Beranda blog Halaman 4842

Berikan Kenyamanan Pelanggan, Wawali Jaya Negara Launching Separator Gojek

Suarapemerintah.id – Di tengah pandemi Covid-19, Gojek terus beradaptasi dan berprinsip menjalankan pedoman cara hidup untuk berkegiatan sehari-hari selama pandemi. Jaga Kesehatan, Jaga Kebersihan dan Jaga Keamanan (J3), sebagai langkah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara di tengah pandemi ini.

Kini, driver Gojek di Denpasar dilengkapi separator khusus sebagai sebuah inovasi dalam memberikan kenyamanan kepada para pelanggan.Oleh karena itu, Gojek melaksanakan Launching Separator yang dihadiri Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, Kamis (6/8) di Kantor Gojek Denpasar.

District Head Gojek Bali, Mia Siswaningrum menjelaskan memasuki tatanan kehidupan baru, Gojek terus berinovasi untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan kesehariannya dengan mengedepankan tiga aspek utama, yaitu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan.

“Gojek sangat menekankan kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi mitra gojek, pelanggan dan masyarakat luas serta mendukung pemerintah dalam pelayanan trasportasi yang sehat,” kata Mia. Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu inisiatif utama dalam menjaga kesehatan adalah mewajibkan melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan pengecekan suhu tubuh dan memberikan semprotan disinfektan bagi mitra driver di 30 titik Posko Aman J3 di Bali.

“Kami berkomitmen ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada mitra Gojek utamanya saat mereka menggunakan fasilitas Gojek” jelasnya.Sementara, Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Gojek dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru ini.

“Kami mengapresiasi langkah Gojek sebagai penyedia jasa di industri yang tanggap akan situasi pandemi dan membuktikan secara nyata bagaimana perusahaan mengedepankan aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan dalam layanannya bagi masyarakat luas.

Hal ini tentunya sejalan dengan upaya kami untuk membangkitkan perekonomian daerah, termasuk di dalamnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat,” kata Jaya Negara.Dalam kesempatan tersebut Wawali Jaya Negara juga berkesempatan melaunching Separator Gojek yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis separator kepada Mitra Gojek Bali yang didampingi para pengurus Gojek.(ayk/humasdps)

Sumber: Kota Denpasar

Update, Pasien Sembuh Bertambah 8 Orang, Kasus Positif Bertambah 9 Orang

Beritamedia.id – Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Denpasar kembali fluktuatif. Per hari Kamis (6/8) tercatat penambahan kasus sembuh sebanyak 8 orang. Pun demikian, kasus positif Covid-19 masih terjadi, di hari yang sama tercatat penambahan sebanyak 9 orang yang tersebar di 5 wilayah desa/kelurahan.

“Hari ini tercatat penambahan pasien sembuh sebanyak 8 orang, kasus positif bertambah 9 orang yang tersebar di 5 wilayah desa/kelurahan, sedangkan 38 desa/kelurahan lainya tercatat nihil kasus,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 Kota Denpasar di ruang Press Room Kantor Walikota Kamis (6/8).

Secara rinci Dewa Rai menjelaskan bahwa ke lima desa/kelurahan yang melaporkan adanya penambahan kasus positif Covid-19 yakni Desa Pemecutan Kaja mencatatkan penambahan kasus baru sebanyak 4 kasus, Desa Peguyangan Kaja mencatatkan penambahan 2 kasus baru, Kelurahan Pedungan, Desa Dangin Puri Kelod, dan Desa Sumerta Kelod masing-masing mencatatkan penambahan kasus baru sebanyak 1 orang. Sementara itu sebanyak 38 desa/kelurahan mencatatkan nihil penambahan kasus positif baru.

