Beranda blog Halaman 480

Peringati HPN 2026, Gubernur Al Haris Apresiasi Peran Pers sebagai Mitra Pembangunan

Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).

Dalam pernyataannya, Al Haris menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dan semakin vital dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia menilai, keberadaan pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, serta kontrol sosial.

“Pers saat ini luar biasa perannya berkontribusi dalam membangun dari nasional hingga ke daerah,” ujar Al Haris.

Gubernur Jambi dua periode itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program kerja pers nasional. Menurutnya, insan pers memiliki andil penting dalam memberikan sumbangsih ide, pemberitaan yang berimbang, serta pemikiran konstruktif demi kemajuan Indonesia.

“Saya bangga dan sangat mendukung program-program kerja pers nasional, untuk memberikan sumbangsi dalam memberikan ide, berita, pemikiran dalam membangun Indonesia. Kedepannya saya berharap kedepannya kerja sama pemerintah daerah dengan media terjalin dengan baik,” kata Al Haris.

Meski tidak dapat menghadiri langsung agenda puncak peringatan HPN 2026 di Banten, Al Haris memastikan kehadiran perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi. Ia secara langsung menugaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, untuk hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan HPN 2026 tersebut.

Peringatan Hari Pers Nasional 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan peran pers sebagai pilar demokrasi serta mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gerak Tanam Padi Perdana di Merangin, Gubernur Al Haris Optimistis Jambi Menuju Swasembada Beras

Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati dan Wakil Bupati Merangin melakukan gerak tanam padi perdana yang dirangkai dengan doa turun baumo di Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jumat (6/2/26) pagi. Kegiatan ini menjadi simbol kuat komitmen daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi.

Di hadapan masyarakat dan kelompok tani, Al Haris mengaku bangga dengan konsistensi warga Desa Seling yang rutin menggelar tradisi pertanian tersebut. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan kesadaran kolektif petani untuk menjaga lahan sawah tetap produktif.

“Saya bangga, karena desa ini selalu mengadakan acara seperti ini. Artinya ada komitmen dari warga desa dan kelompok tani untuk selalu menjaga agar lahan mereka utuh dan tidak dialihfungsikan,” ujar Gubernur Al Haris.

Al Haris juga menegaskan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu fokus Presiden Republik Indonesia. Ia optimistis Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, mampu mewujudkan swasembada beras tanpa bergantung pada impor.

“Semangat pak Presiden agar pangan di Indonesia ini terus meningkat. Selama ini kita impor beras ke luar negeri, ternyata kita bisa swasembada dan tidak impor lagi. Jambi juga bisa, paling tidak Jambi memenuhi untuk daerahnya sendiri,” tegas Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, dari total sekitar 3,8 juta penduduk Jambi, baru sekitar 60 persen yang kebutuhan berasnya dipenuhi dari produksi lokal. Sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Tugas kita, kalau luas tanam dan produksinya bisa meningkat, maka Jambi akan bisa memenuhi semua kebutuhan dari 3,8 juta rakyat Jambi,” katanya.

Al Haris pun berharap beras produksi Jambi ke depan mampu menjadi primadona di daerah sendiri. Dukungan pemerintah pusat melalui Bulog juga dinilai akan memperkuat ekosistem pertanian di Jambi.

“Bulog tahun ini akan membangun beberapa gudang. Ini tentu menunjang produksi kita,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani dan masyarakat berupa, motor roda 3, mesin alat pengelolaan pupuk organik, bibit rumput, pompa pemadam, dll.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Janjikan Solusi Permanen Jembatan Way Bungur di Lampung Timur

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Jembatan Way Bungur yang berlokasi di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (5/2). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat, khususnya para pelajar yang harus menyeberangi sungai menggunakan getek akibat tidak berfungsinya jembatan tersebut.

Menteri Dody menyampaikan bahwa pemerintah hadir secara nyata dan komprehensif dalam merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi perhatian publik nasional.

“Saya kesini sesuai arahan Bapak Presiden. Saya ditelpon Bapak Seskab, karena Bapak Presiden memberikan atensi. Viral ini beliau tahu, dan pemerintah harus hadir secara komprehensif,” kata Menteri Dody.

Lebih lanjut Menteri Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk bertindak cepat dan terukur dalam menangani permasalahan tersebut, baik dari sisi penanganan darurat maupun solusi jangka panjang.

Menurut Menteri Dody, sebagai langkah awal Kementerian PU akan memfokuskan penanganan pada pengendalian luapan air sungai yang kerap menyebabkan banjir dan memperparah kerusakan infrastruktur.

“Pembersihan muara sungai dari sedimentasi atau lumpur menjadi prioritas agar tidak balik lagi ke muara sungai. Sekitar 10 kilometer panjangnya segera dibuat desain dan dibangun tanggul,” terang Menteri Dody.

