Beranda blog Halaman 4828

Unilever Indonesia Ungkap Potensi Rantai Nilai Daur Ulang Sampah Plastik

Suarapemerintah.id – Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen jangka panjang untuk turut menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia dari hulu ke hilir, PT Unilever Indonesia, Tbk. hari ini merilis hasil studi tentang rantai nilai sampah plastik di Pulau Jawa, yang salah satunya menunjukkan bahwa ternyata baru sekitar 11,83% sampah plastik yang sudah didaur ulang. Melihat fakta ini, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan laju daur ulang sampah plastik pasca konsumsi, Unilever Indonesia mendorong digitalisasi Bank Sampah melalui kolaborasi dengan Google My Business.Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menemukan Bank Sampah, sehingga masyarakat yang sudah memilah sampah dari rumah akan bisa menyalurkan sampahnya dengan tepat, tidak terbuang ke TPA.

Nurdiana Darus, Head of Corporate Affairs and Sustainability PT Unilever Indonesia, Tbk. menyampaikan, “Permasalahan pengelolaan sampah plastik maupun pengelolaan sampah secara keseluruhan memerlukan perhatian serius dari kita semua. Sebagai pihak produsen, paling lambat pada tahun 2025, Unilever secara global berkomitmen untuk mengurangi setengah dari penggunaan plastik baru, mempercepat penggunaan plastik daur ulang, serta mengumpulkan dan memproses kemasan plastik lebih banyak daripada yang dijualnya.”

“Dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut, kami melihat bahwa perubahan pola pikir, kebiasaan, hingga ke tatanan sistem saat ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa plastik tidak melulu menjadi sumber masalah, bahkan justru memberikan keuntungan bagi kita. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pihak produsen seperti Unilever, dan juga seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Nurdiana.

Guna membantu meningkatkan laju pengumpulan dan daur ulang kemasan plastik pasca konsumsi, Unilever Indonesia ingin memahami pemetaan mata rantai kemasan pasca konsumsi yang dapat didaur ulang; termasuk data mengenai pelaku pendaur ulang, potensi pasokan, model bisnis, dan kerangka kerja proses pengumpulan kemasan yang dapat didaur ulang. Untuk itu, sepanjang Oktober 2019 hingga 20 Februari 2020, Unilever Indonesia bekerja sama dengan Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesian Plastic Recyclers (IPR) melakukan sebuah studi mengenai tentang rantai nilai sampah plastik, khususnya di Pulau Jawa.Dini Trisyanti selaku Direktur SWI mengungkapkan hasil studi tersebut, “Masyarakat di perkotaan Pulau Jawa menghasilkan sekitar 189.000 ton/bulan atau 6.300 ton/hari sampah plastik, dan hanya sekitar 11,83% atau kurang lebih 22.000 ton/bulan yang dikumpulkan kemudian didaur ulang. Sekitar 88,17% masih diangkut ke TPA atau berserakan di lingkungan.”

“Selain itu, penyerapan sampah plastik pasca konsumsi di Pulau Jawa masih sangat rendah, yakni baru sekitar 0,09 juta ton plastik per tahun dibandingkan dengan kapasitas daur ulang plastik nasional yang berada dikisaran 1,65 juta ton plastik per tahun. Dibutuhkan intervensi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjembatani kesenjangan ini, termasuk dari sisi teknologi dan inovasi.”

Unilever Indonesia berharap studi ini akan bermanfaat bagi sesama pelaku industri, membantu meningkatkan kehidupan dan penghidupan semua pihak yang terlibat di dalam mata rantai kemasan daur ulang, serta menjadi pembelajaran nyata yang nantinya dapat membantu para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk lebih mempertajam strategi pengelolaan kemasan pasca konsumsi sekaligus memetakan potensi ekonomi sirkulernya.

Selanjutnya, temuan lain pada studi ini menunjukkan bahwa dari sekitar 22.000 ton sampah plastik yang dikumpulkan, 83% berasal dari pemulung, 15,2% dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ataupun Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R), dan hanya 1,5% berasal dari Bank Sampah. Hal ini menunjukkan peran Bank Sampah sebagai salah satu pihak yang memiliki fungsi strategis dalam mengatasi dampak sampah pasca konsumsi masih perlu ditingkatkan.Maya Tamimi selaku Head of Division Environment & Sustainability Unilever Indonesia Foundation menerangkan, “Percaya akan potensi dan manfaat Bank Sampah yang begitu besar, sejak 2008 Unilever Indonesia Foundation mulai mengenalkan program Bank Sampah berbasis komunitas. Hingga saat ini Unilever telah membangun 3.858 unit bank sampah dan telah mengurangi sebanyak 12.487 ton sampah non-organik.”

