adanya peningkatan investasi dan ekspansi kapasitas produksi di dalam negeri. “Komposisi ini mencerminkan aktivitas industri dalam negeri yang masih kuat karena impor lebih banyak digunakan sebagai input produksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor,” tegas Mendag Busan.

Sepanjang 2025, Kemendag telah memperluas akses pasar ekspor Indonesia melalui penyelesaian dan penandatanganan berbagai perjanjian dagang strategis. Beberapa perjanjian yang telah ditandatangani, antara lain, Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA, Upgrading ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Fre Trade Agreement (FTA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA. Hingga 2025, Indonesia telah memiliki 20 perjanjian dagang yang sudah diimplementasikan, 15 perjanjian yang masih dalam proses ratifikasi. Juga ada 11 perjanjian yang sedang dalam tahap perundingan, termasuk di dalamnya dua perjanjian yang telah siap untuk ditandatangani. “Kami terus mendorong pemanfaatan berbagai perjanjian dagang yang telah disepakati agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha,” jelas Mendag Busan.

Indonesia juga mencatat keberhasilan dengan memenangkan sejumlah sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Contohnya, Indonesia memenangkan kasus dengan Uni Eropa yang mencakup biodiesel, baja nirkarat, hingga produk sawit. Upaya tersebut turut mengamankan akses pasar ekspor dengan nilai setara Rp7,34 triliun. Juga terdapat penyelesaian penanganan kasus hambatan perdagangan produk indonesia di luar negeri.

Promosi perdagangan pada 2025 tetap berjalan, meskipun pelaksanaan misi dagang dan pameran secara fisik masih terbatas dengan tiga pelaksanaan misi dagang. Untuk mengoptimalkan promosi ekspor, Kemendag memaksimalkan peran perwakilan perdagangan di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

Kemendag juga mengembangkan empat Export Center di Surabaya, Makassar, Batam, dan Balikpapan sebagai pusat pembinaan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk meningkatkan kapasitas ekspor. Pelaku usaha mendapatkan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi penjajakan bisnis (business matching), termasuk fasilitasi dalam UMKM BISA Ekspor.

Selain itu, gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 pada 15–19 Oktober 2025 mencatat capaian positif dengan total transaksi USD 22,8 miliar. Kegiatan ini diikuti 8.000 buyer dari 130 negara. Kontribusi transaksi dari pelaku UMKM di ajang ini juga cukup signifikan, yaitu mencapai USD 474,7 juta. Hal ini menunjukkan potensi kuat UMKM Indonesia dalam perdagangan luar negeri.

Sementara itu, program UMKM BISA Ekspor pada 2025 telah menghasilkan 662 business matching yang terdiri atas 399 presentasi bisnis dan fasilitasi 223 pertemuan dengan buyer. Kemendag juga memfasilitasi 1.217 pelaku usaha yang berbeda dan seluruh angka tersebut merepresentasikan UMKM yang unik.

“Dari kegiatan tersebut, tercatat nilai transaksi mencapai USD 134,87 juta. Secara umum, sebagian besar UMKM yang mengikuti program ini harus didampingi pembina maupun agregator agar proses penjajakan pasar dan transaksi dapat berjalan optimal,” tambah Mendag Busan.

Kemendag juga melaksanakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, baik pusat maupun daerah. Pembinaan juga diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa program yang telah dilaksanakan, antara lain, pelatihan SDM ekspor, dan SDM jasa perdagangan. Serta ada Export Coaching Program (ECP) yang para pesertanya berhasil membukukan transaksi ekspor USD 10,02 juta.

“Program-program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu berekspansi pasar, termasuk penetrasi ke pasar ekspor, serta memperkuat daya saing di pasar domestik. Capaian ini menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem perdagangan nasional,” lanjut Mendag Busan.

Di bidang pengamanan dalam negeri, Kemendag sukses menjaga stabilitas pasar domestik melalui Program Belanja Nasional dalam sebuah upaya sinergi, sehingga dapat optimal dimanfaatkan oleh industri nasional dan pelaku UMKM. Program ini menunjukkan capaian transaksi yang signifikan, antara lain, Friday Mubarak dengan nilai transaksi mencapai Rp72,3 triliun, Holiday Sale sebesar Rp69,2 triliun, serta Epic Sale yang mencapai Rp54,88 triliun. Capaian ini menunjukkan tingginya aktivitas konsumsi domestik sekaligus menjadi peluang bagi produk dalam negeri untuk semakin mendominasi pasar dalam negeri.

