Beranda blog Halaman 488

Optimalisasi Pengelolaan Aset Kabupaten Mimika, KPK Cermati Potensi Kerugian Daerah

Penulis
Syifa
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah berintegritas, sebagai instrumen pencegahan korupsi, khususnya aset bernilai ekonomi tinggi harus dikelola secara akuntabel dan berorientasi pelayanan publik. Mengingat, lemahnya tata kelola tidak hanya berisiko penyimpangan, namun merugikan keuangan daerah.
KPK menyoroti tajam tata kelola aset strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, yang menjadi beban fiskal daerah jangka panjang. Perhatian utama tertuju pada pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 senilai total Rp85,8 miliar, yang kini terlilit piutang macet dan biaya pajak barang mewah yang fantastis.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air (AOA), menyisakan piutang sebesar Rp18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019. Padahal, aset ini diadakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015-2022.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup)Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan lemahnya tata kelola telah mengubah aset yang seharusnya mendukung pelayanan publik, justru menjadi celah pemborosan anggaran.
“Pengelolaan aset daerah harus diposisikan sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi. Jika tidak dimanfaatkan secara transparan dan terdata, ini hanya akan menjadi beban dan celah penyimpangan,” ujar Imam.
KPK turut mencermati konsekuensi finansial dari kepemilikan aset mewah ini. Sebagai pesawat kategori barang mewah, terdapat beban Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 67,5 persen. Besaran pajak itu berdampak signifikan pada postur keuangan daerah. Kondisi ini diperparah dengan fakta, bahwa aset tersebut telah ‘mati suri’ atau tidak dimanfaatkan selama lebih dari tiga tahun.
Menurutnya, aset daerah—terutama di wilayah Papua—berisiko tinggi hilang atau dialihkan tanpa pengawasan, sehingga penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perlu diperkuat dengan memastikan pihak ketiga memenuhi kewajiban penyerahan aset kepada pemerintah daerah.
Oleh karena itu, KPK menilai pentingnya koordinasi dan rekonsiliasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Mimika dalam mengelola aset daerah. Selain itu, pemerintah daerah didorong melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum termasuk kejaksaan, guna menertibkan aset sebagai wujud komitmen menjaga tata kelola.
Menjaga Arah Aset Daerah
Dengan demikian, KPK merekomendasikan langkah hukum yang tepat, salah satunya mendorong Pemkab Mimika segera menetapkan nilai piutang sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terakhir. Jika komitmen pelunasan tidak dilaksanakan sesuai jadwal, KPK akan minta pemda mengambil langkah gugatan perdata.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Alhuda, menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aset pesawat dan helikopter, mulai dari kondisi fisik, status hukum, pola pemanfaatan, hingga beban biaya melekat. Diketahui, piutang sewa pesawat dan helikopter terakumulasi sejak 2019-2022 dengan total Rp23,4 miliar.
Dari jumlah tersebut, lanjut Ichsan, sisa piutang yang menjadi kewajiban PT AOA sebesar Rp18,8 miliar, dan pembayaran telah disetorkan kepada Pemkab Mimika baru mencapai Rp4,5 miliar sejak Februari 2023-Oktober 2025. Rekomendasi KPK lainnya, yakni Pemkab Mimika diminta segera memperbaiki sistem pengelolaan aset dan kerja sama, termasuk menata mekanisme sewa, menguatkan pengawasan, serta menegaskan kewajiban mitra usaha.
Langkah ini penting demi menutup celah kerugian negara dan memastikan pengelolaan aset publik. Sorotan lain, yakni terkait optimalisasi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pelabuhan Pomako yang belum berjalan maksimal, meskipun Pemkab Mimika telah mengakuisisi lahan seluas 500 hektar untuk mengembangkan pelabuhan.
Persoalan klaim kepemilikan dari sejumlah pihak dan status lahan, dinilai menghambat penerbitan sertifikat sehingga perlu dikoordinasikan. Melalui koordinasi ini lah, KPK menyimpulkan sejumlah langkah konkret, antara lain;
Menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir dan menegaskan komitmen pelunasan PT AOA
Mengambil langkah gugatan perdata bila jadwal pelunasan tersebut tidak dilaksanakan
Disepakati percepatan penunjukan operator untuk pemanfaatan helikopter Airbus dan pesawat Cessna
Melakukan langkah mediasi dengan pihak swasta terkait sengketa sertifikat hak milik Pemda Mimika di kawasan Pelabuhan Pomako.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyambut baik evaluasi KPK. Ia menyebut, kendala utama di daerahnya adalah ketersediaan tenaga ahli bersertifikat untuk merawat pesawat.
“Kami berkomitmen menata dan memperbaiki menyeluruh, mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga demi memulihkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu menjadi upaya menjaga akuntabilitas keuangan daerah dan memastikan aset publik benar-benar bermanfaat bagi pelayanan dan kepentingan masyarakat Mimika,” ucap Johannes.
Selain itu, kata Johannes, mengenai persoalan pengelolaan aset yang sempat menyeret dirinya ke proses hukum, sejumlah laporan yang masuk ke APH tidak terbukti dan berujung pembebasan.
“Sampai Januari 2026, Pemkab Mimika telah membuka lelang revitalisasi aset melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), namun proses lelang belum menarik minat vendor yang memenuhi syarat. Mengingat, kebutuhan revitalisasi ini menjadi mendesak, sebab aset tidak dimanfaatkan selama lebih dari tiga tahun dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah,” pungkas Johannes.

