Beranda blog Halaman 486

Presiden Buka Rakornas 2026, Kepala BNN Dukung Penguatan Koordinasi Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Pembukaan Rakornas 2026 ditandai dengan pernyataan resmi Presiden RI.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim , pada pagi hari ini, Senin, 2 Februari 2026, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dibuka,” ujar Presiden.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya mendambakan kehidupan yang tenang, aman, dan harmonis.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa harapan rakyat mengutamakan pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang. Mereka tidak menyukai pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya,” tegas Presiden.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum strategis karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan Republik Indonesia, dari tingkat pusat hingga daerah, dalam satu forum koordinasi nasional. Kegiatan ini dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kehadiran Kepala BNN RI dalam Rakornas ini menegaskan komitmen BNN dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Melalui koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, BNN mendorong kebijakan yang terintegrasi agar program P4GN dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TNI AL dan Gakkum Kehutanan Gagalkan Penyelundupan 74 Ton Arang Bakau di Tanjung Priok

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) III bersama Satgas Intelmar Pusintelal dan tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan dua kontainer arang bakau di Dermaga 210 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (28/1).

Operasi gabungan ini melibatkan unsur KP3, Kemenhut, Bea Cukai Tanjung Priok, PT Pelindo, BKSDA DKI Jakarta, Karantina, serta Bais TNI. Penggagalan dilakukan setelah adanya informasi intelijen yang mendeteksi aktivitas pemindahan (loading) arang bakau pada Rabu, 21 Januari 2026 di Pelabuhan Tirta Ria, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat.

Berdasarkan informasi tersebut, terpantau pemuatan arang bakau ke dalam dua kontainer 40 feet dari kapal kayu KM Surya Jaya 1, dengan muatan sekitar 400 karung, yang direncanakan menuju Jakarta menggunakan kapal ICON JAMES II 13.

Tim gabungan kemudian melakukan tindakan di lapangan dengan melaksanakan pembongkaran muatan kontainer dari kapal ICON JAMES II 13 yang sandar di Dermaga 210. Pada pukul 01.30 WIB dilakukan proses awal penanganan, dan pada pukul 08.45 WIB dua kontainer yang diduga membawa arang bakau tanpa dokumen karantina maupun perizinan sah dari instansi LHK diturunkan dan dibawa ke lapangan 218. Setelah dilakukan pembongkaran pada pukul 11.15 WIB, ditemukan isi dua kontainer tersebut adalah arang bakau dengan total sekitar ±74 ton.

Kerugian yang ditimbulkan akibat penyelundupan arang bakau ilegal tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar. Selain kerugian ekonomi, secara ekologis produksi arang bakau diperkirakan berasal dari penebangan sekitar 1.400 hingga 1.500 pohon bakau dewasa.

Komandan Kodaeral III, Laksamana Muda TNI Kuspardja, menegaskan, “Pengungkapan ini merupakan hasil kewaspadaan dan sinergi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus melindungi lingkungan pesisir. TNI AL berkomitmen menjaga perairan Indonesia dari pelanggaran hukum. Penyelundupan hasil hutan tanpa izin merugikan negara dan mengancam ekosistem pesisir. Upaya pencegahan dan penindakan akan terus diperkuat melalui patroli dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi NKRI,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, “Sinergi yang terjalin merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam penyelamatan SDA dari pihak pihak yang mencari keuntungan pribadi. Saat ini, barang bukti telah diamankan untuk proses penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Gakkum Kehutanan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus mendalami aktor intelektual yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Dwi Januanto.

Lebih lanjut Dwi Januanto menambahkan, “Penebangan mangrove berdampak luas terhadap wilayah pesisir dan perairan. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, gelombang tinggi, serta intrusi air laut; menjadi habitat biota laut; sekaligus penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Kerusakan mangrove dalam skala besar berpotensi meningkatkan risiko abrasi, menurunkan hasil perikanan, mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memicu bencana ekologis,” tutup Dwi Januanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekjen: Kemenag Serius Benahi Tata Kelola dan Sejahterakan Guru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah menjadi prioritas Kemenag untuk meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan kompetitif. Selama ini, pihaknya intensif melakukan koordinasi terkait berbagai kebijakan tentang guru dengan Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun Komisi VIII DPR RI.

