Beranda blog Halaman 4826

Presiden: Semangat Reformasi Relevan untuk Hadapi Krisis Akibat Pandemi Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekira 22 tahun lalu, bangsa Indonesia memulai sebuah langkah reformasi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat reformasi saat itu kini menjadi relevan di saat bangsa kita tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 beserta dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkannya yang juga menimpa di setidaknya 215 negara di dunia.

Dalam situasi saat ini, bangsa Indonesia memerlukan langkah-langkah perubahan yang luar biasa. Meninggalkan cara lama, segera melakukan transformasi, dan melahirkan lompatan-lompatan kemajuan.

“Kita harus memperkuat reformasi, melakukan langkah-langkah extraordinary, langkah-langkah perubahan fundamental, memanfaatkan momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” ujar Presiden Joko Widodo melalui tayangan virtual dalam HUT ke-22 Partai Amanat Nasional pada Minggu, 23 Agustus 2020.

Meski demikian, melakukan sebuah langkah reformasi diakui tidaklah mudah karena sering kali menimbulkan perubahan-perubahan terhadap sesuatu hal yang telah dapat dinikmati di zona nyaman bagi sebagian pihak. Baik itu zona nyaman secara ekonomi maupun zona nyaman oleh karena status dan lainnya.

“Oleh sebab itu ruang kompetisi harus dibuka, ruang persaingan yang sehat harus diberi peluang, untuk semua bidang. Kita jangan takut dengan kompetisi dan jangan takut bersaing. Kita harus mengambil peluang momentum krisis ini untuk melakukan lompatan,” ucapnya.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan ekonomi global dan berpengaruh pada hampir sebagian besar sektor kehidupan. Banyak negara-negara maju yang kini terdampak oleh hal itu dan merasakan kemunduran ekonomi. Di sinilah kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk membenahi berbagai kelemahan fundamental dan mengeksekusi strategi-strategi besar negara.

“Kita harus bergerak serentak, mendobrak semua tantangan, dengan melakukan langkah-langkah yang extraordinary untuk melakukan lompatan kemajuan menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” tandasnya.

Sumber: presidenri.go.id

Presiden: Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Banyak Negara

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai peningkatan kasus penularan Covid-19 di banyak negara Eropa seperti Spanyol, Prancis, dan Jerman. Sejumlah negara lainnya di Asia seperti India, Filipina, Bangladesh, Iran, Nepal, hingga Korea Selatan diketahui juga mengalami lonjakan kasus beberapa waktu belakangan ini.

“Ini perlu diwaspadai sehingga kita tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani pandemi ini utamanya di daerah maupun di pusat,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2020.

Untuk itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras dalam hal penanganan pandemi ini, utamanya untuk menyeimbangkan gas dan rem antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam takaran yang tepat.

“Saya ingin menekankan beberapa hal agar Komite, dalam hal ini Mendagri, mengingatkan kembali kepada satgas di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul serius bekerja keras dalam rangka penanganan Covid ini,” tuturnya.

Kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan disinggung oleh Presiden dalam rapat terbatas kali ini. Menurutnya, hingga nanti vaksin Covid-19 ditemukan dan dapat diberikan kepada masyarakat, kunci utama dalam mencegah penyebaran virus korona tersebut ialah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker.

Presiden meminta agar kampanye dan promosi terkait penggunaan masker di tengah masyarakat untuk lebih digalakkan.

“Tolong ini betul-betul segera yang berkaitan dengan ajakan untuk memakai masker, membagi masker, ini betul-betul pelaksanaannya bisa dipercepat,” ucapnya.

Sementara itu, dalam hal pemulihan ekonomi yang berjalan beriringan dan seimbang dengan penanganan kesehatan, Kepala Negara juga kembali menegaskan agar pelaksanaan skema bantuan langsung ke masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu model bantuan lainnya juga harus terus digerakkan.