Kemendag juga berhasil memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap terjaga serta stabilitas harga dapat dikendalikan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah minyak goreng MINYAKITA. Berdasarkan hasil pemantauan langsung ke produsen, ketersediaan MINYAKITA di pasar tidak mengalami kendala pasokan.

Untuk memperkuat tata kelola distribusi MINYAKITA, Kemendag menerbitkan “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025” yang memperbesar peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan dalam penyaluran dengan target 35 persen. Saat ini, realisasi penyaluran masih berada di bawah 30 persen karena masih dalam proses kerja sama business to business (B2B) antara BUMN pangan dan produsen, namun inisiatif ini telah mendapat dukungan penuh dari pihak produsen.

Dari sisi harga, Kementerian Perdagangan berhasil menjaga stabilitas harga MINYAKITA. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga MINYAKITA tercatat turun dari rata-rata sekitar Rp16.800 per liter menjadi sekitar Rp16.200 per liter. Data ini bersifat terbuka dan diperbarui setiap hari melalui jaringan kontributor pemantauan yang tersebar di ratusan titik pasar di seluruh Indonesia.

“Secara historis, MINYAKITA telah berperan sebagai instrumen intervensi pasar melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat,” imbuh Mendag Busan.

Kemendag pun memperkuat pengawasan distribusi MINYAKITA serta pengawasan komoditas lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sepanjang 2025, pengawasan difokuskan pada penertiban barang ilegal, termasuk impor pakaian bekas. Salah satu penindakan telah dilakukan di Bandung pada 14 November 2025 dengan temuan sekitar 19.391 balpres pakaian bekas di Bandung, Jawa Barat senilai Rp112,35 miliar dari 8 distributor yang kemudian telah dimusnahkan melalui perusahaan pemusnah resmi.

“Untuk selanjutnya, pengawasan tidak hanya menyasar pakaian bekas, tetapi juga berbagai produk ilegal lainnya yang masuk melalui mekanisme di luar pabean (post-border), sesuai dengan kewenangan pemerintah dalam menjaga tertib niaga dan perlindungan konsumen,” kata Mendag Busan.

Selain pengawasan barang ilegal, Kemendag memperkuat pengamanan pasar dalam negeri melalui instrumen trade remedies, seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Sepanjang 2025, pemerintah telah menerbitkan berbagai rekomendasi trade remedies yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan oleh Kementerian Keuangan. Beberapa di antaranya, mencakup BMTP untuk sektor tekstil dan produk tekstil, termasuk benang dan kain kapas, dan produk lainnya seperti keramik. Selain itu, beberapa komoditas seperti hot rolled plate dan nylon film juga mendapatkan perlindungan BMAD.

Pengamanan pasar di dalam negeri juga dilakukan dengan penggunaan instrumen Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK). Pada 2025, tercatat nilai penerbitan resi gudang lebih dari Rp1,9 triliun dengan volume barang sebanyak 92,68 ribu ton untuk 531 resi gudang dengan nilai pembiayaan. Saat ini, terdapat 27 komoditas yang dapat memanfaatkan skema Sistem Resi Gudang (SRG) yang sebagian besar merupakan komoditas pangan.

Optimistis Hadapi 2026

Dalam paparannya, Mendag Busan juga optimistis terhadap prospek kinerja perdagangan Indonesia pada 2026 meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Berdasarkan proyeksi sejumlah lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diproyeksikan masing-masing sekitar 3,1 persen dan 2,6 persen hingga 2027.

“Di tengah dinamika global, Kemendag meyakini kinerja ekspor nasional tetap akan meningkat, didukung oleh berbagai kesepakatan perjanjian dagang yang telah ditandatangani dan mulai memberikan dampak positif,” ucap Mendag Busan.

Pada 2026, pemerintah menjalankan tiga program utama. Pertama, Pengamanan Pasar Dalam Negeri. Upaya dijalankan melalui peningkatan penetrasi produk domestik, penguatan pengawasan barang beredar, evaluasi kebijakan e-commerce untuk melindungi UMKM, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, optimalisasi sistem resi gudang, serta penguatan instrumen trade remedies seperti antidumping dan safeguard.