“Menurut pengamatan kami, salah satu kendala yang masih menghambat peranan Bank Sampah adalah aksesibilitas, yaitu belum meratanya penyebaran informasi mengenai lokasi Bank Sampah. Di era teknologi seperti sekarang, digitalisasi bank sampah dapat membantu memudahkan masyarakat mengakses dan memanfaatkan Bank Sampah terdekat,” jelas Maya.

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menggalakkan digitalisasi Bank Sampah, Unilever Indonesia berkolaborasi dengan Google mendampingi pebisnis Bank Sampah mendaftarkan diri di platform Google My Business (www.google.com/business/). Informasi mengenai Bank Sampah mereka akan muncul saat pengguna mencari nama bisnis atau nama bidang usaha di search engine dan Google Maps.

Saharuddin Ridwan selaku Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia menanggapi, “Kerjasama ini akan sangat membantu masyarakat untuk menemukan Bank Sampah secara online dengan mudah, sehingga pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap program Bank Sampah.”Saat ini, lebih dari 300 Bank Sampah binaan Unilever Indonesia telah terdaftar di Google My Business. Perusahaan akan terus memantau dan mengajak lebih banyak lagi Bank Sampah untuk bergabung, sehingga mereka dapat ikut memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Untuk mengetahui data Bank Sampah binaan Unilever Indonesia yang telah terhubung dengan platform Google My Business, silakan kunjungi link ini.

Sumber: Unilever

Plt Ketua TP PKK Kota Medan Serahkan Sertifikat Agent Of PR Lingkungan Angkatan II

Suarapemerintah.id – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Medan Hj. Nurul Khairani Akhyar menyerahkan Sertifikat Agent of Public Relation (PR) Lingkungan Angkatan ke II. Diharapkan siswa SMP yang menjadi Agent Of PR Lingkungan Angkatan II ini dapat mengikuti Jejak siswa lainnya menjadi Agen penggerak kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Penyerahan Sertifikat AgentOf PR lingkungan secara simbolis kepada 9 siswa SMP ini dilakukan Plt Ketua TP PKK Kota Medan didampingi Kadis Lingkungan Hidup Armansyah Lubis dan Fasilitator Agent Of PR Khadijah Saraswati dan perwakilan PT Coca Cola Amatil Indonesia, Ahmad Nasoha di rumah Sharaswaty, Jalan Abadi, Senin (24/08).

Kepada siswa penerima Sertifikat Agent Of PR Lingkungan, Plt Ketua TP PKK Kota Medan mengucapkan Selamat karena telah menjadi agent of PR lingkungan sekolahnya masing-masing dan lingkungan tempat tinggalnya. Tentunya menurut Nurul Khairani, kepedulian terhadap lingkungan sudah seharusnya ditanamkan sejak dini. Sebab, hasil dari bentuk kepedulian ini akan dirasakan generasi mendatang.

“Saya berharap para siswa dapat menggunakan predikat tersebut sebaik-baiknya supaya Kota Medan dapat menjadi rumah yang nyaman bagi semua orang. Artinya selain berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, para siswa juga berprestasi di bidang kebersihan lingkungan”, kata Plt Ketua TP PKK Kota Medan. Dijelaskan Plt Ketua TP PKK Kota Medan, sebagian masyarakat Kota Medan masih membuang sampah sembarang. Artinya, tingkat kepedulian kebersihan masih minim, sehingga dengan adanya Agent Of PR Lingkungan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Sebelumnya, Penggagas Program Agent of PR Lingkungan Dewi Natadiningrat mengatakan, para siswa dari berbagai SMP di Kota Medan ini merupakan angkatan ke II Agent Of PR Lingkungan. Tentunya mereka juga telah dididik dan diajarkan untuk peduli pada lingkungan sekitar. “Kami bekerja sama dengan pihak sekolah dan guru untuk membina adik-adik guna menjadi Agent Of PR Lingkungan, hal utama dilingkungan sekolahnya masing-masing”, Jelasnya.

Sumber: Medan

Pandemi Covid-19, Pemkot Persiapkan Job Fair 2020 Secara Online

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Tangerang kembali akan menggelar Job Fair 2020 sebagai langkah dalam mengatasi jumlah pengangguran akibat dari wabah Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor industri.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Job Fair 2020 rencananya akan diselenggarakan secara daring mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Wali Kota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah menjabarkan, Pemkot Tangerang akan berupaya maksimal memberikan kemudahan bagi warga Kota Tangerang yang akan mencari kerja melalui Job Fair 2020.

