Beranda blog Halaman 487

Presiden Minta Penertiban Tiang Baliho saat Rakornas, Pekanbaru Sudah Jalankan Sejak Awal 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, telah lebih dahulu melaksanakan penertiban dan pemotongan tiang billboard atau baliho yang melanggar ketentuan sejak awal tahun 2025.

Penertiban ini sebagai tindak lanjut arahan dan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden juga kembali menegaskan perintah ini saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh Kepala Daerah di Jakarta, Senin (2/2) kemarin.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 sebanyak 198 tiang billboard telah dipotong, serta sekitar 300 baliho telah ditertibkan karena dinilai melanggar aturan dan mengganggu keindahan kota.

“Penertiban ini bukan sekadar penegakan aturan. Billboard dan baliho yang semrawut adalah sampah visual yang mengganggu estetika kota. Karena itu kami tertibkan agar Pekanbaru menjadi lebih rapi, nyaman, dan enak dipandang,” ujar Wako Agung, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan sampah visual, menambah ruang terbuka hijau, serta menata ulang wajah kota agar lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Menurut Agung, langkah cepat yang dilakukan Pemko Pekanbaru mencerminkan komitmen daerah untuk menjadi kota yang responsif terhadap kebijakan pemerintah pusat dan instruksi Presiden.

“Kami ingin Pekanbaru menjadi kota yang sigap dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Arahan Presiden kami terjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa penertiban billboard dan baliho tersebut mendapat dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaannya berjalan tertib, aman, dan kondusif.

“Dengan dukungan Forkopimda, penertiban dapat berjalan lancar dan terkoordinasi. Ini menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur terkait dalam menata kota,” ungkapnya.

Agung menambahkan, penertiban akan terus dilanjutkan karena masih terdapat reklame yang mengganggu keindahan dan ketertiban kota.

“Kami konsisten menata kota agar Pekanbaru tertib secara aturan, indah secara visual, hijau, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Waspada Penipuan! Muncul Akun Facebook Palsu Mengatasnamakan Plt Gubernur Riau

Penulis
Syifa
-

Fenomena penipuan digital yang mencatut nama pejabat publik kembali marak dan meresahkan masyarakat di Provinsi Riau. Modus operandi yang digunakan kali ini adalah melalui pembuatan akun media sosial palsu yang dirancang sedemikian rupa agar terlihat kredibel guna menjaring korban dari kalangan masyarakat umum maupun aparatur sipil negara.

Kasus terbaru yang ditemukan adalah munculnya sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Akun tersebut menggunakan identitas yang sangat spesifik untuk meyakinkan calon korbannya, mulai dari penggunaan foto profil resmi hingga penyebutan jabatan strategis di pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan tim siber, akun dengan nama pengguna Sofyan Franyata Hariyanto itu mencantumkan keterangan profil sebagai “Wakil Gubernur Riau 2025–2030”. Penggunaan tahun periode masa jabatan tersebut diduga kuat sengaja disematkan untuk membangun narasi politik dan memberikan kesan formalitas kepada para pengguna Facebook.

Guna memperkuat profil palsunya, oknum pengelola akun tersebut juga mencantumkan detail data personal yang mendalam. Di antaranya adalah riwayat domisili di Kota Pekanbaru serta riwayat pendidikan formal di SMA Negeri 1 Pekanbaru, bertujuan untuk mengecoh orang-orang terdekat atau rekan sejawat pejabat yang bersangkutan.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Riau, Mardoni Akrom, memberikan penegasan resmi bahwa akun tersebut sepenuhnya adalah akun bodong atau hoaks. Ia meminta masyarakat untuk tidak mempercayai unggahan maupun klaim yang keluar dari akun tersebut karena tidak berafiliasi sedikit pun dengan Plt Gubernur Riau secara pribadi maupun kedinasan.

“Kami informasikan kepada seluruh masyarakat Riau bahwa akun Facebook yang mengatasnamakan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto adalah hoaks. Ini murni tindakan penyesatan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Mardoni Akrom dalam keterangan persnya di Pekanbaru, Selasa (3/2/2026).

