Beranda blog Halaman 485

HUT ke-48 SMAN 3 Kota Jambi, Gubernur Al Haris Apresiasi Prestasi TKA di Atas Rata-Rata Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 SMAN 3 Kota Jambi berlangsung semarak dan sarat makna, Rabu (4/1/2026). Momen bersejarah ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar My, Dirbimas Polda Jambi, jajaran guru, para alumni, serta ratusan siswa yang memadati lingkungan sekolah.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian akademik SMAN 3 Kota Jambi yang dinilainya sangat membanggakan. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), dari 14 bidang studi yang diujikan, sebanyak 12 bidang studi berhasil meraih nilai di atas rata-rata nasional.

“Saya apresiasi SMA 3 Jambi. Dari 14 tes TKA kemarin, alhamdulillah 12 bidang studi nilainya di atas rata-rata nasional. Ini luar biasa. Artinya, di Jambi, menurut saya, SMA 3 yang nilainya paling baik,” ujar Al Haris.

Menurutnya, prestasi tersebut merupakan buah dari konsistensi pola asuh dan pola pendidikan yang diterapkan para guru. Dengan capaian akademik yang solid, Al Haris optimistis siswa-siswi SMAN 3 Kota Jambi memiliki peluang besar untuk menembus perguruan tinggi ternama, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Ini menunjukkan anak-anak kita sudah berkelas nasional, bahkan internasional. Saya dengar sudah ada yang diterima di Singapura. Ini prestasi yang patut dibanggakan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Al Haris menegaskan bahwa hasil TKA ke depan akan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja sekolah dan kepala sekolah. Evaluasi tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penempatan kepala sekolah serta pengalokasian anggaran pendidikan.

“Kalau hasilnya menurun, ini menjadi warning. Tidak boleh ada stagnasi dalam pendidikan. Bahkan ke depan, hasil ini juga menjadi dasar dalam penganggaran dan program revitalisasi sekolah,” tegasnya.

Sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Al Haris juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini sebanyak 77 sekolah di Provinsi Jambi mendapatkan program revitalisasi.

Tak hanya menyoroti prestasi akademik, Gubernur Al Haris turut mengingatkan tantangan serius yang mengintai dunia pendidikan saat ini, seperti bahaya narkoba, judi online, serta masuknya paham radikalisme melalui media sosial yang menyasar generasi muda.

“Ini peringatan keras bagi kita semua. Sekolah tidak hanya mendidik, tapi juga mengasuh. Perlu komunikasi yang kuat antara wali kelas, guru BK, dan orang tua siswa,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran wali kelas dalam mengenal latar belakang siswa, membangun komunikasi aktif dengan orang tua melalui grup WhatsApp, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai di rumah agar tidak berdampak negatif pada kesehatan dan prestasi belajar siswa.

Menutup sambutannya, Gubernur Al Haris mengajak para siswa SMAN 3 Kota Jambi untuk menjadikan para alumni sebagai teladan. Ia berharap lahir generasi penerus yang mampu berkiprah dan berkontribusi di berbagai bidang strategis.

“Tanamkan niat di hati, jadilah salah satu alumni hebat SMA 3 Jambi di masa depan,” pesannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Tepati Janji, Orang Tua Atlet Peraih Emas PON Aceh-Sumut Akan Diberangkatkan Umrah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung prestasi olahraga daerah. Ia menepati janji untuk memberangkatkan orang tua atlet peraih medali emas asal Jambi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh–Sumatera Utara 2024 dengan menyerahkan tiket umrah melalui pihak travel, Selasa (4/1/2026).

Penyerahan tiket umrah tersebut disaksikan langsung oleh Ketua KONI Provinsi Jambi, Mat Sanusi, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi, Novriadi. Momen ini menjadi bentuk apresiasi nyata Pemerintah Provinsi Jambi terhadap perjuangan atlet dan peran besar keluarga di balik kesuksesan mereka.