“Kemenag serius benahi tata kelola dan sejahterakan guru. Kami pastikan bahwa perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah terus dilakukan dan diperjuangkan. Selama ini yang sudah berjalan seperti kenaikan TPG dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Selain itu, akselerasi sertifikasi guru agama dan madrasah juga mengalami kenaikan tajam pada 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya” tegas Kamaruddin di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Terkait rekruitmen guru non ASN, Kamaruddin menyatakan bahwa koordinasi dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah itu sangat penting. Sebab, koordinasi akan memudahkan proses pendataan sekaligus afirmasi terhadap mereka.

Sekjen Kemenag menegaskan hal ini sebagai penjelasan atas keterangan yang dia sampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR. Raker saat itu antara lain membahas tentang usulan tambahan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan penanganan masalah guru honorer madrasah.

Sekjen mengatakan bahwa pernyataannya di DPR itu dalam semangat memberikan afirmasi kepada guru, mencari solusi terbaik, bukan mendikotomisasi. “Saya memohon maaf setulus-tulusnya jika dalam penjelasan saya ada yang kurang berkenan, tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung para guru. Saya sangat menghormati guru dan terus menerus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka,” ujar Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menjelaskan, guru agama di sekolah tidak hanya diangkat oleh Kementerian Agama. Mereka ada juga yang diangkat oleh yayasan, pemerintah daerah, sekolah kedinasan dari K/L lain, dan juga oleh kepala sekolah.

“Koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru agama di sekolah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan Kementerian Agama itu sangat penting. Sebab, itu akan memudahkan pendataan, tata kelola, dan afirmasi,” tegasnya.

“Afirmasi itu bisa dalam bentuk pendataan yang tersistem, peningkatan kompetensi guru, dan juga terkait kesejahteraannya yang belakangan ini terus kita upayakan,” sambungnya.

Khusus terkait pengangkatan guru pada madrasah swasta, menurut Sekjen, telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pedoman itu mengatur beberapa hal terkait rekrutmen guru di madrasah swasta sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pendidikan menyampaikan usulan kebutuhan guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan persetujuan/rekomendasi proses seleksi calon guru setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

3. Penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan/penyelenggara pendidikan, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan (RA, MI, MTs, MA, atau MAK).

5. Pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik.
6. Isi surat lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B.

Sekjen Kemenag menambahkan bahwa saat ini masih ada 423.398 guru madrasah yang belum mengikuti sertifikasi guru. Mereka yang _eligible_ akan menjadi prioritas diikutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini secara bertahap di LPTK, sebagaimana yang berjalan di tahun lalu.

“Bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Komisi VIII DPR, Kemenag serius melakukan akselerasi perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi  melalui PPG dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Ini menjadi concern pemerintah sebagai perhatian terhadap dunia pendidikan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kuliah Lebih Tenang dengan Gratispol, Pemprov Kaltim Jamin Dukungan Anggaran

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan Program Gratispol terus memberikan rasa aman bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi. Dukungan anggaran yang mencukupi disiapkan agar bantuan biaya kuliah dapat disalurkan tepat sasaran kepada penerima.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) penerima bantuan Gratispol bagi mahasiswa baru telah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur dan saat ini memasuki tahapan lanjutan.

“SK mahasiswa baru sudah ditandatangani Gubernur. Selanjutnya akan dikirim ke masing-masing perguruan tinggi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan, seperti KTP dan usia,” ujar Dasmiah saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Perguruan Tinggi Negeri/Swasta membahas proses penyaluran dana GratisPol di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, proses verifikasi oleh perguruan tinggi berjalan bersamaan dengan tahapan pencairan dana. Oleh karena itu, kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan dan validitas data yang disampaikan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Selain mahasiswa baru, Pemprov Kaltim juga tengah melakukan pendataan mahasiswa semester 4, 6, dan 8 melalui sistem daring serta pengumpulan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM). Hingga saat ini, sekitar 25 ribu data telah masuk, dengan 10 ribu di antaranya telah terverifikasi.