“Hari ini akan ada banpres (bantuan Presiden) produktif, kemudian (dalam waktu dekat) ada juga untuk subsidi gaji. Ini betul-betul diikuti karena ini paling banyak yang terkendala ialah urusan data dan nomor akun di bank. Saya kira ini yang agak menghambat kita sehingga kita harapkan nanti di pertengahan Agustus sampai September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita,” tuturnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan satu kunci utama lainnya untuk menjaga perekonomian nasional agar tidak melemah lebih dalam, yakni menjaga investasi agar tidak tumbuh minus di atas lima persen.

“Usahakan, kalau tidak bisa plus, jangan sampai di atas lima minusnya,” ujar Presiden.

Sumber: presidenri.go.id

Indonesia Dapatkan Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin Hingga Akhir 2021

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Indonesia telah memperoleh komitmen penyediaan 290 juta dosis vaksin Covid-19 hingga tahun 2021 mendatang. Sementara sampai akhir tahun 2020 ini, Indonesia diketahui memiliki komitmen pengadaan vaksin sebanyak 20 hingga 30 juta dosis vaksin Covid-19.

Komitmen tersebut merupakan buah kesepakatan awal antara pemerintah melalui Bio Farma dengan pihak-pihak lain yang bekerja sama ditambah dengan kapasitas produksi sendiri milik Bio Farma yang tengah ditingkatkan.

“Tadi saya sudah mendapat laporan dari Bu Menlu dan Pak Menteri BUMN, sampai 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta. Itu sebuah jumlah yang sangat besar,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2020.

Saat ini, negara-negara lain juga berupaya untuk memperoleh komitmen pengadaan vaksin Covid-19 apabila nantinya ditemukan. Indonesia termasuk salah satu negara yang berupaya memperoleh ketersediaan vaksin tersebut baik bekerja sama dengan pihak luar maupun mengupayakan produksi di dalam negeri.

“Negara lain mungkin sejuta dua juta saja belum dapat kita sudah dapat komitmen 290 juta baik yang diproduksi di sini maupun nanti yang diproduksi di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus,” tuturnya.

Selain komitmen tersebut, Indonesia juga memiliki kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan sendiri. Sejumlah institusi riset di dalam negeri diketahui tengah melakukan pengembangan vaksin “Merah Putih” tersebut.

“Nanti vaksin Merah Putih kita ketemu, kita bisa memproduksi lebih banyak. Kalau memang apa yang kita miliki ini berlebih dari yang ingin kita gunakan, ya tidak apa dijual ke negara lain. Negara lain ini di ASEAN saja saya lihat belum ada yang siap dengan vaksin yang sebanyak yang saya sampaikan,” tandasnya.

Sebelum ditemukannya vaksin tersebut, Kepala Negara mengingatkan jajarannya dan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya utama yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Perlu saya ingatkan bahwa kunci sebelum vaksinnya disuntikkan ke masyarakat paling penting adalah pemakaian masker,” kata Presiden.

Sumber: presidenri.go.id

Luncurkan Program Banpres Produktif, Presiden: Manfaatkan Sebaik-baiknya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara lain di dunia telah memberikan dampak yang signifikan pada bidang perekonomian. Dampak berupa penurunan omzet dan laba tersebut dialami oleh seluruh pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga pelaku usaha besar.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 24 Agustus 2020, di Istana Negara Jakarta, meluncurkan Program Banpres (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro sebagai salah satu skema untuk membantu para pelaku usaha kecil dan mikro. Banpres Produktif ini menambah skema insentif bagi usaha mikro dan kecil yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah.

“Pemerintah telah meluncurkan dalam empat bulan ini berbagai skema insentif untuk usaha mikro dan kecil. Mulai dari subsidi bunga, insentif pajak untuk UMKM juga sudah, kredit modal kerja yang baru sudah, penempatan dana di perbankan untuk usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah juga sudah,” ujar Presiden.

“Oleh sebab itu, hari ini kita tambah lagi untuk para pelaku usaha mikro, kecil, yaitu yang namanya Banpres Produktif, yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil,” imbuhnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa Banpres Produktif ini bukan merupakan pinjaman atau kredit, melainkan hibah. Pada kesempatan tersebut, Presiden meluncurkan bantuan senilai Rp2,4 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro dan kecil.