Kedua, Perluasan Pasar Ekspor. Upaya dijalankan melalui percepatan penyelesaian perundingan perdagangan, termasuk target penandatanganan dan implementasi perjanjian seperti EU-CEPA dan Indonesia-Tunisia Preferensial Trade Agreement (PTA). Pemerintah juga terus menangani berbagai hambatan perdagangan seperti tuduhan dumping dan subsidi di beberapa negara mitra, agar dapat menjaga akses pasar ekspor Indonesia tetap terbuka. Optimalisasi pemanfaatan perjanjian dagang juga diperkuat melalui digitalisasi sistem tarif preferensi.

Ketiga, Dari Lokal untuk Global. Program ini memperluas program ekspor sebelumnya pada 2025, yang untuk 2026 ini mencakup Desa BISA Ekspor dan penguatan peran UMKM. Pemerintah telah mengidentifikasi desa-desa potensial ekspor untuk diberikan pembinaan dan akses pasar. “Ekosistem ekonomi nasional dapat berjalan secara inklusif. Tidak hanya pelaku usaha besar yang dapat melakukan ekspor dan tidak terbatas pada pelaku usaha di wilayah perkotaan,” tambah Mendag Busan.

Selain itu, program pelatihan eksportir juga diperluas melalui kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program Campuspreneur serta program magang di 46 perwakilan perdagangan Indonesia (Atase Perdagangan dan ITPC) di 33 negara. Kemendag juga membuka program magang bagi pegawai pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memperkuat UMKM dan Desa BISA Ekspor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Istana Sampaikan Arahan serta Evaluasi Prabowo kepada Jajaran TNI-Polri

Penulis
Syifa
-
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri di kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengatakan Presiden menekankan penguatan agar TNI dan Polri menjadi institusi yang tangguh dan profesional.
Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat, kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).
Selain itu, Prabowo juga memberikan apresiasi atas berbagai tugas yang telah dijalankan TNI-Polri sepanjang setahun terakhir. Menurut Pras, Presiden menegaskan bahwa kedua institusi tersebut mesti berada di barisan terdepan dalam melayani masyarakat.
Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam satu tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri itu sangat membantu masyarakat juga, ujarnya.
Pras menambahkan, Presiden turut mengingatkan agar TNI-Polri menjaga soliditas, mempererat barisan, serta terus melakukan pembenahan internal.
Evaluasi, tadi kan bagian dari evaluasi. Untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya untuk terus bersatu, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan masyarakat, ujarnya.
Rapim TNI-Polri sendiri dilaksanakan di halaman kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/2) mulai pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan taklimat langsung kepada pimpinan TNI dan Polri.
Agenda tersebut dihadiri lebih dari 650 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, serta sejumlah menteri terkait. Tampak pula jajaran Kabinet Merah Putih turut mengikuti kegiatan.

Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Wamenko Polkam Lodewijk, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wamenhan Donny Ermawan, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BRIN Herindra, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky pada Rabu (04/02).

Kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026. Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.

Rizzky juga menerangkan, untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU! terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Masyarakat juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien

“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ungkap Rizzky.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Siapkan Beras Haji Nusantara, Ekspor Perdana Beras Pemerintah Hasil Petani Dalam Negeri