Lebih lanjut Dewa Rai menjelaskan bahwa angka kesembuhan pasien dan penambahan kasus positif covid 19 masih fluktuatif di Kota Denpasar. Dimana, ditengah banyaknya pasien yang sembuh, juga masih ditemukan kasus positif covid 19. Karenanya diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dewa Rai menambahkan bahwa walaupun saat ini kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru, namun kasus positif baru di internal keluarga dan pasien positif dengan riwayat perjalanan dalam daerah  masih menunjukan peningkatan. Kedua klaster baru inilah yang patut kita waspadai bersama, mengingat adanya mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar.

“Masyarakat diharapkan lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sekitar rumah, mengingat dua klaster yakni klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih  mendominasi, hal ini mengingat arus mobilitas di Denpasar sangat tinggi,” ujar Dewa Rai

Melihat perkembangan kasus ini Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan covid 19 tidak semakin meluas.  Karena dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini terdapat dua cara. Yakni tracing masif yang agresif disertai tes dan isolasi, serta kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan.

Sementara itu, jumlah pasien sembuh di Kota Denpasar menjadi 1.246 atau (90,03 persen), 14 atau  (1,01 persen) orang meninggal dunia, dan 124 atau (8,96 persen) orang masih dalam perawatan. Sementara itu, angka kumulatif kasus positif tercatat sebanyak 1.384 kasus.

(HumasDps).

Kasus Positif :

1.            Desa Dangin Puri Kelod seorang laki-laki usia 36 tahun

2.            Kelurahan Pedungan seorang laki-laki usia 53 tahun

3.            Desa Peguyangan Kaja seorang laki-laki usia 28 tahun serta seorang perempuan usia 30 tahun

4.            Desa Pemecutan Kaja seorang perempuan usia 61 tahun serta tiga orang laki-laki usia 18, 54 dan 28 tahun

5.            Desa Sumerta Kelod seorang perempuan usia 32 tahun

Kasus Sembuh : 8 Orang

Sumber: Kota Denpasar

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Ditargetkan Terus Meningkat

Suarapemerintah.id – Klojen (malangkota.go.id) – Untuk terus menekan penyebaran Covid-19 dibutuhkan kebersamaan dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selama vaksin virus tersebut belum ditemukan, maka vaksin yang efektif saat ini adalah disiplin seperti menggunakan masker dan berpola hidup sehat.

Penyerahan sertifikat halal dan hasil verifikasi usaha jasa wisata-tempat olahraga Kota Malang oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji (dua dari kanan) Hal itulah yang ditekankan oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dalam acara Penyerahan Sertifikat Halal dan Hasil Verifikasi Usaha Jasa Wisata-Tempat Olahraga Kota Malang dalam adaptasi kebiasaan baru di Hotel Shalimar Kota Malang, Jumat (07/08/2020).

Pada kesempatan ini, 51 pengelola usaha telah menerima sertifikat halal dan hasil verifikasi yang selanjutnya akan mulai mengoperasikan usahanya. Usai acara ini, Wali Kota Malang mengatakan semua usaha yang sudah mulai beroperasi harus secara ketat menerapkan protokol kesehatan.

“Dalam pelaksanaannya, tentu akan diawasi oleh Satgas Covid-19 dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Diawali dengan teguran, jika masih melanggar, maka tempat usaha yang bersangkutan bisa ditutup atau bahkan dicabut izin usahanya,” tegas pria berkacamata itu.

Dengan mulai beroperasinya sejumlah tempat usaha ini, imbuh Sutiaji, maka ekonomi di Kota Malang akan terus bergeliat naik secara perlahan. “Jika semua berjalan baik, maka hingga akhir tahun ini ekonomi di Kota Malang ditargetkan naik antara tiga hingga empat persen. Ini semua dapat terealisasi dengan baik jika semua pihak memiliki tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi,” urainya.

“Namun apabila sebaliknya, maka bisa dimungkinkan di Kota Malang diberlakukan lagi PSBB. PSBB mungkin tidak lagi 14 hari tapi bisa sampai 2 bulan. Yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan diberlakukan lagi PSBB atau tidak, adalah kita semua,” jelasnya.