Selain itu, Menteri Dody juga menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyusun perencanaan pembangunan Jembatan Way Bungur secara permanen agar dapat memberikan akses yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Menteri Dody menjelaskan bahwa persoalan di Desa Kali Pasir tidak hanya terkait pembangunan jembatan, namun juga berkaitan dengan kondisi sungai yang selama ini menjadi kendala. Menteri Dody menyebutkan proyek jembatan tersebut telah mangkrak selama bertahun-tahun akibat permasalahan hukum dan teknis.

“Ini sudah bertahun-tahun mangkrak, saya pikir hanya masalah jembatan, ternyata ada persoalan sungai juga. Jadi semuanya harus dibereskan,” terang Menteri Dody.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, yang telah menjadikan pembangunan Jembatan Way Bungur sebagai salah satu prioritas penanganan.

“Keberadaan jembatan ini sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga. Kami sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat,” kata Bupati Ella.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026. Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Selanjutnya, Adies Kadir mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Adies Kadir mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Adies Kadir menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi. Untuk diketahui, Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026) lalu. Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026.

Pengangkatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini: Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat (6/2) untuk memudahkan masyarakat melakukan pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Melalui layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling ini, warga dapat mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga SWDKLLJ tanpa harus datang ke kantor Samsat induk.

Informasi lokasi dan jadwal pelayanan dibagikan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di X, @TMCPoldaMetro. Adapun 14 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek tersebut mencakup:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakpus & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakut & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Samsat Jaksel (08.00–15.00 WIB) & Gedung Wali Kota Jaksel (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jaktim (08.00–15.00 WIB) & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas & Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang & Rukan Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman Gtown House (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Konsumen Jatiasih (09.00–11.30 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Kantor Pemda Bekasi (09.00–11.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok (09.00–14.00 WIB) & Kelurahan Tugu (09.00–11.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–11.30 WIB)

Untuk mengakses layanan, masyarakat wajib membawa KTP asli, BPKB, dan STNK, masing-masing dilengkapi fotokopi. Pemilik kendaraan juga tidak boleh memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk pajak lima tahunan serta penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lima Titik SIM Keliling Beroperasi di Jakarta, Ini Syarat dan Tarifnya

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik di Jakarta pada Jumat (6/2). Melalui informasi resmi yang disampaikan akun X @tmcpoldametro, layanan perpanjangan SIM tersebut beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Gerai SIM Keliling melayani perpanjangan SIM A dan SIM C dengan masa berlaku yang akan habis. Sementara itu, pemegang SIM B atau SIM yang telah kedaluwarsa diwajibkan melakukan perpanjangan langsung di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan kelengkapan dokumen.

Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang beroperasi hari ini:

  1. Jakarta Timur – ASN Corporate University LAN

  2. Jakarta Utara – LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan – Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat – Mall Citraland

  5. Jakarta Pusat – Kantor Pos Lapangan Banteng

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon perlu membawa sejumlah dokumen, yaitu SIM lama yang masih berlaku dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi. Selain itu, pemohon akan diminta mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi di lokasi.

Terkait biaya perpanjangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarif perpanjangan ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes psikologi Rp37.500 dan asuransi Rp50.000.

Layanan SIM Keliling ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam melakukan perpanjangan SIM tanpa harus mendatangi Satpas, terutama bagi warga yang membutuhkan proses cepat dan lokasi yang lebih dekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Jumat 6 Februari: Pagi Berawan, Sore Diprediksi Cerah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca bervariasi dari cerah, berawan, hingga hujan ringan di wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (6/2). Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi BMKG sebagai panduan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pada pagi hari, sebagian besar wilayah ibu kota—mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, hingga Jakarta Barat—diprediksi berada dalam kondisi berawan. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, perubahan cuaca mulai terlihat. Kepulauan Seribu diprakirakan cerah, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur mengalami cuaca cerah berawan. Di sisi lain, hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Cuaca kembali membaik menjelang sore. Seluruh wilayah Jakarta—termasuk Kepulauan Seribu—diprediksi berada dalam kondisi cerah. Dominasi cuaca cerah itu juga berlanjut hingga malam hari, di mana seluruh wilayah DKI Jakarta kembali diselimuti langit yang cerah.

BMKG juga mencatat, suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar 73–93 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekjen Tegaskan Kemenag Terus Upayakan Guru Madrasah Swasta Bisa Diangkat PPPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Kamaruddin Amin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini ditegaskan Sekjen Kemenag saat menerima Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Heri Purnama di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Sekjen Kamaruddin Amin dan Heri Purnawa mendiskusikan sejumlah langkah untuk memperjuangkan guru-guru kita.

“Kami berdiskusi cukup panjang dan saya menegaskan bahwa Kemenag dengan seluruh kewenangan yang ada akan terus melakukan mengambil langkah-langkah produktif, membuat kebijakan untuk memperjuangkan dan memuliakan guru,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

“Termasuk di antaranya, kita masih memperjuangkan bagaimana guru honorer, jika memungkinkan serta masih ada ruang dan masih ada peluang, kita akan terus memperjuangkan itu, agar guru swasta kita itu bisa diangkat menjadi PPPK,” sambungnya.