Penulis
Syifa
-
Guna memastikan peningkatan layanan haji di tahun ini, pemerintah memastikan akan memasok beras hasil petani dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia. Penugasan penyediaan Beras Haji Nusantara telah disepakati diberikan kepada Perum Bulog.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya mengungkapkan ekspor dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog yang melimpah harus pula dapat memenuhi konsumsi rakyat Indonesia yang sedang berhaji. Preferensi konsumsi beras pun lebih cocok dengan beras asal negeri sendiri.
“Pertama kami menyetujui tadi permintaan dari Bulog, agar seiring sejalan program pemerintah, jemaah haji itu sekaligus dengan logistik makannya. Hari ini kita menyepakati berasnya dari kita. Jadi jamaah haji besok 200 ribu lebih orang, berasnya harus dari kita,” terang Zulhas usai Rakortas di Jakarta, Senin (9/2).
“Ini karena insya Allah tahun ini Bulog akan lebih dari 4 juta stoknya. Jadi kita akan bekerja keras, berusaha agar jemaah haji kita berasnya dari Indonesia. Kita dukung prosesnya. Jemaah lebih suka beras kita, kan pulen. Jadi kita tadi semua mendukung penuh dan memutuskan agar beras itu dari kita, ekspor ke Arab Saudi,” kata Menko Zulhas lagi.
Terkait hasil Rakortas hari ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan segera menindaklanjuti dengan penyiapan penugasan kepada Perum Bulog. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy memastikan proses ekspor untuk Beras Haji Nusantara dapat berjalan sesuai yang direncanakan.
“Kaitan dengan ekspor beras haji nanti, setelah ada risalah dari rapat pada hari ini, maka Badan Pangan Nasional akan menyiapkan surat penugasan kepada Bulog untuk melakukan ekspor beras haji tersebut,” kata Sarwo saat menghadiri Rakortas.
Adapun sesuai surat Perum Bulog kepada Bapanas diajukan permohonan penugasan ekspor CBP dengan skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) haji tahun 2026. Warkat tersebut juga telah berdasarkan surat Kementerian Haji dan Umrah mengenai kebutuhan beras untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Kebutuhan untuk Beras Haji Nusantara tersebut untuk memenuhi jumlah jemaah total 205.420 orang. Dengan asumsi konsumsi 170 gram nasi per orang per hari maka membutuhkan 2.280 ton beras. Standar kualitas beras yang ditetapkan adalah beras premium dengan pecahan 5 persen.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan langkah pemerintah ini merupakan bagian peneguhan harga diri bangsa Indonesia. Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, termasuk soal beras untuk jemaah haji.
“Haji tahun 2026 ini ini diperintahkan wajib menggunakan beras nasional, beras Indonesia yang selama ini jemaah haji itu menggunakan beras dari Vietnam dan Thailand. Ini bukan masalah harga, tapi masalahnya adalah harga diri bangsa Indonesia,” ucap Rizal.
“Harga diri bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, jemaah kita kan Indonesia yang berhaji kesana paling banyak. Kenapa harus pakai beras Vietnam sama beras Thailand? (Jadi) harus beras Indonesia sendiri,” tegas dia.
Dirut Rizal mengatakan pihaknya memastikan menyediakan Beras Haji Nusantara yang diolah dari Gabah Kering Panen (GKP) yang segar dan baru panen. Ia mematok target pada minggu ketiga Februari ini, pengiriman telah dapat dimulai.
“Sesuai perintah dari Pak Mentan kemarin, untuk disiapkan beras yang betul-betul fresh, yang mana gabah yang baru dipanen dari sawah atau GKP itu langsung kita bawa,” ungkap Rizal.
“Kami rencanakan minggu ketiga bulan Februari, ini sudah kami berangkatkan sesuai dengan permintaan adalah 2.280 ton. Namun kami siapkan 3.000 ton. Supaya apa? Antisipasi kalau ada keperluan tambahan maupun nanti kalau memang ada warga Saudi yang membutuhkan,” tambahnya.
Sebelumnya, penyerapan setara beras produksi dalam negeri yang dijalankan Perum Bulog di awal 2026 ini disebut mengalami raihan yang semakin progresif. Terbaru, per 8 Februari 2026 realisasi serapan Bulog telah menyentuh angka 209,3 ribu ton setara beras.
Realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri tersebut jika dibandingkan 8 Februari tahun sebelumnya tercatat meningkat pesat hingga 440,7 persen. Ini karena realisasi pada 8 Februari 2025 hanya berada di angka 38,7 ribu ton setara beras.
Senada, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung ekspor beras Bulog apabila serapan beras produksi dalam negeri terus meningkat pesat. Tren positif harus terus dijaga konsistennya.

“Mudah-mudahan tingkat serapan Bulog ini bertahan, tetap konstan. Jadi aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insya Allah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, kita bisa supply,” kata Amran di DPR (3/2).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangkit dari El Nino Indonesia Cetak Rekor Terendah Kematian DBD

Penulis
Syifa
-

Di tengah tantangan perubahan iklim yang memicu lonjakan kasus demam berdarah di berbagai belahan dunia, Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam upaya penyelamatan nyawa.