“Pendataan masih terus berjalan. Data yang masuk juga kami verifikasi ke Dukcapil, dengan durasi paling cepat sekitar dua minggu,” jelasnya.

Terkait ketersediaan anggaran, Dasmiah menegaskan bahwa Program Gratispol disiapkan untuk menjangkau sekitar 124 ribu mahasiswa di Kalimantan Timur dan anggarannya dipastikan mencukupi.

“Insya Allah anggaran Gratispol aman dan bahkan berlebih. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Ia menambahkan, dana bantuan akan ditransfer setelah perguruan tinggi menyampaikan data akhir yang telah tervalidasi. Program Gratispol sendiri menanggung hingga 80 persen Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Sementara untuk perguruan tinggi swasta yang memiliki komponen biaya lain seperti uang gedung, hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing kampus.

Melalui Program Gratispol, Pemprov Kaltim berharap mahasiswa dapat lebih fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya kuliah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy Ingatkan Pemutakhiran Data Digital Merupakan Pekerjaan Rumah Bersama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN sedang melakukan pemutakhiran data terhadap sertipikat lama. Dalam langkah tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Ossy Dermawan, mengimbau Kepala Kantor Pertanahan di daerah agar mengawal proses pemutakhiran data secara berkelanjutan.

“Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu metodologi penyelesaiannya seperti apa. Jika kita membutuhkan dukungan ataupun bantuan, agar disampaikan ke Kepala Kantah, selanjutnya Kepala Kantah bisa menyampaikan ke Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) supaya kita bisa bekerja bersama,” ujar Wamen Ossy saat mengunjungi Kantah Kabupaten Pasuruan, Minggu (01/02/2026).

Wamen Ossy mengungkapkan, secara nasional masih ada sekitar 12 juta bidang tanah yang masuk dalam kategori Kualitas Data Bidang Tanah (KW) 4, 5, dan 6. Kategori tersebut ditetapkan bagi sertipikat lama yang belum terdaftar secara sistematis dalam basis data digital Kementerian ATR/BPN sehingga memerlukan pemutakhiran.

Bidang tanah yang masuk ke kategori KW 4 adalah bidang yang data fisik dan data yuridisnya telah memenuhi ketentuan, namun belum terpetakan secara spasial. Pada kategori KW 5, data yuridis telah terpenuhi, tetapi data fisik serta peta spasial atau kadastral masih memerlukan peningkatan kualitas. Sementara kategori KW 6, mencakup bidang tanah yang data fisik, data yuridis, dan peta spasialnya masih memerlukan perbaikan atau peningkatan secara menyeluruh.

Di hadapan jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan, secara khusus Wamen Ossy menyatakan harapannya agar Provinsi Jawa Timur dapat menjadi salah satu daerah yang paling progresif mendorong percepatan penyelesaian target pemutakhiran data. “Dari Provinsi Jawa Timur sudah ada komitmen untuk menjadi salah satu Kanwil yang paling agresif secara nasional, tentunya dengan dukungan dari seluruh jajaran,” tuturnya.

Dalam memetakan bidang tanah dengan kategori KW 4, 5, dan 6, Wamen Ossy tetap mengingatkan pentingnya tetap realistis. Menurutnya, perlu dilakukan pemilahan secara cermat untuk menentukan bidang mana yang dapat segera diselesaikan dan mana yang membutuhkan penanganan khusus. “Betul-betul dicari mana yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak. Kalau butuh bantuan eksternal, kita berusaha semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Pada kunjungan kali ini, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat secara langsung kepada enam orang masyarakat, baik di Kantah Kabupaten Pasuruan maupun Kantah Kota Pasuruan. Penyerahan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.