Padahal, aset tersebut berpotensi ekonomi signifikan dan pernah menguntungkan. Namun, tanpa perhitungan bisnis yang komprehensif serta dukungan mitra profesional, pengelolaan aset pesawat daerah akan sulit berjalan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Sinergi Menata Wajah Baru Pariwisata Bahari Indonesia Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Di balik gemuruh ombak dan kemilau pasir putih yang memikat dunia, Indonesia menapaki babak baru dalam pengelolaan pariwisata. Bukan sekadar mengagumi keindahan, sebuah gerakan bersama kini tumbuh untuk mentransformasi pola pikir dan memastikan napas alam kepulauan tetap panjang.

Valerine Chandrakesuma, CEO Wedoo menunjukkan mesin pengolahan limbah menjadi produk alternatif yang bernilai tambah pada acara Bali Ocean Days di Jimbaran Convention Center, Sabtu (31/1).

Para penggerak lingkungan, pelaku industri, dan pemangku kebijakan menyuarakan optimisme dengan menempatkan pengelolaan sampah sebagai titik krusial dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Perubahan dimulai dari cara seseorang memandang tanggung jawab, bahwa keindahan alam adalah hasil dari upaya yang diperjuangkan bersama.

Aktivis lingkungan sekaligus Founder Ecotourism Bali, Suzy Hutomo, menekankan bahwa sampah bukanlah urusan ‘orang lain’, melainkan tanggung jawab pribadi yang melekat pada setiap individu.

“Aktor pariwisata harus menyadari bahwa keindahan Bali yang luar biasa ini sebanding dengan usaha yang kita berikan. Kita harus mau ‘repot’ dan berinvestasi untuk mengurus sampah,” ujar Suzy Hutomo usai menjadi moderator dalam acara Bali Ocean Days di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Sabtu (31/1).

Ia juga menyoroti pentingnya peran wisatawan dalam menjaga destinasi. Bagi Suzy, operator wisata bahari tidak hanya melayani, tetapi juga membimbing wisatawan agar berperilaku selaras dengan kelestarian alam.

“Ini membutuhkan kolaborasi dan struktur yang kuat untuk benar-benar mempertahankan keindahan alam Bali dan Indonesia,” katanya.

Selaras dengan semangat tersebut, CEO Wedoo, Valerine Chandrakesuma, menyampaikan bahwa keberlanjutan lingkungan bahari merupakan persoalan kompleks yang harus dikerjakan secara bergotong royong. Menurutnya, kesehatan laut adalah jantung dari ekonomi pariwisata.