“Sekarang sistemnya sedang disiapkan, agar bisa dilakukan 100 persen secara online,”.

“Mulai dari pendaftaran melalui aplikasi sampai unggah berkas, semuanya dilakukan online,” ungkap Arief yang ditemui di kediamannya Jl. Sinar Hati No. 1, Kecamatan Karawaci, Senin (24/8).

Dengan dilakukan secara daring, lanjut Arief, diharapkan akan meminimalisir terjadinya kerumunan massa yang bisa berpotensi menjadi lokasi penularan Covid-19.

“Itu jadi alasan utama Job Fair akan dilakukan secara online,” jelasnya.

Lebih lanjut Wali Kota mengungkapkan, Pemkot Tangerang juga telah meluncurkan program bantuan modal usaha bagi para pelaku UMKM melalui Program Tangerang BISA untuk dapat tetap bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Semoga kita bisa sama-sama bangkit dari pandemi ini,” tutupnya.

Untuk diketahui, Job Fair 2020 rencananya akan diikuti sebanyak 51 perusahaan dari dalam dan luar Kota Tangerang dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sebanyak 5.390.

Sumber: Kota Tangerang

Manfaatkan Lahan Kosong di Taman Eco Park, Siap Jadi Lokasi Pembibitan Tanaman

Suarapemerintah.id – Kendati masa pandemi masih terjadi, tak lantas membuat berbagai pelayanan kepada masyarakat terhambat. Seperti yang terlihat, pada Senin (24/8/2020), Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah tampak menyambangi lokasi pembibitan tanaman produktif dan tanaman hias.

Lokasi pembibitan tersebut berada di Taman Eco Park, Jl. Pintu Air, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Disini, Wali Kota melihat pemanfaatan lahan kosong di Taman Eco Park yang mulai di sulap.

“Lahannya sudah siap, nanti contohin dulu sama orang kita cara penanamannya baru selanjutnya Forum Kelompok Wanita Tani (FKWT) yang mengerjakan,” terang Arief yang didampingi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan (Disbudparman) Kota Tangerang, Ubaidillah Ansar.

“Untuk tanaman produktifnya bisa kita sebar ke rumah-rumah warga, jadi mereka rawat sendiri dan bisa dapat hasilnya juga,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemkot Tangerang telah melakukan pembibitan tanaman secara mandiri guna memenuhi pasokan tanaman di taman-taman Kota Tangerang yang berlokasi di TMP Taruna.

“Untuk tanaman hias sebelumnya sudah ada di TMP Taruna. Dan kita perbanyak dengan tanaman produktif disini,”.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT dan RW setempat yang ikut membantu. Mudah-mudahan kalau siap nanti warga-warga disini bisa ikut merawat dan membudidayakannya,” ungkapnya.

Usai menyambangi Taman Eco Park, Wali Kota melanjutkan pantauannya menuju Kali Mookervaart yang membentang di sepanjang Jl. Daan Mogot. Rencananya, bantaran Kali Mookervaart akan dipercantik dan menjadi fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi warga.

 

Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang per 24 Agustus 2020

Suarapemerintah.id – Berikut disampaikan infografis Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang update per tanggal 24 Agustus 2020;

20200824

Hamka Sabri: Disiplin Kunci Kemajuan Pemerintahan

Suarapemerintah.id – Kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri saat memberikan arahan sekaligus membuka Masa Orientasi Tugas (magang) Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-27, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (24/8).

Kedisiplinan, kata Hamka, akan membuat sebuah pemerintahan berjalan baik. Karenanya, para Purna Praja IPDN dituntut untuk menerapkan disiplin yang tinggi sesuai ruh yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan.

“Kepulangan adik-adik memang sudah dinanti, karena Purna Praja IPDN akan memberikan warna di lingkup pemerintahan daerah,” ujar Hamka yang juga merupakan alumni sekaligus senior IPDN ini.

“Anak IPDN itu disiplinnya tinggi, jadi komitmen ini jangan dirusak, karena para senior telah menerapkan disiplin ini dalam dunia kerja. Jadi, bekerjalah dengan baik, jaga kekompakan dan jaga nama baik almamater,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada kesempatan ini ada 19 Purna Praja IPDN yang akan melaksanakan magang, 18 diantaranya berasal dari Provinsi Bengkulu, sedangkan satu orang lainnya dari Sumatera Barat. Mereka akan memulai masa magangnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan tersebar di kabupaten/kota terhitung tanggal 25 Agustus 2020 hingga enam bulan ke depan. (MC Pemprov Bengkulu)

Barisan Pemuda Nusantara Siap Bersinergi dengan Pemerintah

Beritamedia.id – Barisan Pemuda Nusantara diharapkan mampu untuk ikut bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam ikut membangun Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Yuliswani, saat hadir sekaligus memberikan sambutan pada Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Bengkulu, Senin, (24/8).