Usai kegiatan, Al Haris mengakui sempat lupa dengan janji tersebut, namun menegaskan bahwa niat dan komitmennya tidak pernah berubah.

“Tugas saya memang harus diingatkan. Niat saya baik, ini bentuk support dan semangat untuk anak-anak kita yang telah mengharumkan nama Jambi,” ujar Al Haris.

Al Haris pun meminta Dispora, KONI Provinsi Jambi, serta pihak travel untuk memastikan proses keberangkatan orang tua atlet berjalan lancar hingga tuntas.

“Saya minta Dispora, KONI, dan travel hadir untuk hadir bersama untuk memastikan orang tua atlet benar-benar diberangkatkan,” tegasnya.

Al Haris menambahkan, penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para atlet Jambi agar terus berjuang maksimal hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional.

“Saya bangga agar anak-anak berjuang maksimal sampai ke nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Jambi Mat Sanusi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah dari Gubernur Al Haris yang sudah menepati janjinya untuk memberikan bonus umrah kepada atlet-atlet Jambi yang sudah menyumbangkan medali emas di ajang PON Aceh-Sumut 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pemprov Jambi yang sudah memberikan perhatian penuh terhadap atlet-atlet di Jambi,” kata Al Haris

Adapun nama-nama atlet Jambi yang berhasil meraih medali emas di ajang PON Aceh-Sumut 2024 yakni, Muhammad Ripqy Ramadhan, Juliana Klarisa, Mutiara Rahma Putri, Topan Satria, Aprillian Anggara, M Angget Dharmawan, M Angger Setiawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Tekankan Kinerja Terukur, OPD Diminta Satu Visi Dongkrak Posisi Jambi di Tingkat Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmen peningkatan kinerja birokrasi melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sekaligus Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (4/2/26).

Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk komitmen nyata setiap pimpinan OPD terhadap tugas, tanggung jawab, serta capaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

““Perjanjian kinerja ini dibuat supaya bapak dan ibu memahami secara jelas tugas dan tanggung jawab, menjabarkan visi-misi, RPJMD, serta indikator utama kinerja. Ini membutuhkan komitmen dari masing-masing jabatan sesuai tingkatan,” tegas Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menyoroti posisi Provinsi Jambi di tingkat nasional yang dinilainya masih fluktuatif. Ia menargetkan tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan Jambi untuk bersaing di papan atas nasional.

“Provinsi Jambi di kancah nasional ada grafik yang dibawah dan naik. Kita berharap tahun 2026 ini Jambi harus di papan atas, kalau perlu masuk 10 besar,” ujarnya.

Al Haris secara tegas meminta para kepala OPD untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia (SDM) di masing-masing instansi. Menurutnya, kesamaan visi dan misi menjadi kunci keberhasilan organisasi pemerintahan

“Masing-masing SKPD ini pantau SDMnya, kalau tidak satu pemikiran dengan visi misi atau kepala dinas pindahkan dia,” katanya.

Lebih lanjut, Al Haris mengingatkan pentingnya budaya kerja yang terukur dan responsif. Ia menolak pola kerja yang tidak menghasilkan output jelas dan meminta pimpinan OPD aktif melatih serta membina stafnya.

“Kita sudah mulai berorientasi dengan terukur, jangan perintah kita itu tidak ada jawaban. Bapak/Ibu harus melatih staff,” ujarnya.

Al Haris juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Ia meminta seluruh OPD tetap menjalankan Asta Cita Presiden serta program prioritas daerah dengan semangat efisiensi yang produktif.

“Asta Cita Presiden dan program kita harus kita jalankan, meski dengan kondisi dana yang terbatas. Saya pikir efisiensi itu bukan membuat kita bekerja semakin lemah,” tegasnya.

Terakhir, Al Haris meminta agar Kepala OPD untuk menempatkan orang yang tepat di jabatan PPTK dan PPK.