“Wisatawan memiliki banyak pilihan destinasi di dunia. Jika terumbu karang rusak dan ikan bermigrasi karena air yang tercemar, pesona menyelam dan berselancar kita akan hilang. Koral dan laut kita adalah salah satu yang terindah di dunia. Menjaganya bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan,” kata Valerine.

Melalui Wedoo, ia menghadirkan mesin pengelolaan sampah inovatif yang mampu mereduksi volume hingga 95 persen. Inovasi ini dirancang untuk mematahkan hambatan logistik yang selama ini dihadapi daerah terpencil, sekaligus mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah.

“Dengan volume yang mengecil, sampah bukan lagi beban operasional yang mahal, melainkan aset bernilai ekonomi yang bisa diolah kembali,” katanya.

Valerine berharap teknologi tersebut dapat membantu menjaga wisata bahari Indonesia. Ia juga mendorong penguatan regulasi dan implementasi yang konsisten agar destinasi tetap lestari dalam jangka panjang.

“Harapan kami, pemerintah memperketat dan menegakkan regulasi dengan baik, sehingga tempat yang indah ini tetap terjaga hingga ribuan tahun ke depan,” ujarnya.

Upaya menjaga keberlanjutan bahari juga berdenyut kuat di Desa Pemuteran, Bali. Keterlibatan masyarakat yang dinaungi Yayasan Karang Lestari dalam melindungi terumbu karang telah mendapatkan pengakuan internasional.

Manajer Yayasan Karang Lestari, Komang Astika, mengisahkan bahwa desa tersebut sebelumnya menghadapi kerusakan ekosistem karang. Melalui berbagai inisiatif, termasuk penerapan metode biorock, masyarakat bersama-sama memulihkan kehidupan laut.

“Dengan mengamankan dan merestorasi terumbu karang, pariwisata Desa Pemuteran berkembang lebih baik dan semakin berkualitas,” kata Komang.

Keterlibatan warga dalam konservasi perlahan memulihkan karang yang sempat terancam akibat praktik penangkapan yang merusak lingkungan. Kesadaran kolektif ini mengubah tantangan ekologis menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sinergi menuju destinasi kelas dunia ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengapresiasi peran seluruh pihak dalam menata ulang wisata bahari yang berkelanjutan.

Ia menegaskan, Indonesia tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga komitmen nyata untuk menjaganya. Pemerintah terus memperkuat kebijakan yang mendorong keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pariwisata.

“Indonesia memperkuat keselamatan dan keamanan pariwisata. Komitmen ini membutuhkan kekuatan kolektif untuk membentuk pariwisata bahari yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, memastikan lautan kita terus menginspirasi kemakmuran dan kebanggaan bagi generasi mendatang,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa saat menjadi pembicara kunci di Bali Ocean Days 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Dialog HUT TV9, Khofifah Tekankan Kepemimpinan Berorientasi Pelayanan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam dialog spesial HUT ke-16 TV9 bertajuk The Origin of Wisdom: Islam, Perempuan, dan Kepemimpinan di Surabaya, Sabtu (31/1).

Dalam dialog, Khofifah menyampaikan bahwa pemimpin harus meneladani Rasulullah SAW yang memimpin dengan melayani. Menurutnya, ketika seorang pemimpin menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, maka akan lahir kebermanfaatan, keadilan, dan harapan di tengah kehidupan sosial.

“Kepemimpinan bukan tentang dilayani, tetapi melayani. Dari situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” ujarnya.

Khofifah juga menyinggung pentingnya menghadirkan harapan dalam setiap proses kepemimpinan. Ia menilai bahwa persoalan dan tantangan adalah bagian dari kehidupan, namun pemimpin tidak boleh kehilangan optimisme dalam mencari jalan keluar.

“Masalah boleh datang, tetapi harapan tidak boleh hilang. Harapan adalah pintu bagi lahirnya solusi,” kata Khofifah.