Pemerintah Provinsi Riau mengimbau masyarakat yang menemukan akun tersebut di laman beranda mereka untuk segera melakukan tindakan preventif dengan mengabaikan seluruh aktivitasnya. Lebih lanjut, masyarakat diminta aktif untuk melakukan fitur report atau melaporkan akun tersebut kepada pihak Facebook agar segera dilakukan pemblokiran secara permanen.

“Apabila Bapak dan Ibu menerima pesan pribadi (Messenger), permintaan pertemanan, atau instruksi mencurigakan yang mengatasnamakan Plt Gubernur, mohon diabaikan dan segera dilaporkan. Seluruh informasi resmi hanya kami komunikasikan melalui saluran resmi Pemerintah Provinsi Riau,” pungkas Mardoni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemprov Papua Perkuat Pemberdayaan Ekonomi OAP melalui Digitalisasi SIKAP OAP

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Papua mendorong perluasan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) melalui replikasi aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SIKAP OAP) ke kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua. Langkah ini ditandai dengan kerja sama replikasi aplikasi bersama Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas komitmen Kabupaten Kaimana yang menjadi daerah berikutnya mengadopsi sistem tersebut. Menurutnya, penguatan sistem digital ini penting untuk memastikan layanan pemerintah kepada pelaku usaha OAP berjalan lebih tertata dan terukur.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana. Ini adalah daerah yang turut membesarkan saya dalam perjalanan kepemimpinan,” kata Fakhiri.

Pemprov Papua, lanjutnya, akan memberikan pendampingan penuh agar implementasi aplikasi berjalan optimal di daerah. Kabupaten Kaimana menjadi daerah kedua yang mengadopsi SIKAP OAP setelah Papua Tengah.

“Setelah Papua Tengah, kini Kabupaten Kaimana. Ke depan, kami berharap aplikasi ini dapat direplikasi oleh kabupaten dan kota lainnya di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.

Melalui pemanfaatan SIKAP OAP, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah memetakan pelaku usaha OAP, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis OAP.

“Kami memiliki harapan besar agar melalui pemanfaatan aplikasi ini, Orang Asli Papua dapat terlayani secara optimal oleh pemerintah kabupaten dan kota,” tutup Fakhiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Gubernur Luthfi Terjunkan Dokter Speling di Wilayah Bencana, Jamin Obat-obatan Hingga Logistik

Penulis
Syifa
-

Kesehatan warga terdampak bencana di Purbalingga dan Pemalang menjadi konsentrasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dokter Spesialis Keliling (Speling) diterjunkan, guna melakukan pemeriksaan kesehatan hingga pendampingan psikologis.

Gubernur menerjunkan dokter spesialis dan psikolog dari RSUD Prof Dr Margono Soekarjo. Pendampingan itu sangat diperlukan, mengingat masih ada warga yang mengungsi karena rumah rusak dan tak bisa ditempati.

Psikolog RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, Dita Septi Aryani, mengatakan, pihaknya memberikan layanan berupa pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, hingga pendampingan pertolongan pertama pada luka psikologis oleh psikolog, bagi masyarakat dan anak-anak terdampak bencana.

“Layanan kesehatan Speling melakukan penanganan holistik, berupa pemeriksaan dokter spesialis dan pendampingan psikologis,” kata Dita, pada kegiatan yang digelar di Desa Serang Kabupaten Purbalingga.

Pada momen tersebut, dokter spesialis melakukan pengecekan kesehatan satu per satu, pada warga terdampak bencana. Sementara, anak-anak mendapatkan pendampingan trauma healing seusai bencana. Mereka diajak bernyanyi, bermain, melakukan yel-yel guna membangun rasa optimistis.

Gubernur Ahmad Luthfi dan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif juga menyambangi lokasi pemeriksaan kesehatan tersebut, Jumat (31/1/2026). Ahmad Luthfi menekankan beberapa hal pada saat bertemu langsung dengan warga.

Pertama, pendidikan harus tetap berjalan. Jika belum bisa memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka guru bisa didatangkan di lokasi pengungsian.

“Bapak ibu, putranya harus tetap sekolah. Jika perlu guru didatangkan ke sini,” tegas Luthfi.

Kedua, orang tua wajib mengawasi anak-anak. Setiap gejala sakit harus disampaikan ke dokter dan sesegera mungkin ditangani. Dia khawatir jika satu anak sakit maka akan menular dan anak-anak lain ikut sakit, meskipun itu hanya penyakit batuk dan pilek. Sementara, kebutuhan obat-obatan hingga bahan makanan pokok dijamin tercukupi.

