Beranda blog Halaman 483

Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut berduka atas meninggalnya siswa sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengakhiri hidup karena ketidakmampuan keluarga membeli buku dan pena.

“Pertama tentu kita prihatin, tentu kita ikut berbuka. Tim kita juga sedang berada di sana (Ngada) untuk melakukan asesmen,” ujar Gus Ipul usai menghadiri acara Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C di Hotel Grand Travello Bekasi, Rabu (4/2).

Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan data yang akurat. Menurutnya, dengan data yang akurat, negara dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat kepada keluarga prasejahtera.

“Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang tepat. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan bisa kita mitigasi, kita bisa cegah hal-hal seperti ini ke depan,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, penguatan data menjadi dasar berbagai program perlindungan sosial, termasuk Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu, terutama kelompok rentan yang selama ini belum terjangkau bantuan. Salah satunya melalui Inpres Nomor 5/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Jadi pelan-pelan ini datanya tunggal, kita konsolidasikan terus, kita mutakhirkan. Insya Allah makin hari akan tambah akurat. Maka itu sekolah rakyat sekali lagi ingin menjangkau keluarga-keluarga yang seperti itu. Kita harapkan ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” kata Gus Ipul.

Terkait kondisi keluarga korban, ia menyampaikan bahwa asesmen di lapangan masih berlangsung. Pemerintah juga membuka peluang dukungan pendidikan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.

“Sekarang (petugas Kemensos) ada di lapangan, lagi bicara kita sama orang tuanya dan masih berduka. Ada kakaknya yang akan kita coba untuk bisa bersekolah. Apakah di sekolah-sekolah yang dekat sana atau nanti di Sekolah Rakyat. Masih sedang asesmen di lapangan,” pungkasnya.

Kemensos melalui Sentra Efata Kupang memberikan santunan dan bantuan dengan total Rp9 juta bagi keluarga korban. Santunan diberikan sebesar Rp5 juta, bantuan sembako dan nutrisi dengan nominal Rp1,5 juta serta dukungan bantuan sandang sebesar Rp2,5 juta. Adapun kedua kakak korban akan diberikan bantuan dukungan belajar keterampilan dan diupayakan untuk dapat bersekolah kembali.

Sebelumnya, siswa sekolah dasar yang meninggal bunuh diri tersebut sempat meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibunya. Surat itu berisi pesan perpisahan kepada sang ibu. Korban diketahui tinggal bersama nenek. Sementara itu, ibunya merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan kerja serabutan untuk menghidupi lima orang anak, termasuk korban.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasus Anak Bunuh Diri, Menteri PPPA Dorong Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi memberikan perhatian serius atas meninggalnya seorang pelajar kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Menteri PPPA menyatakan kasus ini menjadi pengingat pemerintah pusat untuk dapat memastikan setiap Kabupaten/Kota dapat meninjau ulang implementasi sistim perlindungan anak yang dijabarkan dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kasus bunuh diri dapat menjadi pelajaran agar semua anak-anak di Indonesia mendapatkan hak atas pendidikan dan aman.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak di Indonesia dapat mengikuti pendidikan dengan baik, bersekolah dengan aman dan nyaman. Belajar dari kasus ini, kami mendorong Kabupaten/Kota untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan,”ujar Menteri PPPA di Jakarta pada Rabu, (4/2).

Tim layanan SAPA 129 Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan UPTD PPPA Kabupaten Ngada. Pendampingan psikologis bagi keluarga korban belum dapat dilakukan secara optimal karena belum tersedianya psikolog klinis di wilayah Kabupaten Ngada. Kemen PPPA mendorong Pemerintah Daerah Ngada untuk merekrut psikolog klinis yang ditempatkan di RSUD, UPTD PPPA, dan Puskesmas. Tim profesi ini diperlukan untuk memberikan ruang aman bagi anak dan perempuan, baik untuk konseling gangguan kesehatan jiwa maupun pendampingan pada korban kekerasan dan TPPO.

Menteri PPPA juga menyatakan peristiwa ini juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni masih adanya kerentanan anak, termasuk anak laki-laki, yang kerap luput dari perhatian.