Dalam perspektif Islam, kata Khofifah, kepemimpinan perempuan memiliki ruang yang kuat sepanjang berorientasi pada kemaslahatan umat. Nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang empatik, inklusif, dan berkeadilan.

Ia juga mengungkapkan, sosok KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi salah satu figur yang banyak memberinya pelajaran tentang kepemimpinan yang membumi, sabar, dan penuh harapan. Dari Gus Dur, Khofifah belajar untuk menyederhanakan persoalan tanpa menghilangkan substansi, agar masyarakat tidak terjebak pada beban yang mematikan optimisme.

Pada kesempatan itu, Khofifah turut menyampaikan prinsip hidup yang selalu ia pegang, yakni menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi ukuran kualitas diri dan pengabdian kepada masyarakat.

Dialog spesial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-16 TV9, sekaligus momentum refleksi peran perempuan dalam kepemimpinan publik yang berlandaskan nilai keislaman, ketakwaan, dan pengabdian bagi umat, bangsa, dan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Kementerian PU Terus Dukung Penanganan Infrastruktur Dasar Provinsi Aceh Secara Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen untuk mendukung penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh secara berkelanjutan, khususnya dalam memastikan infrastruktur dasar tetap tertangani dari fase tanggap darurat menuju pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi guna mendukung kembalinya aktivitas dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status transisi dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan bencana hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026, terhitung mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini mencakup 14 kabupaten/kota terdampak bencana, yakni Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar, sebagai dasar pelaksanaan penanganan lanjutan menuju pemulihan.

Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung Pemerintah Daerah dalam seluruh tahapan penanganan pascabencana.

“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” kata Menteri Dody.

Hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB, Kementerian PU telah melakukan penanganan pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi di wilayah Aceh. Dari jumlah tersebut, 103 lokasi telah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan, meliputi fasilitas umum, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan.

Sebanyak 815 personel juga masih bekerja membantu penanganan bencana di Provinsi Aceh, terdiri dari 355 personel PU dan 460 personel BUMN, serta didukung 581 personel TNI dan masyarakat. Penanganan didukung dengan alat berat sebanyak 1.044 unit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN), serta 2.447 unit bahan kebencanaan termasuk geobag, aramco, dan steel sheet pile.

Kementerian PU juga masih memberikan layanan sarana prasarana darurat untuk memenuhi air bersih dan sanitasi sebanyak 301 unit di Provinsi Aceh, antara lain 15 IPA Mobile, 17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 49 toilet portabel, 30 toilet darurat, 46 toren, 4 unit IPA RO.

Pada sektor jalan dan jembatan, Kementerian PU melakukan penanganan dengan capaian 38 ruas jalan nasional terdampak di Aceh dan seluruhnya telah fungsional, termasuk 2 ruas melalui jalan alternatif. Sebanyak 16 jembatan nasional sempat terputus dan kini telah fungsional, sebagian menggunakan Jembatan Bailey dan 8 jembatan sudah dikerjakan pembangunan secara permanen.

Kementerian PU juga menangani 71 SPAM terdampak di 10 kabupaten/kota di Aceh dengan total kapasitas 2.177 liter/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah kembali berfungsi dengan kapasitas layanan mencapai 1.595 liter/detik. Selain itu, dilakukan pembangunan 24 sumur bor air dalam, dengan 10 unit telah selesai dan 14 unit dalam proses pengerjaan, serta pembangunan sumur bor dangkal dan dalam tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.

Kementerian PU juga meningkatkan layanan 11 TPA sampah dan 10 IPLT di Aceh yang saat ini dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, telah dilakukan pembersihan dan pengangkutan sampah serta lumpur bencana dengan total lebih dari 698 ton dari kawasan permukiman, fasilitas umum, rumah sakit, hingga akses jalan utama di beberapa kabupaten terdampak.

