Beranda blog Halaman 484

Presiden Prabowo Tegaskan Arah Politik Luar Negeri dalam Diskusi Bersama Tokoh Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan ini, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden, melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono.

Menurut Menlu, pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah.

“Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya.

“Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu.

Ke depan, Menlu menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri.

“Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.

Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mantan Menlu, Wamenlu, dan Tokoh Politik Luar Negeri Apresiasi Dialog Terbuka dengan Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri (menlu), mantan wakil menteri luar negeri (wamenlu), serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2). Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, terutama terkait keterbukaan Presiden dalam membahas dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestina.

Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menilai pertemuan tersebut jauh dari kesan satu arah.

“Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Dino, diskusi berkembang secara dua arah dan berlangsung sangat apa adanya tanpa pembatasan topik. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia turut dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo.

“Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” lanjutnya.

Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menekankan bahwa pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi yang selama ini bersifat sensitif dan tidak sepenuhnya dapat diakses publik. Hassan juga menyebutkan bahwa keterbatasan informasi kerap menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat sehingga kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo menjadi sangat berharga.

“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ungkapnya.

Senada dengan itu, mantan Menlu Alwi Shihab menegaskan bahwa pertemuan tersebut memperjelas sikap konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara tetap tidak berubah.

“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegasnya.

Adapun tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, bahkan menjawab berbagai pertanyaan sebelum sempat diajukan. Ia turut mengapresiasi langkah Presiden membuka ruang dialog tersebut agar publik memahami kompleksitas kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah.

“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” tuturnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen kemanusiaan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Arah Politik Luar Negeri dalam Diskusi Bersama Tokoh Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2). Pertemuan ini, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden, melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. 

“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono. 

Menurut Menlu, pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah. 

“Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya. 

“Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu.

Ke depan, Menlu menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri.

“Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.

Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Jajaran DPP PKB, Perkuat Sinergi untuk Ekonomi Konstitusi dan Program Strategis

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian dukungan politik PKB terhadap arah kebijakan dan kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran lengkap pengurus DPP serta para ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB dari seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan kepengurusan baru. Selain itu, Muhaimin juga melaporkan bahwa PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) sebagai bagian dari penguatan kualitas kader partai.

“Kami baru menyelesaikan Akademi Politik Kebangsaan, Akpolbang, dimana calon-calon pengurus utama harus lulus mengikuti Akademi Politik Kebangsaan yang baru saja kami selesaikan beberapa hari yang lalu,” ujar Muhaimin dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Muhaimin menambahkan, PKB turut menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan usulan strategis guna mendukung kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. PKB, menurutnya, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program pemerintah yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang sangat dinikmati rakyat secara langsung. Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, PKB juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo di kancah global. Muhaimin menilai Presiden Prabowo memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika geopolitik internasional yang kompleks.

“Di Republik ini tidak ada satupun yang menguasai geopolitik internasional, dan kami meyakini Pak Presiden Prabowo amat sangat paham betul tentang peta geopolitik yang amat sangat rumit, kompleks, dan membutuhkan penanganan cepat dan khusus,” ucapnya.

Pokok utama pertemuan tersebut, menurut Muhaimin, adalah kesamaan agenda politik antara PKB dan Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong penerapan sistem ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa sistem ekonomi konstitusi bertujuan memberikan akses permodalan yang adil, terutama bagi kelompok ekonomi kecil dan masyarakat lapisan bawah.

“Yang kecil saatnya mendapatkan akses permodalan, tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang, tetapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan,” ujar Muhaimin.

PKB meyakini bahwa Presiden Prabowo mampu memimpin perubahan sistem ekonomi nasional ke arah yang lebih berkeadilan, dengan kehadiran negara sebagai pelindung ekonomi rakyat kecil. Muhaimin pun menyampaikan keyakinan penuh PKB terhadap keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kami semua PKB yakin Presiden akan sukses melaksanakan ekonomi konstitusi ini, terutama pada aspek keadilan pemerataan dan keadilan ekonomi. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” pungkasnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Diplomasi Realistis dan Prinsip Kehati-hatian Indonesia dalam Board of Peace

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2). Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut Dino, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Wilayah Jadetabek, Ini Syarat dan Jadwalnya

Penulis
Syifa
-

Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis. Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan dekat dari domisili.

Melalui gerai Samsat Keliling, warga dapat mengakses sejumlah layanan seperti pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan (SWDKLLJ). Informasi mengenai lokasi layanan diumumkan oleh TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resmi mereka, @tmcpoldametro.

Sebanyak 14 lokasi layanan tersebut tersebar di Jadetabek, antara lain:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir samsat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir samsat dan Masjid Al Musyawarah, Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Halaman Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir samsat dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–15.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir samsat (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Gaga dan Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir samsat dan Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Mono Caffe Pekayon Jaya, Bekasi Selatan (08.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Tugu (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–12.00 WIB)

Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat diwajibkan membawa dokumen lengkap berupa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, serta STNK beserta fotokopinya. Pemilik kendaraan juga tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sementara itu, pengurusan pajak lima tahunan dan penggantian plat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat induk terdekat.