“Ya kita harapkan adanya kerja sama yang sinergi antara organisasi masyarakat Barisan Pemuda Nusantara ini bersama pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” minta Yuliswani.

Terkait pelantikan DPD Bapera Provinsi Bengkulu, Yuliswani berharap Bapera dapat berkembang menjadi lebih baik dan ikut bersinergi dengan organisasi-organisasi lainnya di Provinsi Bengkulu.

“Dengan pelantikan ini mudah-mudahan Barisan Pemuda Nusantara di Provinsi Bengkulu ini dapat berkembang dengan baik dan menjadi mitra yang di perhitungkan bagi stakeholder Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Organisasi-Organisasi lainnya,” papar Yuliswani.

Fahd El Fouz A Rafiq selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara (DPP-Bapera) resmi melantik Tomi Edison sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bapera Provinsi Bengkulu.

“Ini pelantikan kami yang ke-3, pertama kita di NTB, kedua di Jawa Timur, ketiga di Bengkulu, harapan kami Bang Tomi segera membentuk DPW Kecamatan dan Kelurahan/Desa, setelah struktur kita akan fokus ke program-program sosial kemasyarakatan,” jelas Fahd El Fouz A Rafiq. (MC Pemprov Bengkulu)

Sinergi Pemprov dan KemenPUPR, Bahas Progres Pembangunan Infrastruktur Nasional di Masa Pandemi Covid-19

Suarapemerintah.id – Di masa pandemi Covid-19, Kementerian strategis seperti PUPR diharuskan melakukan realokasi dan refocusing anggaran di beberapa bidang. Hal ini berimbas, pada pembangunan infrastruktur nasional di provinsi Bengkulu.

Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, mengatakan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Belanja dan Optimalisasi Project Strategis Nasional ini sebagai salah satu bentuk sinergi dan untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dari instansi vertikal, seperti Balai Cipta Karya, Balai Bina Marga, Balai Wilayah Sungai, Balai Perumahan Rakyat, dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa.

“Untuk membangun daerah perlu sinergi dari semua pihak, apalagi terkait pembangunan infrastruktur. Kita tahu, untuk anggaran pembangunan di Bengkulu masih terbilang kecil. Oleh sebab itu, upaya ‘menarik’ anggaran dari pusat salah satu langkah yang patut dilakukan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Bengkulu,” ujar Wagub usai Rakor di Provinsi Bengkulu, di ruang rapat rafflesia, Senin (24/8).

Lebih lanjut, menurut Dedy, di masa pendemi Covid-19, selain memperhatikan sektor kesehatan, pemerintah juga konsen di bidang pemulihan ekonomi di masyarakat. Salah satunya, dengan meningkatkan belanja negara pada bidang pembangunan infrastruktur di daerah.

“Ini juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi di masyarakat, salah satu cara, yaitu memulihkan ekonomi dari belanja negara. Selain itu, kita tadi juga mendorong untuk target kedepan, terjadi peningkatan anggaran dana APBN pada sektor pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu,” jelas Dedy.

Sementara, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu (Bina Marga) Ir. M. Diantoro Murod menyampaikan realisasi pembangunan infrastruktur nasional di Bengkulu capaiannya sudah menyentuh angka 80 persen, dan terjadi sedikit kendala akibat anggaran PUPR direalokasi untuk penanganan pandemi covid-19.

“Untuk progres capaian Bina Marga, saat ini sudah mencapai 80 persen, tinggal 20 persen lagi untuk dituntaskan tahun ini. Namun, terkendala relaksasi anggaran untuk semua paket pekerjaan PUPR, yang sekarang difokuskan untuk pemulihan ekonomi di masyarakat,” terang Diantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana Fisik KemenPUPR

Kemudian, untuk pembangunan jalan nasional di Bengkulu untuk sementara dihentikan dulu, kemudian dialihkan penanganannya secara fungsional. Untuk Bengkulu, seluruh ruas jalan nasional diupayakan tidak ada yang berlubang sehingga aksesnya mudah dan lancar.