Ketiga, pihaknya melakukan percepatan untuk pembangunan rumah hunian sementara dan tetap. Lantaran sebagian rumah warga rusak berat dan berada di wilayah rawan bencana.

“Saya dan bupati komitmen untuk memenuhi logistik. Termasuk, hunian sementara dan tetap dilakukan percepatan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemkab Bojonegoro Bangun Portal Jalan Akses Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora

Penulis
Syifa
-

Sebagai komitmen tegas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga aset infrastruktur dan menjamin keselamatan warga, Pemkab Bojonegoro melakukan pembangunan dan pemasangan portal jalan di akses masuk Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB), Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho yang ditinjau langsung Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

Pemasangan portal ini dilakukan guna mengendalikan arus lalu lintas, khususnya bagi kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Wakil Bupati Nurul Azizah mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas laporan masyarakat terkait maraknya kendaraan bertonase besar yang melintas di jalur tersebut. Mengingat status jalan ini adalah Jalan Kelas III (Jalan Lokal), maka kendaraan yang melintas dibatasi dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton.

“Portal ini dibuat untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Kami sering menerima laporan bahwa kendaraan bermuatan berat masih melintas di jalur ini. Karena itu, kami mengimbau kendaraan bertonase besar agar menyesuaikan rute yang semestinya,” ujarnya seperi dalam siaran tertulisnya Pemab Bojonegoro, Selasa, (3/2).

Wabup menambahkan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur sangat krusial agar masa pakai jembatan dan jalan dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat luas. Selain menjaga keselamatan pengguna jalan, langkah ini juga penting untuk menjaga lingkungan dan usia infrastruktur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Willy Fitrama, menjelaskan bahwa pembangunan portal ini juga merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Desa setempat. Adapun spesifikasi portal yang dipasang memiliki tinggi 2,8 meter dan lebar 2,3 meter, yang ditempatkan sekitar 200 meter sebelum jembatan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dengan adanya portal ini, mobilitas masyarakat di sekitar Jembatan Luwihaji–Medalem menjadi lebih tertib dan aman dari risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan berat yang tidak sesuai peruntukan jalan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Harga Pangan Melandai Jelang Ramadan, Pemerintah Klaim Pasokan Aman

Penulis
Syifa
-

Kondisi pangan nasional hingga awal Februari 2026 berada dalam tren yang terkendali. Hal ini tercermin dari pergerakan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan yang menunjukkan penurunan signifikan, baik secara bulanan maupun tahunan, menjelang momentum Ramadan hingga Idulfitri.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan tercatat sebesar 1,14 persen. Sementara secara bulanan justru mengalami deflasi 1,96 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa dinamika harga pangan nasional masih berada dalam koridor stabil, meskipun terdapat penyesuaian harga pada beberapa komoditas strategis.

“Inflasi bulan ke bulan, month to month, menurut komponennya, komponen harga yang diatur pemerintah dan juga harga bergejolak mengalami deflasi. Komponen harga bergejolak ini mengalami deflasi 1,96 persen. Komponen ini memberikan andil deflasi terbesar yaitu 0,33 persen,” ujar Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Ateng Hartono, di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ateng menjelaskan bahwa secara tahunan, komponen harga bergejolak masih mengalami inflasi 1,14 persen. Beberapa komoditas pangan pokok tercatat memberikan andil inflasi, antara lain beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Namun demikian, kontribusi tersebut dinilai masih wajar dan tidak mengganggu stabilitas inflasi pangan secara keseluruhan.

Secara historis, inflasi pangan di Januari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2025. Inflasi pangan tahunan yang pada Desember 2025 sempat mencapai 6,21 persen berhasil ditekan menjadi 1,14 persen pada Januari 2026. Sementara itu, tren depresiasi juga terjadi pada pergerakan inflasi pangan bulanan. Inflasi pangan bulanan yang pada Desember 2025 berada di level 2,74 persen, kemudian menurun dan menjadi deflasi 1,96 persen di Januari 2026.