Dengan adanya Samsat Keliling ini, masyarakat Jadetabek diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban administrasi kendaraan tanpa harus antre panjang di kantor induk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Ini, SIM Keliling Hadir di Jakarta: Syarat, Lokasi, dan Biaya Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima lokasi di wilayah DKI Jakarta, Kamis (5/2), untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melansir informasi dari akun resmi X @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00–14.00 WIB dan tersebar di beberapa titik berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Untuk mendapatkan layanan perpanjangan, pemohon wajib membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama (fisik dan fotokopi), bukti tes kesehatan, serta bukti tes psikologi.

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa gerai SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bila masa berlakunya telah habis, pemilik harus melakukan penerbitan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Saat ini, masa berlaku SIM ditetapkan lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik.

Untuk biaya perpanjangan, mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri, tarifnya adalah:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, masyarakat perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan Rp35.000.

Ditlantas mengingatkan bahwa pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 288 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009, yakni pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan dan Awan Dominasi Wilayah Ibu Kota

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca bervariasi dari cerah berawan hingga hujan ringan di wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Kamis (5/2). Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi BMKG sebagai panduan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.

Pada pagi hari, hujan ringan diprediksi mengguyur wilayah Kepulauan Seribu, sementara seluruh wilayah Jakarta lainnya—mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur—diprakirakan berawan.

Memasuki siang hari, kondisi berawan masih mendominasi sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Adapun hujan ringan diprediksi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

BMKG juga mencatat bahwa pada sore hari cuaca berawan tetap bertahan di sebagian wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, hujan ringan diramalkan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Menjelang malam, cuaca mulai membaik. BMKG memproyeksikan kondisi cerah berawan di hampir seluruh wilayah Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Jakarta Timur diprediksi mengalami cuaca cerah.

Untuk suhu udara, BMKG memperkirakan rentang suhu harian berada antara 23 hingga 29 derajat celsius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 72 hingga 94 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Humanis dan Tegas, Pemerintah Buka Posko Layanan Menjelang Eksekusi Hotel Sultan

Penulis
Syifa
-

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) secara resmi membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sebagai langkah proaktif pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi karyawan, vendor, dan tenant yang berpotensi terdampak proses pengembalian aset negara dari PT Indobuildco.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/2), Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menyampaikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan mandat Presiden untuk mengembalikan kejayaan aset negara kepada rakyat.

“Arahan Presiden sangat jelas, bagaimana kita bisa merangkul para karyawan yang sudah lama mengabdi untuk tetap dapat terlibat dalam kontribusi membangun bangsa. Bagi kami, sengketa ini bukan dengan masyarakat, melainkan dengan korporasi yang tidak lagi memiliki hak sah di lahan ini,” ujar Rakhmadi.

Keberadaan Posko Pelayanan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengesampingkan ketegasan hukum dalam upaya penyelamatan aset negara.

Rakhmadi menambahkan bahwa pemerintah tengah merancang pembangunan yang memberikan manfaat luas melalui pendekatan kawasan terpadu, yang mencerminkan wajah Indonesia yang modern dan berdaya saing global. Perencanaan ini diarahkan untuk menghadirkan kawasan fungsi campuran (mixed-use) yang membanggakan negara dan dunia, sekaligus memastikan tersedianya ruang publik hijau yang inklusif, serta terintegrasi dengan sistem transportasi publik, termasuk MRT, guna mempermudah akses masyarakat.

Proses pengosongan lahan yang saat ini berdiri Hotel Sultan didasarkan pada Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dieksekusi segera.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto menegaskan bahwa berbagai manuver administrasi tidak dapat menghalangi pelaksanaan putusan tersebut.

“Terkait perkara a quo, tidak ada satu pun aturan hukum maupun pedoman Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan PTUN bisa membatalkan atau menunda eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata. Karena itu, proses persiapan pelaksanaan eksekusi ini sah dan merupakan bagian dari penegakan kepastian hukum,” jelasnya.

Kharis juga mengingatkan bahwa pada 9 Februari 2026 mendatang, akan dijadwalkan agenda teguran (aanmaning) bagi PT Indobuildco oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila pihak terkait tidak hadir, pengadilan memiliki diskresi untuk melanjutkan tahapan eksekusi riil.

Posko Pelayanan yang mulai beroperasi Rabu (04/02/2026) ini berfungsi sebagai pusat informasi resmi, layanan pengaduan, serta pendataan karyawan guna memastikan perlindungan hak ketenagakerjaan dan peluang penyerapan oleh manajemen baru sesuai ketentuan. Posko ini juga melayani laporan dari vendor dan penyewa, termasuk konsultasi kelanjutan kontrak dan jaminan layanan agar agenda bisnis maupun kegiatan yang telah terjadwal tidak terganggu. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap tenant dan penghuni guna memastikan proses transisi alih kelola berjalan tertib dan transparan.