Sutiaji juga sempat menyinggung pertumbuhan serta turunnya perekonomian nasional. Kalau ekonomi nasional minus lima berkepanjangan, maka banyak sektor ekonomi yang akan tersendat. Seperti keterlambatan pembayaran gaji ASN, TNI, Polri hingga swasta. “Kita tidak ingin itu terjadi, dan oleh sebab itu, semua pihak harus menyadarinya,” tandasnya. (say/yon)

 

Sumber: Malang

Capai 7.946 MW, PLN Terus Dorong Pemanfaatn EBT

Suarapemerintah.id – PLN terus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Hingga bulan Juni 2020, kapasitas pembangkit EBT di Indonesia sebesar 7.964 Megawatt (MW).

“Kami komitmen untuk terus meningkatkan penggunaan pembangkit EBT yang ramah lingkingan. Ini adalah tanggung jawab dan upaya PLN untuk menjaga generasi mendatang,” tutur Direktur Mega Project PLN, Ikhsan Asaad.
Dari sisi bauran energi, pemanfaatan pembangkit EBT juga meningkat dari 12,36 persen pada Januari 2020 menjadi 14 persen pada Juni 2020.
Pembangkit EBT di dominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu sebesar 4.707 MW atau 7,5 persen dari total bauran energi pembangkit dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2.443 MW atau 3,9 persen dari total energi pembangkit.
Peningkatan EBT juga menjadi bagian transformasi PLN. Melalui salah satu aspirasi utama, yaitu green, PLN memiliki beberapa strategi untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan, yaitu dengan co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah beroperasi, program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomassa, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang sudah ada untuk membangkitkan listrik.
“Kita terus melakukan inovasi untuk mendorong EBT. Kita optimalkan potensi potensi yang ada,” jelas Ikhsan.
Selain itu, Co-firing juga dikembangkan oleh PLN di beberapa PLTU, seperti PLTU Paiton berkapasitas 2×400 MW menggunakan olahan serbuk kayu, PLTU Ketapang berkapasitas 2×10 MW dan PLTU Tembilahan berkapasitas 2×7 MW menggunakan olahan cangkang sawit.
Co-firing dilakukan dengan mencampurkan olahan tersebut sebesar 5 persen dari total kebutuhan bahan bakar, Sementara untuk konversi dari PLTD ke PLT Biomassa, PLN mencatat terdapat 1,3 Gigawatt PLTD yang dapat dikonversi menjadi PLT Biomassa.
PLN juga mendorong pembangunan PLTS Terapung berkapasitas besar dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang ada di Indonesia.

Sebagai contoh, pada Januari 2020, PLN telah menandatangani kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan Konsorsium PT PJBI-Masdar untuk membangun PLTS Terapung di Cirata, Jawa Barat dengan total kapasitas mencapai 145 MW.

Pembangunan PLTS ini akan dimulai pada awal 2021 dan akan menjadi PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara.

“PLTS Terapung Cirata sangat murah, hanya 5,8 cUSD/kWh. Kami berusaha ke depan akan mendorong pembangkit seperti ini dan pastinya dengan harga yang lebih murah,” tambah Ikhsan.
Saat ini, PLN juga tengah mengembangkan Renewable Certificate Energy (REC). REC akan ditawarkan kepada pelanggan yang memiliki komitmen penggunaan EBT dimana setiap penggunaan 1 MWH EBT akan mendapatkan 1 unit REC.
Selain penyediaan listrik melalui pembangkit EBT, PLN juga menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kehadiran kendaraan listrik, PLN telah melakukan inovasi menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listirik Umum (SPKLU).

Sumber: PLN

Momentum Transformasi Sektor Pariwisata dan Penerbangan

Suarapemerintah.id – Badan Pusat Statistik telah merilis angka pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi juga dirasakan mayoritas negara-negara yang tengah berupaya memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas untuk membahas penggabungan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata pada Kamis, 6 Agustus 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, melihat bahwa sektor yang sangat terdampak dari penurunan ekonomi di Indonesia antara lain sektor pariwisata dan penerbangan.

“Angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun 2020, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu dan ini turun 81 persen untuk quarter-to-quarter dan turun 87 persen untuk year-on-year. Artinya memang terkontraksi sangat dalam,” ujarnya.

Namun, penurunan yang dirasakan tersebut justru menjadi momentum tersendiri untuk melakukan konsolidasi dan transformasi untuk dua sektor tersebut.

Transformasi dilakukan misalnya dengan penataan yang lebih baik untuk rute penerbangan, penentuan hub maupun super hub, hingga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata untuk mengukuhkan fondasi ekonomi di sektor tersebut.

Untuk itu, hal pertama yang diminta Presiden untuk dikaji kembali ialah mengenai penghubung maskapai penerbangan (airline hub) yang dinilai sangat banyak dan tidak merata.Untuk diketahui, saat ini terdapat kurang lebih 30 bandara internasional di Indonesia.

Namun, dari sekian banyak lalu lintas penerbangan di Indonesia, sebanyak kurang lebih 90 persennya hanya terpusat di empat bandara saja, yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu.

“Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira enggak melakukan ini,” kata Presiden.

Kemudian, Presiden meminta agar jajarannya cermat dalam melihat potensi bandara-bandara yang memang cocok dijadikan sebagai hub internasional yang disertai pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan karakteristik wilayah sekitarnya.

Kepala Negara mencatat setidaknya terdapat delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub, yakni Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda.

Selain itu, bersamaan dengan transformasi sektor penerbangan, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya dilakukan dengan manajemen yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memunculkan sebuah lompatan besar di sektor penerbangan dan pariwisata.

“Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung dengan manajemen destinasi, manajemen hotel dan perjalanan, dan bahkan sampai pada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” tandasnya.

Sumber: presidenri.go.id

HUT ke-75 RI di tengah Pandemi: Tetap Khidmat dan Meriah

Suarapemerintah.id – Rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia selalu dinantikan oleh seluruh bangsa Indonesia, tak terkecuali tahun ini di usia ke-75 tahun.

Jauh sebelum pandemi Covid-19, pemerintah pun telah menyiapkan kemeriahan pada ajang besar HUT ke-75 RI ini.Dalam acara Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menyebut bahwa pandemi Covid-19 membuat panitia mengubah rencana peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI.

“Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya jauh-jauh hari sebelum pandemi Covid-19 ini kita sudah menyiapkan sebuah acara besar di event besar 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, lebih dari biasanya, dan juga kami akan mengadakan karnaval di minggu berikutnya setelah acara di Istana pada tanggal 17 yang akan dihadiri oleh puluhan negara sahabat waktu itu,” ujar Setya Utama.

“Tapi kemudian malang tidak dapat kita tolak, sehingga kita harus mengganti rencana itu dengan rencana lain yang kita sesuaikan dengan suasana saat ini, yaitu masih adanya pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Panitia penyelenggara HUT ke-75 RI pun bersepakat untuk melakukan acara dengan lebih banyak dilakukan secara daring (online). Meskipun demikian, upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan tetap dilakukan di Istana secara sangat terbatas.

“Pertama akan tetap ada peringatan 17 Agustus di Istana yang diikuti oleh kementerian/lembaga dan juga daerah serta perwakilan Indonesia di luar negeri melalui online dan juga akan ada event-event kreatif. Untuk event-event kreatif ini nanti akan ada di media-media massa dan media-media online yang akan dipimpin oleh Pak Menpar,” paparnya.

Untuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menambahkan bahwa upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini dilakukan sedikit berbeda bagi daerah. Selain tetap melaksanakan upacara secara fisik di tempatnya masing-masing, tiap kepala daerah juga wajib mengikuti upacara di Istana secara daring.

