Beranda blog Halaman 479

Berikan Taklimat pada Rapim TNI–Polri, Presiden Prabowo Tekankan Profesionalisme dan Persatuan

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan pada awal tahun sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri.
“Jadi hari ini Bapak Presiden berkesempatan memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya, jadi setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Bapak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka, Jakarta,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media usai acara.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta senantiasa dekat dengan rakyat. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi TNI dan Polri selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam satu tahun lebih masa kepimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi kader terdepan di dalam membantu dan menyukseskan seluruh program-program pemerintah, yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan,” ungkap Mensesneg.
Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Terkait kesejahteraan personel, Presiden Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri agar tidak ragu memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa.
“Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut,” ucap Mensesneg.
Mensesneg menambahkan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga memberikan evaluasi agar TNI dan Polri terus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo turut menyoroti peran nyata TNI dan Polri yang selama ini berada di garda terdepan dalam penanganan bencana serta mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil.
“Dalam hal penanganan bencana, TNI-Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan-pembangunan berbagai program-program pemerintah termasuk di jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun, sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” tambahnya.
Terkait persiapan ramadan dan Idulfitri, Mensesneg menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan, dengan keterlibatan aktif TNI dan Polri, khususnya dalam menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat.

“Secara spesifik arahan dari Pak Presiden memang di dalam forum tadi sudah secara eksplisit disampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi, dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimana pun juga saling berkaitan ya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Selasa Ini: Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (10/2) untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Informasi ini disampaikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling ini tersebar di sejumlah lokasi strategis agar mudah dijangkau masyarakat. Untuk wilayah Jakarta Pusat, layanan dibuka di Jiexpo Kemayoran pukul 10.00–20.00 WIB dan Lapangan Banteng mulai 08.00–14.00 WIB. Sementara di Jakarta Utara, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pada pukul 08.00–14.00 WIB.

Di Jakarta Barat, Samsat Keliling tersedia di Mall Citraland pukul 08.00–14.00 WIB, sedangkan di Jakarta Selatan beroperasi di halaman parkir Samsat dan depan TMP Kalibata pukul 09.00–15.00 WIB. Untuk Jakarta Timur, layanan bisa ditemui di area parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Tak hanya Jakarta, layanan juga menjangkau wilayah sekitarnya. Di Kota Tangerang, Samsat Keliling tersedia di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 09.00–13.00 WIB. Wilayah Serpong mendapat dua titik layanan, yakni di halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Mal ITC BSD pukul 16.00–19.00 WIB. Sementara di Ciledug, masyarakat bisa mengurus pajak kendaraan di Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00–14.00 WIB.

Untuk Ciputat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB. Di Kelapa Dua, layanan hadir di halaman GTown Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB. Adapun Kota Bekasi dapat memanfaatkan gerai di KFC Zamrud pukul 09.00–12.00 WIB, sedangkan Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Cikarang Baru Jababeka pada jam yang sama.

Layanan di Depok tersedia di halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00–12.00 WIB. Untuk wilayah Cinere, masyarakat dapat mengunjungi kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa layanan Samsat Keliling hanya menerima pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat.

Masyarakat juga diminta membawa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi. Selama proses layanan berlangsung, warga dianjurkan tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Cek 5 Titik Pelayanan dari Polda Metro Jaya

Ditlantas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Selasa (10/2) untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan mobil SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Informasi resmi yang disampaikan melalui akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa layanan SIM Keliling hari ini tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, yakni:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat wajib membawa beberapa dokumen persyaratan. Di antaranya fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi dan SIM asli yang masih aktif, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi. Ditlantas menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Sementara itu, SIM yang sudah habis masa berlakunya harus diproses dengan membuat permohonan SIM baru di Satpas sesuai ketentuan kepolisian.

Biaya perpanjangan tetap mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Ditlantas juga mengingatkan bahwa SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan SIM Keliling, melainkan harus diproses di kantor Satpas karena dokumen tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat di atas 3,5 ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Februari: Berawan dari Pagi hingga Malam

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan ringan akan terjadi di wilayah DKI Jakarta sepanjang Selasa (10/2). Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, kondisi cuaca di Ibu Kota diprediksi tidak mengalami perubahan signifikan sejak pagi hingga malam hari.

Pada pagi hari, sejumlah wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diperkirakan berada di bawah naungan awan. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca berawan diprediksi merata di seluruh wilayah Jakarta. Kondisi ini diperkirakan berlanjut hingga sore dan malam hari, dengan seluruh area—mulai dari Kepulauan Seribu hingga wilayah selatan dan timur—masih berada dalam kondisi berawan tanpa potensi hujan lebat.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara pada hari ini berada di kisaran 23–29 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan relatif tinggi, yakni antara 71 hingga 94 persen.