Pemerintah berharap pengelola lama bersikap kooperatif dan menyerahkan aset secara sukarela demi menjaga martabat dunia usaha serta keberlangsungan hidup para pekerja yang selama ini dijadikan tumpuan. Privilege pengelolaan selama 50 tahun dinilai telah lebih dari cukup, dan kini Blok 15 GBK diharapkan kembali menjadi milik publik demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah juga menyoroti kerugian negara akibat tunggakan royalti PT Indobuildco selama 17 tahun yang mencapai Rp754 miliar. Dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara dan dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, mulai dari beasiswa hingga fasilitas kesehatan.

Menanggapi dinamika perkara ini, Pengamat Hukum Universitas Indonesia Sri Laksmi Anindita menegaskan kuatnya dasar hukum yang dimiliki pemerintah. Ia menilai bahwa publik perlu memahami perbedaan antara sengketa prosedur administratif dan substansi hak milik materiil.

“Eksekusi ini bukan kebijakan administratif, melainkan pelaksanaan putusan perdata yang mengandung amar putusan serta merta. Secara hukum, hal ini memang memperbolehkan eksekusi tetap berjalan, walaupun ada upaya hukum lanjutan. Negara sedang menjalankan perintah hakim, bukan tindakan sepihak,” pungkas Sri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambangi Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, Wapres Serap Nasihat Kiai untuk Kemajuan Negeri

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berlokasi di Jl. Raya Tirtowening, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Selasa (3/2). Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan dialog berkelanjutan dengan para ulama serta pimpinan pesantren, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan bersama tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya peran ulama sebagai penuntun moral sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika nasional dan menjaga arah pembangunan bangsa.

“Saya sowan untuk mendapatkan saran, masukan, evaluasi, atau apa pun itu. Selama lebih dari satu tahun kami bersama Pak Presiden Prabowo memimpin, banyak sekali tantangan dan dinamika yang kami hadapi,” ujar Wapres.

Wapres juga menyinggung sejumlah musibah dan bencana alam yang terjadi di penghujung dan awal tahun sebagai bahan refleksi bersama. Ia pun memohon dukungan doa dari para kiai agar proses pemulihan di berbagai daerah terdampak dapat berjalan optimal.

“Di akhir dan awal tahun kita menghadapi banyak musibah dan bencana alam. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kami baru saja kembali dari Tamiang Aceh yang kini sudah memasuki masa pemulihan,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, kami mohon doa dan dukungan dari para kiai agar proses pemulihan ini bisa berlangsung lebih cepat dan lancar,” imbuh Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan perkembangan pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren yang merupakan hasil aspirasi para kiai. Pembentukan Dirjen ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia.

“Ke depan kami mohon arahan dan saran dari para kiai agar Dirjen Pesantren ini benar-benar bisa membawa arah yang lebih baik bagi pondok dan pesantren. Saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi pesantren dan para pengasuhnya,” jelasnya.

Selain isu pendidikan pesantren, Wapres turut membahas rencana pengembangan Kampung Haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

“Sudah ada beberapa bangunan dan lahan yang melalui proses negosiasi dan oleh Danantara. Ke depan, ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan pelayanan bagi warga kita yang melaksanakan haji dan umrah di Kampung Haji,” paparnya.

Menutup pertemuan, Wapres menitipkan pesan kepada pemerintah daerah agar program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat diimplementasikan secara optimal, khususnya di Kabupaten Mojokerto.

“Saya titip kepada Pak Bupati, mohon agar program-program Presiden dapat berjalan dengan baik di Mojokerto, terutama MBG (Makan Bergizi Gratis), CKG (Cek Kesehatan Gratis), serta program prioritas lainnya,” pungkas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Asep Syaifuddin Chalim menyampaikan doa dan harapannya bagi kepemimpinan Presiden dan Wapres agar senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah untuk bangsa dan negara.

“Semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden senantiasa dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Selanjutnya kita berdoa semoga Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan,” harapnya.

Sebelumnya, Wapres bertolak ke Provinsi Jawa Timur pada pagi hari bersama rombongan terbatas menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 NG TNI AU. Setibanya di Jawa Timur, Wapres langsung menuju Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Kunjungan ini bertujuan mempererat silaturahmi dengan para ulama sekaligus menyerap aspirasi guna mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Usai bersilaturahmi, Wapres menyapa para santri, kemudian kembali ke Jakarta.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut antara lain Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, perwakilan delegasi Sudan Syekh Sadiq Bilal, perwakilan delegasi Mesir Syekh Ahmad Muhammad, serta jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mojokerto, Mundzir Masrury dan Yohanes Bambang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...483484485...4,887Halaman 484 dari 4,887