“Peristiwa ini perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Anak laki-laki juga memiliki kerentanan yang sering kali tidak terlihat karena konstruksi sosial yang membatasi mereka untuk mengekspresikan emosi dan meminta bantuan. Anak dan remaja laki-laki, sama seperti halnya anak dan remaja perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan keluhan di sekolah atau masalah pertemanan mereka. Mereka juga butuh untuk didengarkan. Anak laki-laki berhak merasa aman untuk berbicara dan meminta bantuan,” ujar Menteri PPPA.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kemen PPPA, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 6.000 anak laki-laki menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

“Data SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa banyak anak laki-laki memilih diam karena stigma dan rasa takut. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban tanpa membedakan jenis kelamin,” ujar Menteri PPPA.

Kemen PPPA terus mendorong penguatan maskulinitas positif agar anak dan remaja laki-laki memiliki ruang aman untuk mengekspresikan emosi, mencari pertolongan, dan berbicara ketika menghadapi masalah.

Menteri PPPA mengajak sekolah dasar memperkuat sistem deteksi dini agar anak-anak mendapatkan perlindungan sejak dini. Menteri PPPA juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui, melihat, atau mendengar kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Layanan SAPA 129 (Call Center 129 atau WhatsApp 08111-129-129).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Cuti Bersama ASN 2026 Berdasarkan Keppres Terbaru Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026.

Aturan yang ditandatangani pada 31 Desember 2025 ini diterbitkan dengan pertimbangan dalam angka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026.

Dalam diktum KESATU peraturan ini disebutkan bahwa Presiden menetapkan cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 yaitu pada:

  • Senin, 16 Februari 2026, sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;
  • Senin, 16 Februari 2026, sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;
  • Rabu, 18 Maret 2026, sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948;
  • Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret 2026, sebagai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah;
  • Jumat, 15 Mei 2026, sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;
  • Kamis, 28 Mei 2026, sebagai cuti bersama Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah; dan
  • Kamis, 24 Desember 2026, sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.

“Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara,” bunyi Keppres yang bisa diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara ini.

Dalam Keppres tersebut juga disebutkan bahwa pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Peraturan ini mulai perlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 31 Desember 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegas, Bobby Nasution Minta Dirut Baru Bawa Bank Sumut Lebih Progresif di Sektor Keuangan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Bank Sumut tumbuh lebih progresif di bawah kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) yang baru. Hal ini dinilainya penting mengingat dinamika kondisi global, di mana sektor keuangan menjadi salah satu pondasi utama sebuah negara.

Pesan tersebut, menurut Bobby Nasution, juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Sektor keuangan disebut sebagai salah satu strategi negara dalam menghadapi tantangan global saat ini.

“Artinya sektor keuangan jadi tolok ukur pondasi negara, kalau kita kecilkan skalanya, pondasi provinsi, Saya minta peran Bank Sumut dibuat lebih progresif lagi,” kata Bobby Nasution kepada direksi Bank Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (4/2).

Untuk mempercepat pertumbuhan Bank Sumut, Bobby Nasution juga meminta manajemen dilakukan secara ketat dan profesional. Ia menekankan pentingnya pengelolaan bank yang disiplin, terlebih Bank Sumut kini dipimpin oleh sosok yang telah lama berkarier di internal bank tersebut, yakni Heru Mardiansyah.

“Program konsolidasi yang bapak susun, beri waktu enam bulan, jangan lama-lama, kalau tidak bisa dikonsolidasi gilas aja Pak. Apalagi bapak orang yang dilahirkan Bank Sumut, karena selama ini Dirutnya dari luar, bapak pasti lebih cinta dan paham betul dengan Bank Sumut,” kata Bobby Nasution.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan, pihaknya telah menyusun program 100 hari kerja. Pada 30 hari pertama akan dilakukan konsolidasi dan diagnosis, dilanjutkan fase eksekusi dan quick wins pada hari ke-31 hingga ke-60, serta digitalisasi pada hari ke-61 hingga ke-100.