“Saya berharap bapak ibu di pejabat pptk dan ppk harus orang-orang yang bisa bekerja, jangan sampai lagi ada masalah korupsi. APH itu memanggil kita karena ada celah,” tuturnya.

Penandatanganan perjanjian kinerja dan penyerahan DPA ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan capaian pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Mendekati 8 Persen Jelang 2029

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional yang diyakini mampu tumbuh hingga mendekati 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta pada Selasa (3/2).

“Tahun ini 6 persen, tahun depan 6,5 persen, setelah itu mendekati 7 persen, dan menjelang 2029 mendekati 8 persen, jika saya masih menjabat,” kata Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa arah perekonomian nasional saat ini berada pada jalur yang tepat dan terus mengalami percepatan setelah melewati periode perlambatan. Ia menilai pemulihan ekonomi Indonesia berlangsung kuat dan berkelanjutan.

“Saat ini perekonomian bergerak ke arah yang benar dan terus mengalami percepatan. Setelah empat bulan perkembangan ekonomi terakhir, sudah jelas bahwa pemulihan ekonomi kuat dan akan semakin menguat,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah tetap menjaga stabilitas fiskal meskipun memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan.

“Kami memastikan likuiditas yang cukup dalam sistem, menjaga stabilitas fiskal, dan melakukan ekspansi fiskal untuk mendorong perekonomian, namun tetap tidak melampaui batas defisit 3 persen dari PDB. Meski memberikan stimulus, kami tetap menjaga kehati-hatian fiskal,” ungkap Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mengoptimalkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pemerintah maupun sektor swasta. Ketika pemerintah mendukung sektor swasta untuk terus tumbuh, Menkeu yakin momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami percepatan.

“Saat ini kami berupaya menggerakkan dua mesin pertumbuhan sekaligus, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Dengan itu, pertumbuhan di atas 6 persen menjadi mudah dicapai. Kami memanfaatkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi untuk memastikan ekonomi tumbuh pada kapasitas maksimalnya,” kata Menkeu.

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan birokrasi dan penghapusan berbagai hambatan investasi. Salah satu langkahnya adalah pembentukan satuan tugas khusus untuk menyelesaikan kendala dunia usaha.

“Kami memiliki satuan tugas khusus debottlenecking, di mana setiap pelaku usaha dapat menyampaikan langsung kendala yang dihadapi. Saya pikir satu tahun dari sekarang kita akan memiliki kondisi iklim bisnis yang berbeda dan jauh lebih baik. Itu cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos – BGN Matangkan Program MBG Lansia dan Disabilitas

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi mematangkan rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ia menyebut, telah bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana untuk membahas program tersebut.
“Semalam saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN, Prof Dadan, untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Jadi ini sedang dalam pembicaraan,” kata Gus Ipul usai menghadiri pertemuan sejumlah tokoh pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Gus Ipul menjelaskan, pertemuannya dengan kepala BGN menyepakati agar nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang dikelola BGN di berbagai daerah tidak hanya menyiapkan MBG untuk anak-anak sekolah, tapi juga lansia dan penyandang disabilitas.
“Jadi di SPPG yang ada di sekitar (wilayah) itu juga nanti melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang kami miliki atau data yang kami serahkan. Kami mendapatkan data-data itu nanti dari kepala daerah. Jadi setelah kita lakukan asesmen, lalu kita akan serahkan ke kepala daerah untuk ditandatangani, baru kemudian kita serahkan ke BGN untuk dilayani,” jelas Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul menambahkan, program ini juga bakal diperkuat dengan kehadiran caregiver atau pengasuh yang telah mengikuti pelatihan secara bertahap.
“Kita awali dengan pelatihan-pelatihan dulu, tapi sebelum mereka misalnya belum selesai mengikuti pelatihan, ya kita akan menggunakan tenaga-tenaga yang mengirim (MBG) ke rumah-rumah lansia dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan, program MBG lansia dan penyandang disabilitas akan dipusatkan di BGN. Sedangkan Kemensos berperan menyiapkan petugas dan sistem distribusi makanan.
“Jadi anggarannya nanti kita jadikan satu di BGN, sementara kami menyiapkan yang mengantarkan, yang merawat,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Komitmen tersebut disampaikan Presiden kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Presiden memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Ketum PBNU menegaskan bahwa secara nilai dan prinsip, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut memaparkan pertimbangan kebijakan yang realistis dan strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui partisipasi dalam BoP. Langkah ini, menurut Yahya, turut diiringi dengan konsolidasi dengan negara Islam dan Timur Tengah yang turut berpartisipasi dalam BoP