“Memang agak berbeda kali ini, di mana para menteri, gubernur, wali kota, dan bupati melakukan upacara masing-masing di kantornya masing-masing seperti biasa tahun lalu, tetapi menyesuaikan dengan kondisi Covid-19, artinya sangat terbatas.

Ditambah beliau-beliau ini wajib mengikuti upacara yang dilaksanakan di Istana. Jadi kalau kalimat sederhananya beliau dua kali melakukan upacara,” jelas Heru.

Dengan mengusung tema besar “Indonesia Maju”, Setya Utama berharap di usia yang ke 75 tahun ini Indonesia sudah menjadi negara maju dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Meskipun tidak dapat melakukan upacara peringatan seperti tahun-tahun sebelumnya, Setya Utama berharap peringatan HUT ke-75 RI ini bisa tetap terasa kemeriahan dan kekhidmatannya.

“Meskipun kita tidak dapat mengadakan peringatan secara offline, tetapi secara online dengan melalui media yang ada, kita optimalkan supaya tetap meriah, sederhana karena dalam suasana seperti ini, tapi bisa dirasakan kekhidmatannya, kemeriahannya, dan pesan-pesan tentang patriotisme dari pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang untuk menegakkan dan mencapai kemerdekaan.

Saya kira kita tetap harus ke sana,” pungkas Setya Utama.

Sumber: presidenri.go.id

Rangkaian Acara Peringatan HUT ke-75 RI

Suarapemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menggaungkan nuansa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia ke berbagai pemerintah daerah dan kementerian/lembaga sejak bulan Juli.

Memasuki bulan Agustus, kemeriahan, nuansa, dan aura kemerdekaan pun semakin bertambah dengan berbagai kegiatan kenegaraan.

Berbicara dalam acara Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan rangkaian acara peringatan HUT ke-75 RI tersebut.

“Memasuki bulan Agustus ada beberapa kegiatan kenegaraan, mulai dari tanggal 13, 14, 15, dan 17, di mana nanti tanggal 13 ada kegiatan acara di Istana mungkin memberi penganugerahan tanda jasa.

Lantas sebagaimana kita ketahui tahun-tahun lalu ada Paskibraka, nanti kita tetap kukuhkan tetapi di sini agak sedikit berbeda,” jelas Heru.

Pengukuhan Paskibraka tahun ini hanya akan diikuti oleh delapan orang Paskibraka yang telah terpilih pada tahun 2019 lalu. Seperti diketahui, seleksi Paskibraka tahun ini ditiadakan sebagai bagian dari protokol pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

“Bapak Presiden akan mengukuhkan anak-anak muda kita yang delapan orang. Selanjutnya yang mewakili tingkat provinsi itu akan dilakukan pengukuhan via video conference.

Sehingga generasi muda tetap bisa memberikan apresiasinya melalui Paskibra yang akan nanti dilanjutkan dengan mereka bertugas pada tanggal 17 Agustus baik itu penaikan maupun penurunan bendera,” jelasnya.

Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kenegaraan di MPR/DPR. Kasetpres menegaskan bahwa panitia bersama dengan MPR/DPR akan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

“Mungkin minimalis. Ruangannya dari total 100 persen, harus (diisi hanya) 50 persen. Itulah menjadi tantangan bagi kami, kita semuanya, untuk bisa menghadapi ini, bekerja produktif tetapi semua pesan kegiatan tersampaikan,” imbuhnya.

Untuk acara puncak pada tanggal 17 Agustus 2020, Kasetpres menjelaskan bahwa panitia yang terdiri atas berbagai kementerian akan bersinergi untuk memberikan nuansa HUT ke-75 RI tetap berlangsung secara meriah.

Berbagai acara baik berupa hiburan maupun edukasi kepada masyarakat, akan disiarkan melalui televisi sebelum upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai.

“Prosesnya adalah penaikan bendera tetap kami lakukan. Kami memutuskan di Istana sangat minimalis, artinya pengibar bendera dari Paskribraka hanya tiga orang, ditambah mungkin cadangan.