Atas kinerja baik yang ditunjukkan jajarannya, Wamen Ossy juga memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Ia menilai jajarannya telah menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tertib, serta didukung oleh semangat kerja pegawai yang tinggi. “Kantah Kabupaten Pasuruan, kantornya bersih dan tertib, pegawainya bersemangat. Lanjutkan dan tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan kali ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri. Hadir mengikuti rangkaian, jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan dan Kantah Kota Pasuruan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Program Prioritas Presiden

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung suksesnya implementasi program prioritas Presiden. Selain itu, Mendagri juga memastikan jajaran tersebut siap mendorong Indonesia melompat dan bergerak untuk menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Rakornas tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Kita semua, seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden, untuk melompat, memajukan Indonesia,” ujar Mendagri yang diikuti secara serentak oleh para peserta Rakornas.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berkenan menyampaikan taklimat kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda. Ia menyebutkan bahwa Rakornas ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo pada Januari 2026 lalu. Namun, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada Februari 2026 karena adanya berbagai agenda kenegaraan pada Januari lalu.

Mendagri menambahkan, banyak program prioritas Presiden yang telah berhasil dilaksanakan. Untuk itu, sinergisitas antara pemerintah pusat dengan Pemda dan Forkopimda dinilai penting dalam mengoptimalkan capaian positif tersebut.

“Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah,” sambung Mendagri.

Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari kesinambungan agenda koordinasi nasional yang dilaksanakan Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Rakornas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang menetapkan visi Indonesia Emas 2045.

Rakornas ini menghadirkan tiga sesi panel yang diisi oleh jajaran Menteri Koordinator, Menteri, serta kepala lembaga negara. Sesi pertama mengulas program prioritas Presiden di bidang kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Selanjutnya, sesi kedua menghadirkan materi tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis.

“Sesi ketiga tentang penegakan hukum, diisi oleh Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Ketua KPK dengan topik peran Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan KPK dalam mengawal Program Strategis Presiden,” tandas Mendagri.

Hadir pada Rakornas tersebut Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Bahlil Apresiasi KKKS Capai Target Lifting Migas 605 Ribu Barel per Hari pada 2025

Penulis
Syifa
-

Demi mengoptimalkan capaian serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja industri hulu minyak dan gas bumi (migas), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan dialog dua arah dengan para petinggi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas dalam CEO Forum Awal Tahun 2026.

Pada kesempatan ini, Bahlil mengapresiasi kinerja optimal KKKS yang telah berupaya mengoptimalkan produksi migas hingga mencapai target lifting minyak bumi 605 ribu barel per hari pada 2025 lalu.

“Bapak Ibu Pimpinan daripada KKKS dan seluruh pasukannya, kalian adalah pahlawan lifting untuk tahun 2025. Saya atas nama Pemerintah, menyampaikan terima kasih kepada semua KKKS, atas kontribusinya, atas kerja kerasnya, dalam mencapai target lifting kita di tahun 2025 sebesar 605,300 ribu barel per day,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (30/1).

Dalam dialog ini, Bahlil mengedepankan diskusi dan komunikasi dua arah antara Pemerintah selaku regulator, dengan KKKS sebagai eksekutor, supaya tercapai harmonisasi, sehingga lifting migas dapat tercapai.

“KKKS berperan di depan, dan Pemerintah mempunyai kepentingan besar terhadap bagaimana meningkatkan lifting. KKKS adalah eksekutor di lapangan, kami regulator. Nah, bagaimana ini kita tune-kan menjadi satu Sehingga iramanya bisa berjalan,” ujar Bahlil.

Pada sesi dialog bersama para pimpinan KKKS, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM, bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), akan terus mendampingi KKKS dalam mengoptimalkan kinerja, demi mencapai target lifting. Kementerian ESDM akan memastikan regulasi berjalan sebagaimana mestinya, juga meringkas birokrasi, serta mengawal percepatan perizinan, terutama yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain.

Di kesempatan ini, Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Kathy Wu, menyampaikan harapannya agar menjaga konsitensi serta komitmen dalam menjalankan regulasi terkait minyak dan gas bumi di Indonesia, supaya proyek yang berjalan dapat dieksekusi dengan baik. Kathy juga menyampaikan dukungannya dalam mencapai target Astacita Pemerintah di sektor energi.

“Ketika proyek memasuki tahap operasi, sangat penting bahwa peraturan dan regulasi Pemerintah tetap sama, karena itu akan melindungi operasional proyek, sehingga dapat memiliki ruang dan fokus pada pelaksanaan. Kami akan terus mendukung Pemerintah untuk mewujudkan Astacita pada sektor energi,” tutur Kathy.