“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” katanya.

Lebih lanjut, Ketum PBNU mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan agar setiap langkah yang diambil tidak justru merugikan rakyat Palestina.

“Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam istilah-istilah yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di Tepi Barat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menyampaikan komitmen kuat Presiden dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui BoP. Menurut Ketua MUI, Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya akan terus mengawal efektivitas BoP agar dapat memberikan kemaslahatan bagi Palestina dan perdamaian dunia.

“Komitmen Presiden, yang pertama, ingin benar-benar berjuang di dalam Board of Peace ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di samping itu, komitmen beliau akan berjuang melalui Board of Peace ini untuk menghilangkan penderitaan dari orang Palestina di Gaza,” ucap Ketua MUI.

Senada dengan itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin menyampaikan bahwa para pimpinan ormas Islam memberikan penguatan kepada Presiden agar perjuangan Indonesia tidak hanya mendorong perdamaian, tetapi juga kemerdekaan Palestina.

“Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insyaallah untuk Palestina, dan juga untuk kita di Indonesia,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dengan Pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Pesantren di Istana Merdeka

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2). Pertemuan ini menjadi forum silaturahmi sekaligus dialog strategis antara Presiden dan para pemuka agama yang membahas berbagai isu kebangsaan dan keumatan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa ini merupakan pertemuan ketiga antara Presiden Prabowo dengan ormas-ormas agama Islam. Dalam pertemuan itu, Presiden dan para tokoh membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai pembangunan kampung haji di Arab Saudi.

“Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Muhammad bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” ujarnya.

Menurut Menag, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan keputusan resmi yang memungkinkan warga negara asing untuk membeli properti berupa tanah dan hotel di Makkah dan Madinah. Indonesia, lanjut Menag, telah memperoleh lahan yang cukup luas untuk perkampungan haji.

“Kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas, itu mungkin hampir sekitar 60 hektare nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Kabah. Tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu,” lanjutnya.

Tidak hanya perkampungan haji, dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) sebagai instrumen penguatan ekonomi keumatan. Menag menyampaikan bahwa pengelolaan dana umat ke depan akan didorong agar lebih profesional dan transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

“Nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan demikian efisiensi, efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri,” katanya.

Pada pertemuan tersebut, Menag menyebut Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi dan diskusi bersama para tokoh agama.

“Bapak Presiden menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan para tokoh-tokoh agama. Sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan terutama para kiai, para ulama, pimpinan pondok pesantren tadi,” tandasnya.

Dalam suasana dialog yang cair, Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi intensif dengan para tokoh agama. Diskusi berlangsung hidup, penuh gagasan, dan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus merawat kebersamaan serta mendengar langsung aspirasi para ulama dan pimpinan pondok pesantren.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Salurkan Bantuan Rp596 Juta untuk Madrasah, Guru, dan Siswa Terdampak Longsor Cisarua

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai Rp596 juta untuk mendukung pemulihan madrasah, guru, dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diserahkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar kepada para penerima bantuan di Bandung Barat, Minggu (1/2/2026).

Menag menyampaikan bahwa madrasah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pengabdian dan pelayanan kemanusiaan di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, pemulihan madrasah dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan secara normal.