Pasukan yang ada selama ini, tahun lalu cukup penuh di lapangan Istana, maka (tahun ini) setiap perwakilan matra itu hanya ada lima orang,” ungkapnya.

Terkait dengan undangan, Kasetpres menjelaskan bahwa meski secara fisik tidak mengundang, tetapi masyarakat bisa mengikuti acara di Istana secara virtual. Demikian juga dengan para pejabat dan undangan VVIP yang boleh hadir melalui konferensi video.

“Tahun lalu kami mengundang masyarakat di Istana bisa hadir secara fisik. Tahun ini kami siapkan undangan bagi masyarakat sebanyak 17.845 undangan untuk seluruh warga yang ingin menyaksikan langsung dari media elektronik,” jelasnya.

Kemeriahan HUT ke-75 RI juga akan ditambah dengan adanya lomba-lomba yang telah disiapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian BUMN.

Kasetpres berharap, kondisi pandemi Covid-19 tidak lantas menjadi hambatan untuk berkreasi.“Jadi nuansa ini kita berkreasi, bukan menjadi hambatan kondisi new normal ini, tetapi marilah kita kreatif untuk menghadapi ini semua.

Ini kan tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita hadapi, tentunya dengan semangat kita, dengan IT yang ada. Jadi kami tetap melaksanakan upacara di Istana dan undangan yang hadir secara fisik di Istana sangat sangat terbatas,” tandasnya.

Sumber: presidenri.go.id

Ingat, Ambil Sikap Sempurna dan Berdiri Tegak pada 17 Agustus 2020 Pukul 10.17 WIB

Suarapemerintah.id – Keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan secara virtual sangat diharapkan.

Tepat pada pukul 10.17 WIB pada tanggal 17 Agustus 2020 mendatang, seluruh masyarakat diminta menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati peringatan tersebut.

“Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat. Ambil sikap sempurna, berdiri tegak, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, dalam video yang ditayangkan pada Rabu, 28 Juli 2020.Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dalam Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020, menerangkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat mencintai Tanah Air yang pada 17 Agustus mendatang akan berulang tahun yang ke-75.

“Inilah cara kita membangkitkan semangat untuk mencintai Tanah Air yang ulang tahun ke-75. Pak Menteri Sekretaris Negara sudah memberi contoh sebuah video pendek, di pukul 10.17 WIB kami harapkan seluruh bangsa Indonesia di manapun mereka berada bisa mengambil sikap sempurna ketika bendera Merah Putih akan dikibarkan di Istana,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekretariat Presiden juga menjelaskan teknis pelaksanaan imbauan tersebut di daerah-daerah maupun luar negeri yang berbeda zona waktu.

Bagi wilayah-wilayah tersebut diminta untuk mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat tepat saat penaikan bendera Merah Putih.

“Bagaimana di daerah yang lain? Menyesuaikan melihat pada kondisi di sana. Misalnya bedanya dua jam di daerah timur, berarti 12.17 WIT mereka harus mengikuti itu,” ucapnya.

Selain itu, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan zona waktu yang tidak terlampau jauh, juga diminta partisipasinya dalam budaya baru tersebut.

“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jika itu memungkinkan, waktunya hanya berbeda tiga sampai lima jam, ya wajib untuk mengikuti. Tentunya kalau waktunya bedanya sepuluh jam, di sana malam hari, tentunya tidak bisa,” kata Heru.

Heru juga meminta kreativitas jajaran pemerintah di daerah untuk mengingatkan pelaksanaan imbauan tersebut bagi warganya. Misalnya salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan-kendaraan bersirene yang dimiliki daerah.

“Tidak harus menyiapkan khusus. Mobil misalnya pemadam kebakaran bisa kita manfaatkan, ada sirenenya. Mobil dinas perhubungan, mobil kebersihan, mobil patroli kepolisian atau TNI, semua bisa disiapkan di titik-titik strategis seperti di pasar, perempatan jalan, sehingga pada 10.17 mereka bisa mendengarkan sirene yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten,” ujarnya.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa imbauan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang apabila melaksanakan imbauan tersebut justru akan membahayakan diri dan keselamatannya.