“Kita harapkan nanti di akhir Agustus akan dibagi kepada 4,5 juta usaha mikro dan kecil. Akhir September 9,1 juta dan setelah itu 12 juta. Jadi totalnya nanti 12 juta usaha mikro dan kecil yang akan diberikan Banpres Produktif ini, sebesar Rp2,4 juta,” jelasnya.

Untuk penyalurannya, Presiden menjelaskan bahwa dana bantuan akan langsung ditransfer kepada rekening para pelaku usaha langsung, tanpa melalui pihak lain. Ia pun meminta para pelaku usaha baik yang hadir langsung di Istana Negara maupun yang mengikuti secara virtual untuk mengecek rekening tabungannya.

“Nanti tolong dicek ke rekening masing-masing sudah tertransfer belum hari ini, atau paling lambat besok dilihat. Setelah itu nanti dilihat lagi. Yang belum dapat nanti secara bertahap akan masuk ke rekening-rekening bapak dan ibu pelaku usaha mikro kecil, yaitu sejumlah totalnya yang diberi nanti 12 juta usaha mikro kecil,” ungkapnya.

Dengan diluncurkannya Banpres Produktif ini, Presiden berharap bisa menjadi tambahan modal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Presiden berpesan kepada para penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, serta mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan saat berniaga.

“Saya ingin titip betul agar Banpres Produktif ini dipakai sebaik-baiknya dalam membantu usaha bapak ibu sekalian. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang konsumtif, tetapi dipakai untuk hal-hal yang produktif,” katanya.

“Jangan lupa, ini saya juga titip, dalam membuka usaha tolong perhatikan betul yang namanya protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak penjual dengan pembeli, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jangan sampai hadir di kerumunan dan keramaian. Setelah nanti ada vaksinasi, silakan kalau keadaannya normal, kita kembali ke normal lagi,” tandasnya.

Sumber: presidenri.go.id

Kemenag Siapkan Tiga Skema Pemberangkatan Jemaah Haji 2021

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama mulai menyiapkan skema pemberangkatan jemaah haji 1442H/2021M. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan tiga skema pemberangkatan jemaah haji tahun mendatang.

“Untuk pemberangkatan jemaah haji 1442H, kita akan menyiapkan tiga skema,” terang Nizar di Jakarta, Senin (24/08).

Menurutnya, tiga skema dipersiapkan karena pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Skema pertama, covid sudah tidak ada atau kondisi normal dan kuota haji juga kembali normal. Jemaah yang batal keberangkatannya pada tahun ini, akan diberangkatkan tahun 2021. Untuk jemaah yang awalnya berangkat tahun 2021, akan mundur tahun berikutnya. “Kecuali, jika tahun depan Indonesia mendapatkan tambahan kuota,” ujarnya.

Skema kedua, covid belum sepenuhnya hilang sehingga ada pembatasan atau pengurangan kuota. “Jika diasumaikan berkurang 50% dari kuota saat ini, tentu akan ada jemaah yang mundur lagi keberangkatannya. Ini juga akan berakibat pada daftar tunggu yang semakin panjang,” tuturnya.

Pengurangan kuota menjadi 50%, kata Nizar, juga akan berdampak pada penambahan biaya. Apalagi jika proses layanan, baik penerbangan, akomodasi, dan konsumsi harus menerapkan protokol kesehatan. Aspek penerbangan misalnya, pesawat yang biasanya bisa menampung 400 penumpang, hanya akan diisi 200 orang. Demikian juga bis jemaah di Tanah Air dan Arab Saudi, hanya boleh diisi 50% penumpang.

“Protokol kesehatan tentu juga akan diterapkan di asrama haji, termasuk penyediaan layanan swab dan ruang isolasi,” tegas Nizar.

Skema ketiga, kata Nizar, jika wabah covid masih tinggi dan belum dapat tertangani, ada kemungkinan terjadi lagi pembatalan pemberangakatan jemaah haji. “Skema ini masih akan terus dimatangkan sesuai dengan perkembangan penanganan Covid di Indonesia, Arab Saudi, dan dunia,” tandasnya.