“Madrasah ini sangat berjasa. Dalam kondisi darurat pun tetap menjadi bagian dari upaya kemanusiaan. Karena itu, negara wajib memastikan madrasah dan para gurunya dapat bangkit kembali,” ujar Menag.

Bantuan yang disalurkan Menag meliputi bantuan rehabilitasi untuk memperbaiki rumah guru madrasah yang rusak parah. Total bantuan yang diberikan Rp300 juta diharapkan dapat membantu proses rekonstruksi agar rumah bisa kembali layak huni dan aman digunakan.

Selain itu, Kemenag juga menyalurkan bantuan sewa rumah bagi 21 guru madrasah terdampak dengan total nilai Rp126 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk menjamin para guru tetap memiliki tempat tinggal sementara yang layak selama proses pemulihan berlangsung.

Kementerian Agama turut memberikan santunan kepada keluarga 10 siswa madrasah yang wafat terdampak banjir dan longsor, dengan total bantuan sebesar Rp160 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi bentuk empati atas musibah yang terjadi.

Sebagai bagian dari penanganan darurat, Kemenag juga menyalurkan bantuan pemulasaran jenazah sebesar Rp10 juta. Menag menegaskan bahwa penanganan jenazah secara layak merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap korban serta bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

Menag memastikan bahwa bantuan tersebut bukanlah langkah terakhir. Jajaran Kementerian Agama di tingkat pusat dan daerah diminta terus melakukan pendampingan, termasuk pendataan lanjutan terhadap kebutuhan madrasah dan keluarga terdampak agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Digital Jadi Pondasi Ekonomi Masa Depan Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Transformasi digital tak lagi sekadar urusan teknologi, melainkan telah menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim).

Komitmen tersebut tercermin dalam pemaparan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 yang digelar pada Senin (2/2/2026), di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, memaparkan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan Diskominfo tersebut, yang disusun selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus peluang di era digital, mulai dari penguatan tata kelola informasi, pengembangan layanan digital pemerintahan, hingga optimalisasi komunikasi publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah program unggulan Diskominfo Kaltim. Seluruh program dirancang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga kebijakan digital yang dijalankan tidak berdiri sendiri, tetapi mendukung langsung prioritas pembangunan di Benua Etam.

Sebagai ukuran keberhasilan, Diskominfo Kaltim menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan berorientasi pada dampak. IKU ini menjadi acuan agar setiap program benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Dalam pemaparannya, Muhammad Faisal menegaskan bahwa Kalimantan Timur saat ini telah memasuki fase masyarakat yang semakin melek digital. Hal tersebut tercermin dari berbagai upaya integrasi layanan digital yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kaltim saat ini sudah cukup siap secara digital. Berbagai layanan pemerintahan telah terintegrasi dan terus kami kembangkan. Ke depan, komitmen kami adalah memastikan layanan digital tersebut semakin optimal, mudah diakses, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Faisal.

Ia juga memaparkan sejumlah Major Project yang menjadi tulang punggung pencapaian Renstra, salah satunya melalui pengembangan SuperAPP Sakti Gemas. Aplikasi ini dirancang sebagai platform layanan digital terintegrasi pemerintah daerah yang mempermudah akses layanan masyarakat, meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah, serta mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Menanggapi pemaparan Renstra tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memberikan arahan agar digitalisasi benar-benar dimaksimalkan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa peran Diskominfo tidak hanya sebatas penyedia infrastruktur dan sistem, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem ekonomi digital daerah.

“Digitalisasi harus hadir dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah. Selain itu, Diskominfo perlu memperkuat produksi konten-konten informatif terkait kebijakan dan pembangunan Kaltim agar tersampaikan dengan baik di ruang-ruang publik,” pesan Sekda Sri.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar program digitalisasi berjalan selaras dan saling menguatkan, serta tidak terfragmentasi dalam pelaksanaannya.