Demikian ditegaskan Asnawi, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) saat membuka acara Forum Regional Dengue yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, di Hotel JW Marriott Jakarta, (9/2).

Dalam sambutannya, Asnawi memaparkan bahwa Indonesia telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam manajemen klinis penyakit dengue. Meski penyakit ini masih menyebar, kualitas penanganan medis dan peran aktif masyarakat terbukti mampu mencegah dampak yang lebih fatal bagi para pasien.

Case Fatality Rate (CFR) atau jumlah orang yang meninggal karena sakit-pada kasus Demam Berdarah Dengue menurun secara konsisten dari 0,9% pada tahun 2021, menjadi rekor terendah sebesar 0,4% pada tahun 2025.

“Tren ini menunjukkan bahwa meskipun dengue masih menyebar di komunitas kita, semakin sedikit orang yang meninggal karenanya,” Tandas Asnawi.

Capaian positif ini tidak lepas dari keberanian Indonesia dalam mengadopsi teknologi kesehatan terbaru dan penguatan aksi di tingkat akar rumput. Setelah sempat menghadapi lonjakan kasus yang cukup tajam pada tahun 2024 akibat fenomena El Niño, Indonesia berhasil melakukan pemulihan cepat di tahun 2025 melalui strategi yang lebih proaktif dan adaptif.

Lebih lanjut, Asnawi menjelaskan bahwa keberhasilan menekan angka fatalitas ini merupakan buah manis dari kerja keras para petugas medis serta relawan di lapangan.

“Keberhasilan ini menunjukkan kekuatan layanan kesehatan kita dan dahsyatnya aksi komunitas, terutama melalui program Jumantik, relawan pemantau jentik kita yang bekerja dari pintu ke pintu untuk menghentikan dengue langsung dari sumbernya,” jelasnya.

Dengan angka fatalitas yang saat ini sudah berada di bawah target nasional sebesar 0,5%, Indonesia kini optimis berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi jangka panjang dalam bidang kesehatan masyarakat.

“Dengan menjaga tingkat fatalitas tetap jauh dibawah target nasional, Indonesia kini mantap melangkah untuk mencapai tujuan utama kita: Nol Kematian Dengue pada tahun 2030,” pungkas Asnawi Abdullah.

Dalam forum regional yang berlangsung selama 9-10 Februari 2026, Indonesia berharap keberhasilan dalam manajemen klinis dan kolaborasi komunitas ini dapat menjadi bagian dari proses saling berbagi pembelajaran dan pengetahuan di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN untuk Keadilan Akses Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan bagian dari transformasi data untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran, sekaligus menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, yang menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah. Datanya dari DTSEN yang kemudian dimutakhirkan, beserta beberapa daerah yang mengusulkan setiap bulan untuk warganya yang mendapatkan PBI,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta, melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6–10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1–5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta melakukan reaktivasi. Sebagian lainnya berpindah menjadi peserta mandiri, sementara peserta di sejumlah daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) otomatis dibiayai melalui APBD pemerintah daerah.

“Artinya ini penonaktifan yang tepat. Ada yang sudah mampu secara mandiri, ada juga yang langsung diambil alih APBD daerah. Ini bukti bahwa penonaktifan tahun 2025 sesuai dengan data yang kami miliki,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan kembali bahwa kebijakan ini bukan pengurangan kuota, melainkan realokasi.

“Tidak ada yang dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki,” tegasnya.

Sebagai contoh konkret, Gus Ipul memaparkan hasil ground check pendamping terhadap peserta nonaktif, di antaranya Dalimin (desil 10) dan Djamhuri (desil 7), yang kondisi tempat tinggal dan asetnya dinilai sudah berada di atas kriteria penerima PBI JKN.

Sementara itu, kuota yang dilepas dialihkan kepada peserta pengganti dari kelompok paling miskin, seperti Apendi (desil 1) dan Monem (desil 1), yang menjadi penerima baru pada Januari 2026 dengan kondisi rumah dan aset yang jauh lebih terbatas.