Target program tersebut antara lain perbaikan profil risiko Bank Sumut, diversifikasi ke ekosistem bisnis, perbaikan bisnis, peningkatan digital maturity, serta penurunan non performing loan (NPL).

“Budaya (kerja) Bank Sumut bisa bersatu, meng-create budaya kinerja, eksekusi dan berbasis hasil, kami tidak ingin Bank Sumut terkotak-kotak, kemudian transformasi budaya dan digital sehingga memberikan layanan maksimal seperti bank lainnya,” kata Heru Mardiansyah.

Pertemuan ini turut dihadiri Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Komisaris Independen Erlina, dan Direktur Kepatuhan Eksir. Hadir pula Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, serta OPD terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumsel Siap Jadi Tuan Rumah Rakornas GNPIP 2026, Herman Deru: Bukti Nyata Kita Lumbung Pangan Nasional!

Penulis
Syifa
-

Provinsi Sumatera Selatan kembali mempertegas posisinya sebagai aktor utama ketahanan pangan di Indonesia. Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menyatakan kesiapannya untuk menyambut peserta Rakornas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Panen Raya yang dijadwalkan pada 11 Februari 2026 mendatang. Kepastian ini terungkap usai Gubernur menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Bambang Pramono, di Ruang Tamu Gubernur, Rabu (4/2).

“Kita sangat wellcome. Sumsel saat ini berada di peringkat ke-3 produksi pangan nasional, dan Kabupaten Banyuasin adalah juara pertama dalam produktivitas hasil pangan. Kita ingin pemerintah pusat melihat langsung etos kerja luar biasa petani kita yang berhasil membawa Sumsel melompat dari peringkat 5 ke peringkat 3 nasional,” tegas HD dengan antusias.

Ia menambahkan bahwa persiapan matang tengah dilakukan. Rangkaian acara nantinya akan diperkuat dengan agenda Panen Raya bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait guna menunjukkan ekosistem pangan Sumsel yang solid dan etos kerja petani di Sumsel.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menjelaskan bahwa Rakornas GNPIP ini akan menjadi ajang kolaborasi besar. Rencananya, sejumlah tokoh nasional seperti Menko Perekonomian dan beberapa Wakil Menteri dijadwalkan hadir untuk melakukan temu wicara langsung dengan para pelaku pangan.

Ia menjelaskan Poin Utama Kegiatan (11 Februari 2026) mendatang yakni Rakornas GNPIP, Panen Raya serta Temu Wicara yaitu dialog strategis antara petani/pelaku usaha dengan Menko Perekonomian.

Dengan status sebagai “Juara Pengendalian Inflasi”, Sumatera Selatan optimis Rakornas ini akan memperkuat sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan itu juga HD langsung menghubungi Bupati Banyuasin Askolani untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Rakornas tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertahankan 1,5 Juta Hektare Lahan Pertanian di Jateng, Ahmad Luthfi: Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmen menjaga lahan pertanian di wilayahnya, sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan. Dia memastikan, tidak akan menoleransi alih fungsi lahan sawah yang sudah berstatus lahan sawah dilindungi (LSD), termasuk untuk kepentingan pembangunan kawasan tertentu.

“Tidak boleh menggunakan lahan yang sudah LSD, itu sudah hukum alam,” kata Luthfi, seusai kegiatan Outlook Ekonomi Soloraya 2026, di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2).

Menurut Luthfi, larangan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi telah diatur secara tegas dalam regulasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan menggagalkan setiap upaya pembangunan, yang mencoba mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.

“Tidak boleh, tidak boleh. Pasti kita gagalkan. Kementerian ATR juga sudah menyampaikan, jangan coba-coba mengambil alih lahan yang sudah LSD untuk diubah menjadi lahan yang kering,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, Pemprov Jateng berkomitmen mempertahankan sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian, agar tidak dialihfungsikan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci menjaga ketahanan dan swasembada pangan di Jawa Tengah.

“Saya pertahankan agar 1,5 juta hektare lahan pertanian di Jateng tidak dialih fungsi,” tegasnya.