Dengan kondisi cuaca seperti ini, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak serta menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Minta Masjid Jadi Pusat Layanan Mudik dan Syiar Kerukunan

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, memaparkan langkah praktis Kementerian Agama dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Menag menekankan bahwa Ramadan harus menjadi momentum penguatan ibadah yang dibarengi dengan empati dan solidaritas sosial lintas unsur masyarakat.

Menag minta seluruh jajaran Kemenag menggerakkan rumah ibadah, khususnya masjid di jalur mudik, untuk menjadi oase kemanusiaan yang memberikan kenyamanan bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang.

“Kami mengimbau daerah-daerah yang dilawati para pemudik, ada sekitar 6 ribu masjid di seluruh Indonesia itu supaya nanti hari-hari tertentu, baik itu hari mudik nasional, ataupun mudik keagamaan, itu dibuka,” terang Menag saat memberikan Pembinaan ASN di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Senin (9/2/2026),

“Bahkan kalau perlu pada mudik Lebaran nanti, para pengurus masjid itu bukan saja membuka pintunya tetapi memberikan buka puasa terhadap jamaah yang mungkin mampir,” sambungnya.

Pembinaan ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Sulsel ini dihadiri jajaran pimpinan ASN, dan tokoh agama lintas Iman. Hadir mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid.

Menag mengingatkan bahwa esensi agama adalah mencintai sesama. Prinsip kemanusiaan universal (humanity) menjadi fondasi dalam memberikan bantuan sosial, terutama di bulan suci.

“Jangan melihat agamanya orang yang kehausan dan kelaparan. Artinya agama apapun yang sedang kelaparan itu, beri makan. Allah memuliakan anak cucu Adam, Tuhan tidak mengatakan memuliakan orang Islam (saja), tidak. Siapapun merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warna kulitnya, beri bantuan,” tegas Menag.

Menag juga mengajak umat beragama untuk saling menghargai ruang publik, termasuk mengimbau pemilik pusat perbelanjaan untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah dengan layak dan menciptakan suasana yang sejuk bagi mereka yang berpuasa.

“Saya mohon kepada pimpinan umat beragama, mari kita bersosialisasi untuk hal yang positif. Jadikan agama itu sebagai motivasi untuk mencintai orang sekalipun berbeda-beda agama. Itulah orang yang beragama yang sejati,” tambah Menag.

Menutup arahan, Menag berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi percontohan nasional dalam mengawinkan kearifan lokal dengan nilai-nilai universal agama. Beliau mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan kebenaran agama dengan cara-cara yang santun dan penuh kasih sayang demi menjaga wibawa agama itu sendiri di mata dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prinsip Resiprokal Perkuat Paspor Indonesia, Kini Akses 88 Negara Bebas Visa

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan peningkatan akses bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia hingga 88 negara merupakan hasil dari kebijakan keimigrasian yang berlandaskan prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antarnegara.

Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam membangun kepercayaan internasional melalui pendekatan resiprokal. Pemerintah Indonesia tidak memberikan fasilitas bebas visa secara sepihak, melainkan berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antarnegara.

“Ini hasil daripada upaya kita menjalankan undang-undang, yang mana negara yang diberikan bebas visa ke Indonesia itu adalah harus resiprokal, jadi kita tidak memberikan kebebasan tanpa adanya hubungan timbal balik resiprokal. Suatu perjuangan karena memang tidak mudah untuk memberikan bebas visa kepada negara sebesar Indonesia dengan segala macam lebih dan kurangnya,” ujar Wamen Silmy.

Prinsip resiprokal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa dalam hal tertentu berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Hubungan timbal balik dalam pembebasan visa ini juga merupakan strategi diplomasi keimigrasian dalam memperkuat posisi paspor Indonesia di kancah global.

Selain usaha diplomatis pemerintah antarnegara, Wamen Imipas Silmy menekankan bahwa kekuatan paspor Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perilaku Warga Negara Indonesia (WNI) saat berada di luar negeri. Kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian negara tujuan menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

“(Selain) hubungan timbal balik dan (negara lain) juga tentunya melihat Indonesia sebagai potensi. Saya imbau kepada masyarakat Indonesia, salah satu faktor kenapa bebas visa itu adalah hindari pelanggaran keimigrasian di luar negeri. Yang pertama overstay, yang kedua pekerja tidak pakai izin, dan ketiga melakukan tindakan-tindakan pelanggaran bahkan kriminal. Nah, ini yang harus dihindari supaya trust mereka terhadap warga Indonesia juga tinggi,” jelasnya.