Gus Ipul menjelaskan, pergantian peserta ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran DTSEN dan verifikasi lapangan oleh pendamping, sehingga bantuan dialihkan secara tepat dari desil atas ke desil bawah.

“Ini sedikit gambaran peserta yang kita nonaktifkan, dan ini peserta penggantinya. Jadi realokasi benar-benar berbasis data dan hasil ground check,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, realokasi ini juga bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak yang masih menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang belum menerima). Distribusi penerima PBI JKN di seluruh daerah kini semakin mendekati proporsi ideal sesuai angka kemiskinan. Peserta PBI-JKN yang terdampak perubahan status tetap dapat melakukan reaktivasi cepat agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

“Untuk penyakit kronis seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak rumah sakit dan pembiayaannya langsung ditanggung pemerintah,” tegas Gus Ipul.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah, terdapat 12.262 orang yang sempat keluar dari PBI JKN. Mekanisme ini memastikan pasien dengan kebutuhan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, kemoterapi, radioterapi, pengobatan penyakit jantung, dan talasemia tetap memperoleh layanan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa cakupan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Indonesia di 473 kabupaten/kota dan 35 provinsi, dengan pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket) turun dari hampir 50 persen menjadi 25–28 persen.

“Yang miskin dibayari pemerintah, yang tidak miskin ya urunan. BPJS itu bagaimana orang bisa akses layanan dengan kualitas tertentu tanpa kesulitan keuangan,” ujarnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya DTSEN untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sosial.

“Di database lama ada yang meninggal masih tercatat, ada yang terlihat miskin. Dengan DTSEN, sekarang tidak ada duplikasi individu maupun keluarga,” terang Amalia.

Gus Ipul menambahkan, pemutakhiran data melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BPS, BPJS, dan Kemensos agar realokasi dan reaktivasi berjalan transparan dan akurat.

Ia juga menyebutkan kanal pengaduan dan pemantauan kepesertaan, antara lain:

  • SIKS-NG dari tingkat RT/RW hingga kelurahan/desa
  • Aplikasi Cek Bansos untuk masyarakat
  • Call center 021-171 dan WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171

Gus Ipul menegaskan seluruh kebijakan tetap mengacu pada kuota nasional PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa, agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Tegaskan Komitmen Penguatan Industri Otomotif Nasional di IIMS 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 menjadi momentum strategis untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat transformasi industri otomotif nasional menuju arah yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kinerja positif sektor industri manufaktur yang terus menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.

“Sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional.” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/2).

Sepanjang Triwulan I–III 2025, kinerja Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) tumbuh sebesar 5,17 persen atau meningkat Rp92,16 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Kontribusi IPNM terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai 17,27 persen atau sebesar Rp3.051,58 triliun, dengan nilai ekspor mencapai USD227,10 miliar atau lebih dari 80 persen total ekspor nasional. Dari sisi investasi, IPNM menyumbang Rp552 triliun atau 38,49 persen dari total investasi nasional, serta menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja.

Menperin menyampaikan, capaian tersebut tidak terlepas dari peran signifikan sektor otomotif sebagai salah satu tulang punggung industri nasional. Saat ini industri kendaraan bermotor roda empat didukung oleh 41 pabrikan dengan kapasitas produksi mencapai 2,59 juta unit per tahun, sementara industri roda dua dan tiga melibatkan 82 pabrikan dengan kapasitas 11,2 juta unit per tahun. Total investasi sektor otomotif telah mencapai Rp194,22 triliun dengan penyerapan tenaga kerja langsung hampir 100 ribu orang.

Dalam konteks pasar kawasan, Indonesia tetap mempertahankan posisi terdepan di ASEAN dengan penjualan kendaraan mencapai 865.723 unit pada 2024. Namun demikian, rasio kepemilikan mobil nasional masih relatif rendah, yakni 99 unit per 1.000 penduduk, jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan potensi besar pasar domestik Indonesia untuk terus berkembang ke depan.