Terkait rencana pembangunan Kawasan Daya Karya Mandiri Pangan (KDKMP) di Kabupaten Sragen yang disebut memanfaatkan lahan cukup luas, Luthfi meminta masyarakat menyampaikan informasi, jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan.

“Kalau ada informasi, kasihkan saya. Nanti akan kita selidiki,” katanya.

Mengenai sanksi atas pelanggaran alih fungsi lahan, Luthfi menyebut kewenangan tersebut berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Meski demikian, Pemprov Jateng tetap memiliki peran dalam proses pengawasan.

“Yang punya sanksi kan Kementerian ATR, bukan saya. Tapi saya sudah menyampaikan kepada bupati dan wali kota, kalau mengajukan ke kementerian itu selalu lewat provinsi. Pasti akan kita evaluasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Jadikan Rusun Subsidi Motor Pertumbuhan Ekonomi 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri acara Nusantara Economic Outlook 2026 yang mengangkat tema “Enhancing National Resilience, Sustainable Growth”, sebagai forum strategis membahas arah kebijakan dan tantangan pembangunan nasional ke depan, Rabu (4/2).

Dalam forum tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyediaan hunian layak dan terjangkau dinilai menjadi fondasi utama bagi stabilitas sosial dan peningkatan produktivitas masyarakat.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Menteri Ara.

Menteri Ara menegaskan bahwa pada tahun 2026, program prioritas Kementerian PKP adalah pembangunan rusun subsidi, sebagai solusi atas keterbatasan lahan hunian, khususnya di kawasan perkotaan dan industri. Salah satu program prioritas yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.

“Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai kami laksanakan di Meikarta. Lahan di Meikarta sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat,” tegas Maruarar.

Ia menjelaskan, pembangunan rusun subsidi di Meikarta dirancang sebagai model pengembangan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga dapat menjawab tingginya kebutuhan hunian pekerja sekaligus menekan biaya hidup masyarakat.

“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui partisipasinya dalam Nusantara Economic Outlook 2026, Kementerian PKP menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran: Stok Pangan Strategis Aman dan Terkendali Jelang Ramadhan 1447 H

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi produksi, pasokan, dan stok pangan strategis nasional berada dalam keadaan cukup dan aman menghadapi bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI.

“Proyeksi produksi pangan strategis nasional guna memastikan kecukupan pasokan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, sekaligus menggambarkan kondisi harga komoditas pangan di tingkat produsen,” ujar Mentan Amran, Selasa (3/2)

Mentan Amran sebut sejumlah komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, ketersediaan dipastikan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara itu, komoditas seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi dipenuhi melalui kombinasi produksi dalam negeri dan menjaga stabilitas pemenuhannya dari luar negeri.

“Kami terus melakukan antisipasi Ramadhan dan Idul Fitri melalui penghitungan prognosa pangan strategis serta pemantauan harga secara intensif. Hingga akhir Maret 2026, stok seluruh komoditas pangan strategis dalam kondisi cukup,” jelas Mentan Amran.

Untuk komoditas beras, Mentan Amran menegaskan kondisi nasional sangat terkendali. Pada periode Ramadhan, Indonesia memiliki stok awal sekitar 11,61 juta ton, ditambah produksi sekitar 7,98 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 5,12 juta ton. Dengan demikian, neraca beras nasional mencatat surplus sekitar 14,48 juta ton, sementara stok beras nasional pada Januari 2026 tercatat sekitar 3,34 juta ton, yang dinilai sangat memadai untuk menjaga stabilitas hingga Idul Fitri.

Mentan Amran juga semoat menyebutkan hilirisasi di sektor perunggasan dengan membangun 30 unit industri ayam melalui pendanaan Danantara, serta mendorong penguatan UMKM dan peternak melalui dukungan APBN dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terobosan lainnya juga Mentan Amran sebut terkait pengamanan produksi di tengah musim hujan dan panen raya, distribusi pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, monitoring harga harian melalui early warning system, koordinasi intensif dengan pelaku usaha dan BUMN/BUMD pangan, serta pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan bersama Satgas Pangan.