Untuk inflasi umum nasional, BPS mencatat inflasi tahunan sebesar 3,55 persen, sedangkan secara bulanan terjadi deflasi 0,15 persen. Penurunan inflasi ini juga terjadi di sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada Desember 2025 di tiga wilayah tersebut terjadi inflasi yang cukup tinggi. Namun di Januari 2026 mulai stabil yang dipengaruhi oleh terjadinya penurunan harga pangan.

“Kelompok makanan, minuman, dan sembako menjadi penyumbang deflasi terbesar pada ketiga provinsi tersebut, seperti Aceh yang utamanya didorong oleh penurunan (harga) telur ayam dan cabai merah, sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utamanya didorong oleh penurunan harga cabai merah,” jelas Ateng.

Tren inflasi yang mulai melandai saat memasuki momentum Ramadan tahun ini menjadi bukti sahih ampuhnya program intervensi pangan yang dilaksanakan pemerintah. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan terus memperkuat dan mengintensifkan program intervensi pangan yang dijalankan secara konsisten guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), akses masyarakat terhadap pangan pokok strategis dengan harga terjangkau terus diperluas. Hingga 29 Januari 2026, Bapanas telah melaksanakan 296 kegiatan GPM di 56 kabupaten/kota, meningkat 71,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 173 kegiatan GPM.

Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung pakan. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pelaksanaan SPHP telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bapanas tengah mempersiapkan penugasan serta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal I 2026, pemerintah juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Program ini direncanakan satu kali salur untuk alokasi Februari dan Maret 2026, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 33.244.408 setiap bulannya. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog.

Komitmen menjaga stabilitas harga pangan juga ditegaskan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang menekankan bahwa pemerintah tidak menoleransi praktik penjualan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan hingga selesai. Tidak boleh ada pengusaha di seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya,” tegas Amran.

Ia menambahkan bahwa pasokan komoditas pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman. “Beras aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang, telur, daging. Ini semua aman. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat – Daerah 2026

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional bukan semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan kualitas hidup rakyat benar-benar meningkat. Penegasan ini disampaikan presiden di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin (2/2).

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” kata Presiden.

Kualitas hidup tersebut mencakup kecukupan pangan bergizi, jaminan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai. Strategi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden secara khusus memaparkan Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang jarang dilakukan di banyak negara. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu untuk disekolahkan di sekolah berasrama, agar mereka benar-benar dikeluarkan dari jerat kemiskinan. Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, orang tua siswa sekolah rakyat juga diberdayakan dan dilibatkan dalam program-program prioritas nasional.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.

Dalam paparan Presiden, turut ditampilkan data bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sebaran Sekolah Rakyat tersebut meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Paparan Presiden juga memuat informasi terkait target pengembangan Sekolah Rakyat ke depan. Pada tahun 2029, pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional, dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Menurut Presiden, perluasan ini hanya dapat berjalan jika didukung oleh kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyiapan lokasi, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa Rakornas menjadi forum strategis untuk mempercepat implementasi program-program prioritas Presiden, sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat daerah.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik,” ujar Tito.

Ia menekankan bahwa capaian tersebut perlu dioptimalkan pada 2026 melalui kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan daerah. Atas dasar itulah Rakornas digelar dengan tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setelah sesi taklimat Presiden, Rakornas akan dilanjutkan dengan penjelasan program strategis melalui tiga sesi. Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Sesi kedua menyoroti agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.

Rakornas diikuti oleh 4.011 peserta, terdiri atas 525 peserta tingkat pusat, termasuk para menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Hadir pula 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Update BNPB Penanganan Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut hingga 2 Februari 2026

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan penanganan darurat dan pemulihan bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara hingga Senin (2/2). Upaya terpadu lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.

Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.204 jiwa, sementara itu korban hilang sebanyak 140 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 105.842 jiwa.

Upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar wilayah terdampak semakin kondusif untuk dihuni kembali. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan laporan distribusi logistik yang berhasil dihimpun sejak 29 November 2025 hingga 27 Januari 2026, total bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai 1.767,07 ton. Distribusi tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, yakni 56 sorti pesawat charter BNPB, 68 sorti pesawat Hercules, 55 truk jalur darat, serta 7 kapal laut.

Sementara itu, distribusi harian yang dilakukan pada 1 Februari 2026 di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tidak melakukan distribusi logistik.