“Di edaran Mensesneg yang sudah kita sampaikan pada kementerian dan lembaga, juga banyak pihak, korporasi, dan lain-lain, ada ketentuan bahwa bagi mereka yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang itu akan membahayakan apabila harus berhenti dan berdiri sejenak, katakanlah sedang melaju di jalan tol atau jalur cepat, tidak perlu melakukan itu karena justru akan membahayakan. Tapi bagi yang lain mohon diusahakan untuk mengikuti acara ini,” ucapnya.

Sumber: presidenri.go.id

Pandemi Tak Kurangi Makna dan Kreativitas Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia

Suarapemerintah.id – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia yang digelar secara terbatas di tengah pandemi diharapkan tidak mengurangi makna peringatan tersebut.

Kreativitas dan suguhan yang dalam tiap acara peringatan biasa disalurkan tidak akan berkurang sedikitpun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani dalam Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

“Kreativitas tidak terhalangi oleh kondisi ini, cuma akan dilakukan dengan cara yang lain, teknologi. Kami yakin bahwa tidak akan mengurangi makna dan tetap ada rasa kemeriahan bagaimana kita memperingati HUT RI ini. Nanti kita lihat hari H-nya, kreativitas itu selalu ada, masih disimpan supaya jadi surprise,” ujarnya.

Di samping itu, panitia juga menggelar perlombaan untuk merayakan kemerdekaan yang akan semakin memeriahkan suasana.

Mengangkat tema “Cinta Indonesia”, perlombaan tersebut dilakukan dengan mempercantik lingkungan dan tetap menjaga protokol kesehatan, serta menunjukkan rasa cinta Indonesia dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dengan berdiri tegap sikap sempurna saat dikumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada tanggal 17 Agustus pukul 10.17 WIB.

“Dengan kondisi yang sekarang bukan berarti kita juga berduyun-duyun melakukan lombanya secara offline, tetapi dengan melalui rekaman video. Jadi yang mengikuti lomba, silakan membuat video tiga menit dan bisa mengunduh panduannya di website hutri75.kemenparekraf.go.id,” tuturnya.

“Protokol kesehatan tetap menjadi persyaratan pada saat melakukan kebersihan lingkungan dan juga pada saat upacara,” imbuhnya.

Pendaftaran untuk lomba yang berhadiah total Rp1 miliar tersebut sudah dimulai tanggal 1 Agustus lalu hingga 20 Agustus mendatang.

Para peserta diminta untuk mengunggah video yang dibuatnya ke tiga media sosial yang dimiliki peserta baik itu YouTube, Facebook, maupun Instagram dengan menuliskan tagar #BangkitUntukIndonesiaMaju. Tautan dari unggahan di media sosial tersebut dikirimkan ke laman pendaftaran.

Dari hasil penjurian tersebut nantinya akan dipilih 6 pemenang dari 25 finalis.“Nanti para juri akan menilai. Silakan pada saat mengirim link itu dijelaskan, diberikan penjelasan, sekitar 100 karakter tentang apa dan makna bagaimana konsep dari video yang dikirimkan,” ujar figur asal Bali tersebut.

Untuk diketahui, selain lomba rayakan kemerdekaan tersebut, panitia juga akan menggelar lomba lainnya untuk menebak busana adat apa yang nantinya akan dikenakan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara dalam upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020 mendatang di laman yang sama.

Sumber: presidenri.go.id

Siaran Pers No. 92/HM/KOMINFO/08/2020 tentang KementerianKominfo Raih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut

Suarapemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2016.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo tahun 2019. 