Memasuki tahun 2026, industri otomotif menunjukkan indikasi stabilisasi yang didorong oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, percepatan pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta penguatan permintaan pada akhir tahun 2025 yang menjadi sinyal positif bagi pasar domestik. Proyeksi penjualan mobil nasional berada di kisaran 850 ribu unit, atau meningkat sekitar 5,4 persen dibandingkan realisasi 2025. Meskipun demikian, pemulihan pasar domestik berlangsung secara bertahap seiring tantangan daya beli, pembiayaan, dan dinamika rantai pasok global. Sepanjang 2025, penjualan wholesale tercatat 803.687 unit atau turun 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan ritel turun 6,3 persen menjadi 833.712 unit. Di sisi lain, ekspor kendaraan utuh meningkat 9,7 persen menjadi 518.212 unit, menunjukkan bahwa daya saing Indonesia sebagai basis produksi otomotif global tetap terjaga, meskipun industri menghadapi dinamika permintaan domestik dan global.

Pada segmen tertentu, kendaraan murah dan ramah lingkungan atau LCGC mengalami tekanan dengan penurunan penjualan lebih dari 30 persen sepanjang 2025. Pemerintah tetap memberikan perhatian melalui skema insentif fiskal yang efektif untuk mendukung pemulihan segmen ini. Sebaliknya, kendaraan elektrifikasi mencatat pertumbuhan pesat. Penjualan mobil listrik berbasis baterai melonjak dari 43.194 unit pada 2024 menjadi 103.931 unit pada 2025. Kendaraan hybrid juga tumbuh 15 persen, sementara plug-in hybrid meningkat signifikan dari puluhan unit menjadi lebih dari 5.000 unit. Secara keseluruhan, penjualan kendaraan elektrifikasi pada 2025 mencapai 175.144 unit atau sekitar 21,8 persen dari total penjualan nasional.

Pemerintah terus memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik melalui investasi hulu hingga hilir, termasuk pengoperasian pabrik sel baterai berkapasitas 10 GWh serta sejumlah fasilitas produksi battery pack. Selain itu, proyek terintegrasi pengembangan baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai USD5,9 miliar diproyeksikan mampu memberikan nilai tambah ekonomi hingga USD48 miliar bagi Indonesia. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Program Low Carbon Emission Vehicle yang telah melibatkan 15 perusahaan dan menghasilkan tambahan investasi lebih dari Rp22 triliun.

“Kami berharap penyelenggaraan IIMS 2026 dapat menjadi katalis penting mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan industri otomotif nasional, serta menjadi ruang strategis bertemunya berbagai inisiatif untuk memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas adopsi kendaraan ramah lingkungan, serta menstimulasi peningkatan investasi dan inovasi di sektor otomotif,” tutup Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat JKN, Menkeu Tingkatkan Anggaran Kesehatan pada APBN 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” ungkap Menkeu pada Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi, Senin (9/2), di Jakarta.

Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN terhadap masyarakat juga tercermin dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,8 juta orang.

“Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.

Menkeu menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN juga diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk penutupan defisit JKN yang sejak 2014-2019 mengalami tren peningkatan akibat kesenjangan antara iuran dan manfaat. Pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan, antara lain melalui penyesuaian regulasi, pembayaran iuran bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran, serta dukungan reformasi JKN melalui skema Program-for-Result (PforR).

“Saat ini pemerintah dalam proses penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menyoroti polemik terkait penonaktifan peserta PBI JKN sekitar 11 juta orang yang memicu keresahan di masyarakat pada Februari 2026. Menkeu menilai, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak.

Untuk itu, Menkeu mendorong agar pemutakhiran data PBI-JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang lebih memadai. Ia mengusulkan adanya masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan berlaku, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HPN 2026, Mensesneg Ajak Pers Jadi Pilar Kemajuan Bangsa

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mewakili Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers yang ada di tanah air, sekaligus menyampaikan harapan agar pers Indonesia semakin profesional, maju, dan bertanggung jawab.

“Kami mewakili Presiden dan pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional, dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, yang bertanggung jawab, yang semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Mensesneg, Selasa (9/2), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Di HPN ke-80 ini, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para insan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik, termasuk terkait program dan capaian pemerintah maupun berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah tentu bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu, keberhasilan-keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Mensesneg juga mengajak insan pers untuk bersama-sama memerangi hoaks dan disinformasi serta menghindari pemberitaan yang tidak bertanggung jawab karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...477478479...4,887Halaman 478 dari 4,887