Bertahap, Anggaran Bantuan untuk Pesantren di masa Covid Cair

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Direktur Jenderal Pendidikan Islam Ali Ramdhani menyampaikan  bantuan anggaran bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 tahap I akan cair pekan ini.

Hal ini disampaikan Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani saat melaporkan progres penyaluran bantuan kepada Menteri Agama Fachrul Razi, di Jakarta. “Alhamdulillah hari ini kami sudah bertemu dengan pihak KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), dan memastikan bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah terbit hari ini,” lapor Ali Ramdhani kepada Menag, Senin (24/08).

“Saya selaku KPA juga telah menandatangani penyaluran anggaran kepada Bank penyalur. Kita harapkan, mulai besok  anggaran sudah bisa disalurkan ke rekening lembaga penerima. Jadi untuk penerima bantuan tahap I sudah dapat menerima pekan ini,” lanjut Ali yang didampingi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono.

Ali menjelaskan, pencairan dana bantuan operasional (BOP) tahap I ini diperuntukkan bagi pesantren dan lembaga pendidikan yang telah tercantum dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2020 lalu. “Untuk tahap kedua, saat ini sedang dalam proses validasi, semoga awal September kita sudah dapat menandatangani SK nya, sehingga dapat segera dilanjutkan proses penyalurannya juga. Kami sangat berhati-hati untuk melakukan validasi ini,” tuturnya.

Sementara, Direktur PD Pontren Waryono menyampaikan, bantuan operasional tahap I yang cair pekan ini sejumlah  Rp.930.835.000.000,-. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 20.124 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga.

“Sementara sisanya, akan disalurkan setelah validasi dilakukan dan SK tahap kedua selesai ditandatangani pada awal September mendatang. Ini sesuai dengan arahan Pak Menteri yang berharap seluruh bantuan dapat segera tersalurkan,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Menag Fachrul Razi berpesan agar jajaran Ditjen Pendidikan Islam terus melanjutkan proses yang sudah berlangsung. “Saya pesan betul, bantuan ini harus segera tersalur. Karena ini dapat membantu masyarakat, khususnya pondok pesantren pada masa pandemi ini. Ingat, kerja dengan cepat, dan tetap perhatikan prosedur. Semua harus sesuai dengan prosedur,” pesan Menag.

Sebelumnya, Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: SK Bantuan Pesantren di Masa Covid Terbit, Akhir Agustus Mulai Cair

Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren. Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp40juta.

“Bantuan juga akan diberikan kepada  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50juta,” ujar Direktur PD Pontren Waryono.

Bantuan operasional akan diberikan sekaligus bagi tiap-tiap pesantren. Selain bantuan operasional, Kemenag juga berikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. “Masing-masing lembaga akan mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan,” tandasnya.

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10juta.

Catat, Peserta SKB CPNS Kemenag Harus Segera Isi DRH

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama menerbitkan pengumuman persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019 Kementerian Agama. Panitia Seleksi CPNS mengharuskan setiap peserta yang lulus SKD dan berhak mengikuti SKB untuk segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH).

“Peserta yang dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Kemenag harus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara lengkap dan mengunggah dokumen pendukung yang dimiliki melalui laman https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/,” terang Ketua Panitia Seleksi CPNS yang juga Plt Sekjen Kemenag Nizar di Jakarta, Senin (24/08).

“Proses unggah dokumen dibuka dari 24 – 26 Agustus 2020,” lanjutnya.

Menurut Nizar, selain DRH, peserta juga diminta mengunggah dokumen pendukung dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal masing-masing file 400KB. Adapun dokumen yang dapat diunggah adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki, khusus bagi peserta pelamar formasi Guru;
2. Sertifikat profesi/keahlian, sertifikat bahasa asing, sertifikat dosen, sertifikat lainnya yang mendukung jabatan yang dilamar
3. Bukti pengalaman kerja
4. Bukti piagam/penghargaan/karya tulis ilmiah; dan
5. Bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/seni/budaya, dan /atau kegiatan kemasyarakatan

“SKB akan dilaksanakan pada Kantor Kemenag Kab/Kota bagi seluruh peserta, baik yang mendaftar pada formasi Unit Eselon I Pusat, Kanwil Provinsi, PTKN, Balai, maupun UPT Asrama Haji. Jadwal dan alamat lokasi pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian,” jelasnya.