Kementerian PU membangun 11 lokasi rumah hunian sementara di 4 kabupaten di Aceh dengan total 972 KK penerima manfaat. Hingga kini, 84 KK telah menempati hunian dengan progres 100%, sementara lokasi lainnya masih dalam tahap konstruksi bertahap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pesan Menkum kepada Taruna Usai Pengabdian di Aceh Tamiang: Miliki Kepedulian kepada Sesama

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan apresiasi kepada Pengajar, Pembina, dan Taruna/i Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) atas kontribusi mereka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai bentuk penghormatan atas aksi kemanusiaan pascabencana.

Supratman menilai pengabdian para taruna di Aceh Tamiang yang terdampak bencana merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan menjadi pembelajaran penting bagi taruna, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam membentuk empati dan kepekaan sosial.

“Yang paling dipentingkan dalam hidup adalah peduli kepada sesama, khususnya kepedulian kepada orang-orang yang di ‘bawah’. Ataupun orang yang mengalami kesulitan,” pesan-nya kepada seluruh tim kemanusiaan Poltekpin, di Graha Pengayoman, Sabtu (31/1).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian tersebut bukan sekadar aksi kemanusiaan, melainkan pengalaman berharga yang mencerminkan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan membangun kemampuan kognitif, penelitian melahirkan ilmu terapan, sementara pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang penting untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan empati.

“Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Pintar saja belum cukup jika tidak dibarengi kepedulian terhadap sesama,” tambahnya.

Dalam momen ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian ini berawal dari inisiasi Menteri Hukum yang mendorong keterlibatan taruna Poltekpin dalam aksi kemanusiaan tersebut. Menindaklanjuti arahan tersebut, BPSDM Hukum segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Dari total 285 taruna yang berada di wilayah Sumatera, sebanyak 119 taruna terlibat langsung dalam kegiatan ini, terdiri atas 77 taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 42 taruna Politeknik Imigrasi,” jelas Gusti Ayu.

Selama 12 hari kerja, para tim kemanusiaan Poltekpin melaksanakan pengabdian di tiga lokasi, yakni Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Rumah Dinas Pegawai, serta SDIT Darul Mukhlishin. Di lokasi-lokasi tersebut, para taruna mempercepat pemulihan dengan kolaborasi lintas sektor.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung melalui koordinasi dengan kantor wilayah terkait, pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, serta pihak sekolah setempat guna memastikan seluruh rangkaian pengabdian berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pengabdian para taruna Poltekpin tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat. Pengalaman di lapangan diharapkan menjadi pembelajaran bermakna, tidak hanya dalam membentuk kompetensi profesional, tetapi juga memperkuat empati dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Kemenperin Tegaskan Penerbitan Pertek Impor TPT Sudah Sesuai Prinsip Good Governance

Penulis
Syifa
-

Kemenperin menegaskan bahwa secara institusional tidak mentoleransi praktik impor ilegal, manipulasi fasilitas ekspor, maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan industri nasional dan perekonomian negara. Apabila terdapat informasi, data, atau bukti yang mengindikasikan adanya penyimpangan, keterlibatan oknum, atau praktik di luar ketentuan dalam proses penerbitan Pertek, silakan sampaikan pada pusat pengaduan Kemenperin di UPP (Unit Pelayanan Publik) atau Itjen (Inspektorat Jenderal) Kemenperin. Kemenperin akan mengusut tuntas jika ada data dan bukti kuat praktik curang tersebut. Selain itu, Kemenperin juga mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap semua jenis praktik impor ilegal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara konsisten menekankan pentingnya penguatan integritas internal, pembersihan sistem, serta perbaikan tata kelola guna mencegah praktik curang berulang di sektor industri.

Selain itu, Kemenperin secara rutin dan berkelanjutan melakukan komunikasi dengan pelaku usaha serta asosiasi industri TPT, baik melalui forum resmi, dialog kebijakan, maupun pembahasan teknis terkait penguatan tata kelola impor, pengawasan, dan pengembangan industri dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan tersebut, Kemenperin secara konsisten mendorong transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perbaikan sistem, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mendukung industri TPT yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada produksi serta ekspor yang nyata.

“Masukan dan kritik dari asosiasi serta pemangku kepentingan akan terus menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam menyempurnakan kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menutup celah yang berpotensi disalahgunakan,” jelas Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief.