Presiden ExxonMobil Indonesia Wade Floyd menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Pemerintah, sehingga pihaknya dapat mencapai 15 ribu barel per hari. Dalam pengembangan proyek ke depan, Wade juga menginginkan agar Pemerintah dapat mendukung dalam menyelesaikan proses perizinan.

“Kami berharap dapat berkolaborasi untuk memastikan ExxonMobil dapat memperoleh perizinan secepatnya, agar peningkatan produksi juga lebih cepat,” ujar Wade.

Menutup dialog, Bahlil berharap kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah dan KKKS dapat terus berjalan baik, supaya lifting migas terus meningkat dan mencapai target, terutama untuk tahun ini.

“Terima kasih atas masukan Bapak Ibu semua, dan saya mohon bantuan untuk kita berkolaborasi terus dalam rangka meningkatkan lifting dan tugas-tugas kita ke depan di tahun 2026,” tutup Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Penguatan K3 Dinilai Masih “Berat Sebelah”, Menaker Tekankan Aspek Kesehatan Kerja

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak boleh hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja. Menurutnya, aspek kesehatan kerja juga perlu diperkuat dengan melibatkan profesi di bidang kesehatan kerja agar perlindungan pekerja lebih menyeluruh, termasuk terhadap risiko penyakit akibat kerja dan penanganan cedera.

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI), Sabtu (31/1).

“Pelibatan dokter spesialis okupasi ini penting agar kebijakan K3 mencakup perlindungan yang lebih utuh, termasuk penanganan risiko penyakit akibat kerja dan kebutuhan penanganan cedera,” ujar Yassierli.

Dokter spesialis okupasi adalah dokter yang memiliki keahlian di bidang kedokteran kerja, yang fokus pada penanganan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Perannya mencakup pemantauan kondisi kesehatan pekerja, penilaian risiko paparan di tempat kerja, hingga rekomendasi agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan tetap sehat.

Yassierli menilai penguatan peran dokter okupasi diperlukan agar kebijakan K3 tidak “berat sebelah” dan benar-benar menyentuh sisi kesehatan kerja, sejalan dengan upaya pencegahan kecelakaan.

Ia juga menekankan pembenahan K3 harus dimulai dari penguatan regulasi, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

“Salah satu pekerjaan rumah besar kita dimulai dari regulasi, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini merupakan perjuangan bersama yang tidak bisa dikerjakan sendiri,” kata Yassierli.

Dalam konteks itu, Yassierli mengajak PERDOKI beserta jejaringnya untuk aktif menyampaikan masukan dan solusi terhadap substansi regulasi K3 yang akan diperkuat. Ia menilai pelibatan dokter okupasi dalam proses penyusunan kebijakan penting agar cakupan regulasi lebih komprehensif, mencakup kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja.

Selain regulasi, Yassierli menyoroti pentingnya penguatan layanan penanganan cedera dan penyakit akibat kerja di fasilitas kesehatan. “Terkait kecelakaan kerja dan K3, pesan saya jelas. Ayo! Kita mulai bergerak dan melakukan sesuatu secara nyata,” tegasnya.

Untuk memperkuat langkah promotif dan preventif, Yassierli menyampaikan telah meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sinergi dalam mendukung penguatan K3. Ia juga menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memiliki enam Balai K3 di berbagai wilayah yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif serta terbuka untuk kolaborasi.

“Saya mengajak dokter okupasi terlibat aktif agar K3 berjalan lebih efektif dan berkelanjutan bagi Indonesia,” tutup Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

BPK Tekankan Prinsip Keberlanjutan dalam Pemeriksaan LK KPK 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawali rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 dengan menyelenggarakan entry meeting di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/1). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi BPK dan KPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kepentingan publik.