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, pemeriksaan keuangan oleh BPK sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Maka Kementerian Kominfo telah menyelesaikan Laporan Keuangan audited Tahun 2019, dan telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,” tutur Menteri Johnny dalam acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 oleh BPK, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (06/08/2020).

Menteri Kominfo mengatakan, perjalanan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang telah empat tahun berturut-turut memperoleh Opini WTP sebagai Opini tertinggi yang diberikan oleh BPK, berdasarkan standar pemeriksaan atas melihat 4 (empat) kriteria dasar.

“Yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, empat kriteria tersebut tentunya perlu dipertahankan karena perolehan Opini WTP merupakan suatu kewajiban atas pengelolaan keuangan negara.

“Tidak dapat kita mungkiri meskipun Opini WTP yang diperoleh, namun perbaikan tata kelola perlu diprioritaskan. Dari hasil pemeriksaan BPK, masih banyak temuan yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan cepat,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menekankan perbaikan sistem untuk mewujudkan Zero Temuan, harus menjadi fokus Kementerian Kominfo. Terlebih lagi terhadap program prioritas Kominfo, perlu adanya quality assurance terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi. “Konsep Three Lines of Defense perlu dalam kerangka kerja pengendalian intern,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat Penyerahan DIPA Tahun 2020. “Presiden menyatakan belanja terutama belanja modal agar secepat-cepatnya dibelanjakan. Belanja dari APBN harus dapat men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin, oleh karena itu segera lakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, dan ini perintah,” paparnya. 

Menteri Kominfo menyatakan Presiden menekankan agar Kementerian meningkatkan kualitas belanja dengan prinisip spending better bukan spending more. 

“Presiden juga meminta agar dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim. Upaya mewujudkan good governance merupakan tanggungjawab kita bersama,” paparnya.

Pandemi Covid-19, menurut Menteri Kominfo telah memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi dengan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19.

“Baik terhadap isu kesehatan maupun isu penanganan dampak ekonomi masyarakat.  Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Belanja Pemerintah adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi negatif pada tahun ini,” paparnya. 

Oleh karena itu, Menteri Johnny menyatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan percepatan realisasi anggaran. “Mempercepat realisasi anggaran pada semua kementerian/lembaga harus dilakukan. Namun, tentu saja semuanya harus mengedepankan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” tegasnya. 

Menteri Kominfo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemeriksa BPK, di mana dalam kondisi Pandemi COVID-19 dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan segala keterbatasan karena kondisi tersebut. 

“Terhadap segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan, tentunya akan terus Kominfo perbaiki dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab kepada rakyat atas pengelolaan Keuangan Negara,” paparnya.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan pemeriksaan keuangan tahun 2019 merupakan masa pemeriksaan yang berat karena situasi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, data yang diperoleh tim BPK selama pemeriksaan dinilai lebih mudah dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Apresiasi kami dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak (Menkominfo) responnya cepat untuk memberikan data dan juga cepat untuk memberikan penjelasan sehingga pemeriksaan di Kominfo itu termasuk pemeriksaan yang selesainya lebih cepat dari kementerian yang lain,” tuturnya.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengharapkan  BPK dan lembaga-lembaga negara harus terus melakukan koordinasi dan silaturahim dalam melaksanakan tugas dan amanat undang-undang, saling menghormati dan saling menjaga baik dalam hal integritas maupun akuntabilitasnya.

“Atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menkominfo dan kami ucapkan selamat atas pertanggungjawaban yang sudah dijalankan dengan baik selama empat tahun berturut-turut,” imbuhnya 

Dalam acara penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019, Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, Inspektur Jenderal Doddy Setiadji dan pejabat eselon 1 Kementerian Kominfo. 

Dari pihak BPK selain  Anggota III BPK Achsanul Qosasi, hadir pula Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas. Hadir pula, Tim BPK yang melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo antara lain Wakil Penanggung Jawab E. Priyonggo Sumbodo, Pengendali Teknis Ruben Artia Lumbantoruan, Ketua Tim Jati Hadipryanto beserta anggota.