“Jadi jangan harap nanti, kok gak ada pengaspalan. Sebelumnya memang ada pekerjaan, namun kita stop dulu. Dipastikan untuk tahun 2020, 2021 ini, selagi Covid masih marak, dan uang kita gak ada, penanganan jalan nasional Bina Marga di Bengkulu dilakukan secara fungsional,” pungkasnya. (MC Pemprov Bengkulu)

Pegadaian Bersinergi dengan BP2MI, Berdayakan Pekerja Migran Indonesia

Suarapemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) berkomitmen untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui fasilitas layanan edukasi pengelolaan keuangan dan investasi emas, serta layanan pembukaan rekening tabungan emas bagi calon PMI. Komitmen tersebut dipaparkan Kuswiyoto, Direktur Utama Pegadaian dalam acara penandatanganan Perjanjian kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Pancoran, Jakarta Selatan.

“Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan para calon PMI mampu mengelola keuangannya sejak sebelum bekerja sehingga berdaya ketika pulang ke Tanah Air,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto hari ini (18/08/2020).

Kuswiyoto menambahkan sebelum diberangkatkan, para pekerja imigran akan di bekali pemahaman untuk mengatur keuangan, sehingga para imigran dapat mengelola pendapatan dan keuangannya dengan baik. Melalui inklusi ini, maka ketika mereka kembali ke Indonesia, tabungan mereka masih utuh dan bahkan bertumbuh untuk dapat digunakan di Indonesia.

“Kami mendorong agar para pekerja migran dapat membuka tabungan emas. Lewat tabungan emas mereka akan terbantu untuk menyisihkan sebagian pendapatan gaji mereka untuk menabung,” ujar Kuswiyoto.

Selain dengan BP2MI, Pegadaian juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai salah satu wujud komitmen dalam hal pengembangan dan pemberdayaan bagi para pekerja migran.

“Kedepan, Pegadaian akan terus berkolaborasi dengan BP2MI untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia, sekaligus sebagai upaya melakukan inklusi keuangan,” tutup Kuswiyoto.

Dalam acara penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pegadaian (Persero) tersebut dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Anjar Prihantoro dan Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan Pegadaian, Damar Latri Setiawan, dan disaksikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, serta Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Sumber: Pegadaian

Satpol PP Medan dan Sumut Gelar Razia Masker di Kawasan Terminal Amplas

Suarapemerintah.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan dan Sumut menggelar razia masker di kawasan Terminal Amplas, Jalan Panglima Denai, Medan Amplas, Senin (24/8). Razia ini untuk menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Medan serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumut.

Sampai tengah hari, razia yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum Satpol PP Medan, Reyes Sihombing, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Sumut, Derry Aristo, Kabag Tapem Setdako Medan, Rasyid Ridho Nasution, dan Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang ini, berhasil menjaring sebanyak 111 warga yang tidak mengenakan masker.

Razia ini dimulai pada 10.00 WIB. Petugas Satpol PP dengan santun namun tegas menghentikan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Sampai tengah hari sebanyak 111 warga yang terjaring. Warga yang terjaring dalam razia ini mendapat sanksi penahanan KTP selama tiga hari. Keseluruhan KTP selanjutnya ditahan di Kantor Satpol PP. Bagi warga yang KTP ditahan, diberikan lembar berita acara. Selang 3 hari kemudian, baru bisa mengambil KTP-nya di Kantor Satpol PP, Jalan Arif Lubis Medan.

Dalam razia ini, ada terjaring pula warga yang tidak memakai masker dan tidak membawa KTP. Mereka ini, dikenai sanksi fisik, berupa push up. Razia masker ini akan terus dilakukan agar masyarakat sadar pentingnya penggunaan masker guna menghentikan penyebaran Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, saat ini jumlah warga yang terpapar Covid-19 terus meningkat. Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum Satpol PP Medan, Reyes Sihombing, mengingatkan seluruh warga di wilayah Kota Medan agar mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebab, kewajiban tersebut tertuang sebagai salah satu poin dalam Perwal dan Pergub .

“Kami minta warga taat dan patuh terhadap anjuran yang disampaikan. Ini demi kebaikan kita bersama. Sebab, dibutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari kita semua untuk memerangi virus Covid-19 ini. Jangan lupa pakai masker untuk melindungi diri dan orang lain,” ucapnya. Dia juga mengingatkan, mereka yang tidak memakai masker bisa saja menularkan virus ke orang lain. Untuk itulah, lanjutnya, sangat penting bagi setiap warga mengenakan masker guna melindungi diri dan orang lain.

”Virus ini tidak terlihat. Ia bisa menjangkiti siapa saja, kapan dan dimana saja. Maka dari itu, kita perlu waspada, terlebih jika ada orang yang tidak mengenakan masker. Tetap waspada, patuhi aturan pemerintah. Yakinlah bahwa upaya bersama yang kita lakukan ini, sejatinya demi kebaikan kita bersama,” pesannya.

Sumber: Medan