Kemenperin mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara utuh, proporsional, dan berbasis data, serta mendukung penanganan dugaan praktik mafia impor secara komprehensif lintas kewenangan agar tidak terjadi penyederhanaan masalah yang berujung pada kesimpulan yang keliru.

Menanggapi pemberitaan mengenai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait indikasi aliran dana mencurigakan senilai Rp 12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil , Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) impor TPT. Pertek impor TPT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kemenperin menghormati dan mendukung sepenuhnya kewenangan serta temuan analisis PPATK atas transaksi mencurigakan pada rekening perusahaan perdagangan tekstil tersebut. Kemenperin mendukung tindaklanjut hasil temuan analisis transaksi mencurigakan PPATK dan proses hukumnya.

Febri menyampaikan bahwa Kemenperin belum melihat atau belum ada bukti yang mengaitkan antara transaksi mencurigakan tersebut dengan proses penerbitan pertek impor TPT di Kemenperin. Ada pihak-pihak tertentu diluar PPATK dan penegak hukum yang berusaha mengait-ngaitkan dua hal tersebut meski keduanya tidak terkait.

“Sebaiknya, kita menunggu proses hukum atas temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 12,49 triliun pada rekening sektor perdagangan tekstil tersebut. Kemenperin mendukung temuan PPATK dan proses hukum atas temuan tersebut. Kami menyakini bahwa transaksi mencurigakan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan proses penerbitan Pertek impor TPT dari Kemenperin karena proses penerbitan rekomendasi impor tersebut sudah memenuhi prinsip good governance, yakni transparansi dan akuntabilitas aturan yang ada,” kata Febri.

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, pada prinsipnya seluruh proses penerbitan Pertek dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, melalui sistem yang terdokumentasi, dapat ditelusuri (traceable), serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan internal.

Febri menegaskan bahwa tidak seluruh arus impor TPT masuk melalui Pertek Kemenperin. Instrumen Pertek hanya mencakup sebagian dari ekosistem impor tekstil nasional. Masih terdapat berbagai skema kepabeanan lain yang berada di luar kewenangan Kemenperin dan tidak memerlukan Pertek, antara lain Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta jalur importasi tertentu lainnya.

Sebagaimana telah disampaikan dalam siaran pers Kemenperin sebelumnya, gap antara data impor nasional dan volume Pertek tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai lemahnya tata kelola Kemenperin. Barang impor dapat masuk melalui berbagai mekanisme, termasuk impor borongan maupun praktik ilegal, yang berada di luar kewenangan Kemenperin dan tidak memerlukan Pertek.

Febri juga menekankan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, pengaturan impor TPT selalu dilakukan melalui mekanisme resmi lintas kementerian dan lembaga. Proses tersebut meliputi penetapan kebutuhan impor melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian, penerapan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI), hingga mekanisme penerbitan Pertek tahunan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara transparan, terukur, dan terdokumentasi.

“Data menunjukkan bahwa volume Pertek justru semakin selektif dan proporsional dibandingkan total impor nasional. Hal ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan perlindungan industri dalam negeri,” tegasnya.

Jubir Kemenperin menambahkan, perluasan cakupan kode HS yang dikenakan kebijakan larangan dan pembatasan (Lartas) serta Pertek dalam regulasi terbaru merupakan langkah korektif pemerintah untuk memperkuat tata niaga impor TPT nasional dan menutup celah penyalahgunaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Presiden Prabowo Tegur Gubernur Bali: Pariwisata Tak Akan Bertahan Jika Lingkungan Kotor

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.

“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2).

Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.

“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.

“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk melibatkan sekolah-sekolah dan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.

Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat. Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.

“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Nanti dia bisa selamatkan,” tegas Presiden.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurut Kepala Negara sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan yang serius.

Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika lingkungan dijaga, dan kepemimpinan harus hadir tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Presiden Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi adalah Fondasi Strategi Transformasi Bangsa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju modern dengan tolok ukur utama peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat.

“Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya, makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dia punya penghasilan yang cukup,” ucap Presiden Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2).

Presiden menjelaskan bahwa strategi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Lebih lanjut, Kepala Negara menempatkan swasembada pangan dan swasembada energi sebagai pilar utama.

“Kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan, tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” imbuh Kepala Negara.

Sementara pada sektor energi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah pun terus mendorong optimalisasi sumber daya nasional agar Indonesia tidak bergantung pada pihak luar.

“Swasembada energi, harus! Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa! Kita sudah hitung, tapi kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” kata Presiden.

“Swasembda energi, swasembada pangan, baru kita harus mengubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan dan membalikkan antara lain dengan makan bergizi gratis. Anak-anak kita harus makan cukup,” lanjutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Presiden Prabowo: MBG, CKG, dan Pendidikan Jadi Motor Kesejahteraan serta Kemandirian Bangsa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (CKG), hingga pemerataan pendidikan, telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Seluruh kebijakan tersebut, kata Presiden, dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2).

Presiden menambahkan bahwa MBG telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia serta memberikan dampak ekonomi yang luas. Program tersebut menciptakan ekosistem usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah.

“Dan MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini, MBG telah ada dapur ya, SPPG yang sudah operasional 22.275 dapur operasional. Dalam proses penilaian dan pengajuan, 13.829. Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” ungkap Presiden Prabowo.

Di sektor kesehatan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu program unggulan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

“Tujuh puluh juta rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dalam sejarah,” imbuh Kepala Negara.

Dalam bidang pendidikan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Pemerintah memastikan distribusi bantuan dan fasilitas pendidikan menjangkau seluruh sekolah, termasuk di daerah tertinggal.

“Saudara bisa lihat hasil-hasil kita yang lain, 282.180 sekolah telah menerima interactive flat panel (IFP). Tahun ini sudah selesai. Hampir semua sekolah termasuk yang terluar dan yang terpencil, yang tertinggal sudah menerima. Di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung tertinggi mereka sudah punya panel interaktif,” ujar Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menyoroti langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Konsolidasi aset negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

“Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan, yang nilainya adalah 1 triliun USD. Lengkapnya adalah 1.040 miliar dolar asset under management,” ucap Presiden Prabowo.

Menutup paparannya, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja secara konsisten dan disiplin. Seluruh capaian dan kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Presiden Prabowo: Pengentasan Kemiskinan Butuh Persatuan dan Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden mengingatkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan dan hal tersebut harus dihadapi secara jujur dan bersama-sama.

“Kita harus paham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup,” ujar Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2).

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa, tanpa memandang latar belakang politik, golongan, maupun kepentingan, untuk bersatu dan berjuang bersama menghapus kemiskinan dari Indonesia. Menurut Presiden, tantangan tersebut tidak boleh dihadapi dengan keraguan atau sikap menyerah, melainkan dengan tekad dan kerja nyata.

“Kita harus berjuang bersama-sama. Semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun. Kita harus bersatu, kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan,” tegas Presiden.

Dalam arahannya, Presiden juga secara terbuka mengingatkan peran dan tanggung jawab para pemimpin di semua tingkat. Ia menekankan bahwa unsur kepemimpinan dan elit di berbagai bidang memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan mengelola kekayaan bangsa agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Sekarang saya gugah kita semua, saya gugah, mari kita semua sebagai pemimpin, mari kita sekarang membulatkan tekad kita, membenahi diri kita dan unsur kita, dan lingkungan kita, dan lingkaran kita. Mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga, dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya persatuan nasional dan menolak sikap saling bermusuhan akibat perbedaan politik. Ia menilai bahwa persaingan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun setelah proses politik selesai, seluruh pihak harus kembali bersatu untuk bekerja melayani rakyat.

“Kalah menang biasa karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memimpin secara inklusif dan adil, tanpa membedakan latar belakang politik daerah atau hasil pemilihan.

“Tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...487488489...4,887Halaman 488 dari 4,887