“Dengan kondisi pasokan yang memadai serta langkah pengamanan yang terus kami lakukan, kami optimis ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dapat terjaga dengan baik, sekaligus tetap melindungi petani dan peternak nasional,” tegas Mentan Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Siapkan Target Investasi Sapi 2026, Dukung Program MBG

Penulis
Syifa
-
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun target investasi pemasukan sapi tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan nasional dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diarahkan agar tambahan populasi sapi benar-benar bermuara pada penguatan kandang peternak rakyat, stabilitas pasokan, dan harga daging di pasar.
Penetapan target tersebut mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, capaian realisasi tahun sebelumnya, serta komitmen pelaku usaha dari hulu hingga hilir. Melalui skema investasi, pemerintah ingin memastikan pengembangan populasi berjalan berkelanjutan dan ternak yang masuk dikelola secara produktif oleh jaringan peternak.
Ketua Kelompok Substansi Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern Ditjen PKH, Dedik Joko Prihantono, mengatakan pengisian target 2026 menggunakan basis pelaku usaha yang sama untuk menjaga kesinambungan komitmen dan memudahkan pemantauan.
“Pelaku usaha yang telah berkomitmen melakukan investasi selanjutnya akan kami pantau secara berkelanjutan, mulai dari konfirmasi komitmen dan penyesuaian volume pada tahun 2026, guna memastikan keterlacakan sejak awal hingga pelaku usaha yang telah merealisasikan komitmennya secara penuh,” jelas Dedik, Senin (2/2).
Menurut dia, investasi yang sudah masuk tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi dipastikan berjalan di lapangan dan ternaknya berkembang.
“Selain itu, investasi yang sudah masuk harus kita monitor perkembangan ternaknya, sehingga benar-benar berkontribusi pada ketersediaan pasokan sapi di dalam negeri dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Ditjen PKH, Nuryani Zainuddin, menilai pemasukan sapi dari komitmen pelaku usaha sepanjang 2025 telah memberi dampak positif bagi pasokan dalam negeri. Namun, evaluasi tata kelola investasi tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas.
“Apa yang sudah kita lakukan pada tahun 2025 dinilai memberikan dampak positif, namun harus dievaluasi,” tegasnya.
Bagi peternak, penguatan pengawasan ini berarti kepastian bahwa sapi hasil investasi sampai ke kandang rakyat melalui pola kemitraan, mendapatkan pendampingan manajemen pemeliharaan, serta terhubung dengan pasar. Di sisi lain, negara hadir memastikan komitmen usaha berjalan tertib sehingga pasokan sapi tetap terjaga dan harga di tingkat konsumen stabil.

Melalui penguatan evaluasi, pemantauan, dan penegakan komitmen, Ditjen PKH berharap target investasi pemasukan sapi 2026 berjalan lebih efektif, memperkuat ketersediaan sapi dalam negeri, sekaligus mendukung keberhasilan Program MBG sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Usulkan Sejumlah Ruas Jalan Nasional Dikelola Pemprov Jabar

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk menyerahkan pengelolaan beberapa jalan nasional ke pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.

Upaya ini dilakukan untuk memberikan respons cepat pada perbaikan jalan nasional yang rusak, namun lokasinya berada di pusat kota.

KDM, sapaan Dedi Mulyadi, mengatakan tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki jalan dengan klasifikasi jalan nasional meski kerusakannya terlihat jelas di depan mata, bahkan menyebabkan kecelakaan.

Namun, ia tidak tinggal diam dan telah mengusulkan agar beberapa jalan nasional, terutama yang ada di kawasan ibu kota Pemerintahan Daerah Provinsi Jabar serta kabupaten/kota diserahkan pengelolaannnya ke tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah, pada 2026 ini kami akan rekonstruksi memakai dana APBD Provinsi, nanti akan MoU dengan Kemen PU,” ujarnya di Gedung Sate, Selasa (3/2).

Rencana itu akan menambah beban anggaran bagi Pemda Provinsi Jabar dan kabupaten/kota. Namun, hal itu tidak menjadi beban. Selain jalan di Bandung, KDM pun akan memperbaiki jalan di pantai utara Jabar (Pantura).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...482483484...4,887Halaman 483 dari 4,887