Selain soal PPPK, Sekjen Kemenag juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan akselerasi dalam program sertifikasi guru. Saat ini, Kemenag membina 1.157.050 guru, terdiri atas: 360.632 (31.2%) guru PNS dan 796.418 guru Non PNS. Jumlah ini termasuk guru madrasah, guru pesantren (Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah), serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Hingga saat ini, kata Kamaruddin Amin, masih ada 497.893 guru yang belum mengikuti sertifikasi. Jumlah ini terdiri atas, 423.398 guru madrasah, 24.057 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 11.501 guru PDF dan Muadalah, 29.291 guru binaan Ditjen Bimas Kristen, 8.791 guru binaan Ditjen Bimas Katolik, 310 guru binaan Ditjen Bimas Buddha, 375 guru binaan Ditjen Bimas Hindu, dan 170 guru binaan Pusat Pendidikan dan Bimbingan Khonghucu.

“Kami juga akan terus berikhtiar agar mereka bisa disertifikasi,” tegas Kamaruddin Amin.

“Kita juga terus mengupayakan berbagai kebijakan lain untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Indonesia secara umum, dan tentu kualitas guru sebagai salah satu ekosistem terpenting dalam ekosistem pendidikan ini,” tandasnya.

Ketua PGMNI Heri Purnama mengaku memahami upaya dan langkah yang sedang diperjuangkan Kemenag. Dia berharap upaya Kamaruddin Amin dalam memperjuangkan guru madrasah dan guru binaan Kementerian Agama bisa berhasil, baik terkait pengangkatan PPPK atau lainnya.

“Mohon doa semuanya dan keberkahan dari Allah datang buat kita semua, seluruh guru madrasah di Indonesia Sejahtera, di bawah komando Kementerian Agama dan Sekjen Kementerian Agama. Mudah-mudahan pertemuan kami hari ini berkah dan bisa memahami teman-teman semua,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tindaklanjuti KUHP dan KUHAP 2026, Kemenimipas Siap Lakukan Penyesuaian Hukum Keimigrasian

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan kesiapannya dalam menindaklanjuti pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Berbagai penyesuaian menyeluruh tengah dilaksanakan, termasuk pada sistem penegakan hukum keimigrasian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

Dari sisi keimigrasian, penerapan KUHP dan KUHAP baru membawa implikasi langsung terhadap penegakan hukum. Fokus utama terletak pada penyesuaian norma pidana dan sanksi, pergeseran pendekatan pemidanaan, serta sinkronisasi prosedur penyidikan dan penindakan. Perubahan tersebut mendorong transformasi pendekatan penegakan hukum keimigrasian dari dominan represif menuju preventif, strategis, dan berbasis risiko.

Menteri Agus menegaskan bahwa langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenimipas dalam memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan efektif serta selaras dengan perlindungan hak asasi manusia.

“Transformasi ini bertujuan untuk mendorong penegakan hukum keimigrasian yang lebih adaptif, proporsional, berbasis risiko, serta selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan dinamika global,” ujar Menteri Agus.

Sebagai respons atas pemberlakuan regulasi baru, Kemenimipas melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah mengambil berbagai langkah konkret dan terukur. Salah satu diantaranya adalah melakukan sosialisasi nasional implementasi KUHP dan KUHAP kepada seluruh unit pelaksana teknis keimigrasian di Indonesia. Ditjen Imigrasi juga mendorong harmonisasi dan sinkronisasi regulasi keimigrasian, serta penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar selaras dengan KUHP yang baru.

Selain itu, Kemenimipas turut memperkuat kapasitas aparatur dan operasional. Termasuk diantaranya adalah penguatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), peningkatan fungsi intelijen dan pengawasan, serta koordinasi lintas aparat penegak hukum. Perubahan tersebut menuntut agar penegakan hukum keimigrasian tetap efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Menteri Agus juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta optimalisasi fungsi pengawasan dan intelijen sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum keimigrasian.

“Secara operasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah dan terus memperkuat penegakan hukum keimigrasian melalui operasi mandiri, penguatan pemeriksaan TPI, peningkatan fungsi intelejen, pengawasan serta koordiansi lintas aparat penegak hukum,” ucap Menteri Agus.

Langkah penyesuaian hukum keimigrasian berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan sistem pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif, adil, dan transparan. Pendekatan berbasis risiko serta penguatan fungsi intelijen merupakan upaya dalam meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan orang asing, sekaligus memperkuat kepastian hukum serta rasa aman di tengah masyarakat.

Melalui transformasi tersebut, Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sistem keimigrasian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap dinamika hukum nasional serta tantangan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News