Peningkatan jumlah negara bebas visa dari yang sebelumnya 73 negara menjadi 88 negara merupakan indikator positif meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia. Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti efektivitas kebijakan keimigrasian yang dijalankan Kemenimipas secara konsisten dan terukur.

Melalui penguatan diplomasi keimigrasian, Kemenimipas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan paspor dan memperluas akses mobilitas global bagi masyarakat. Kemenimipas juga mengajak seluruh WNI untuk bersama-sama menjaga marwah paspor Indonesia dengan mematuhi aturan hukum dan menjunjung tinggi etika saat berada di luar negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Inggris Luncurkan MFP Fase 5, Perkuat Tata Kelola Hutan dan Kepercayaan Global

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5 sebagai upaya memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan global terhadap produk hasil hutan Indonesia.

Peluncuran MFP Fase 5 yang didukung Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ini merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000. Program ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi hasil, sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MFP menjadi forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.

“Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Menteri Kehutanan.

Menurutnya, melalui MFP Fase 5, Indonesia akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kemitraan Indonesia-Inggris melalui MFP Fase 5 memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan iklim, keanekaragaman hayati, sekaligus ekonomi.

“Kolaborasi ini juga membuka peluang ekonomi, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tambahnya.

MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait. Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.

Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya pasar global. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati global, sejalan dengan komitmen Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri HPN 2026, Mendes Yandri Harap Media Beri Pencerahan kepada Masyarakat

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengucapkan Selamat kepada Seluruh Insan Pers yang peringati Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Provinsi Banten.

“Selamat Hari Pers Nasional kepada Insan Pers yang menjadi mitra bagi Kemendes PDT,” kata Mendes Yandri saat hadiri Puncak HPN di Pelataran Masjid Raya Bantani, Senin (9/2/26).

Mendes Yandri pun berharap peran pers dan media di tengah deras arus media sosial.

Peran Media, kata Mendes Yandri, diharapkan jadi pembanding dan memberikan pencerahan kepada masyarakat soal berita yang benar dan tidak hoaks.

“Kehadiran Pers dan Media dengan berita terpercaya dan terjamin akurasinya sangat dinantikan masyarakat untuk menghadang berita tidak benar yang bisa merusak sosial kemasyarakatan,” kata Mendes Yandri.

Peran Media juga diharapkan memberikan informasi yang baik mengenai program pembangunan yang digenjot Pemerintah untuk desa.

Informasi Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih perlu disampaikan ke warga desa agar bisa lebih memahaminya.

“Jika program ini tersampaikan maka Haqqul Yaqin saya, masyarakat akan mendukung dan sukseskan program Pemerintah,” kata Mendes Yandri.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sejatinya berkeinginan hadir secara langsung pada peringatan HPN 2026. Namun, agenda kenegaraan lain yang berlangsung bersamaan membuat Presiden tidak dapat memenuhi undangan tersebut.

“Atas nama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saya menyampaikan salam hormat kepada seluruh tamu undangan, khususnya kepada seluruh jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merayakan Hari Pers Nasional tahun 2026,” ujar Muhaimin.

Selain menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional, Muhaimin juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang berisi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pers Indonesia.

Presiden menilai pers memiliki dedikasi dan peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa serta memperkuat demokrasi.

Turut hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Gubernur Banten Andra Soni.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 tersebut dihadiri pengurus Persatuan Wartawan Indonesia tingkat pusat dan daerah.

Turut dampingi Mendes Yandri, Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDT Ratu Racmatuzakiyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lepas 619 Taruna/i STPN untuk KKN Pertanahan, Wamen Ossy Sampaikan 3 Pesan Pedoman Kerja Lapangan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, secara resmi melepas 619 Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tahun Akademik 2025-2026, Senin (09/02/2026). Ia menitipkan tiga pesan utama yang perlu dijadikan pedoman selama menjalani kerja lapangan di empat provinsi, yakni D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara

“Izinkan saya menitipkan tiga pesan untuk kalian bawa ke daerah penempatan masing-masing. Pertama, jalani kegiatan ini dengan penuh semangat untuk belajar hal-hal baru. Kedua, jaga integritas dan tanggung jawab. Ketiga, pahami apa yang kalian kerjakan hari ini di daerah masing-masing akan memiliki dampak jangka panjang,” tutur Wamen Ossy, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, STPN, Sleman, DIY.

Menurut Wamen Ossy, kerja lapangan akan mengajarkan hal-hal yang tidak selalu ditemukan di ruangan kelas. Semangat itu harus diikuti dengan cara bekerja, bersikap, dan berinteraksi yang baik dengan masyarakat. Hal ini diyakini akan membentuk karakter Taruna/i sebagai calon insan pertanahan.