Expose Renstra ini turut menghadirkan akademisi dari Universitas Mulawarman sebagai evaluator. Dalam evaluasinya, akademisi menekankan pentingnya transformasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai akselerator transformasi ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non-ekstraktif.

Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi pendapatan daerah dari sektor ekstraktif tercatat terus menurun. Kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya pergeseran ekonomi menuju sektor-sektor lain, seperti UMKM, ekonomi kreatif, ekowisata, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dinilai memiliki potensi besar sebagai motor ekonomi baru Kalimantan Timur.

Dalam konteks tersebut, pemanfaatan TIK dipandang strategis untuk memperkuat sistem informasi, memperluas jangkauan pasar produk unggulan daerah, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor ekonomi baru. Tren ekonomi digital juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan bandwidth dan kualitas infrastruktur jaringan yang merata.

Untuk mendukung pencapaian target Renstra secara optimal, Diskominfo Kaltim menegaskan perlunya dukungan lintas perangkat daerah, baik dalam integrasi data, kolaborasi program, maupun penguatan komunikasi publik dan layanan digital pemerintahan.

Expose Renstra ini turut dihadiri oleh perwakilan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kaltim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, sebagai bagian dari upaya memastikan keselarasan perencanaan dan implementasi Renstra Diskominfo Kaltim Tahun 2025–2029.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Pemda Perangi Rokok Ilegal lewat Optimalisasi DBHCHT dan SIHT

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Upaya memerangi peredaran rokok ilegal terus diperkuat melalui sinergi Bea Cukai dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT). Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari perlindungan konsumen, peningkatan kesejahteraan pekerja industri tembakau, hingga terbukanya peluang usaha legal yang berkelanjutan.

Di Gresik, Bea Cukai Gresik bersama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan DBHCHT Tahun 2025 di Aula Bea Cukai Gresik, pada Selasa (27/01). Kegiatan ini bertujuan menilai efektivitas program penegakan hukum sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.

Kepala Bea Cukai Gresik, Asep Munandar, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan DBHCHT dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, baik bagi penegakan hukum maupun kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan pelaksanaan operasi bersama guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal.

Dari sisi pemerintah daerah, Sekretariat DBHCHT Kabupaten Gresik menyampaikan komitmen Pemkab Gresik dalam mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar DBHCHT tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 115 poin dalam pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan Kabupaten Lamongan meraih nilai 120 poin. Sepanjang tahun 2025, Bea Cukai Gresik mencatat pengamanan 3.133.750 batang rokok ilegal di Gresik dan 1.031.360 batang di Lamongan, dengan total estimasi kerugian negara lebih dari Rp4 miliar. Selain penindakan, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan pekerja industri hasil tembakau dan penguatan industri legal melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah.

Penguatan sinergi serupa juga berlangsung di Kabupaten Probolinggo. Bea Cukai Probolinggo menggelar koordinasi pemanfaatan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) pada Senin (02/02) di Kantor Bea Cukai Probolinggo. Pertemuan yang dihadiri jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo ini membahas pemanfaatan SIHT sebagai sarana strategis untuk mendorong legalitas dan kepatuhan pelaku industri hasil tembakau, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Optimalisasi SIHT diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi sesuai ketentuan sekaligus mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Melalui pemanfaatan SIHT, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat langsung berupa terbukanya peluang usaha legal, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan dari dampak negatif peredaran rokok ilegal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa optimalisasi DBHCHT dan pemanfaatan SIHT merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Menurutnya, sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah memperkuat upaya menciptakan industri hasil tembakau yang tertib dan berkeadilan sekaligus memastikan penerimaan negara dari sektor cukai dapat kembali dirasakan publik melalui pembangunan dan peningkatan layanan.

“Dengan kolaborasi berkelanjutan, pemberantasan rokok ilegal diharapkan tidak hanya menekan kerugian negara, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang sehat serta memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” tutup Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...484485486...4,887Halaman 485 dari 4,887