“Peserta agar tidak mempercayai apabila ada orang yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun,” tandasnya.

Enam Tokoh Perempuan Lintas Agama Bahas Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi 

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Peranan keluarga dalam harmonisasi dan ketahanan keluarga menjadi kunci dalam masa pandemi Covid-19.  Dari perspektif agama, ada nilai-nilai yang dapat diterapkan sehingga keluarga tetap kuat dalam menghadapi pandemi.

Pemikiran tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari diskusi yang dilakukan enam tokoh perempuan lintas agama dalam webinar bertema “Harmonisasi dan Ketahanan Keluarga ditinjau dari berbagai Perspektif Agama serta Dampak bagi Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19”, Senin (24/08). Webinar yang dibuka oleh Wakil Ketua Asosiasi Dosen Indonesia M. Arief ini,  juga menghadirkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi sebagai Keynote Speaker.

Adapun enam tokoh perempuan yang hadir, adalah: Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amany Lubis mewakili agama Islam, Ketua Pusat Studi Wanita UKI Evi Deliviana yang memberikan pendapat dari perspektif Kristen Protestan, DPP Wanita Katolik Republik Indonesia Mathilda AMW Birowo  dari perspektif agama Katolik.

Sementara pemikiran dari perspektif agama Hindu disampikan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, dari agama Buddha diwakili oleh Ketua karitra/kegiatan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Tristina Handjaja, serta dari perpektif agama Khonghucu disampaikan oleh Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama, Majelis  Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Js. Liem Liliany Lontoh.

“Dalam forum ini, ada empat hal yang disepakati dalam memperkuat harmonisasi dan ketahanan keluarga,” tutur Ketua Bidang Kesetaraan Gender Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Titik Haryati yang bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut.

Pertama, nilai-nilai yang baik dari setiap agama harus diterapkan dalam keluarga. “Kedua, adanya kasih sayang, perdamaian, dan kekuatan yang diperankan oleh masing-masing anggota, sehingga keluarga tetap kuat menghadapi pandemi,” kata Titik.

Ketiga, mengupayakan kebersamaan dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 seperti stres, depresi, kegelisahan, dan kekecewaan. Keempat, setiap agama memiliki kesamaan dalam menerapkan kasih sayang anggota keluarga.

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Kemenag Rilis Hasil Ujian Masuk PTKIN 2020, Cek Di Sini

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama telah mengumumkan hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) 2020. UMPTKIN merupakan sistem seleksi nasional calon mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

“Hasil UMPTKIN 2020 sudah diumumkan pada 24 Agustus 2020,” tegas Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani (Dhani) di Jakarta, Selasa (25/08).

“Untuk mengecek kelulusan, panitia menyediakan laman yang bisa diakses di alamat: https://pengumuman.um-ptkin.ac.id/,” sambungnya.

UMPTKIN digelar serentak oleh panitia pelaksana lintas kampus yang ditetapkan Menteri Agama. Tahun ini,  UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan UIN Raden Intan Lampung dipercaya sebagai koordinator.

Dhani mengatakan, ada 135.444 calon mahasiswa yang melakukan registrasi UMPTKIN 2020. Namun, pendaftar yang berhak mengikuti ujian dan ditetapkan panitia sebanyak 132.929.

Jumlah ini lebih banyak dibanding dua tahun sebelumnya. Tahun 2018, tercatat 103.444 pendaftar UMPTKIN, sementara 2019 sebanyak 122.981 pendaftar.

Dari 132.929 calon mahasiswa yang tahun ini ingin masuk UIN, IAIN, dan STAIN, terdiri dari 45.924 laki-laki dan 87.005 perempuan. Sebanyak 9.769 dengan peminatan rumpun IPA, dan rumpun IPS 123.160 mahasiswa.