Pekerjaan yang akan dilakukan Taruna/i ini akan berdampak langsung bagi masyarakat dalam jangka panjang. “Pahami bahwa data yang kalian akan perbaharui ataupun proses yang akan kalian jalani akan menjadi bagian dari sistem pertanahan nasional di masa mendatang,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN.

Melalui tiga pesan tersebut, Wamen Ossy berharap pelaksanaan KKNP-PTLP dapat menjadi sarana pembelajaran nyata bagi Taruna/i STPN dalam mengasah kompetensi, integritas, serta kepekaan sosial di tengah masyarakat. “Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, memberi manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, serta menjadi pengalaman berharga bagi para peserta,” ujarnya.

Ketua STPN, Sri Yanti Achmad, melaporkan bahwa pelaksanaan KKNP-PTLP Tahun Akademik 2025-2026 akan tersebar di beberapa daerah. Sebanyak 285 Taruna/i akan diterjunkan ke DIY, 304 Taruna/i di Jawa Tengah, serta 30 Taruna/i lainnya akan ditempatkan di Aceh dan Sumatera Utara. KKNP-PTLP ini dirancang sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus memperkuat keterlibatan Taruna/i dalam mendukung agenda strategis pertanahan nasional.

“KKNP-PTLP ini sebagai sarana kontribusi nyata, Taruna/i STPN bagi peningkatan kualitas data pertanahan nasional dan sinergi berkelanjutan dari STPN kepada Kementerian ATR/BPN untuk masa depan pertanahan Indonesia. Selain itu, maksudnya juga untuk pembelajaran kontekstual pelayanan pertanahan, integrasi kemampuan produk kognitif, psikomotorik, dan afektif,” pungkas Sri Yanti Achmad.

Pada kegiatan Pelepasan KKNP-PTLP yang mengusung tema “STPN Berkontribusi Menguatkan Data Tanah Masyarakat” ini, turut hadir Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Sepyo Achanto; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida; serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan dan kepala daerah pada lokasi penempatan Taruna/i.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kadis Kominfo Provinsi Jambi Pimpin Rombongan Diskominfo Kabupaten/Kota Audiensi ke Komdigi RI

Dalam upaya mempercepat transformasi digital di Provinsi Jambi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, memimpin rombongan audiensi dari 8 Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (9/2/26), tampak dihadiri para Petinggi Kementerian.

Rombongan terdiri dari Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah, Tanjung Jabung Barat, Joan Prayuda, Batang Hari, Amir Hamzah, Kota Sungai Penuh, Yosrizal, Kerinci, Yuldi Candra, Tebo, Ruman Syahfudin, Merangin, A. Khoirudin dan Sekretaris Diskominfo Bungo, Ade Yusuf Abidin.

Sementara dari Komdigi dihadiri Stafsus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Isnaldi, Ketua Tim Start Up Digital, Plh. Dir. Pengembangan Ekosistem Digital, Anka Raharja, PIC Supervisi Layanan BAKTI, Handoko, Staf Divisi Layanan TI Pemerintah, Direktorat Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Satya Nugraha Adikara, serta sejumlah Tenaga Ahli Menteri diantaranya: Maureethania, Sekarwati, Muhammad Safii dan Widhi Adriansyah.

Dalam kesempatan tersebut Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, membuka audiensi dengan menyampaikan data lapangan tentang akses internet.

“Di Provinsi Jambi, masih banyak desa yang belum tersentuh akses internet. Hal ini menghambat pembangunan digital, pendidikan, dan pelayanan publik bagi masyarakat pedalaman,” kata Kadis Kominfo Provinsi Jambi.

Menurut Kadis Kominfo Provinsi Jambi, masih terdapat beberapa desa masih blank spot sinyal, terutama di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo.

Kadis Kominfo Provinsi Jambi juga mengusulkan pelatihan Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Program ini diharapkan membekali pegawai pemerintah daerah dengan keterampilan digital untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan layanan publik berbasis online.

Stafsus Menteri Arnanto Nurprabowo menyambut baik inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kami akan memprioritaskan Provinsi Jambi lebih tinggi daripada daerah lain. Kunjungan khusus seperti ini menunjukkan komitmen serius dalam menyampaikan kebutuhan akses internet dan pelatihan ToT Talent Digital bagi ASN,” ujarnya.

Arnanto menambahkan bahwa Komdigi sedang mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

“Tahun ini, kami targetkan penambahan ribuan BTS di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Provinsi Jambi masuk radar utama karena sinergi yang baik dengan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Provinsi Jambi untuk mengejar ketertinggalan digital nasional.

“Dengan dukungan Komdigi, kami optimis Jambi bisa capai 90% cakupan internet,” pungkas Ariansyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News