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bertujuan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. “BPK melaksanakan pemeriksaan secara independen dan profesional tidak hanya untuk menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi yang lebih utama adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara demi keberlanjutan pembangunan nasional,” ujarnya dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Lebih lanjut, Anggota I BPK menyoroti pentingnya integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan keuangan negara sebagai langkah nyata mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Prinsip ESG, menurutnya, telah berkembang dari sekadar norma kepatuhan menjadi instrumen strategis untuk membangun ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BPK pun mengapresiasi peran penting KPK dalam mendukung cita-cita pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, yakni menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. “Peran tersebut diwujudkan KPK melalui upaya penindakan, pencegahan, serta pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Pemeriksaan LK KPK Tahun 2025 direncanakan berlangsung selama kurang lebih empat bulan. Anggota I BPK berharap proses pemeriksaan ini didukung dengan komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan satuan kerja di KPK, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik. “Kolaborasi yang sehat antara BPK dan KPK menjadi kunci agar pemeriksaan ini tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto; Anggota Dewan Pengawas KPK, Chisca Mirawati; Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono; Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, serta para pejabat struktural KPK dan BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Belum Ada Kasus di Indonesia, Polri Tingkatkan Kewaspadaan Dini terhadap Virus Nipah

Penulis
Syifa
-

Polri terus meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman Virus Nipah, meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko sejak dini melalui pelaksanaan Forum Belajar Bersama (FBB).

Mabes Polri menggelar Forum Belajar Bersama Posko Presisi terkait potensi wabah Virus Nipah sebagai langkah antisipatif dalam menyikapi dinamika isu kesehatan global yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Posko Presisi Polri, Jakarta, Senin (2/2), dan diikuti oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia melalui Zoom Meeting.

Forum ini merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat pemahaman personel terhadap ancaman penyakit menular berisiko tinggi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian agar situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kegiatan dipimpin oleh Wakaanev II Posko Presisi Brigjen Pol. Benny Iskandar, didampingi Waka Posko Presisi Mabes Polri Brigjen Pol. Indarto, serta Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya, bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri.

Dalam arahannya, Brigjen Pol. Indarto menegaskan bahwa Forum Belajar Bersama ini menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan persepsi dan pola pikir seluruh jajaran Polri dalam menyikapi isu kesehatan yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemahaman personel terhadap peran, fungsi, serta batas kewenangan Polri dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian wabah yang dilaksanakan oleh instansi teknis terkait.

Selain itu, forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan kesiapsiagaan jajaran Polri dalam menyiapkan respons awal yang tepat, terukur, dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Waka Posko Presisi Mabes Polri Brigjen Pol. Indarto juga menyampaikan bahwa Virus Nipah memiliki tingkat kematian yang tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak serius apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh jajaran Polri perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam mengantisipasi potensi disinformasi dan hoaks.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melakukan edukasi publik, klarifikasi informasi, serta pengamanan situasi agar tetap kondusif, sekaligus mencegah munculnya ketakutan berlebihan di masyarakat.

Forum ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, SKM, MM, MFP C.F.A, selaku Director Health Quarantine Surveillance, Ministry of Health. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, antara lain penetapan 198 rumah sakit rujukan, penguatan jejaring laboratorium nasional, serta ketersediaan fasilitas pemeriksaan RT-PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS).

Sumarjaya menjelaskan bahwa Virus Nipah merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, konsumsi produk atau makanan mentah yang terkontaminasi, serta kontak erat dengan manusia atau benda yang terpapar. Masa inkubasi virus ini berkisar antara 4 hingga 14 hari, dengan tingkat kematian mencapai 40 hingga 75 persen, disertai gejala gangguan pernapasan dan neurologis. Hingga saat ini, ditegaskan bahwa belum ditemukan kasus positif Virus Nipah di Indonesia.

Sebagai langkah pencegahan, upaya penanganan Virus Nipah dilakukan melalui penguatan informasi dan pengawasan kesehatan, disertai komunikasi publik yang menenangkan agar masyarakat tidak panik dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoaks yang bersumber dari pihak tidak kredibel.

Kegiatan Forum Belajar Bersama Posko Presisi ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personel kepolisian di wilayah dalam menghadapi potensi ancaman kesehatan yang dapat berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...485486487...4,887Halaman 486 dari 4,887