Selain pos logistik di tiap provinsi, BNPB juga mendistribusikan logistik dari 2 Pos Logistik yang dapat menjangkau tiga provinsi tersebut yakni melalui Pos Logistik Sumatra Barat, dan Pos Logistik Aceh. Dari pos logistik Sumatra Barat, total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 2.321,18 ton. Sementara dari Pos Logistik Aceh telah didistribusikan sebanyak 2.186,2 ton bantuan.

BNPB bersama pemerintah daerah terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara dengan target utama penyelesaian sebelum bulan Ramadan. Dari total 17.332 unit huntara yang diajukan, sebanyak 5.039 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 14.286 unit.

Skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) juga terus dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap. Memasuki awal Februari 2026, sebanyak 18.938 rekening penerima DTH telah siap, dan bantuan telah disalurkan kepada 9.360 kepala keluarga.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tanggap darurat, pemulihan, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dalam jangka pendek, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 22 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 532 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 508.000 kilogram. Di wilayah Sumatra Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 406 sorti dengan total bahan semai 357.000 kilogram.

Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 409 sorti dengan total bahan semai mencapai 406.325 kilogram. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas curah hujan serta mengurangi potensi terjadinya bencana susulan di wilayah rawan.

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh unsur masyarakat guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang solid, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah mitigasi diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemprov DKI Pastikan Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap dan Dikawal Ketat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dilaksanakan secara bertahap dan diawasi ketat.

“Kami memahami kekhawatiran warga. Oleh karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami memulai dari 200 ton per hari, kemudian meningkat menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Gubernur,” jelas Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto.

Ia menyampaikan, RDF Rorotan beroperasi selama lima hari dalam sepekan dengan dua shift kerja. Sementara akhir pekan dimanfaatkan untuk pembersihan serta penataan area operasional. Adapun sampah yang diolah berasal dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, dengan pengendalian emisi serta kebauan yang dilakukan sesuai standar teknis.

Selain itu, pengangkutan sampah hanya menggunakan truk compactor tertutup guna mencegah bau dan ceceran air lindi. DLH menyiagakan pos pantau di dua akses utama untuk memastikan seluruh kendaraan pengangkut memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan akan langsung dihentikan dan dikembalikan ke lokasi asal.

“Selama hampir empat pekan terakhir, tidak terdapat keluhan warga terkait ceceran air lindi di jalur pengangkutan. DLH memastikan langkah mitigasi terus dilakukan, termasuk saat kondisi cuaca ekstrem. Seluruh upaya ini merupakan komitmen DLH untuk menjaga kenyamanan warga serta menghadirkan pengelolaan sampah yang aman, modern, dan bertanggung jawab,” ujar Asep.

Lebih lanjut, ia menegaskan, operasional Sistem Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di sekitar fasilitas RDF Plant Rorotan tidak dimatikan karena sedang menjalani proses kalibrasi lapangan atau uji kolokasi untuk memastikan data kualitas udara serta kebauan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalibrasi tersebut merupakan prosedur teknis standar, terutama untuk teknologi baru dan karakteristik lingkungan pesisir. Sejak Desember 2025, sebanyak delapan unit SPKU telah terpasang dan dilengkapi sensor pemantauan kebauan ambien.

“Proses kalibrasi melibatkan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium terakreditasi sebelum data ditampilkan kepada publik. Dengan demikian, SPKU berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan alat pembacaan tren perubahan kualitas udara, bukan untuk penilaian instan dalam satu angka. Oleh karena itu, informasi yang beredar di masyarakat terkait penghentian alat pemantau kualitas udara dipastikan tidak benar,” papar Asep.

Ia juga menegaskan komitmen DLH DKI Jakarta untuk terus melakukan pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan, transparan, dan berbasis data ilmiah. Langkah ini guna memastikan RDF Plant Rorotan beroperasi secara aman dan nyaman bagi warga sekitar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemerintah Pastikan Operasional Bursa Efek Tetap Normal di Masa Transisi Kepemimpinan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, serta untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.

“Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN, kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar. Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/01).

Terkait penataan pasar modal, Menko Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional.

Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.

Ke depan, Pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap berjalan. Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal selama masa kepemimpinan transisi, tanpa kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan. Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.

“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia’,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut di antaranya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, perwakilan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...486487488...4,887Halaman 487 dari 4,887