“Dari laporan panitia, tren kenaikan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi Islam sebagai wujud kepercayaan terhadap kualitas dan mutu lulusanya selama ini,” ujarnya.

Dhani melanjutkan, karena pandemi Covid-19, UMPTKIN digelar secara daring (dalam jaringan). Berdasarkan rekapitulasi Sistem Seleksi Elektronik (SSE), sebanyak 118.414 jumlah peserta yang mengikuti ujian dari 132.929 peserta yang berhak. “Artinya, tingkat partisipasi peserta mengikuti ujian sebanyak 89,08 persen,” ujar Ramdhani.

Menurut Dhani, Program Studi yang paling diminati ialah Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada urutan berikutnya secara berurutan adalah Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan terakhir Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sedangkan tiga besar kategori kampus UIN, yang paling banyak diminati pendaftar adalah UIN Alauddin Makassar (24.4649 peminat), UIN Jakarta (24.406), dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung (23.998).

Untuk kategori IAIN, kampus yang paling banyak peminatnya ialah IAIN Tulung Agung, IAIN Surakarta dan IAIN Jember.  Untuk STAIN, yang paling diminati ialah STAIN Majene, STAIN Bengkalis dan STAIN Gajah Putih Takengon.
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Koordinasikan PenangananKonflik Sosial Wilayah Sumatra di Lampung

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dalam rangka melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan konflik sosial berlatarbelakang lahan di wilayah Sumatra.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan memprioritaskan apa saja permasalahan atau penyebab terjadinya konflik lahan, agat dapat diantisipasi dan dibenahi. “Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah preemtif dan preventif, agar kasus besar di Mesuji tidak terjadi lagi. Payung hukum kita tata, kalau ada tumpang-tindih peraturan kita koordinasikan,” ujar Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Brigjen Pol. Erwin Chahara Rusmana, Jumat (14/8/2020).

Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi mengatakan bahwa wilayah Sumatra memiliki tanah yang sangat subur dan luas, sehingga masih banyak lahan-lahan yang dimohonkan para petani atau perusahaan/korporat kepada pemerintah. “Dengan letak geografis yang dekat dengan Jakarta dan pusat-pusat kota lainnya, menimbulkan ketertarikan yang sangat tinggi dibidang agrobisnis,” tambah Erwin.

Erwin menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan salah satu solusi komprehensif dari Kemenko Polhukam. “Sebagai koordinator, Kemenko Polhukam yang melakukan sinkronisasi dan pengendalian untuk melaksanakan pembenahan di bidang konflik sosial berlatarbelakang tanah atau lahan dan kebun, yang harus betul-betul diefektifkan dengan memanfaatkan elemen-elemen atau kementerian/lembaga yang potensial,” tambah Erwin.

Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi menambahkan juga bahwa Kemenko Polhukam secara konsisten dan simultan, akan terus mengarahkan, mengkoordinir, dan melakukan evaluasi secara berkala. “Tidak bisa hanya begitu ada perkembangan yang bagus dan kondusif, lalu kita biarkan tidak terprogram. Supaya program ini terukur, kita harus berani mentargetkan dari data Lampung 74 perkara yang menonjol masalah konflik lahan, kami mentargetkan minimal 10 perkara selesai di tahun 2020,” tegas Erwin.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksda TNI Yusup. “Suasana kondusif di daerah diperlukan karena merupakan kunci utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Namun, kepala daerah dan pimpinan aparat keamanan tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dibutuhkan koordinasi dan keterpaduan antar seluruh unsur pemerintahan di daerah, “ ujar Yusup.

Yusup menambahkan bahwa keterpaduan penanganan konflik sosial di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial harus terus ditingkatkan. “Terbangunnya kesepahaman dan keterpaduan visi, misi, persepsi dan strategi antar tim terpadu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanganan konflik merupakan kunci dalam upaya cegah dan deteksi dini munculnya konflik terbuka di masyarakat,” jelas Yusup.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

1...4,8254,8264,827...4,857Halaman 4,826 dari 4,857